PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN MENURUT UNDANGUNDANG NOM0R 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DIREKTORAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II DITJEN OTONOMI DAERAH KEMETERIAN DALAM NEGERI 2015
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Tujuan Nasional
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI
Tujuan Pasal 32 UUD 1945 (1) Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaa budaya nasional
Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
-
-
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu Menjalankan Urusan Pemerintahan Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang. Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang
Demokrasi Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society.
Kesejahteraan Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal.
Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI Daerah Otonom Bagian Pem. Nasional: 34 Provinsi 415 Kab dan 93 Kota
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING
MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA MEMPERKUAT ASPEK REGULASI UU NO. 23 THN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS
PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004
PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
KONKURENT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLUGRI AGAMA
WAJIB SPM
PILIHAN
ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLUGRI AGAMA
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB
YAN DASAR
PILIHAN
NON YAN DASAR
SPM
urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masingmasing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar
TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATASBATAS ADMIN DRH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT : Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat KONKUREN : URUSAN PEMERINTAAHAN
Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota PEMERINTAHAN UMUM :
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota dan didelegasikan kepada camat
U R U S A N P E M E R I N TA H A N KO N K U R E N
WAJIB berkaitan dengan pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan Kesehatan PU PR Sosial Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
PILIHAN
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pertahanan Lingkungan hidup Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; Pengendalaian penduduk dan KB; Perhubungan Kominfo Koperasi dan UKM; Penanaman modal Kepemudaan dan olahraga PMD Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan dan Arsif Tenaga kerja PP PA Ketahanan pangan
Potensi dan keunggulan daerah 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. kehutanan; 5. Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi.
Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota Dapat bagi hasil
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PRINSIP PEMBAGIAN:
PRINSIP DAN KRITERIA
akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan strategis nasional.
eksternalitas,
serta
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN: 1. Lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan; 2. Pengguna/konsumen atas pelaksanaan urusan pemerintahan; 3. Manfaat atau dampak pelaksanaan urusan pemerintahan; 4. Kedudukan strategis bagi kepentingan nasional. KETENTUAN PEMBAGIAN: 1. Diatur dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014. 2. Urusan ekologis (ESDM, Kehutanan, dan Kelautan hanya diserahkan kepada daerah provinsi.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN
PUSAT
PERFILMAN NASIONAL KESENIAN TRADISIONAL
PROVINSI
SEJARAH CAGAR BUDAYA
KAB/KOTA
PERMUSEUMAN
WARISAN BUDAYA
Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PRINSIP PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
Penyelenggaraan urusan pem absolut: a. Menyelenggarakan sendiri, atau b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 1.
PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT:
YANG
MENJADI
a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
2. PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN YANG
MENJADI
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
a. Diselenggarakan sendiri oleh Daerah provinsi; b. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Desa. 3. PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN YANG
MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPTEN/KOTA
Diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/ kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
PRINSIP PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI
PELAKSANA: Gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal. Kepada gubernur, bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU 23/2014, yaitu sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN. KEKUASAAN PELAKSANAAN : Tidak punya kekuasaan mengatur sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL: Dengan persetujuan gubernur wakil pemerintah pusat kecuali untuk urusan absolut dan urusan yang nomenklaturnya sudah disebut dalam UUD 1945.
TUGAS PEMBANTUAN
PRINSIP PELAKSANAAN
PELAKSANA : Dilaksanakan oleh daerah otonom bukan oleh pemerintah daerah seperti selama ini. ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN dan wajib diinformasikan kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan RAPBD oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan
SIFAT PENYERAHAN : Diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan dapat ditarik kembali. PERTANGGUNGJAWABAN: Kepala daerah mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan menyampaikan keterangan kepada DPRD. Perangkat daerah tidak bertanggung jawab langsung ke pusat tapi bertanggung jawab kepada kepala daerah.
KEKUASAAN DAERAH : Dapat menetapkan Perda untuk mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut.
PELAKSANAAN AZAS OTONOMI
PRINSIP PELAKSANAAN
DASAR PELAKSANAAN : Untuk melaksanakan azas otonomi, daerah menetapkan peraturan daerah. PEDOMAN PELAKSANAAN: Pemerintah pusat menetapkan NSPK sebagai pedoman daerah dalam melaksanakan azas otonomi. BATASAN NSPK : 1. Untuk Standarisasi yang berlaku secara nasional, mepermudah daerah dalam menerapkan metode atau teknik kerja baru/metode tertentu, mencegah penyalahgunaan wewenang/tindakan menyimpang oleh pejabat daerah. 2. NSPK tidak menghilangkan otonomi daerah.
