PELAPORAN FISKAL PADA PERUSAHAAN DAGANG (Studi Kasus Pada PT Warna Agung Semarang) SHERLY CHRISTINA PUTRI PRASETYO Program Studi Akuntansi – S1, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang URL : http://dinus.ac.id/ Email :
[email protected] ABSTRACT Tax is an important aspect in the development process of a country, especially in Indonesia, namely is the income tax that the largest state revenue contribution. One way to make business decision a company related to a tax that is by adjustment in the calculation of taxable or so-called fiscal correction. Fiscal correction arising from the differences remain (permanent differences ) between the accounting recognition in commercial finance with tax accounting ( tax laws) in the determination of the post - heading in the income statement. The company's financial reports should refer to the Financial Accounting Standards (GAAP ). The purpose of this study was to determine whether all income or expense that has been corrected in accordance with Law - Taxation Law . The research method used is observation and literature. The result of this research was the presence of fiscal reporting, it will reduce the number of tax expense. Keywords : Commercial Income Statement; Fiscal Correction; Law of Taxation; Fiscal Reporting ABSTRAK Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, antara lain adalah pajak penghasilan yang merupakan kontribusi penerimaan negara terbesar. Salah satu cara untuk membantu pengambilan keputusan bisnis suatu perusahaan yang berkaitan dengan pajak yaitu dengan penyesuaian dalam perhitungan kena pajak atau disebut dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal timbul karena terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos – pos dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan perusahaan harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan. Metode penelitian yang dipakai adalah kunjungan langsung dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya pelaporan fiskal, maka akan menekan jumlah beban pajak. Kata kunci : Laporan Rugi Laba Komersial, Koreksi Fiskal, Undang – Undang Perpajakan, Pelaporan Fiskal PENDAHULUAN Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban membuat laporan keuangan secara teratur. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus mengikuti ketentuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun sesuai SAK dikenal dapat disebut laporan keuangan komersial. Guna memenuhi
kebutuhan pelaporan pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini dikarenakan, laporan keuangan komersial menganut pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal menganut pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, Wajib Pajak badan perlu membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan, dan melakukan koreksi terhadap penghasilan serta biaya. TINJAUAN PUSTAKA Laba Akuntansi Laba akuntansi (accounting income) atau laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis baik untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), perbankan, Rapat Umum Pemegang Saham dan kepentingan lainnya. Laba komersial ini dihitung berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku. Sejak tahun 1995 Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perhitungan laba komersial bertumpu pada prinsip matching cost against revenue(perbandingan antara pendapatan dengan biaya- biaya yang terkait). Dalam salah satu prinsip tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan asset sehingga harus dibebankan sebagai biaya atau beban. Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi berikut :
1. Penjualan barang Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, 2. Penjualan jasa Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang szedcara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama satu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode, 3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen a. Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara dengan kas atau jumlah terutang kepada perusahaan, b. Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya : paten, hak dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer, c. Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tersebut. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas. Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (capital expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi
dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (revenue expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Jika manfaat ekonomi yang diperoleh lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten, dan merk dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi (Suandy, 2003). Laba Fiskal Laba fiskal (taxable income) atau sering disebut dengan penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu UU No 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No 10 Tahun 1994 dan diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Perhitungan laba kena pajak dalam kaitannya dengan karyawan didasarkan atas prinsip umum taxability deductibility. Dengan prinsip ini biaya-biaya baru dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto apabila pihak atau orang yang menerima pengeluaran uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (taxable). Dengan demikian akan selalu ada pihak dapat dikenakan pajak sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam menghitung penghasilan kena pajak minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan (Suandy, 2003), yaitu : a. Penghasilan yang menjadi objek, b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek, c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto, e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Untuk mendapatkan penghasilan netto sebagai dasar pengenaan PPh bagi wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap, terhadap penghasilan bruto terlebih dahulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya (deductible expenses), yaitu pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha unruk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kecuali yang tercantum dalam kelompok Non Deductible Expenses. Selain itu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dibagi menjadi dua golongan, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun diperlakukan sebagai biaya, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyesuaian dan amortisasi. Menurut pasal 6 ayat 1 UU PPh, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya
pengolahan limbah, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan, biaya promosi yang nyata digunakan untuk promosi dan bukan sumbangan, 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A, 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing, 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antar kreditur dengan debitur yang bersangkutan, c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya fiskal didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Rekonsiliasi Fiskal Menurut IAI (2002), rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menghilangkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan SAK dengan peraturan pajak, sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu the proper matching cost againts revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengaku kepada peraturan perpajakan sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikam atau dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan waktu (timing differences) dan perbedaan tetap (permanent differences). Perbedaan waktu adalah perbedaan yang sifatnya sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK, yaitu : 1. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan
untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi, 2. Perbedaan waktu negatif terjadi apabila ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut pajak. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa adanya koreksi dikemudian hari. Dengan kata lain, perbedaan tetap adalah perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAK dengan UU Pajak Penghasilan terjadi pengaturan yang berbeda. Wajib Pajak diberikan satu opsi saja untuk mengoreksi perbedaan yang timbul. Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan karena adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan akuntansi pajak dan komersial sehingga timbul adanya koreksi fiskal, yaitu : 1. Adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif), 2. Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif), 3. Adanya transaksi yang terutang pajak, tetapi tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan. METODE PENELITIAN Sejarah Singkat Objek Penelitian Perusahaan cat PT Warna Agung didirikan pada tahun 1969 di Jalan Pangeran Jayakarta 129 Jakarta Pusat oleh almarhum Bapak Benny Mulyono yang bekerjasama dengan Ir.Reynold dari Belanda. Pada saat itu PT Warna Agung bernama pabrik cat DORINE atau PATNA yang hanya memproduksi cat Patna dan Frescolin.Kemudian pada tahun 1972 diproduksi pasta Decolith hingga sekarang. Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain dan bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Warna Agung tahun 2015. Selain itu, diperoleh juga melalui buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah kebijakan akuntansi dan perpajakan antara lain UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan pelaksanaannya, Standar Akuntansi Keuangan, serta buku-buku literaturliteratur yang relevan dengan permasalahannya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka untuk membandingkan laporan keuangan serta daftar gaji perhitungan PPh 21 karyawan. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 1. Kunjungan Langsung (Observasi) Kunjungan langsung dilakukan untuk memperoleh data - data yang diperlukan oleh penulis. 2. Studi pustaka
Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik penelitian analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik penelitian analisis kuantitatif adalah suatu analisa data terhadap angkaangka untuk membandingkan laporan keuangan serta daftar penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang telah disusun perusahaan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dengan laporan keuangan serta daftar penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 karyawan setelah diimplementasikannya strategi perencanaan pajak. Sedangkan teknik penelitian analisis kualitatif yaitu berupa kalimat atau uraian suatu masalah terhadap data yang ada: yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan atau operasional perusahaan. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Metode komparatif dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data di lapangan. Langkah-langkah nya sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Merencanakan langkah-langkah atau strategi-strategi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Empat langkah pokok dalam perencanaan, yaitu : Langkah 1 : Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan Langkah 2 : Tentukan situasi sekarang Langkah 3 : Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan Langkah 4 : Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, Pelakasanaan langkah-langkah atau strategi-strategi tersebut, 3. Menarik atau membuat sebuah kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Berikut ini disajikan laporan keuangan PT Warna Agung Semarang yang berupa laporan laba rugi, yang telah disusun berdasarkan prinsip kesinambungan. Tabel 4.1 PT Warna Agung Semarang Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Operasi : Beban penjualan
Rp. 150.638.744.000 Rp. 128.486.364.000 Rp. 22.152.380.000 Rp. 5.501.998.000
Gaji,tunjangan,THR Rp. 421.817.500 PPh 21 (ditanggung perusahaan) Rp. 51.866.500 Perjalanan dinas Rp. 626.715.000 Pengangkutan Rp. 941.305.000 Listrik dan air Rp. 50.000.000 Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 1.258.790 Perlengkapan kantor Rp. 68.401.000 Cetakan dan fotokopi Rp. 37.067.000 Pengembangan SDM Rp. 102.594.000 Pengobatan karyawan Rp. 137.361.000 Perbaikan dan pemeliharaan Rp. 685.417.000 Pakaian seragam untuk satpam Rp. 8.915.360 Rekreasi karyawan Rp. 160.541.000 Berlangganan / isi ulang ponsel Rp. 168.854.000 Sumbangan Rp. 190.413.000 Telepon, fax, dan internet Rp. 60.632.000 Entertainment Rp. 718.467.000 Undertable Rp. 252.571.000 Penyusutan Rp. 1.164.792.636 Total Biaya Laba bersih sebelum pajak Sumber Data : PT Warna Agung Semarang, 2016
Rp. 11.350.932.786 Rp. 10.801.447.220
Analisis Data Sebagaimana telah diketahui bahwa PT Warna Agung Semarang selama ini kurang secara optimal dalam menjalankan usaha untuk pelaporan pajaknya atau kurang memanfaatkan hal – hal yang bisa meminimalkan beban pajak. Padahal celah – celah yang terdapat dalam Undang – Undang Perpajakan dapat dimanfaatkan dalam usaha pelaporan pajak. Kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan pajak tersebut terlihat dari adanya biaya – biaya yang masih terkena koreksi fiskal. Biaya – biaya tersebut terkoreksi fiskal karena diberikan oleh perusahaan pada karyawan dalam bentuk natura, tidak ada daftar nominatifnya, dan tidak didukung dengan bukti formil berupa bukti ekstern yang kuat, serta adanya biaya yang secara etika moral dan hukum tidak dibenarkan. Tetapi untuk tetap berjalan operasional perusahaan, biaya – biaya tersebut harus dikeluarkan. Untuk itu sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun PT Warna Agung Semarang dalam rangka pemenuhan kewajiban pajaknya, sebagai berikut : Tabel 4.2 PT Warna Agung Semarang Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Keterangan
Komersial
Koreksi Beda Waktu
Penjualan
Rp. 150.638.744.000
Fiskal
Beda Tetap Rp . 150.638.744.000
Harga Pokok
Rp. 128.486.364.000
Rp. 128.486.364.000
Rp. 22.152.380.000
Rp.
22.152.380.000
Beban Penjualan
Rp.
5.501.998.000
Rp.
5.501.998.000
Gaji, tunjangan, THR
Rp.
421.817.500
Rp.
421.817.500
PPh 21 (ditanggung
Rp.
51.866.500
Rp.
0
Perjalanan dinas
Rp.
626.715.000
Rp.
626.715.000
Pengangkutan
Rp.
941.305.000
Rp.
941.305.000
Listrik dan air
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000
Pajak Bumi dan
Rp.
24.396.810
Rp.
24.396.810
Perlengkapan kantor
Rp.
68.401.000
Rp.
68.401.000
Cetakan dan
Rp.
37.067.000
Rp.
37.067.000
Pengembangan SDM
Rp.
102.594.000
Rp.
102.594.000
Pengobatan
Rp.
137.361.000
Rp.
0
Rp.
685.417.000
Rp.
685.417.000
Rp.
8.915.360
Rp.
8.915.360
Rekreasi karyawan
Rp.
160.541.000
Rp.
160.541.000
Rp.
0
Berlangganan / isi
Rp.
168.854.000
Rp.
84.427.000
Rp.
84.427.000
Sumbangan
Rp.
190.413.000
Rp.
190.413.000
Rp.
0
Telepon, fax, dan
Rp.
60.632.000
Rp.
60.632.000
Penjualan Laba Kotor Beban Operasi :
Rp.
51.866.500
perusahaan)
Bangunan
Fotokopi
Rp.
137.361.000
karyawan Perbaikan dan pemeliharaan Pakaian seragam untuk satpam
ulang ponsel
internet
Entertainment
Rp.
718.467.000
Rp.
718.467.000
Rp.
0
Undertable
Rp.
252.571.000
Rp.
252.571.000
Rp.
0
Penyusutan
Rp.
110.221.013
Rp. 19.593.750
Rp.
90.627.263
Total biaya
Rp. 10.319.553.183
Rp. 19.593.750
Laba bersih sebelum
Rp. 11.832.826.817
Rp.1.595.646.500
Rp. 8.077.597.933
Rp. 14.074.782.067
pajak
Sumber : Data Diolah Dari rekonsiliasi laporan laba rugi di atas, perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang tahun pajak 2015 pada PT Warna Agung Semarang, sebelum dilakukan pelaporan fiskal adalah sebagai berikut : Laba bersih sebelum pajak
Rp.11.832.826.817
Koreksi fiskal positif : PPh pasal 21 (ditanggung perusahaan) Rp. 51.866.500 Pengobatan karyawan
Rp.137.361.000
Rekreasi karyawan
Rp.160.541.000
Isi ulang ponsel
Rp. 84.427.000
Sumbangan
Rp.190.413.000
Entertainment
Rp.718.467.000
Undertable
Rp.252.571.000
Penyusutan
Rp. 19.593.750
Total koreksi fiskal positif
Rp. 1.615.240.250 Rp. 13.448.067.067
Pajak penghasilan terutang : 5 % x Rp.
