PEMANFAATAN INATRADE DAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015
1
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DIBIDANG EKSPOR
2
LATAR BELAKANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR Untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui perdagangan berkelanjutan perlu dijaga keberlangsungan Ekspor dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan
Ekspor merupakan salah satu sumber utama perolehan devisa negara yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sehingga perlu untuk terus ditingkatkan Adanya persaingan perdagangan global yang semakin ketat menuntut peningkatan daya saing produk Ekspor, sehingga dalam rangka memperbesar dan memperluas akses Ekspor Indonesia ke pasar dunia perlu upaya peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri.
3
Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; • Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang Keluar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. 4
POKOK PENGATURAN DIBIDANG EKSPOR A. B.
C.
D.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Prinsip ekspor adalah bebas, pembatasan hanya dalam rangka : • Memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup • Kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan moral bangsa • Kesepakatan Internasional • Kesinambungan ketersedian bahan baku industri dalam negeri • Kepentingan dan ketahanan pangan nasional Pengelompokkan barang ekspor : • Barang Bebas Ekspor • Barang Dibatasi Ekspor • Barang Dilarang Ekspor Ekspor dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga dan badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
5
POKOK PENGATURAN.....(2) E. Persyaratan Umum Ekspor • Lembaga atau badan usaha wajib memiliki: 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/ lembaga pemerintahan non kementerian/ instansi; 2. Tanda Daftar Perusahaan; dan 3. NPWP. • Persyaratan lainnya ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis barang, berupa: 1. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar; 2. Persetujuan Ekspor; 3. Laporan Surveyor; 4. Surat Keterangan Asal; dan/ atau 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan. F. Barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan. 6
Kelompok Barang yang Dilarang Ekspornya: • Untuk peningkatan daya saing produk nasional, pengendalian eksploitasi sumber daya alam, pelaksanaan konvensi internasional terkait Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM), dan menjaga ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan pasar di dalam negeri, perlu mengatur mengenai barang dilarang ekspor.
• Sesuai dengan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspornya, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Barang di Bidang Pertanian Barang di Bidang Kehutanan Barang di Bidang Perikanan dan Kelautan Barang di Bidang Industri Barang di Bidang Pertambangan Barang yang masuk dalam Daftar CITES Appendix I Barang Cagar Budaya
7
BARANG DILARANG EKSPOR Lampiran I Barang di bidang pertanian 1.Karet alam spesifikasi teknis (TSNR) atau Standard Indonesia Rubber (SIR) yang tidak memenuhi SNI. 2.Karet alam dalam bentuk lain selain Smoked Sheet dan TSNR (SIR).
Lampiran III Barang di bidang perikanan dan kelautan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Anak Ikan Arwana (Scleropages Formosus dan Scleropages jardini), ukuran dibawah 10 cm. Benih Ikan Botia Hidup Ikan Botia hidup (Botia Macracantha). Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus Ruppell), Benih Ikan Sidat (Anguilla spp). Calon Induk dan Induk Udang Penaeidae jenis Udang Windu Calon Induk dan Induk Udang Penaeidae jenis Udang Jerbung. Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii). Lampiran IV Barang di bidang industri
1. 2. 3. 4.
Sisa dan skrap dari besi tuang. Sisa dan skrap dari baja paduan Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah Sisa dan skrap selain dari no. 1, 2, dan 3 dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. 5. Sisa dan skrap selain dari no. 1, 2, dan 3 dengan bentuk selain dari dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. 6. Ingot hasil peleburan kembali skrap
Lampiran II Barang di bidang kehutanan 1. Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar . 2. Kayu simpai; galah belahan; tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain. 3. Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu. 4.Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm. 5. Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang tidak mempunyai nilai tambah signifikan. 6.Rotan dalam bentuk utuh yang masih mentah atau segar atau bahan setengah jadi lainnya. 7. Hati Rotan yang telah dibelah. 8.Kulit Rotan 9.Rotan lainnya
8
BARANG DILARANG EKSPOR … (2)
Lampiran V Barang di bidang pertambangan
Lampiran VI Barang yang masuk dalam daftar CITES Appendix I
1. Bijih Timah, Tinslag dan Tailing. 2. Pasir Alam Termasuk Pasir Laut Pasir Sungai, Pasir Danau dan Pasir Tambang (Pasir Quarry), Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus). 3. Batu mulia selain intan dan batu semi mulia. 4. Batu mulia atau semi mulia sintetik.
