PANDUAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERISTAS KRISTEN PETRA

PANDUAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERISTAS KRISTEN PETRA

SENTRA HKI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 2011

DAFTAR ISI DAFTAR ISI...................................................................................................................................

ii

DEFINISI ........................................................................................................................................

1

BAB 1 PENDAHULUAN .........................................................................................................

2

BAB 2 SENTRA HKI-UNIVERSITAS KRISTEN PETRA ................................................

3

BAB 3 PENGELOLAAN HKI DI UK PETRA ......................................................................

5

A. RUANG LINGKUP...............................................................................................

5

B. PEROLEHAN HKI UNIVERSITAS ..................................................................

5

C. KEPEMILIKAN HKI UK PETRA ......................................................................

5

D. PERLINDUNGAN HKI .......................................................................................

6

E. PEMANFAATAN HKI UK PETRA ..................................................................

6

F. PEMBAGIAN PENDAPATAN DARI KOMERSIALISASI HKI .................

6

G. UK PETRA SEBAGAI PEMEGANG LISENSI ...............................................

9

H. TIM PENILAI HKI................................................................................................

9

BAB 4 PENUTUP.......................................................................................................................

6

LAMPIRAN Apa Pentingnya Menghubungi Sentra HKI – UK Petra ? ..........................................

11

Tata Cara Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual .......................................................

11

HAK CIPTA ...................................................................................................................

12

MEREK ...........................................................................................................................

16

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU .......................................................

20

DESAIN INDUSTRI .....................................................................................................

22

PATEN ............................................................................................................................

23

PEMBIAYAAN .............................................................................................................

25

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN ......................................................

26

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK ............................................................

27

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI ............

28

FORMULIR PERMOHONAN PATEN.....................................................................

30

SAMPUL PROPOSAL PROGRAM INSENTIF PENDAFTARAN PATEN UK PETRA ............................................................................................................................

33

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................

34

FORMULIR PENILAIAN PROGRAM INSENTIF PENDAFTARAN PATEN UK PETRA ..................................................................................................................... ii

38

DEFINISI: 1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk dibidang perdagangan barang dan jasa,yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain Industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. 2. HKI UK Petra adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki YPTK (Yayasan Perguruan Tinggi Kristen) Petra yang mana kewenangannya dilimpahkan kepada UK Petra, yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik pegawai, mahasiswa atau mitra kerjasama, yang dilakukan melalui surat pengalihan hak atau surat perjanjian pengalihan hak. 3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia. 4. UK Petra adalah Universitas Kristen Petra (UK Petra). 5. Rektor adalah Rektor UK Petra. 6. Dekan adalah Dekan di lingkungan UK Petra. 7. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UK Petra. 8. Pegawai adalah pegawai UK Petra sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku, yang terdiri dari staf edukatif/dosen dan staf non akademik. 9. Mahasiswa adalah mahasiswa UK Petra. 10. Pemegang lisensi adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapatkan izin dari UK Petra unluk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan HKI berdasarkan suatu perjanjian kerjasama atau pengalihan lisensi HKI. 11. Pemegang HKI adalah pemegang hak paten, pemegang hak cipta, pemegang hak atas merek dagang atau merek jasa, pemegang hak desain industri, pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemegang hak rahasia dagang, dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman. 12. Pemanfaatan HKI adalah segala bentuk kegiatan penggunaan HKI untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal, pemasaran, atau distribusi dan barang atau jasa yang dihasilkan dan diharapkan mendatangkan manfaat kepada Universitas baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya. 13. Pengungkapan Invensi atau Disclosure of Invention adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pegawai dan mahasiswa berupa penjelasan atau pengungkapan keseluruhan hasil penelilian berpotensi HKI kepada UK Petra, dalam rangka mendukung kegiatan perolehan HKI. 1

