I.
A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan perekonomian seperti digariskan Garis-garis Besar Haluan
Negara 1999-2004 adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan telcnologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan setiap daerah. Pembangunan maritim mengandung arti bahwa pengembangan perekonomian yang akan dituju adalah peningkatan kapasitas produksi bangsa agar dapat berperan sebagai negara maritim dengan potensi kelautannya yang bertumpu pada kapasitas investasi kelautan & daerah. Hal ini memerlukan pendekatan pembangunan kelautan yang tidak perlu homogen melainkan pendekatan yang Qsesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah (Dahuri 2000). Selanjutnya dalarn Undang-Undang Nomor 2211999 (tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 2511999 (tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah), serta Peraturan Pemerintah Nomor 2512000 (tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom), ditegaskan bahwa sampai 12 mil dari garis pantai merupakan kewenangan daerah. Hal ini berarti daerah memiliki batas adrninistrasi atau kewenangan atas penataan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya laut yang terintegrasi dengan sekitarnya. Lahirnya peraturan perunciangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan daerah.
Sebagai dampak meningkatnya tingkat pendidikan dan tumbuhnya rasa keadilan masyarakat adalah tuntutan untuk pemenuhan hak-hak individunya secara lebih baik. Keinginan untuk melaksanakan proses otonomi masyarakatfindividu secara luas yang dapat diartikan pula sebagai keinginan untuk melaksanakan desentralisasi. Desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap jenis bidang kehidupan masyarakat terutarna yang berkaitan dengan pelayanan publik yang makin berkualitas dan pengelolaan sumberdaya pembangunan. Sebagai salah satu sumberdaya pembangunan yang penting, maka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan dituntut untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan perekonomian yang berintikan peningkatan daya saing. Untuk pembangunan ekonomi dibutuhkan modal penggerak yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alarn. Potensi sumberdaya pesisir dan lautan beserta kegiatan lainnya yang terkait merupakan modal dasar dari kapasitas produksi yang mampu mengatur dan mengendalikan produksi aktual sesuai dengan kebutuhan dalam negeri dan ekspor, termasuk kemampuan menyangga unsur resiko ketidakpastian (Purwaka 2000). Dalam ha1 ini, maka upaya meningkatkan investasi di bidang kelautan baik investasi barang modal, manusia maupun iptek merupakan titik masuk penting untuk meningkatkan peran pesisir dan kelautan dalam pembangunan ekonomi. Apabila demikian halnya, maka tidak dapat dipungkm lagi bahwa kapasitas melakukan koordinasi investasi oleh instansi pengelola pesisir dan lautan, di pusat maupun daerah, dapat dijadikan ukuran penting clan sekaligus sebagai langkah awal dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.
Keterpaduan dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan tersebut pada dasarnya adalah keterpaduan dalam mengembangkan investasi industri maritirn yang bukan saja dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi, namun juga keseimbangan ekologi dan sosial mutlak diperlukan. Menurut Sugandhy (1999) kemajuan pesat yang telah dicapai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ternyata diiringi oleh kemunduran kemampuan sumberdaya alam seperti air, tanah, dan hutan serta terkurasnya sumberdaya alam seperti perikanan, bahan tarnbang dan mineral lainnya seperti air tanah.
Pelaksanaan
pembangunan yang semakin beragam juga menghasilkan produk sampingan seperti lirnbah, sampah, dan buangan, baik dalam wujud padat, cair, gas, maupun tekanan kebisingan.
