PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AUDIT INDEPENDEN LKM

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AUDIT INDEPENDEN LKM

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PEDOMAN TEKNIS Pengelolaan Keuangan dan Audit Independen LKM

i

ii


KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Audit Independen LKM merupakan pedoman yang menjadi rujukan untuk menyusun petujuk teknis pengelolaan keuangan LKM-Sekretariat dan pengelolaan keuangan UPK (Unit Pengelola Keuangan) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuan utamanya adalah memberikan pedoman agar terjadi prengelolaan keuangan oleh masyarakat dengan akuntabel dan transparan, dan bisa disajikan ke seluruh stakeholer. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan mengikuti standar akuntansi keuangan yang berjalan dan memenuhi standar pelaporan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan entitas dan besaran kelembagaan LKM, maka kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan ditetapkan untuk tetap menjaga dipatuhinya standar yang berlaku. Pedoman Teknis ini adalah acuan bagi LKM-Sekretariat dan UPK dalam mengelola keuangan, mulai dari pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan. Dalam setiap kegiatan tersebut diatur prosedur dan penanggung jawab kegiatan. Dengan pengaturan demikian diharapkan kondisi pengelolaan keuangan di LKM-Sekretariat dan UPK berada dalam pengendalian yang cukup, serta terjadi proses pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Melalui buku pedoman teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan keuangan LKM-Sekretariat dan UPK dapat berjalan baik, dan program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal. Semoga bermanfaat. Jakarta, Oktober 2012 Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC


iii

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iii DAFTAR ISI | v BAB I | PENDAHULUAN 1. Pengantar | 2 2. Tujuan | 2 3. Ketentuan Umum | 2

BAB II | PENGELOLAAN KEUANGAN | 5 I.

Di Tingkat Sekretariat-LKM | 6

II.

Di Tingkat UPK | 7

BAB III | AUDIT INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN LKM | 9 1.

Kewajiban mengauditkan Diri LKM | 10

2.

Tujuan | 10

3.

Sasaran | 11

4.

Ruang Lingkup Audit Independen LKM | 11

5.

Pelaksanaan Audit Independen LKM | 12

6.

Laporan Hasil Audit Independen | 14

7.

Manajemen Letter | 15


v

LAMPIRAN | 17 LS-01. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 2. LS-02. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan 3. LU-01. Laporan Laba-Rugi UPKLU-02. Neraca UPK 4. Form. Penghitungan Kas

vi


BAB I PENDAHULUAN


1

1. Pengantar Penerapan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dalam lembaga menjadi bagian yang penting dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan organisasi. Pedoman teknis pengelolaan keuangan untuk LKM ini memuat sejumlah aturan main dasar. Meskipun demikian, dalam penerapannya diperlukan tambahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi LKM. Dengan adanya pedoman teknis ini diharapkan pelaksanaan pengelolaan di tingkat LKM dan UPK memenuhi standar yang berlaku umum. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan terorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merealisasikan visi dan misi lembaga. 2. Tujuan a. LKM dan UPK mampu menunjukkan kepada pendana dan penerima manfaat bahwa aset organisasi terlindungi, karena adanya proses pengecekan dan pengendalian dalam pengelolaannya. b. Lembaga dan nama baik lembaga terlidungi dari kegiatan kesalahan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh anggota LKM, maupun unit operasionalnya (sekretariat dan UP-UP) c. Melindungi kepentingan masyarakat, unit operasional, dan anggota LKM. d. Sesuai dengan standar, aturan, dan ketentuan yang berlaku umum. e. Memenuhi prinsip-prinsip akuntansi (kesatuan akuntansi, periode akuntansi, harga perolehan, dan penetapan pendapatan dan baiaya). 3. Ketentuan Umum Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan beberapa hal berikut ini ditetapkan sebagai ketentuan dasar, diantaranya: pengamanan rekening bank, Pengelolaan kas tunai di tangan, Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, dan Otorisasi atau pengesahan transaksi. a. Pengamanan rekening bank. Seluruh dana yang diterima dan selanjutnya dikelola LKM maupun unitunitnya harus melalui rekening bank LKM (induk). Rekening bank harus menggunakan nama lembaga dan bukan nama pribadi koordinator/anggota LKM, ditandatangani tiga orang yang telah ditetapkan berdasarkan surat ketetapan LKM.

