KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman
Intellectual Property Policy in the Centre for Plantation Forest Research and Development
KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN MINISTRY OF FORESTRY FORESTRY RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
CENTRE FOR PLANTATION FOREST RESEARCH AND DEVELOPMENT Kampus Balitbang Kehutanan; Jl. Gunung Batu Nomor 5 PO BOX 331; Telp. (0251) 8631238, 8631507 Fax (0251) 7520005; Bogor 16610 - Indonesia website: www.forplan.or.id e-mail:
[email protected]
MINISTRY OF FORESTRY FORESTRY RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
CENTRE FOR PLANTATION FOREST RESEARCH AND DEVELOPMENT
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL LINGKUP
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
KATA PENGANTAR Hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan produk dari suatu institusi riset merupakan Kekayaan Intelektual (KI), harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat melindungi hak-hak yang melekat. Dalam proses menghasilkan Kekayaan Intelektual tersebut, institusi riset akan berinteraksi dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah lainnya,industri maupun institusi non pemerintah. Kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual diperlukan agar para pelaksana terkait dengan KI sadar dan mengetahui hak dan kewajibannya. Disamping itu pengelolaan KI juga memungkinkan komersialisasi hasil litbang dan hasil inovasi sehingga para peneliti dan pelaksana penelitian lainnya dapat memperoleh insentif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Puslitbang Hutan Tanaman sebagai suatu institusi riset menyusun Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (PPKI) lingkup Puslitbang Hutan Tanaman agar dapat menjadi acuan baik bagi semua komponen yang akan menghasilkan inovasi, teknologi dan penyedia jasa konsultasi, maupun para pengguna hasil penelitian dan para mitra kerja. Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual lingkup Puslitbang Hutan Tanaman dimaksudkan untuk memberikan acuan yang jelas tentang hak dan kewajiban bagi seluruh komponen pelaksana kegiatan penelitian; sehingga hasil penelitian yang merupakan KI dapat dikelola dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pengelolaan kekayaan intelektual adalah untuk menjamin pengurusan kekayaan intelektual dapat terkoordinir sesuai kebijakan pemerintah dan komersialisasi hasil IPTEK, untuk optimalisasi kepentingan Puslitbang HutanTanaman dan para peneliti. Pada akhirnya,diharapkan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini juga dapat memacu kreativitas dan inovasi dari para peneliti. Semoga booklet ini dapat bermanfaat. Bogor,
September 2010 Kepala Pusat,
Dr. Ir. BambangTri Hartono, MF
iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................
iii
DAFTAR ISI ..............................................................................
v
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT..............................................
v
I.
PENDAHULUAN ............................................................
1
II.
MAKSUD DANTUJUAN .................................................
1
III. DASAR HUKUM ..............................................................
2
IV. PENGERTIAN HUKUM ..................................................
2
V.
LINGKUP PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ................................................................
3
5.1. Hak Cipta ...................................................................................
3
5.2. Hak Paten...................................................................................
4
5.3. Indikator Geografi ....................................................................
5
5.4. PerlindunganVarietas dan/atau JenisTanaman......................
6
VI. POKOK - POKOK PENGELOLAAN ..............................
6
6.1.
Kontrak Kerjasama ...................................................................
6
6.2.
Kepemilikan akan Hak Kekayaan Intelektual ........................
7
6.3.
Pengungkapan............................................................................
7
6.4.
Tim Pelayanan HKI....................................................................
9
6.5.
Prosedur Mendapatkan HKI ...................................................
9
6.6.
Pembagian Imbalan ...................................................................
