eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 71-82 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014
PERAN TNI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN PULAU SEBATIK Ima Sariama1 NIM.0702045100
Abstract Research results showed that Sebatik Island's border issue was not only related to boundary violations and the emergence of many illegal activities but also dependency of Sebatik citizen on Malaysia to fulfilled daily needs, which was feared it would have an impact on society reduced sense of nationalism that allows posed a threat to the sovereignty and security stability if not properly managed. Lacked of motivation and role of either central and local government in border management to fulfilled the citizen's welfare implied fully on TNI as state border administrator, in this case to maintained territorial integrity, TNI would prioritize more on preventive acts than refresive through social approaches to the citizen by doing many activities that had a direct impact on Sebatik citizen's needs and interests, which was hoped to gave contribution to maintained nation unity. Key Words : Indonesia National Armed Forces, sovereignty, Sebatik Island Pendahuluan Permasalahan batas darat Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik muncul karena letak pilar batas dilapangan tidak tepat pada lintag 4010’LU, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi 1891 dan 1928. Pilar batas hasil pengukuran astronomi geodesi bersama di lapangan cenderung lebih ke arah selatan, khususnya pada pilar di bagian barat Pulau Sebatik. Pihak Malaysia pernah mengajukan dokumen Plan No. 7276 tentang pengakuan Belanda yang menerima fakta bahwa pilar tidak berada pada lintang 40 10’ LU. Pihak Malaysia menuntut agar ke 16 pilar (antara pilar timur dan barat) yang telah diukur bersama, menjadi tanda batas kedua Negara di Pulau Sebatik. Pihak Indonesia tidak menerima usulan tersebut, karena berpedoman kepada konvensi 1928 yang menyatakan bahwa garis batas antar kedua negara di Pulau Sebatik berada pada lintang 40 10’ LU. Selain permasalahan tapal batas, dikarenakan jarak yang begitu dekat dengan Malaysia menjadikan penduduk Sebatik sangat ketergantungan baik secara 1
Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[email protected]
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 71-82
ekonomi maupun budaya terhadap negara tetangga tersebut, pada satu sisi penduduk Sebatik mendapat imbas kemajuan ekonomi dari penduduk Malaysia dan disisi lain munculnya ketergantungan masyarakat yang sangat besar di negara tersebut, hal ini bisa dilihat dari maraknya penggunaan mata uang ringgit dalam kegiatan jual beli masyarakat Sebatik, uang ringgit dijadikan nilai tukar utama dalam bertransaksi, kemudian dalam pemasaran hasil perkebunan dan pemenuhan kebutuhan rumahtangga. Untuk memenuhi kebutuhan pangannya, warga Sebatik lebih memilih membeli keperluannya di Tawau yang merupakan kota bagian Sabah yang jaraknya sangat dekat dengan Sebatik, untuk pergi ke Tawau warga umumnya menggunakan perahu yang ditempuh hanya dalam waktu 15 menit dengan biaya RM.10 atau setara dengan Rp.28.000 dibanding membeli keperluannya di Nunukan yang ditempuh hampir 1 jam dengan menaiki angkutan umum kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu yang memakan biaya hingga Rp.70.000. Saat ini banyak warga di Sebatik yang berkewarganegaraan ganda dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan Identity Card (IC) Malaysia. Alasan mereka adalah untuk kemudahan hubungan dengan masyarakat di negara tetangga yang dirasakan banyak memberikan keuntungan. Sementara itu akses komunikasi dan transportasi ke wilayah Indonesia masih kurang memadai, sehingga sebagian besar penduduk seolah-olah kurang menyatu dan berinteraksi secara intensif dengan penduduk lainnya di wilayah Indonesia. Ditinjau dari aspek keamanan, kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak tertentu, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. Untuk pengelolaan keamanan di wilayah perbatasan, otoritasnya telah diserahkan kepada TNI. Hal ini didasarkan pada UU No.34/2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di area perbatasan adalah salah satu fungsi pokok TNI. Yang dalam bagian penjelasannya menegaskan bahwa gelar kekuatan TNI harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan, gelar TNI ini dilakukan oleh negara terutama untuk membentengi perbatasan. Kerangka Dasar Teori 1. Konsep Peran Militer Peran atau peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi, artinya setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Setiap orang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajibannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. (Mochtar Mas’oed:1989:44). Tugas utama dari pasukan militer adalah menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal, setelah pecah Perang Dunia kedua banyak pembuat kebijakan menyarankan bahwa angkatan bersenjata yang terlatih dengan baik dapat 72