2


b. Pengelolaan kas tunai di tangan (cash in hand) dan inspeksi mendadak kas. Untuk memudahkan pengelolaan operasional harian LKM atau UPK maka ditetapkan adanya dana kas tunai (cash in hand). Dana disimpan dalam cash box terkunci dan penanggung jawabnya ditetapkan oleh LKM, berdasarkan surat ketetapan LKM c. Otorisasi atau pengesahan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di tingkat LKM/BKM dan UPK harus menggunakan bukti formal yang dikeluarkan oleh LKM/BKM atau UPK. Untuk transaksi penerimaan kas digunakan dokumen yang disebut dengan Bukti Kas Masuk (BKM) dan tansaksi pengeluaran kas digunakan dokumen yang disebut dengan Bukti Kas Keluar (BKK). Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di Sekretariat-LKM harus mendapat persetujuan (diotorisasi/ditandatangani) terlebih dahulu oleh LKM/BKM yang telah ditetapkan (Koordinator atau yag ditunjuk dalam rapat LKM/BKM). Sedangkan, transaksi penerimaan dan pengeluaran di UPK harus mendapat persetujuan (diotorisasi/ditandatangani) terlebih dahulu oleh Manajer UPK. Bukti transaksi (BKM dan BKK) tidak valid jika tidak diotorisasi oleh pihak yang diberikan kewenangan. Pencatatan hanya boleh dilakukan jika seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi (penerimaan atau pengeluaran) telah menandatangani bukti transaksi (Penerima/pembayar, kasir/bendahara, dan pihak yang berwenang untuk otorisasi/mengesahkan) d. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan Sistem pencatatan yang digunakan baik di tingkat LKM maupun UPK adalah sistem pembukuan berpasangan dengan cash dan accrual basis. Pembukuan berpasangan merupakan cara pencatatan yang lebih memungkinkan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan mencatat di kedua akun tersebut. Sistem ini memudahkan untuk melakukan pengecekan seberapa besar perbedaannya jika dibandingkan dengan anggarannya masing-masing. Untuk pelaporan LKM/BKM disajikan satu laporan setiap bulan yang disebut dengan LS-01 berupa Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas. Namun, jika kelurahan tersebut menjadi sasaran pendampingan PLPBK maka akan diterbitkan laporan LS-02 yaitu Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan.


3

UPK melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan aktivitas utama yang dikendalikan yaitu kegiatan pinjaman bergulir. Laporan yang diterbitkan setiap bulan adalah Laporan Laba-Rugi (LU-01) dan Neraca (LU-02)

4


BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN


5

Pengelolaan keuangan secara utuh adalah menjadi tanggung jawab LKM. namun secara operasional LKM dibantu oleh unit-unitnya dan kesekretariatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan dibedakan dalam dua kelompok yaitu di tingkat Sekretariat LKM dan UPK. I.

Di Tingkat Sekretariat-LKM

Sekretariat LKM mempunyai fungsi operasional untuk membantu fungsi LKM sebagai board of directure dalam merealisasikan program-program penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa setempat. Secara rinci, saat ini terdapat tiga kegiatan besar yang dananya harus dikelola oleh LKM, diantaranya kegiatan reguler, kegiatan PLPBK, dan kegiatan PPMK bagi kelurahan yang mengelola kegiatan tersebut. Secara garis besar pinsip pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud dijelaskan di bagian berikut. a. Kegiatan Reguler Laporan bulanan hasil pengelolaan keuangan yang dilakukan SekretariatLKM/BKM harus diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan yang disajikan adalah Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Kas (LS-01). Laporan LS-01 berisi saldo awal; Kas dan Bank, penerimaan dari berbagai sumber, pengeluaran ke seluruh kelompok penerima manfaat; kegiatan lingkungan, sosial, ekonomi, pelatihan masyarakat, dan kegiatan PLPBK, dan saldo akhir; Kas dan Bank. b. Kegiatan PLPBK Sistem pelaporan kegiatan PLPBK menjadi satu dengan sistem pelaporan LKM. Realisasi kegiatan PLPBK merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan lainnya dalam pengelolaan keuangan LKM yang dimuat dalam LS-01. Bagi kelurahan yang melaksanakan kegiatan PLPBK harus menyajikan laporan LS-02 yaitu laporan rencana dan realisasi kegiatan berdasarkan pada RAB Induk pencairan BLM. LS-02 disajikan setiap bulan bersamaan dengan LS-01, sesuai dengan rincian kegiatan PLPBK yang dilaksanakan pada bulan pelaporan dibandingkan dengan anggaran atas kegiatan tersebut. Disamping itu, memuat selisih atas anggaran dan realisasi,