1. Primata. 2. Ikan paus, Lumba-lumba Porpoise, anjing laut, singa laut dan beruang laut 3. Binatang menyusui lainnya. (HS 0106.19.00.00) 4. Burung dari jenis pemangsa, dan jenis Psittaciformes. 4. Binatang melata (HS 0106.20.00.00 mis: penyu, kurakura, biawak, buaya). 5. Jangat dan Kulit Mentah lainnya. 6. Wet Blue dari Reptil. 7. Gigi, darah, Empedu, Genital Buaya 8. Serangga (kupu bidadari, kupu sayap burung peri, kupu sayap burung goliat, kupu sayap priamus). 9. Ikan arwana. 10. Bivalviax, terumbu karang, 11. Angrek jenis tertentu yang berasal dari hutan. 12. Tanaman hidup dan biji Tengkawang.
Lampiran VII Barang cagar budaya Cagar budaya berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya yang memenuhi kriteria berusia lima puluh tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
9
INATRADE Sistem Informasi Perijinan Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan
Skema INATRADE Dalam Rangka INSW & ASW Importir Eksportir Kementerian/Lembaga Lainnya; Karantina, BPOM, Kemenkes, Kemenperin, KLH, DJ Postel dll
Lembaga Lainnya; KSO, Disperindag, LVLK, dll
Dit. Impor, Dekintam, Dektanhut, PPMB, Ditjen SPK, UPP - PTSP Bank
EDI Exim/Customs
ASW 1
Integrasi INSW Dengan Seluruh Sistem Pada Kementerian/Lembaga NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2.
BADAN POM
3.
KARANTINA HEWAN
4.
KARANTIAN TUMBUHAN
5.
PUSAT KARANTINA IKAN
6.
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
7.
KEMENTERIAN ESDM
8.
BAPETEN
9.
KEMENTERIAN KEHUTANAN
10.
DITJEN POSTEL KEMENKOMINFO
11.
KEMENTERIAN PERTANIAN
12.
KEMENTERIAN KESEHATAN
13.
POLRI
DITJEN BEA CUKAI
KEMENDAG BPOM
BANK INDONESIA
KARANTINA HEWAN
KARANTINA TUMBUHAN
KEMENHUB
KEMENHAN
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
KLH
KEMENPERIN
KEMENTERIAN ESDM
POLRI
14.
KEMENTERIAN LINGK. HIDUP
15.
KEMENTERIAN PERTAHANAN
16.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
17.
BANK INDONESIA
18.
