PATROLI PENGAMANAN TNI DI PERBATASAN RI-RDTL

PATROLI PENGAMANAN TNI DI PERBATASAN RI-RDTL

www.tniad.mil.id

Jurnal

Vol. 33 No. IV Edisi Desember 2013

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

6

36

Netralitas TNI Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2014

Membangun Kemampuan Profesionalitas Prajurit Arhanud dalam Menyongsong Modernisasi Alutsista TNI AD

Oleh: Mayjen TNI Dr. S. Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc.

Oleh: Kolonel Arh Hassanudin, S.IP.

12

44

Proyeksi TNI AD Dimasa Depan dalam Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman

Peran Babinsa dalam Usaha Menciptakan Swasembada Pangan Untuk Menjamin Ketahanan Pangan Nasional

Oleh: Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.IP., M.Si.

Oleh: Kolonel Inf Suparlan Purwo Utomo, S.IP.

22 Peran TNI dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Guna Mendorong Kelangsungan Pembangunan Nasional Oleh: Brigjen TNI Achmad Yuliarto. S. Sos. MAP

50 Optimalisasi Pembinaan Satuan di Satuan Lintas Udara Guna Mendukung Tugas Pokok TNI AD Oleh: Mayor Inf Agus Harimurti

30

58

Pemberdayaan Peran Satuan Penerangan dalam Rangka Membangun Citra TNI AD

Turnaround Sistem Komponen Cadangan Negara dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Nirmiliter

Oleh: Kolonel Arm Benny Effendy, S.IP.

Oleh: Kapten Arm Oke Kistiyanto, S.AP

Jurnal Yudhagama

Kata Pengantar Susunan Redaksi

Yudhagama Jurnal


PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Kasahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI Andika Perkasa WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, S.E., M.M. DEWAN REDAKSI : Kolonel Czi Kuat Raharjo Kolonel Caj Drs. Moh. Noor, M.M. Kolonel Inf Drs. Zaenal Mutaqim, M.Si. Kolonel Inf Mu’tamar KETUA TIM EDITOR : Kolonel Czi Andi Kaharuddin, S.IP. SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj (K) Dra. Sri Indarti ANGGOTA TIM EDITOR : Letkol Caj Drs. M. Yakub Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd. Mayor Inf Dodi Fahrurozi, S.Sos. Mayor Inf Supriyatno Kapten Inf Candra Purnama, S.H. Lettu Caj (K) Besarah Septiana M., S.S. DISTRIBUSI : Mayor Chb Gara Hendrik, A.Md. DESAIN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, Pratu Rifai, PNS Listin REDAKTUR FOTO : Mayor Inf Abidin Tobba, SE.,MM ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

4

Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

D

engan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Kuasa serta atas karunia-Nya, redaksi kembali dapat menghadirkan Jurnal Yudhagama Volume 33 Nomor IV Edisi Desember 2013 dengan menampilkan beberapa tulisan yang sangat menarik untuk dibaca guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Pada edisi Desember kali ini, ditampilkan beberapa penulis diantaranya Aster Panglima TNI Mayjen TNI Dr. S. Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc. dengan tulisannya Netralitas TNI Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2014. Menurutnya untuk melaksanakan sikap netral TNI pada Pemilu maka, setiap prajurit TNI harus benarbenar mampu menampilkan sikap tindakan maupun pernyataan secara tepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat terutama dari Parpol peserta Pemilu terhadap konsitensi netralitas TNI itu sendiri. Kemudian redaksi juga menampilkan tulisan Aster Kasad Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.IP., M.Si dengan tulisannya yang berjudul Proyeksi TNI AD di Masa Depan dalam Menghadapi Tantangan Kemajuan zaman. Menurutnya, kemajemukan kita yang sangat kaya sejak era lampau dapat menjadi ladang bertumbuhnya potensi konflik karena pengaruh/nilai asing. Pembaca yang berbahagia, tulisan menarik lainnya adalah membahas tentang kondisi, ketahanan nasional harus dibina secara terprogram, sistematis dan terus menerus, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga akan tercapai hasil sesuai yang diharapkan. Hal ini disampaikan oleh Danrem-161/WS Brigjen TNI Achmad Yuliarto, S,Sos., MAP. Selanjutnya topik lain yang kami sajikan pada Jurnal Yudhagama kali ini adalah mengenai peran Satuan Penerangan TNI yang berfungsi sebagai agen Humas (Public Relations-PR) bagi TNI menjadi semakin mengemuka. Sebagai bagian dari manajemen organisasi, Lembaga PR TNI harus berorientasi pada aktivitas yang dilakukan oleh institusi induknya, yakni Mabes TNI dan Mabes masing-masing Angkatan. Topik tersebut dibahas oleh Komandan Korem-063/ SGJ, Kolonel Arm Benny Effendi, S.IP.


Selanjutnya, pada edisi Jurnal Yudhagama kali ini juga kami sajikan tulisan dengan topik Membangun Kemampuan Prajurit Arhanud yang dikupas oleh Danpusdik Arhanud, Kolonel Arh Hassanudin, S.IP. Pembaca budiman, peningkatan jumlah penduduk merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dalam dua belas tahun mendatang akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 273,2 juta pada tahun 2025. Tulisan tersebut disampaikan oleh Asops Kasdam II/Swj Kolonel Inf Suparlan Purwo Utomo, S.IP. Selain topik-topik tersebut, redaksi juga menyuguhkan tulisan tentang “Optimalisasi Pembinaan Satuan Lintas Udara Guna Mendukung Tugas Pokok TNI AD”, oleh Kasi Ops Brigif Linud-17/ Kostrad, Mayor Inf Agus Harimurti. Dalam uraiannya dibahas mengenai satuan Linud TNI AD selama ini telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan

tanggung jawabnya dengan baik. Namun demikian, secara obyektif masih dapat diidentifikasi sejumlah kondisi yang belum ideal serta permasalahan di bidang pembinaan satuan yang berdampak negatif terhadap kesiapan operasional satuan Linud dalam mengemban tugas pokok TNI AD. Pada bagian penutup, tulisan yang kami sajikan adalah tulisan yang menguraikan tentang “Turnaround Sistem Komponen Cadangan Negara dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Nirmiliter” yang dibahas oleh Pabanda Maslugri Spaban V/Hublu Spamad, Kapten Arm Oke Kistiyanto, S.AP Pembaca Jurnal Yudhagama yang berbahagia, akhirnya segenap redaksi mengucapkan terima kasih atas tulisan yang telah dikirimkan kepada redaksi. Semoga apa yang telah redaksi suguhkan dapat bermanfaat bagi upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan segenap prajurit TNI AD. Selamat membaca! Redaksi

Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat. Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun dari luar lingkungan TNI Angkatan Darat, dengan syarat merupakan tulisan asli dari penulis. Topik dan judul tulisan ditentukan oleh penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.


5

Jurnal Yudhagama

NETRALITAS TNI DALAM MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2014

Oleh: Mayjen TNI Dr. S. Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc. (Aster Panglima TNI)

Untuk melaksanakan sikap netral TNI pada Pemilu maka, setiap prajurit TNI harus benar-benar mampu menampilkan sikap tindakan maupun pernyataan secara tepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat terutama dari Parpol peserta Pemilu terhadap konsitensi netralitas TNI itu sendiri.

Pendahuluan. Petuah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Netralitas TNI. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Pedoman TNI. Penutup.

Pendahuluan. atu-satunya milik nasional yang tetap tidak berubah adalah TNI, demikian ucapan Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman salah satu sosok putra terbaik bangsa, yang selama hayatnya tak pernah ingkar terhadap perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Mengingat ucapan ini, menggugah TNI untuk selalu tampil berkiprah dalam mempertahankan 3 faktor penting yang menjadi fundamental untuk menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa atau Negara, yakni Kedaulatan Negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan

Petuah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya, tunduk kepada perintah pimpinannya itulah yang merupakan kekuatan dari suatu tentara. Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga.

S

6

segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Sehingga konsep untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dirancang dengan jalan memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi serta kekuatan nasional secara total. Sebagai wujud nyata dalam mengemban amanah tersebut, TNI telah memberikan konstribusi positif dan ikut serta dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan TNI mendukung dan mengawal agenda demokrasi nasional, khususnya dalam puncak prosesi Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Keberhasilan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kesadaran Prajurit TNI dalam mengamankan prosesi agenda tersebut secara sungguh-sungguh dan juga telah membuktikan dirinya untuk selalu bersikap netral dalam kehidupan politik praktis. Ruang lingkup tulisan ini dibatasi :


Media Informasi dan Komunikasi TNI AD (Diucapkan dihadapan Konferensi TKR dan merupakan amanat pertama kali sejak menjabat Pangsar TKR) Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa, dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Dalam memandang kedepan hendaknya kita insyaf bahwa masih banyak kita hadapi gelombanggelombang kesulitan, maka keluar dan kedalam hendaknya kita tempuh dengan tekad pengalaman selama empat tahun ini dengan tidak ragu-ragu menghadapi tugas kewajiban itu. Saya percaya, dapat kamu semua mengatasi kesulitan-kesulitan. (Amanat kepada seluruh anggota APRI melalui Order Harian Pangsar APRI) Netralitas TNI Dalam Pemilu. Usaha-usaha untuk mengembalikan jati diri TNI bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan terlebih di tengah tarik menarik kehidupan politik yang belum sepenuhnya stabil. Hambatan internal dari tubuh TNI sendiri berpadu dengan tantangan eksternal dari lingkungan makro, merupakan isu yang harus ditangani dengan penuh kehati-hatian dan kejernihan dengan tetap menempatkan determinasi ke arah tujuan yang utama. Betapapun besar tantangan dan godaan yang menghadang proses penataan kembali itu, TNI harus senantiasa melihat ke depan, berjuang

keras membangun kembali kredibilitas, integritas demi mengembalikan jati dirinya sebagai pengawal keutuhan Negara dan Bangsa. Sebagai pedoman Pimpinan TNI telah merumuskan Paradigma Baru TNI yang substansinya merupakan tekad TNI untuk meninggalkan fungsi sosial politik (Dwi Fungsi) dan berkonsentrasi pada fungsi pertahanan, dengan demikian maka seluruh jajaran TNI baik institusi, satuan maupun perorangan tidak lagi melakukan kegiatan politik atau menjadi partisan salah satu Parpol bagi kepentingan kelompok politik tertentu. Tarikan-tarikan berbagai kelompok untuk membawa TNI kembali ke gelanggang politik praktis haruslah disikapi dengan kearifan dan konsistensi ucapan dan tindakan, antara lain: a. Keterlibatan TNI Dalam Proses Penyelenggaraan Negara. Salah satu isu pokok disekitar reposisi peran TNI adalah mengenai keterlibatan TNI dalam proses penyelenggaraan negara. Melalui ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000, peran TNI dalam penyelenggaraan negara dirumuskan bahwa : 1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI. 2) TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik


7

Jurnal Yudhagama

praktis. 3) TNI mendukung tegaknya demokrasi menjunjung tinggi hukum dan HAM. 4) Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. b. Peran, Fungsi dan Tugas Pokok TNI berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. 1) Peran TNI. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 2) Fungsi TNI. a) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai : (1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. (2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman baik yang dari dalam maupun luar negeri. (3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. b) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat pertahanan, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. 3) Tugas Pokok TNI. a) Tugas Pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang 8


berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. b) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, dilakukan dengan : (1) Operasi Militer untuk Perang (OMP). (2) Operasi Militer Selain Perang (OMSP, yaitu untuk : - Mengatasi gerakan separatisme bersenjata; - Mengatasi pemberontakan bersenjata; - Mengatasi aksi terorisme; - Mengamankan wilayah perbatasan; - Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; - Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; - Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; - Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; - Membantu tugas pemerintahan di daerah; - Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; - Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; - Membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD - Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta - Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan OMP dan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Netralitas TNI Pada Pemilu. Untuk melaksanakan sikap netral TNI pada Pemilu maka, setiap prajurit TNI harus benar-benar mampu menampilkan sikap tindakan maupun pernyataan secara tepat sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari masyarakat terutama dari Parpol peserta Pemilu terhadap konsitensi netralitas TNI itu sendiri. Dikaitkan dengan kepedulian yang tinggi dari prajurit TNI terhadap perkembangan situasi dan kondisi lingkungannya maka tidak tertutup kemungkinan munculnya sikap, tindakan dan/atau pernyataan-pernyataan dari prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi yang mungkin dapat ditafsirkan bertentangan dengan komitmen netralitas TNI. Untuk itu perlu disampaikan beberapa hal yang memerlukan perhatian setiap prajurit TNI : a. Setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu baik Parpol atau perseorangan (calon anggota DPD maupun

calon Presiden dan Wakil Presiden) untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu. Terhadap pejabat negara yang berkampanye (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubenur dan sebagainya) diperlakukan sama dengan anggota/juru kampanye peserta Pemilu lainnya dan dihindarkan dari semua fasilitas jabatan formalnya. b. Tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU/ KPUD dan/atau Panwaslu/Panwasda. c. Tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun kualitas salah satu Parpol atau perseorangan peserta Pemilu. d. Membatasi diri untuk tidak berada baik secara fisik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu. e. Menghindari penggunaan warna mencolok yang mengarah kepada atribut Parpol/perseorangan peserta Pemilu pada fasilitas dinas/perorangan TNI. f. Tidak menyimpan/menempel dokumen, atribut maupun benda-benda lain yang menggambarkan atribut parpol dengan alasan apapun. g. Tidak berada di area TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan alasan apapun. h. Setiap prajurit TNI wajib memahami pengetahuan tentang Pemilu baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun keputusan/ketentuan KPU. i. Menghormati dan menerima secara wajar apabila ada kunjungan anggota maupun pengurus Parpol/perseorangan peserta Pemilu sepanjang yang bersangkutan tidak membawa identitas politiknya dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.


9

Jurnal Yudhagama

j. Mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan atribut Parpol/perseorangan peserta Pemilu dilingkungan markas, asrama, dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya. k. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada keluarga, PNS TNI dan lingkungannya untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. l. Dalam melaksanakan tugas perlu lebih mewaspadai daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi, dan sara). m. Setiap Pimpinan/Komandan/Atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang Netralitas TNI kepada anggota/bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan. n. Apabila terjadi bentrokan fisik antar massa atau

10


perorangan pendukung Parpol di markas, kesatrian, asrama, komplek satuan TNI atau di daerah sekitarnya (pada radius kurang dari 100 M) dan tidak ada aparat Polri, Hansip/Linmas yang menangani, prajurit TNI secara kelompok atau satuan wajib menghentikan/ melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI. o. Setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkhis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu. p. Menyesuaikan sebaik-baiknya setiap dinamika di lapangan dan selanjutnya wajib melaporkan kejadiannya secara hierarkis pada kesempatan pertama. Pedoman Bagi Anggota TNI Jika Tidak Menggunakan Hak Memilih Dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada. Apabila keputusan politik menetapkan tidak memberikan hak pilih bagi anggota TNI dalam Pemilu, maka beberapa hal yang harus dipedomani oleh anggota TNI adalah sebagai berikut : 1. Anggota TNI tidak boleh menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 2. Anggota TNI tidak boleh menjadi anggota Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 3. Anggota TNI tidak boleh menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS. 4. Anggota TNI tidak boleh menjadi panitia pendaftaran pemilih. 5. Anggota TNI tidak boleh ikut campur dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu. 6. Anggota TNI tidak boleh ikut campur dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah). 7. Anggota TNI tidak boleh sebagai peserta dan juru kampanye. 8. Anggota TNI tidak boleh menjadi tim sukses Kandidat. 9. Anggota TNI tidak boleh memobilisasi semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan Partai Politik dan Kandidat tertentu.

Rujukan Aturan Hukum. 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. 2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden. 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PENUTUP Demikian sumbangsih yang dapat saya berikan pada Bangsa dan Negara, saya yakin tulisan ini masih jauh dari sempurna, dengan besar hati, saya menerima masukan yang bersifat kritis dan konstruktif.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok.

III. Riwayat Jabatan.

1. Nama : Dr. S. Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc 2. Pangkat : Mayjen TNI/29757 3. Tempat/Tgl. Lahir : Gombong/7-02-1957 4. Agama : Islam 5. Status : Kawin 6. Sumber Pa/Th : Akmil/1980 7. Jabatan : Aster Panglima TNI II. Riwayat Pendidikan Militer.

1. Danton Dam IV/Swj 2. Danton Yonif Dam IV/Swj 3. Dankipan Yonif-141/BS 4. Kasi-2 Yonif-141/BS 5. Wadan Yonif-321 6. Kasdim-0619 7. Danyonif-726 dam VII/Wrb 8. Danyontar Dewasa Mentar Akmil 9. Dandim-1425/Jeneponto Rem-141 10. Dandim-1407/Bone 11. Dandim-1408/Ujung Pandang 12. Waaster Kasdam VII/Wrb 13. Dosen sesko TNI 14. Paban III/Evbang Sesko TNI 15. Paban I/Kaurdit Jianbang Kodiklat 16. Kadep strategi Sesko TNI 17. Kadep Oyu sesko TNI 18. Danrem-152/Babullah Dam XVI/Ptm 19. Staf Ahli Pangdam 20. Dandenma Mabesad 21. Pati Ahli Kasad Bid. Idpol 22. Staf Khusus Kasad 23. Kadispenad 24. Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI 25. Pangdam II/Swj 26. Aster Panglima TNI

A. Dikbangum. 1. Akabri 2. Sussarcab Inf 3. Diklapa 4. Seskoad 5. Sesko TNI 6. Lemhannas

: : : : : :

1980 1983 1990 1994 2000 2006

B. Dikbangspes. 1. JOCIT Australia 2. Sussar Para 3. Sus KIBI 4. Free Fall 5. Sus Danrem

: : : : :

1985 1991 2003 2003 2005


11

Jurnal Yudhagama

PROYEKSI TNI AD DI MASA DEPAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KEMAJUAN ZAMAN

Oleh : Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.IP., M.Si. (Aster Kasad)

TNI AD harus dapat menjadi kebanggaan bangsa sekaligus mampu menjadi figur panutan masyarakat serta mampu membangun simpati maupun kemitraan dengan masyarakat sebagai kekuatan yang handal. Mesti diingat bahwa kekuatan TNI AD berada pada kemanunggalan TNI Rakyat.

Pendahuluan.

P

engaruh perkembangan situasi saat ini, masyarakat dunia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi, serta maraknya isu terorisme yang sedang tren pada era dewasa ini. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi. Disisi lain, dengan perkembangan teknologi, serbuan

12


informasi akan semakin gencar dan sulit disaring, sehingga kehidupan mengarah kepada terwujudnya masyarakat dunia. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi akan menimbulkan konflik nilai dan semakin tersisihnya masyarakat yang terbelakang. Pola industri, sistem moneter dan perdagangan dunia, cenderung menjadikan masyarakat dunia yang terbuka tanpa mengenal batas negara, yang menekan masyarakat negara-negara berkembang. Perbedaan kepentingan antara negara-negara maju negara-negara berkembang yang penduduknya lebih dari dua pertiga jumlah penduduk dunia cenderung untuk membuat negara-negara maju untuk beraliansi secara regional dan bersikap proteksionistis, sehingga dapat menghambat kemajuan ekonomi negara-negara berkembang. Kedepan masalah yang menjadi perhatian dan rebutan banyak negara adalah masalah energi, masalah air dan masalah pangan yang dari waktu ke waktu akan berkurang dan semakin terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan ekonomi akan semakin menonjol. Sementara itu, bahan bakar industri dan bahan energi minyak dan gas bumi yang menjadi penunjang ekonomi negara-negara industri semakin langka dan mahal. Ditinjau dari penggunaan bahan bakar industri dan bahan energi minyak dan gas bumi serta kemampuan untuk memperbarui sumber alam yang semakin menipis diperkirakan persediaan tersebut akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini akan menimbulkan persaingan dan sumber konflik bagi negara-negara untuk menguasai sisa sumbernya. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada pasal 8 UU No. 34 tahun 2004 disebutkan bahwa TNI AD harus mampu melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan yakni mampu melakukan Operasi Militer Untuk Perang (OMP)


dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu, TNI AD harus mampu melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, mampu melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta mampu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Permasalahannya adalah apakah postur TNI AD sudah cukup ideal, sehingga mampu menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks? Tulisan ini menguraikan tentang proyeksi TNI AD dalam menjawab tantangan tugas kedepan, sehingga mampu memainkan perannya sebagai alat pertahanan negara. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan TNI AD dimasa mendatang. Latar Belakang Pemikiran. Salah satu tugas TNI AD ialah melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan, diantaranya yakni melalui Operasi Militer Perang. Berbicara tentang “perang”, yang terbersit dalam pemikiran prajurit adalah suatu keadaan yang ambigu, tidak menentu dan tidak adil. Dalam keadaan perang dituntut untuk berfikir dan bertindak dengan cara yang berbeda, fleksibel serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, berfikir kemungkinan terburuk dan siap mengantisipasi kenyataan terakhir “perang”, sehingga kita dapat memetik kemenangan yang diharapkan. Strategi gerilya di masa kini masih diyakini

keampuhannya, ditambah lagi alasan yang lebih realistis lagi yaitu ekonomi. Karena negara kita belum mampu memodernisir Alutsista bagi militernya, maka menggelar perang gerilya bersama dengan rakyat seperti jaman revolusi dulu dianggap key ingredient untuk sukses mengusir agressor. Saking akutnya doktrin ini, membuat ide apapun untuk memodernisir Angkatan Darat agar mempunyai kemampuan deterrent effect hampir selalu dapat dipastikan akan patah di tengah jalan. Keyakinan kehebatan perang gerilya tanpa kita sadari telah memperangkap kita sendiri, sehingga tidak mau untuk berpikir dengan cara lain dalam langka meningkatkan pertahanan matra darat (TNI AD) kita. Dihadapkan dengan tantangan masa kini, apakah argumen ini masih valid? Meski definisi antara konvensional dan nonkonvesional ini cukup njelimet dengan spektrum yang luas, namun pemahaman umum dari keduanya tentu berkait dengan model peperangan itu sendiri. Perang konvensional dilaksanakan dengan menggunakan taktik konvensional dan menggunakan senjata konvensional, artinya bukan menggunakan Nubika (nuklir, biologi dan kimia). Untuk hal ini jelas aturan konvensional sudah mengatur tata cara peperangan ini. Sedangkan sesuai namanya, untuk peperangan nonkonvensional baik senjata maupun taktik tidak mengikut kepada kaidah konvensional. Model seperti ini memang dimungkinkan, dimana perang tidak menggunakan tata cara dan kebiasaan konvensional, dan senjata yang digunakan pun terserah masing-masing. Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