6


sehingga dapat dijadikan dasar untuk analisis kegiatan berdasarkan pembiayaan yang seharusnya RAB induk dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Pencairan dan Pemanfaatan BLM PLPBK. Jika RAB Induk mengalami perubahan (sesuai dengan prosedur perubahan RAB), maka pelaporan didasarkan pada RAB Perubahan (terkini).

II.

Di Tingkat UPK

Pengelolaan keuangan di tingkat UPK pada dasarnya merupakan perwujudan pengelolaan keuangan LKM untuk kegiatan pinjaman bergulir, yang secara operasional menjadi tugas UPK. Proses pengelolaan keuangan dimulai sejak ditetapkannya sebagian dana BLM untuk mefasilitasi kegiatan pinjaman bergulir. UPK mengelola keuangan dari proses awal pemindahan dana dari LKM/BKM ke UPK, sampai dengan proses pengembalian/angsuran pinjaman dari KSM penerima manfaat. Wujud pengelolaan keuangan yang dilakukan UPK adalah disajikannya laporan bulanan UPK berupa LU-01 dan LU-02. Disamping itu, laporan bulanan tersebut didukung dengan laporan kolekktibilitas dan register pinjaman. Laporan UPK selambatlambatnya disajikan tanggal 5 bulan berikutnya.


7

8


BAB III AUDIT INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN LKM


9

1.

Kewajiban Mengauditkan Diri LKM

Sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan bahwa keterlibatan Auditor Independent dalam melakukan audit terhadap LKM/BKM merupakan bentuk nyata dari masyarakat akan pentingnya penilaian pihak luar untuk membuktikan transparansi dan akuntabilitas, untuk itu setiap tahun LKM/BKM harus mengauditkan diri kepada auditor independent. Selain itu beberapa hal yang menjadi latar belakang perlunya audit oleh auditor independent, antara lain: a. BKM memiliki tanggung jawab kunci meliputi, 1) Menjamin asset organisasi akan selalu digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2) Menjamin catatan administrasi dan pembukuan dilakukan dengan baik dan benar. Laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Menjamin Sistem dan Prosedur keuangan yang ada dalam organisasi selalu ditaati, dan bila ada ketidak sesuaian akan dilaporkan secara transparan b. BKM memiliki kewajiban untuk melaksanakan audit terhadap setiap pengelolaan keuangannya, sebagai bentuk pelaksanaan pembelajaran Transparansi dan Akuntabilitas, sebagai pilar ke Empat, dalam konsep transformasi social masyarakat menuju Masyarakat Madani c. Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Auditor Independen harus dipublikasikan oleh BKM sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas. Publikasi atas LHA dapat dilakukan di Media Massa, didokumentasikan pada Laporan Tahunan BKM, serta minimal ditempel di 5 titik strategis. d. BKM dalam melaksanakan Audit Independen, harus sudah direncanakan sehingga pembiayaannya telah dianggarakan dalam BOP BKM e. Audit Independen harus dilakukan sesegera mungkin setelah tutup buku 2.

Tujuan

Auditor diharapkan memberikan keyakinan secara independen atas akuntabilitas penggunaan dana oleh BKM/LKM beserta UP-UP nya dan pihakpihak pelaksana kegiatan atau KSM/Panitia, termasuk kepatuhan terhadap peraturan PNPM yang berlaku, anggaran dasar BKM/LKM, pengendalian internal, dan mendeteksi adanya kecurangan dan korupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas, maka Auditor memberikan satu opini kepada BKM/LKM

10


Dari uraian di atas maka Tujuan BKM melakukan audit atas laporan keuangan adalah: 1) Memberikan keyakinan bahwa dana yang diterima oleh organisasi telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana BLM telah dicairkan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPB). 2) Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Sistem dan Prosedur keuangan yang telah ditetapkan oleh program. Audit mencakup juga kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur penggunaan dana, serta pembukuan yang dibuat untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan. 3.