PENGALIHAN URUSAN: Pengalihan P3D paling lambat 2 tahun setelah diundangkan.
UU 23/2014 Pasal 16 (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. (5)Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.
Pasal 17 (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DIOTONOMIKAN
PRINSIP PELAKSANAAN
ASAS PELAKSANAAN :
Urusan Pemerintahan yang dibagi menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi.
ANGGARAN : Pelaksanaan urusan dibiayai dari APBD.
KEKUASAAN DAERAH : Mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kondisi daerat dalam prinsip NKRI.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR :
Kelompok Urusan
Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR : Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya mengandung Pelayanan Dasar.
tidak
PILIHAN : Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Mengandung Pelayanan Dasar
PRINSIP
Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
2. Memerlukan SPM : Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3. Menjadi Prioritas: Dilaksanakan mendahului/mengatasi seluruh kebutuhan pembiayaan yang lain.
URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN • Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. • Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
URUSAN KEBUDAYAAN • Urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah; • Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; • Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 24
PEMETAAN Bagi Kementerian/K/L
KEMENTERIAN/LPNK Melakukan pemetaan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan dari provinsi dan kab/kota yang dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
WAJIB untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.
PILIHAN untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
1.
2.
Dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah mencapai tujuan nasional
Bagi Daerah digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 120/253/SJ TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pasal 404 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Dengan memperhatikan ketentuan pasal 404 diatas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut samapai dengan diserahkannya P3D
Lanjutan
Adapun urusan konkoren tesebut meliputi: a. Pengelolaan Pendidikan Menengah; b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B; c. Pelaksanaan rehabilitasi di Luar Kawasan hutan negara; d. Pelaksanaan perlindungan hutan lindung dan hutan produksi; e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; f. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi; g. Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; h. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan; i. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan j. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
Lanjutan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 2. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui 3.
Penataan/Perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 23 Tahun 2014
4. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 UnU No. 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.
Lanjutan
6. Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 7. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut: a. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/sususnan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2014 b. Gubernur, Bupati/Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren. c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membidangi masingmasing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri; d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing; dan e. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMERINTAH
Pembinaan
Pengawasan
Mendagri
K/L
Binwas Umum Secara Nas. koordinasi Mendagri
Penghargaan & Sanksi
Binwas Teknis
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemda
Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (dibantu Perangkat Gubernur)
Evaluasi
Kab/Kota
30
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pembinaan & Pengawasan Umum
Pembinaan & Pengawasan Umum
Itjen Kemendagri
Inspektorat Provinsi
Perangkat Kemendagri
Perangkat Gubernur sbg wakil Pem.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi
Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota 31
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
1.
2. 3.
4. 5.
Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Gubernur ditunjuk sebagai sebagai wakil pemerintah pusat Biaya untuk melaksanakan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan kepada APBN. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat gubernur dibantu oleh sekretaris gubernur (exofficio Sekdaprov) dan 5 unit kerja, diluar struktur yang ada pada perangkat daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta binwas teknis kepada kab/kota. Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat diambil alih oleh pemerintah pusat jika diabaikan atau sengaja tidak melaksanakan.
ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Untuk menjamin agar pelaksanaan urusan oleh pemerintahan daerah selaras/harmonis sesuai dengan amanat undang-undang. • Peran binwas tidak berarti pusat dapat ikut serta (intervensi) penyelenggaraan urusan otonomi daerah Kecuali diamanatkan Peraturan perundang-undangan.
BINWAS PROVINSI
PUSAT K/L : Binwas Teknis
Kemendagri : Binwas Umum
PROVINSI DPRD
GUBERNUR
Binwas (fungsi Manajemen)
dibantu INSPEKTORAT
PERANGKAT DAERAH
BINWAS KAB/KOTA
GUB WK PUSAT Binwas umum dan teknis
SET GWP : SEKDA DAN 5 UNIT KERJA
KAB/KOTA DPRD
BUP/WK
Binwas (fungsi Manajemen)
dibantu INSPEKTORAT
PERANGKAT DAERAH
BINWAS UMUM DAN BINWAS TEKNIS • BINWAS UMUM. – pembagian Urusan Pemerintahan; – kelembagaan Daerah; – kepegawaian pada Perangkat Daerah; – keuangan Daerah; – pembangunan Daerah; – pelayanan publik di Daerah; – kerja sama Daerah; – kebijakan Daerah; – kepala Daerah dan DPRD; dan – bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Binwas Teknis : Binwas teknis peaksanaan urusan di luar binwas umum.
TERIMA KASIH