13

Jurnal Yudhagama

Pendek kata, pelaksanaan perang tidak terikat aneka aturan yang bikin pusing. Oleh karena itulah, pengguna gaya unconvensional ini biasanya bukan militer suatu negara. Non-state actor lebih lazim menggunakan gaya ini, meski RRC dan Vietnam serta termasuk negeri kita ini pernah mempraktekkan model peperangan gerilya. Gaya peperangan gerilya amat populer sampai beberapa dekade setelah selesai Perang Dunia II, baik RRC, Vietnam, Indonesia serta beberapa negara lainnya telah membuktikan keampuhannya, dengan mengalahkan lawan-lawannya yang lebih superior. Bagaimana proyeksi peperangan kedepan, apakah masih sama dengan beberapa dekade lalu? Belajar dari pengalaman perang yang telah dilaksanakan oleh negara lain (Amerika), seperti perang di Irak maupun Afganistan. Rata-rata saat ini perang dilaksanakan pada medan perkotaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang TNI AD akan terlibat dalam tipe perang serupa di berbagai perkotaan di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini sebagian dikarenakan lawan mencari keuntungan asimetrik (kemenangan fisik dan moril) dan sebagian lagi karena pertumbuhan pesat wilayah perkotaan yang disebabkan oleh urbanisasi yang tidak mungkin dielakkan lagi, juga karena sifat strategis dan nilai operasional dari wilayah perkotaan. Disadari ataupun tidak, wilayah perkotaan merupakan objek vital nasional. Kesalahan di level taktis (Batalyon ke 14


bawah) pada operasi militer yang dilakukan di wilayah perkotaan baik itu dalam menghadapi konflik horizontal maupun vertikal akan membawa dampak strategis yang sangat luas terhadap kelangsungan operasi secara keseluruhan. Hal ini bisa menjadi peluang maupun kendala kita dalam pelaksanaan operasi militer di masa datang tergantung disisi mana kita berdiri dan sebagaimana bisa kita memanfaatkan kesempatan, waktu, tenaga dan pikiran yang ada sekarang sebelum jendela yang terbuka ini tertutup. Dalam buku “Perang Darat” yang disusun oleh Letjen TNI JS Prabowo, beliau telah menghimbau kepada seluruh perwira dan para Pembina korps TNI AD untuk mengemukakan berbagai pemikiran kreatifnya guna memvalidasi dan memperkaya strategi, taktik dan tekhnik perang darat yang sesuai dengan anatomi perang darat yang nyata, kondisi geografi, kondisi tekhnologi persenjataan dan kemampuan dukungan anggaran. Lingkungan Strategis Saat Ini. Pada era global, hempasan arus mega globalisasi telah merasuk keseluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk ke negeri ini. Globalisasi sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara maju terutama kelompok liberalis-kapitalis (Barat) dengan muatan utama dibidang ekonomi, politik dan budaya. Mereka memiliki skenario besar (grand strategy) untuk

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD menciptakan “tata dunia baru” berdasarkan aturan main yang menguntungkan kepentingannya dengan mengibarkan bendera Demokratisasi, Keterbukaan, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup serta Promosi Pasar Bebas. Tendensi desain geo politik, geo strategi dan geo ekonominya mengarah pada penguasaan energi dunia yang semakin menipis, melalui upaya pelemahan atau penguasaan negara korban yang rata-rata kaya Sumber Daya Alam (SDA). Upaya ini dilakukan pertamatama dengan cara halus melalui pendekatan ekonomi, politik dan budaya (Soft Power), namun apabila cara ini tidak berhasil mereka akan memakai pendekatan “Hard Power” atau pengerahan kekuatan militer seperti yang terjadi di Irak dan Afganistan dan hampir pula terjadi di Iran. Dari perspektif pertahanan, globalisasi membawa perubahan bentuk peperangan atau cara sesuatu negara menguasai negara/bangsa lain. Cara berperang dengan menggunakan kekuatan senjata atau hard power dianggap tidak efisien dan kuno, penggunaan soft power dianggap jauh lebih efisien melalui bentuk peperangan seperti “Cultural Warfare, Ekonomi and Financial Warfare, Information Warfare” dan sebagainya. Kekuatan senjata telah digantikan oleh informasi untuk membangun persepsi (war of perception), dan kekuatan modal/finansial untuk menguasai ekonomi. Metode penaklukan itu sedemikian canggih dan tersamar sehingga kerap tidak mengesankan telah terjadi penaklukan. Sebutlah metode “war by proxy”. Misalnya, kekuatan neoliberalisme dan kapitalisme Barat (AS) menyusup masuk ketubuh bangsa kita untuk melakukan “penguasaan ideologi, politik, ekonomi, budaya, psikologi dan pertahanan” melalui

korporat multinasional (MNC), NGOs (LSM), media dan kekuatan-kekuatan industrial-bisnis sebagai “tentara” yang melakukan ‘penyerbuan nilai’, bukan dengan kapal induk atau armada tempurnya. Jika ketahanan nasional suatu negara lemah niscaya rapuh pula pertahanannya menghadapi serbuan itu, sehingga dapat terjadi keruntuhan bangsa. Bahaya potensial itu semakin kuat mengingat salah satu bahaya yang bersembunyi di balik globalisasi, seperti diingatkan “Naisbitt”, adalah fragmentasi internal bahkan disintegrasi bangsa. Menurutnya, “Semakin besar demokrasi, semakin banyak jumlah negara di dunia…” Menguatnya tribalisme dan primordialisme atau lokalisme merupakan salah satu cara untuk kelompok masyarakat wilayah atau suatu etnis merespon bola liar globalisasi dengan demokrasi sebagai salah satu ‘anak emas’nya. Semakin kencang demokrasi berhembus tanpa dibatasi dengan kesadaran bela negara atau menguatnya spirit nasionalisme, dikawatirkan dapat mengencangkan pula kecenderungan untuk penguatan tribalisme atau lokalisme yang sekaligus membuka peluang bagi pemecahan atau pemisahan diri. Sebagai contoh, bekas Uni Soviet terdiri atas 140 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Mulanya Soviet cuma satu negara namun melalui gerakan Glasnost dan Perestroika (nama lain gerakan untuk gerakan reformasi dan demokrasi) negeri itu pecah menjadi 15 negara dan dalam proses untuk akhirnya mungkin menjadi hingga 60 atau 70 negara. Kita tidak menentang demokrasi karena secara universal diyakini merupakan cara terbaik dalam pengelolaan negara/pemerintahan dan bagi bangsa Indonesia demokrasi sudah menjadi amanah konstitusi.


15

Jurnal Yudhagama

Juga tidak pada posisi menolak globalisasi yang justru tidak terhindarkan dengan cara apapun. Namun yang perlu kita sadari adalah betapa besar resikonya manakala kita tidak waspada atau menganggap semuanya akan “berjalan seperti biasa” (business as usual), jika demokratisasi dilakukan secara instan-radikal tanpa penahapan, didorong oleh idealisme yang berlebihan tanpa melihat realitas kondisi masyarakat yang dari segi edukasi dan ekonomi masih memperihatinkan. Coba bayangkan apa yang (mungkin) bakal terjadi di Indonesia dengan lebih dari 1072 etnis yang berdiam di belasan ribu pulau. Siapa yang bisa menjamin eksistensi dan keutuhan bangsa ini jika tidak sejak sekarang kita memagari diri dengan kesadaran bela negara dan nasionalisme yang kokoh-tangguh ? Pada skala regional, geo ekonomi menjadi faktor penentu selain faktor geo politik dan geo strategi. Pada 2025, diperkirakan Asia menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan tampilnya Jepang, China dan India sebagai kekuatan utama (major power). Kemajuan China, India dan Jepang dapat berdampak positif dan negatif bagi kawasan termasuk dalam peta politik dan pertahanan di Asia. Dengan dukungan kemajuan ekonomi yang dahsyat, China misalnya akan memiliki kekuatan militer yang sangat dominan dan sangat menyuburkan potensi pesaing tidak sehat bahkan gesekan antar-kekuatan di kawasan. AS sebagai rival utama dari luar kawasan pun akan terpancing untuk masuk (lebih tepat, tetap bermain di kawasan Asia). Maka sangat mungkin hot spot yang dapat memancing Perang Dunia III akan berada di kawasan ini. Pada lingkup nasional, secara natural wajah Indonesia sangat “seksi” untuk didekati dan dieksplorasi berbagai kekuatan asing. Posisi strategis-geografisnya disertai keanekaragaman sumber daya alam lainnya sangatlah mengoda. Pluriformitas multiaspek

16


yang sangat luas membuka ruang lebar bagi aneka kepentingan domestik maupun asing dan perkawinan keduanya. Sementara kondisi faktual kebangsaan kita dewasa ini diwarnai banyak tantangan fenomenal dan subtansial terhadap eksistensi bangsa dan Negara RI. Kemajemukan kita yang sangat kaya sejak era lampau dapat menjadi ladang bertumbuhnya potensi konflik karena pengaruh/nilai asing. Misalnya, suku-suku di Nusantara sejak lama dikenal sangat toleran sehingga ketika agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam masuk, tidak pernah terjadi perang agama di Nusantara, tidak seperti di Eropa atau TImur Tengah. Sebaliknya setelah virus liberalisme dan individualisme masuk, berkembang biak budaya kekerasan berlatar belakang agama seperti yang terjadi di Ambon, Poso dan beberapa daerah lainnya. Pada dimensi lainnya, dalam proses demokratisasi berkembang “persepsi semu” bisa merupakan bagian dari war of perception bahwa Indonesia mengalami sukses besar dan berada pada peringkat atas dalam jajaran negara-negara demokrasi, sehingga sistem demokrasi (“liberal”) harus terus dikembangkan. Pada sisi lain, kultur demokrasi di kalangan masyarakat (termasuk elite) masih rendah, sehingga ada gap besar antara sistem demokrasi (liberal) yang dikembangkan dan kultur masyarakat. Dengan demikian kalau persepsi sukses ini terus dikembangkan maka hasilnya berujung pada anarkhisme. Proyeksi TNI AD Dimasa Mendatang. Terkait perkembangan lingkungan strategis aktual tersebut, proyeksi TNI TNI AD mendatang sebagai berikut : - Posisi TNI. Revitalisasi TNI dilakukan dengan tujuan memelihara solidaritas dan keutuhan garis komando, sambil secara bertahap membangun Postur. Upaya ini disertai pembaruan peran TNI dalam kehidupan bernegara, yang sama sekali tidak perlu dikawatirkan oleh elemen-elemen sipil terutama LSM akan mengarah kepada kembalinya TNI ke politik praktis, karena TNI hanya akan bergerak sejauh persoalan bangsa sudah memasuki ranah “politik negara” yakni menyangkut keselamatan rakyat, keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara. Mengingat kompleksnya persoalan kebangsaan dan ancaman terhadap kepentingan nasional, patut disayangkan jika potensi dan sumber daya TNI tidak diperankan. Jika TNI dapat berperan untuk “misi kebangsaan/kenegaraan”, tetapi tidak dalam konteks politik praktis. Misalnya dalam kampanye kesadaran belanegara, upaya membangun ketahanan pangan, ataupun upaya penanggulangan dan kampanye melawan narkoba dan terorisme maupun kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging,

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD penyelundupan BBM, penyelundupan pangan dan tindak illegal lainnya. Tentu saja ini diperankan dengan rambu-rambu perundangan yang tegas. - Pembinaan. Menyadari keterbatasan anggaran negara dalam mendukung pembangunan postur TNI, dihadapkan tantangan tugas yang cukup berat yang tidak dapat diatasi segera dalam jangka pendek karena masalah anggaran, maka dalam jangka panjang (kurun waktu 15-25 tahun) perlu membangun postur TNI yang relatif lebih memadai dan secara minimal dapat memantulkan efek tangkal (deterrent effect) yang kuat terhadap potensi ancaman eksternal. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih dari pemerintah dan dukungan masyarakat, karena TNI yang kuat, tangguh, militan dan profesional akan mampu menjawab berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Menyikapi kondisi tersebut, TNI khususnya TNI AD sedang dan akan terus melakukan beberapa langkah strategis, baik kedalam maupun keluar, diantaranya : Pertama. Penyempurnaan doktrin dan perangkatnya yang sesuai dengan kebutuhan tantangan tugas di lapangan serta menjadi payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapkan dinamika perkembangan lingkungan strategis, sehingga TNI AD akan selalu eksis menghadapinya. Kedua. Pembangunan postur TNI AD (kekuatan, kemampuan dan gelar satuan) yang mampu menjawab setiap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, baik yang datang dari dalam dan luar wilayah NKRI. - Kekuatan. Modernisasi Alutsista Satpur, Banpur dan Banmin jajaran TNI AD serta pembangunan

Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang tangguh disesuaikan kemampuan dukungan anggaran negara. - Kemampuan. Meningkatkan kemampuan khususnya Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan teknologi/IT baik perorangan maupun satuan sehingga mampu mengawaki Alutsista yang menjadi tanggung jawabnya serta memiliki mental yang memegang teguh jati dirinya sebagai sebagai prajurit pejuang, prajurit rakyat, prajurit nasional serta prajurit yang profesional. - Gelar Satuan. Gelar satuan jajaran TNI AD yang meliputi Kotamapus (Kostrad dan Kopassus), Kotamawil (Kodam sampai dengan Koramil), Balakpus dan Lemdikpus disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan negara dan tantangan tugas kedepan dengan skala prioritas. - Membangun TNI AD yang kuat bersama rakyat. Kekuatan TNI AD terletak pada kemanunggalan TNIRakyat, sehingga dalam pembangunan kekuatannya, TNI AD senantiasa berorientasi pada kepentingan


17

Jurnal Yudhagama rakyat. Upaya yang dilakukan antara lain : Pertama, optimalisasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Strategi pertama dalam rangka membangun TNI AD yang kuat bersama rakyat adalah mengoptimalkan peran OMSP. OMSP merupakan salah satu tugas pokok TNI yang diamanatkan UU dan memuat 14 item tugas. Beberapa tugas yang memiliki keterkaitan erat dan dinilai mampu meningkatkan kedekatan TNI AD dengan rakyat antara lain (1) mengamankan wilayah perbatasan, (2) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta (3) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and Rescue). Dalam pelaksanaan tugas mengamankan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, TNI AD memiliki tugas antara lain (1) menyiapkan satuansatuan Angkatan Darat untuk melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan, (2) membangun pos-pos perbatasan dan satuan-satuan baru di wilayah perbatasan serta (3) melanjutkan pemetaan wilayah perbatasan. Selain melaksanakan tugas seperti yang telah disebutkan di atas, TNI AD pun telah dan akan terus melaksanakan tugas-tugas nonmiliternya sebagai bentuk pengabdian total kepada negara, seperti membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan, membantu menyediakan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan dan lapangan udara melalui program TNI Manunggal Membangun Desa serta membantu memberikan

18


layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Berbagai pelaksanaan tugas nonmiliter TNI AD di wilayah perbatasan, akan berdampak signifikan terhadap upaya pembinaan wilayah pertahanan terdepan dari NKRI, terutama berkenaan dengan upaya pemeliharaan nasionalisme dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam pelaksanaan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan, TNI AD harus mampu menunjukkan prestasi dan ketulusan hati untuk menekan sekecil mungkin korban jiwa dari masyarakat di sekitar lokasi yang diakibatkan oleh bencana. Penanganan pengungsi, terutama dalam sisi medis dan bantuan dasar seperti makanan dan pakaian, harus mampu dibantu oleh seluruh tim yang mendapatkan penugasan oleh pimpinan TNI AD. Dalam pelaksanaan tugas membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and Rescue), prajurit TNI AD pun harus mampu menunjukkan prestasi dengan tidak mengabaikan keselamatan jiwa personel. Standard Operating Procedure (SOP) dan petunjuk lain dalam pelaksanaan operasi SAR harus ditaati dan diterapkan dengan disiplin tinggi oleh personel yang diterjunkan. Kedua, optimalisasi Pembinaan Teritorial (Binter). Strategi kedua dalam rangka membangun TNI AD yang kuat bersama rakyat adalah Optimalisasi Binter. Berdasarkan Doktrin “Kartika Eka Paksi”, Binter menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh Prajurit TNI AD. Dalam konteks operasionalisasi,

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Binter merupakan pengejawantahan dari sistem pertahanan negara yang diantut bersifat semesta dan bertumpu pada keterlibatan seluruh rakyat berdasar atas kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta memiliki keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kesemestaan pertahanan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karenanya, pertahanan negara secara normatif bukan hanya menjadi urusan TNI AD maupun TNI semata, namun merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bilamana filosofi dasar pelibatan seluruh rakyat adalah kesadaran akan hak dan kewajiban, serta keyakinan akan kekuatan sendiri maka faktor kunci yang harus dibina oleh TNI AD melalui optimalisasi Binter adalah pemupuk kesadaran dan keyakinan seluruh rakyat akan makna, urgensi, kemampuan dan bentuk-bentuk keterlibatan dalam usaha pertahanan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, optimalisasi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil). Strategi ketiga dalam rangka membangun TNI AD yang kuat bersama rakyat adalah optimalisasi Satkowil. Secara selintas, strategi ini seperti tidak berbeda dengan strategi kedua. Namun penekanan strategi ketiga ini terletak pada aspek keorganisasiannya, walaupun pembahasan tentang Binter tidak akan terlepas dari pembahasan tentang Satkowil dan demikian sebaliknya. Organisasi Satkowil yang didesain dari atas sampai tingkat paling bawah dalam bentuk Kodam, Korem, Kodim dan Koramil, harus dioptimalkan untuk membangun TNI AD yang kuat bersama rakyat. Satkowil harus mampu melakukan upaya-upaya penyusunan, pengerahan dan pengendalian terhadap unsur-unsur wilayah berupa Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial yang dilakukan melalui metode komunikasi sosial, bakti TNI dan Bintahwil. Dalam konteks pertahanan, Satkowil merupakan pertahanan berlapis yang dibentuk berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat, dengan klasifikasi daerah yang terdiri dari Daerah Pangkal Perlawanan, daerah Belakang, Daerah Komunikasi serta Daerah Tempur yang disiapkan untuk menghadapi perang berlarut. Keempat, meningkatkan Sinergitas dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan politik yang harus memberikan kewenangan dan peran lebih kepada Daerah dalam proses pembangunan mendorong TNI AD untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian strategis

meningkatkan sinergitas dengan Pemda sebagai strategi untuk membangun TNI AD yang kuat bersama Rakyat. Sinergitas dengan Pemda dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada Penjelasan UU No. 34/2004 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang disiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta, (2) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (3) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selain itu, mengingat bahwa lingkup pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah berada di bawah koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (asas dekonsentrasi), maka sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan TNI AD terletak pada Satkowil di tingkat provinsi, yakni Kodam. Model pengembangan sinergitas antara TNI AD dengan Pemda bersifat variatif, tergantung pada kebutuhan Pemda dan kemampuan TNI AD. Misalnya untuk Provinsi Bali, sinergitas yang dikembangkan dapat meletakkan tujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan terorisme internasional yang mengancam warga asing yang berada di Indonesia, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Timur, sinergitas TNI AD dengan Pemda bertujuan untuk membantu percepatan penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Kelima, netralitas TNI. Dinamika politik di Indonesia sangat fenomenal dalam 15 tahun terakhir. Pemilu yang sukses merupakan demonstrasi kesuksesan Indonesia Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

19

Jurnal Yudhagama dalam pembelajaran dan praktek berdemokrasi. Namun demikian, dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut, terkadang menyisakan keresahan di masyarakat berupa ketidakpuasan pada pihak yang kalah. Bahkan, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, lebih dari 90 % pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal sebelum pemungutan suara para calonnya sudah menandatangani pernyataan sikap siap menang dan siap kalah, “(merdeka.com 19 November 2013). Kondisi tersebut, tentu saja menggangu kinerja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah. Untuk itu, maka kebijakan Pimpinan TNI yang menyatakan dengan tegas bahwa TNI Netral dan tidak berpolitik praktis, namun tetap memberikan kontribusi yang positif atas seluruh rangkaian penyelenggaraannya, memberikan kekuatan agar TNI dapat berdiri di atas semua golongan dan mengedepankan kepentingan nasional. Netralitas tersebut pun harus tetap dijaga memasuki tahun politik 2014. Pemilu 2014 yang memiliki arti strategis bagi masa depan dan keberlanjutan pembangunan nasional, harus dikawal dengan Netralitas TNI, sehingga TNI bersamasama dengan komponen bangsa yang lain dapat menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional dapat berlangsung secara demokratis dan damai. Kebijakan netralitas TNI yang dapat diimplementasikan secara persistent oleh seluruh Personel TNI AD diyakini mampu meningkatkan kekuatan moril TNI AD dan lebih mendekatkan TNI AD dengan Rakyat. Keenam, meningkatkan kepedulian terhadap kesulitan rakyat. Strategi keenam dalam rangka membangun TNI AD yang kuat bersama Rakyat adalah meningkatkan kepedulian terhadap kesulitan rakyat. Seperti diketahui, sebagian masyarakat Indonesia masih tergolong miskin. Untuk itu, agar kesulitan masyarakat dapat teratasi, TNI AD dapat melakukan berbagai kegiatan populis seperti kegiatan sosial, donor darah, penyelenggaraan bazaar murah bekerja sama dengan pihak ketiga, atau kegiatan-kegiatan bakti sosial lainnya yang dinilai dapat membantu mengatasi kesulitankesulitan rakyat secara nyata yang berdampak pada terpeliharanya ketahanan masyarakat yang kurang beruntung. Sebagaimana diketahui, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun, pembangunan yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. 20


Pengalaman membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, di sisi lain terdapat kegagalan menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. Orang miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya. Untuk itu, TNI AD dapat menjalankan peran agent of economic and social development, dengan menggandeng pihak ketiga (swasta/industri) agar ketahanan sosial masyarakat kurang beruntung dapat tetap terpelihara. Penutup. Sebagai sebuah organisasi militer, salah satu tantangan utama TNI AD kedepan adalah menciptakan TNI AD yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan politik, ekonomi, sosialbudaya dan keamanan. TNI AD harus dapat menjadi kebanggaan bangsa sekaligus mampu menjadi figur panutan masyarakat serta mampu membangun simpati maupun kemitraan dengan masyarakat sebagai kekuatan yang handal. Mesti diingat bahwa kekuatan TNI AD berada pada kemanunggalan TNI-Rakyat. Berkaca dari pengalaman sejarah, kekuatan perlawanan rakyat tidak mudah dipatahkan, tentara Amerika dikalahkan oleh gerilyawan Vietnam, demikian juga di Irak, dalam hitungan hari Irak dapat dilumpuhkan, namun hingga saat ini, sudah 10 tahun perlawanan eks tentara Irak dibantu rakyat belum dapat diatasi oleh tentara Amerika. Hal ini membuktikan, betapa dahsyat kekuatan rakyat, sehingga mampu melawan kekuatan asing yang maju dalam alat perangnya. Faktor rakyat menjadi sangat penting dalam hal pertahanan negara. Rakyat yang dimaksud adalah penduduk suatu wilayah yang menetap dan berproses didalam suatu negara. Ketika terjadi perang ataupun sekedar konflik, perang rakyat dibutuhkan sebagai dukungan moral yang luar biasa untuk seluruh prajurit TNI AD. Rakyat memiliki sense of belonging terhadap negaranya, sehingga akan memperjuangkan kedaulatan negaranya hingga titik darah penghabisan. Meskipun muncul strategi-strategi modern dengan menggunakan teknologi canggih seperti dalam konsep Reform Military Affairs (RMA), namun kualitas rakyat sebagai pasukan tidak dapat diabaikan, mengingat kualitas dan dukungan yang diberikan akan mampu memberikan daya kenyal dalam perang berlarut. Konsep pembangunan militer yang diajukan bersifat soft strategy, dengan melakukan upaya-upaya

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD optimalisasi dan kedekatan antara TNI AD dengan Rakyat yang dituangkan dalam strategi (1) optimalisasi OMSP, (2) optimalisasi Binter, (3) optimalisasi Satkowil, (4) meningkatkan minergitas dengan pemerintah daerah, (5) menjaga netralitas TNI, (6) meningkatkan kepedulian terhadap kesulitan rakyat, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidaknyamanan atas proses pembangunan kekuatan militer di Indonesia.