Sasaran

Sasaran audit yaitu agar auditor dapat memberikan opini terhadap: 1. Efektifitas pengendalian intern BKM/LKM (Sekretariat) dan UPK atas pengelolaan keuangan dan penggunaan dana. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal Sekretariat dan UPK, dapat mengacu dan menggunakan, Format Pengukuran Kinerja Sekretariat dan UPK yang selama ini berlaku. 2. Kepatuhan di kelembagaan BKM/LKM dan UP UP nya terhadap 1). Pedoman operasional (PNPM-Perkotaan), peraturan, kebijakan program, 2). Anggaran Dasar BKM, dan Keputusan Rapat Anggota BKM, yang terekam dalam Notulen Rapat. Ketaatan atas aturan secara langsung terekam dalam transaksi dan material berdampak pada keuangan dalam laporan keuangan BKM/LKM dan UPK. 3. Penilaian atas laporan keuangan Sekretariat BKM/LKM dan UPK. 4.

Ruang Lingkup Audit Independen LKM

Program audit harus meliputi prosedur yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kelayakan kesalahan penyajian yang material. Auditor harus memenuhi standar pemeriksaan auditor yang berlaku di Indonesia. Cakupan audit termasuk mempertimbangkan risiko material kesalahan penyajian laporan keuangan.


11

Pelaksanaan audit mencakup: 1. Seluruh sumber dana yang diterima dana oleh BKM/LKM dan pihak terkait serta pemanfaatannya oleh BKM/LKM dan semua pihak pelaksana kegiatan. 2. Audit dilakukan untuk satu tahun buku (Januari-Desember). Setiap penyimpangan material atas pelaporan keuangan BKM/LKM dan pihak terkait beserta dampaknya akan disajikan dalam laporan audit. 3. Penilaian terhadap laporan keuangan sekretariat BKM/LKM yaitu laporan arus kas (cash flow) dan penilaian terhadap laporan keuangan UPK yaitu Neraca dan Laba Rugi. 4. Penilaian atas efektifitas pengendalian internal yang berdampak pada laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pencairan dan pemanfaatan dana. Verifikasi mencakup: a. Penggunaan dana yang diperoleh BKM/LKM dan pihak terkait yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPB). b. Seluruh pengeluaran harus didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. c. Penyimpanan semua dokumen pendukung, catatan, dan buku-buku disimpan dengan layak sebagai bagian dari kepatuhan. d. Kesesuaian pengeluaran BKM/LKM dengan rekening bank BKM/LKM dan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran UPK dengan rekening bank UPK (termasuk penerimaan UPK dari KSM dan perguliran kembali). Konfirmasi/uji petik ke lapangan, terhadap KSM dan pemanfaat kegiatan. Uji Petik / Sampel ke KSM merujuk kepada semua jenis KSM. KSM yang dimaksud TERMASUK KSM Ekonomi, KSM Infrastruktur dan KSM sosial. Uji petik ini meliputi konfirmasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM termasuk verifikasi atas keberadaan KSM pelaksana kegiatan, nilai kegiatan yang dibiayai, ketepatan sasaran dan lokasi kegiatan (cek fisik lapangan) dan pemanfaatan. 5.

Pelaksanaan Audit Independen LKM a. Auditor Independen akan difasilitasi oleh KMW. Fasilitasi pelaksanaan Audit BKM saat pendampingan dilakukan oleh KMW, karena tugas yang melekat sebagai pendamping, harus memastikan pembelajaran