BAB 1 PENDAHULUAN Bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian,pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Kristen Petra (UK Petra), maka perlu dimulai upaya dan usaha yang medukungnya. Disamping itu pula terdapat cukup banyak potensi HKI yang bisa didapat dari hasil penelitian dan/atau pengembangan yangdilakukan oleh pegawai dan mahasiswa di lingkungan UK Petra; Berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah ditetapkan kebijakan pengelolaan HKI di UK Petra yang telah disahkan sebagai Surat Keputusan (SK) Rektor no. 419/Kept/UKP/2011 tentang Peraturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Kristen Petra. Sebagai administrator pengelola HKI di UK Petra, telah dibentuk Sentra HKI di UK Petra sesuai dengan SK Rektor no. 420/Kept/UKP/2011. Sentra HKI dinaungi oleh Lembagai Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) – UK Petra.

Berikut adalah detil panduan tentang pengelolaan HKI di UK Petra, diawali dengan penjelasan tentang tugas dan fungsi Sentra HKI-UK Petra. Selanjutnya detil panduan tentang pengelolaan HKI dan komersialisasinya. Pada lampiran tersedia bagan tatacara pendaftaran HKI pada Sentra HKI UK Petra serta penjelasan masing-masing jenis HKI sesuai dengan Undang-Undang HKI yang ada.

2

BAB 2 SENTRA HKI-UNIVERSITAS KRISTEN PETRA Sebagai pengelola HKI di UK Petra, Rektor telah membentuk Sentra HKI berdasarkan SK Rektor no. 420/Kept/UKP/201.Sentra HKI ini adadalam naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UK Petra. Sentra HKI memiliki visi dan misi sebagai berikut: VISI Menjadi kantor pelayanan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang profesional.

MISI Memacu pertumbuhan dan pengembangan IPTEKS yang berorientasi HKI.

TUGAS SENTRA HKI 1. mengidentifikasi potensi HKI yang ada pada pusat riset di tingkat Fakultas, maupun di tingkat UK Petra, yang meliputi potensi pemenuhan persyaratan perlindungan HKI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. melakukan penilaian atau evaluasi berasama Tim Penilai HKI mengenai kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi HKI UK Petra; 3. melakukan proses pengalihan HKI dari pegawai atau mahasiswa kepada UK Petra bersama unit kerja lain di lingkungan UK Petra yang terkait; 4. melakukan proses pendaftaran HKI; 5. bersama unit kerja lain dalam lingkungan UK Petra melakukan kegiatan pemanfaatan HKI UK Petra, meliputi penjajakan dan pencarian mitra kerja sama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual UK Petra yang dianggap perlu; 6. melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam mengelola portofolio HKI UK Petra; 7. memfasilitasi kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan HKI UK Petra yang berupa royalti dan pendapatan lainnya, sesuai prosedur di Biro Administrasi Keuangan UK Petra; 8. memfasilitasi kegiatan penegakan hukum HKI bekerja sama dengan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UK Petra; 3

9. mengupayakan pengungkapan invensi atas penelitian berpotensi paten yang dilakukan oleh peneliti UK Petra; 10. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian pegawai dan mahasiswa terhadap sistem HKI bekerjasama dengan Fakultas atauPusat Studi; 11. melakukan fungsi-fungsi lain sebagai Sentra HKI, misalnya pelayanan konsultasi, sosialisasi, atau pendaftaran HKI kepada masyarakat umum;

Kantor HKI UK Petra memberikan pelayanan kepada sivitas akademika UK Petra dan masyarakat luas berupa pengelolaan kekayaan intelektual melalui jalur hukum mulai dari pendaftaran sampai dengan komersialisasi. Pelayanan tersebut antara lain: 1. Penilaian kekayaan intelektual, penentuan strategi perlindungan HKI sampai dengan penyusunan dokumen dan pengajuan (pendaftaran) permohonan HKI. 2. Penelusuran paten 3. Pembuatan dokumen paten 4. Konsultasi hukum dan/atau teknikal dalam transfer teknologi termasuk pembuatan legal document HKI seperti MoU dan Agreement baik nasional maupun internasional. 5. Penyusunan strategi dan rencana bisnis kekayaan intelektual 6. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan HKI

Alamat kontak Sentra HKI Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Senta HKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto No. 121 – 131, Surabaya 60236 Phone: +62-31-298 3138, Fax : +62-31-298 3111 E-mail : [email protected] webpage: http://sentrahki.petra.ac.id Ketua : Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng., Ph.D.

