PERAN TNI AD GUNA MENGHADAPI KRISIS ENERGI DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NKRI oleh Mayor Jenderal TNI Wiryantoro NK Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad
Pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi dunia menuntut ketersediaan kebutuhan energi yang mampu menopang kehidupan berskala global.
Energi merupakan modal utama
pemenuhan kebutuhan manusia terutama industri berbasis teknologi.
Inti
permasalahan energi global adalah ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) serta akses terhadap Sumber Daya Energi (SDE). Berbagai faktor yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut antara lain pertambahan jumlah penduduk dan masifnya pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut menyebabkan konsumsi dari industri berbasis energi fosil meningkat secara drastis dan mengakibatkan tersedotnya cadangan energi dunia. merupakan permasalahan yang dihadapi dunia.
Krisis energi tersebut
Hal ini disebabkan sumber energi
utama yang diandalkan untuk mencukupi kebutuhan energi sebagian besar berasal dari minyak bumi. Akibatnya adalah kelangkaan minyak bumi di masa datang/krisis energi. Krisis energi global tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis dalam hal ini tren tersebut menyebabkan pergeseran pengaruh hegemoni dunia ke kawasan Asia dalam rangka pemenuhan energi global.
Situasi ini diindikasikan
adanya perebutan sumber energi di kawasan melalui ekspansi perusahaanperusahaan besar dunia untuk menguasai pengelolaan energi global.
Dampak
lainnya adalah mulai berkembangnya pemanfaatan energi alternatif khususnya Energi Baru Terbarukan atau yang dikenal dengan EBT. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ikut terimbas dari dampak krisis energi.
Dampak tersebut sangat mempengaruhi
kedaulatan NKRI yang mutlak harus dipertahankan oleh segenap komponen bangsa. Konsep ketahanan energi dan kemandirian energi menjadi sangat penting bagi kedaulatan negara.
Isu-isu berkaitan dengan energi perlu mendapat penanganan
secara komprehensif dan terintegratif yang didukung oleh seluruh komponen
2 masyarakat.
Penanganan terhadap pemenuhan kebutuhan energi merupakan hal
yang fundamental dalam proses keberlangsungan ekonomi nasional. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka TNI AD sebagai salah satu komponen bangsa melakukan upayaupaya melalui perannya di dalam menghadapi krisis energi agar tetap terjaga kedaulatan NKRI. Tinjauan pembahasan makalah ini melalui pendekatan pertahanan dan keamanan.
Latar Belakang Krisis Energi Energi merupakan sumber kebutuhan primer yang menggerakkan seluruh aktivitas dunia.
Penurunan cadangan minyak bumi sebagai energi utama menjadi
faktor utama terjadinya krisis energi.
Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi dunia
sangat dipengaruhi oleh kebijakan harga minyak, dengan kata lain bahwa perekonomian negara-negara tergantung dari ketersediaan energi yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Ketergantungan dunia akan sumber daya fosil belum dapat dihilangkan, sementara cadangan dan produksinya sejak 1970-an mengalami penurunan. Krisis energi tersebut membawa pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara di dunia. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan krisis tersebut adalah keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan, kelancaran akses terhadap energi dan penguasaan teknologi. a.
Ketidakseimbangan
ketersediaan
(supply)
dengan
kebutuhan
(demand). Ketersediaan energi global secara berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dunia. Kebutuhan energi secara dominan dipengaruhi oleh ketergantungan konsumsi energi fosil sehingga cadangan terus menurun. Berbagai sumber menyatakan bahwa total cadangan minyak dunia terbukti (proven oil reserve), yang dapat dieksploitasikan secara ekonomis berkisar 1,687 triliun barel pada akhir tahun 2013. Jumlah tersebut tersebar tidak merata, tetapi terkonsentrasi dibeberapa kawasan, antara lain Timur Tengah yang diperkirakan memiliki kandungan 66% cadangan minyak dunia. Cadangan minyak dunia terbesar lainnya terletak di kawasan Amerika Utara dan sisanya tersebar di Amerika Latin, Afrika dan sebagian Asia.
3
RASIO CADANGAN DAN PRODUKSI MINYAK DUNIA
PRODUKSI & KONSUMSI ENERGI SECARA REGIONAL (JUTA Bph)
b . K e l a n b.
Kelancaran Akses Terhadap Energi. Akses energi secara universal
merupakan faktor penting dalam mencapai keseimbangan antar kebutuhan, produksi dan konsumsi energi dunia. Pasar energi internasional bergantung pada rute distribusi energi global sekitar 63% (56,5 juta Bph) distribusi minyak dunia pada tahun 2013 menggunakan rute maritim. Chokepoint maritim dunia merupakan memegang peranan penting dalam menjaga keamanan energi global, karena volume minyak dan cairan energi lainnya yang diangkut melintasi rute-rute ini sangat besar.
4
VOLUME TRANSIT MINYAK MELALUI CHOKEPOINTS MARITIM DUNIA (JUTA Bph)
c.