Oleh karena itu TNI AD harus memperbaiki citra dirinya agar menjadi tentara yang profesional, efektif, efisien dan modern melalui menjauhkan diri dari politik praktis dan fokus pada perannya sebagai alat negara, membangun postur TNI AD yang ideal serta membangun interaksi sosial yang erat dan mesra bersama masyarakat, sehingga jatidiri kekuatan TNI yaitu kemanunggalan TNI-Rakyat akan terwujud.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama : Meris Wiryadi, S.IP., M.Si 2. Pangkat : Mayjen TNI/29757 3. Tempat/Tgl. Lahir : Solo/11-12-1958 4. Agama : Islam 5. Status : Kawin 6. Sumber Pa/Th : Akmil/1983 7. Jabatan : Aster Kasad II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. Akabri 2. Sussarcab Inf 3. Diklapa I Inf 4. Diklapa II Inf 5. Seskoad 6. Lemhannas

: : : : : :

1983 1983 1991 1993 1996 2010

B. Dikbangspes. 1. Sussar Para : 2. Tar Jumpmaster : 3. Sus Binlatsart : 4. Sus Bahasa Inggris I : 5. Sus Air Borne : 6. Sus Bahasa Inggris II : 7. Free Fall :

1983 1983 1985 1988 1989 1990 1991

III. Riwayat Penugasan. A. Dalam Negeri. 1. Ops. Seroja Tim-Tim : 1984 2. Ops. Seroja Tim-Tim : 1988

B. Luar Negeri. 1. Malaysia 1990 2. Brunei 1991 3. Jepang 2000/2007 4. Saudi Arabia 2004/2009 5. Singapura 2006 6. Cina 2006 7. India 2006 8. Finlandia 2007 9. Usa 2007 10. Hongkong 2007 11. Thailand 2008 12. Afrika Selatan 2008 13. Perancis 2007 14. Korea Selatan 2008 IV. Riwayat Jabatan. 1. Danton 81/503/Kostrad 2. Danton SLT/502/Kostrad 3. Pasiops Denma-17/Kostrad 4. Danton I/328/Kostrad 5. Dankiban/328/Kostrad 6. Ps Wadanyon-741 Dam IX/Udy 7. Wadanyon-741 Dam IX/Udy 8. Kasiops Rem-061/Sgt 9. Danyonif-201/Jy Dam Jaya 10. Dandim-0506/Tangerang Dam Jaya 11. Dandim-0501/JP Bs Dam Jaya 12. Kasrem-052/Wkr Dam Jaya 13. Waasren Dam Jaya 14. Asops Kasdivif-I Kostrad 15. Ajudan Wapres Ri 16. Pasahli Tk. II Bid Komsos Panglima TNI 17. Staf Khusus Panglima TNI 18. Kasdam III/Slw 19. Pa Sahli Tk. III Bid Banusia Panglima TNI 20. Aster Kasad


21

Jurnal Yudhagama

PERAN TNI DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL GUNA MENDORONG KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Brigjen TNI Achmad Yuliarto, S. Sos., MAP (Danrem-161/WS)

TNI Angkatan Darat senantiasa hadir untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa melalui pembinaan disiplin dan mental sebagai langkah awal pencapaian ketahanan nasional yang mantap sebagai modal dalam pembangunan nasional.

Pendahuluan.

K

etahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas,

22


integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya1. Aspek Kehidupan nasional sendiri terdiri dari dua aspek yaitu aspek yang bersifat sosial/dinamis disebut Pancagatra yang meliputi; aspek idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan atau secara keseluruhan disingkat ipoleksosbudhankam dan aspek yang bersifat alamiah/statis yang disebut Trigatra yang meliputi; Aspek geografi, Kekayaan alam, dan Demografi/Kependudukan. Dari Aspek Geografi, Letak geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan 17.667 pulau yang membentang sepanjang 3.000 mil dan melebar sepanjang kurang lebih 1.000 mil, dimana posisinya dekat dengan RRC dan Vietnam di Asia yang berpaham sosialismekomunisme, sedangkan di sebelah tenggara dekat dengan Australia dan Selandia Baru yang menganut paham liberalkapitalisme. Kedekatan letak geografi dapat mempermudah masuknya kedua paham yang saling bertentangan tersebut ke Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai yang juga terpanjang di dunia bersifat terbuka sehinggga rawan digunakan sebagai tempat lalu lintas berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan, senjata barang-barang haram, perdagangan wanita dan anak-anak. Dari Aspek Demografi, Jumlah penduduk Indonesia adalah terbesar keempat di dunia setelah RRC, Amerika Serikat, dan India kini telah mencapai jumlah di atas 287-an juta orang, dari jumlah tersebut terdapat angkatan kerja sebanyak 110,3 juta. Permasalahan yang dihadapi Indonesia di bidang ini adalah tingkat penyebarannya tidak merata secara proporsional, sementara itu, kondisi perekonomian dan tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah sangat rentan terhadap pengaruh ideologi dan budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Disamping itu Angka tenaga produktif tersebut tidak hanya menjadi pasar potensial, tetapi juga sangat signifikan memajukan pembangunan disegala bidang jika dikelola secara baik. Meski demikian, dengan hampir 60 % dari angkatan kerja


yang memiliki pendidikan rendah, maka dapat pula menjadi potensi kerawanan sosial. Inilah tantangan demografi Indonesia yang harus segera dibenahi lewat program pembangunan nasional, termasuk dalam rangka penegakan hukum. Dari Aspek Sumber kekayaan alam, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber kekayaan alam yang besar dan beragam, baik yang berada di laut maupun di darat, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu masalah besar dihadapi masyarakat dunia di masa depan adalah mengenai kelangkaan sumber daya alam. Jika dikelola secara efektif dan tepat, maka kekayaan alam tersebut akan lebih dari cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemanfaatan maksimal dan efisien kekayaan alam tersebut, dapat memenuhi kebutuhan dana serta sarana/prasarana yang diperlukan menunjang penegakan hukum dan pada akhirnya akan dapat mengokohkan ketahanan nasional. Oleh karena itu Indonesia akan menjadi ajang perebutan negara-negara maju dengan beragam ideologi. Pada aspek Pancagatra yang bersifat sosial/ dinamis hampir semua mengalami masalah. Dibidang Idiologi, Pancasila sebagai dasar negara sudah final, dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945. Namun di tengah krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia dewasa ini, muncul sikap skeptis dari berbagai golongan terhadap ideologi Pancasila. Munculnya sikap kritis dan skeptisime yang bernuansa ideologis tersebut, merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan dan perilaku para elit kekuasaan yang korup, diskriminatif, sewenang-wenang, manipulatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai keluhuran Pancasila, termasuk kebijakan, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum. Kondisi ini telah mengakibatkan menurunnya upaya-upaya untuk memasyarakatkan Pancasila, ditengah kredibilitas Pancasila yang mulai dipertanyakan. Di samping itu kita masih menghadapi kelompokkelompok masyarakat yang masih menginginkan perubahan dasar negara berdasarkan agama atau

paham lainnya serta upaya-upaya untuk mengeliminasi nilai-nilai Pancasila. Dibidang Politik, Perkembangan politik Indonesia sejak reformasi ditandai oleh keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum sepanjang tahun 2009 memberi harapan baru dibidang demokrasi. Meski demikian, arus kebebasan yang kurang terkontrol acapkali memicu ketidakstabilan keamanan yang akan mengganggu gerak politik itu sendiri. Instabilitas sosial, politik, dan keamanan yang belum juga pulih, akan menjadi momok bagi penegakan hukum. Hubungan lembaga-Iembaga politik baik dalam tataran suprastruktur, infrastruktur dan sub struktur dalam mekanisme politik meskipun sudah mulai menampakkan kemapanan, namun belum secara sinergis dapat membangun kehidupan politik yang stabil. Para elit politik sangat dibutuhkan kehadirannya dalam menata kembali fungsi-fungsi tata kehidupan bernegara. Sistim politik yang belum terbangun dengan baik seringkali menimbulkan gesekan yang berakhir dengan konflik horisontal yang pada akhirnya merugikan rakyat itu sendiri, baik moril maupun materil bahkan korban jiwa dan berdampak negatif Indonesia dimata internasional sebagai negara yang tidak aman. Dibidang Ekonomi, Kehidupan perekonomian nasional kendati sudah mulai menunjukan tandatanda pemulihan, namun belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Perekonomian juga masih rentan terhadap pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sebagai contoh saat ini harga daging, bawang merah, bawang putih, dan yang terkini adalah kedelai yang sudah melonjak tinggi dari kondisi normal, hal ini sangat memengaruhi kehidupan ekonomi rakyat. Keterbatasan lapangan kerja di tanah air telah mendorong tidak sedikit masyarakat Indonesia menjadi tenaga kerja di luar negeri. Jika tidak segera ditangani, maka kondisi yang demikian akan memicu kerawanan sosial, politik, dan keamanan yang sangat serius, sebab kemiskinan merupakan akar kejahatan. Dibidang sosial budaya, Indonesia yang dibangun di atas keberagaman, saat ini menghadapi masalah yang cukup rumit dengan semakin menguatnya sikap dan perilaku primordial yang didasarkan pada kesamaan asal usul, etnik, agama, daerah, dan kesamaan lainnya. Akibat berbagai kebijakan yang kurang tepat di beberapa daerah, berdampak munculnya berbagai kasus yang memicu krisis baru atau konflik horisontal yang disebabkan hal-hal sepele, sehingga menyebabkan keretakan sosial antar kelompok masyarakat yang akhirnya dapat memperlemah kehidupan sebagai suatu bangsa sebagaimana dikehendaki nilai-nilai Pancasila, seperti yang terjadi dibeberapa wilayah ditanah air. Ketiadaan penegakan hukum terhadap pelaku aksiVolume 33 No. IV Edisi Desember 2013

23

Jurnal Yudhagama aksi penyerangan, pelecehan, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas atas alasan primordial dan keyakinan, telah memicu kegelisahan dan kecurigaan sosial yang makin meluas. Ini berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban, bahkan memicu krisis kedaulatan lewat upaya para korban mencari suaka politik ke negara lain. Kondisi hukum yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat, ikut memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dibidang Pertahanan dan keamanan, situasi keamanan dalam negeri masih belum terlalu kondusif, ancaman teror masih saja menghantui masyarakat, konflik bernuansa SARA juga masih terjadi, serta ancaman disintegrasi masih juga muncul. Stabilitas keamanan nasional diwarnai dengan masih terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA, separatisme, serta terorisme. Sementara disisi lain, aparat keamanan yang sudah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme, kemampuannya semakin tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga terutama pengembangan Alutsista yang dimiliki masih terbatas, serta pada saat yang bersamaan Indonesia memiliki keterbatasan dalam teknologi pertahanan, sehingga menurunkan citra dan wibawa bangsa dalam hubungan internasional, meskipun kesemuanya itu pada gilirannya berpengaruh pada usaha menciptakan rasa aman dan kententraman dalam kehidupan masyarakat sebagai prasyarat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Semua kondisi tersebut harus segera ditangani agar stabilitas nasional dan kedaulatan negara dapat terjamin. Sementara itu Undang-undang komponen cadangan yang mengatur tentang bela negara yang diharapkan akan dapat meningkatkan disiplin, rasa cinta tanah air, persatuan bangsa dan semangat bela negara, sehingga akan

24


menumbuhkan nasionalisme bangsa dan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan ketahanan nasional, sehingga dapat menjadi salah satu peredam terjadinya konflik horisontal dan tindak kekerasan, sehingga menjadi legalitas bagi negara untuk mewajibkan semua komponen bangsa untuk mengikuti pendidikan wajib bela negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, ternyata sampai saat ini belum terwujud karena belum disetujui oleh DPR. Dari sedikit uraian diatas menunjukan bagaimana kondisi ketahanan nasional kita saat ini yang masih sangat rentan terhadap dinamika kehidupan bernegara, sehingga memerlukan perhatian dari segenap komponen bangsa, apalagi kita menyadari letak negara kita yang berada pada posisi silang dunia yang sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis dan akan berpengaruh langsung terhadap aspek kehidupan nasional dan tentunya akan mempengaruhi kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mewujudkan ketahanan nasional secara efektif dan siapa yang berwenang membina ketahanan nasional dan bagaimana pembinaannya selama ini, dan bagaimana partisipasi dan peran serta TNI, khususnya TNI AD ? Pembinaan Ketahanan Nasional. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional harus dibina secara terprogram, sistimatis dan terus menerus, baik ditingkat pusat maupun didaerah, sehingga akan tercapai hasil sesuai yang diharapkan, oleh sebab itu perlu direncanakan dan disiapkan dengan baik melalui program-program yang terencana oleh lembagalembaga yang telah ditetapkan oleh undang-undang sesuai sistim tata negara kita. Namun karena lingkup obyek pembinaan ketahanan nasional menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, maka pembinaan ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah, lembaga, instansi maupun masyarakat serta diperlukan keterpaduan dan terkordinasi serta melembaga, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat berperan aktif didalamnya. Untuk itu marilah kita lihat lembaga-lembaga yang menangani masalah ketahanan nasional dan bagaimana hasilnya. Pertama adalah Lembaga ketahanan nasional (Lemhannas) yang pelaksanaan programnya sudah berjalan dengan sasaran para caloncalon pemimpin nasional maupun pemimpin tingkat daerah, dimana sejak berdirinya sampai saat ini sudah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam merubah pola pikir


(Mindset) para pemimpin dalam memandang arti ketahanan nasional dengan mensinergiskan pola pikir para pemimpin dari semua komponen bangsa mulai dari akademisi, birokrat, TNI, Polri, Ormas, organisasi politik dan tokoh masyarakat pada strata atas (eselon 1 dan 2) dalam kehidupan bernegara, namun secara nasional hasilnya belum menggembirakan karena hasil didiknya tidak sebanding dengan jumlah penduduk saat ini yang sudah mencapai 287 juta jiwa, juga belum semua komponen bangsa, terutama dikementerian untuk mengikutsertakan unsur pimpinannya mengikuti program Lemhannas dan abituren Lemhannas belum diberdayakan, diantaranya dengan menempatkan pada jabatan-jabatan strategis sesuai kompetensinya pada instansi yang bersangkutan. Keterbatasan jumlah peserta didik Lemhannas juga terbatas hanya sekitar 350 orang setiap tahun, sedangkan untuk mencapai kondisi ketahanan nasional yang mantap perlu lebih banyak lagi kader yang harus dididik pada semua strata dan kelompok warga negara, kemudian yang kedua adalah Kementerian dalam negeri yang sudah memiliki struktur sampai didaerah propinsi yaitu dinas kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (Kesbanglinmas) yang diharapkan akan dapat membumikan Ketahanan Nasional kepada semua warga negara, terutama organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, organisasi lainnya dan akan sangat efektif apabila dilaksanakan, namun kesempatan dan tugas ini belum terwujud karena terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, sebagai pembina pendidikan di Indonesia yang mempunyai peluang besar untuk berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional, melalui penyusunan kurikulum pendidikan, Kemendiknas seharusnya dapat memasukan materi

materi pelajaran ketahanan nasional kedalam kurikulum pendidikan sesuai stratanya, mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas sampai keperguruan tinggi, namun inipun juga belum dirasakan maksimal hasilnya, terbukti masih banyaknya terjadi tawuran pelajar, pergaulan bebas remaja, narkoba dan lain-lain, yang sebetulnya ini tidak akan terjadi apabila ketahanan nasional mereka sudah baik. Yang keempat adalah Kementerian Pertahanan, walaupun tidak secara langsung membina ketahanan nasional, namun masih ada keterkaitan yaitu sebagai pembina pendidikan bela negara melalui Dirjen Pothan. Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah bahwa lembaga-lembaga yang paling berkompeten membina ketahanan nasional belum mencapai hasil yang maksimal yang disebabkan berbagai hal mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sistem maupun sarana prasarana pendukung yang berdampak pada belum mantapnya ketahanan nasional kita. Bahwa ketahanan nasional memang tidak datang dengan sendirinya, kondisi tersebut harus dibangun melalui pembinaan secara terus menerus, terprogram dan berkesinambungan oleh aparatur pemerintah, lembaga, instansi, pengusaha, masyarakat, dan segenap komponen bangsa mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingkat pendidikan yang secara umum masih rendah serta sangat heterogennya mayarakat kita, baik tingkat pendidikan, sosial budaya maupun sumberdaya manusianya, kemudian tingkat disiplinnya juga masih sangat rendah, sedangkan ketahanan nasional akan mantap apabila semangat nasionalisme sudah mantap, dan semangat nasionalisme akan mantap apabila disiplin dan sikap mental sebagai bangsa Indonesia sudah mantap. Disiplin yang tinggi dan mentalitas yang tangguh akan terbangun melalui latihan-latihan, baik latihan yang bersifat fisik maupun latihan bersifat nonfisik/mental kejuangan. Materi latihan yang bersifat fisik yang diperlukan untuk meningkatkan disiplin dan mental kejuangan diantaranya adalah; kesegaran jasmani, mountenering, Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD), Peraturan Penghormatan Militer (PPM) dan Tata upacara. Kemudian materi latihan yang bersifat non fisik/kejuangan diantaranya; Pancasila, UUD 45, ketahanan nasional, wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, kerukunan hidup umat beragama dan sejarah perjuangan bangsa. Dengan mempelajari dan memahami materi materi tersebut diatas dan didampingi para pembina/pelatih dan guru yang berkompeten diharapkan nasionalisme bangsa akan meningkat sehingga ketahanan nasionalnya Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

25

Jurnal Yudhagama juga akan meningkat dan kita menjadi bangsa yang survive atau mandiri. Kemudian pertanyaannya adalah, apabila lembaga lembaga yang berwenang saja belum mampu, lalu institusi mana lagi yang diharapkan akan dapat berperan menjadi triger atau pemicu dalam meningkatkan ketahanan nasional kita. Peran TNI Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. Pada bab diatas sudah dijelaskan bahwa ketahanan nasional akan mantap, apabila diawali dengan disiplin dan sikap mental baik, oleh sebab itu sebagai bagian dari komponen bangsa,TNI Angkatan darat senantiasa hadir untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa melalui pembinaan disiplin dan mental sebagai langkah awal pencapaian ketahanan nasional yang mantap sebagai modal dalam pembangunan nasional, karena dari segi disiplin dan mentalitas, TNI diyakini sudah lebih baik dibanding institusi/komponen bangsa lainnya, TNI juga memiliki gelar/dislokasi satuan sampai tingkat desa/kelurahan dan daerah terpencil, baik itu satuan Teritorial, satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan Pendidikan. Satuan-satuan yang yang sudah tergelar tersebut dapat diberdayakan untuk melaksanakan pembinaan disiplin dan mental seluruh komponen bangsa yang akan menjadi obyek pembinaan. Dari segi legalitas juga sudah ada payung hukum yaitu UU No. 34 tentang TNI pasal 8 tentang tugas pokok TNI yaitu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya tentang pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya

26


secara dini sesuai dengan sistim pertahanan semesta. Sejalan dengan tugas pokoknya tersebut, maka sangat tepatlah apabila TNI lebih berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional melalui latihan disiplin dan mental dengan memberdayakan semua satuan-satuannya, mulai satuan teritorial, satuan tempur, satuan bantuan tempur serta satuan Lembaga Pendidikan melalui kerjasama dengan seluruh aparatur pemerintah, lembaga, instansi dan masyarakat serta potensi wilayah yang ada untuk dimanfaatkan dengan maksimal guna mencapai tujuan terciptanya ketahanan nasional yang mantap sesuai pasal 8 UU no 34 tentang pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun tehnis pelaksanaannya dilakukakan sebagai berikut: Satuan Teritorial bertindak sebagai ujung tombak kegiatan ini, dalam hal ini adalah Kodim didukung oleh satuansatuan lainnya, melalui sinergitas dengan program kerja instansi selain TNI yang ada didaerah menjadi satu program terpadu dan yang saling mendukung melalui metode pembinaan Teritorial yang meliputi pembinaan perlawanan rakyat (Bin Wanra), Komunikasi Sosial (Komsos) dan Bakti TNI, dengan memanfaatkan kegiatan teritorial ini, aparat kewilayahan melaksanakan komunikasi dengan semua komponen bangsa tentang pentingnya ketahanan nasional yang dapat terbangun melalui pembentukan disiplin dan mental kejuangan dengan menindaklanjuti MoU kerja sama yang telah dilakukan bapak Kasad dengan beberapa kementerian dan akan mengembangkan kerjasama yang telah dibuat tersebut, diantaranya dengan Mendagri,


Mendikbudnas dan pihak-pihak swasta. Fokus pembinaan adalah generasi muda. Dengan Mendagri, membuat kesepakatan kerja sama pembinaan Organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi sosial lainnya tentang disiplin, mental dan kepemimpinan. Dengan Mendikbudnas berkordinasi dan membuat nota kerja sama pembinaan disiplin, mental dan kepemimpinan bagi siswa baru, baik Mahasiswa, SMU maupun SMP. Sedangkan didaerah, Pangdam ditunjuk sebagai kordinator, dalam pelaksanaannya Pangdam dapat menunjuk Danrem dan Dandim karena Danrem dan Dandim yang mempunyai jalur kordinasi langsung dengan Pemerintahan daerah, baik Propinsi maupun kabupaten/kota melalui jalur kemuspidaan, serta Disdiknas, Kesbanglinmas maupun pihak-pihak swasta dan instansi lainnya. Program yang dikordinasikan oleh Danrem dan Dandim dengan instansi terkait diantaranya adalah sebagai berikut; 1. Dengan Kadisdikbud, program yang dikordinasikan : Program orientasi siswa kelas satu (Ospek) yang sering menimbulkan korban jiwa karena tindak kekerasan senior terhadap yunior, baik Mahasiswa, SMU maupun SMP pada awal tahun ajaran dirubah menjadi Latihan Disiplin dan Kepemimpinan Siswa (LDKS) dengan materi materi Baris berbaris, ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, sejarah perjuangan bangsa, kewaspadaan nasional, dan outbond. Program pembinaan Resimen Mahasiswa, dimana saat ini mereka seperti anak ayam kehilangan induk, dahulu sebelum reformasi,

Menwa dibina oleh TNI, namun saat ini mereka tidak ada yang membina. Program pembinaan dan pengambil upacara hari Senin disekolah, dilakukan untuk memelihara rasa nasionalisme. 2. Dengan Kadis Kesbanglinmas, berkordinasi tentang pembinaan Ormas seperti Pemuda Panca Marga (PPM), Pemuda Pancasila serta organisasi politik dan organisasi lainnya, juga organisasi kepemudaan seperti karang taruna, KNPI dan lain-lain. 3. Dengan pihak Pengusaha/ Swasta mengadakan pelatihan disiplin dan mental bagi karyawan-karyawan baru (saat ini sudah cukup tren) karena terbukti dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas perusahaan. 4. Dengan Pemda sendiri juga berkordinasi untuk mengadakan latihan disiplin, mental dan kepemimpinan bagi aparatur pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/Desa. Dalam pelaksanaanya, Dandim dapat berkordinasi dengan Danlemdik, Dansatpur maupun Dansatbanpur yang ada diwilayahnya, apabila memerlukan tempat akomodasi karena waktu lama, maka berkordinasi dengan Danrindam untuk membantu, karena Rindam sudah memiliki perangkat latihan yang diperlukan, disana terdapat satuan pendidikan bela negara yang menangani pendidikan bela negara dengan sarana akomodasi yang memadai. Apabila hanya memerlukan tenaga pelatih baris berbaris dan tata upacara, maka Dandim cukup berkordinasi dengan komandan Satpur dan Banpur yang ada diwilayahnya, ini dilaksanakan didaerah-daerah terpencil dan perbatasan. Untuk Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