4

BAB 3 PENGELOLAAN HKI DI UK PETRA

A. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan kreativitas, di lingkungan UK Petra, yang dilakukan oleh pegawai, mahasiswa dan/atau berkolaborasi dengan pihak lain yang terkait.Yang dimaksud dengan pihak lain di sini adalah dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum. Pengelolaan HKI UK Petra meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan HKI.

B. PEROLEHAN HKI UNIVERSITAS (1) UK Petra dapat memperoleh HKI dari penghasil HKI yang terdiri dari: a. Pegawai; b. Mahasiswa; c. Orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, alau badan hukum selain pegawai atau mahasiswa. Hak kepemilikian HKI ada pada Universitas, namun hak moral melekat kepada penghasil HKI (inventor/penemu/penulis) (2) Setiap hasil penelitian yang berpotensi HKI (dalam rangka penugasan resmi) dan layak didaftarkan HKI-nya, manakala penelitian tersebut dibiayai baik seluruh maupun sebagian oleh Universitas dan/atau menggunakan fasilitas UK Petra, wajib dialihkan HKI-nya kepada UK Petra. (3) Karya mahasiswa yang dihasilkan dalam proses belajar di UK Petra wajib dialihkan HKInya kepada UK Petra. Seluruh pegawai wajib mendukung upaya perolehan HKI UK Petra dengan memberikan laporanpenelitian, pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada UK Petra.

C. KEPEMILIKAN HKI UK PETRA (1) Kepemilikan HKI UK Petra yang diperoleh dari pegawai dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam bagian b poin(1)&(2) di atas, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas HKI dari pegawai/mahasiswa 5

yang bersangkutan.Pengalihan

kepemilikan HKI UK Petra dilakukan melalui suatu surat perjanjian pengalihan HKI atau surat perjanjian kepemilikan bersama HKI. (2) Kepemilikan HKI UK Petra sebagaimana dimaksud dalam bagian c, diatas dilakukan melalui suatu surat pengalihan HKI atau surat pernjanjian kepemilikan bersama HKI. (3) UK Petra memberikan pengakuan, penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dan hasil pemanfaatan HKI UK Petra kepada pegawai dan mahasiswa atau ahliwarisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

D. PERLINDUNGAN HKI Untuk melindungi kepemilikan HKI UK Petra, UK Petra melakukan upaya pendaftaran HKI (biaya pendaftaran dan pemeliharaan HKI ditanggung UK Petra), pemanfaatan HKI, maupun upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan HKI UK Petra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PEMANFAATAN HKI UK PETRA (1) Pemanfaatan HKI UK Petra dilakukan melalui perjanjian lisensi HKI antara UK Petra dengan pemegang lisensi, atau perjanjian kerjasama yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban UK Petra sebagai pemilik HKI UK Petra dengan mitra kerjasama. (2) Perjanjianlisensi HKI UK Petra atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud di atas, ditandatangani oleh Rektor atau pejabat di lingkungan UK Petra yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.

F. PEMBAGIAN PENDAPATAN DARI KOMERSIALISASI HKI (1) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan HKI antara UK Petra dengan pemegang lisensi atau mitra kerjasama dituangkan dalam sebuah perjanjian lisensi, atau perjanjian kerjasama, dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreativitas, yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas UK Petra, dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan UK Petra. (2) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan HKI antara UK Petra dengan penghasil/ inventor HKI, dilakukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruhkontribusi pegawai/mahasiswa, dan dalam hal-hal sebagai berikut: a. Ide atau gagasan; b. Keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset; 6

