PEMERINTAH KOTA PADANG

LAKIP Kantor KesbangPol Kota Padang Tahun 2016

PEMERINTAH KOTA PADANG

Page 1


RINGKASAN EKSEKUTIF Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang telah menyusun rencana kerja tiap tahunnya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019 dan pembahasan bersama seluruh unsur pimpinan dan pelaksana kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang. Dengan adanya rencana kerja tersebut diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang periode 2014-2019 yaitu : “Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”. Untuk mendukung visi tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa Politik telah menetapkan misi yaitu : ”Terwujudnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Yang Demokratis Di Padang Kota Tercinta” Beberapa sasaran strategis yang memuat program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan selama 2014-2019 semuanya dimaksudkan untuk mencapai visi Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang tersebut diatas. Pada tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Kota Padang melaksanakan 5 Program dan 17 Kegiatan. Dari semua kegiatan tersebut, telah terlaksana semuanya dan berhasil mencapai target indikator kinerja sebesar 100%, walaupun dalam pencapaian kinerja tersebut ada hambatan dan halangan dalam pencapaiannya Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain : a. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan. b. Melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang seluruh kegiatan. c. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada prioritas,kebijakan,tujuan,misi dan visi. d. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan. e. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat.

f. Pelaksanaan kegiatan akan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Page 2


Bab. I Pendahuluan

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Stratejik Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang tahun 2014-2019 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Page 3


10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Aspek Strategis Masalah disintegrasi bangsa menjadi persoalan besar yang dihadapi setelah bergulirnya era reformasi. Berbagai tuntutan yang selama ini dikukung oleh penguasa orde baru yang otoriter secara bersamaan muncul ke permukaan. Trauma masa lalu dan berbagai persoalan sosial lainnya menyebabkan masyarakat bertindak sesuka hatinya dan melakukan pembenaran atas apa yang mereka perbuat. Ditambah lagi rendahnya penegakan hukum (law enforcement) menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan acuh tak acuh, sehingga bertindak di luar koridor hukum yang demokrasi dan masih banyaknya permasalahan-permasalahan lain yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa, antara lain : 1) Belum optimalnya penyelesaian ajaran/ aliran yang menyesatkan (seperti Ahmadiyah, Gafatar, dll) dan masih selalu munculnya penganut/ pembawa aliran sesat; 2) Masih adanya petinggi/ pengurus agama non muslim yang tidak tunduk pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan keagamaannya termasuk rehab dan pendirian rumah ibadah; 3) Belum optimalnya penanganan ketertiban umum dan pemberantasan penyakit masyarakat; 4) Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kesuksesan beberapa program pemerintah; 5) Lemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan generasi muda; 6) Masih adanya partisan/ pendukung Partai Politik yang tidak mau tunduk pada aturan yang ada; 7) Masih rendahnya keinginan untuk melakukan pembauran bagi Warga Negara non pribumi; 8) Masih

kurangnya

pengalokasian

dana

pemerintah

dalam

pembinaan

wawasan

kebangsaan, ketahanan bangsa dan bela negara. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi dilakukan langkah-langkah konkrit dan pendekatan persuasif agar proses demokrasi yang telah bergulir dapat terlaksana seiring dengan penerapan otonomi daerah sehingga akar persoalan bangsa yang tumbuh selama ini dapat diminimalkan sedemikian rupa dengan berpijak pada kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlunya program pembinaan kesatuan bangsa yang terpadu dan komprehensif demi tegaknya kehidupan yang demokratis, aman, sejahtera serta mengusung semangat otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Kantor membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi. Berikut struktur organisasi : Page 4


KEPALA KANTOR

KASUBAG. TATA USAHA

STAF

KASI. BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

KASI. KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN

KASI. POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

STAF

STAF

STAF

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok : Sesuai dengan Perwako No.49 Tahun 2012, maka tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa Politik adalah membantu Walikota dalam kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik. Fungsi : 1) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa Politik 2) Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa Politik 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor. 4) Fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas pokok. Sistematika Penyajian Alur pikir penyusunan LAKIP yaitu dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis yang terdiri dari visi, misi dan tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Hasil pengukuran kinerja merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahannya pada masa yang akan datang. Bab I : Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas informasi umum Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menjelaskan muatan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang tahun 2016. Bab III : Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2016. Bab IV : Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Page 5


Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

2.1. Perencanaan Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah adalah dokumen perencanaan pebangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat Kebijakan SKPD, Program dan Kegiatan SKPD. Visi dan Misi Kantor Kesbangpol Pernyataan Visi : Terwujudnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Yang Demokratis Di Padang Kota Tercinta. Pernyataan Misi : Untuk menunjang visi tersebut, maka dituangkanlah ke dalam misi Kesbangpol Kota Padang yaitu : 1. Melaksanakan pembinaan, Pengawasan, Evaluasi terhadap Ormas, OKP, LSM dan Partai Politik. 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi, Badan Lembaga terhadap gangguan keamanan dalam negeri. 3. Mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman ditengah Masyarakat. 4. Menjaga harmonisasi kehidupan Umat Masyarakat

Beragama,

Budaya,

Ekonomi ditengah

Tujuan Sesuai dengan Tupoksi Kantor Kesbangpol Kota Padang maka tujuan yang akan dicapai adalah terbantunya Walikota Padang dalam mengambil kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik serta terselenggara dan terlaksananya kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan

Page 6


Bangsa Politik. Serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan organisasi serta fasilitator bagi terwujudnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Yang Demokratis Di Padang Kota Tercinta. . Tujuan lainnya sebagai berikut : 1. Melaksanakan dan termonitornya kegiatan Pemberdayaan LSK (Ormas dan LSM) dan Partai Politik; 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Vertikal dengan Pemko Padang dan Muspida; 3. Memeriksa administrasi pengajuan bantuan Keuangan kepadaPolitik; 4. Menyediakan bahan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan masalah Akual; 5. Memfasilitasi dan meningkatkan kerukunan hidup beragama; Sasaran Strategis Untuk mencapai kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik, sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : 

Terkoordinasinya dengan Instansi Vertikal



Terciptanya suasana ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat yang tertib,aman dan tentram



Terkoordinasinya Pemko Padang dengan Muspida



Terciptanya Tokoh masyarakat berprestasi



Terciptanya Kerukunan hidup beragama di Kota Padang



Terciptanya peningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi,layanan publik dan pembinaan masyarakat dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan



Terwujudnya Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat

Sasaran program ditujukan kepada kemampuan menyusun, merancang dan memfasilitasi kegiatan dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, perlu dilakukan upaya atau strategi sebagai berikut :  Mengoptimalkan budaya kerja.  Menciptakan suasana kerja yang kondusif.  Meningkatkan

keterampilan

dan

kemampuan

aparatur

dan

staf

pelaksana

untuk

mengakomodasi aspirasi masyarakat.  Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun program tahunan.  Memanfaatkan dukungan pimpinan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good goverment).  Memanfaatkan sarana dan prasarana serta menyediakan dana operasional untuk meningkatkan kinerja.  Memanfaatkan jalinan kerjasama infrastruktur dan supra struktur untuk menghilangkan perilaku yang respon terhadap agenda reformasi.

Page 7


Kebijakan Pembangunan kesatuan bangsa politik diarahkan kepada terciptanya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang demokratis dengan dukungan peran aktif seluruh komponen masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan dapat menjawab berbagai permasalahan bangsa. Kebijakan disusun agar kegiatan pembinaan dan fasilitasi dapat disusun serta terorganisir sehingga hasil yang diperoleh dapat dirasakan semua elemen masyarakat. Arah kebijakan pengembangan Sub Bidang Kesatuan Bangsa Politik adalah : 1) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2) Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka mencegah tindak kriminal. 3) Melaksanakan pengembangan wawasan kebangsaan. 4) Menjalin kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 5) Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 6) Melaksanakan kegiatan pendidikan politik masyarakat.

2.2. RENCANA KINERJA Sesuai Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang tahun 2016, sasaran strategis terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan lanjutan dari sasaran strategis tahun 2015. Kelima sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal a.

Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4) - Indikator kinerja

b.

Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) -

c.

: Jumlah Operasi Ketertiban dan Keamanan Kota (SK-4)

Indikator kinerja

: Jumlah Rapat Koordinasi Masalah Intelijen Daerah (Kominda)

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam -

d.

