PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
04 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan ; b. Bahwa
Pemerintah
penyertaan
modal
Daerah guna
memandang
meningkatkan
perlu
melakukan
pelayanan
kepada
masyarakat ; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3497) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
2 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
3 14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENYERTAAN
MODAL
PEMERINTAH
KABUPATEN
PROBOLINGGO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ; 6. Penyertaan Modal, adalah usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan perkuatan modal kepada usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ; 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah ; 8. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keluarga ; 9. Usaha Mikro, adalah usaha produk milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4 10. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 11. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penyertaan modal untuk perkuatan modal kepada usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB III SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL Pasal 3 (1) Penyertaan Modal bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo ; (2) Besaran penyertaan modal ditetapkan melalui APBD sebagai berikut : a. Sampai dengan 31 Desember 2008 sejumlah Rp. 15.646.490.872,46 (lima belas milyard enam ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh enam sen) ; b. Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 7.750.000.000,- (tujuh milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 4 Besaran penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk : a. Usaha pertanian sejumlah Rp. 1.381.218.789,- (satu milyard tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) ; b. Usaha perkebunan sejumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
5 c. Usaha peternakan sejumlah Rp. 3.199.731.000,- (tiga milyard seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; d. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sejumlah Rp. 10.847.541.083,46 (sepuluh milyard delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah koma empat puluh enam sen) Pasal 5 Besaran penyertaan modal Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk : a. Usaha peternakan sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyard empat ratus juta rupiah) ; b. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sejumlah Rp. 6.350.000.000,- (enam milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 6 (1) Besaran
penyertaan
modal
untuk
Tahun
Anggaran
2010
sebesar
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah) ; (2) Perubahan besaran kenaikan penyertaan modal untuk Tahun Anggaran selanjutnya dengan memperhatikan kemampuan APBD setinggi-tingginya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran penyertaan modal tahun anggaran sebelumnya.
BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 7 (1) Pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Pemerintah yang direkomendasi oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia ; (2) Kepala Daerah berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; (3) Penerimaan angsuran pokok dan jasa perbankan yang berasal dari Pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan.
6 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 9 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal
20 Agustus 2009
BUPATI PROBOLINGGO
ttd Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 21 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO ttd Drs. H. KUSNADI, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 02 TAHUN 2009 SERI E
7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
04 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
I. PENJELASAN UMUM Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 71 ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
: Cukup jelas
Pasal 7 ayat (3)
: Penerimaan
angsuran
dimasukkan
sebagai
penerimaan
pembiayaan
perbankan
sebagai
pokok kelompok dan
jasa
kelompok
pendapatan di PAD lainnya yang sah. Pasal 8 dan Pasal 9
: Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