c. Tacit knowledge; d. Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi di atas. (3) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas yang diterima UK Petra berupa royalti dan pendapatan lainnya, dilakukan dengan menggunakan asas-asas: a. Rasa keadilandan proporsionalitas dalam pembagian hasil pemanfaatan invensi antara UK Petra dengan pegawai atau mahasiswa yang bersangkutan, b. Kejujuran dan Transparansi antara UK Petra dengan pegawai atau mahasiswa yang bersangkutan dalam mengungkapkan data dan sumber daya pendukung invensi serta penggunaan hasil pemanfaatan invensi, c. Rasa saling percaya antara UK Petra dengan pegawai dan mahasiswa,dan d. Kesetiaan pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa dan peradaban manusia. (4) Pembagian royalti dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. UK Petra mendapat bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan keseluruhan royalti yang diperoleh UK Petra dari pemegang lisensi HKI UK Petra, yang dialokasikan ke dalam anggaran keuangan UK Petra, dengan porsi sebagai berikut: i. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Fakultas/Unit Kerja penghasil HKI, dan ii. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan lainnya di luar Fakultas/Unit Kerja tempat invensi atau HKI dihasilkan; b. Penghasil HKI secara perseorangan atau secara kelompok mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh UK Petra dari mitra pemegang lisensi HKI UK Petra. c. Ketentuan huruf a dapat ditinjau ulang oleh Rektor setiap tahun sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan HKI UK Petra. d. Ketentuan huruf b dapat disepakati ulang antara UK Petra dengan pegawai atau mahasiswa penghasil HKI sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan HKI UK Petra, tanpa mengubah porsi pembagian alokasi pemanfaatan dalam huruf a butir (i) dan (ii). Dalam hal ini UK Petra dan Fakultas/Unit Kerja tetap mendapat porsi yang sama besar dari nilai royalti setelah dikurangi jumlah porsi yang telah disepakati ulang untuk pegawai atau mahasiswa penghasil invensi. e. Bila penghasil HKI adalah orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum selain pegawai atau mahasiswa sebagaimana diatur pada bagian b poin (1) huruf c, maka cara pembagian sebagaimana diatur dalam huruf a di

7

atas tidak berlaku, karena UK Petra mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari royalti tanpa harus berbagi dengan Fakultas/Unit Kerja terkait. (5) Penghasil HKI dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam poin (4) huruf a dan bdi atas kepada pimpinan UK Petra, dengan memberikan bukti-bukti yang cukup tentang komponen-komponen biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh penghasil HKI yang bersangkutan dan UK Petra, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasilkan HKI, termasuk penggunaan aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud milik UK Petra. (6) Aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada poin (5) di atas meliputi (namun tidak terbatas pada): a. Penggunaan fasilitas dan laboratorium UK Petra, termasuknamun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan, listrik dan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan; b. Alat dan bahan laboratorium. (7) Aktiva tetap tak berwujud sebagaimana dimaksud padapoin (5) di atas meliputi namun tidak terbatas pada: a. hak sewa, b. biaya pengelolaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia pendukung penelitian dan pengembangan hak kekayaan intelektual, c. perizinan, d. biaya pengurusan pendaftaran dan perlindungan HKI, e. waralaba, dan f. itikad baik. (8) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi namun tidak terbatas pada: a. Pembayaran perdana yang diterima UK Petra sebagai tanda dicapainya kata sepakat antara UK Petra dengan perusahaan pemegang lisensi atau mitra kerjasama; b. Deviden hasil penyertaan modal UK Petra pada pemegang lisensi atau mitra kerjasama yang waktu pembagiannya dilakukan dengan kesepakatan antara UK Petra dengan pegawai atau mahasiswa penghasil HKI. (9) Pembagian pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin (8) mengikuti cara pembagian royalti sebagaimana diatur pada poin (4).