Indikator kinerja

:

Jumlah Rapat Tim koordinasi penyelenggaraan Pemda dlm bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial -

Indikator kinerja

:

Jumlah Rapat Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial

2. Terwujudnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan a.

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan -

Indikator kinerja

: Jumlah Aparatur yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan.

Page 8


b.

Forum Kerukunan Umat Beragama -

c.

Forum

Indikator kinerja

:

Jumlah peserta yang mengikuti Bhinneka Tunggal Ika

Kemah Bhakti

Indikator kinerja

:

Terlaksananya kegiatan Upacara Hari Bela Negara.

Indikator kinerja

:

Jumlah Tokoh Ormas yang Kewaspadaan Dini Masyarakat

mengikuti

Forum

Forum Pembauran Kebangsaan -

g.

mengikuti

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat -

f.

Jumlah Tokoh Agama yang Kerukunan Umat Beragama

Hari Bela Negara -

e.

:

Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika -

d.

Indikator kinerja

Indikator kinerja

:

Jumlah Tokoh Masyarakat Pembauran kebangsaan yang diberi penghargaan

:

Jumlah operasi pengawasan orang asing

Pengawasan Orang Asing -

Indikator kinerja

3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a.

Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme -

Indikator kinerja

:

Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme

4. Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) a.

Inventarisasi Masalah Aktual. -

Indikator kinerja

:

Jumlah Dokumen Laporan masalah aktual

5. Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat. Program Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat a.

Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi -

b.

Indikator kinerja

:

Jumlah Dokumen Laporan penelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberdayaan dan monitoring lembaga sosial kemasyarakatan dan partai politik. -

d.

: Jumlah Tokoh Masyarakat Berprestasi

Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik -

c.

Indikator kinerja

Indikator kinerja

:

Jumlah forum Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Parpol yang dibina

Sosialisasi Pendidikan politik bagi generasi muda. -

Indikator kinerja

:

Jumlah masyarakat generasi muda yang mengikuti Sosialisasi Pendidikan politik bagi generasi muda.

Page 9


Bab. III Akuntabilitas Kinerja 2016 Akuntabilitas

kinerja

(pengukuran

kinerja)

adalah

suatu

dasar

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja merupakan suatu proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan. Dalam pengukuran kinerja tahun 2016 yang didasarkan pada PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Berdasarkan RKA SKPD Kesbangpol tahun 2016, terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis. Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas, Kantor Kesbangpol telah menargetkan Indikator Kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan dibandingkan dengan capaian Kinerja Tahun 2015. 1. Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Tahun 2016

satuan Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

1.

Jumlah Operasi Ketertiban dan Keamanan Kota (SK-4)

Kali

124

124

100

120

185

154

2.

Jumlah Rapat Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda.

Kali

12

12

100

12

12

100

3.

Jumlah Rapat Tim Koordinasi Penyelenggara Pemda dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Kali

12

12

100

12

12

100

4.

Jumlah Rapat Tim Terpadu Penanganan Masalah konflik Sosial

Kali

12

12

100

12

12

100

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai target dan terlaksana dengan baik. Untuk Indikator Jumlah Operasi Ketertiban dan Keamanan (SK-4), realisasi capaian kinerja melebihi target yaitu 120 ke 185, karena adanya penambahan target pada anggaran perubahan.

Page 10


2. Terwujudnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Tahun 2016

satuan Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

1.

Jumlah Aparatur yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Orang

90

90

100

160

160

100

2.

Jumlah Tokoh Agama yang mengikuti Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.

Orang

50

50

100

150

150

100

3.

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Kemah Bakti Bhineka Tunggal Ika

Orang

150

150

100

75

75

100

4.

Terlaksananya Upacara Hari Bela Negara

Kali

1

1

100

1

1

100

5..

Jumlah Tokoh Ormas yang mengikuti kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Orang

50

50

100

130

130

100

6.

Jumlah tokoh masyarakat pembauran kebangsaan yang diberi penghargaan

orang

3

3

100

3

3

100

7.

Jumlah operasi pengawasan orang asing

kali

12

12

100

28

28

100

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada beberapa peningkatan target dari tahun 2015 ke 2016. Secara keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya mencapai target dan terlaksana dengan baik. 3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Tahun 2015 No

1.