DITJEN BEA DAN CUKAI
PUSAT KARANTINA IKAN
KEMENKES
BAPETEN KEMENTAN
DITJEN POSTEL
KEMENHUT
5
Sasaran dan Manfaat INATRADE Mengembangkan sistem aplikasi untuk memproses dan penerbitan perijinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan; Memudahkan untuk pengolahan data; Memudahkan pertukaran data antar Kementerian/Lembaga (K/L); Menyediakan sistem pengajuan perijinan secara on-line sesuai tuntutan masyarakat usaha/internasional; INATRADE tidak hanya sebagai sistem aplikasi untuk proses dan penerbitan perijinan di Kementerian Perdagangan, namun juga sebagai Gateway dalam pengiriman data elektronik ke Portal INSW dari K/L yang menerbitkan perijinan terkait ekspor dan impor sebagai dokumen kepabeanan untuk proses customs clearance dan
cargo release. 6
Skema INATRADE Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Diresmikan 5 Maret 2007, pada tanggal 2 Desember 2014 berganti nama menjadi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) I Unit Pengelola (INATRADE Center) Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor Unit Pemroses Dit. Impor Dit. Ekspor Ind. Pertanian & Kehutanan Dit. Ekspor Industri & Pertambangan Dit. Pengembangan Mutu Barang Dit. Perlindungan Konsumen UPTP I 7
SKEMA PERIJINAN KEMENDAG DALAM KERANGKA NSW
Bank
K/L Lainnya: Karantina, BPOM, Kemenkes, Kemenperin, KLH, dll
EDI Exim/Customs
8
PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN
10
Jumlah dan Metode Pengajuan Permohonan Perizinan KEMENTERIAN PERDAGANGAN (Setelah dikurangi Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I) Dari 169 Perizinan menjadi 109 Perizinan... Pemangkasan 35,5% Metode Permohonan
Masuk
Proses
Keluar
Online
UPTP
UPTP
Jumlah Jenis Perizinan di Kementerian Perdagangan 14 Perizinan (3 Ekspor – 11 Impor)
49 Perizinan
Online
(7 Ekspor – 42 Impor)
Online
Online atau Manual
Unit
UPTP
35 Perizinan
UPTP
6 Perizinan SPK + 8 Non Perizinan 22 Perizinan Bappebti 11 Perizinan Dagri 11 Perizinan Ekspor dan Impor 10 Perizinan Impor (Hal Khusus)
Online Unit
UPTP
(4 Ekspor – 31Impor)
60 Perizinan + 8 Non Perizinan
109 Perizinan + 8 Non Perizinan 11
(Draft Paket Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi) Jumlah dan Metode Pengajuan Permohonan Perijinan Yang Diterbitkan Ditjen Daglu Metode Permohonan
Masuk
Proses
Keluar
Online
UPTP I
UPTP I
SLA
2 Hari
Jumlah Jenis Perijinan yang Diterbitkan Ditjen Daglu 14 Perijinan (3 Ekspor – 11 Impor)
Online
(7 Ekspor – 42 Impor)
Online
Online atau Manual
49 Perijinan
Unit
UPTP I
3-5 Hari
(4 Ekspor – 31Impor)
11 Perijinan Ekspor dan Impor
Online
Unit UPTP I
35 Perijinan
UPTP I
3-5 hari
(7 Ekspor – 4 Impor)
21 Perijinan (7 Ekspor – 14 Impor)
10 Perijinan Impor (Hal Khusus)
70 Perijinan (14 Ekspor – 56 Impor)
PEMANGKASAN PERIZINAN
12
Portal INATRADE http://inatrade.kemendag.go.id
13
SISTEM BARCODE
SECURE
16
Permohonan Online INATRADE Untuk dapat melakukan permohonan online melalui portal INATRADE, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Hak Akses INATRADE berupa username dan password
17
Registrasi INATRADE
18
Login INATRADE
Masuk ke Menu Login Masukkan username dan password Masukkan 5 digit kode pengaman Tekan tombol Login
21
CALL CENTER 7 X 24 • Call Center INTRADE beroperasi selama 7 Hari dan 24 Jam • Bisa di hubungi melalui Pulsa Lokal dengan nomor 1 500404 untuk layanan INATRADE dan 1 500334 untuk layanan SKA • Atau melalui Ponsel (kode daerah) 1 500404 dan (kode daerah) 1 500334 • Media email ke
[email protected],
[email protected],
[email protected]
23
UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN
24
26 Perizinan Online 14 Perizinan Online di UPTP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Catatan:
Jenis Perizinan Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi. Importir Terdaftar Produk Tertentu Mainan Anak-Anak. Importir Terdaftar Produk Tertentu Alas Kaki. Importir Terdaftar Produk Tertentu Produk Makanan dan Minuman Importir Terdaftar Produk Tertentu Obat Tradisional dan Herbal. Importir Terdaftar Produk Tertentu Kosmetik. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan Importir Terdaftar Produk Hortikultura Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan Segar
Persetujuan Impor Produk Hortikultura Importir Produsen Produk Hortikultura Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX).