8

G. UK PETRA SEBAGAI PEMEGANG LISENSI (1) UK Petra dapat melakukan kegiatan pelaksanaan atau perbanyakan darikarya/teknologi yang dilindungi HKI milik pihak lain melalui perjanjian lisensi atau perjanjiankerjasama dengan pemilik karya/teknologi. (2) Kegiatan tersebut dalam poin (1) di atas ditujukan untuk kepentingan pengembangan i1mu pengetahuan, seni dan teknologi, benchmarking, atau kerjasama penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan fasilitas riset UK Petra. (3) Perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi dimana UK Petra

merupakan pihak

pemegang lisensi sebagaimana tersebut dalam poin (1) di atas, ditandatangani oleh Rektor atau pihak yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.

H. TIM PENILAI HKI (1) Pimpinan UK Petra, atas permohonan dariKepala LPPM, membentuk Tim Penilai HKI yang terdiri dari beberapa pegawai di lingkungan UK Petra yang menguasai bidang i1mu yang terkait dengan potensi HKI yang akan dinilai. (2) Tim Penilai HKI bersifat ad-hoc. (3) Tim Penilai HKI bertugas untuk membantu Pimpinan UK Petra dalam kegiatan pengelolaan HKI yang berkaitan dengan tugas Sentra HKI. (4) Dalam membentuk Tim Penilai HKI, pimpinan UK Petra mendapat rekomendasi dari Dekan/Pimpinan Unit Kerja. (5) Apabila diperlukan, pimpinan UK Petra dapat menunjuk pakar atau ahli dalam bidang ilmu terkait dari luar UK Petra untuk menjadi anggota Tim Penilai HKI.

9

BAB 4 PENUTUP

Pengelolaan HKI di UK Petra akan berhasil apabila terdapat sinergi antara penghasil HKI yaitu para dosen, mahasiswa, peneliti dan karyawan UK Petra untuk mulai memikirkan dan menghasilkan produk inovatif yang memiliki potensi komersial sehingga perlu dilindungi HKI-nya. Panduan ini semoga memberikan atmosif yang kondusif untuk meningkatnya produk-produk HKI yang berasal dari UK Petra sebagai salah satu sumbangsih untuk negeri. Tidak menutup kemungkinan ke depan, buku panduan ini akan berkembang terus untuk mengakomodasi dinamika yang ada. Segala perubahan panduan ini tetap menggunakan prinsip win-win dan demi makin kondusif iklim HKI di UK Petra.

10

LAMPIRAN Apa Pentingnya Menghubungi Sentra HKI – UK Petra ?

Tidak ada aturan waktu yang tepat untuk merahasiakan suatu karya intelektual. Namun demikian, jika suatu karya intelektual telah berkembang dan jawaban dari salah satu pertanyaan berikut adalah ya, maka penting untuk mengajukan karya intelektual tersebut ke sentra HKI – UK.Petra  Apakah suatu karya intelektual telah atau akan dipublikasikan?  Apakah ada mahasiswa yang mengajukan tesis/skripsi/tugas kuliah mengenai hal yang menjadi pokok suatu karya intelektual?  Apakah suatu karya intelektual akan disampaikan pada seminar, simposisium, temu bisnis ataupun publikasi terbatas?  Apakah pemilik karya intelektual merasa perlu melindungi karya intelektualnya?  Apakah ada nilai komersial dari suatu karya intelektual tersebut?  Apakah pemilik karya intelektual ingin memulai memasarkan karya intelektualnya?

Tata Cara Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Pengajuan Permohonan Perlindungan

Penandatangan Surat Perjanjian Kerja

Penilaian Kelayakan Perlindungan

Tidak layak

layak Pembuatan/Persiapan dokumen pendaftaran

Dikembalikan kepada pemohon

Pendaftaran ke Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI

11

Berikut adalah kompilasi penjelasan jenis-jenis HKI yang ada: HAK CIPTA 1.

Pengertian dan istilah UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur sebuah karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, apabila suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta . Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbu dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain: Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sbagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

12

Perbanyakan adalah penambahan umlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, terasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang ha terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanya ciptaannya atau produk hak teraitnya dengan persyarakatan tertentu. 2.