27

Jurnal Yudhagama kodim dikota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya dapat memanfaatkan lembaga pendidikan pusat (Lemdikpus), seperti ; Akmil, Secapa dan Pusdik-pusdik yang ada disetiap kecabangan dengan sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan selama ini sudah berjalan pada beberapa lembaga Pendidikan tersebut. Untuk satuan-satuan tempur yang berada didaerah terpencil dan perbatasan dapat dimanfaatkan untuk membina masyarakat disekitarnya. Setiap pelatihan yang dilaksanankan minimal dua minggu dengan materi-materi seperti tersebut diatas, maka para pesertanya sudah dapat dicatat sebagai komponen cadangan dan datanya dikirim kesatuan kewilayahan tempat domisili peserta pelatihan, kemudian satuan kewilayahan akan melaporkan data tersebut kepada Menteri Pertahanan. Pengalaman penulis saat menjabat wadan Rindam Jaya, Dan Rindam X/Udy maupun saat ini sebagai Wadan Secapa, sudah menyelenggarakan pelatihan seperti ini seperti ; Satpol PP, siswa SMU, Menwa, Mahasiswa, maupun karyawan beberapa perusahaan. Dimana setelah pelatihan penulis memberikan kuisioner tentang manfaat yang dirasakan para peserta maupun guru dan pimpinan perusahaan, ternyata jawabannya sangat positip sekali. Para peserta merasakan manfaat dalam kehidupan dan menjadi manusia Indonesia yang sebenarnya, para guru mengatakan para siswa/ mahasiswanya lebih disiplin, para pimpinan perusahaan mengatakan karyawannya menjadi lebih disiplin dan meningkat kinerjanya, sehingga produktifitas perusahaan meningkat. Hasil dari program ini dapat dibuktikan pada saat pelatihan LKS Rindam jaya pada tahun 2006-2007 untuk SMU hampir seluruh sekolah wilayah Jakarta Timur sebagai pengganti masa orientasi dan hasilnya pada tahun berikutnya tidak ada tawuran antar pelajar yang terjadi diwilayah Jakarta Timur. Di Bandung sudah selama tiga tahun ini Disdikbud kota dan kabupaten Bandung mewajibkan seluruh SMU melaksanakan LDKS di Secapa sebagai pengganti masa orientasi, hasilnya dapat dirasakan oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan bahwa proses belajar siswa lebih baik, terutama tingkat kepatuhan/disiplin siswa. PT. Pamapersada Nusantara sebuah perusahaan tambang Batubara, sudah sejak tahun 2001 melaksanakan pelatihan ini dan sudah mendidik lebih kurang 8000 karyawannya, baik di Pussenif, di Rindam III/Slw, di Divisi-1 Kostrad, Secapa-AD dan di PusdikZI, hasilnya kinerja dan produktifitas perusahaan meningkat tajam. Selain itu Secapa-AD juga sudah mendidik karyawan PT Telkom, PT Garuda Angkasapura (GAPURA), PT XL (perusahaan pengelola kartu telepon selular). Resimen Mahasiswa, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMU sekodya Kabupaten Bandung serta sekolah tinggi 28


Pariwisata Bandung, dengan hasil sangat memuaskan para pimpinan instansi tersebut, terutama disiplin dan tanggung jawab sebagai karyawan dan warga negara Indonesia semakin baik. Kegiatan ini juga merupakan aplikasi atau wujud nyata dari pembinaan teritorial, disamping dapat menjadi nilai tambah dalam pembinaan satuan terutama pembinaan pangkalan. Apabila program ini dapat terlaksana secara menyeluruh, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang taat dan patuh terhadap hukum, karena semua sudah disiplin, yang berarti taat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Semua aspek-aspek kehidupan nasional yang disebut Astagatra akan terbina dengan baik, yang berarti ketahanan nasional akan mantap, tawuran antar masyarakat dan pelajar akibat hal-hal sepele juga tidak akan terjadi karena semua sudah memiliki wawasan kebangsaan dan dan rasa persatuan serta sadar akan kemungkinan adanya provokasi pihak-pihak yang akan menghancurkan bangsanya. Perekonomian akan semakin baik, karena semua sudah memiliki rasa cinta tanah air, sehingga akan cinta terhadap produk dalam negeri, kelangkaan kedelai, bawang dan cabai tidak akan terjadi lagi, karena ketika para generasi muda sudah menduduki jabatan-jabatan penting, mereka sudah memahami arti dan pentingnya ketahanan nasional Keamanan juga akan semakin baik karena semua sadar akan kewajibannya untuk ikut membela negara melalui ikut serta menjaga keamanan lingkungan sehingga akan waspada terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. Produktifitas bangsa akan meningkat, karena semua sudah memahami bahwa negara memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang ada didaratan maupun dilautan dan harus dikelola, sehingga semua semangat untuk bekerja, tidak membuang-buang waktu dengan bermalas-malasan untuk mencapai kemakmuran dengan demikian pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 akan terwujud. Oleh sebab itu dengan peningkatan peran TNI dalam meningkatkan ketahanan nasional melalui latihan disiplin dan mental ini maka prajurit TNI harus ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ketahanan nasional yang menyangkut materimateri pelajaran tersebut diatas, caranya diantaranya melalui perbaikan kurikulum di lembaga pendidikan dengan penambahan jam pelajaran materi-materi seperti tersebut diatas, terutama untuk kursus-kursus/ spesialisasi Teritorial, seperti; pembekalan calon Danrem dan Dandim, Susbater/Secaba Teritorial. Cara lain adalah melalui program pendidikan dalam

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD satuan. Diharapkan melalui pemantapan materi ketahanan nasional ini, para prajurit akan meningkat pemahamannya dan siap untuk menyampaikan materi pelajaran tersebut kepada komponen bangsa lainnya terutama generasi muda, sebagai salah satu wujud nyata kemanunggalan TNI dan Rakyat dan sumbangsih TNI dalam mendorong berlangsungnya pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional.

Endnotes. 1. Tim Pokja Ketahanan Nasional, 2011, “BS Ketahanan Nasional modul 1 dan 3, Sub BS Konsepsi Ketahanan Nasional”, Lemhannas RI, Jakarta, hal 15.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II.

Nama Pangkat Tempat/Tgl. Lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

: : : : : : :

Achmad Yuliarto. S. Sos. MAP Brigjen TNI/30883 Gombong/12-07-1963 Islam Kawin Akmil/1986 Danrem-161/WS

Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum. 1. Akmil 2. Sussarcab Inf 3. Suslapa I Inf 4. Diklapa II Inf 5. Seskoad 6. Lemhannas

: : : : : :

1986 1986 1992 1996 1999 2011

B. Dikbangspes. 1. Sussar Para : 2. Suspa Senban : 3. Susjur Pandu Udara : 4. Sus Sospol ABRI : 5. Sus Bahasa Inggris : 6. Susjurpa Intel Ter :

1987 1989 1990 1994 1996 1997

III. Riwayat Penugasan. A. Dalam Negeri. 1. Ops. Jaring Merah I : 2. Ops. Rusuh Sampit : 3. Ops. Pam SU MPR : 4. Ops. Pam KTT E.A : 5. Ops. Pam KTT ASIA :

B. Luar Negeri. 1. Malaysia 2. Perancis 3. Swiss

: 1993 : 2009 : 2011

IV. Riwayat Jabatan. 1. Danton Yonif-100 Dam I/BB 2. Danton SMS Kiban Yonif-100 3. Danton MO-81 Yonif-100 4. Dankiban Yonif-100 5. Kasi-4/Log Yonif-100 6. Pasiminlog Dim-0201 7. Ps. Kasicatkar BMC Pussenif 8. Kasicatkar BMC Pussenif 9. Pamen Pussenif 10. Ps. Pabandyaops 11. Plh. Danyonif-612/MDG 12. Danyonif-621/MTG 13. Kabag BMC Sdirbinsen Pussenif 14. Kasiops Rem-052/WKR 15. Dandim-0501/JP BS Dam Jaya 16. Waaspers Kasdam Jaya 17. Wadan Rindam Jaya 18. Aspers Kasdam Jaya 19. Dirbinsen Pussenif 20. Danrindam IX/Udy 21. Pamen Denma Mabesad 22. Wadan Secapaad 23. Danrem-161/WS

1990 2001 2004 2005 2005


29

Jurnal Yudhagama

PEMBERDAYAAN PERAN SATUAN pENERANGAN DALAM RANGKA MEMBANGUN CITRA TNI AD

Oleh : Kolonel Arm Benny Effendy, S.IP. (Danrem-063/SGJ)

Persoalan pemulihan citra TNI menjadi fokus perhatian banyak pihak seiring berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1997 yang lalu. Untuk membangun citra TNI AD, Satuan penerangan Kodam belum bisa maksimal karena masih mengalami kendala dibidang SDM, Organisasi, Teknologi Informasi dan Peranti Lunak yang belum sesuai harapan.

Pengantar.

P

ersoalan pemulihan citra TNI menjadi fokus perhatian banyak pihak seiring berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1997 yang lalu. Diskursus panjang terkait citra suatu organisasi sampai dewasa ini masih tetap aktual dibicarakan dalam berbagai forum akademis dan praktis. Persoalan citra organisasi yang berkorelasi erat dengan dukungan publik nampaknya akan terus menjadi topik dalam konteks dinamisasi organisasi.

30


Pada era globalisasi sekarang ini yang sarat diwarnai dengan iklim kompetisi, telah mendorong timbulnya kesadaran yang semakin kuat pada organisasiorganisasi, termasuk juga pada institusi TNI tentang pentingnya dukungan publik terhadap eksistensi TNI. Kesadaran akan pentingnya dukungan publik terhadap keberadaan suatu institusi tersebut “diilhami” oleh semangat yang berkembang di dunia marketing. Pada dua dekade terakhir ini posisi publik menjadi semakin penting dalam proses dinamisasi organisasi. Kehadiran tag line yang menyatakan bahwa: “Publik merupakan penentu keberlanjutan suatu organisasi”, merupakan suatu kognisi baru dalam manajemen organisasi non profit. Tag line “Publik merupakan penentu keberlanjutan suatu organisasi” tersebut semakin memiliki nilai objektivitas dan logis bahkan cenderung menjadi suatu keniscayaan. Urgennya posisi publik tersebut dalam dinamisasi organisasi secara dapat gamblang kita jumpai pada dunia pemasaran modern. Berkembangnya perspektif-perspektif humanis dalam dunia marketing, seperti konsep relationship marketing (pemasaran persahabatan) yang dikemukakan oleh Regis McKenna (1994) dan konsep yang menjelaskan bahwa shoppers merupakan penentu bagi prinsipal (produsen) yang dideskripsikan oleh Markus Stahlberg (2010) telah mengkonfirmasi kita bahwa institusi TNI juga perlu berupaya untuk bersinergi dengan publik bila TNI ingin tetap mendapatkan dukungan publik secara luas dan nyata. Dalam konteks membangun sinergi antara institusi TNI dengan publik tersebut, peran Satuan Penerangan TNI yang berfungsi sebagai agen Humas (Public Relations-PR) bagi TNI menjadi semakin mengemuka. Sebagai bagian dari manajemen organisasi, Lembaga PR TNI harus berorientasi pada aktivitas yang dilakukan oleh institusi induknya, yakni Mabes TNI dan Mabes masing-masing Angkatan. Orientasi PR TNI terhadap tujuan institusi induk harus “selaras” dengan spirit sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga eksistensi lembaga PR TNI dapat efektif menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat


dengan segenap kalangan khalayak. Melalui hubungan itu dapat terwujud citra TNI yang positif dan interaksi harmonis untuk saling menyesuaikan diri dan saling mendukung antara jajaran Satuan TNI dengan khalayak, begitu pun sebaliknya. Citra Positif TNI dalam Koridor Doktrin dan Timbangan Supporting System. Dalam memberdayakan satuan penerangan TNI untuk membangun citra harus sejalan dengan doktrin Kartika Eka Paksi (KEP) yang merumuskan tugas mulia TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI AD memiliki fungsi khusus penerangan yaitu menyelenggarakan penerangan TNI AD baik ke dalam maupun ke luar serta membangun citra dan opini publik guna mendukung tugas-tugas TNI AD. Kebijakan strategis pimpinan TNI AD dalam dekade terakhir ini terhadap satuan penerangan yaitu memberdayakan aparat dan satuan penerangan dalam rangka membangun interaksi dan komunikasi publik dengan berbagai elemen masyarakat terlebih dengan kalangan media massa.

Agenda ini lazim disebut sebagai upaya merevitalisasi ikatan relasional untuk mendapatkan opini masyarakat yang proporsional, objektif dan mendukung kinerja suatu organisasi. Pentingnya kita merevitalisasi ikatan relasional yang dilandasi semangat saling pengertian dan kepercayaan dengan publik dan pihak media massa, terlihat dari deskripsi Harlansyah dalam presentasinya Membangun Kognisi Baru Terhadap Kamnas, Presentasi Pada Diklat Satpol Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Cikole LembangKBB, 21 November 2012, sebagai berikut : (dapat dilihat pada gambar). Pada tataran ini tuntutan tugas yang harus dihadapi oleh satuan penerangan adalah tuntutan optimalisasi kemampuan untuk menciptakan opini publik baik yang bersifat internal (Penerangan Satuan), maupun yang bersifat eksternal (Penerangan Umum) dalam rangka pembangunan current and corporate image. Untuk menghadapi tuntutan tugas dalam upaya membangun citra TNI AD perlu diketahui kondisi satuan penerangan saat ini yaitu: Pertama, Sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas dan kuantitas, komposisi militer dan pegawai negeri sipil, jumlah personel yang memiliki basis pengetahuan atau disiplin ilmu komunikasi (jurnalistik dan public relations) serta penguasaan Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

31

Jurnal Yudhagama

Negosiasi Kepentingan Media Massa, Publik, dan Organisasi Menginginkan Suplai Info yang Sebanyakbanyaknya dari Organisasi?

Media

Organisasi

Membutuhkan Dukungan dari seluruh Elemen Publik

Publik

Menginginkan Peran Organisasi yang Berkontribusi Nyata bagi Terbukanya Peluang untuk Memenuhi Kebutuhan

Gambar: Menegosiasikan Perbedaan Kepentingan antara Media Massa, Publik dan Organisasi teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi satuan Penerangan jajaran TNI AD pada umumnya saat ini memang belum sesuai harapan atau belum memenuhi standar pokok. Kedua, Organisasi dan tugas Pendam yang berlaku saat ini adalah Organisasi dan tugas sesuai keputusan kasad Nomor Perkasad/ 99/XI/2011 tanggal 7 November. Organisasi ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari banyak mengalami hambatan antara lain tidak tergambarkan adanya Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) dari Pembina fungsi penerangan di pusat kepada penerangan di Kotama ataupun di Balakpus, sehingga menyulitkan koordinasi serta jumlah personel yang hanya 63 orang dihadapkan dengan beban tugas yang harus diemban oleh Pendam dalam membangun citra TNI AD, khususnya di wilayah Korem dan Kodim sangatlah kurang. Ketiga, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki Pendam selain masih kurang secara kuantitas, juga masih lemah dari sisi kualitas. Alsuspen yang dimiliki Pendam saat ini belum sesuai dengan perkembangan 32


teknologi informasi yang berkembang demikian pesatnya. Sedangkan tugas-tugas penerangan dalam membangun citra TNI AD akan selalu bersentuhan langsung dengan teknologi informasi tersebut. Keempat, Peranti lunak yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di Pendam masih relatif kurang jumlahnya dan cenderung belum menyesuaikan perkembangan teknologi dan tuntutan aktual terhadap peran satuan penerangan saat ini. Dalam konteks pemberdayaan satuan penerangan dalam rangka membangun citra TNI AD, perlu adanya supporting system serta mempertimbangkan faktorfaktor yang berpengaruh baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi peluang yaitu: Pertama, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi, membuat dunia semakin transparan menembus batas-batas teritori. Berbagai perubahan terjadi dengan begitu cepat dan menimbulkan dampak berskala internasional, regional dan nasional. Kedua, Peperangan informasi merupakan salah

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD satu perang di era global saat ini. Dengan menguasai dan mengendalikan informasi maka keunggulan dan kemenangan akan senantiasa berpihak kepada pihak yang mampu menguasai dan mengendalikan informasi tersebut. Ketiga, Perkembangan media massa terutama elektronik (TV dan Radio) maupun internet sangatlah cepat. Sementara kendala yang dihadapi dalam pengembangan satuan penerangan TNI AD di antaranya menyangkut daya dukung anggaran yang masih relatif terbatas, sehingga berdampak kepada optimalisasi kinerja satuan penerangan. Faktor Internal meliputi kekuatan, yaitu kebijakan pimpinan TNI AD tentang pemberdayaan aparat dan satuan penerangan serta peningkatan profesionalisme bagi militer dan PNS, merupakan peluang yang baik dalam usaha pemberdayaan satuan penerangan dalam membangun citra TNI AD dan motivasi personel satuan penerangan dalam hal ini Pendam untuk melaksanakan tugasnya cukup tinggi. Sedangkan kelemahannya, yaitu pemberdayaan satuan penerangan untuk kepentingan pembangunan citra membutuhkan sarana dan prasarana serta dana yang cukup besar, sementara kondisi keuangan TNI AD masih relatif terbatas dan struktur organisasi Pendam yang saat ini masih belum mampu mengakomodasi tugas-tugas yang dihadapi. Mengacu kepada faktor-faktor yang memengaruhi terhadap pemberdayaan satuan penerangan, maka untuk membangun citra TNI AD diperlukan Sumber Daya Manusia yang ideal dalam organisasi untuk menghadapi tuntutan tugas satuan penerangan dan diharapkan

dapat terpenuhinya jumlah personel sesuai jumlah DSPP yang ada. Komposisi yang seimbang antara militer dan PNS, Personel yang memiliki basis ilmu komunikasi (jurnalistik dan public relations) serta familier dengan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer. Harapan terhadap organisasi dan tugas Pendam agar mampu menghadapi tugas dalam membangun citra TNI AD adalah Orgas yang mencerminkan adanya tiga fungsi utama yaitu Penerangan Satuan (Pensat), Penerangan Umum (Penum) dan Penerangan Khusus (Pensus) dan mencerminkan adanya hubungan antara pembina fungsi penerangan di pusat dengan satuan penerangan di daerah dalam wujud Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) serta memiliki jumlah personel yang sesuai dengan beban tugas yang harus diemban. Tugas satuan penerangan yang selalu bersentuhan langsung dengan teknologi telekomunikasi, informasi dan komputer, maka dalam kegiatan sehari hari harus didukung dengan alat yang berbasis teknologi tersebut, sehingga tuntutan akan pentingnya informasi diterima tepat waktu dan di mana saja bisa terwujud. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas Pendam dalam membangun citra TNI AD perlu adanya dukungan prosedur kerja dan aturan yang baku sesuai perkembangan yang terjadi sehingga dibutuhkan adanya peranti lunak yang terpenuhi secara kualitas dan kuantitas. Pemberdayaan Peran Satuan Penerangan TNI AD. Untuk dapat membangun citra TNI AD memerlukan langkah sistemik dalam pemberdayaan satuan


33

Jurnal Yudhagama

penerangan, melalui dukungan kebijakan, strategi dan upaya yang baku dan sistematis, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaanya. Secara praktis guna terbangunnya citra positif TNI AD, maka perlu adanya kebijakan baku dalam pemberdayaan satuan penerangan terkait hal-hal berikut: Pertama, terwujudnya peningkatan sumber daya manusia penerangan yang profesional. Kedua, terwujudnya penataan organisasi penerangan yang sesuai dengan tuntutan tugas baik masa kini maupun kedepan. Ketiga, terwujudnya dukungan Alsuspen yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Keempat, tersedianya peranti lunak penerangan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas. Strategi pemberdayaan satuan penerangan dalam membangun citra TNI AD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Alsuspen dengan berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas peranti lunak sesuai dengan dinamika satuan penerangan dalam menghadapi tuntutan tugas, dan dimensi utamanya adalah peningkatan kemampuan SDM penerangan, sehingga mampu mengawaki organisasi penerangan dalam mengemban tuntutan tugas, meningkatkan kualitas organisasi dalam tugas satuan penerangan, sehingga menjadi satuan yang modern. dan Secara organisatoris subyek dalam kegiatan pemberdayaan satuan penerangan meliputi elemen pimpinan yaitu Kasad, yang bertanggungjawab dan mengambil kebijakan strategis tentang pemberdayaan 34


satuan penerangan. Dankodiklat bertanggungjawab terhadap pembinaan organisasi dan doktrin (Penak) penerangan, Aspam melakukan supervisi terhadap operasional satuan penerangan yang bersifat pemberitaan dan Kadispenad bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan satuan penerangan dalam membangun citra TNI AD. Sementara obyek dalam kegiatan ini adalah Sumber Daya Manusia dibidang penerangan, organisasi dan tugas, teknologi informasi dan peranti lunak. Metoda yang dapat digunakan yaitu: Pertama, mengadakan kegiatan seleksi karena personel penerangan adalah orang-orang yang harus memiliki kemampuan dan minat di bidang komunikasi dan publikasi, sehingga personel-personel yang akan masuk ke satuan penerangan baik itu militer maupun PNS harus terseleksi melalui test psikologi sejak mereka lulus dari pendidikan. Oleh karena itu Pendam harus berkoordinasi dengan Spersdam, Lembaga Pendidikan dan Dinas Psikologi. Kedua, edukasi guna meningkatkan kualitas personel yang telah dimiliki Pendam dapat ditempuh melalui mekanisme pendidikan di lingkungan TNI atau TNI AD, penataran materi penerangan baik penataran dalam satuan maupun di luar satuan penerangan juga mengikuti seminar-seminar baik di lingkungan TNI maupun di luar institusi. Ketiga, Penugasan. Setelah melalui seleksi dan edukasi, personel Pendam harus digilir untuk penugasan baik itu tugas operasi maupun tugas publikasi dalam event-event yang besar guna mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Keempat, Validasi Organisasi. Untuk menjawab tuntutan tugas satuan penerangan dalam membangun citra TNI AD, harus didukung oleh organisasi yang stabil, oleh karena itu perlu dilakukan validasi terhadap organisasi Pendam yang ada saat ini, sehingga Pendam mampu melaksanakan tugas sebagai fungsi khusus TNI AD dibidang penerangan secara maksimal. Penutup. Persoalan pemulihan citra TNI menjadi fokus perhatian banyak pihak seiring berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1997 yang lalu. Untuk membangun citra TNI AD, Satuan penerangan Kodam belum bisa maksimal karena masih mengalami kendala di bidang SDM, Organisasi, Teknologi Informasi dan Peranti Lunak yang belum sesuai harapan. Dengan

demikian perlu adanya langkah sistemik dalam pemberdayaan satuan penerangan khususnya pada level Pendam dan Penrem dengan menggunakan metode validasi, seleksi, penugasan dan koordinasi, sehingga mampu membangun citra TNI AD secara maksimal. Untuk meningkatkan kualitas SDM penerangan, disarankan agar Pendam dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas komunikasi dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk juga dengan Dinas Psikologi. Selanjutnya bagi Dispenad sebagai organisasi induk disarankan berkoordinasi dengan Kodiklat TNI AD untuk melaksanakan validasi organisasi dan tugas satuan penerangan guna mewujudkan pemberdayaan satuan penerangan secara maksimal.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok.

III. Riwayat Penugasan.

1. Nama : Benny Effendy, S.IP 2. Pangkat : Kolonel Arm/30910 3. Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/05-09-1963 4. Agama : Islam 5. Status : Kawin 6. Sumber Pa/Th : Akmil/1986 7. Jabatan : Danrem-063/SGJ II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dalam Negeri. 1. Operasi Tim-Tim

A. Dikbangum. 1. Akmil 2. Sussarcab Arm 3. Diklapa I 4. Diklapa II Inf 5. Seskoad

: : : : :

1986 1986 1992 1996 2001

B. Dikbangspes. 1. Tar SJM 2. Tar Kader Dakur & SJM 3. Suspa Intel 4. Suspa Intelstrat 5. Sus Dandim 6. Sus Ops Gab TNI 7. Sus Danrem

: : : : : : :

1992 1991 1994 1996 2003 2007 2013

: 1990

IV. Riwayat Jabatan. 1. Pajau Rai-A Armed-3 2. Pamu Rai-A Armed-3 3. Parai-A Armed-3 4. Danrai-A Armed-3 5. Danraima Armed-3 6. Kasi-3/Pers Armed-3 7. Kasi-1/Lidik Armed-3 8. Ps. Pasi Intel Rem 143/HD 9. Pasi Intel Rem-143/Hd 10. Kadep Milum Pusdik Art 11. Plh. Kasi Intel Rem-143/Hd 12. Dandenma Pussenart 13. Danyon Armed-4/105 GS 14. Dandim-0610/Smd Rem 062/Tn 15. Dandim-0618/BS Dam III/Slw 16. Waas Intel Kasdam III/Slw 17. Kasubdisbinfung Dispenad 18. Kapendam III/Slw 19. Danrem-063/Sgj Dam III/Slw


35

Jurnal Yudhagama

MEMBANGUN KEMAMPUAN PROFESIONALITAS PRAJURIT ARHANUD DALAM MENYONGSONG MODERNISASI ALUTSISTA TNI ANGKATAN DARAT

Oleh : Kolonel Arh Hassanudin, S.IP. (Danpusdik Arhanud)

Penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud di satuan jajaran Menarhanud1/F sangat penting artinya dalam rangka menyongsong modernisasi Alutsista TNI AD, dimana penyiapan kemampuan profesionalitas harus dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh baik dari komando atas atau pimpinan tertinggi di TNI AD maupun pimpinan di level bawah yaitu khususnya para komandan satuan.