No. Jenis Perizinan 15
Persetujuan Impor Sacharin dan Garamnya
16
Persetujuan Impor Siklamat
17
Persetujuan Impor Intan Kasar
18
Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya
19
Importir Terdaftar Intan Kasar.
20
22
Importir Produsen Besi atau Baja Importir Produsen Tekstil ( Catatan : Diganti menjadi SPI Tekstil) Importir Terdaftar Besi atau Baja
23
Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik
24
Persetujuan Ekspor Intan Kasar.
25
Eksportir Terdaftar Intan Kasar.
26
Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.
21
Perizinan dihapus berdasarkan Paket Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan masih tetap diterbitkan Terdapat perubahan ketentuan
61 Perizinan Online 35 Perizinan Online di Unit Jenis Perizinan
No Jenis Perizinan
No
Jenis Perizinan
1 2
Penetapan Produsen Importir Semen Persetujuan Impor Semen
21 22
Importir Produsen Bahan Baku Plastik Importir Produsen Garam
41
3 4
Importir Terdaftar Semen Importir Produsen Cengkeh
23 24
Importir Produsen Plastik Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2)
43
5 6 7 8
Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (B2) Importir Produsen Semen Persetujuan Impor Garam Industri Persetujuan Impor Mutiara
25 26 27 28
Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO) Importir Produsen Limbah Non B3 Importir Produsen Nitrocellulose (NC) Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi
45
9 10 11
Penetapan Produsen Importir Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet
29 30 31
Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC) Importir Terdaftar Gula Kristal Putih Importir Terdaftar Cakram Optik
49
Persetujuan Impor Cengkeh Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) Persetujuan Impor Cakram Optik Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi Persetujuan Impor Minuman Beralkohol Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi Angka Pengenal Importir Produsen (Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri). Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2) Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)
32
52
13 14
Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO) Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (STPP)
33 34
Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna Importir Terdaftar Minuman Beralkohol Importir Terdaftar Garam
15 16
Importir Produsen Besi atau Baja K3S Importir Produsen Beras
35 36
Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC) Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi
55
56
Persetujuan Ekspor Perak dan Emas Pengakuan sebagai eksportir terdaftar kopi (ETK) dan Eksportir Kopi Sementara (EKS) Persetujuan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Persetujuan Ekspor Beras
17
Importir Produsen Beras - bahan baku Industri
37
Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO)
57
Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet
18
Importir Produsen Gula
38
58
IT baja Paduan
19
Importir Produsen Pelumas
39
Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru
59
20
Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi
40
Persetujuan Impor Beras
60
IP Baja Paduan PI Baja Paduan IT Beras
No
12
42
44
46 47
48
50 51
Pengakuan sebagai ET-Prekursor Non Farmasi Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi
53
54
61
26 Perizinan 11 Perizinan Online dan Manual No.
Jenis Perizinan
1 Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam 2 Persetujuan Ekspor Pengolahan dan Pemurnian Pengakuan sebagai ET Produk Pertambangan Hasil 3 Pengolahan dan Pemurnian 4 Pengakuan sebagai ET Timah 5 Persetujuan Ekspor Kayu Ulin 6 Persetujuan Ekspor Inti Kelapa Sawit 7 Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi 8 Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi 9 Pengakuan Sebagai ET BatuBara 10 ET Minyak Bumi dan Gas 11 ET Bahan Bakar Lain 12 PE Bahan Bakar Lain 13 IT Minyak Bumi dan Gas
No.