Lingkup Hak Cipta a. Ciptaan yang dilindungi Didalam Pasal 12 ayat (1) UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu :  Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;  Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaaan lain yang sejenis dengan itu;  Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;  Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;  Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;  Arsitektur;  Peta;  Seni batik;  Fotografi;  Sinematografi;  Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. b. Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:  Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;  Peraturan perundang-undangan;  Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;  Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau  Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 13

3.

Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin pemegang hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun demikian, pasal 30 UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas ciptaan: a. Program komputer b. Sinematografi c. Fotografi; d. Database; dan e. Karya hasil pengalihwujudan, f. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan

4.

Pelanggaran dan Sanksi Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan; c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial; e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya 14

f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Berdasarkan pasal 72 UU no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagi mereka yang sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainya adalah:  Menyiarkan, memamerkan, pengedaran atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (ima) tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 5.

Prosedur Perlindungan Hak Cipta Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaraan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarakan ke kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Departemen Hukum dan HAM. Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut: 1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut: Buku dan karya tuis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik; Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya Program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut 15

CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya; Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya; Lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya; Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; Pantomime: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya; Karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya; Karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya; Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; Arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur; Peta: 1 (satu) buah; Fotografi: 10 (sepuluh) lembar; Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya; Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta Tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah. c. Salinan remi akta pendirian badan hukum atau fotocopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum; d. Fotocopi kartu tanda penduduk; dan e. Membayar biaya pendaftaran.

MEREK 1.

Pengertian dan Istilah Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada pasal 1 UU no. 15 Tahun 2001. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlidungan yang lebih “strategis” dalam bisnis. Bebrapa istilah dalam merek yang sering digunakan, antara lain:

16

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang: adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Indikasi geografis adalah suatau tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di dalam UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pasal yang menyebutkan tentang Indikasi Geografis dan di dalam TRIPs terdapat pasal yang menyebutkan bahwa negara anggota harus menyediakan perlindungan khusus untuk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis pada dasarkanya memiliki kesamaan dengan merek. Perbedaannya, pada Indikasi Geografis, tanda menunjukkan daerah asal suatu barang, yang didasarkan pada faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut (Pasal 56 UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek). Jadi sebenarnya Indikasi Geografis ini akan banyak dapat diterapkan pada produk-produk yang dihasilkan karena keanekaragaman plasma nutfah yang dimiliki Indonesia, dan ini satu-satunya rezim HKI yang memberikan perlindungan terhadap keunggulan komparatif negara berkembang. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau bebrapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

2.

Lingkup Merek a. Tanda yang diberi perlindungan merek Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, atau, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 17

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungannya. b. Merek yang tidak dapat didaftarkan  Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Tidak memiliki daya pembeda; Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.  Telah menjadi milik umum; atau Contohnya adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya; oleh karenanya tanda ini tidak dapat digunakan sebagai merek;  Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya Contoh: merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. c. Merek yang ditolak  Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.  Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Pengertian merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilik merek disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila perlu, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal tidaknya merek yang dipermasalahkan.  Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.

18

3.

Bentuk dan Lama Perlindungan Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.

4.

Pelanggaran dan Sanksi Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek antara lain diatur sebagai berikut:  Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)  Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merk yang terdaftar atau indikasi geografis, dipidana penjara paling lama 1 (stu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  Tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan.

5.

Prosedur Pendaftaran Merek 1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangi oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya; Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; 24 (dua puluh emapt) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas; 19

Fotocoy kartu tanda penduduk pemohon; Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan Bukti pembayaran biaya permohonan. Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar Permohonan perpanjangan jangka waktu merek yang sudah terdaftar diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia, membuat surat pernyataan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Membayar biaya permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 1. Pengertian dan Istilah Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi dua bagian: a. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. b. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. 2. Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapat perlindungan adalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinil, yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. 3. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor 20

dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran atau sejak pertama kali desain tersebut diekploitasi secara komersial di mana pun. 4. Pelanggaran dan Sanksi Pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagi mereka yang melanggar Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah). 5. Prosedur Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Permohonaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan ke Ditjen HKI dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mengisi formulir permohonan yang memuat : Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon Nama dan alamat lengkap kuasa apaila permohonan diajukan melalui kuasa Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri: Salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya; Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; Surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial, apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. c. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu permohonan, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain; d. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataaan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan; e. Membayar biaya permohonan. 21