Penguasaan
Teknologi
atas
Pengelolaan
Energi.
Teknologi
merupakan faktor penentu dalam memperoleh sumber daya energi di dunia. Jenis energi yang tersedia dalam sistem bumi tidak semua dapat diolah dalam kondisi ekonomi dan teknologi saat ini. Bahan bakar fosil, kususnya minyak dan gas, telah menjadi sumber energi digunakan secara dominan sebagai modal perekonomian. Disposisi SDE secara geologis dan geografis dari bahan bakar fosil tersebar tidak merata, sehingga memerlukan teknologi untuk mengadakan eksplorasi.
Energi sebagai Latar Belakang Konflik (Korelasi antara Ketersediaan Energi dan Jumlah Penduduk) Isu keamanan energi dalam dekade terakhir ini semakin mengemuka dan diperkirakan akan berdampak terhadap keamanan global dalam tahun-tahun yang akan datang. Kebutuhan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi yang terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas, berimplikasi secara politik, ekonomi dan keamanan. Kebangkitan ekonomi di negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap keamanan kawasan dan keamanan global ikut mendorong meningkatnya kebutuhan energi secara global. Sifat energi minyak dan gas bumi yang tidak dapat diperbaharui, lambat laun akan semakin langka, sementara kebutuhan dunia terus meningkat. Kondisi, seperti itu menyebabkan krisis energi di masa-masa datang akan
5 semakin serius dan dapat menjadi sumber konflik antar negara. Meningkatnya ketergantungan energi dan terbatasnya sumber daya minyak dan gas bumi telah mengakibatkan kenaikan harga minyak dan gas berada jauh di atas harga yang wajar. Harga minyak yang terus menaik telah mengakibatkan kenaikan semua kebutuhan pokok manusia dan berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian secara global. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kenaikan harga minyak bumi membawa dampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan terutama menambah beban pada anggaran dan belanja negara. Pada lingkup masyarakat, kenaikan harga minyak dunia berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat. Kenaikan dapat berpotensi mendorong gejolak sosial apabila kenaikan tersebut tidak dapat dikelola secara tepat. Terbatasnya sumber daya energi minyak mendorong kekhawatiran munculnya persaingan baru di berbagai kawasan yang dipicu oleh kebutuhan untuk mengamankan penguasaan sumber energi. Dari berbagai konflik yang terjadi di dunia, seperti di Timur Tengah, Afrika Utara (Libya, Sudan dan sebagainya) lebih dari 70 % disebabkan adanya perebutan sumber energi. Negara-negara yang memiliki sumber energi fosil (minyak, gas dan batubara) menjadi tempat berkumpulnya kepentingan berbagai negara di dunia. Hal ini sangat wajar karena suatu negara wajib menjamin keselamatan warganya dan mengamankan ketersediaan energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bangsanya. Entah berasal dari eksplorasi dalam negeri atau melalui kerjasama dengan luar negeri. Dilain pihak, pada tahun 2014 British Petroleum (BP) mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa sisa energi fosil dunia tinggal 53,3 tahun lagi sedangkan sisa energi fosil di Indonesia hanya tinggal 11,6 tahun.1 Energi dunia akan habis pada tahun 2067 dan Indonesia pada tahun 2025 dengan asumsi bahwa kebutuhan energi dunia tidak mengalami peningkatan. Padahal, BP pada awal tahun ini memperkirakan bahwa konsumsi energi dunia pada 2035 akan meningkat sampai 41 % dari kebutuhan hari ini.2
1
British Petroleum, 2013, BP Statistical Review of World Energy June 2013, Pureprint Group Ltd, UK. British Petroleum, BP Energy Outlook 2035 Fact Sheet, http://www.bp.com/energyoutlook diakses 21 September 2015 pukul 14.00. 2
6 Melihat fakta bahwa energi fosil tidak dapat diperbaharui, maka saat ini banyak pakar dan akademisi di seluruh dunia berusaha untuk menciptakan energi baru pengganti energi fosil. Dan berdasarkan berbagai temuan ilmiah, salah satu energi baru yang dapat diciptakan adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, atau lebih dikenal dengan sebutan bio energi. Kecenderungan peningkatan penggunaan bio energi ini bahkan pada tahun 2007-2008 telah memicu krisis harga pangan dunia yang meningkat sangat tajam, hingga 75%, antara lain diakibatkan karena pengalihan penggunaan bahan pangan menjadi biofuel.3
Teori Malthus 1798 tentang Prinsip Kependudukan Pada tahun 1798 seorang pakar demografi sekaligus ekonomi politik dari Inggris bernama Thomas Malthus mengeluarkan sebuah teori tentang Prinsip Kependudukan. Malthus meramalkan bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Malthus menyatakan bahwa “jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, sedangkan ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung4 Teori Malthus ini didukung oleh seorang pakar statistik bernama Laurence Smith. Dalam
sebuah buku yang diluncurkan pada tahun 2011, Smith menyatakan
bahwa pertumbuhan penduduk dunia meningkat dengan pesat. Jika pada tahun 1800 penduduk dunia baru mencapai 1 miliar, pada tahun 2011 yang lalu penduduk dunia telah mencapai 7 miliar. Menurut perhitungan Smith, selanjutnya jumlah penduduk dunia akan bertambah 1 miliar orang setiap 6 tahun.5 Jika dipetakan antara teori Malthus dengan data yang dimiliki Smith, maka titik temu antara ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk dunia untuk mendapatkan makanan yang layak terjadi pada tahun 2011, yang disebut titik kritis.