9
VII. PENUTUP ........................................................................
10
v
DEPARTEMEN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN Jl. Gunung Batu No. 5 kotak Pos 165, Bogor 16610. PO.BOX 331 Telp. (0251) 8631238, Fax. (0251) 7520005
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN Nomor : SK 07/VIII/P3HT-1/2008 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL LINGKUP PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN KEPALA PUSAT Menimbang
:
a. Bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hutan Tanaman sebagai institusi riset akan menghasilkan hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan Kekayaan Intelektual (KI) dan harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat melindungi hak-hak yang melekat di dalamnya; b. bahwa pengelolaan kekayaan intelektual diperlukan agar para pelaksana terkait dengan KI sadar dan mengetahui hak dan kewajibannya; c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (PPKI) lingkup Puslitbang Hutan Tanaman agar dapat menjadi acuan baik bagi semua komponen yang akan menghasilkan inovasi, teknologi dan penyedia jasa konsultasi, maupun para pengguna hasil penelitian dan para mitra kerja;
vii
d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri 2. Undang-Undang Nomor 14Tahun 2001 tentang Paten 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk Dagang 4. Undang-Undang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8. Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi danTugas Departemen Kehutanan 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehutanan dan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2008
Memperhatikan
viii
:
Peraturan Kepala Badan Litbang Kehutanan No P.01/VIII/Set/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Kehutanan
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA
:
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman merupakan acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hak kekayaan intelektual
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan HutanTanaman
Ditetapkan di :Bogor PadaTanggal : 3 Desember 2008 KEPALA PUSAT
Dr.Ir.HARRY SANTOSO NIP 19520523.198102.1.001
Tembusan : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Jakarta 2. Pejabat Eselon II lingkup Badan Litbang Kehutanan di Jakarta/Bogor
ix
I.
PENDAHULUAN
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hutan Tanaman sebagai institusi riset akan menghasilkan hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan Kekayaan Intelektual (KI). Sebagai institusi riset, Puslitbang Hutan Tanaman dalam proses kerjanya juga akan berinteraksi dengan lembaga pemerintah lainnya, industri serta institusi non pemerintah. Bentuk interaksi yang dilakukan dapat berupa konsultansi, penyusunan kontrak penelitian, komersialisasi lisensi, inovasi dan hasil-hasil penelitian. Kekayaan Intelektual hasil penelitian tersebut harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat melindungi hak-hak yang melekat. Kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual diperlukan agar para pelaksana terkait dengan KI sadar dan mengetahui hak dan kewajibannya. Disamping itu pengelolaan KI juga memungkinkan komersialisasi hasil litbang dan hasil inovasi sehingga para peneliti dan pelaksana penelitian lainnya dapat memperoleh insentif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (PPKI) lingkup Puslitbang Hutan Tanaman agar dapat menjadi acuan baik bagi semua komponen yang akan menghasilkan inovasi, teknologi dan penyedia jasa konsultasi, maupun para pengguna hasil penelitian dan para mitra kerja. II. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Pengelolaan kekayaan intelektual (PPKI) lingkup Puslitbang Hutan Tanaman dimaksudkan untuk memberikan acuan yang jelas tentang hak dan kewajiban bagi seluruh komponen pelaksana kegiatan penelitian, sehingga hasil penelitian yang merupakan KI dapat dikelola dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pengelolaan kekayaan intelektual adalah untuk menjamin pengurusan kekayaan intelektual dapat terkoordinir sesuai kebijakan pemerintah dan komersialisasi hasil IPTEK, untuk optimalisasi kepentingan Puslitbang HutanTanaman dan para peneliti.
1
III. DASAR HUKUM Dasar hukum terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual: UU 20/2000 tentang PerlindunganVarietasTanaman UU 14/2001 tentang Paten UU 15/2001 tentang Merk Dagang UU No 18 th 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi 5. U U 19/2002 tentang Hak Cipta 6. PP 20/2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 7. PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8. PP 12/2010 tentang Penelitian dan Pengembangan,serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 9. Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 10. Peraturan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Es I Kementerian Negera 11. Permenhut No. P40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kehutanan, perubahan dari Permenhut No. P I3/Menhut I1/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehutanan dan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.I5/Menhut-II/2008 12. Peraturan Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor P.01/VIII/Set/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Kehutanan I. 2. 3. 4.
IV. PENGERTIAN UMUM Beberapa pengertian yang mendasari uraian tentang pengelolaan kekayaan intelektual dapat disebutkan sebagai berikut: I. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi,ilmu pengetahuan,seni dan sastra. 2
2.
3.
4.
V.
Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. LINGKUP PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Lingkup pengelolaan kekayanan intelektual yang ada di Puslitbang Hutan Tanaman mencakup hak yang melekat pada beberapa bentuk kekayaan intelektual: I. HakCipta 2. Hak Paten 3. Indikator Geografi 4. PerlindunganVarietas dan/atau JenisTanaman 5.1. Hak Cipta a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3
c. d.
e.
Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,seni,atau sastra. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pemegang Hak Cipta dapat melarang atau memberi kuasa untuk: mereproduksi karyanya ke dalam berbagai bentuk, termasuk publikasi dalam bentuk pencetakan melakukan perekaman atas karyanya, misal dalam bentuk compact disk,kaset,atau video tape menyebarluaskan karyanya menterjemahkan karyanya ke dalam bahasa lain atau mengalihwujudkan, misalnya dalam bentuk buku menjadi bentuk film
5.2. Hak Paten a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. b. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. c. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. d. Dengan adanya perlindungan paten, suatu invensi tidak akan dapat dibuat, digunakan, didistribusikan atau dijual secara komersial tanpa izin pemilik paten. e. Paten tidak sekedar merupakan hak bagi pemiliknya untuk menggunakan invensi terkait, tetapi juga untuk menetapkan siapa yang diperkenankan atau tidak diperkenankan
4
f.
menggunakan invensi tersebut selama invensi tersebut dilindungi. Apabila paten sudah berakhir masa berlakunya, maka berakhir pula perlindungannya dan invensi yang bersangkutan langsung menjadi milik masyarakat (publik domain). Pemilik Paten yang bersangkutan tidak lagi memegang hak eksklusif dan pihak lain dapat mengeksploitasi secara komersial tanpa dikenai biaya.
5.3.Indikator Geografi Di Indonesia perlindungan terhadap Indikasi Geografi tidak diberikan dalam bentuk Undang-undang yang khusus, tetapi tercakup dalam UU No I5 tahun 2001 tentang Merek dalam Bab Vll tentang Indikasi Geografi dan IndikasiAsal. a. Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. b. Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh: I. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan,yang terdiri atas: - pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam - produsen barang hasil pertanian; - pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;atau - pedagang yang menjual barang tersebut; 2. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 3. kelompok konsumen barang tersebut c. Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada. d. Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan 5
itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b, pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis. 5.4. PerlindunganVarietas dan/atau JenisTanaman a. Perlindungan varietas dan/atau jenis tanaman adalah hak yang diberikan kepada pemulia tanaman jika varietas dan/atau jenis tanaman yang dihasilkan merupakan suatu hal yang baru, berbeda,seragam,stabil. b. Dengan diberikannya hak pemulia tanaman berarti bahwa sebelum melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemuliaan varietas dan/atau jenis tanaman yang dilindungi, diperlukan adanya ijin dari pemulia yang berkompeten atas varietas dan/atau jenis tersebut. c. Pengecualian diberikan bila penggunaan varietas dan/atau jenis tanaman yang dilindungi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Varietas dan/atau jenis yang dilindungi juga dapat diperoleh tanpa ijin pemulia yang berkompeten untuk keperluan penelitian dan pemuliaan tanaman. VI. POKOK POKOK PENGELOLAAN 6.I . Kontrak Kerjasama a. Penjajagan kerjasama dapat dilaksanakan oleh para pejabat fungsional dan/atau struktural dengan mengacu peraturan. b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh pejabat struktural bersama pejabat fungsional Puslitbang HutanTanaman. c. Kontrak atau perjanjian kerjasama difasilitasi oleh Bidang Perencanaan Program Penelitian, dengan mengikuti peraturan Kepala Badan Litbang Kehutanan tentang Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Kehutanan nomor P.01/VIII/Set/2009 tanggal 21April 2009. d. Hal-hal yang perlu diatur dalam kontrak atau perjanjian kerjasama mencakup: 6