50.000.000
= Rp.
2.500.000
15 % x Rp.
200.000.000
= Rp.
30.000.000
25 % x Rp.
250.000.000
= Rp.
62.500.000
30 % x Rp.12.948.067.067
= Rp.3.884.420.120
Pajak penghasilan tanpa pelaporan fiskal
Rp. 3.979.420.120
Laba setelah pajak sebelum pelaporan fiskal
Rp. 9.468.646.947
Pembahasan
Setelah semua data terkumpul dan tersaji, selanjutnya diimplementasikan strategi pelaporan fiskal dengan melakukan pengelolaan atas transaksi yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan dan meningkatkan biaya – biaya yang dapat dibebankan atau menekan biaya yang tidak dapat dibebankan, sehingga atas penghasilan kena pajak perusahaan bisa dikurangi dan pada akhirnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat dikurangi. Adapun penerapan strategi pelaporan fiskal adalah sebagai berikut : 1. Tunjangan PPh pasal 21 PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan memiliki aspek pajak, yaitu tidak menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya di PPh Badan. Hal ini dikarenakan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP – 545 / PJ / 2000. Untuk mengoptimalkan pelaporan fiskal yang ada, PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan agar dapat dibiayakan seharusnya diberikan sebagai tunjangan sebesar Rp. 51.866.500, sehingga menambah penghasilan karyawan dan sekaligus menjadi objek PPh pasal 21. Tunjangan PPh pasal 21 ini akan ditambahkan ke rekening gaji karyawan sehingga menjadi Rp. 473.684.000. Karena secara fiskal perusahaan dalam keadaan laba, maka tunjangan pajak lebih tepat dihitung dengan cara gross up, yaitu memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terutang. 2. Biaya telepon, fax, dan internet Biaya berlengganan atau pengisian ulang pulsa ponsel pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tetapi Direktur Jenderal Pajak mempunyai persepsi yang berbeda, di mana biaya tersebut sulit untuk dapat dipastikan, bahwa 100 % dipergunakan hanya untuk keperluan yang terkait dengan pekerjaan, bukan untuk keperluan pribadi karyawan. Untuk itu berdasarkan Keputusan Jenderal Pajak No : KEP – 220 / PJ / 2002 atas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50 % dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa ponsel tersebut. Agar pelaporan fiskal lebih optimal, maka seharusnya atas biaya berlangganan atau isi ulang ponsel senilai Rp. 84.427.000 tersebut ditambahkan ke rekening biaya telepon, fax, dan internet sehingga menjadi Rp. 145.059.000 3. Pengobatan karyawan Pengobatan karyawan di PT Warna Agung Semarang menggunakan sistem reimburse, dimana karyawan yang bekerja di PT Warna Agung mendapatkan penggantian dari pihak perusahaan ketika berobat. Sesuai dengan ketetapan Kep545/PJ/2000 dimana penggantian pengobatan boleh dibebankan, sehingga dapat menekan pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan rekonsiliasi laporan laba rugi komersial dan fiskal dengan penerapan pelaporan fiskal pada tabel 4.3. Tabel 4.3 PT Warna Agung Semarang Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal Periode Tahun 2015 (Pelaporan Fiskal) Keterangan
Komersial
Koreksi
Fiskal
Beda Waktu
Beda Tetap
Penjualan
Rp. 150.638.744.000
Rp . 150.638.744.000
Harga Pokok
Rp. 128.486.364.000
Rp. 128.486.364.000
Rp. 22.152.380.000
Rp.
22.152.380.000
Beban Penjualan
Rp.
5.501.998.000
Rp.
5.501.998.000
Tunjangan PPh 21,
Rp.
473.684.000
Rp.
473.684.000
Perjalanan dinas
Rp.
626.715.000
Rp.
626.715.000
Pengangkutan
Rp.
941.305.000
Rp.
941.305.000
Listrik dan air
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000
Pajak Bumi dan
Rp.
24.396.810
Rp.
24.396.810
Perlengkapan kantor
Rp.
68.401.000
Rp.
68.401.000
Cetakan dan
Rp.