Peran TNI di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik (Ima Sariama)
digunakan untuk tujuan non-militer. Setelah demobilisasi pada masa akhir peperangan, militer diberbagai negara terus melanjutkan pemberian pelatihan teknis. Personel militer terlibat secara ekstensif dalam pelatihan pertanian, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan berbagai bentuk kegiatan sipil lainnya. (Morris Janowitz:1964:3) Dalam semua kasus ini personel militer memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh sipil. Unit-unit militer dan personel yang memberi pelatihan dibidang komunikasi, konstruksi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan atau transportasi yang merupakan misi non-tempur dirasakan bermanfaat secara sosial. Menyerahkan misi ini kepada sipil dipandang sulit untuk dilaksanakan atau tidak efektif dan boros karena personil militer telah terlatih atau karena kapasitas bagi pelatihan sipil dibawah disiplin militer telah siap. Menurut Louise W Goodman, Militer harus mengambil peran diluar peran Tradisionalnya yaitu bertempur. Militer harus turut serta dalam peran non tempur di keadaan khusus, seperti pada masa bencana alam atau menghadapi terorisme, yang terpenting dalam kasus seperti diatas adalah bahwa peran non tempur tersebut harus dipahami sebagai tradisional murni, sehingga ada jadwal yang jelas kapan peran tersebut akan dikembalikan pada pihak sipil. (Louise W Goodman:2001:19). 2. Konsep Perbatasan Negara Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau states boder dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Menurut para pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu boundaries dan frontier. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut frontier karena posisinya yang terletak di depan (front) atau dibelakang (hinterland) dari suatu negara. Oleh karena itu, frontier dapat juga disebut dengan istilah foreland, borderland, ataupun march. Sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. Boundary paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat. Menurut D. Whittersley, (Whittersley, 1982 :101-102) Boundary adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan Frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, 73
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 71-82
sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara. Sedangkan menurut Pemufakatan Dasar Lintas Batas antar Indonesia dengan Malaysia Tahun 1967 yang dimaksud perbatasan Malaysia adalah daerah perbatasan tertentu di negara Bagian Sarawak. Daerah perbatasan tertentu ini meliputi Distrik Administration Lundu dalam First Division Sarawak, Distrik Administration Pensiagaan, Tenon, Sipitang, dan Tawau di Negara Bagian Sabah. Sedangkan perbatasan Indonesia adalah daerah perbatasan tertentu yaitu perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Pantai Timur Sumatera. Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap kedaulatan, integritas wilayah maupun masyarakat di perbatasan, pada Tahun 2008, Pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang Wilayah Negara, termasuk didalamnya adalah batas wilayah negara dan pengelolaanya, melalui Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Dalam kaitan dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan negara (boundary) amatlah penting didalam dinamika hubungan antara negara/antarbangsa. Hal ini karena batas antarnegara atau delimitasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Meskipun demikian, penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Tetapi, latar belakang sejarah setiap bangsa atau negara dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis boundary tadi dan akhirnya bertabrakan dengan negara lain. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa boundary tidak selamanya ditaati oleh penduduk perbatasan ( terutama di daerah terpencil) yang dengan seenaknya mengadakan lintas batas untuk mengunjungi sanak keluarga di seberang boundary, atau saling berdagang secara bebas seolah-olah tidak ada boundary. Interaksi dinamis antara dua budaya dapat membentuk satu batas semu atau frontier yang berbeda letaknya secara geografis dengan boundary aslinya. 3. Teori Kedaulatan Kedaulatan (sovereignty) merupakan salah satu unsur eksistensi suatu negara, menurut kamus Hubungan Internasional adalah kekuasaan untuk membuat atau melaksanakan keputusan tertinggi yang dimiliki negara. (Jack C. Plano:1999:243). Lebih lanjut tentang teori kedaulatan menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan merumuskan kedaulatan sebagai, ” Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Kerena kedaulatan adalah wewenag tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum daripada penguasa atas warga negara dia dan orang-orang lain dalam wilayahnya. (Samidjo:1986:137) Namun kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur 74
