PELAKSANAAN PERJANJIAN MUROBAHAH DI KOPERASI SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (BIM) GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR
Jurnal Skripsi Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Oleh : WISNU RUSTAM AJI NIM : 13100053
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2017
1
2
PELAKSANAAN PERJANJIAN MUROBAHAH DI KOPERASI SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (BIM) GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR
OLEH WISNU RUSTAM AJI NIM: 13100053
[email protected] ABSTRAK Di Indonesia sendiri tumbuh beberapa lembaga keuangan yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Akan tetapi karena kebanyakan mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam maka di kawatirkan dalam penggunaan lembaga pembiayaan yang tak lepas dari riba. Dasar hukum Koperasi syaraiah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaraiah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permen KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Jenis penelitian hukum yuridis sosiologis karena tujuan penelitian penulis merupakan salah satu gejala sosial dengan menghubungkan hukum perdata (Perjanjian) dengan gejala sosial masyarakat yang membutuhkan pembiayaan yang terhindar dari praktek riba dengan cara (Murobahah). Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan gambaran-gambaran berkaitan dengan pelaksanaan dalam Perjanjian Murobahah. Pelaksanaan perjanjian murobahah di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM). Murobahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prosedur pelaksanaan perjanjian murobahah nasabah mengikuti beberapa tahapan-tahapan yaitu: (1) Permohonan, (2) Mengisi formulir pembiayaan, (3) Survei nasabah, (4) Rapat Komite, (5) Droping, (6) Proses pembiayaan dan (7) Realisasi pembiayaan. Tujuan adanya lembaga pembiayaan syariah adalah untuk membantu perekonomian masyarakat muslim.
3
Namun dalam kenyataan lembaga pembiayaan tidak lepas dari kendalakendala seperti : (1) Resiko dari barang, (2) Resiko angsuran macet, (3) Resiko Wanprestasi, (4) Resiko Persaingan. Upaya-upya yang dilakukan menanggulangi kendala-kendala oleh KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) sebagai berikut: (1) Resiko barang dengan bekerja sama dengan mitra asuransi, (2) Reaiko angsuran macet adanya tabayun, (3) Resiko wanprestasi dengan selektif memilih nasabah, dan (4) Resiko persaingan dengan cara Branding KJKS Bina Insan mandiri (BIM).
Kata Kunci:Perjanjian Murobahah, Riba, Koperasi Syariah
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan dibarengi dengan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang masuk di Indonesia. Hal ini memberikan sebuah dorongan roda ekonomi berputar dengan baik dalam pertumbuhan ekonomi, namun hal ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri tumbuh beberapa lembaga keuangan yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Bank, Lembaga Pembiayaan, pengadaian, Asuransi dan Koperasi. Perekonomian masyarakat dapat berjalan ketika adanya lembaga yang menyediakan dana atau modal untuk kegiatan usaha. Akan tetapi karena kebanyakan mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam maka di kawatirkan dalam penggunaan lembaga pembiayaan yang tak lepas dari riba. Zaman ke Khalifahan Umar Bin Abdul Aziz yang merupakan keturunan dari khalifah Umar Bin Khotob, Negara dapat sejahtera ketika perkonomiannya
4
menggunakan hukum syariah yang berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Hal ini dapat terwujud dengan menghindari praktek-praktek riba. Pada waktu itu kegiatan ekonomi dihimpun dari zakat, sedekah dan pajak yang dinamakan Baitul Mal. Dalam kaitan dengan kondisi sekarang akibat timbulnya kekawatiran masyarakat akan riba maka muncullah Lembaga Keuangan Syaraiah seperti Bank Syariah, Pengadaian Syariah, Asuransi Syariah dan Koperasi Syariah. Pemikir ekonomi islam mengembangkan berbagai aturan untuk menjalankan perbankan dan keuangan menurut prinsip syariah. Makna syariah (Bahasa Arab: syariah) adalah “jalan menuju sumber air” dan, dalam teknis kata ini berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al Qur’an dan Hadist.1 Pembiayaan murobahah sangatlah tepat di aplikasikan untuk mengakomodasi nasabah terhadap kebutuhan barang-barang tertentu dengan menghindari praktekpraktek riba. Perjanjian murobahah secara jelas diterangkan nilai dari barang dan keuntungan yang dibebankan kepada nasabah. Pihak KJKS BIM membeli barang dan dijual kepada nasabah dengan menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang sebenarnya . Dengan jangka waktu tertentu nasabah membayar barang yang di perjanjiakan kepada pihak KJKS BIM. Produk-produk yang ditarwakan dalam Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) seperti Mudharobah (Bagi Hasil), Murobahah (Jual Beli), Musyarakah (Bagi Hasil) dan Ijarah (Sewa).