Indikator Kinerja Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme

Tahun 2016

satuan

orang

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

150

150

100

550

550

100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016, target jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi penanganan paham radikalisme naik menjadi 550 orang, sehingga jauh lebih besar dari pada target tahun 2015. Peserta terdiri dari 50 orang tokoh masyarakat per kecamatan. Ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan tentang penanganan paham radikalisme. Secara keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya mencapai target dan terlaksana dengan baik.

Page 11


4. Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Tahun 2015 No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Masalah Aktual.

Tahun 2016

satuan

Laporan

Laporan

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

5

5

100

5

5

100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 dan 2016 Pembuatan Laporan dibuat per Triwulan dan direkap pada akhir tahun, sehingga menghasilkan 5 Dokumen Laporan. Secara keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya mencapai target dan terlaksana dengan baik. 5. Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat. No

Indikator Kinerja

satuan

1.

Jumlah Tokoh Berprestasi.

Masyarakat

2.

Jumlah Dokumen Laporan Penelitian dan Pemeriksaan parpol di DPRD dan ormas

3.

Jumlah tokoh LSK Parpol, yang dibina

4.

Target

Tahun 2015 Realisasi

%

Target

Tahun 2016 Realisasi

%

Orang

10

10

100

11

11

100

Laporan

1

1

100

1

1

100

dan

Orang

50

50

100

75

75

100

Jumlah masyarakat generasi muda yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik

Orang

70

70

100

150

150

100

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan target pada indikator tokoh masyarakat berprestasi, tokoh LSK dan Parpol serta Masyarkat generasi muda yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik.. Secara keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya mencapai target dan terlaksana dengan baik Secara keseluruhan dari 5 (lima) sasaran strategis serta 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semuanya telah mencapai target dan terlaksana dengan baik. Sedangkan di tahun 2015 ada 14 indikator kinerja, yang mana program dan kegiatannya merupakan lanjutan dari tahuntahun sebelumnya dan beberapa kegiatan baru sesuai dengan perkembangan isu-isu strategis di Kota Padang. Adapun pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesbangpol dan capaian Indikator Kinerja Tahun 2016, termuat dalam program-program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Percepatan Tindak Kriminal. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mendukung program ini

sebanyak 4

kegiatan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 1.754.557.750,- dan terserap sebesar Rp. 1.578.229.000,- (89.95%).

Page 12


No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan

1.

Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4).

Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4).

Meningkat dan terciptanya suasana tertib, aman dan tentram di tengah masyarakat.

Kelompok masyarakat dan perorangan pelanggar peraturan/ perundangundangan

2.

Daerah (Kominda). Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen

Terlaksananya koordinasi masalah keamanan dan ketertiban dengan instansi vertikal.

Meningkat dan terciptanya suasana tertib, aman dan tentram di tengah masyarakat.

Unsur aparatur dan tokoh masyarakat.

3.

Tim koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM.

Terlaksananya koordinasi Pemko Padang dengan Muspida.

Meningkatnya koordinasi Pemko Padang dengan Muspida dalam penangulangan dan penanganan berbagai permasalahan kota.

Muspida, Forum Pimpinan Daerah dan Lembaga Koordinasi Pengamanan Kota Padang.

4.

Tim Terpadu Penanganan Masalah Konflik Sosial

Terlaksananya koordinasi Pemko Padang dengan Muspida.

Meningkatnya koordinasi Pemko Padang dengan Muspida dalam penangulangan dan penanganan berbagai permasalahan kota.

Muspida, Forum Pimpinan Daerah dan Lembaga Koordinasi Pengamanan Kota Padang.

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mendukung program ini

sebanyak 7

kegiatan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 312.454.500,- dan terserap sebesar Rp. 268.848.250,- (86.04%). Kelompok Sasaran Kegiatan

No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

1.

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan.

Terlaksananya kegiatan forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa perguruan tinggi.

Meningkatnya kesadaran dan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa.

Unsur mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Padang.

2.

Forum Kerukunan Umat Beragama

Terfasilitasinya kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.

Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama di Kota Padang.

Tokoh agama, organisasi keagamaan dan pengurus FKUB.

3.