Peran TNI di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik (Ima Sariama)
melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (Relative sovereignty Of State). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakekatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Kedaulatan negara dalam implementasinya dimanifestasikan menjadi 2 (dua) sisi, yaitu: Pertama, Kedaulatan Internal; kedaulatan internal merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur masalah-masalah dalam negerinya. Kedaulatan internal dari suatu negara diwujudkan dalam otoritas negara dalam menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh negara tersebut, sistem politik, kebijakan-kebijakan dalam negeri, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan sistem hukum nasional, dimana penentuan kesemua hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Kedua, Kedaulatan Eksternal, sisi eksternal dari kedaulatan negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain maupun sesama subyek hukum internasional. Kemampuan dan wewenang tersebut antara lain berupa peran serta dalam perundingan, konferensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, kerjasama internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan kedudukan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan berhubungan dengan negara lain berpijak pada konsep “hidup berdampingan secara damai” dan prinsip “bertetangga yang baik”. Konsep dan prinsip dasar tersebut tercermin dalam tindakan-tindakan yang: (1) saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing negara; (2) saling tidak melakukan agresi; (3) saling tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara; (4) persamaan kedudukan dan saling menguntungkan; dan (5) hidup berdampingan secara damai. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriktif, yaitu menggambarkan dengan jelas bagaimana peran TNI dalam menegakkan kedaulatan serta menjaga keamanan di perbatasan Sebatik dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran yang mengancam kedaulatan negara, teknik analisa yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, disamping itu pulau Sebatik adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut pulau Kalimantan. Pada umumnya sebagai sebuah perbatasan, Pulau Sebatik adalah sebuah kawasan yang terisolir dan tidak berkembang dengan baik, pulau ini secara administratif dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara dari pulau Sebatik merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah territorial Negeri Sabah, Malaysia. Sementara bagian selatannya merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang termasuk dalam provinsi Kalimantan Timur. Kondisi pulau ini sangat memprihatinkan, kondisi jalannya banyak yang berlubang, jika hujan mengguyur maka jalan-jalan di daerah ini sulit dilalui karena becek dan licin, ibukota kecamatan kondisinya
75
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 71-82
relatif lebih ramai ada berbagai jenis kendaraan dan listrik, namun lisrik yang ada juga sangat minim sehingga sangat sulit memperoleh fasilitas listrik untuk industri besar disini. Dari pulau sebatik, jika kita memandang ke utara, maka akan terlihat jelas kota Tawau malaysia. Kota Tawau begitu maju dan berkembang pesat secara ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Sebatik sangat tergantung pada kota tersebut. Adapun mata pencaharian utama penduduk adalah dari sektor perkebunan dan pertanian yakni sebesar 44%, perikanan 21%. Juga terdapat sekitar 16% masyarakat Sebatik lainnya tergantung pada sektor perdagangan tanaman pangan. Peran sektor perdagangan dan jasa dalam perekonomian ternyata cukup memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Sebatik. Seperti wilayah perbatasan pada umumnya Sebatik juga memiliki banyak permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan garis batas negara, terjadi pertentangan anatara pemerintah kedua negara mengenai letak tapal batas yang sesungguhnya, hal ini karena letak dari tapal