Setelah tahun tersebut, berarti ketersediaan
makanan untuk tiap-tiap penduduk dunia akan mengalami krisis karena tidak memenuhi kebutuhan minimal yang harus dikonsumsi. Dengan kata lain, sejak titik kritis tersebut maka dunia mengalami kelangkaan pangan.
3
Adhitya Chakrabortty, Secret report: Biofuel caused food crisis; Internal World Bank study delivers blow to plant energy drive, The Guardian, July 4, 2008 4 Malthus, T.R., 1798, An Essay on the Principle of Population, London, http://www.constitution.org/cmt/malthus/population.htm. 5 Smith,L.2011,The World in 2050, Four Forces Shaping Civilization’s Northern Future, London, Penguin Booka Ltd.
7 Kelangkaan pangan ini senada dengan data UNICEF yang mencatat adanya 1 orang anak meninggal dunia setiap 2,1 detik atau hampir 15 juta anak setiap tahun karena kemiskinan, kelaparan dan kesehatan yang buruk. Jika tahun 2014 penduduk dunia telah mencapai 7,3 miliar jiwa dan dengan penambahan kebutuhan energi dunia sebesar 41% pada tahun 2035, maka energi fosil dunia diperkirakan akan habis pada tahun 2048. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah pemanfaatan bio energi sebagai energi
penggerak kegiatan peradaban manusia. Lantas bagaimanakah
kondisi NKRI dimasa pada saat itu? Marilah kita lihat posisi geografis Indonesia dan kekayaan alamnya yang melimpah.
Kondisi geografis dan kekayaan alam Indonesia Posisi
geografis
Indonesia
yang
berada
tepat
di
garis
khatulistiwa
menempatkan Indonesia dalam wilayah tropis yang hanya mengalami dua jenis musim; kemarau dan penghujan. Sebagai akibat dari terjadinya dua musim tersebut, sebagaimana juga dimiliki negara-negara lain disekitar garis ekuator, Indonesia memiliki potensi vegetasi dan bercocok tanam sepanjang tahun. Sementara itu dari sudut pandang ketersediaan air bersih, data menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki lebih dari 5.000 m3 air bersih per kapita per tahun. Lebih banyak dibandingkan negara-negara lain seperti India, Banglades dan Korea Selatan serta negara-negara benua Afrika yang saat ini telah mengalami krisis air bersih. Selain itu, kita juga diberikan bonus anugerah kekayaan alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan dan di bawah perut bumi Indonesia yang sangat beragam dan melimpah.
Kekayaan Alam Hayati Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang melimpah dilihat dari beragamnya jenis komoditas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Pertanian merupakan alat stabilitas ekonomi dan politik negara serta menjadi alat pemersatu bangsa, karena pada dasarnya pangan adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Sektor perkebunan Indonesia jika terus dikembangkan dengan baik akan merupakan agribisnis unggulan yang mampu memberikan surplus perdagangan sekaligus memegang peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Melalui ekspor hasil perkebunan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan para petani dan juga peningkatan pemasukan devisa dan pajak bagi
8 pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah produksi, luas areal dan produktivitas sektor perkebunan Indonesia mengalami peningkatan. Dua komoditas perkebunan Indonesia yang telah menjadi komoditas unggulan di pasar internasional, yaitu karet dan kelapa sawit.