12


Transparansi dan Akuntabilitas terwujud secara optimal. Fasilitasi melalui: 1) TA MK KMW dalam fasilitasi Audit BKM, TA MK KMW wajib memberikan pemahaman program kepada Auditor Independen. Auditor harus memahami dengan benar “tujuan dana bantuan 2) langsung masyarakat (BLM) diberikan sebagai stimulan” dalam konteks tujuan program. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) membantu BKM menjelaskan kepada auditor tentang program PNPM, kelembagaan BKM/LKM, dan pengelolaan keuangan BKM/LKM dan UPK. Harus dijelaskan pula pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai pendamping (konsultan, fasilitator) dan pengendali di tingkat pemerintah setempat. 3) TA MK KMW memberikan rekomendasi terhadap Auditor Independen yang nantinya dapat dipilih oleh BKM untuk melaksanakan Audit terhadap pengelolaan keuangannya. Rekomendasi disampaikan kepada BKM setelah TA MK mendiskusikan Kertas Kerja Pemeriksaan Auditor tersebut. Kertas Kerja Pemeriksaan harus detail sebagaimana tertuang dalam Audit Planning. 4) Askot Ekonomi memfasilitasi Auditor terpilih, melalui mengkoordinasikan SDM Fasilitator dalam mengawal pelaksanaan Audit di lapangan, agar auditor dapat terbantu dalam penugasannya. Askot Ekonomi juga akan melakukan diskusi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan Audit, dengan tujuan agar terjadi persamaan persepsi diantara pelaku, misalnya pendampingan kepada Forum Komunikasi BKM, Pemda dll. Tujuan Pendampingan tersebut adalah bahwa pada pasca proyek, FKA BKM/ Pemda mampu melakukan fasilitasi yang serupa. 5) Faskel Ekonomi dalam fasilitasi Audit BKM, wajib membantu memfasilitasi Auditor dalam menyusun Kertas Kerja setiap Akun. Faskel Ekonomi dalam pendampingannya, diwajibkan sudah memiliki semacam draft Kertas Kerja setiap akun di UPK. Kegunaan draft ini adalah untuk mempercepat sekaligus memastikan pendamping mampu mendorong diperolehnya opini yang terbaik. 6) Faskel Ekonomi dalam memfasilitasi audit BKM wajib membantu Auditor dalam melakukan Cash Opname, trace Back dan uji petik/ Sampling atas pelaksanaan Prosedur Konfirmasi Piutang, atau


13

prosedur audit lainnya yang dianggap perlu oleh Auditor Lapangan. b. Auditor Independen akan difasilitasi oleh BKM. Setiap BKM secara institusional menentukan auditor yang akan melaksanakan audit, sekaligus melakukan kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Dalam pelaksanaannya Penandatanganan dapat dilakukan bersama-sama, tetapi sangat tidak diperkenankan SPK ditandatangani secara perwakilan. Atas Kesepakatannya sendiri, BKM akan memberikan ruang kepada Auditor utuk melaksanakan pekerjaannya. Auditor harus diberikan akses terhadap seluruh dokumen-dokumen, surat menyurat, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan BKM/LKM dan pihak terkait lainnya yang dianggap dibutuhkan oleh auditor. c. Auditor Independen melaksanakan Audit Laporan Keuangan. Dalam melaksanakan penugasannya diharapkan Auditor mampu mendemontrasikan dilaksanakannnya Standart Umum (Technical, Independence, Profesional), Standar Kerja (Supervision, Internal Control, Evidence), dan Standar Pelaporan (Accounting Principle, Consistence, Informative, Whole). Auditor wajib memberikan penjelasan awal (Audit Planning) kepada UPK dan Sekretariat, dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, auditor juga wajib memberikan penjelasan terhadap hasil temuan sementaranya. d. Pelaksana Audit BKM adalah Auditor Independen, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Kantor Akuntan Publik (KAP). Kriteria KAP sesuai dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 17/PMK.01/2008 2) Kegiatan audit harus menghasilkan opini. 3) Auditor, bukan warga kelurahan dimana BKM auditee ada. 6.

Laporan Hasil Audit Independen

Auditor harus mengadakan pertemuan akhir pemeriksaan dengan BKM/LKM termasuk pendamping kelurahan/fasilitator dan pihak terkait lainnya, sebelum menyimpulkan Draft Laporan Hasil Audit. Dalam pertemuan tersebut, BKM/LKM, pihak-pihak terkait, dan masyarakat dapat memberikan klarifikasi dan konfirmasi mengenai temuan auditor.

14


Laporan audit berisi opini auditor atas laporan keuangan BKM/LKM dan UP UP nya. Auditor menyerahkan laporan audit tersebut kepada BKM/LKM selambatlambatnya bulan Juni. 7.