batas tersebut tidak sesuai degan garis lintang yang telah ditetapkan oleh Traktat tahun 1891 dan 1928. Penegasan Batas yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris pada awalnya baru meliputi sebagian kecil perbatasan, patok batas dipasang hanya pada tempat-tempat tertentu dengan jarak sangat berjauhan. Sebagai tindak lanjut proses penegasan batas kedua negara maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk melakukan kerjasama Survei Penegasan Batas kedua Negara di Kalimantan. Berpedoman pada MoU antara RI – Malaysia tahun 1973 tersebut, maka pada tahun 1975 dimulailah program Kerjasama Survei dan Penegasan Batas Internasional antara Indonesia – Malaysia (Joint Survey and Demarcation of the International Boundary between Indonesia and Malaysia) untuk mempertegas batas kedua negara di lapangan dengan melakukan pengukuran dan penanaman Patok Batas, yang dilakukan oleh Prajurit Topografi Angkatan Darat. Banyak konvensi yang telah dihasilkan oleh kedua negara namun hal tersebut belum sesuai dan belum teratasi. Hal tersebut diperparah dengan fisik patok perbatasan yang sederhana bahkan sebagian tidak terlalu terlihat seperti tanda perbatasan membuat warga dengan mudahnya melanggar batas ditambah lagi dengan adanya berbagai pelanggaran perbatasan. (i) Belum jelasnya batas yuridis wilayah laut termasuk belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau diwilayah perbatasan berakibat terjadinya illegal logging, illegal fishing, dan human trafficking, serta pelanggaran hukum lainnya yang perlu diantisipasi, adanya kegiatan penyelundupan barang seperti minuman keras, Narkoba serta berbagai kebutuhan pokok seperti gula dan minyak, (ii) rentannya persoalan yang berkaitan dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari indonesia, penduduk di wilayah ini dominan mendapatkan siaran Televisi negara tetangga yang menyebabkan penduduk diwilayah ini lebih mengetahui kondisi negara tetangga tersebut; (iii) rendahnya penegakan supremasi hukum akibat kurangnya tenaga penegak hukum kurangnya tanggung jawab dan perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan ini mengakibatkan longgarnya perbatasan di Pulau Sebatik ini akan keamanan, selain itu penegakkan hukum menjadi lemah. dan; (iv) terbatasnya jumlah personil TNI serta
76
Peran TNI di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik (Ima Sariama)
sarana dan prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di wilayah ini yang tidak sebanding dengan panjang garis perbatasan yang panjangnya kurang lebih 247,5 Km, ditambah dengan kondisi geografi di Sebatik sangat memungkinkan banyaknya “jalur tikus” diwilayah ini yang menandakan adanya aktivitas illegal Trade di pulau tersebut. yang harus di awasi sementara jumlah pos pengamanan perbatasan jumlahnya hanya 4 pos, yaitu: pos Bambangan, pos Tanjung Aru, Pos Balansiku dan Pos Aji Kuning serta minimnya fasilitas CIQS menyebabkan lemahnya pengawasan keamanan arus keluar masuk orang dan barang yang berdampak pada kerugian ekonomi dan dapat mengancam kedaulatan negara yang menyebabkan tumbuhnya berbagai kegiatan illegal tersebut. Selain masalah tapal batas dan keamanan wilayah ini, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah untuk mengelola perbatasan yang berujung pada kesejahteraan warga di Pulau ini, adanya kesenjangan masyarakat pulau Sebatik secara ekonomi dengan negara tetangga membuat masyarakat lebih bergantung kepada negara Malaysia dibanding dengan Indonesia. Faktor utama banyaknya masyarakat melakukan kegiatan perdagangan dengan negara Malaysia adalah jarak tempuh yang relatif lebih dekat, ketimbang meraka harus melakukan kegiatan perdagangan dengan wilayah lain yang menjadi wilayah territorial Indonesia. Biaya transportasi yang lebih terjangkau juga menjadi faktor masyarakat di pulau Sebatik melakukan perdagangan dengan warga Malaysia. Selain itu nilai tukar mata uang ringgit jauh lebih besar daripada mata uang rupiah. Dalam kehidupan sehari-hari warga di pulau Sebatik menggunakan mata uang ringgit sebagain alat tukar dalam perdagangan. Selain karena alasan kemudahan akses, harga jual juga lebih tinggi. Dari sisi perekonomian masyarakat pulau Sebatik memperdagangkan hasil pertanian dan perikanan mereka ke negara tetangga tersebut. Hampir semua hasil bumi yang dihasilkan dari Sebatik dipasarkan di Tawau, seperti pisang, ikan teri ambalat (ITA), kelapa sawit, kakao, dan tentunya berbagai jenis ikan laut. Ikan teri ambalat hanya berharga sekitar RM 10 di tingkat pengumpul di Sebatik. Namun, di Tawau ikan ini sudah berharga sekitar RM 25 dan di Kinabalu sudah sekitar RM 60. (http://djpen.kemendag.go.id). Karena sebagian besar masyarakat pulau Sebatik menilai kehidupan sosial Malaysia lebih menjanjikan, banyak masyarakat pulau tersebut berupaya untuk mendapatkan IC (identity Card) Malaysia. Karena dengan IC tersebut masyarakat pulau Sebatik dapat memperoleh kemudahan akses lintas batas serta andanya jaminan pemenuhan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik. Memang secara sosial budaya antara warga Aji Kuning dengan tawau Malaysia hampir tidak ada batas. Beberapa rumah warga ada yang sebagian berada di wilayah Indonesia dan sebagian lainnya berada di wilayah Malaysia. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan akan terpenuhinya kesejahteraan yang bisa mereka dapatkan ketika mereka menjadi warga negara Malaysia, dengan demikian secara praktis kebanggaan menjadi bagian dari NKRI pun dapat hilang ditambah dengan kurangmya perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah ini. Kondisi yang demikian akan sangat membahayakan bagi
77
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 71-82
ketahanan dan integritas nasional yang berakibat pada memudarnya kedaulatan di wilayah perbatasan tersebut. Persoalan- persoalan terkait wilayah perbatasan negara tidak lepas dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak dasar warganegara dan keutuhan wilayah. Demikian pula, ancaman terhadap hak dasar warganegara merupakan pula ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam menangani masalahmasalah yang terjadi di perbatasan pulau Sebatik. salah satu upaya yang dilakukan oleh permerintah Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama di bidang Pertahanan dengan Malaysia telah diawali melalui security Arrangement pada tahun 1972, yang kemudian membentuk Komite Perbatasan. Komite Perbatasan tersebut bermanfaat untuk penanganan isu-isu keamanan di wilayah perbatasan. Isu-isu keamanan tersebut antara lain, perompakan atau pembajakan dan penyelundupan, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan, dan masalah pelintas batas. Peran TNI merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya sebuah negara dan sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 9 memuat tugas-tugas TNI Matra Darat, sebagai berikut: (1) menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwilayah daratan; (2) mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (3) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia di darat dan segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara. Disamping untuk menghadapi ancaman kekuatan bersenjata, OMSP diwujudkan sebagai keikutsertaan TNI mengatasi masalah di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun peran TNI dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keamanan di Pulau Sebatik, sebagai berikut: A. Peran TNI dari Aspek Keamanan a. Melakukan pengawasan dan patroli perbatasan bersama TDM (Tentara Diraja Malaysia) untuk mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan oleh masyarakat dari kedua negara. Kegiatan patroli bersama ini dilakukan pada bulan Desember, 2012. Namun kegiatan ini tidak terjadwal dan tidak rutin dilaksanakan oleh kedua belah pihak. b. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di sepanjang wilayah perbatasan Pulau Sebatik. Dengan menempatkan pasukan TNI-AD satgas pamtas sebanyak 1 kompi atau 138 orang, yang sebelumnya hanya berjumlah 1 Pleton atau 37 orang, penambahan pasukan ini bertambah semenjak tahun 2005. Yang disebarkan diseluruh kawasan Sebatik. Sebagai upaya melakukan tindakan preventif terhadap setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan baik yang datang dari dalam maupun negara tetangga. c. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya perusakan, pegeseran dan pengambilan patok-patok tugu batas negara. Sejauh ini belum ditemukan adanya perusakan atau pengambilan patok perbatasan, namun TNI tetap melakukan pegawasan terhadap kemungkinan terjadinya perusakan, pengambilan dan bergesernya patok tanda batas ini melalui patroli yang
78
Peran TNI di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik (Ima Sariama)
dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu oleh Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat bagian topografi untuk mengecek kondisi patok permanen batas negara yang berjumlah 18 yang terpasang di sepanjang 25 km dan setiap patok berjarak 2 km, yang dilakukan secara rutin dipimpin langsung oleh Komandan Satgas Yonif 413/Bremoro Kostrad Mayor Inf Joko Maryanto. Yang membentang dari Timur hingga Barat Pulau Sebatik tetap pada posisi semula. Untuk mencegah terjadinya masalah batas wilayah yang berkaitan dengan hilang atau bergesernya patok perbatasan yang berada di antara Sabah dan Sebatik. d. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya penyelundupan, sabotase dan infiltrasi melalui perbatasan wilayah Aji kuning pulau Sebatik, untuk mengatasi terjadinya tindakan illegal seperti penyelundupan minuman keras (Miras) dan narkoba jenis sabu-sabu yang sering diselundupkan dari Tawau ke Nunukan melalui pulau Sebatik. Penyelundupan ini pernah digagalkan Satgas Pamtas pada tahun 2012 sudah ditemukan 40 kali upaya penyelundupan miras dengan jumlah tangkapan 4.346 botol kemudian pada Februari 2013 ditemukan lagi penyelundupan miras jenis “Montain Civas”. Miras ini tidak hanya diperjual belikan di wilayah Sebati ndan Nunukan tetapi kemungkinan juga akan didistribusikan ke daerah lainnya di wilayah Indonesia. Kemudian pada 22 oktober 2013 prajuris Satuan Gabungan Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) menemukan lagi penyelundupan jenis sabu-sabu seberat 7,95 Kg dan pada 23 Oktober ditemukan sabu-sabu seberat 3,7 Kg. Dengan adanya penangkapan ini kemungkinan para pelaku penyelundupan akan mencari jalur lain baik melalui laut ataupun menggunakan jalur darat lainnya yang dianggap aman, untuk pencegahan secara terus-menerus TNI Satgas Pamtas meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli dan sweeping terhadap kendaraan dan warga baik yang datang maupun yang akan ke Malaysia. Namun hal ini belum optimal karena minimnya jumlah personel dan jarak Pos Lintas Batas yang sangat berjauhan ditambah lagi banyaknya jalur tikus yang mudah dilalui oleh masyarakat sekitar perbatasan Sebatik membuat pelanggaran ini sering terjadi. e. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya perampokan di laut yang meluas kedaratan Aji kuning Pulau Sebatik. Dari 2008-2010 terjadi 6 kali perampokan, setelah itu sampai pada tahun 2012 belum ditemukan adanya perampokan yang meluas kedaratan Aji Kuning. f. Mengawasi dan koordinasi dengan instansi berwenang dalam melaksanakan lintas batas. Koordinasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan instansiinstansi terkait yaitu Bea Cukai, Imigrasi dan Polri atas segala tindakan pelanggaran yang terjadi di kawasan Pulau Sebatik. B. Peran TNI dari Aspek Sosial Bagi TNI untuk menumbuhkan rasa persatuan yang dapat menguatkan kedaulatan negara adalah melakukan pencegahan dalam upaya mempertahankan wilayah. Hal tersebut dimulai dari penguatan dalam aspek lainnya seperti daya tahan ekonomi, politik, sosial dan kesehatan yang memadai, dimana semua aspek tersebut berkorelasi langsung dalam penciptaan daya tahan wilayah yang lebih luas terhadap kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dalam hal ini TNI berupaya 79
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 71-82
melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, seperti pada november 2012, TNI melakukan penyuluhan bela negara yang dilaksanakan dua kali bersama panglima TNI Provinsi. Dalam kegiatan tersebut TNI melakukan penyuluhan terhadap siswa-siswa mulai dari SD, SMP dan SMA tentang bagaimana kewajiban sebagai warga negara hal ini disampaikan untuk meningkatkan nasionalisme siswa-siswa yang ada di wilayah perbatasan ini. Kegiatan ini rutin dilakukan terutama pada saat upacara. Kemudian di bulan yang sama TNI juga mengadakan gebyar Bhineka Tunggal Ika dan pentas seni serta pengobatan massal, penyuluhan KB dan Sunnatan Massal yang dilaksanakan oleh tim kesehatan Kodam dan Korem, kegitan ini dilaksanakan hampir setiap tahun. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak TNI melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar agar program penumbuhan rasa cinta tanah air ke masyarakat lebih dapat diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu keterlibatan TNI dalam mempercepat pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sudah sejak lama dikembangkan oleh TNI dalam bentuk karya bhakti, yang berkonsentrasi pada pengerjaan sektor-sektor pembangunan dan perbaikan jalan serta sistem penerangan jalan bagi masyarakat terutama di Desa Aji Kuning dan Sei. Limau. Salah satunya adalah memperbaiki jalan masuk menuju pesantren Mutiara Bangsa yang dilaksanakan pada tahun 2010, dimana kondisinya berlobang dan apabila turun hujan maka kondisi jalan menjadi lebih parah dan sulit untuk dilewati. Selain itu perbaikan sistem penerangan jalan tersebut dilakukan untuk mempermudah kegiatan mobilitas masyarakat pada waktu malam hari. Kemudian TNI juga membangun sarana ibadah di wilayah yang minim infrastruktur seperti di desa Sei. Batang, kondisi wilayah ini sangat berjauhan dengan desa lainnya dan rumah antar warga pun cukup