DESAIN INDUSTRI 1. Pengertian dan Istilah Di dalam pasal 1 angka 1 UU no 31 tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 2. Lingkup Desain Industri a. Desain Industri yang Dilindungi Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. b. Desain Industri yang Tidak Dilindungi Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan:  Peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Ketertiban umum;  Agama; atau  Kesusilaan 3. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industrinya. Sebagai pengecualian, untuk kepentingan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industrinya, pelaksanaan hal-hal di atas tidak dianggap pelanggaran. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. 4. Pelanggaran dan Sanksi Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan. 22

5. Prosedur Pendaftaran Desain Industri Untuk dapat dilindungi, desain industri harus didaftarkan ke Ditjen HKI dengan cara: a. Mengisi formulir permohonan yang memuat: Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon; Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri: Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaliknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai); Surat kuasa kusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon. c. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain; d. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain indutri yang bersangkutan; e. Membayar biaya permohonan;

PATEN 1. Pengertian dan Istilah Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 23

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersamasama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten. 2. Lingkup Paten Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten. 3. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Perlindungan terhadap paten biasa diberikan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan untuk paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. 4. Pelanggaran dan Sanksi Berdasarkan UU no 14 Tahun 2001 tentang Paten diatur tentang pelanggaran dan sanksi khususnya pasal 130 dan pasal 131. Pasal 130 mengatur tentang pelanggaran dan sanksi paten biasa, yaitu barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada pasal 131 diatur tentang pelanggaran dan sanksi untuk paten sederhana, yaitu barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 5. Prosedur Pendaftaran Paten Untuk dapat dilindungi, desain industri harus didaftarkan ke Ditjen HKI dengan cara: a. Mengajukan surat permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat : Tanggal, bulan, dan tahun permohonan; Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten; 24

Nama lengkap dan kewarganegaan inventor; Nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa); Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten; Judul invensi Klaim yang terkandung dalam invensi; Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi; Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan Abstrak invensi. b. Membayar biaya permohonan.

PEMBIAYAAN Terdapat dua alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan HKI, yaitu biaya dari UK Petra atau biaya sendiri. Permohonan HKI, yang diajukan dengan biaya dari UK Petra harus mengikuti peraturan yang berlaku di UK Petra. Ditingkat nasional, kepemilikan dan pengelolaan HKI diatur dalam PP No, 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 4. Kepemilikan HKI yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian litbang yang dibiayai sepenuhnya ataupun sebagian wajib dialihkan HKInya kepada UK. Petra

25

LAMPIRAN

26

27

28

29

30

31

32

Sampul Muka Sampul muka proposal warna biru, seperti contoh berikut:

PROPOSAL PROGRAM INSENTIF PENDAFTARAN PATEN UK PETRA

JUDUL INVENSI

Oleh: 1. NAMA PENGUSUL (KETUA) 2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA) 3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)

JURUSAN, FAKULTAS NAMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 33

Halaman Pengesahan HALAMAN PENGESAHAN 1. Judul Invensi

: ..................................................................................................................

2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap

: ..................................................................................................................

b. Jenis Kelamin

: L/P

c. NIP

: ..................................................................................................................

d. Disiplin Ilmu

: ..................................................................................................................

e. Pangkat/Golongan

: ..................................................................................................................

f. Jabatan

: ..................................................................................................................

g. Fakultas/Jurusan

: ..................................................................................................................

h. Alamat Kantor

: ..................................................................................................................

Telepon/Faks/email : .................................................................................................................. HP

: ..................................................................................................................

3. Anggota Peneliti a. Anggota I (rincian seperti butir 2) b. Anggota II (rincian seperti butir 2) 4. Jenis Paten

: Paten / Paten sederhana *)

Surabaya,......................................20...

Mengetahui, Dekan Fakultas.....................