Perlu dijaga agar hasil-hasil sampingan tersebut tidak melampaui
ambang batas dan daya tampung lingkungannya, dalam ha1 ini kemampuan lingkungan menerima dan daya dukung bahan-bahan yang mencemari lingkungan dalam batas yang belurn membahayakan ekosistemnya dan makhluk hidup. Jika daya tampung lingkungan dilampaui, struktur clan fungsi dasar ekosistem penunjang kehidupan akan m a k dan kehrlanjutan fimgsi lingkungan terganggu. Keadaan itu akan menjadi beban lingkungan dan sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang hams menanggung beban pemulihannya. Masalah liigkungan hidup yang dihadapi semakin berkembang dan kompleks. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya permintaan
akan ruang wilayah serta sumberdaya alam dan lahan, yang pada gilirannya bila tidak dikendalikan secara bijaksana dapat mempengaruhi ketersediaan sumberdaya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Di samping itu, tuntutan masyarakat
4
akan mutu lingkungan hidup yang lebii baik juga semakin meningkat dengan makin membaiknya tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Hal-ha1 ketersediaan ruang dan surnberdaya alam di atas merupakan tantangan yang hams dihadapi dalam upaya pembangunan kawasan industri maritim sekaligus pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk membangunan kawasan industri maritirn yang berwawasan lingkul7gan dan berkelanjutan diperlukan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, tepat waktu, dan berkualitas. Sehubungan dengan ha1 tersebut pemetaan dan pengelolaan data pesisir dan lautan merupakan momentum penting untuk membuka pesisir seluas-luasnya tidak hanya bagi kepentingan penelitian n a m u juga bagi pengembangan pemanfaatannya. Selain itu peningkatan kemampuan dan peran serta sumberdaya manusia pesisir dan lautan yang mengalami stagnasi dalam beberapa waktu terakhir ini perlu didorong. Tanpa keterlibatan masyarakat secara luas tidak akan turnbuh budaya bahari yang seyogyanya hams berkembang dari meningkatnya kapasitas pendidikan dan pelatihan sumberdaya pesisir dan lautan tersebut. Apabila data dan pengembangan sumberdaya manusia pesisir dan lautan merupakan prasyarat utama berkembangnya industri maritim, maka syarat selmjutnya adalah pilihan prioritas investasi dalam pengembangan industri maritim. Mengingat pengembangan industri maritim menuntut keakuratan data sumberdaya alam dan mar~usiaserta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka yang disusun berdasarkan potensi dan kendala pengembangan wilayah juga mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, maka ditetapkan kawasan industri maritim akan diarahkan ke wilayah Kecamatan Mentok.
Perurnusan Masalah Kecamatan Mentok merupakan wilayah bagian barat Kabupaten Bangka, memiliki luas 50.409,730 ha dan jumlah penduduk 32.307 jiwa. Aktifitas di wilayah pesisir Mentok terdiri dari perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan, pemukiman, pelabuhan transportasi laut (barang dan penurnpang), pariwisata, industri peleburan tima\ dan pemdaatan sumberdaya alam pesisir lainnya (Ali 2000). Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi disadari akan menhgkatkan kebutuhan ruang, sementara ruang yang ada terbatas. Sebagai konsekuensinya maka akan timbul persaingan dan konflik dalam penggunaan ruang. Peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, sementara pihak pemerintah daerah perlu segera mengantisipasi arus pembangunan tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dalam mengantisipasi ha1 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka merencanakan kawasan industri maritim, yang berfungsi 1mtuk memacu laju pembangunan kawasan tersebut, khususnya kegiatan industri
perkapalan dan penunjangnya, serta industri pariwisata. Rencana kawasan industri maritim merupakan langkah strategis yang perlu kajian mendalam agar tidak terjadi permasalahan. Perencanaan kawasan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Kebutuhan kawasan industri maritim di wilayah pesisir Mentok merupakan antisipasi strategis untuk menyongsong otonomi daerah. Realisasi rencana tersebut adalah berupa penataan ruang, dimana satu sisi, ruang yang ada merupakan tempat
berbagai pihak melaksanakan kegiatamya, dan di sisi lain ruang memiliki daya dukung dari sumberdaya alamnya yang terbatas. Berkaitan dengan ha1 tersebut, pertanyaan yang perlu dicari jawabannya adalah bagaimana merencanakan Kawasan Industri Maritirn Mentok yang sesuai dengan daya dukung ruang pesisir dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.
C.
Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk: (i) mengidentifikasi kesesuaian lahan untuk pemanfaatan Kawasan Industri Maritim Mentok, (ii) merencanakan lokasi Kawasan Industri Maritim Mentok, (iii) mengetahui persepsi pemerintah, swasta dm masyarakat berkaitan dengan penentuan prioritas penggunaan lahan pada Kawasan Industri Maritim Mentok, dan (iv) mendelinasikan zona-zona yang sesuai bagi peruntukan industri, pariwisata, pelabuhan dan pemukiman dalam Kawasan Industri Maritim Mentok. Tujuan penelitian adalah membuat keserasian dan keseimbangan kewasan perencanaan guna menciptakan iingkungan yang sehat, teratur, aman dan efisien. Selain itu dapat memberikan fasilitzs dan pelayanm yang memadai, tepat dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya menciptakan keharmonisan spasial untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfhat sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam pertimbangan pengambilan keputusan untuk penentuan kebijakan penataan ruang wilayah pesisir yang berkelanjutan.