Jenis Perizinan
14 15 16 17 18 19
IT Bahan Bakar Lain PI Bahan Bakar Lain IT Produk Kehutanan IP Produk Kehutanan PI Produk Kehutanan IT Barang Berbasis Pendingin PI Barang Contoh Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya IT Ban PI Ban IP Ban Penetapan Produsen Importir Ban Importir Terdaftar TPT Motif Batik Persetujuan Impor TPT Motif Batik
20 21 22 23 24 25 26
10 Perizinan Impor (Hal khusus) No. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Perizinan Dispensasi atas Verifikasi & Perubahan Impor - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian. Impor Tanpa API - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian. Impor - Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri. Impor Tanpa API - Barang Pindahan. Persetujuan Impor Barang Sementara Persetujuan Impor Tidak Re-Ekspor Barang Ex-Impor Sementara Persetujuan Impor Barang Hibah Persetujuan Impor Tanpa API Impor - Barang Pindahan Duta Besar
14 Perizinan 11 Perizinan Dagri No. 1 2 3 4 5
Jenis Perizinan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT). Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai Distributor Terdaftar B2.
6 7 8 9 10 11
Surat Surat Surat Surat Surat Surat
12
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW).
13
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri.
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor untuk IT MB. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub Distributor. Keterangan Pengecer (Toko Modern / Toko Pengecer Lainnya) Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri.
14 Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional. 31
22 Perizinan Bappebti Jenis Perizinan
Unit Eselon II Biro Perniagaan Bappebti
Biro Pasar Fisik dan Jasa - Bappebti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Izin Wakil Pialang Berjangka Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Izin Usaha Bursa Berjangka Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka Izin Usaha Pialang Berjangka Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Persetujuan Pialang PALN Persetujuan Bank Penyimpan Margin Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi 11. Persetujuan Pialang Peserta SPA 12. Persetujuan Pedagang Penyelenggara SPA 13. Izin Usaha Penasihat Berjangka 14. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 15. Izin Wakil Penasihat Berjangka 16. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka 17. Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang SRG 18. Persetujuan Sebagai Gudang SRG 19. Persetujuan Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian 20. Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi (Pusreg) 21. Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi Agro Dengan Penyerahan Kemudian 22. Persetujuan Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang
32
10 Perizinan SPK Jenis Perizinan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penerbitan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia. Surat Pengecualian Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia. Penerbitan Surat Pendaftaran Barang (SPB) dengan Sertifikasi Tipe 5 Penerbitan Surat Pendaftaran Barang (SPB) dengan sertifikasi tipe 1b Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP) Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) Standard Indonesian Rubber (SIR) Izin Tipe (untuk UTTP asal impor). Izin Tanda Pabrik (untuk UTTP produk dalam negeri). Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). 33
8 Non Perizinan SPK Jenis Non Perizinan 1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Pengujian Mutu Barang Pelayanan Kalibrasi Pelayanan Sertifikasi Produk Pelayanan Sertifikasi Personil Tera dan Tera Ulang UTTP Penanganan Khusus Verifikasi Standar Ukuran Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis Pengujian UTTP dalam rangka Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik
34
Informasi Call Center : Pulsa Lokal : 1500404 Via Ponsel : (Kode Daerah) 1500404 Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I) - Kementerian Perdagangan Gedung Utama, Lantai II Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email :
[email protected]
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAU CERTIFICATE OF ORIGIN (CoO)
36
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMANFAATKAN PREFERENSI DALAM FTA Cakupan Produk yang diberikan preferensi (Products Coverage); Besarnya tarif bea masuk yang diturunkan (Depth of Tariff Cuts); Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin); Kriteria yang