37.067.000
Rp.
37.067.000
Pengembangan SDM
Rp.
102.594.000
Rp.
102.594.000
Pengobatan
Rp.
137.361.000
Rp.
137.361.000
Rp.
685.417.000
Rp.
685.417.000
Rp.
8.915.360
Rp.
8.915.360
Rekreasi karyawan
Rp.
160.541.000
Rp.
160.541.000
Rp.
0
Sumbangan
Rp.
190.413.000
Rp.
190.413.000
Rp.
0
Biaya telepon, fax,
Rp.
145.059.000
Rp.
145.059.000
Rp.
718.467.000
Rp.
0
Penjualan Laba Kotor Beban Operasi :
THR, bonus
Bangunan
Fotokopi
Karyawan Perbaikan dan pemeliharaan Pakaian seragam untuk satpam
dan internet Entertainment
Rp.
718.467.000
Undertable
Rp.
252.571.000
Rp.
Penyusutan
Rp.
110.221.013
Rp. 19.593.750
Total biaya
Rp. 10.319.553.183
Rp. 19.593.750
Laba bersih sebelum
Rp. 11.832.826.817
252.571.000
Rp.1.482.533.000
Rp.
0
Rp.
90.627.263
Rp. 8.893.540.433
Rp. 13.258.839.570
pajak
Sumber : Data Diolah Tabel 4.4 Perbedaan Nama Rekening Sebelum dan Sesudah Pelaporan Fiskal Nama Rekening Sebelum
Nama Rekening Sesudah
Pelaporan Fiskal
Pelaporan Fiskal
Nominal
PPh ditanggung perusahaan
Tunjangan PPh 21
Rp.
51.866.500
Isi ulang ponsel
Biaya telepon, fax, dan Rp. 145.059.000 internet
Dari rekonsiliasi laporan laba rugi komersial dan fiskal setelah diterapkannya pelaporan fiskal, dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan semakin besar secara otomatis akan mengurangi besarnya laba kena pajak, di mana akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Untuk memperjelas dalam mengerti seberapa besar perbedaan laporan laba rugi fiskal PT Warna Agung Semarang antara sebelum dan sesudah diterapkan pelaporan fiskal dapat dilihat pada tabel 4.5 Tabel 4.5 PT Warna Agung Semarang Perbandingan Laba Fiskal Sebelum dan Sesudah Pelaporan Pajak Keterangan
Sebelum Pelaporan
Setelah Pelaporan
Fiskal
Fiskal
Penjualan
Rp . 150.638.744.000
Rp . 150.638.744.000
Harga Pokok
Rp. 128.486.364.000
Rp. 128.486.364.000
Rp.
22.152.380.000
Rp.
22.152.380.000
Beban Penjualan
Rp.
5.501.998.000
Rp.
5.501.998.000
Gaji, Tunjangan
Rp.
421.817.500
Rp.
473.684.000
Perjalanan dinas
Rp.
626.715.000
Rp.
626.715.000
Pengobatan
Rp.
0
Rp.
137.361.000
Pengangkutan
Rp.
941.305.000
Rp.
941.305.000
Listrik dan air
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000
Pajak Bumi dan
Rp.
24.396.810
Rp.
24.396.810
Perlengkapan kantor
Rp.
68.401.000
Rp.
68.401.000
Cetakan dan
Rp.
37.067.000
Rp.
37.067.000
Pengembangan SDM
Rp.
102.594.000
Rp.
102.594.000
Perbaikan dan
Rp.
685.417.000
Rp.
685.417.000
Rp.
8.915.360
Rp.
8.915.360
Sumbangan
Rp.
0
Entertainment
Rp.
0
Undertable
Rp.
0
Penjualan Laba Kotor Beban Operasi :
PPh 21, THR, bonus
Karyawan
Bangunan
Fotokopi
pemeliharaan Pakaian seragam untuk satpam
Telepon, fax, dan
Rp.
145.059.000
Rp
145.059.000
Rp.
90.627.263
Rp.