R

esimen Arhanud-1 Faletehan disingkat Menarhanud-1/F merupakan satuan organik dan pelaksana Kodam yang berkedudukan langsung dibawah Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, membawahi 2 (dua) batalyon yaitu Batalyon Arhanudse-6 yang berkedudukan di Tanjung Priok dan Batalyon Arhanudse-10 di Bintaro serta 1 (satu) Detasemen Rudal-003 yang berlokasi di Cikupa Tangerang dengan tugas pokok menyelenggarakan pertahanan udara secara aktif dengan menghancurkan, meniadakan atau 36


mengurangi daya dan hasil guna serangan udara musuh yang menggunakan wahana udara berupa pesawat terbang, peluru kendali maupun peluru balistik dalam rangka melindungi obyek vital yang berada di seluruh wilayah Ibukota Jakarta seperti Markas Besar TNI, Gedung DPR/MPR, Istana Negara dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu Menarhanud1/F dilengkapi dengan 4 (empat) fungsi yaitu mulai dari pencarian dan penemuan sasaran (detection), pengenalan (identification), penjejakan (tracking) dan penghancuran (destruction). Adapun alutsista yang digunakan oleh satuan-satuan jajaran Menarhanud1/F saat ini antara lain; Meriam 57 mm S-60 tanpa AKT, Meriam 57 mm S-60/RET dan Meriam 23 mm ZUR serta Rudal Grom. Dilihat dari kondisi dan teknologi alutsista yang digunakan oleh satuan jajaran Menarhanud-1/F saat ini khususnya Meriam 57 mm S-60 sudah sangat tua dan usang. Apalagi dihadapkan dengan medan tugas yang ada diwilayah Kodam Jaya yang menuntut mobilitas tinggi, maka perlu upaya modernisasi alutsista Arhanud yang ada dijajaran Menarhanud-1/F dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok satuan. Bila dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka modernisasi Alutsista TNI adalah sebuah langkah mutlak yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan dan keunggulan kekuatan angkatan perang kita dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya agar langkah dan harapan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan maka perlu dibarengi dengan langkah internal yaitu upaya peningkatan kemampuan atau profesionalitas prajurit itu sendiri. Pada Rapim di tingkat TNI juga disampaikan tentang kenaikan anggaran TNI yang nantinya akan dialokasikan untuk pengadaan dan peremajaan Alutsista dijajaran TNI AD, AL dan AU. Selanjutnya Asops Kasdam Jaya, pada kesempatan Rapat Pimpinan yang diselenggarakan di lingkungan Kodam Jaya juga menyampaikan beberapa program modernisasi Alutsista yang akan dilaksanakan dijajaran Kodam Jaya dan salah satunya adalah di jajaran Menarhanud-1/F.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Dalam rangka menyongsong modernisasi Alutsista Arhanud di jajaran Menarhanud-1/F tersebut maka timbul pertanyaan yang bukan didasarkan pada sikap apriori terhadap kemampuan dan kualitas SDM prajurit Arhanud dewasa ini namun lebih didasarkan pada data faktual yang ada dilapangan yaitu apakah prajurit dilapangan sudah siap 100 % dari segi profesionalitas untuk menyongsong modernisasi Alutsista tersebut? Jawabannya tentu beragam yang pada akhirnya harus kita akui bahwa prajurit disatuan Arhanud masih belum siap sepenuhnya. Karena untuk menyongsong modernisasi Alutsista tersebut bukan sesuatu yang sederhana bila dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dewasa ini. Apalagi untuk Alutsista Arhanud yang sarat dengan teknologi modern. Bila ditinjau dari arti profesionalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal profesi atau keprofesian atau kemampuan untuk bertindak secara profesional, maka seyogyanya kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud diharapkan berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kemiliteran. Namun kenyataannya belum semua prajurit mampu untuk segera beradaptasi dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dibidang militer tersebut. Sedangkan bila menilik dari penjelasan tentang Jati Diri TNI, Tentara Profesional didefinisikan sebagai tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta

mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi (UU No. 34 Th. 2004, pasal 2, hal. 6). Artinya bahwa untuk meningkatkan profesionalitas prajurit tersebut sangatlah kompleks permasalahannya. Dari kondisi faktual diatas dapat dipahami bahwa ada korelasi yang sangat signifikan antara kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud dihadapkan dengan modernisasi Alutsista di lingkungan TNI AD. Sehingga timbul pertanyaan, “Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk membangun kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud di jajaran Menarhanud1/F dalam menyongsong modernisasi Alutsista TNI AD tersebut?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam tulisan essay ini akan dibahas bagaimana kendala dan peluang serta upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud ditinjau dari berbagai aspek yang dapat dilakukan dalam menyongsong modernisasi Alutsista TNI AD tersebut. Adapun maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perlunya membangun kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud di jajaran Menarhanud-1/F dalam menyongsong modernisasi alutsista TNI AD, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan atau langkah selanjutnya.


37

Jurnal Yudhagama

Kebijakan yang Berkaitan. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 6 ayat (1) a. menyebutkan bahwa salah satu fungsi TNI adalah sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, sehingga adalah sesuatu yang wajar apabila TNI terus diperkuat agar mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal. Salah satunya dengan jalan memodernisasi alat peralatan perang yang dimilikinya termasuk Alutsista Arhanud didalamnya. Disisi lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/ MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang. Pengertian Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan 38


pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. (Perpres RI No. 41 Tahun 2010, hal 8). Hal ini berimplikasi kepada kebijakan pemenuhan dan pengadaan alat peralatan baru yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI secara efaktif. Dari dua kebijakan di atas dapat ditarik benang merah tentang arah kebijakan TNI dimasa mendatang yang senantiasa berbenah diri dengan melaksanakan reformasi secara terus menerus agar tercapai Postur Ideal TNI sesuai dengan yang diharapkan, sehingga TNI mampu melaksanakan tugas pokoknya secara optimal dalam rangka mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. Disisi lain hal ini sudah dijabarkan oleh pemerintah yang mana sudah disampaikan pada kesempatan Rapim TNI yang bertemakan “Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Membangun Kekuatan Minimum (MEF)”. Permasalahan. Seperti kita ketahui, dalam UU Nomor 34 tahun

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sedangkan salah satu tugas TNI AD sesuai pasal 8 UU Nomor 34 tahun 2004 adalah melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki termasuk alat peralatan/ Alutsista yang ada. Disisi lain sebagai salah satu fungsi militer umum, kecabangan Arhanud mengemban tugas pokok untuk menyelenggarakan pertahanan udara aktif dalam rangka mengurangi dan meniadakan ancaman dan serangan udara yang menggunakan peluru balistik maupun pesawat udara, maka profesionalitas bukan hanya sebuah kata pemanis yang hampir selalu digaungkan dalam setiap event namun profesionalitas benar-benar merupakan sebuah tujuan sebagai konsekuensi logis dari adanya langkah-langkah dalam modernisasi Alutsista TNI (khususnya Arhanud). Dari data dan informasi yang dikumpulkan dilapangan bahwa ada 2 (dua) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas prajurit yaitu penguasaan tugas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua indikator tersebut merupakan permasalahan yang harus dicarikan solusi pemecahannya. Permasalahan penguasaan tugas dan penguasaan Iptek sangat dipengaruhi oleh SDM, sarana dan prasarana latihan, motivasi atau dedikasi prajurit dan lingkungan daerah penugasan prajurit serta tentunya tingkat kesejahteraan prajurit.

Permasalahan selanjutnya yang juga dapat mengurangi optimalisasi penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit adalah belum konkritnya informasi tentang proyeksi modernisasi Alutsista yang akan memperkuat jajaran Menarhanud-1/F. Hal ini dapat disebabkan oleh proses pengadaan Alutsista yang tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh masyarakat awam. Dimana dalam proses penentuan jenis senjata harus melalui proses penelitian dan pengembangan ditingkat TNI AD selanjutnya harus mendapat persetujuan DPR sebelum diputuskan. Rumitnya birokrasi pengadaan alutsista tersebut sangat berpengaruh terhadap fokus penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud di satuan jajaran Menarhanud-1/F. Walaupun motto TNI AD adalah prajurit yang dipersenjatai artinya secara tersirat bahwa bagi TNI AD penyiapan prajurit lebih utama daripada persenjataan, sehingga konsekuensi logisnya adalah senjata apapun yang diberikan nantinya diharapkan para prajurit tersebut mampu menggunakan dan mengoperasionalkannya secara baik. Namun, seyogyanya agar penyiapan prajurit tersebut lebih optimal maka rencana modernisasi tersebut harus terpetakan sedini mungkin, sehingga prajurit di satuan mampu mempersiapkan diri secara maksimal ditengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan. Dalam hal ini tentunya peran Pussenarhanud sangatlah mutlak sebagai pusat Pembina kesenjataan Arhanud untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada komando atas tentang rencana penempatan dan pemetaan Alutsista Arhanud yang disesuaikan dengan tipologi wilayah penugasan dan tugas pokok satuan. Seperti halnya untuk satuan jajaran Menarhanud-1/F Kodam jaya bila ditinjau dari segi geografis yang merupakan kota metropolitan dengan masyarakat yang begitu padat dan memiliki obyek vital yang cukup banyak dan tersebar, maka sebaiknya diperkuat oleh senjata yang memiliki mobilitas dan kemampuan yang tinggi serta jenis Manpads, sehingga memudahkan penggelarannya. Karena bila dihadapkan dengan medan tugas yang ada di wilayah ibukota Jakarta maka alutsista yang lebih efektif adalah yang bersifat portable atau semi portable, sehingga memudahkan untuk mencari daerah penggelaran ditengah-tengah terbatasnya ruang terbuka yang ada diwilayah Ibukota Jakarta. Disamping itu, diyakini bahwa di masa yang akan datang, pasukan yang kecil, berkemampuan manuver yang tinggi, cepat dan lincah akan mendominasi pertempuran. Sehingga untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokoknya sebaiknya khusus untuk satuan jajaran Menarhanud-1/F Kodam Jaya dapat disarankan untuk dilengkapi dengan senjata yang memiliki karakteristik seperti penjelasan diatas. Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

39

Jurnal Yudhagama Pembahasan. Dari semua penjelasan permasalahan diatas pada intinya hanya dapat dipecahkan dengan kerja keras dan tekad yang sungguh-sungguh untuk membangun kekuatan TNI AD dimasa mendatang. Dengan adanya peluang tentang kebijakan pemerintah untuk memodernisasi Alutsista TNI AD maka disisi lain prajurit jajaran Menarhanud-1/F Kodam Jaya harus berbenah diri dan menyiapkan diri sedini mungkin untuk menyongsong modernisasi alutsista tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat dilaksanakan secara bagian perbagian melainkan harus secara komprehensif dan menyeluruh dari level pimpinan atas sebagai penentu kebijakan sampai dengan pimpinan lapangan taktis. Sebagai penentu kebijakan maka pimpinan di tingkat atas dapat memulainya dari proses seleksi werving, selanjutnya dididik dan dilatih secara terprogram di Lemdik-Lemdik sebelum diserahkan kepada pengguna. Sedangkan untuk level pengguna atau strata pimpinan lapangan taktis maka kunci utamanya ada pada para Komandan Satuan. Para Dansat harus selalu berinovasi dan memotivasi anggotanya untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan profesionalitasnya dihadapkan dengan tuntutan tugas pokok satuan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh para Komandan Satuan sebagai langkah penyiapan awal terhadap peningkatan profesionalitas prajurit antara lain : Pertama, melaksanakan rekrutmen kader dengan menyeleksi prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan bahasa inggris yang memadai di satuan jajaran Menarhanud-1/F. Proses rekrutmen kader ini bukan berarti mengabaikan penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit lainnya, melainkan hanya sebagai wahana untuk memudahkan pencapaian tugas penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit secara menyeluruh disatuan. Hasil rekrutmen kader tersebut selanjutnya disiapkan atau diberikan pembekalan dengan memanfaatkan peluang-peluang pendidikan

40


yang tersedia dan ditawarkan kepada prajurit disatuan jajaran Menarhanud-1/F yang dapat menunjang penyiapan dan peningkatan kemampuan SDM prajurit yang bersangkutan. Seperti contoh dengan memberikan kesempatan meningkatkan keahlian dibidang komputer dan penguasaan bahasa inggris melalui penataran maupun pendidikan baik di lingkungan TNI maupun sipil. Kedua, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader-kader tersebut untuk melaksanakan Studi Pustaka baik secara terpimpin maupun perorangan dengan memanfaatkan layanan internet dan perpusatakaan-perpustakaan yang ada disekitar satuan. Layanan internet adalah sesuatu yang mutlak harus difasilitasi oleh satuan dewasa ini. Karena dengan layanan internet tersebut dapat membuka wawasan prajurit terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin maju. Disamping itu, Dansat dapat menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi lain yang menyediakan layanan perpustakaan umum sehingga prajurit dapat kesempatan yang luas untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuannya. Perkembangan Ilpengtek yang berlangsung sangat cepat merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perubahan lingkungan, serta memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan pelaksanaan tugas-tugas kemiliteran. Aplikasi teknologi modern pada sistem persenjataan menuntut kemauan yang tinggi dari para prajurit untuk mengikutinya. Keterbukaan informasi melalui teknologi internet yang begitu besar juga menuntut dimilikinya kebijaksanaan dalam menyikapi sehingga tidak terjadi kekeliruan pemahaman yang berakibat pada kesalahan dalam bertindak, sehingga disisi lain, Dansat harus senantiasa membimbing kemajuan para prajurit kader tersebut, yang dapat dilakukan dengan metoda Mentoring, Couching dan Counselling.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Ketiga, melaksanakan kegiatan Studi Banding ke satuan-satuan yang sudah dilengkapi dengan alutsista yang sudah modern dengan menggunakan teknologi yang lebih maju serta sesuai dengan jenis alutsista yang direncanakan akan diproyeksikan untuk memperkuat satuan jajaran Menarhanud-1/F. Sebagai contoh dengan melakukan studi banding ke satuan-satuan tetangga baik dari lingkungan AD sendiri maupun AL dan AU, sehingga perkembangan Alutsista yang dimiliki oleh satuan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk menyiapkan kemampuan profesionalitas prajurit. Saat ini studi banding tersebut dapat dilakukan ke satuan Paskhas yang sudah menggunakan senjata jenis QW 3 ataupun studi banding ke beberapa KRI seperti KRI Malahayati yang sudah dilengkapi dengan persenjataan atau Alutsista Mistral. Hal ini dapat menambah hasanah pengetahuan prajurit tentang perkembangan Alutsista yang sudah digunakan oleh satuan tetangga dan dapat mempelajari sistem teknologi yang digunakannya. Keempat, melibatkan prajurit dalam pelaksanaan latihan-latihan gabungan. Latihan gabungan baik antar matra maupun dengan negara tetangga akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalitas TNI, khususnya dalam meningkatkan kemampuan operasional dan pengetahuan dalam mengakses teknologi militer yang lebih maju. Pelaksanaan latihan gabungan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk bertukar informasi dan berbagi pengalaman diantara prajurit, disamping itu juga sebagai sarana introspeksi terhadap tingkat

atau kualitas profesionalitas antar prajurit, sehingga program latihan gabungan tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas prajurit. Apalagi untuk wilayah penugasan di Ibukota Jakarta, latihan-latihan gabungan ini seyogyanya lebih mudah untuk dilaksanakan karena lokasi satuan dan intensitas kegiatan serta penugasan bersama-sama dengan angkatan lain seperti halnya TNI AU dalam rangka Opshanudnas sangat tinggi, sehingga pelaksanaan koordinasi akan semakin mudah dan lancar. Kelima, meningkatkan kesejahteraan personel sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan oleh para Dansat, seperti antara lain mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit melalui peningkatan kesejahteraan dengan memperhatikan pola pembinaan karier prajurit yang sudah direkrut sebagai prajurit kader tersebut. Di samping itu dilakukan pula upaya meningkatkan fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai prajurit seperti hak cuti dan lain-lain. Sedangkan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI secara konkrit harus melibatkan kebijakan dari negara dan pemerintah, seperti kenaikan gaji, pembangunan fasilitas perumahan dan penyiapan sarana dan prasarana latihan yang memadai. Dalam pengembangan sarana, prasana, dan fasilitas TNI dilakukan dengan pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit, asrama/ barak prajurit, gedung perkantoran, pangkalan, dan


41

Jurnal Yudhagama fasilitas pemeliharaan disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi TNI. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI yang meliputi gaji pokok dan fasilitas bagi prajurit TNI jika dihadapkan pada tugas-tugas yang diembannya, merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat profesionalitas TNI. Di samping itu, belum memadainya jaminan sosial dan asuransi prajurit TNI berdampak pada kurangnya konsentrasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat profesionalitas prajurit. Di samping itu, upaya Keenam langkah kebijakan yang ditempuh Dansat dalam meningkatkan kemampuan profesionalitas prajurit juga dapat dilaksanakan dengan mendorong dan menyarankan kepada komando atas untuk 1. Melanjutkan pelaksanaan revisi peranti lunak guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi melalui penyempurnaan peraturan/ keputusan sesuai dengan undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan melalui doktrin, bujukin (buku petunjuk induk), Bujukbin (buku petunjuk pembinaan), Bujukops (buku petunjuk operasi), Bujuklak/min (buku petunjuk pelaksanaan/administrasi), serta peraturan lainnya; 2. Meningkatkan pembangunan personel TNI dalam rangka mempertahankan kekuatan yang ada sebagai upaya memenuhi standard TOP (tabel organisasi dan peralatan)/DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan); 3. Meningkatkan kegiatan kepelatihan, program latihan dan kesiapan operasional dalam upaya pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan TNI. Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud di satuan jajaran Menarhanud-1/F sangat penting artinya dalam rangka menyongsong modernisasi alutsista TNI AD, dimana penyiapan kemampuan profesionalitas harus dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh baik dari komando atas atau pimpinan tertinggi di TNI AD maupun pimpinan di level bawah yaitu khususnya para komandan satuan. Penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit di satuan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Komandan satuan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang Dansat dalam pelaksanaannya antara lain tingkat penguasaan tugas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi prajurit yang belum optimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh SDM, sarana dan prasarana latihan, motivasi atau dedikasi prajurit dan lingkungan daerah penugasan prajurit serta tentunya tingkat kesejahteraan prajurit. Permasalahan lain adalah belum konkritnya informasi tentang proyeksi 42


modernisasi Alutsista yang akan memperkuat jajaran Menarhanud-1/F, sehingga memengaruhi dalam penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit. Untuk meminimalisir segala kendala dan hambatan yang ada, maka diperlukan upaya dan kreativitas seorang Dansat di jajaran Menarhanud-1/F untuk mengatasi permasalahan tentang penyiapan kemampuan profesionalitas prajurit dalam menyongsong modernisasi Alutsista TNI AD tersebut dengan jalan melaksanakan rekrutmen kader dengan jalan menyeleksi prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan bahasa inggris yang memadai disatuan jajaran Menarhanud-1/F, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader-kader tersebut untuk melaksanakan Studi Pustaka, melaksanakan kegiatan Studi Banding, melibatkan prajurit dalam pelaksanaan latihan-latihan gabungan dan peningkatan kesejahteraan personel sesuai dengan kemampuan serta mendorong dan menyarankan kepada komando atas untuk : 1. Melanjutkan pelaksanaan revisi peranti lunak; 2. Meningkatkan pembangunan personel TNI sebagai upaya memenuhi standard TOP (Tabel Organisasi dan Peralatan)/DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan); 3. Meningkatkan kegiatan kepelatihan, program latihan dan kesiapan operasional dalam upaya pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan TNI.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Selanjutnya dapat disarankan tentang pentingnya membangun kemampuan profesionalitas prajurit di satuan jajaran Menarhanud dalam menyongsong modernisasi alutsista TNI AD melalui inovasi dan kreatifitas para Dansat agar prajurit benar-benar mampu menguasai tugas dan tanggungjawabnya serta mahir dalam mengoperasionalkan Alutsista modern yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Demikian tulisan tentang membangun kemampuan profesionalitas prajurit Arhanud dalam menyongsong modernisasi Alutsista TNI AD. Penulis menyadari akan segala kekurangan dalam tulisan essay ini, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan serta dengan sepercik harapan semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi para pembaca sekalian.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

III. Riwayat Penugasan. : : : : : : :

Hassanudin, S.IP. Kolonel Arh/32738 Prabumulih/07-09-1965 Islam Kawin Akmil/1989 Danpusdik Arhanud

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. Akmil 2. Sussarcab Arh 3. Suslapa I 4. Selapa 5. Seskoad 6. Sesko TNI

: : : : : :

1989 1990 1996 2000 2003 2012

B. Dikbangspes. 1. KIBI 2. Susdanrai Arh 3. Sussar Para 4. Suspa Intel 5. Airbone Course 6. Susgati Bintal TNI 7. Susdanyon MC

: : : : : : :

1992 1994 1995 1998 1998 2000 2004

A. Dalam Negeri. 1. Operasi Papua

: 1999

B. Luar Negeri. 1. Singapura 2. Malaysia 3. Jepang 4. Cina 5. Philipina 6. Malaysia 7. Rusia

: : : : : : :

1994 1996 2009 2010 2010 2010 2011

IV. Riwayat Jabatan. 1. Dantonmer Yonarhanudri-1/1/Kostrad 2. Dantonmer 40 mm Yonarhanudri-1/1/ Kostrad 3. Paops Yonarhanudri-1/1/Kostrad 4. Pasi-2/Ops Yonarhanudri-1/1/Kostrad 5. Danraipur-B Yonarhanudri-1/1/Kostrad 6. Kasi-1/Intel Yonarhanudri-1/1/Kostrad 7. Danraima Yonarhanudri-1/1/Kostrad 8. Wadanyonarhanudse-10/1/F Dam Jaya 9. Kasdim 0501/JP Bs Dam Jaya 10. Kadep Milum Pusdik Arhanud Kodiklat TNI AD 11. Danyonarhanudse-6/1/F Dam Jaya 12. Pabandya Renops Sopsdam Jaya 13. Dandim 0503/JB Rem 052/WKR Dam Jaya 14. Pabandya-2/Hartapsat Spaban III/Binrorg Sopsad 15. Danmenarhanud-1/F Dam Jaya 16. Asren Kodam I/BB 17. Danpusdik Arhanud


43

Jurnal Yudhagama

PERAN BABINSA DALAM USAHA MENCIPTAKAN SWASEMBADA PANGAN UNTUK MENJAMIN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Oleh : Kolonel Inf Suparlan Purwo Utomo, S.IP. (Asops Kasdam II/Sriwijaya)

Kehadiran TNI AD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu menciptakan stabilitas dibidang pertahanan dan keamanan Negara. Kemanunggalan TNI-Rakyat adalah suatu keadaan atau sikap perilaku yang menyatu antara TNI dengan rakyat, baik secara lahir maupun batin dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Pendahuluan.