Manajemen Letter

Di samping laporan auditor, auditor juga menyiapkan manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh auditor, yang ditujukan kepada koordinator BKM/LKM yang berisi: 

Komentar terhadap kelemahan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit terkait dengan sistem pengendalian internal BKM/LKM, pembukuan, pelaporan, dan pelaksanan kegiatan, serta memberikan rekomendasi (saran-saran) bagi perbaikannya. Komentar diberikan berdasarkan Form Pengukuran Kinerja UPK dan sekretariat BKM.



Masalah-masalah yang menjadi perhatian auditor selama proses pelaksanaan audit yang akan menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan program; dan masalah-masalah lainnya, termasuk melaporkan indikasi adanya kecurangan dan korupsi yang memerlukan tindak lanjut.


15

16


LAMPIRAN


17

1. 2. 3. 4.

18

LS-01. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas LS-02. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan LU-01. Laporan Laba-Rugi UPKLU-02. Neraca UPK Form. Penghitungan Kas



19

Nama LKM Kelurahan Kecamatan Kota/Kab

: : : :

LS‐02

Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran

Bulan: ...............................20....

No

Kegiatan

1

2

Vol

Satuan M/unit

3

4

REALISASI

Hrg Satuan (Rp) 5

Hrg Satuan (Rp) 9

Jumlah

20

Mengetahui Koordinator/Anggota LKM

(................................)

-

RENCANA

Total (Rp)

Vol

Satuan M/unit

6

7

8

-

SELISIH

-


Total (Rp)

+/(-)

10

11

-

......................, ................................20... Sekretariat LKM (................................)

Nama LKM : …………………………… Kelurahan/Desa : ……………………………

LU-01

LAPORAN LABA RUGI Periode: ....................s/d................. 20.. PENDAPATAN 41010 Jasa/Bunga Pinjaman KSM

Rp.

41020 Pendapatan lain dari pinjaman

Rp.

42010

Rp.

Bunga Tabungan di Bank Jumlah Pendapatan

Rp.

BIAYA-BIAYA 51010 Insentif UPK

Rp.

51030 Biaya Kantor

Rp.

51040 Biaya transport

Rp.

51050 Biaya Rapat

Rp.

51080 Biaya Risiko Pinjaman

Rp.

51090 Biaya Penyusutan Inv & HT

Rp.

52010

Rp.

Biaya non operasional Jumlah Biaya-Biaya

Rp. LABA-RUGI

Rp.


21

Nama LKM : …………………………… Kelurahan/Desa : ……………………………

LU-O2

NERACA Per.......................... 20.. AKTIVA 11010 Kas

Rp.

11021 Bank UPK

Rp.

11030 Pinjaman KSM

Rp.

12010 Cadangan Risiko Pinjaman

(Rp.

12020 Inventaris & Harta Tetap

Rp.

12021 Akm Penyusutan Inv&HT

(Rp.

Jumlah AKTIVA

) ) Rp.

PASIVA 21010 Hutang pihak ke-3

Rp.

21020 Tabungan KSM

Rp.

21030 Alokasi laba untuk BKM

Rp.

31010 Modal awal PB

Rp.

31020 Modal PNPM 31030 Pemupukan Modal dari Laba 31050 Modal Hibah dari pihak lain Laba tahun lalu

Rp. Rp. Rp. Rp.

Laba tahun berjalan

Rp.

Jumlah PASIVA

22


Rp.

FORM PENGHITUNGAN KAS Tanggal ........................................ Uang Kertas ........... Lembar Rp. 100.000,........... Lembar Rp. 50.000,........... Lembar Rp. 20.000,........... Lembar Rp. 10.000,........... Lembar Rp. 5.000,........... Lembar Rp. 1.000,........... Lembar Rp. 500,........... Lembar Rp. 100,Sub Jumlah Uang Kertas Uang Logam ........... Keping Rp. 1.000,........... Keping Rp. 500,........... Keping Rp. 200,........... Keping Rp. 100,........... Keping Rp. 50,Sub Jumlah Uang logam Jumlah Saldo Kas di Buku Selisih Sebab-sebab Selisih:

= = = = = = = = =

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

= = = = = = = = =

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Menyetujui Nama:______________________ Tanda tangan:

Diperiksa oleh: Nama:________________________ Tanda tangan:

______________________ Jabatan:Kasir UPK/Sekretariat*

________________________ Jabatan:_______________________

* coret salah satu


23

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AUDIT INDEPENDEN LKM

Recommend Documents