90.627.263
internet Penyusutan
Total biaya
Rp. 8.077.597.933
Rp. 8.893.540.433
Laba bersih sebelum
Rp. 14.074.782.067
Rp. 13.258.839.570
pajak
Sumber : Data Diolah Berdasarkan perbandingan laporan laba rugi fiskal, sebelum dan sesudah diterapkannya pelaporan fiskal di atas, dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak menurun dari Rp. 14.074.782.067 menjadi Rp. 13.258.839.570. Dengan demikian beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan juga akan berkurang. Di bawah ini akan penulis sajikan perhitungan besar pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan setelah pelaporan fiskal : Laba sebelum pajak (pelaporan fiskal) Rp. 13.258.839.570 Pajak penghasilan terutang : 5 % x Rp.
50.000.000
= Rp.
15 % x Rp.
200.000.000
= Rp. 30.000.000
25 % x Rp.
250.000.000
= Rp.
30 % x Rp.12.758.839.570
2.500.000
62.500.000
= Rp.3.827.651.871
Total pajak terutang (dengan pelaporan fiskal) (Rp. 3.922.651.871 ) Laba setelah pajak Rp. 9.336.187.699 Dari hasil perhitungan pajak penghasilan setelah pelaporan fiskal tersebut, terlihat bahwa besarnya pajak penghasilan badan yang harus di tanggung oleh PT Warna Agung Semarang lebih kecil dibandingkan sebelum dilakukan pelaporan fiskal. Besarnya penghematan pajak setelah pajak sebelum dan sesudah diterapkannya pelaporan fiskal dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :
Tabel 4.6 PT Warna Agung Semarang Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dengan Atau Tanpa Pelaporan Fiskal Tahun 2015 Keterangan
Jumlah
PPh tanpa pelaporan fiskal
Rp. 9.468.646.947
PPh dengan pelaporan fiskal
Rp. 9.336.187.699
Penghematan pajak
Rp.
132.459.248
Sumber : Data Diolah Dari data yang ditampilkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pelaporan fiskal penghasilan tercapai. Hal ini terbukti yaitu dengan didukung
hasil perhitungan yang menunjukan bahwa bila dilakukan pelaporan fiskal dapat dicapai penghematan pajak hingga mencapai Rp. 132.459.248 untuk tahun pajak 2015. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaporan fiskal pada PT Warna Agung Semarang , maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaporan fiskal yang dilakukan pada PT Warna Agung Semarang ternyata dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga optimalisasi laba setelah pajak dapat tercapai, yang sebelum melakukan koreksi pelaporan fiskal sebesar Rp. 9.468.646.947 dan setelah perencanaan pajak besarnya pajak sebesar Rp. 9.336.187.699, 2. Jika melakukan koreksi pelaporan fiskal, maka biaya – biaya yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dapat dialihkan sehingga biaya – biaya tersebut dapat diakui oleh ketentuan perpajakan yaitu dengan cara mengalihkan PPh 21 yang ditanggung perusahaan menjadi tunjangan PPh 21 sebesar Rp. 51.866.500 dan isi ulang ponsel menjadi telepon, fax, dan internet sebesar Rp. 145.059.000, 3. Terdapat kesalahan dalam kebijakan yang dilakukan di PT Warna Agung Semarang. Berdasarkan ketetapan Kep-545/PJ/2000, seharusnya Pengobatan karyawan dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga dapat menekan pajak di PT Warna Agung Semarang. 4. Jadi dengan melakukan koreksi pelaporan fiskal, PT Warna Agung Semarang dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 132.459.248. Sehingga PT Warna Agung Semarang dapat memperoleh laba setelah pajak yang optimal yaitu sebelum pelaporan fiskal sebesar Rp. 9.468.646.947 dan sesudah pelaporan fiskal sebesar Rp. 9.432.340.392, 5. Penghematan pajak yang terjadi dapat dipergunakan untuk modal kerja perusahaan tahun berikutnya, DAFTAR PUSTAKA Acitya, Serat. 2016. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati Periode 2012-2016. Jurnal ilmiah UNTAG Semarang, vol. 5 No. 1. Hanum, Zulia. 2015. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Jurnal kultura, vol. 8 No. 1. Koraag, Eko Agi. 2014. Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU NO. 36 Tahun 2008 pada PT BPR Celebes Periode 2010-2014. Jurnal emba, vol. 2 No. 4. Languju, Riyan C.C , Jantje J. Tinagon, dan Inggriani Elim. 2014. Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan PadaPT Bitung Mina Utama di Kota Bitung Periode 2010-2014. Jurnal emba, vol. 2 No. 3. Sondakh, Steffani G. 2015. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia Periode 2011-2015. Jurnal emba, vol. 3 No. 4.