pengelolaan kekayaan intelektual yang dihasilkan, termasuk proporsi masing-masing pihak dalam kepemilikan HKI kejelasan status penggunaan materi tanaman yang dipunyai pihak ketiga materi tanaman yang diperoleh dari perjanjian transfer 6.2. Kepemilikan akan Hak Kekayaan Intelektual a. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti Puslitbang HutanTanaman akan menjadi milik Puslitbang HutanTanaman. b. HKI yang dihasilkan oleh peneliti Puslitbang Hutan Tanaman pada waktu menjalankan tugas belajar dengan beasiswa dari Departemen Kehutanan, kepemilikannya didasarkan pada Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Badan Litbang Kehutanan dengan Perguruan Tinggi tempat peneliti yang bersangkutan menjalankan tugas belajar. c. HKI yang dihasilkan oleh peneliti Puslitbang Hutan Tanaman pada waktu menjalankan tugas belajar dengan beasiswa dari Pihak Ketiga, kepemilikannya didasarkan pada Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Badan Litbang Kehutanan dengan Perguruan Tinggi tempat peneliti yang bersangkutan menjalankan tugas belajar serta Pihak Ketiga yang memberi beasiswa. d. HKI hasil penelitian bersama antara Puslitbang Hutan Tanaman dengan Pihak Ketiga, kepemilikannya berdasarkan pada MoU antara Puslitbang Hutan Tanaman dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan. e. Khusus untuk butir b, c dan d, apabila pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual yang timbul belum diatur dalam MoU maka diperlukan MoU baru yang mangatur hak dan kewajiban sesuai kontribusinya. 6.3. Pengungkapan a. Pengungkapan adalah langkah formal awal yang perlu ditempuh dalam rangka memperoleh perlindungan KI yang sesuai. Para peneliti (inventor) dianjurkan untuk menyerahkan pengungkapan invensi sedini mungkin. 7
b.
c.
d.
e.
8
Peneliti dilarang mengungkapkan (disclosure), melindungi atau mengkomersialkan temuan hasil penelitian Puslitbang Hutan Tanaman yang merupakan KI sebelum melaporkan secara resmi kepada Puslitbang Hutan Tanaman dan sampai mendapatkan keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan penemuan tersebut termasuk tingkat keaslian penemuan. Laporan mengenai pengungkapan penemuan harus menjelaskan secara detil hal-hal yang meliput: Judul temuan kurun waktu proses penelitian sampai memperoleh temuan identitas peneliti dan teknisi yang berkontribusi dalam proses penelitian deskripsi invensi tanggal publikasi yang pernah dilakukan atau yang direncanakan jika ada informasi tentang kekayaan intelektual lainnya atau hasil penelitian lain yang digunakan sampai mendapatkan temuan pihak lain diluar kreator atau inventor yang melakukan klaim atas temuan fasilitas dan sumberdaya yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan temuan tersebut potensi penggunaan atau kemungkinan komersialisasi kekayaan intelektual tersebut. Laporan mengenai pengungkapan invensi oleh peneliti disampaikan kepada Kepala Puslitbang Hutan Tanaman. Selanjutnya Kepala Puslitbang HutanTanaman akan membentuk Tim Pelayanan HKI yang terdiri dari unsur-unsur Bidang Pelayanan dan Evaluasi Penelitian dan para pakar yang terkait Selama masa penelaahan,informasi terkait dapat diungkapkan di luar Puslitbang HutanTanaman tetapi harus didukung Perjanjian Pengungkapan Rahasia (PPR), agar pengungkapan yang dilakukan tidak dikatagorikan sebagai pengungkapan kepada umum.
6.4. Tim Pelayanan HKI a. Tim pelayanan dibentuk dengan keputusan Kepala Puslitbang HutanTanaman b. Tugas utama Tim pelayanan adalah memfasilitasi peneliti atau tim peneliti dalam proses untuk mendapatkan HKI dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau mendaftarkan perlindungan varietas tanaman ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian c. Melakukan negosiasi dan perjanjian yang terkait dengan pendayagunaan HKI yang telah diperoleh. 6.5. Prosedur Mendapatkan HKI a. Segera setelah Tim Pelayanan HKI memutuskan bahwa temuan yang diungkapkan peneliti memenuhi syarat untuk mendapatkan HKI, maka Bidang Perencanaan Program Penelitian harus mengusulkan anggaran pembiayaan untuk proses mendapatkan HKI, karena HKI yang diperoleh nantinya akan menjadi milik Puslitbang HutanTanaman. b. Setiap peneliti yang terkait dengan temuan harus menyerahkan semua dokumen terkait kepada Tim Pelayanan HKI untuk proses pengurusan HKI. c. Apabila Tim Pelayanan HKI mengganggap temuan tersebut belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan HKI, maka proses pelayanan ke Ditjen HKI atau ke Pusat Perlindungan VarietasTanaman (PPVT) tidak dilakukan. 6.6. Pembagian Imbalan Pembagian atas imbalan yang timbul dari Pengelolaan Kekayaan Intelektual akan diatur sebagai berikut: a.