Ketua Peneliti,

Cap dan tanda tangan

Nama jelas, NIP

Nama jelas, NIP

Keterangan: *) Pilih salah satu

34

Isi Proposal 1. Uraian Penelusuran Paten Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi yang diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi yang diajukan. Uraian penelusuran dokumen paten mengungkapkan perbedaan antara invensi yang diajukan dengan invensi-invensi sebelumnya dari aspek masalah yang berhasil dipecahkan/diselesaikan dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pada uraian penelusuran dokumen paten juga dijelaskan keunggulan-keunggulan invensi yang diajukan dibandingkan dengan invensi-invensi sebelumnya. 2. Uraian Potensi komersialisasi Berisi uraian tentang aspek bisnis, penerapan di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek pasar dari hasil penelitian yang diajukan. Apabila memungkinkan dapat membuat rencana bisnis (business plan) dari hasil penelitian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran seberapa jauh hasil penelitian tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan bisnis dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi UK Petra khususnya dan ekonomi daerah/nasional pada umumnya. 3. Rancangan Dokumen Usulan Paten Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefiniskan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya dimana untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, penjelasan dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Sehingga itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut. Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (skilled in the art) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invesni tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik sebagaimana suatu invensi dilaksanakan 35

atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke Ditjen HKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten. Berkenaan dengan penilaian langkah inventif untuk suatu invensi tentang suatu senyawa baru yang digunakan baik dalam bidang pertanian, farmasi maupun proses kimia organik dan lain-lain, biasanya apabila senyawa tersebut mempunyai indikasi berguna dalam suatu bidang tertentu, invensi ini tetap dapat dianggap memiliki langkah inventif walaupun bukan merupakan perbaikan/pengembangan dari invensi sebelumnya.

Struktur penyajian dokumen paten meliputi: 1. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus dapat mewakili esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang. 2. Bidang Teknik invensi, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ditulis secara ringka inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya; 3. Latar Belakang invensi, yaitu penjelas tentang invensi sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi; 4. Ringkasan invensi, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk mengidentifikasikan ciri-ciri penting dari invensi; 5. Uraian singkat gambar (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/ skema/diagram alir yang disertakan; 6. Uraian lengkap invensi, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi; 7. Klaim, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti dari invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invesni. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahsa indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); 36

dan Abstrak invesi; Gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir). 8. Abstrak, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan kalim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimaksukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagianbagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Disamping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya. 9. Gambar, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema; Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalaimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

37

Penilaian Proposal FORMULIR PENILAIAN PROGRAM INSENTIF PENDAFTARAN PATEN UK PETRA

I. Identitas Proposal  Judul Invensi

: .....................................................................................................................

 Ketua Tim Peneliti : .....................................................................................................................  Bidang Ilmu

: .....................................................................................................................

 Jumlah Anggota

: ................. orang

II. Kriteria dan Indikator No

KRITERIA

1 Aspek Invensi

INDIKATOR PENILAIAN

a. b. c. 2 Aspek a. Komersial b. c. 3 Aspek Dampak a.

4 Aspek Format

Unsur kebaruan Langkah inventif dan substansi invensi Potensi diterapkan pada industri Potensi komersial Potensi cakupan wilayah pasar Urgensi kebutuhan terhadap invensi Potensi menggerakkan ekonomi daerah/ nasional b. Potensi penciptaan nilai tambah a. Sistematika dan kesesuaian format usulan b. Kejelasan dan kecukupan informasi invensi Jumlah

BOBOT SKOR NILAI (%) 40

35

15

10

100

Keterangan: Skor: 1,2,4, atau 5 (1=sangat kurang, 2 = kurang, 4=baik, 5=sangat baik) Nilai= bobot x skor; batas penerimaan (passing grade) = 350 Hasil Penilaian : Diterima/Ditolak (coret salah satu) Alasan Penolakan: (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih) Catatan penilai:

Surabaya, ...............................20..... Penilai

Nama dan tanda tangan 38