Kemah Bakti Bhineka Tunggal Ika

Terlaksananya kemah bakti bhineka tunggal ika

Terciptanya pembauran di kalangan generasi muda/OSIS SLTA se- kota Padang

Pengurus OSIS dan siswa SMK se-Kota Padang

Page 13


4.

Hari Bela Negara

Terlaksananya kegiatan upacara Hari Bela Negara

5.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terfasiitasinya Keg. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

6.

Forum Pembauran Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan forum pembauran kebangsaan terhadap tokoh lintas agama

7.

Pengawasan Asing

Terlaksananya kegiatan pengawasan orang asing

Orang

Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bela negara

Seluruh pegawai dan tokoh masyarakat

Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Akan Bencana Alam

Tokoh Organisasi Kemasyarakatan

Meningkatnya pembauran kebangsaan di tengah-tengah masyarakat

Tokoh masyarakat

Terciptanya dan meningkatnya suasana tertib dan aman di tengah masyarakat terhadap keberadaan orang asing di Kota Padang

Orang asing di Kota Padang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mendukung program ini sebanyak 1 kegiatan , dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 156.450.000,- dan terserap sebesar Rp. 154.242.500,- (98,59%). No

Kegiatan

Keluaran

Hasil


1

2

3

4

5

2.

Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme

Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme

Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap paham radikalisme

Tokoh masyarakat

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mendukung

program ini sebanyak 1

kegiatan, dengan jumah alokasi dana sebesar Rp. 71.210.000,- dan terserap sebesar Rp. 66.518.000,- (93.41%). No

Kegiatan

Keluaran

Hasil


1

2

3

4

5

1.

Inventarisasi Masalah Aktual.

Terlaksananya kegiatan inventarisasi masalah aktual.

Meningkatnya ketersediaan data permasalahan aktual sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Page 14

Warga masyarakat Padang.

Kota


5. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mendukung program ini sebanyak 5 kegiatan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 223.776.000,- dan terserap sebesar Rp. 170.347.500,- (76.12%).

No

Kegiatan

Keluaran

Hasil


1

2

3

4

5

1.

Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi.

Terlaksananya kegiatan penilaian tokoh masyarakat berprestasi.

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.

Tokoh masyarakat Padang.

2.

Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Kepada Partai Politik.

Terselenggarany a kegiatan penelitian dan pemeriksaan adm pengajuan bantuan keuangan kepada Parpol.

Meningkatnya kinerja tim dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan pengajuan bantuan keuangan kepada Parpol.

Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD

3.

Pemberdayaan dan monitoring lembaga sosial kemasyarakatan dan partai politik

Terlaksananya keg.pemberdaya an LSK dan Parpol.

Meningkatnya partisipasi dan peran LSK dlm mendukung berbagai program pemerintah.

Pimpinan LSK dan Partai Politik

4.

Sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda

Terlaksananya Sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda

Meningkatnya wawasan generasi muda tentang pendidikan politk

Generasi Padang

5.

Sosialisasi tahapan pilgub di 11 kecamatan

Terlaksananya Sosialisasi tahapan pilgub di 11 kecamatan

Meningkatnya wawasan aparat kecamatan dan kelurahan tentang tata cara pemilihan gubernur

Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Page 15

muda di

Kota

Kota


Analisis Atas Pencapaian Keuangan 2016 Alokasi anggaran pada tiap-tiap kegiatan perlu dilakukan analisis guna mendapatkan bahan dalam pengalokasian pada tahun berikutnya. Anggaran APBD untuk Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang tahun 2016 yang tersedia untuk mendukung dalam pencapaian kegiatan/program akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.162.082.850,- dengan realisasi Rp. 3.933.012.600,- atau 94.50%. Adapun rincian anggaran APBD tahun 2016 dan realisasinya per kegiatan adalah sebagai berikut: No

Kegiatan

Anggaran APBD

Realisasi

(Rp)

(Rp)

% Realisasi

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

9,720,000

9.496.000

97.70

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3,600,000

305,000

8.47

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10,600,000

5.452.000

51.43

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18,300,000

18,300,000

100.00

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

19,614,600

19,614,500

100.00

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

85,500,000

84,499,500

98.83

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60,000,000

59,907,250

99.85

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,832,000

2,832,000

100.00

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4,275,000

4,150,000

97.08

10.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

16,560,000

16,560,000

100.00

11.