P

eningkatan jumlah penduduk merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh semua Negara di dunia, termasuk Indonesia. Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dalam dua belas tahun mendatang akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 273,2 juta pada tahun 2025. 44


Pertumbuhan penduduk ini secara langsung akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif. Penduduk yang banyak akan menjadi pangsa pasar menggiurkan bagi pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Namun, hal ini juga berarti bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi dan perencanaan yang matang atas kebutuhan domino dari bertambahnya jumlah penduduk tersebut. Betapa tidak, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan lapangan kerja akan semakin besar, kebutuhan tempat tinggal akan semakin banyak, kebutuhan perumahan dan gedung akan semakin luas, dan yang tidak kalah penting adalah kebutuhan pangan yang secara otomatis meningkat. Apabila hal ini tidak direncanakan dan disikapi dengan seksama, maka keadaan-keadaan tersebut akan memicu terjadinya konflik sosial, baik horisontal maupun vertikal, yang pada akhirnya akan mengganggu jalannya program pemerintah dan stabilitas ketahanan nasional. “Bertambahnya jumlah penduduk harus diiringi dengan kenaikan jumlah kebutuhan akan pangan”. Itulah bunyi dari Hukum Malthus, Sang Bapak Kependudukan. Hubungan antara pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan berbanding lurus. Dimana jika jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan akan pangan pun ikut meningkat. Karena pada dasarnya pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu manusia, maka negara wajib menyediakan dan memenuhi kebutuhan pokok penduduk tersebut. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, “Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional”. TNI AD sebagai salah satu institusi aparatur negara dan bagian dari sistem pemerintahan harus ikut aktif melakukan upaya preventif atas resiko negatif pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Adanya gelar pasukan TNI AD yang tersebar di seluruh penjuru NKRI merupakan potensi bangsa yang dapat digerakkan


dalam rangka mengawal keberlangsungan roda pemerintahan. Babinsa TNI AD dapat didayagunakan untuk membantu penyiapan bangsa Indonesia dalam menjamin ketahanan pangan nasional yang menjadi program pemerintah saat ini. Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Pangan. Permasalahan ketahanan pangan nasional akan menjadi hal yang menarik bagi negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan pangan para penduduknya. Kecepatan pertambahan jumlah penduduk disuatu negara harus diantisipasi dengan adanya kesiapan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, agar masalah pemenuhan pangan tersebut tidak menjadi kendala yang dapat menimbulkan “domino effect” terhadap sektor lainnya dalam pembangunan nasional.

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Di sisi lain, Indonesia dikenal juga memiliki jumlah penduduk yang fantastis, mencapai 237.641.326 jiwa pada tahun 2013 yang lalu dan menempati peringkat ke empat Negara terpadat di dunia. Pada kenyataan di lapangan sekarang, kondisi ideal pemenuhan pangan terhadap pertambahan jumlah penduduk di Indonesia belum tercapai walaupun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan judul “Studi Tentang Kemandirian Pangan Sumber Karbohidrat dan Protein Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan” diketahui bahwa angka ketersediaan pangan telah melebihi kebutuhan pangan yang diperlukan. Hal ini membuktikan masih adanya ketidaklancaran distribusi logistik, sehingga ditemukan kepala keluarga dan rumah tangga yang belum terpenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Permasalahan kekurangan gizi dan ketidaklancaran distribusi makanan ini disebabkan oleh infrastruktur jalan yang tidak dapat dilalui oleh sarana transportasi. Keadaan cuaca dengan curah hujan yang tinggi di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan banyak kawasan longsor dan erosi. Bencana alam tersebut menyebabkan petani tidak dapat membeli pupuk dan pestisida yang dibutuhkan dalam kegiatan bercocok tanam. Hasil pertanian yang adapun susah dipasarkan dan akhirnya membusuk dan terbuang percuma. Fasilitas jaring jalan yang telah ada lebih cepat rusak sebelum waktu pakai yang diprediksi sebelumnya dan memutus jalur transportasi antar daerah.


45

Jurnal Yudhagama Berbagai permasalahan di atas tentu saja menjadi tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap kewibawaan dan kedaulatan Negara dimata dunia. Pembenahan sistem yang bisa dilakukan untuk mencapai pembangunan nasional dan ketahanan pangan sebaiknya dimulai dari sektor pertanian terlebih dahulu. Jika sektor pertanian sudah kuat, maka hampir dapat dipastikan sektor-sektor lain dalam pembangunan nasional akan menguat pula. Penyelesaian kerawanan pangan menuju ketahanan pangan harus dilakukan melalui program terpadu antar instansi dan kelembagaan, sehingga dapat terlaksana dengan cepat dan terintegrasi. Ketidaklancaran distribusi makanan di beberapa wilayah di Indonesia juga disebabkan karena keadaan alam, seperti perairan dalam atau dataran tinggi. Sebagai negara kepulauan sekaligus ring of fire yang menghubungkan 2 lempeng tektonik, yaitu IndoAustralia dan Eurasia, banyak daerah yang terpisah dengan pusat perekonomian. Hal ini menyebabkan daerah-daerah tersebut menjadi terisolasi. Hal ini merupakan suatu kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau kelompok masyarakat yang ingin menimbulkan instabilitas keamanan. Pihak asing dan nonpemerintah yang memiliki dana kuat dan kepentingan tertentu dapat serta merta memengaruhi masyarakat melalui pemberian bahan kebutuhan pangan dengan imbalan yang strategis, seperti penolakan sebagai bagian dari NKRI atau menuntut adanya penentuan pendapat. Adanya ribuan hektar lahan tidur dan tidak efektif juga menjadi isu yang patut menjadi perhatian pemerintah. Adanya lahan tidur sering disebabkan karena penduduk setempat tidak memiliki pengetahuan pertanian. Secara turun temurun, warga hidup dengan belas kasihan alam dengan sumber dayanya. Kalaupun untuk bertahan hidup, warga lebih memilih untuk memelihara beternak dari pada bercocok tanam karena lebih mudah. Melihat hal ini, pemerintah perlu memberikan solusi agar ketergantungan warga kepada alam dapat dikurangi sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain beberapa permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan di atas, ancaman hama selalu mengintai tanaman persawahan menjelang panen. Serangan hama wereng menyebabkan banyak petani yang telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup berbalik 180 derajat menjadi beban hutang yang harus dibayar untuk kelangsungan hidup keluarga. Lebih jauh, gagal panen serta ketidakpastian mengenai persediaan pangan riil akibat hama tanaman akhirnya menyebabkan rawan pangan regional maupun nasional. 46


Peran TNI AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki implikasi strategis karena keterkaitan yang erat antara produktivitas sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional. Berawal dari gelar pasukan TNI yang tersebar di semua daerah sampai dengan tingkat kecamatan, Panglima TNI pada tanggal 13 April 2012 telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Pertanian tentang kerjasama program pembangunan bidang pertanian sebagai wujud nyata pengabdian TNI kepada pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilandasai Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, baik dalam hubungan pemberdayaan wilayah pertahanan maupun dalam konteks membantu pemerintah di daerah. Guna menindaklanjuti MoU tersebut, TNI AD mengembangkan dan mengoptimalkan programprogram kemanunggalan TNI-Rakyat untuk menjamin tercapainya swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Pada Rapat Evaluasi Kegiatan Teritorial


TNI AD Semester I Tahun 2013 yang lalu, dalam pengarahannya Kasad menyampaikan bahwa adanya kenaikan anggaran program kerja bidang Teritorial TA. 2013 sebesar 170% atau Rp. 74,8 miliar menjadi Rp. 201,8 miliar merupakan kepercayaan negara sekaligus tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Satuan Komando Kewilayahan TNI AD harus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dalam menekan konflik sosial di tengah masyarakat. Kegiatan Binter yang dilakukan harus membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan, membantu mengatasi berbagai kesulitan/masalah masyarakat, dan menjaga keutuhan wilayah dan menegakkan kedaulatan

Negara. Beberapa cara yang diterapkan TNI AD dalam mendukung ketahan pangan nasional, yaitu melalui pembangunan prasarana umum, pemberian pelatihan tentang pertanian dan pemberian pengetahuan wirausaha. Pembangunan prasarana umum. Pembangunan prasarana umum bagi masyarakat, terutama infrastruktur jalan, merupakan pondasi dasar terlaksanakannya aktivitas pendukung untuk kegiatan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya jaring jalan yang dapat dilalui dengan mudah akan membantu masyarakat dalam perpindahan tempat dari lokasi tempat tinggal ke lingkungan kerja. Akses jalan yang representatif ke semua tujuan akan secara langsung memberikan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari menyebarkan bibit pertanian, pupuk, bahkan sampai dengan memasarkan hasil panen petani ke pusat ekonomi terdekat. Akhirnya, dengan program pembangunan prasarana jalan akan dapat mempercepat pergerakan rakyat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemberian pelatihan tentang pertanian. Kegiatan untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat petani juga dapat dilaksanakan melalui pemberian pelatihan tentang pertanian. Disini Babinsa harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan geografi dan demografi setempat karena daerah dataran tinggi atau pegunungan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda dengan


47

Jurnal Yudhagama

daerah pesisir atau pantai. Sayur-sayuran sangat cocok untuk dibudayakan di dataran tinggi karena memiliki suhu dan kelembaban yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk daerah pesisir, budi daya ikan bandeng dengan kolam air payau akan lebih sesuai dan berhasil guna daripada jika dipaksakan untuk melakukan kegiatan usaha bidang sayur-sayuran. Perbedaan dan potensi alam dari tiaptiap tempat inilah yang harus dikuasai oleh Babinsa, sehingga apa yang akan dilatihkan kepada masyarakat akan memberikan manfaat yang maksimal. Pemberian pengetahuan wirausaha. Setelah

48


pembangunan prasarana umum dan pelatihan mampu diberikan oleh Babinsa TNI AD kepada masyarakat, maka satu hal penting yang perlu dilakukan adalah pembelajaran tentang wirausaha kepada masyarakat. Sebagai contoh, program manunggal TNI AD di Kabupaten Minahasa Utara yang diikuti oleh Satkowil bersama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pemerintah Kelurahan dan para petani melaksanakan kegiatan penanaman padi sawah, penanaman jagung dan cabe ditanah seluas 4 Ha di areal pertanian milik seorang warga. Tanah tersebut sengaja diberikan kepada para petani untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil. Dengan program tersebut, pemerintah telah memberikan dorongan serta motivasi kepada petani dalam berwirausaha demi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Realisasi dari hasil kegiatan pertanian tersebut terbukti mampu merubah prilaku petani dalam berwirausaha. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pencerahan tentang perlunya koperasi sebagai wadah untuk menyalurkan hasil pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil bumi. Melalui koperasi, komunitas petani sebagai penyuplai sumber makanan akan memiliki nilai tawar yang tinggi. Dari berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh TNI AD untuk meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka mencapai ketahanan pangan diatas, diharapkan masyarakat akan memiliki kebanggaan terhadap wilayahnya, sehingga apabila ada gangguan atau pengaruh negatif dari luar yang bertujuan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD untuk mendiskreditkan kredibilitas pemerintah dan mengancam ketahanan pangan nasional akan dieliminir seminimal mungkin. Kesimpulan. TNI AD merupakan kekuatan ketahanan Nasional yang memiliki peran penting dan strategis. TNI AD sebagai bagian dari komponen utama pertahanan berperan untuk membela dan menjaga keutuhan Negara. Kehadiran TNI AD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu menciptakan stabilitas dibidang pertahanan dan keamanan Negara. Kemanunggalan TNI-Rakyat adalah suatu keadaan atau sikap perilaku yang menyatu antara TNI dengan rakyat, baik secara lahir maupun batin dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Program Manunggal TNI merupakan kegiatan terpadu yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat di daerah, karena kegiatan TNI Manunggal dalam pembangunan mampu meningkatkan perubahan sosial di masyarakat. Selain menjaga keutuhan negara,

juga dapat memberdayakan masyarakat, melalui pembangunan fisik dan nonfisik. Program pembangunan fisik hasil dapat diterapkan melalui pembangunan prasarana jalan yang dimaksudkan untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Pembangunan nonfisik dapat diupayakan untuk membantu pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melakukan penyuluhan, membuka areal perkebunan petani desa, menyebarkan bibit bahkan sampai kegiatan hasil panen bagi para petani. Semua program kegiatan tersebut wujud nyata dari program TNI dalam membantu pemerintah daerah untuk menciptakan ketahanan pangan di wilayahnya. Akhirnya, ketahanan pangan merupakan tugas semua komponen negara, baik institusi pemerintah maupun lembaga swasta. Semua pihak perlu memberikan kontribusi nyata secara terintegrasi dan terpadu agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih cepat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam dunia pertanian perlu menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam pencapaian ketahanan pangan nasional.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS III. Riwayat Jabatan.

I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

: : : : : : :

Suparlan Purwo Utomo, S.IP Kolonel Inf/1900000671066 Jakarta/11-10-1966 Islam Kawin Akmil/1990 Asops Kasdam II/Swj

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. Akmil 2. Sussarcab Inf 3. Diklapa I Inf 4. Diklapa II Inf 5. Seskoad

: : : : :

1990 1990 1997 2000 2005

1. Pama Pussenif 2. Danton Kostrad 3. Danton Mo.81/Bant Yonif-432 4. Kasi-2/Ops Yonif-432 5. Dankipan A Yonif-432 6. Kasi-1/Intel Yonif-432 7. Gumil Gol. IV Pusdikif Pussenif 8. Wadan Yonif-507/BS Dam V/Brw 9. Kasdim-0832/Surabaya Selatan Rem-084 Dam V/Brw 10. Pamen Kodam V/Brw (Dik) 11. Pabandya Minter Ster Kostrad 12. Danyonif-321/13/1 Kostrad 13. Dansecata Gumil Juang Rindam III/Slw 14. Pabandya Lat Sops Dam III/Slw 15. Dandim 0619/Purwakarta Dam III/Slw 16. Pabandya-4/Min Praslat Spaban II/Binlat Sopsad 17. Danbrigif-9/2 Kostrad 18. Asops Kasdam II/Swj


49

Jurnal Yudhagama

OPTIMALISASI PEMBINAAN SATUAN DI SATUAN LINTAS UDARA GUNA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI AD

Oleh : Mayor Inf Agus Harimurti (Kasiops Brigif Linud-17/1 Kostrad)

Satuan Linud kita akan dapat secara optimal mendukung tugas pokok TNI AD, baik dalam konteks OMP maupun OMSP, jika secara terusmenerus dilakukan evaluasi yang obyektif terhadap berbagai kondisi yang belum ideal. DI samping itu, harus timbul inisiatif dan kemauan yang kuat dari seluruh “stakeholder” untuk senantiasa menghadirkan kreasi, inovasi, dan solusi terbaik.

B

erakhirnya perang dingin belum memberikan jaminan akan perdamaian dunia. Justru fenomena yang terjadi adalah meningkatnya sengketa antar negara, termasuk kemungkinan pengerahan kekuatan militer ketika resolusi damai tidak tercapai. Tidak hanya yang bersifat konvensional, ancaman keamanan dalam bentuk lainnya (non-traditional security threats), seperti terorisme, insurjensi/separatisme, konflik komunal berbasis SARA, pembajakan/perompakan, dan bencana alam berskala besar, juga terus mewarnai dinamika lingkungan strategis, baik pada tataran global,

50


regional, maupun nasional. Aktor bukan negara (nonstate actors) tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka semakin berani menantang kekuatan sebuah negara dan angkatan bersenjatanya dalam skenario perang asimetris. Selain itu, mereka juga terbukti piawai sebagai arsitek sekaligus pelaku utama berbagai kejahatan transnasional, seperti arms-smuggling, drugtrafficking, dan illegal logging. Memahami kompleksitas spektrum tantangan keamanan di atas, maka diperlukan satu alternatif untuk menyiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Selaku Panglima Tertinggi TNI, Presiden SBY beberapa kali menegaskan bahwa “Bangsa Indonesia cinta damai, tapi siap berperang demi tegaknya Merah Putih dan utuhnya NKRI”. Sikap ini mencerminkan bahwa perang tetap menjadi jalan terakhir, namun mengisyaratkan bahwa ketika kita harus berperang, maka hanya boleh ada satu pilihan yaitu menang. Untuk memenangkan peperangan, Presiden SBY menekankan pentingnya memperkuat dan memodernisasi aspek hard power yang dimiliki TNI saat ini untuk memenuhi kriteria Minimum Essential Force (MEF), atau kekuatan pokok minimum yang dibutuhkan untuk menangkal segala bentuk ancaman dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ia meyakini bahwa “kalau ingin damai, maka bersiaplah untuk perang....civis pacem para bellum”. Komitmen sentral dan pandangan Presiden SBY tentang Perang dan Damai inilah yang menjadi semangat dari upaya transformasi yang tengah dilakukan oleh TNI AD saat ini. TNI AD teguh pada komitmennya untuk senantiasa menjadi garda terdepan dan benteng terakhir NKRI. Oleh karena itu, tepat jika TNI AD terus berbenah diri untuk menjadi lebih profesional; mengejar ketertinggalannya selama ini dari angkatan darat negara-negara lain; serta adaptif terhadap perkembangan situasi dan kemajuan teknologi sistem senjata terkini. Ini semua dilakukan untuk menyiapkan TNI AD dalam menjalankan tugas-tugasnya secara lebih efektif, dan juga lebih “smart”, baik dalam konteks


Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Esai ini secara spesifik berupaya menggambarkan salah satu komponen pertempuran TNI AD, yaitu satuan Lintas Udara (Linud) yang secara organisasi berada dibawah Kostrad. Sama halnya dengan satuansatuan Linud (Airborne) lain di dunia, satuan Linud kita sampai dengan saat ini juga masih menjadi pilihan utama dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas, pertempuran maupun tugas kemanusiaan. Dari operasi lawan insurjensi sampai dengan operasi pengamanan perbatasan darat RI; dari operasi penanggulangan terhadap bencana alam, sampai dengan operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Ini semua menjadi bagian dari spektrum penugasan satuan Linud. Karakteristik satuan Linud adalah satuan tempur yang dapat dikerahkan secara cepat untuk mencapai lokasilokasi yang jauh dan sulit untuk ditempuh satuansatuan manuver darat lainnya. (Bujuklap Linud 2005). Hal ini dimungkinkan karena memang satuan Linud dilatih dan dilengkapi untuk melaksanakan pemindahan pasukan melalui udara serta penerjunan dan atau pendaratan dalam jumlah yang besar. Maka tidaklah berlebihan jika dengan kemampuan “long-range force projection”-nya ini seringkali satuan Linud dianggap sebagai pasukan “pamungkas” yang bernilai strategis, dimana kehadirannya dapat menimbulkan daya tangkal (deterrence), dan memengaruhi jalannya sebuah operasi secara menentukan (decisive). Secara umum satuan Linud TNI AD selama ini

telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Namun demikian, secara obyektif masih dapat diidentifikasi sejumlah kondisi yang belum ideal serta permasalahan dibidang pembinaan satuan yang berdampak negatif terhadap kesiapan operasional satuan Linud dalam mengemban tugas pokok TNI AD. Rumusan masalah yang dapat menjadi parameter antara lain Apakah doktrin tentang operasi Linud sudah relevan dan dapat menjawab kebutuhan penugasan, termasuk apakah piranti lunak pendukung lainnya, seperti buku petunjuk pelaksaanaan dan buku petunjuk teknis penyelenggaraan latihan kelintasudaraan sudah tersedia di satuan?, Apakah latihan yang diselenggarakan selama ini telah mengakomodasi berbagai skenario operasi yang relevan dengan proyeksi pelibatan dan kemampuan satuan Linud ?. Apakah satuan Linud telah memiliki sarana dan prasarana latihan yang memadai, termasuk apakah setiap prajurit Linud telah dilengkapi dengan alat dan perlengkapan tempur khusus yang modern untuk menunjang profesionalisme? Idealnya, pembinaan satuan dilakukan dengan sebuah visi agar satuan Linud memiliki postur yang kuat dan efektif. Untuk mencapai postur semacam ini, maka dibutuhkan keterpaduan antara dua faktor utama dalam memenangkan pertempuran, yaitu sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, dan terlatih secara profesional; dan sistem senjata dan perlengkapan tempur yang modern, serta dukungan logistik yang memadai. Keduanya tentu saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Persenjataan yang Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

51

Jurnal Yudhagama canggih dan perlengkapan yang modern tidak akan berarti banyak jika prajurit-prajurit pengawaknya tidak profesional. Sebaliknya, secerdas dan setangguh apa pun prajurit-prajurit kita di lapangan akan mengalami kesulitan ketika harus menghadapi musuh yang dilengkapi dengan sistem senjata dan teknologi yang serba mutakhir. Pengikat dari kedua faktor di atas adalah doktrin yang relevan, dimana menjelaskan dan mengilustrasikan berbagai taktik dan teknik memenangkan pertempuran, serta prosedur-prosedur operasi yang menunjang keberhasilan tugas pokok di lapangan. Namun, kondisi di atas belum dapat dicapai sepenuhnya. Berikut ini penulis mencoba mendeskripsikan beberapa fakta berdasarkan observasi dan pengalaman di lapangan. Sampai saat ini terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa pembinaan satuan, khususnya dalam aspek pembinaan piranti lunak, pembinan latihan, dan pembinaan materiil di satuan Linud belum terlaksana secara optimal. Indikasi pertama terkait dengan doktrin kelintasudaraan yang belum memadai. Jika kita bedah Buku Petunjuk Lapangan tentang Operasi Lintas Udara Unsur TNI AD (2005) yang menjadi referensi utama satuan Linud, maka masih terdapat kekurangan yakni belum lengkap dan kurang relevan. Belum lengkap dalam arti bahwa Bujuklap tersebut belum mengurai secara detail seluruh substansi taktik, teknik, dan prosedur operasi yang seharusnya dimiliki oleh satuan Linud untuk diaplikasikan di lapangan. Di samping itu doktrin Operasi Linud kita masih kurang relevan dengan perkembangan dalam mengantisipasi tantangan keamanan saat ini. Bujuklap yang ada belum mengakomodasi spektrum penugasan satuan Linud secara utuh dihadapkan dengan tugas-tugas TNI AD. Di dalamnya hanya dijelaskan secara singkat dua macam operasi Linud yang dapat dilaksanakan dengan cara diterjunkan dan atau didaratkan, yaitu operasi serangan (offensive ops) baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun penggabungan; dan operasi khusus (special ops) yang meliputi penyergapan (raid), infiltrasi (infiltration), serta pameran kekuatan (show of force). Artinya selain kurang detail dalam penjelasan taktik dan teknik, serta prosedur melaksanakan kedua macam operasi Linud tersebut, doktrin operasi Linud hanya fokus pada tugas-tugas OMP. Seyogyanya doktrin juga memuat tugas-tugas OMSP, termasuk proyeksi satuan Linud untuk dilibatkan dan dikerahkan dalam operasi penanggulangan bencana alam berskala besar. Temuan menarik lainnya adalah bahwa sampai dengan saat ini belum tersedia piranti lunak pendukung doktrin operasi Linud di atas, baik berupa buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) dan buku petunjuk teknis 52


(Bujuknis) yang relevan untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyelenggarakan latihan-latihan kelintasudaraan. Dengan demikian, penanggung jawab latihan di masing-masing satuan Linud tidak memiliki suatu pedoman yang baku, baik dalam hal manajemen dan teknik penyelenggaraan latihan maupun standard kemampuan dan mutu tempur yang ingin dicapai. Jika doktrin operasi Linud tidak segera dibenahi dan piranti lunak pendukungnya tidak dilengkapi, maka akan berakibat negatif pada kualitas penyelenggaraan latihan serta mutu tempur satuan Linud; dan dampaknya satuan Linud tidak akan optimal dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Antisipasi mendesak yang perlu segera dilakukan antara lain perlu sejumlah upaya sebagai solusi bagi permasalahan pembinaan piranti lunak di satuan Linud. Pertama, sesuai dengan prosedur harus segera

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dilakukan revisi dan validasi terhadap doktrin operasi Linud yang berlaku saat ini. Doktrin harus diperluas, sehingga dapat menakomodasi spektrum penugasan satuan Linud yang begitu luas, yakni OMP dan OMSP. Doktrin juga harus diperdalam, sehingga menyuguhkan keterangan secara detail terkait dengan taktik, teknik dan prosedur operasi Linud. Disamping itu harus segera dirumuskan Bujuklak dan Bujuknis pendukung penyelengaraan latihan kelintasudaraan. Doktrin dan segenap piranti lunak pendukungnya harus teruji. Kita boleh saja mengadopsi doktrin kelintasudaraan yang dimiliki dan sudah terlebih dahulu dikembangkan oleh satuan-satuan Linud negara maju di dunia, tetapi kita sendiri harus dapat mengujinya dengan menyesuaikan dengan kondisi nyata geografis Indonesia (berbeda dengan Amerika dan Eropa). Demikian pula kemungkinan medan pertempuran di kota (urban warfare) dan pertempuran di hutan (jungle warfare) pun tidak mungkin sama persis. Selain itu kondisi Alutsista pendukung operasi Linud yang digunakan mungkin belum selengkap dan secanggih mereka. Yang paling nyata adalah kesiapan operasional pesawat angkut personel yang dimiliki oleh TNI AU untuk mendukung pengerahan pasukan Linud yang masih terbatas. Sampai saat ini hanya ada dua skuadron pesawat angkut TNI AU untuk mendukung pemindahan pasukan melalui udara. Artinya, disaat yang bersamaan hanya ada dua batalyon Linud yang dapat melaksanakan operasi penerjunan dan atau pendaratan di dua lokasi yang berbeda, padahal TNI AD memiliki tiga brigade atau sembilan batalyon Linud.