1
Lewis Mervyn K & Algaoud Latifa M. 2013. Perbankan Syariah. Jakarta. Serambi hal 27
5
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanana Pelaksanaan Perjanjian Murobahah di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Murobahah oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Kabupaten karanganyar? 3. Bagaimana upaya-upaya dalam menanggulangi kendala-kendala Pelaksanaan Perjanjian Murobahah oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar? C. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Termasuk jenis penelitian hukum yuridis sosiologis karena tujuan penelitian penulis merupakan salah satu gejala sosial dengan menghubungkan hukum perdata (Perjanjian) dengan gejala sosial masyarakat yang membutuhkan pembiayaan yang terhindar dari praktek riba dengan cara (Murobahah) yang salah satu caranya yang terjadi di masyarakat khususnya di kecamatan gondangrejo, Karanganyar. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan gambaran-gambaran
berkaitan
dengan
pelaksanaan
dalam
Perjanjian
Murobahah di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.
6
D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri. KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) didirikan pada tanggal 25 maret 2006 dan merupakan lembaga keungan mikro syariah dibawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dengan SK Bupati Karanganyar No. 180.518/08/Tahun 2006 dan berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga ini bergerak dalam sektor jasa keuangan syariah, meliputi pengelolaan Baitul mal yakni menerima dan menyalurkan dana-dana sosial lainnya. Adapun usaha pokok KJKS BIM adalah pengelolaan Baitul tanwil yakni penegelolaan dana-dana simpanan dan investasi anggota serta menyalurkan pembiayaan berdasarkan pola dan prinsip syariah islam. Pada saat KSPPS BIM berdiri telah memiliki anggota sebanyak 20 orang, namun seiring dengan berjalanya waktu sampai dengan bulan juni 2013 jumlah anggota menjadi 196 orang, jumlah pengguna jasa sebanyak 5.165 orang dan 8 kantor pelayanan. 2. Prosedur pembiayaan pelaksanaan perjanjian murobahah di Koperasi Syariah Biana Insan Mandiri (BIM)2 a. Permohonan
2
Fitrah, Wawancara dengan manajer Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Karanganyar 9 November 2016 pukul 10.00 WIB
7
Pihak Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) akan memandu custumer untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan berkasberkas administrasi berupa: 1) Fotocopy KTP/SIM suami istri (KTP orang tua jika belum menikah) 2) Fotocopy Kartu Keluaraga 3) Fotocopy Surat Nikah (jika sudah menikah) 4) Data keuangan (Neraca, laba, rugi. dst) atau slip gaji karyawan 5) Surat-surat jamianan (Sertifikat/BPKB, dst) b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan Wawancara singkat dengan calon anggota nasabah untuk mengidentifikasi tentang kegunaan pembiayaan yang akan diajukan kepada pihak KJKS Bina Insan Mandiri (BIM )dan sumber angsuran. Selanjutnya pihak KJKS Bina Insan Mandiri
(BIM )melakukan pengecekakan
kelengkapan
berkas-berkas administrasi calon anggota. c. Survei nasabah 1) Tempat usaha/pekerjaan. Dengan dilakukan survei dilapangan pihak KJKS Bina Insan Mandiri (BIM )akan memperoleh informasi serta kondisi usaha/pekerjaan dan keuangan calon anggota yang nanti menjadi bahan pertimbangan apakah nasabah ini layak untuk dibiayai atau tidak. 2) Rumah
8
Pihak KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) melakukan identifikasi calon anggota dengan mengumpulkan informasi dari tetangga, saudara, rekan atau tokoh masyarakat seperti ketua RT. 3) Jaminan Pihak KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) mengecek jaminan yang akan diajukan oleh calon anggota yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pada saat rapat komite. d. Rapat Komite 1) Penyampaian keterangan lengkap tentang permohonan pembiayaan berdasarkan
analisa
yang
telah
dilakukan
oleh
surveyor