Kekayaan Alam Non Hayati Indonesia. Sumber kekayaan alam non hayati minyak bumi pernah menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, namun seiring dengan jalannya waktu kebanggaan tersebut secara perlahan-lahan terkikis dan luntur. Indonesia yang pernah menjadi negara pengekspor minyak dunia dan menjadi anggota OPEC akhirnya resmi keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008, setelah menjadi net importer minyak. Lebih ironis lagi, ternyata saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan minyak yang akan habis dalam waktu 11 tahun. Lalu bagaimana dengan sumber kekayaan non hayati lainnya? Potensi sumber daya mineral Indonesia masih sangat besar. Kita memiliki sumber energi non hayati yang cukup fantastis selain minyak bumi, seperti gas alam dan batubara. Menurut PGN, Indonesia saat ini memiliki cadangan gas alam 153,45 Tcf (trillion cubic feet) dan cadangan batubara 136 miliar ton. Jika kita perhatikan sisi kepemilikan Migas dan gas metana batubara, hampir diseluruh wilayah Indonesia saat ini telah diolah oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki modal besar. Negara-negara pengolah sumber kekayaan alam Indonesia tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Italia, Cina, Malaysia dan Norwegia12. Semua negara yang memiliki pengaruh di dunia berupaya ikut berinvestasi di Indonesia. Selain itu, posisi geopolitik Indonesia yang berada tepat di tengah negaranegara Five Power Defence Arrangement (FPDA), yaitu perjanjian kerjasama pertahanan negara- negara persemakmuran Inggris, menyimpan kerawanan yang patut menjadi perhatian serius. Menurut sejarah, setidaknya ada 3 negara FPDA yang pernah memiliki hubungan kurang harmonis dengan Indonesia, yaitu Malaysia dengan sengketa Sipadan-Ligitan dan blok Ambalat, Singapura dengan reklamasi pantai kearah Indonesia dan penolakan penamaan KRI Usman-Harun, serta Australia dengan kasus penyadapan pejabat RI dan penolakan eksekusi mati “Bali Nine”. Selain itu, kita juga memiliki 3 wilayah perbatasan darat dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
9 Dari uraian tentang latar belakang konflik, teori kependudukan Thomas Malthus, fakta-fakta kelangkaan pangan, air dan energi, laporan perkiraan kebutuhan energi oleh British Petroleum dan posisi gepolitik Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa di masa depan berbagai kepentingan dunia akan tertuju pada penguasaan pangan dan energi yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan karena hal-hal tersebut merupakan kebutuhan hidup dunia yang sangat vital. Pada tahun 2039 saat para pemuda berusia matang diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai 11,6 miliar jiwa dimana 80,2% atau 9,2 miliar jiwa dari jumlah tersebut hidup di luar wilayah ekuator dan hampir bisa dipastikan akan makin berupaya mencari pangan, air dan energi di daerah ekuator. Jika saat ini konflik yang terjadi berlatarbelakang penguasaan energi fosil, maka konflik masa depan akan bermotif penguasaan sumber pangan, air bersih dan bio energi. Dihadapkan pada kondisi geografis Indonesia yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun dan kekayaan alamnya, maka Indonesia merupakan sumber energi, sumber pangan dan sumber air bersih yang akan menjadi incaran kepentingan nasional negara-negara asing di masa depan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam tidak akan dibiarkan berkembang dan maju karena akan menjadi ancaman bagi negara-negara asing. Indonesia akan terus dijadikan konsumen dan pasar bagi produk
mereka. Kondisi geopolitik Indonesia yang
dikepung oleh negara-negara FPDA menambah besarnya ancaman nyata yang dihadapi oleh Indonesia. Bagaimanakah nasib anak cucu kita pada saat itu? Apakah mereka bisa hidup layak seperti kita saat ini?
Kondisi dan Kedaulatan NKRI Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari pengaruh dinamika dalam negeri terutama menyangkut sumber energi yang merupakan komoditas strategis. Isu energi dan sumberdaya mineral berperan penting dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya menyangkut penanganan krisis energi nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan konsep pengembangan kekuatan nasional melalui penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan tepadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan nusantara. Konsepsi tersebut menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yang dinamakan astagatra, merupakan aspek yang bersifat ilmiah dan aspek yang bersifat sosial.
10 a. Aspek Geografi. Indonesia adalah kepulauan yang memiliki wilayah geografi strategis, karena terletak dipersimpangan hubungan komunikasi dan transportasi laut negara-negara didunia.Kepulauan Nusantara membujur pada 94 ° BT- 141 ° BT dan 6° LU-11°LS menjadikan persilangan dua samudra dan dua benua. Kondisi geografis ini dapat memberikan manfaat yang besar bila dipahami dan diwujudkan secara nyata. Letak Indonesia dekat dengan beberapa negara yang memiliki kebutuhan energi sangat besar, seperti tiongkok dan India. Selain itu memberikan kemudahan dalam pemasaran energi dunia dengan negaranegara majukarena terletak di jalur perdagangan dunia, seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan. Rute pengangkutan sumber energi dunia akan selalu melintasi wilayah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi laut dan selat. Distribusi energi mayoritas akan melintasi perairan Indonesia, hal tersebut karena letak Indonesia berada di Selat Malaka yang merupakan chokepoint penting di kawasan Asia dan merupakan jalur terpadat di dunia.
b.
Aspek Demografi. Jumlah penduduk yang besar merupakan aset
nasional yang berharga bila dikelola dengan baik. Populasi pada tahun 2015 mencapai 255,46 juta jiwa, dengan komposisi heterogen. Perkiraan tahun 2025 akan bertambah sebesar 284,83 juta jiwa dan pada tahun 2035 menjadi 305,65 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pada tahun 2000-2010 sebesar 1,49% per tahun. Kualitas pendidikan formal yang relatif masih rendah dengan
11 indikator prosentase tingkat penduduk berpendidikan tamat SMP atau sederajat sebesar 40,93%. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31 %. Indonesia akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2030. Setelah tahun 2030 Indonesia akan menghadapi tantangan baru yaitu peningkatan penduduk usia tua yang berakibat pada tingginya beban negara. Kondisi penduduk secara kualitas dan kuantitas serta penyebaran yang tidak merata merupakan beban berat dalam pemenuhan energi nasional, terlebih dalam kondisi krisis energi.