Dengan demikian, doktrin pengerahan satuan Linud juga harus realistis, walaupun tidak berarti kita tidak mempertimbangkan kondisi yang semakin ideal seiring dengan upaya transformasi dan modernisasi di tubuh TNI. Penulis meyakini bahwa doktrin operasi Linud TNI AD dapat disempurnakan dengan melakukan proses diskusi akademik, studi komparasi, dan uji lapangan. Ketiga proses ini tentu harus dilakukan dalam sebuah keterpaduan antara penanggung jawab di bidang pembinaan doktrin TNI AD dengan para perwira yang aktif berdinas di satuan Linud. Di samping itu harus diikutsertakan komponen pendukung dari TNI AU, karena sejatinya operasi Linud adalah operasi gabungan antara matra darat dan matra udara. Keterpaduan ini diharapkan akan menghadirkan proses pengayaan terhadap berbagai substansi, baik dalam aspek taktik, teKnik dan prosedur operasi, yang sangat menentukan keberhasilan tugas di lapangan. Upaya kedua yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dibidang pembinaan piranti lunak adalah dengan menyusun sejumlah prosedur tetap (Protap) yang diperlukan sebagai pedoman bagi prajurit dalam melaksanakan latihan-latihan kelintasudaraan. Sebagai contoh, dalam Bujuklap operasi Linud kita tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh setiap peterjun untuk menggunakan Payung Udara Orang (PUO) di dalam pesawat (in-flight parachute rigging) sesaat sebelum penerjunan, ketika pemindahan pasukan melalui udara membutuhkan waktu lebih dari tiga jam. Dalam konteks ini, penanggung jawab latihan di satuan Linud secara internal dapat menyusun Protap


53

Jurnal Yudhagama dengan memperhitungkan berbagai aspek teknis dan keamanan personel. Indikasi kedua terkait dengan belum optimalnya pemahaman prajurit terhadap jalannya operasi Linud secara keseluruhan. Penulis memandang bahwa skenario latihan kelintasudaraan yang diangkat selama ini kurang realistis dikaitkan dengan konsep pengerahan dan kemampuan satuan Linud yang seharusnya. Tidak jarang skenario latihan terlalu disederhanakan, bahkan cenderung dipromemorikan dengan alasan keterbatasan perangkat latihan. Sesungguhnya operasi Linud adalah operasi yang sangat beresiko, kompleks dan “mahal”, yang membutuhkan dukungan penuh dari berbagai komponen. Diantaranya adalah bantuan tembakan taktis yang harus diberikan sebelum penerjunan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa kekuatan musuh yang menjadi sasaran operasi Linud sudah direduksi. Selain itu keunggulan udara (air supremacy) harus dapat dijamin oleh komponen TNI AU untuk meyakinkan keamanan selama pemindahan pasukan melalui udara, termasuk saat penerjunan dilaksanakan. Dukungan bekal ulang logistik yang merupakan salah satu kunci keberhasilan operasi, khususnya untuk tipe operasi jangka panjang, tidak boleh diabaikan dari penyelenggaraan latihan kelintasudaraan. Perlu ditekankan di sini bahwa jika latihan tidak diselenggarakan secara realistis, maka akan berpengaruh

54


negatif terhadap tingkat profesionalisme prajurit Linud. Dampaknya satuan Linud tidak dapat mendukung tugas pokok TNI AD secara optimal. Selain skenario latihan yang kurang realistis, faktor lain yang memengaruhi tingkat profesionalisme prajurit Linud adalah rendahnya intensitas latihan kelintasudaraan. Contoh yang paling nyata adalah terkait dengan rendahnya pengalaman terjun prajurit Linud. Dalam kondisi reguler, setiap prajurit Linud hanya berkesempatan untuk melaksanakan penerjunan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran latihan, yaitu dalam latihan terjun penyegaran (Jungar) di semester I dan terjun taktis (Juntis) di semester II. Jumlah ini tentu tidak memadai untuk memelihara apalagi untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam penerjunan. Tidak heran jika kemampuan peterjun kurang dapat dioptimalkan, dan bahkan sering terjadi kecelakaan latihan karena peterjun kurang terampil dalam teknik penerjunan. Jika intensitas latihan kelintasudaraan satuan Linud tidak ditingkatkan, maka akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan, keterampilan dan keselamatan prajurit di lapangan. Dampaknya satuan Linud kurang memiliki kesiapan operasional untuk dapat dikerahkan setiap saat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa alasan utama rendahnya intensitas latihan kelintasudaraan tersebut adalah terbatasnya sarana angkut udara yang dimiliki oleh TNI saat ini dan terbatasnya dukungan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD anggaran latihan. Menyikapi belum idealnya kondisi pembinaan latihan tersebut, maka penulis menilai perlunya sejumlah upaya untuk mengatasinya. Pertama, perlu dirumuskan bersama berbagai skenario latihan kelintasudaraan yang lebih realistis dengan mengedepankan aspek sinkronisasi seluruh komponen pendukung operasi Linud. Seyogyanya kita menghindari istilah “pro-memori” dalam setiap penyelenggaraan latihan operasi Linud. Kompleksitas yang ada baik dalam tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan operasi Linud harus benarbenar dihadapi. Karena dapat dibayangkan jika latihan tidak memenuhi aspek realisme, maka satuan Linud akan mengalami kesulitan yang luar biasa ketika harus melaksanakan operasi yang sesungguhnya. Upaya merumuskan skenario latihan harus dilakukan oleh segenap komponen yang berkompeten dalam penyelenggaraan latihan kelintasudaraan, baik matra darat maupun matra udara. Upaya kedua, terkait dengan peningkatan intensitas latihan kelintasudaraan, khususnya teknik penerjunan dan taktik dalam operasi Linud baik dalam konteks OMP maupun OMSP. Kita tidak boleh menyerah pada kondisi terbatasnya pesawat angkut udara saat ini. Secara internal, para penanggung jawab latihan di satuan Linud harus memiliki inisiatif dan berpikir kreatif atau “think outside the box” untuk meningkatkan keterampilan prajurit dalam melaksanakan penerjunan. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana “ground training” yang ada di satuan Linud, maka diharapkan setiap prajurit semakin terampil dalam teknik penerjunan serta semakin percaya diri dalam menggunakan perlengkapan, yang pada akhirnya terhindar dari kemungkinan cidera saat harus melakukan penerjunan yang sesungguhnya dari pesawat udara. Tentunya harus dilakukan modifikasi untuk menghadirkan realisme yang menyerupai kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, untuk melatih peterjun terampil dalam menggunakan PUO selama pemindahan melalui udara, maka pesawat dapat disimulasikan dengan kendaraan angkut darat berupa truk yang bergerak secara perlahan dan dalam kondisi yang gelap. Sayangnya sarana dan prasarana latihan kelintasudaraan yang ada di satuan Linud juga belum sepenuhnya dalam kondisi ideal dan siap pakai. Kondisi inilah yang menjadi indikasi ketiga dari belum optimalnya pembinaan satuan yang menunjang profesionalisme prajurit dan kesiapan operasional satuan Linud selama ini. Fasilitas utama “ground training” seperti kipas pendarat dan swing landing yang dimiliki oleh masing-masing satuan Linud, rata-rata dalam kondisi rusak. Penyebab utamanya adalah usia pakai, selain

memang karena terbatasnya anggaran pemeliharaan. Namun demikian, jika sarana dan prasarana latihan kelintasudaraan tidak dilengkapi dan dimodernisasi, maka akan berdampak negatif terhadap tingkat latihan prajurit Linud; dan dampaknya satuan Linud tidak dapat mengoptimalkan kemampuan utamanya dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Sebenarnya kegunaan fasilitas latihan kelintasudaraaan akan jauh lebih efisien jika dislokasi satuan-satuan Linud bersifat terpusat. Sebagai bahan pembanding, markas dan seluruh satuan jajaran 82nd Airborne Division (US Army) terpusat di Fort Bragg. Dengan demikian, fasilitas latihan utama kelintasudaraan yang dibangun dapat digunakan secara optimal oleh seluruh satuan. Sementara satuan-satuan Linud kita secara umum tersebar di lokasi yang berbedabeda, kecuali Brigif Linud 3 Kostrad yang terpusat di Kariango, Makassar. Artinya dibutuhkan anggaran yang sangat besar bagi TNI AD untuk dapat melengkapi masing-masing satuan Linud dengan fasilitas utama latihan kelintasudaraan, seperti jump tower, mug tower, kipas pendarat, dan swing landing. Selain kondisi fasilitas utama latihan kelintasudaraan yang belum ideal tersebut, penulis juga menilai bahwa alat perlengkapan khusus (Alkapsus) prajurit Linud saat ini belum memenuhi standard untuk menjawab kebutuhan tugas. Dalam konteks ini seharusnya Alkapsus perorangan satuan Linud harus dapat menjamin keselamatan setiap peterjun. Disamping itu, harus fleksibel dan benarbenar fungsional, sehingga memudahkan prajurit, baik selama melaksanakan penerjunan maupun selama melaksanakan operasi selanjutnya di darat. Kondisi Alkapsus, baik untuk kebutuhan penerjunan statik maupun free-fall, yang ada di satuan-satuan Linud kita saat ini secara umum dalam kondisi yang usang, sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan. Jika Alkapsus Linud tersebut tidak diperbarui atau dimodernisasi, maka akan


55

Jurnal Yudhagama

berakibat negatif terhadap keselamatan dan kesiapan prajurit Linud dalam melaksanakan tugasnya; dan dampaknya tidak tercapainya kondisi yang optimal bagi satuan Linud untuk mendukung tugas pokok TNI AD. Terhadap kedua kondisi dalam pembinaan materiil satuan Linud di atas, maka perlu dilakukan sejumlah upaya untuk mengatasinya. Pertama, secara internal masing-masing satuan Linud harus dapat memelihara dengan baik seluruh sarana dan prasarana yang ada. Untuk fasilitas utama latihan kelintasudaraan yang belum terpenuhi, seperti jump tower dan mug tower, memang harus diajukan sesuai prosedur yang berlaku di TNI AD. Walaupun akan memakan anggaran yang besar, namun fasilitas-fasilitas tersebut akan sangat mendukung kesiapan seluruh prajurit Linud sebelum melaksanakan penerjunan yang sesungguhnya. Tentu pengajuan yang dimaksud harus memenuhi azas prioritas. Sebagai contoh, untuk satuan-satuan Linud yang lokasinya jauh dari Pusat Pendidikan Khusus di Batujajar (dimana memiliki kelengkapan fasilitas utama

56


latihan kelintasudaraan), seyogyanya mendapatkan prioritas. Upaya kedua, menyangkut modernisasi Alkapsus perorangan satuan Linud yang sudah usang. Penulis mengamati bahwa terkadang para perwira yang aktif berdinas di satuan Linud kurang memiliki inisiatif untuk melakukan upaya modernisasi terhadap Alkapsus yang digunakan prajurit dalam melaksanakan latihan maupun operasi Linud yang sesungguhnya. Padahal, dalam berbagai kesempatan pimpinan TNI AD telah memberikan ruang yang cukup luas bagi satuan Linud untuk mengajukan gagasan dan konsep modernisasi yang tepat sasaran. Peluang ini harus disikapi secara positif dalam bentuk penelitian dan pengembangan (Litbang) bersama antara penanggung jawab litbang TNI AD dan para pengguna (users) langsung Alkapsus Linud. Diharapkan tidak terjadi lagi ketidaksinambungan antara pelaku Litbang dan mereka yang akan menggunakan produk litbang tersebut di lapangan. Perlu diapresiasi dan didukung penuh upaya yang tengah dilakukan oleh beberapa satuan Linud saat ini untuk memodernisasi sejumlah alkapsus yang dimilikinya, dalam rangka menunjang kesiapan dan keselamatan prajurit-prajuritnya, yang merupakan aset tertinggi dalam setiap bentuk penugasan. Memperhatikan berbagai indikasi terkait dengan kondisi yang belum ideal serta permasalahan dibidang pembinaan satuan, khususnya aspek pembinaan piranti lunak, pembinaan latihan dan pembinaan materiil, dan dengan semangat untuk memajukan satuansatuan Linud kita menjadi komponen pertempuran TNI AD yang semakin profesional, semakin modern, dan semakin menentukan, maka penulis menawarkan sejumlah pemikiran baru sebagai berikut. Pertama, TNI AD membentuk sebuah tim perumus, terdiri dari perwira-perwira pilihan yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang kelintasudaraan serta memiliki pengalaman yang cukup lama di satuan Linud, untuk secara sistematis dan komprehensif menyusun cetak biru (blue-print) transformasi dan modernisasi satuan Linud TNI AD. Dalam proses ini tentu tidak ditabukan untuk mencari pelajaran berharga (lessons learned) yang dimiliki oleh satuan-satuan Linud negara maju di dunia. Kita tidak perlu ragu untuk belajar dari orang lain, dengan catatan kita harus cermat memilih hal-hal yang relevan dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi kita. Dengan demikian, satuan Linud TNI AD dapat mengejar ketertinggalannya selama ini khususnya dalam aspek doktrin (taktik, teknik, dan prosedur operasi Linud), aspek latihan beserta seluruh sarana prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemikiran kedua penulis adalah mengirim tim perumus tadi ke beberapa satuan elit dengan kualifikasi Linud di dunia untuk melakukan studi komparasi (benchmark) dalam

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD rangka melengkapi dan merampungkan kajian cetak biru transformasi dan modernisasi satuan Linud yang telah dilakukan sebelumnya. Cetak biru tersebut diharapkan dapat diinkorporasi kedalam rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang pengembangan kekuatan TNI AD berdasarkan konsep MEF. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perubahan secara bertahap, namun tetap signifikan terhadap postur dan kekuatan satuan Linud TNI AD di masa yang akan datang. Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa satuan Linud kita akan dapat secara optimal mendukung tugas pokok TNI AD, baik dalam konteks OMP dan OMSP, jika secara terus-menerus dilakukan evaluasi yang obyektif terhadap berbagai kondisi yang belum ideal. DI samping itu, harus timbul inisiatif dan kemauan yang kuat dari seluruh “stakeholder” untuk senantiasa menghadirkan kreasi, inovasi, dan solusi terbaik. Permasalahan dibidang pembinaan satuan, khususnya aspek pembinaan peranti lunak, pembinaan latihan dan pembinaan materiil, memang sangat kompleks, karena tidak terbatas pada faktor internal satuan Linud saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor eksternal. Artinya dibutuhkan suatu kolaborasi yang baik serta sinkronisasi upaya dari berbagai komponen yang terkait, agar satuan Linud dapat benar-benar efektif dalam mendukung tugastugas TNI AD. Harapannya adalah akan tercipta sebuah konstruksi yang jelas dan terarah bagi pengembangan dan penguatan satuan Linud di masa mendatang. Untuk itu, penulis menyarankan kepada penentu kebijakan dalam pembinaan doktrin, pembinaan latihan dan pembinaan materiil TNI AD agar dapat segera mendorong tersusunnya cetak biru transformasi dan modernisasi satuan Linud yang merupakan pemikiranpemikiran terbaik dari seluruh stakeholder atas dasar pengalaman di lapangan dan studi komparatif yang realistis untuk diimplementasikan. Demikian tulisan tentang “Optimalisasi Pembinaan Satuan di Satuan Lintas Udara Guna Mendukung Tugas TNI AD” ini dibuat. Semoga gagasan dan rekomendasi konstruktif yang ditawarkan didalamnya dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi para pembaca, dan institusi TNI AD yang sangat kita cintai.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

III. Riwayat Penugasan. : Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc, MPA : Mayor Inf/11000034800878 : Bandung/10-08-1978 : Islam : Kawin : Akmil/2000 : Kasi-2/Ops Brigif Linud -17/1 Kostrad

II. Pendidikan. A. Dikbangum. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akademi Militer : 2000 Sussarcab Infanteri : 2001 Sus Combat Intel : 2001 KIBI : 2001 Sus Pasiops : 2004 Maneuver Captain Career Course, AS : 2011

A. Dalam Negeri. 1. Opslihkam Aceh

: 2002-2003

B. Luar Negeri. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Singapura Malaysia Thailand Libanon Jerman Belanda Inggris Amerika Serikat Australia

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5.

Danton Yonif Linud-305 17/1 Kostrad Pasi-2/Operasi Yonif Linud-305 17/1 Kostrad Dankipan C Yonif Linud 305-17/1 Kostrad Perwira Analis Pertama AS - Strahan Kemhan Kasi-2/Ops Brigif Linud -17/1 Kostrad


57

Jurnal Yudhagama

TURNAROUND SISTEM KOMPONEN CADANGAN NEGARA DALAM RANGKA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NIRMILITER

Oleh : Kapten Arm Oke Kistiyanto, S.AP (Pabanda Maslugri Spaban V/Hublu Spamad)

“We are now living in the much complicated net world so we have to start using network to fight them”

S

eperti yang diketahui bersama bahwa potensi konflik antar negara akan selalu berkembang cepat dan cenderung sulit diantisipasi pada kondisi era global sekarang maupun masa mendatang. Konflik kepentingan antar negara untuk mendapatkan kemakmuran pun telah bermutasi dari model agresi militer konvensional menjadi model-model nonkonvensional, yang justru lebih berbahaya bagi keselamatan dan kedaulatan bangsa. “Si VisPacem Para Bellum” merupakan semboyan dari para penguasa Kerajaan Romawi masa lampau dalam bahasa Latin yang berarti “ Siapa menghendaki damai harus siap untuk perang”. Semboyan ini mengingatkan bahwa bangsa Indonesia yang cinta damai harus mempunyai kemampuan tangguh untuk perang agar bisa terus 58


hidup damai.1) Dan untuk mencapai semua itu, maka Pertahanan Negara yang modern dan efektif untuk NKRI harus dibangun secara dini.Untuk membangun sebuah sistem pertahanan yang responsif terhadap perubahan tantangan diperlukan kesiapan dari semua elemen bangsa untuk bergerak bersama dalam sebuah sistem yang efisien dan efektif. Pembangunan kekuatan pertahanan pada masa damai tidak bisa hanya dititik beratkan pada kekuatan TNI yang relatif terbatas namun kekuatan pertahanan lainnya seperti komponen cadangan harus pula dikembangkan secara bersama agar dalam keadaan darurat dengan cepat dapat dimobilisir guna memertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta mampu menjamin kepentingan nasional lainnya. Dalam rangka menjaga wilayah kedaulatan NKRI yang begitu luas dengan kompleksitas tantangan yang semakin rumit, maka sistem pertahanan negara haruslah mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan tersebut salah satunya dilakukan dengan cara penataan kekuatan komponen cadangan maupun komponen pendukung yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi dalam penataan komponen cadangan adalah resistensi dari berbagai elemen masyarakat terhadap pembangunan kekuatan tersebut. Resistensi tersebut salah satunya disebabkan karena kebutuhan dana yang cukup besar. Dana tersebut akan sulit terlaksana karena anggaran saat ini lebih diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga alokasi APBN untuk pertahanan negara tetaplah kecil (dibawah 2%). Selain itu ketiadaan aspek legalitas atau payung hukum serta doktrin tentang komponen cadangan juga berdampak pada pembangunan kekuatan yang diharapkan.Ini membuatnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat mengikat. Yang lebih fatal lagi kesiapan mobilisasi komponen cadangan hingga saat ini hampir dikatakan hampir nihil. Ketiadaan efek pengganda bagi komponen utama ini akan berdampak pada kesiapan sistem pertahanan negara secara menyeluruh dalam


menghadapi ancaman maupun keadaan darurat ke depan. Sangat disayangkan memang, melihat besarnya SDM penduduk potensial yang bisa dilatih dan direkrut serta SDA maupun SDB yang dimiliki bangsa ini, seharusnya keberadaan komponen cadangan bisa menjadi efek deterrence yang luar biasa hebatnya jika dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu. Untuk itu solusi harus segera diambil, agar sistem pertahanan negara tetap terjaga dankeberlanjutan, sehingga pembangunan juga tidak terabaikan. Menyikapi hal tersebut, TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara, diharapkan mampu menata kembali atau melaksanakan turnaround kekuatan komponen cadangan kedepan sebagai bagian dari tugas pokoknya sehingga bisa memperkuat sistem pertahanan semesta tidak hanya di sektor militer namun juga di sektor nirmiliter yang merupakan sisi pertahanan yang paling rumit dan penuh network di dalamnya. Ini semua dilakukan semata mata hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan eksistensi bangsa dan negara. Saat ini spektrum perang mengalami perluasan. Batasan tradisional antara perang dan damai menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu peperangan tidak konvensional/asimetris menjadi lebih mengemuka 2). Dalam kondisi seperti ini kesiapsiagaan sistem pertahanan negara, didukung oleh fleksibilitas dari geo strategi yang dimiliki, sangat dibutuhkan guna menghadapi kompleksitas tantangan dan ancaman. Keinginan untuk menciptakan sistem pertahanan negara yang tangguh melalui penataan komponen cadangan dalam menciptakan ruang, alat, kondisi juang yang tangguh merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi konsep turnaround ini dalam rangka memperkuat sistem pertahanan dibidang nirmiliter. Permasalahan Yang Berkembang. Ciri globalisasi sendiri adalah keterhubungan antara negara-negara di dunia, dengan kata lain krisis

di satu wilayah bisa secara cepat berdampak ke wilayah lain. Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas, memiliki banyak pulau, terletak di persimpangan lalu lintas dunia yang memiliki implikasi luas terhadap berbagai permasalahan keutuhan wilayah dan kedaulatannya. Secara geografis kondisi ini membutuhkan banyak personel ketika harus memertahankan diri dari serangan luar. Dengan luas daratan dua juta kilometer dan pasukan aktif TNI hanya sekitar 300 ribuan orang, yang artinya setiap 7 kilometer wilayah darat hanya ada satu pasukan TNI. Prosentase jumlah TNI dengan jumlah penduduk yaitu 1:677. Artinya setiap satu prajurit TNI harus menangani 677 warga. Sementara dibandingkan dengan luas wilayah sebesar 1:22,1 Km2. Artinya setiap satu prajurit TNI harus menangani 22,1 Km2. Sehingga diperlukan jawaban untuk menggandakan komponen utama yang mengalami keterbatasan Alutsista, jumlah personel serta minimnya anggaran sementara luas wilayah dan jumlah penduduk negara Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk yang besar, sekitar 250 juta jiwa dengan SDA yang melimpah merupakan aset yang sangat potensial sebagai pengganda komponen utama untuk mendukung kekuatan nasional. Sayangnya kondisi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sistem pertahanan semesta. Jika harus membiayai secara reguler sejumlah prajurit yang ideal yang dapat mengawal seluruh wilayah teritorial Indonesia disaat terjadinya perang, memang cukup sulit. Selain permasalahan di atas, disadari atau tidak bahwa ancaman dari luar yang paling mungkin terjadi saat ini adalah ancaman yang bersifat asymmetric dan non-stateactor seperti permasalahan teroris dan tentara bayaran seperti kasus blackwater di Irak, permasalahan cyberwarfare seperti kasus virus Stux-Net yang menyerang komputer nuklir Iran atau perang cyber antara Amerika dan China, serta permasalahan penguasaan aset ekonomi nasional oleh negara besar yang sesungguhnya merupakan sebuah bentuk neo-kolonialism. Walaupun demikian, perang menggunakan hardpower masih sangat mungkin terjadi, seperti kata George dan Meredith Friedman ”Today, warremains not onlypossible, but, as simplestatisticalmatter, highlylikely” 3). Penggunaan hardpower masih mungkin terjadi di beberapa belahan Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

59

Jurnal Yudhagama dunia seperti yang terjadi beberapa tahun silam, penggulingan paksa rezim di Mesir, Sudan dan Libya sebagai contoh, sebelumnya ada eskalasi mendadak antara Suriah dan Turki di perbatasan kedua negara. Ada juga perang di Afganistan serta sebelumnya dua kali perang Teluk. Mengingat hal tersebut maka untuk menghadapi ancaman multidimensi yang semakin kompleks, konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang ada saat ini perlu pengembangan, pengayaan dan perluasan, dengan memasukkan operasionalisasi pertahanan dan keamanan menghadapi ancaman nonfisik dan hybrid warfare, mengingat selama ini Sishanta lebih ditekankan untuk persiapan menghadapi perang fisik melalui penyiapan ruang, alat dan kondisi juang dan mobilisasi kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung untuk melawan musuh yang telah menduduki Indonesia. Menyimak konsep Komcad yang beredar saat ini menggambarkan bahwa pembentukan komponen cadangan yang diatur dalam RUU ini sepertinya hanya dimaksudkan untuk melipatgandakan kekuatan TNI dan bukannya untuk memperkuat sistem pertahanan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini membuat ketimpangan lebih berat ke sektor militer dan belum menyentuh sektor nirmiliter, padahal seperti yang diketahui saat ini paradigma ancaman telah berubah sedemikian cepat. Konsep perang asimetris telah berubah menjadi perang hibrida atau hybrid war, sehingga dalam menanggapi perubahan ancaman dinamis tersebut diharapkan kedepan konsep komponen cadangan mampu menjawab permasalahan pertahanan negara khususnya dibidang pertahanan nirmiliter.