(mengagambarkan bukti dilapangan) di sertai data-data lengakap tentang usaha/pekerjaan, kondisi calon anggota dan jaminan yang diajukan. Selanjutnya untuk persetujuan pembiayaan limitasi plafon 0s/d 3 Juta dengan komite Manajer Cabang, limitasi plafon lebih dari 3 Juta s/d 10 Juta Komite Manajer Cabang dan Manajer Marketing, limitasi plafon lebih dari 10 s/d 50 Juta Komite Manajer Cabang, Manajer Marketing, Manajer Umum dan limitasi plafon lebih dari 50 s/d 100 Juta komite Manajer Cabang, Manajer Marketing,Manajer Umum serta Pengawas dan Pengurus. 2) Melaksanakan hasil rapat komite (a) Menolak
9
Tidak diterima
setelah melihat data-data analisa survei di
lapangan, anggota nasabah ekonominya lemah, jaminan tidak setara nilainya dengan pembiayaan yang diajukan sehingga dikhawatikan tidak mampu mengembalikan serta adanya ghoror (samar-samar) dalam penggunaanya hal ini beresiko tinggi ketika deterima bagi KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). Sehingga komite memutuskan bahwa calon
anggota
ini tidak layak untuk
menerima pembiayaan murobahah, dan berkas-berkas administrasi akan dikembalikan pihak KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) akan memberikan surat penolakan kepada anggota nasabah. (b) Menerima Diterima karena setelah melihat data-data analisis survei dilapangan anggota ini ekonominya cukup baik dan jaminan yang diajukan juga nilai setara dengan pembiayaan murobahah yang diinginkan, sehingga resiko KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) kecil dan dikatakan mampu untuk diterima. e. Droping Droping dilakukan minimal sehari setelah adanya persetujuan/tanggal berikutnya setelah tanggal persetujuan. f. Proses pembiayaan Perkiraan waktu proses 3 hari sampai 1 minggu (Menyesuaikan kelengkapan berkas, rekomendasi dan hasil analisa lapangan). Selanjutnya
10
dibuatkan nomor urut pembiayaan, nomor anggota, perjanjian murobahah, daftar angsur, dan kartu angsuran. g. Realisasi pembiayaan Ada dua cara dalam realisasi pembiayaan yaitu: 1) Pembiayaan murobahah langsung (a) Tahap Pertama KJKS Bina Insan Madiri (BIM) membeli barang yang sesuai permintaan nasabah yang dibeli dari produsen dan dijual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Sebelum dilakukan akad murobahah, barang sudah menjadi hak milik KJKS Bina Insan Madiri (BIM) terlebih dahulu. (b) Tahap Kedua dilakukan akad murobahah, (c) Tahap ketiga KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) menyerahkan barang kepada nasabah . (d) Tahap keempat Nasabah membayar dengan sistem angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. 2) Pembiayaan murobahah tidak lansung (a) Tahap pertama KJKS Bina Insan Mandiri bermusyawarah bersama nasabah. (b) Tahap kedua KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan atas nama KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) .
11
(c) Tahap ketiga barang dikirim ke KJKS Bina Insan Mandiri. (d) Tahap Keempat dilakukan akad murobahah. (e) Tahap kelima nasabah membayar dengan sistem angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). 3. Kendala-kendala dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Murobahah oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar a. Resiko dari barang Barang yang dapat dipindahkan mempunyai resiko seperti kerusakan, cacat. Sehingga nasabah akan meminta ganti rugi kepada KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). b. Angsuran macet Resiko angsuran macet hal ini terjadi karena keterlambatan dari pihak nasabah untuk mengangsur kepada KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) dan berdampak pada kelancaran administrasi dan operasional KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). c. Resiko wanprestasi Dalam pembiayaan murobahah tidak lepas dari wanprestasi hal ini disebabkan dari pihak nasabah yang melanggar dari perjanjian akad murobahah dengan menjual atau menggadaikan obyek pembiayaan. Nasabah tidak mengangsur berturut-turut dan nasbah sudah pindah domisili.