Penyediaan Makan Minum

31,168,000

30,917,000

99.19

12.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

497,450,000

490.000.900

98.50

13.

Penyediaan Alat Kebersihan

12,000,000

11,197,500

93.31

14.

Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

61,500,000

60,336,000

98.11

15.

Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

62,950,000

61,050,000

96.98

16.

Pembangunan Gedung Kantor 312,240,000

263,930,000

353,231,000

303.930.700

72,550,000

64,475,000

17.

18.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pelatihan Terhadap Aparatur Dalam rangka Pengawasan Bantuan Keuangan

84.53

86.04

Page 16

88.87


No

Kegiatan

19.

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

20.

Anggaran APBD

Realisasi

(Rp)

(Rp)

% Realisasi

9,544,000

9,544,000,-

100.00

Koordinasi SK-4

623.546.000,-

612.714.000,-

98.26

21.

Koordinasi Kominda

174.273.000,-

173.417.000,-

99.51

22.

Ipoleksosbud Hankam

851.771.000,-

841.345.000,-

98.78

23.

Tim Terpadu Konflik Sosial

104.967.750,-

80.275.000,-

76.48

24.

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

50.750.000,-

49.825.000,-

98.18

25.

Forum Kerukunan Antar Umat Beragama

47.587.500,-

46.637.500,-

98.00

26.

Kemah Bhakti Bhinneka Tunggal Ika

86.342.000,-

86.060.750,-

99.67

27.

Hari Bela Negara

21.250.000,-

-

00.00

28.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

42.462.500,-

42.462.500,-

100

29.

Forum Pembauran Kebangsaan

25.362.500,-

20.362.500,-

80.29

30.

Pengawasan Orang Asing

38.700.000,-

34.700.000,-

89.66

31.

Sosialisasi Penanganan Paham Radikalisme

156.450.000,-

93.742.500,-

59.92

32.

Inventarisasi Masalah Aktual

71.210.000,-

67.190.000,-

94.35

33.

Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi

46.750.000,-

41.035.000,-

87.78

34.

Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Adm.Bantuan Kepada Parpol.

63.786.000,-

62.938.000,-

98.67

35.

Pemberdayaan dan Monitoring Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Parpol

68.240.000,-

58.287.500,-

85.42

36.

Sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda

45.000.000,-

41.675.000,-

92.61

4.162.082.850,-

3.933.012.600,-

94.50

Jumlah

Page 17


BAB. IV PENUTUP Pembangunan merupakan rangkaian usaha dan kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dalam kehidupan bernegara pembangunan merupakan tugas pemerintah dengan melibatkan peran serta seluruh warga masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang dapat tercapai dan terlaksana dengan baik harus dilakukan secara serentak tanpa ada yang lebih diutamakan karena semua kegiatan tersebut saling tunjang menunjang dalam mencapai tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang. Untuk pelaksanaan kegiatan di Kantor Kesbangpol Kota Padang tahun 2016 dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja, yaitu : 1.

Secara umum permasalahan kegiatan yang dihadapi pada tahun 2016 antara lain adalah keterbatasan dana yang dianggarkan pada semua kegiatan, kualitas SDM yang rendah, prasarana dan sarana dasar serta pendukung relatif terbatas.

2.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Tahun 2016, Kantor Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan dan program melalui tahun anggaran 2016 dengan pengukuran/penilaian sangat baik, yaitu tercapai seluruh kegiatan yang dilaksanakan walaupun dengan adanya beberapa kendala dan kekurangan yang dihadapi.

3.

Hal ini menyiratkan, bahwa sasaran strategis Kantor Kesbangpol tahun 2016 telah berhasil tercapai.

4.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain: a. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan. b. Melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang seluruh kegiatan. e. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada prioritas,kebijakan,tujuan,misi dan visi. f. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan. g. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat.

h. Pelaksanaan kegiatan akan mengacu pada peraturan yang berlaku. Demikianlah LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan acuan dan diharapkan koreksi dan masukan yang bermanfaat dari seluruh stakeholder guna penyempurnaan LAKIP dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Padang,

2017

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang

MURSALIM, AP, M. Si Pembina Tk. I, NIP. 19740608 199311 1 001

Page 18

PEMERINTAH KOTA PADANG

Recommend Documents