Dinamika penduduk menuntut
peningkatan permintaan energi dalam jumlah yang besar.
c.
Aspek Sumber Kekayaan Alam. Indonesia memiliki potensi besar
menjadi negara produsen dan pengekspor berbagai komoditi darat dan laut. Garis khatulistiwa yang melintasi kepulauan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam hayati dan non hayati dengan jumlah yang sangat besar. Kekayaan alam tersebut termasuk kekayaan SDE yang merupakan modal dalam pemenuhan energi nasional. Sumber EBT di Indonesia berpotensi sangat besar untuk menggantikan sumber energi fosil nasional. Pemanfaatannya yang belum maksimal masih terus ditingkatkan oleh emerintah untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang pasokan dan produksinya semakin menurun. Kekayaan alam ini menjadi daya tarik bagi pihak luar yang ingin menguasai.
12
d. dunia
Aspek Ideologi. Fenomena globalisasi tersebut melahirkan komonitas (global
masyarakat
oukumene)
indonesia
yang
ditandai
berkomunikasi
dengan
dengan
semakin
masyarakat
intensifnya internasional
perkembangan teknologi memberikan akses secara luas kepada masyarakat dengan berinteraksi secara instan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Hal tersebut akan mempengaruhi pada wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme, hal ini berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan tuntutan kebutuhan energi.
Untuk itu konsep penyelenggaraan
kegiatan usaha energi harus menjadi usaha bersama untuk mempererat bangsa. e.
Aspek Politik.
Penyelenggaraan kegiatan usaha energi dan sumber
daya mineral sangat krusial dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam memberikan income nasional selama ini sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Peran Pemerintah dalam penanganan krisis energi nasional belum mampu memberikan solusi terhadap kemajuan perekonomian nasional sehingga berpengaruh kepada stabilitas politik.
Apalagi situasi politik sepanjang
tahun 2015 cukup menghangat baik dalam lingkup nasional maupun intern partai-partai politik.
13
f. Aspek Ekonomi. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam, belum memanfaatkan secara maksimal. Eksploitasi sumber energi belum dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tercermin dalam situasi ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak oil buming atau puncak produksi minyak nasional terjadi pada tahun 1977 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pasang surut disebabkan krisis energi. Indonesia memiliki ketergantungan pada sektor migas dan diperkirakan hingga tahun 2025 sektor migas mendominasi penggunaan energi nasional.
g.
Aspek Sosial Budaya. Perkembangan globalisasi, demokratisasi dan
Iptek membawa pengaruh positif dan negatif. Jati diri dan nilai-nilai budaya nasional semakin kabur. Pengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat berkomposisi heterogen turut berpotensi memicu friksi-friksi sosial di daerah. h.
Aspek Hankam. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan
jumlah pulaunya mencapai 17.504 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.000 km2. Dua pertiga dari wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/kota di 12 Provinsi.
14 Isu-isu perbatasan sampai saat ini masih terdapat segmen perbatasan darat maupun maritim yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara-negara tetangga. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Penanganan isu-isu tersebut antara lain melalui pendayagunaan fungsi
pertahanan,
baik
pertahanan
militer
maupun
nirmiliter
secara
terintegrasi. Permasalahan dan ancaman keamanan yang berkaitan dengan sumber energi di daerah perbatasan adalah kejahatan transnasional seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, illegal immigrant, smuggling.
Ancaman lain yang berasal dari luar dapat berupa agresi,
elanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, ancaman keamanan laut dan udara serta konflik komunal.
Pengelolaan Energi Nasional dan peran TNI AD a.
Pola pikir pengelolaan energi nasional.
Berdasarkan blue print
pengelolaan energi nasional tahun 2010-2025, pola pikir pengelolaan energi nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini: POLA PIKIR PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL PARADIGMA NASIONAL UUD 1945 PASAL 33
KONDISI SAAT INI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
UPAYA
PROGRAM
KONDISI YANG DIHARAPKAN
LINGKUNGAN STRATEGIS PELUANG
KENDALA
Sumber: Buku Blue-print pengelolaan energi nasional tahun 2010-2025
15 Dalam pengelolaan energi nasional maka kondisi yang diharapkan dalam waktu ke depan Indonesia mampu memecahkan permasalahan dengan kondisi
mampu
meningkatkan
akses
masyarakat
terhadap
energi,
meningkatnya keamanan pasokan energi, tercapainya harga energi sesuai dengan keekonomian, tersedianya infrastruktur energi yang memadai serta meningkatnya efisiensi penggunaan energi di seluruh lapisan. b.