digunakan untuk memenuhi status asal barang dalam perdagangan internasional. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). a/ dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (RoO) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
APAKAH RULES OF ORIGIN (ROO) “Origin” atau “asal barang”: ”economic nationality”atau “kebangsaan” barang dalam perdagangan internasional
Originating goods Products or materials that qualify as originating under this agreement 38
PENTINGNYA ROO DALAM PERDAGANGAN BEBAS Menghindari Trade Deflection AANZFTA
MFN Tariff 5%
Preferential Tariff 0% MFN Tariff 15%
Ilustrasi : Trade Deflection terjadi ketika produk RRC memasuki pasar Australia dengan terlebih dahulu memasuki pasar Indonesia (terkena 5% import duty) dibandingkan secara langsung mengekspor ke Australia (terkena 15% import duty)
DASAR HUKUM PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAU CERTIFICATE OF ORIGIN (CoO)
40
UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Skema Pengaturan Per-UU-an Tentang Ketentuan Asal barang (Rules of Origin) & SKA ASAL INDONESIA
Agreements
Peraturan Presiden (Ratifikasi) Mengatur tentang:
PREFERENSI
PERMENDAG DIBUAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN - ROO - PSR - OCP - Form SKA
PERMENDAG BERDASARKAN FTA: 1. IP-PTA 2. IJEPA 3. ACFTA 4. AANZFTA 6. AKFTA 7. Asean-india
Mengatur tentang:
PERMENDAG No. 77/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (ISINYA : PENGATURAN UMUM KETENTUAN ASAL BARANG EKSPOR (Rules of Origin) INDONESIA
PERMENDAG NO 22/M-DAG/PER/3/2015 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN SKA UNTUK BARANG ASAL INDONEWSIA
PERDIRJEN no. 02/ DAGLU/PER/6/ TENTANG JENIS, BENTUK & TATACARA PENGISIAN FORM SKA UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
NON PREFERENSI
PERMENDAG NO 32/M-DAG/PER/5/2015 TENTANG INSTANSI PENERBIT SKA
KEPMENDAG NO. 727/MDAG/KEP/6/2015 TTG PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SKA
KEPMENDAG NO. 764/MDAG/KEP/7/2015 TTG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SKA
41
SYARAT PENERBITAN SKA 1. Surat Permohonan Penerbitan SKA 2. Invoice 3. Packing List 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. original copy Bill of Lading (B/L) atau copy AWB, atau copy Cargo Receipt (pelabuhan darat) 6. Fotokopi PEB yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau print out PEB yang dibuat secara PDE dengan dilampiri NPE.
7. Perhitungan Struktur Biaya (Cost Structure) untuk produk yang prosesnya mengandung bahan baku impor 42
43
44
45
46
47
INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL 86 Instansi/ Dinas/ Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan SKA adalah Instansi/ Dinas/ Lembaga yang DITETAPKAN oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama MENTERI PERDAGANGAN: - 29 dinas tingkat I, - 30 dinas kabupaten dan - 18 dinas kota yang membidangi perdagangan luar negeri;
PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Unit Usaha di Jakarta;
Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kawasan Bebas Sabang;
- Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan, - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) - Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.
LOKASI INSTANSI PENERBIT SKA
49
CARA MEMANFATKAN PREFERENSI Untuk dpt memanfaatkan preferensi, beberapa hal perlu diperhatikan: Apakah produk yang akan diekspor termasuk dalam Produk yang diberikan preferensi?,
dengan cara: a.Mengetahui secara benar nomor HS dan uraian barang tersebut; b.Periksa apakah barang tersebut terdapat di dalam cakupan produk yang diberikan preferensi. Apakah tarif bea masuk produk tersebut di negara tujuan belum nol persen?, dengan cara: Menanyakan kepada importir barang di negara tujuan. Apakah preferensi yang diberikan untuk produk tsb. ada pembatasan?, dengan cara: Memeriksa Skema Preferensi yang akan dimanfaatkan. Apakah produk tersebut dikirim secara langsung ke negara tujuan?, dengan cara: Memeriksa negara tujuan akhir yang tertera di dokumen angkut (B/L atau AWB). Apakah produk tersebut memenuhi Kriteria Asal Barang yang ditetapkan atas barang tersebut?, dengan cara: Memenuhi persentase kandungan lokal dan atau Perubahan Klasifikasi Tarif HS (Change in Tariff Clacification/CTC) dan atau Product Spesific Rules /PSR. Apabila telah memenuhi syarat, SKA dapat diterbitkan oleh IPSKA.
50
SISTEM e-SKA 51
http://e-ska.kemendag.go.id
e-SKA
ALUR PROSES E-SKA
Contact Point:
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Building II, 1st Floor Jakarta 10110 Tel : +62-21-385 8171 ext. 1161 Fax : +62-21-345 0071
: : Terima Kasih : : 54