Imbalan Jasa Konsultansi Bagi kegiatan konsultansi paruh waktu (part time) maka proporsi pembagian jasa konsultasi adalah 30% untuk peneliti dan 70% untuk Puslitbang HutanTanaman.
9
Bagi kegiatan konsultansi dengan waktu penuh (full time) maka pembagian jasa konsultasi adalah 70% untuk peneliti dan 30% untuk Puslitbang HutanTanaman. b.
Imbalan dari Royalti Pembagian royalti untuk peneliti 50% dan Puslitbang Hutan Tanaman 50% (sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari pendapatan bersih setelah dipotong pajak dan biaya lainnya.
c.
Imbalan dari Hasil Kerjasama Penelitian Pembagian atas imbalan hasil penelitian dari kerjasama antara Pusat Litbang HutanTanaman dengan Pihak Ketiga berdasarkan pada MoU antara Pusat Litbang Hutan Tanaman dengan Pihak Ketiga,apabila pengaturan pembagian atas imbalan belum diatur dalam MoU maka diperlukan MoU baru yang mengatur pembagian atas imbalan sesuai dengan kontribusinya.
VII. PENUTUP Hal-hal yang tercakup dalam pedoman ini masih bersifat umum. Halhal detil lainnya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan khususnya yang berkaitan dengan proses pengajuan HKI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
INTELLECTUAL PROPERTY POLICY IN
THE CENTRE FOR PLANTATION FOREST RESEARCH AND DEVELOPMENT
FOREWORD Intellectual Property is an important issue in the research area around the world. Many concerns emerging from the implementation of such research output have been addressed to this issue. As research activity mostly could not be conducted merely by a single party /person without any interaction, ownership of the arising intellectual property, as well as the sharing of the rights, data, and information resulted from activity conducted under such arrangement appear to be an essential matter. Another problem/issue is the lack of comprehension of the people who work in the relevant area (researchers, research managers) on the Intellectual Property.Therefore, in regard to these reasons, management of Intellectual Property is important. This booklet of Guideline for Intellectual Property Management in the Centre for Plantation Forest Research and Development is a form of our awareness and attention on the importance of the management of Intellectual Property in the Centre. It is proposed to give clear guidance over the rights and obligations of all research operative components, so that the research outputs which are Intellectual Properties can be well managed in line with the laws and regulations. It is hoped that this Guideline will give guidance for either all components conducting innovations, technology and consultancy providers, or the users of the research outputs and working partners. It is also hoped that this Guideline will assist us to ensure the coordination of the intellectual property affairs according to the government's policy and the commercialization of science properties, towards the benefit of the Centre for Plantation Forest Research and Development and also the researchers. At the end and in the long-term, it is hoped that this Guideline will indirectly encourage innovations by researchers. Bogor, September 2010 Director,
Dr. BambangTri Hartono 13
LIST OF CONTENTS FOREWORD .................................................................................
13
LIST OF CONTENTS...................................................................
15
I.
INTRODUCTION ................................................................
17
II.
GOALSAND OBJECTIVES .................................................
17
III. LEGAL BACKGROUNDS....................................................
18
IV.
GENERAL DEFINITIONS ...................................................
18
V.
THE SCOPE OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT ................................................................... 5.1. Copyrights ...................................................................................... 5.2. Patent Rights ................................................................................... 5.3. Geographical Indications .............................................................. 5.4. The Protection ofVarieties/Species of Plants ............................