Pengelolaan energi nasional dalam rangka membangun daya
tangkal terhadap ancaman guna menjaga kedaulatan NKRI. Berdasarkan
analisa
terhadap
aspek
ancaman
dan
blueprint
pengelolaan energi nasional tahun 2010 s.d. 2025 di atas, dapat diprediksi bilamana pengelolaan energi negara ini tidak dijalankan dengan penuh komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara niscaya dalam kurun waktu tidak terlalu lama bangsa Indonesia akan mengalami krisis yang sangat luar biasa. Bagaimana jajaran Kementerian Pertahanan khususnya dalam hal ini TNI AD memainkan peran secara aktif sesuai dengan kewenangannya? Dalam era otonomi daerah, Kementerian Pertahanan dituntut memiliki peran yang strategis pro-aktif, terutama dalam hal pengelolaan dan penyelamatan sumber daya alam yang makin parah. Namun di sisi lain, untuk melaksanakan peran tersebut, Kementerian Pertahanan dihadapkan pada kesulitan yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Hingga saat ini Kementerian Pertahanan tidak memiliki aparat di daerah, kecuali Keberadaan satuan TNI AD (Kodam). Sejalan dengan tuntutan reformasi TNI, Kodam tidak lagi memiliki kewenangan menangani urusan pemerintahan. Sebagai Kotama kewilayahan TNI, Kodam sangat sibuk dengan tugas pokoknya pembinaan dan operasional satuan TNI di daerah. Dalam hal pembinaan wilayah (Binwil) yang sekarang dinyatakan sebagai wilayah tugas dan tanggung jawab pemerintah/Pemda, Kodam/Kodim diposisikan sebagai “peran pembantu”.
Namun demikian
dihadapkan dengan kerawanan dan ancaman disintegrasi bangsa, keberadaan Kodam/Kodim masih sangat diperlukan di era transisi reformasi dan demokratisasi ini. Pengelolaan Pertahanan Negara (pertahanan negara) merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang tidak diotonomikan.
Di sisi lain
pengelolaan pertahanan negara ini merupakan tanggung jawab bersama
16 segenap instansi pemerintahan dan seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan selaku lembaga pemerintah pemegang otoritas pengelolaan pertahanan negara menghadapi tugas yang sangat luas dan berat.
Karena dengan demikian Kementerian Pertahanan harus mampu
mewujudkan koordinasi dengan semua pihak (intansi/lembaga Kementerian, non Kementerian, swasta, LSM dan lain-lain) yang terkait agar manajemen dan kinerja masing-masing organisasi tersebut selaras dan serasi dengan kepentingan pertahanan negara sesuai Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata) dan UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan Negara. Tugas Kementerian Pertahanan melalui Kodam/Korem/ Kodim/Koramil dikatakan luas dan berat karena menyangkut pembinaan semua aspek sumber daya nasional yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), sarana prasarana (sarpras) wilayah Negara dan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi (iptek) untuk jangka panjang, yakni untuk kepentingan pertahanan negara bila saatnya diperlukan. Semua sumber daya tersebut tersebar di seluruh wilayah daerah NKRI yang dalam keadaan damai sehari-hari dikelola oleh intansi/lembaga Kementerian dan non Kementerian (LPNK), Pemda serta semua komponen masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran. Di era otonomi daerah, beban tugas Kementerian Pertahanan dirasakan semakin berat karena masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya dengan fokus tujuan utama mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (ekonomi) yang sebesar-besarnya sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran mengenai pertahanan kurang mendapat perhatian publik. Suatu konsepsi pembinaan dan pendayagunaan energi dan SDA dari kaca mata kepentingan pertahanan Negara adalah sebagai berikut; Pada tataran kebijakan strategis, pendayagunaan energi dan SDA diarahkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, didasarkan pada Doktrin dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata). Dalam hal kebijakan dan rencana umum yang terpusat serta pelaksanaan
terdesentralisasi oleh lembaga
pemerintah, Pemda dan pihak terkait lainnya. Yang terakhir bahwa pembinaan sumber energi dan SDA menyangkut dua sasaran pokok yaitu pengamanan dan pengembangan SDA.
17 Adapun sasarannya, mengacu pada blue print yang sudah disampaikan di atas bahwa sasaran yang ingin dicapai dari pembinaan dan pendayagunaan SDA adalah tersedianya cadangan material strategis dan sistem logistik wilayah (Sislogwil) di setiap daerah yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan
negara, terpeliharanya
kelestarian
dan
keseimbangan lingkungan melalui usaha konservasi, rehabilitasi, diversifikasi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan serta terwujudnya daya dukung SDA sebagai sumber energi dalam jangka panjang sebagai sumber utama logistik wilayah untuk kepentingan Pertahanan negara.
Peran dan Tugas TNI-AD Peran TNI AD dalam sistem pertahanan negara melalui penyiapan kekuatan TNI-AD dalam upaya pertahanan negara harus dikembangkan sesuai dengan sistem pertahanan negara, yaitu Sistem Pertahanan Semesta yang telah ditetapkan oleh UUD NRI 1945, UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI-AD sebagai komponen utama kekuatan pertahanan negara di darat, bersama komponen kekuatan pertahanan lainnya, harus dapat memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga siap dimobilisasi dan digunakan untuk mewujudkan kesemestaan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perwujudan Tugas TNI AD berdasarkan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD sebagai kekuatan pertahanan matra darat melaksanakan tugastugas TNI baik dalam lingkup Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Guna mewujudkan hal tersebut, TNI AD bertugas: a.
Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; c. Melaksanakan tugas TNI kekuatan matra darat; dan d.
dalam pembangunan dan pengembangan
Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
18 Tugas-tugas tersebut dilaksanakan melalui OMP dengan mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI AD untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan OMSP dengan melaksanakan tugas sebagai berikut : a.
Mengatasi separatis bersenjata.
b.
Mengatasi pemberontakan bersenjata.
c.
Mengatasi aksi terorisme.
d.
Mengamankan wilayah perbatasan negara.
e.
Mengamankan obyek vital nasional strategis.
f.
Melaksanakan tugas perdamaian dunia.
g.
Mengamankan Presiden/Wakil Presiden beserta keluarganya.
h.
Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.
i.
Membantu tugas Pemerintah Daerah.
j.
Membantu tugas Kepolisian RI.
k. Mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan negara asing. l.
Membantu penanggulangan bencana alam dan pengungsian.
m.
Membantu SAR (pencarian dan pertolongan).
n.
Mengamankan pelayaran dan penerbangan.
Implementasi Peran TNI AD guna menghadapi krisis energi dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Dalam rangka menghadapi krisis energi guna menjaga kedaulatan NKRI, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi TNI, peran dan tugas TNI AD yang langsung bersentuhan adalah menjaga keamanan baik sumber energi/obyek vital, distribusi energi, pengelolaan energi, melaksanakan pemberdayaan wilayah di seluruh wilayah NKRI termasuk wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan pulau–pulau terluar. Dalam implementasi di lapangan disini fungsi dan keberadaan TNI AD di tengah masyarakat memegang kunci yang sangat vital. TNI harus dapat sebagai innovator, creator dan motivator serta dinamisator bersama rakyat dalam menjaga kelanggengan sumber daya energi dan SDA. Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran TNI di lapangan tentu saja diperlukan biaya besar terutama terhadap sarana dan prasarana termasuk kebutuhan energi. Bagaimana bisa melakukan
19 patroli, operasi keamanan darat, laut dan udara serta latihan-latihan bilamana tidak didukung oleh pasokan BBM yang cukup. Disamping itu, energi juga diperlukan untuk kegiatan penting lainnya seperti pengembangan industri pertahanan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan terutama Alutsista serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Bilamana Kementerian Pertahanan atau TNI secara bersama-sama dengan komponen bangsa lain berhasil melaksanakan pengelolaan energi nasional secara optimal, niscaya bangsa Indonesia mendapat kecukupan kekuatan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sehingga keutuhan NKRI akan selalu terjaga. Berbagai ancaman seperti telah diuraikan di depan akan dengan mudah kita tangkal dan patahkan sebelum masuk ke tataran wilayah pertahanan Negara Republik Indonesia. Implementasi dari peran TNI AD guna menghadapi krisis energy dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI diwujudkan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi, inventarisasi, sosialisasi, pemantauan bersama instansi lain terkait. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1) Menjalin koordinasi yang intensif dengan semua pihak terkait guna terwujudnya sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber energi dan sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan (jangka pendek) dengan kepentingan pertahanan Negara (jangka panjang). Di samping itu juga berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan umum pembinaan dan peraturan perundang-undangan serta merevisi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan energi dan SDA yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan. 2) Menetapkan kriteria konservasi dan atau diversifikasi sumber SDA sesuai dengan proyeksi tuntutan kebutuhan pertahanan ke depan. 3) Menetapkan alokasi cadangan material strategis dari setiap daerah dalam rangka mewujudkan sistem logistik wilayah (sislogwil). 4) Menyelenggarakan invetarisasi data sumber energi dan SDA, khususnya material strategis dari setiap daerah dalam sistem informasi geografi pertahanan negara (SIG/pertahanan negara).
20 5) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pendayagunaan SDA secara terprogram untuk kepentingan pertahanan negara. 6) Memantau, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan energi dan SDA dalam rangka Pertahanan negara. b.
Menyiapkan satuan-satuan TNI AD untuk melaksanakan operasi
pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar. 1)
Di wilayah perbatasan Papua-PNG.
2)
Di wilayah perbatasan Kalimantan-Malaysia.
3)
Di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste.
4)
Pengamanan di pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara
terpadu dengan unsur dari TNI AL (Marinir). c.
Membangun pos-pos perbatasan dan satuan-satuan baru di
wilayah perbatasan. 1)
Di wilayah perbatasan Papua-PNG.
2)
Di wilayah perbatasan Kalimantan-Malaysia.
3)
Di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste.
4)
Pos pengamanan terpadu pulau terluar tersebar.