jauh dan hanya terdapat satu masjid di wilayah ini. Sarana dan prasarana lain yang juga dibangun untuk masyarakat sekitar adalah fasilitas umum seperti MCK dan sumur, fasilitas ini dibangun TNI di 4 Desa yang memang sangat membutuhkan pembangunan MCK, yaitu Desa Aji Kuning di bangun 3 buah, di Desa tanjung Karang 2 buah, di desa Sei. Batang dan desa Balansiku masing-masing 1 buah MCK dan sumur. Pembangunan MCK ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena terbatasnya sarana seperti sumur untuk mandi dan tidak ada pelayanan PDAM masuk ke wilayah ini membuat masyarakat sering mengunjungi negara tetangga dan melanggar batas hanya untuk keperluan mandi. Oleh sebab itu TNI membangun MCK tersebut untuk di pergunakan oleh masyarakat sekitar agar tidak melanggar batas negara dan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memperoleh air bersih. Peran territorial yang dilakukan TNI melalui kegiatan- kegiatan tersebut merupakan upaya menyelenggarakan pembinaan dan pendayagunaan unsur-unsur geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk mencapai tugas pokok TNI, bagi TNI fungsi territorial yang hakiki sebenarnya merupakan center of gravity kekuatan pertahanan negara dengan 80
Peran TNI di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik (Ima Sariama)
asumsi TNI atau Negara Republik Indonesia tidak akan pernah melakukan invasi ke negara luar, akan tetapi harus siap menghadapi kemungkinan ancaman militer bersenjata dari negara luar disamping ancaman dari dalam negeri itu sendiri yang berakibat pada hilangnya kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Kesimpulan Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan negara tidak terlepas dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara. Melihat ancaman yang kompleks di wilayah ini peran yang dijalankan Tentara Nasinal Indonesia (TNI) di pulau Sebatik meliputi dua aspek: 1. Peran dari Aspek Pertahanan Keamanan, TNI berupaya untuk mencegah dan meningkatkan stabilitas keamanan di sepanjang wilayah perbatasan pulau Sebatik dengan menempatkan pasukan TNI-AD Satgas Pamtas sebanyak 1 kompi atau 138 orang, kemudian untuk mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan oleh masyarakat kedua negara, TNI bekerjasama dengan Tentara Diraja Malaysia (TDM) untuk melakukan patroli perbatasan, selain itu untuk mencegah terjadinya penyelundupan baik orang maupun barang serta kemungkinan terjadinya pergeseran dan pengambilan patok batas yang menjadi isu strategis di kawasan ini TNI melakukan patroli dan sweeping pada setiap orang dan kendaraan yang masuk ke wilayah ini dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya ancaman keamanan dan pelanggaran kedaulatan di wilayah ini. 2. Peran TNI dalam Aspek Sosial, menurut TNI untuk menumbuhkan rasa persatuan yang dapat menguatkan kedaulatan negara adalah melakukan pencegahan dengan cara melakukan pertahanan wilayah sebagai usaha yang efektif. Dalam hal ini TNI berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat yang mana dari kegiatan tersebut sasarannya menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat dikawasan ini melalui beberapa program kegiatan yaitu, memperbaiki jalan yang rusak dan berlobang, membangun sarana ibadah dan MCK, memyelenggarakan penyuluhan bela negara, kesehatan seperti pengobatan massal,dan sunnatan massal kepada masyarakat yang jauh dari sarana penunjang kesehatan, Dimana semua kegiatan ini sesungguhnya berkorelasi langsung dalam penciptaan daya tahan wilayah yang lebih luas. Referensi Buku: Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008. Departemen Pertahanan Republik Indonesia Diamond, Larry..2001. Hubungan SIPIL_MILITER & Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Hadiwijoyo, Suryo Sakti ..2012. Aspek hukum Wilayah Negara Indonesia, Yogyakarta: GRAHA ILMU 81
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 71-82
Janowitz, Morris..1964. The Military in the Political Development of New Nations.Chicago: University Press. Sonny Sudiar, SOSEK MALINDO KALTIM-SABAH kerjasama pembangunan Internasional di wilayah perbatasan Negara, 2013, Pustaka Karya, hlm 32 Jurnal: OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. 2010. Jakarta: PUSPEN TNI. Internet: “Potensi Daerah Perbatasan dalam Perdagangan Lintas Batas” di http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/244136 0218898.pdf http://www.wilayahperbatasan.com/wilayah-perbatasan-unhan-mengagas-risetunggulan-perbatasan Tri Poetranto, S.Sos, Bagaimana Mengatasi Permasalahan Di Daerah Perbatasan, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan 2005, Jakarta,
[email protected],
82