19 19 20 21 21
VI. PRINCIPLES OF MANAGEMENT...................................... 6.1. Contract of Cooperation ............................................................. 6.2. The Ownership of the Intellectual Property Rights ................. 6.3. Disclosure ....................................................................................... 6.4. Intellectual Property Rights ServiceTeam ................................. 6.5. The Procedure on Obtainingthe Intellectual Property Rights................................................................................................ 6.6. Share of Rewards ...........................................................................
22 22 22 23 24
VII. CLOSING..............................................................................
26
25 25
15
1.
INTRODUCTION
The Centre for Plantation Forest Research and Development as a research institution will produce research outputs and development which is considered being an Intellectual Property.As a research institution,the Centre will also interact with other government institutions, industries, and also Non-Government Organizations (NGOs).The interactions can take form of consultancy, research contract establishment, license commercialization, innovations and other research outputs. Those intellectual properties must be managed according to the regulations and laws in order to protect the rights attached. Policy on Intellectual Property is a requisite for the stakeholder to be aware of their rights and obligations. The intellectual property management will also allows the commercialization o f the research and development outputs as well as the innovations so that research operatives will be able to gain incentives according to the rules and policies. Based on that particular consideration, therefore it is necessary to compose an Intellectual Property Management Guideline in the Centre for Plantation Forest Research and Development in order to be guidance for either all components conducting innovations, technology and consultancy providers,or the users o f the research outputs and working partners. 11. GOALS AND OBJECTIVES The Guidelines for Intellectual Property Management in the Centre for Plantation Forest Research and Management were composed to provide clear guidance on the rights and obligations of all research operative components, so that the research outputs which are Intellectual Properties can be well managed in line with the laws and regulations. The purpose of the Intellectual Property Management is to ensure the coordination of the intellectual property administration according to the government's policy and the commercialization of science properties, for the benefit of the Centre for Plantation Forest Research and Development as well as the researchers.
17
III. LEGAL BACKGROUNDS The legal backgrounds of the Intellectual Property management are the following laws and regulations: I. Act No.20/2000 on the Protection of Plant varieties 2. Act No.14/200 I on Patent 3. Act No.15/2001onTrade Marks 4. Act No. 18/2002 on the national system of research, development, and the implementation of science and technology 5. Act No.19/2002 on Property Rights 6. Government Regulations No. 20/2005 on Intellectual Property Technology and Research and Development Output by Universities and Research and Development Institutions 7. Government Regulations No. 23/2005 on Public Service Financial Management 8. The Presidential Policy No. 177/M year 2000 on the Organizational Structure and Tasks of the Ministry of Forestry 9. The Ministry of Forestry's Regulations No. P 13/Menhut II/2005 on the Structure of the Ministry of Forestry, as has been revised several times and had the last revision by the Ministry of Forestry's Regulation no.P I 5/Menhut -II/2008 10. The Director General of FORDA's Regulation No P. 01/VIII/Set/2009 dated 2Ist of April 2009 on the Guidelines for Cooperation on Research and Development within Forestry Research and Development Agency (FORDA), Ministry of Forestry of Indonesia. IV. GENERAL DEFINITIONS Several definitions that underlie the descriptions on the intellectual property management can be mentioned as follows: I. Intellectual properties refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works,and symbols,names,images,and designs used in commerce. 2. Technology transfer is the process of sharing of skills, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing and facilities among governments and other institutions to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users 18
3.
4.
V.
(either in the domestic scope or as well as in the international scope) who can then further develop and utilize the technology into new products, processes, applications,materials or services. Research is an activity which is conducted systematically according to scientific principals and methods to obtain information, data, and other findings related to the understanding and the proving of facts on certain assumptions and hypothesis in science and technology and also to draw a scientific conclusion for the benefit of the development of science and technology. Development is a scientific and technological activity which aims to benefit the principals and theories of science which has been proven valid to improve the functions, benefits, and the implementations of available science and technology,or to produce new technologies. THE SCOPE OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
The scope of intellectual property management in the Centre for Plantation Forest Research and Development covers the rights attached to several forms of intellectual properties: I. Copyrights 2. Patent Rights 3. Geographical Indications 4. The Protection of Varieties/Species of Plants 5.1. Copyrights a. b.
c. d.