Gambar 1 : Ancaman dan Komponen Pertahanan Negara Saat ini

60


Kondisi sekarang, status komponen cadangan sebagai komponen pengganda bagi komponen utama juga masih belum ada kejelasan. Status yang dimaksud berkaitan dengan tiga aspek yakni aspek legalitas (doktrin dan payung hukum), aspek operasional (fungsi) dan aspek administrasi (struktur dan sistem). Dengan ketidakjelasan ini maka dapat ditarik sebuah hipotesis Komcad belum bisa digunakan sebagaimana mestinya seperti yang direncanakan dalam konsep yang telah tertuang baik dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara maupun doktrin induk dan doktrin pertahanan negara. Untuk mendapatkan kejelasan maka konsep komponen cadangan yang ada saat ini haruslah di tata kembali atau turnaround agar bisa memenuhi ketiga aspek di atas. Ada dua kondisi yang menjadi pokok permasalahan ketika akan menerapkan sistem komponen cadangan saat ini, pertama konsep komponen cadangan dalam RUU komponen cadangan masih belum sempurna sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai elemen yang menghambat tentang pengesahannya, kedua belum siapnya aspek operasional dan administrasi komponen cadangan yang berdampak pada tidak siapnya diterjunkan dalam menghadapi kondisi darurat apapun. Menciptakan Komponen Cadangan Yang Modern. Seperti yang diketahui bersama bahwa sistem Komcad tidak seperti instrumen persenjataan yang bisa diadakan segera dan langsung dipergunakan. Untuk membentuk komponen cadangan modern yang siap pakai (mobilisasi) membutuhkan waktu, melalui proses pelatihan, penyiapan dan pembinaan yang komprehensif. Artinya, komponen cadangan masa kini seyogyanya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum dilibatkan ke dalam perang, yang digariskan dalam grand strategi jangka panjang sistem pertahanan negara. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari proses pelatihan dan penyiapan komponen cadangan adalah diseminasi sekaligus memantapkan gagasan nasionalisme dan semangat patriotisme bagi warga negara dan menetapkan aturan yang tegas bagaimana dukungan SDA dan SDB dalam kondisi darurat.Dengan demikian metode yang dipakai dalam memahami dan membina komponen cadangan serta penyiapan komponen pendukung tidak bisa lagi seperti di era masa lalu yakni “alert-train-deploy” tetapi harus menjadi “train-alert-deploy”. Ada sembilan konsep fungsi Komcad di era modern ini yang harus di benchmark oleh Indonesia, sehingga diharapkan dapat mewadahi sistem pertahanan negara khususnya menghadapi ancaman nirmiliter yakni : 1. Fungsi Mobilisasi. Mobilisasi berarti komponen cadangan siap digunakan setiap saat, siap diterjunkan


dan terlatih seperti layaknya komponen utama. Hampir semua komponen cadangan di seluruh dunia memiliki fungsi mobilisasi ini. Fungsi ini nantinya digunakan sebagai pengganda atau force multiplier bagi tentara regulernya. 2. Fungsi “Total Force”. Negara negara ABCA (America British Canadaand Australia) yang memiliki kekuatan komponen cadangan terbesar di dunia saat ini, telah merestrukturisasi fungsi komponen cadangannya, sehingga tidak hanya berkutat kepada fungsi mobilisasi saja namun juga ke fungsi lainnya yang lebih total intergratedconcept, atau integralisasi kemampuan komponen cadangan terhadap tentara regulernya. Ini dimaksudkan agar komponen cadangan bisa digunakan bersama sama kekuatan utama secara terus menerus serta memiliki pengalaman baik dalam masa perang atau masa damai. Dalam Total Force Concept, komponen cadangan harus memiliki kemampuan layaknya tentara reguler seperti kemampuan tempur, banpur dan banmin. 3. Fungsi Spesialisasi. Dalam era modern ini, fungsi tentara cadangan lebih diperluas terhadap fungsi spesialisasi, sehingga bisa menciptakan cost-effectifness dalam hal penggunaan tenaga sipil spesialisasi daripada hanya mendidik tentara yang memiliki kemampuan seperti tentara reguler. Dunia telah mengidentifikasi beberapa kemampuan (skill) yang dibutuhkan dalam dunia pertahanan nirmiliter saat ini yakni Cyber, Medis, Intelijen, Kamtibmas, Linguistik dan Stabilisasi. a. Cyber. Untuk menghadapi ancaman cyber dewasa ini, pertahanan negara membutuhkan tenaga ahli sipil yang siap mengemban tugas ini. Beberapa negara seperti Amerika dan Inggris membentuk suatu departemen pertahanan cyber atau yang dikenal

dengan Defence Cyber Operation Group (DCOG) dengan merekrut beberapa spesialis IT terbaik di seluruh dunia, baik dalam bidang pengamanan IT, e-finance, serta IT policing. b. Conflict Prevention and Capacity Buliding. Sebagai contoh Amerika, Inggris dan Australia membangun integrated system di negaranya antara intelijen, kepolisian, pelaku usaha di sektor ekonomi untuk melindungi kepentingan nasionalnya di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti yang pernah dikatakan Hillary Clinton, mantan Menlu AS, bahwa politik Luar Negeri AS merupakan politik ekonomi yang mendayagunakan segala sumber daya (intelijen terutama) untuk menciptakan dan mempertahankan hegemoni kekuatan ekonomi AS di Luar Negeri. Sehingga seluruh perusahaan yang berdomisili di AS seperti Google dan Facebook terintegrasi memberikan data intelijen kepada DoD AS melalui proyek PRISM dalam rangka membangun stabilitas kawasan bagi kepentingan AS. c. SustainingTechnological Advantage. Negara ABCA telah memulai pencarian sipil yang akan direkrut menjadi reservist dari beberapa perusahaan besar yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi Ini meniru program Talpiot milik Israel dan program Two Transformation milik China dengan cara mengejar kerja sama antara Dephan dengan universitas top dan industri strategis yang potensial bagi kepentingan pertahanan, 4. Fungsi Counter Insurgency. Beberapa negara seperti Filipina dan India memfokuskan komponen cadangannya untuk menghadapi ancaman internal seperti lawan insurjensi. 5. Fungsi Pendidikan Perwira Cadangan. Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

61

Jurnal Yudhagama

Beberapa negara maju telah menerapkan hal ini dengan mengkombinasikan pendidikan militer di dalam universitas sipil. Amerika misalnya, telah menerapkan Reserve Officer Training Corps (ROTC) kedalam beberapa universitasnya sejak 1916. Demikian pula dengan Inggris, negara tersebut menggunakan istilah University Officer Training Corps (UOTC) sejak tahun 1993. Sedangkan Kanada menggunakan istilah yang sama yakni ROTC sejak tahun 1947 yang memiliki link dengan Amerika dan Inggris. Australia menerapkan ROTC di bawah naungan 2nd Division yang terdiri dari Universitas ROTC dan satuan cadangan. Sedangkan negara lain yang melaksanakan ROTC adalah Rusia, Filipina, China, Korea dan Taiwan. 6. Fungsi Home Guard. Beberapa negara menggunakan reservist sebagai homeguard, yang memiliki 2 arti, yakni pertama menjaga keamanan dalam negeri dari intervensi asing, seperti yang dilakukan US Airforce Reserve yang bertugas menjaga perbatasan udara dengan menerbangkan F-16 setiap harinya atau kedua yang berarti merupakan pasukan stanby yang siap diaktifkan sewaktu-waktu jika keadaan darurat berlaku. 7. Fungsi Border Defence. Ini dilakukan oleh China sebelum Cultural Revolution melalui Production and Contruction Corps. Selain menjaga perbatasan, pasukan ini bertugas di daerah yang tidak produktif dan terpencil untuk melaksanakan pembangunan seperti jalan raya, membuka lahan pertanian, membuka saluran irigasi, mengoperasikan tambang dll. 8. Fungsi Kamtibmas dan Hansip. Ini dilakukan oleh Singapura yang mana hasil dari pendidikan dasar wajib militer, bagi pihak yang tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk SAF (Singapore Armed Forces) ditampung di kepolisian, Singapore Police Force (SPF), atau di lembaga Hansip Singapura, Singapore Civil Defence Force (SCDF). SCDF sendiri memiliki peran seperti petugas pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi menangani bencana dalam skala lokal baik itu bencana 62


non alam (kebakaran, bencana di gedung/perumahan) maupun bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor dll). 9. Fungsi Olah Raga. Berkaca dari negara China maupun negara negara Eropa yang hampir 90% olahragawannya merupakan military reserve force, maka dengan komponen cadangan Indonesia diharapkan melalui sub sistem kemampuan khusus, seluruh SDM Indonesia yang memiliki potensi olahraga dapat dikumpulkan dan dilatih dengan standard fisik dan disiplin kemiliteran, sehingga nantinya bisa mencetak olahragawan handal kelas dunia yang bisa bersaing dalam kancah olah raga internasional. 10. Merumuskan Doktrin Komponen Cadangan sebagai “Military Reserve Forces”. Konsep komponen cadangan yang ada di Indonesia lebih mengarah pada gabungan pengertian antara conscript atau wajib militer dengan military reserve forces yang merupakan organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Mereka biasanya berseragam namun tidak bersenjata serta memiliki fungsi utama yakni fungsi pertempuran jika negara melaksanakan mobilisasi dalam rangka perang semesta “total war” dan mempertahankan negara terhadap invasi asing. Sedangkan doktrin dalam pengertiannya memiliki dua arti yakni arti luas dan arti sempit namun intinya doktrin merupakan tuntunan atau pedoman sikap dan perilaku yang mendasar, dirumuskan dari sejarah perjuangan masa lalu, pengalaman dan teruji berdasarkan ilmu pengetahuan, dan diyakini kebenarannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dalam pemaknaan ini, untuk menggabungkan keduanya, yakni doktrin Komcad sebagai military reserve force,maka perumusan doktrin harus disiapkan guna mengatasi hal-hal yang paling buruk bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan harus diyakini kebenarannya. Adapun tujuan pembentukan komponen cadangan dalam doktrin sebaiknya untuk memperkuat sistem pertahanan nasional dalam rangka melaksanakan pertahanan militer dan nirmiliter bukan hanya sebagai unsur pengganda seperti yang ada dalam konsep yang beredar sampai dengan sekarang ini. Ini dimaksudkan agar penggunaan komponen cadangan nantinya dapat fleksibel untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman nirmiliter dengan membuat keseimbangan kondisi yang ada sekarang antara pertahanan di sektor militer dengan sektor nirmiliter, sehingga dalam menanggapi perubahan ancaman dinamis tersebut diharapkan kedepan konsep komponen cadangan mampu menjawab permasalahan pertahanan negara. Setelah itu diharapkan dalam tugas pokok yang dirumuskan, selain komponen cadangan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dapat memperbesar dan memperkuat kekuatan utama dalam rangka melaksanakan pertahanan militer juga dapat menutup celah dalam menghadapi ancaman nirmiliter bagi kepentingan sistem pertahanan semesta. Bagan dibawah ini menggambarkan bagaimana konsep stratifikasi doktrin yang berkaitan dengan doktrin Komcad saling berhubungan satu sama lain.

Gambar 2 : Konsep Stratifikasi Doktrin yang saling berkaitan Perumusan Konsep Struktur dan Sistem Komponen Cadangan. Dengan mengadopsi struktur dan sistem komponen cadangan dari berbagai negara maka sebaiknya turnaround sistem komponen cadangan berwujud seperti pada Gambar 3 di bawah ini :

Struktur komponen cadangan merupakan hierarki pembagian komponen cadangan berdasarkan sembilan fungsi yang harus dimiliki oleh komponen cadangan modern, sedangkan sistem komponen cadangan adalah bagaimana negara mengatur kecepatan mobilitas komponen cadangan agar selalu siap sedia untuk diterjunkan dalam kondisi apapun juga. Adapun penjelasan konsep tersebut adalah sebagai berikut Gambar 4 di bawah ini :

Gambar 4 : Konsep Sistem Komponen Cadangan 1. Cadangan Siap. Adalah komponen cadangan yang disiapkan sebagai prioritas utama untuk mobilisasi apabila terjadi kenaikan eskalasi ancaman/bahaya. Terdiri dari :

Gambar 3 : Konsep Struktur Komponen Cadangan Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

63

Jurnal Yudhagama

a. Cadangan Terpilih. Adalah pemuda berusia 1825 tahun yang secara sukarela mendaftar menjadi anggota komponen cadangan dan lulus setelah melalui serangkaian seleksi werving. 1) Program Pa Cad. Adalah program seperti ROTC dimana Kemenhan bekerjasama dengan Kemendiknas membuka pendidikan kemiliteran digabungkan dengan kurikulum Dikti Universitas terpilih di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka mencetak Perwira Cadangan yang nantinya diasimilasikan dengan pendidikan Semapa PK TNI. 2) Cadangan Ba/Ta. Pendidikan ini dilaksanakan di Rindam/Badan pendidikan tiap tiap Angkatan dalam rangka mencetak tentara cadangan berpangkat Ba/Ta yang mendaftar secara sukarela disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing Angkatan. 3) Cadangan Masa Darurat Wajib. Merupakan pemanggilan wajib callup kepada seluruh pemuda potensial yang ada di sistem pencatatan selektif untuk melaksanakan wajib militer dalam rangka memenuhi kebutuhan TNI akan personel ketika perang terjadi. b. Cadangan Mantan TNI Aktif. Ini merupakan kewajiban bagi anggota TNI yang mengambil pensiun dini, maka mereka diwajibkan untuk menjadi komponen cadangan dengan tujuan sebagai masa peralihan dari militer ke sipil. Selain itu dalam masa ini mereka diberi 64


kesempatan membuat lamaran bagi alih status menjadi pegawai di instansi lainnya. c. Cadangan Kemampuan Khusus. Ini merupakan kumpulan orang orang yang berkemampuan khusus yang dibina oleh lembaga yang khusus namun tetap dibawah supervisi pengawasan dari Kowil setempat. 2. Cadangan Standby. a. List Status Aktif. Komponen cadangan yang bukan cadangan siap merupakan komponen cadangan standby yang statusnya wajib melaksanakan latihan dua kali dalam sebulan dan dua minggu dalam setahun. Mereka diambil dari komponen cadangan yang telah habis masa kontraknya dan bekerja sebagai sipil. b. List Status Cadangan. Ada beberapa golongan komponen cadangan standby yang tidak wajib melaksanakan latihan. Diantaranya sedang melaksanakan tugas negara di lingkup kerjanya yang baru seperti halnya tugas tugas intelijen. 3. Cadangan Veteran. Merupakan kelompok pensiunan TNI yang masih sehat jasmani dan rohaninya. Penggunaan veteran biasanya hanya sharepengalaman untuk menularkan tacit knowledge-nya kepada generasi selanjutnya. Mengatasi Keterkendalaan Masalah Anggaran. Salah satu hal yang menjadikan polemik selama


Gambar 5 : Konsep “Program Bela Negara” berintegrasi dengan konsep Komcad

ini adalah sektor penganggaran bagi komponen cadangan. Mengatasi keterkendalaan masalah anggaran dengan menghemat pembiayaan negara dalam perekrutan, pembinaan dan penggunaan Komcad bisa mengoptimalkan struktur organisasi komando kewilayahan yang sudah ada.Konsep ini dinamakan “Program Bela Negara” yang mengadopsi Selective Service System milik Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan jaringan yang ada, maka akan dilakukan pendataan oleh seluruh Kodim dan Koramil yang ada di Indonesia terhadap pemuda/pemudi WNI yang berusia 18-25 tahun. Pendataan ini harus dilakukan secara kesadaran oleh setiap pemuda/pemudi WNI maksimal 30 hari setelah hari Ulang Tahunnya yang ke-18. Tujuan pendataan adalah untuk mendapatkan informasi ketersediaan tenaga potensial untuk menjadi kombatan dengan melalui wajib militer ketika ada peningkatan eskalasi keamanan. Untuk menarik para pemuda mengikuti program ini maka Pemerintah harus memberikan beberapa keuntungan bagi mereka yang mendaftarkan diantaranya program beasiswa, job training, dan kesempatan pendaftaran PNS. Pelanggaran terhadap kewajiban mendaftar dalam program ini akan dikenakan denda sebanyak 500 juta rupiah atau penjara selama 5 tahun. Selain itu bagi

mereka yang tidak mendaftar, maka akan dipersulit untuk mendapatkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) serta hak hak warga negara yang lain. Penutup. Perkembangan strategis kedepan menyiratkan keharusan Indonesia untuk membangun pertahanan negara yang modern dan efektif secara dini. Untuk membangun sebuah sistem pertahanan yang responsif terhadap perubahan tantangan diperlukan kesiapan dari semua elemen bangsa untuk bergerak bersama dalam sebuah sistem yang efisien dan efektif. Pembangunan kekuatan pertahanan pada masa damai tidak bisa hanya dititik beratkan pada kekuatan TNI yang relatif terbatas namun kekuatan pertahanan lainnya seperti komponen cadangan harus pula dikembangkan secara bersama agar dalam keadaan darurat dengan cepat dapat dimobilisir baik secara militer maupun nirmiliter guna mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta mampu menjamin kepentingan nasional lainnya. Salah satu cara penyiapan pertahanan negara secara dini adalah dengan cara melaksanakan konsep turnaround Volume 33 No. IV Edisi Desember 2013

65

Jurnal Yudhagama sistem komponen cadangan negara dalam rangka memperkuat sistem pertahanan nirmiliter. Turnaround berarti pembenahan sistem dimulai dari atas (topdown). Ini dikarenakan masalah yang menyelimuti penyiapan komponen cadangan dimulai dari atas (doktrin dan legalitas). Setelah itu dibereskan barulah membenahi aspek operasionalnya (fungsi) dilanjutkan dengan aspek administratif (struktur dan sistem). Demikian tulisan ini disusun sebagai sumbangan pemikiran penulis, semoga bermanfaat bagi NKRI dalam menyusun konsep penataan kembali atau turnaround sistem komponen cadangan negara dalam rangka

memperkuat sistem pertahanan nirmiliter. Endnotes. 1. Sayidiman Suryohadiprojo, “Sivis Pacem Para Bellum”, http://sayidiman.suryohadiprojo.com 2. Fred Schreier. ”Pertahanan Total: Konsep Dan Praktek Di Negara-Negara Eropa dalam Pertahanan Semesta dan Wajib Militer, Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), (Jakarta: Lesperssi & DCAF. 2008), hal. 122-123 3. George dan Meredith Friedman, The Future of War:

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

III. Riwayat Penugasan. : : : : : : :

Oke Kistiyanto, S. AP Kapten Arm/11020049651081 Makassar/30-10-1981 Islam Kawin Akmil/2002 Pabanda Maslugri Spaban V/ Hublu Spamad

II. Riwayat Pendidikan Militer. Dikbangum. 1. Akmil 2. Sussarcab Armed 3. Diklapa II

: 2002 : 2003 : 2012

Dikbangspes. 1. Dik Para Dasar : 2. Susdanramil : 3. Combat Intel : 4. Suspaturbak Armed : 5. KIBI Kemhan : 6. Tactical English Development Course (TEDC) : 7. Tactical English Instructor Course (TEIC) : 8. UN Mil Obs Course (UNMOC) : 9. UN Train The Trainer (UN T3) : 10. Suspastaf Batalyon : 11. Sussarpa Intelijen Bais TNI : 12. Sus Bahasa Thailand (Siam) :

66


2001 2003 2003 2006 2006 2007 2007 2008 2009 2009 2010 2011

Luar Negeri. 1. USA 2. Thailand 3. PNG 4. Thailand 5. Australia 6. Malaysia

: : : : : :

2007 2009 2010 2012 2012 2013

IV Riwayat Jabatan. 1. Pama Pussenart 2. Pama Kodam XVII/Tkr 3. Danramil-1702/07 Tiom 4. Pama Yonarmed-7/105 GS 5. Pajau 2 Rai A Yonarmed-7/105 GS 6. Pamu Rai B Yonarmed-7/105 7. Parai C Yonarmed-7/105 GS 8. Kasi-2/Ops Yonarmed-7/105 9. Danrai A Yonarmed-7/105 10. Pasi Ops Kodim 0502/JU 11. Kasi Litbang Dokturjuk Baglitbang Sismet Sdirbinlitbang Pussenarmed Kodiklat TNI AD 12. Pabanda Maslugri Spaban V/Hublu Spamad


LATIHAN COUNTER TERORISM PASUKAN ANTI TEROR TNI DI SENTUL, BOGOR, 13 SEPTEMBER 2013

MEMBANGUN JALAN DALAM RANGKA KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT DI PANDEGLANG, BANTEN, 6 JUNI 2013

PATROLI PENGAMANAN TNI DI PERBATASAN RI-RDTL

Recommend Documents