12
d. Resiko persaingan Perkembangan ekonomi sekarang ini mengakibatkan banyak masyarakat yang membutuhkan jasa pembiaayan, sehingga muncullah banyak lembaga pembiayaan dengan menawarkan kemudahan dalam proses pembiayaan. Hal ini berdampak kepada penurunan anggota di KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). 4. Upaya-upaya dalam Menanggulangi Kendala-kendala Pelaksanaan Perjanjian Murobahah oleh Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar a. Resiko barang KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) melakukan kerjasama dengan pihak asuransi Takaful, hal ini dilakukan untuk menguranggi resiko barang yang rusak dan cacat. Adanya mitra ini kedua belah pihak saling diuntungan baik dari anggota maupun KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). b. Resiko angsuran macet Pihak KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) akan melakukan tabayun (Klarifikasi) kepada nasabah akan keterlambatan membayar angsuran, apakah keterlambatan
diakibatkan ketidaksengajaan
atau karena
kealpaan. Ketika terjadi ketidak sengajaan maka akan dijadwal ulang pembayaran angsuran apabila dikarenakan kealpaan maka akan diberikan denda kepada nasabah yang nantinya denda ini akan dimasukakan kedalam bagian Mal KJKS Bina Insan Mandiri (BIM).
13
c. Resiko wanprestasi KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian ketika terjadi wanprestasi. Untuk langkah preventif KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) lebih selektif dan berhati-hati dalam menetukan calon anggota yang akan dibiayai serta melakukan pengawasan terhadap setiap anggota nasabah. d. Resiko persaingan Dengan adanya
persaingan antar lembaga pembiyaan syariah, pihak
KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) melakukan upaya-upaya membangun Branding dengan meningkatkan pelayanan kepada custumer serta melakukan
publikasi lewat baliho serta papan reklame guna
meningkatkan kepercayaan custumer kepada KJKS Bina Insan Mandiri (BIM). E. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian murobahah yang bersumber dari penelitian dan analisa di Koperasi Syaraiah Bina Insan Mandiri (BIM) Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Pelaksanaan perjanjian murobahah di Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (BIM). Murobahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam
14
prosedur pelaksanaan perjanjian murobahah nasabah mengikuti beberapa tahapan-tahapan yaitu:Permohonan, Mengisi formulir pembiayaan, Survei nasabah, Rapat Komite, Droping, Proses pembiayaan dan Realisasi pembiayaan b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) sebagai berikut:Resiko dari barang, Resiko angsuran macet, Resiko wanprestasi dan Resiko persaingan c. Upaya-upya yang dilakukan menanggulangi kendala-kendala oleh KJKS Bina Insan Mandiri (BIM) yaitu: Resiko barang dengan berkerjasama dengan mitra Asuransi, Resiko Angsuransi macet adanya Tabayun (Klarifikasi), Resiko Wanprestasi dan resiko persaingan dengan cara branding. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Ascarya.2011. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta. Rajagrafindo Baswir Rurisond.2000, Koperasi Indonesia BPFE. Yogyakarta. Fitrah.15 November 2016, Manajer KJKS Bina Insan Mandiri Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Hasbi Ash-Shiddieqy.T-M ,2002, Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra Lewis Mervyn K & Algaoud Latifa M. 2013. Perbankan Syariah. Jakarta. Serambi Mubarok. Jaih, 2002, Modifikasi Hukum Islam. Jakarta. PT. Rajagrafindo
15
Muhammad Syafi’I Antonio, 2001, Bank syariah Dari Praktek ke teori. Jakarta. Gema Insan. Mulyana, Deddy, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Priansa, juni.B-A-D, 2009, Manajemen Bisnis Syariah. Bandung. ALFABETA R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet.XIX (Jakarta:Pradya Paramita, 1985
Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UIpress. Sunggo, Bambang, 2011, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Grafindo. Al-Qu’an dan Hadist B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaraiah, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan menengah Nomor: 16/per/M.KUKM/IX/2015