Copyrights is a legal term describing rights given to creators for their literary and artistic works (including computer software). Inventors are individuals or groups who together by their own inspirations created an invention based on their ability of mind, imagination, effectiveness, skill, and specialty which put together in a specific and personal form. Inventions are every outcome of creation processes which express their originality in the field of science,arts,or literature. The respective rights holders are the inventors as the copyright owners, or those who receive the rights from the inventors, or others
19
e.
who afterwards receive the rights from previous holders who also receive those rights. The copyright holders are able to prohibit or to present the power to: Reproduce the inventions in various forms,including publications in the form of printing Recordings over the inventions, i.e. in the form of compact discs, cassettes,and video tapes Spreading the inventions Translating the inventions in other languages or to transform the inventions,i.e.in the forms o f books into films.
5.2. Patent Rights a.
b.
c. d.
e.
f
20
Patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period,generally 20 years. Inventions are ideas of the inventors which produced in an activity of problem solving specifically in the field of technology which can be in the form of products or process, or a revision and development of a product or process. Inventors are individuals or groups that together transform their ideas into an activity which created the invention. With the presence of patent protection, an invention can not be made, used, distributed or sold commercially without the permission from the respective patent owners. Patent is not only rights for their owners to use the inventions related, but also to determine those who are allowed to use the inventions as long as the inventions are still protected. If the patent expires, and so is the protection, and the particular invention will soon be a public domain. The owner of the patent will no longer hold exclusive rights and other parties can exploit the invention commercially without any charges.
5.3. Geographical Indications In Indonesia, the protection on Geographical Indications is not given in the form of specific law/act, but is included in the Act No. 5/2001 on Trademarks in Section VII about Geographical Indications and Origin Indications. a. Geographical Indications are protected as markings to show the origin of certain goods, which due to the geographical environment includes the natural factors,human factors,or a combination of both, gives certain specification and quality of the produced goods. b. Geographical Indications will be given protection after registered based on the application proposed by: 1. Organizations which represents the local community in the area o f the production,which consists of: - Parties which gathers the natural goods - Farm goods producers; - Craftsmen - Merchants 2. Authorized institutions 3. Customers of the goods. c. Registered geographical indications will be given legal protection as long as the specifications and/or the quality which is the basis for the protection given,remains the same. d. If before or at the moment of application, an indications has been used on good will by other party which is not authorized to apply as explained in point b,the good willed party can use that indicator for 2 (two) years since the indications has been registered. 5.4. The Protection of Varieties/Species of Plants a.
b.
The protection of varieties and/or species of plants is the right given to plant developers if the variety and/or the species produced are a new,different,and a stable one. By given the particular right, before conducting various activities related to the development of varieties and/or species of protected
21
c.
plants, permission from the competent plant developers is required on that particular variety and/or species. Exceptions are given if the use of protected varieties and/or species of plants is to fulfill the daily needs.Protected varieties and/or species can also be obtained without the developer's permission for the purpose of research and development.
VI. PRINCIPLES OF MANAGEMENT 6.1. Contract of Cooperation a.
b.
c.
d.
The assessment on the possibility of cooperation can be conducted by functional officials and/or structural officials according to the laws and regulations. The cooperation negotiation can be conducted by structural officials together with functional officials of the Centre for Plantation Forest Research and Development. The contract of cooperation will be facilitated by the Division of Research Program Planning of the Centre, in accordance with the Director of the Centre's policy on the cooperation between forestry research institutions No. P. 01/VIII/Set/2009 dated 21st of April, 2009. Points that required to be regulated under the contract of cooperation covers: The management of intellectual property,including each party's portions in the ownership of the intellectual property rights The status of the usage of plant materials owned by third parties Plant materials from the material transfer agreement
6.2. The Ownership of the Intellectual Property Rights a.
22
All of the Intellectual Property Rights resulted from research activities conducted by the researchers of the Centre for Plantation Forest Research and Development will be owned by the Centre for Plantation Forest Research and Development.
b.
c.
d.
e.
In the case that the Intellectual Property Rights resulted by the researchers of the Centre for Plantation Forest Research and Development during their study with the scholarship from the Ministry of Forestry, the ownership will be based on the Memorandum of Understanding (MoU) between the Forestry Research and Development Agency of the Ministry of Forestry and the attended University. In the case that the Intellectual Property Rights resulted by the researchers of the Centre for Plantation Forest Research and Development during their study with the scholarship from third parties, the ownership will be based on the MoU between the Research and Development Division of the Department of Forestry and the attended University and also the third party. In the case that the Intellectual Property Rights resulted from the findings of research conducted between the Centre for Plantation Forest Research and Development and third parties, the ownership will be based on the MoU between the Centre for Plantation Forest Research and Development and the concerning third party. Particularly for point b, c, and d, if the management of intellectual property rights ownership has not been regulated in the MoU,then a new MoU will be required which will regulate the rights and obligations according to their contributions.
6.3. Disclosure a.
b.
c.
Disclosure is the early formal step to obtain the appropriate protection for an intellectual property. Inventors are advised to submit the disclosure of the invention as early as possible. Researchers are prohibited to disclose, protect or commercialize the findings of the Centre for Plantation Forest Research and Development considered being intellectual property before officially report them to the Centre for Plantation Forest Research and Development and until given an approval on matters related to the finding including the authenticity of the finding. The report on the finding must be able to explain the details which covers:
23
d.
e.
The title of the finding The duration of the research until the invention of the finding The identity of the researchers and technicians involved in the research The description of the invention The date of publication conducted or planned Information on other intellectual properties or other findings used until the discovery of the finding Other parties outside the inventors who claimed the finding Facilities and resources used by the researchers to conduct the research which discovers the finding The use or commercial potentials of the particular intellectual property. The disclosure report by the researcher will be submitted to the Director of the Centre for Plantation Forest Research and Development. Afterwards, the Director of the Centre for Plantation Forest Research and Development will form an Intellectual Property Rights Service Team which consists of the Division of Research Service and Evaluations of the Centre and other related experts During the assessment, related information can be exposed outside the Centre for Plantation Forest Research and Development but must be supported by a Secrecy Disclosure Agreement, so that the disclosure conducted will not be categorized as a public disclosure.
6.4. Intellectual Property Rights ServiceTeam a. b.
24
The team is formed based on the decision by the Director of the Centre for Plantation Forest Research and Development The main objective of the team is to facilitate the researchers or the team of researchers in the process on obtaining the Intellectual Property Rights from the Directorate-General of Intellectual Property Rights of the Ministry of the Law and Human Rights or to register for the plant varieties protection from the Centre of Plant Variety Protection of the Ministry ofAgriculture
c.
Conducting negotiations and agreements related to the use of the intellectual property rights obtained.
6.5. The Procedure on Obtainingthe Intellectual Property Rights a.
b. c.
As soon as the Intellectual Property Rights ServiceTeam decided that the finding has met all of the requirements to obtain an Intellectual Property Right, the Division of Research Program Planning must propose a budget for the process to obtain the intellectual property right,because afterwards it will be owned by the Centre for Plantation Forest Research and Development. Every related researcher must submit all documents to the intellectual property rights service team for further process. If the team considers that the finding has not met all of the requirements, the further process to the Directorate-General of Intellectual Property Rights or the Centre for PlantVariety Protection will not be preceded.
6.6. Share of Rewards The share of rewards from the intellectual property management will be regulated as below: a.
Consultancy Reward For part-time consultancy, the proportion of the reward will be 30% for the researcher and 70% for the Centre for Plantation Forest Research and Development. For full-time consultancy, the proportion of the reward will be 70% for the researcher and 30% for the Centre for Plantation Forest Research and Development.
b.
Royalty The proportion of royalty for the researcher is 50% and another 50% for the Centre for Plantation Forest Research and Development from the nett-income after tax and other expenses.
25
c.
.................. ..................................................................................................... .............................................................................................................. ......................................................................................................................
VII. CLOSING Points included in this guideline are still in general. Other details will be regulated further in the form of operational instructions, especially related to the application of intellectual property rights based on the laws and regulations.
26
CATATAN/NOTE ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................