5)
Pembentukan Kodam XIII Merdeka di Sulut beserta satuan-
satuan yang berada di bawah Komandonya baik melalui pembentukan, validasi maupun alih Kodal. 6)
Pembentukan Kodam Papua Barat di Papua Barat beserta
satuan-satuan yang berada di bawah Komandonya baik melalui pembentukan, validasi maupun alih Kodal. 7)
Pembentukan satuan dan penguatan satuan di Pulau Natuna
sebagai langkah responsif untuk menghadapi segala kemungkinan yag terjadi terutama berkaitan konflik Laut Tiongkok Selatan.
21 d.
Melaksanakan
pemetaan
wilayah
melalui
pengumpulan
data
teritorial. Pemetaan wilayah dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti kondisi Ipoleksosbud dan Hankam dari wilayah sehingga dapat diketahui potensi dan keakuratan data yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya nasional. e.
Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah serta lembaga terkait dalam hal pengentasan masalahmasalah kondisi sosial masyarakat (Ipolek Sosbud Hankam) dan ketahanan wilayah dari pengaruh luar. Sesuai dengan jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang lahir dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat dan untuk kepentingan rakyat, maka kekuatan utama TNI antara lain terletak pada kedekatan dan dukungan Rakyat kepada TNI. Peningkatan kedekatan TNI-Rakyat ini antara lain diwujudkan melalui peningkatan peran teritorial melalui serbuan teritorial di seluruh wilayah tanah air terutama di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Serbuan teritorial memiliki maksud sebagai semangat untuk melaksanakan pembinaan teritorial dengan serentak, serius dan terarah melalui berbagai kegiatan nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat diperoleh hasil yang optimal yaitu TNI mencintai rakyat dan TNI dicintai rakyat. Melalui peningkatan peran teritorial ini, jajaran TNI AD tidak hanya dapat membantu mengatasi kesulitan rakyat, tetapi juga sebagai sarana bagi Prajurit dan satuan TNI AD untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat. Suatu kondisi yang sangat penting untuk mewujudkan TNI yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Harus diingat, bahwa rakyatlah yang menjadi inti kekuatan TNI. Ketika kita dapat mewujudkan hal ini, kita akan dapat melawan dan mengatasi setiap tantangan dan ancaman. Serbuan teritorial dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat diantaranya: 1)
Pos Babinsa dan Pos Perbatasan diberi target operasi dalam
mencari data dan info sehingga lebih peka terhadap perkembangan situasi di lingkungan tugasnya; 2)
Merangkul semua komponen bangsa dan menjalin keakraban
dan hubungan yang erat;
22 3)
Menciptakan suasana damai, harmonis dan kompak dengan
semua komponen bangsa; 4)
Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bela negara bagi
generasi muda termasuk dalam upaya peningkatan pemahaman dan menangkal bahaya proxy war yang setiap detik dapat menyerang dan meruntuhkan semua sendi kehidupan kita sebagai bangsa; f.
Melaksanakan kerjasama antara Badan Litbang TNI AD dengan
Perguruan Tinggi dan Badan Litbang lainnya dalam rangka menciptakan energi alternatif. 1)
Menciptakan
Mogantara,
Kombara
dan
Lamtera
serta
melaksanakan pelatihan kader dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik rakyat. Mogantara adalah Motor Gas Tentara Rakyat, Kombara adalah Kompor Babinsa Rakyat
dan Lamtera adalah Lampu Hemat Energi
Tentara Rakyat, ketiga produk tersebut merupakan wujud nyata untuk menjawab tantangan hemat energi dan ramah lingkungan serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Produk yang sudah digunakan terutama
di
daerah-daerah
terpencil
yang
tidak
mendapatkan
listrik/penerangan terbukti sangat membantu masyarakat. Kesenjangan kesejahteraan yang belum merata dapat mengakibatkan timbulnya ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. 2)
Dalam
rangka
menjaga
kelestarian
lingkungan
sekaligus
penanaman pohon bahan baku energi sudah dilaksanakan dan terus dilaksanakan
di
seluruh
Indonesia,
beberapa
wilayah
terutama
perbatasan telah dilakukan penanaman pohon kemiri sunan sebagai salah satu alternatif energi seperti di kabupaten Kubu Raya Kalbar. 3)
Pemanfaatan tanaman sorgum, kemiri sunan, kelapa sawit,
jagung dan ketela sebagai biofuel untuk bahan bakar kendaraan tempur TNI AD. g.
Membantu Pemerintah Daerah dengan melakukan operasi bhakti dan
karya bhakti
dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan sektor
ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.
23 Kegiatan operasi bhakti dan karya bhakti merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh TNI AD
dalam rangka mensejahterakan masyarakat guna
terwujudnya tujuan nasional. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: 1)
Melaksanakan Karya Bhakti Skala Besar Bidang Pertanian,
kegiatan tersebut dilaksanakan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai target Swasembada Pangan dalam 3 tahun. 2)
Melaksanakan bhakti sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan,
penghijauan, karya bhakti dan lain-lain khususnya di wilayah perbatasan dalam rangka membantu mengatasi kesulitan masyarakat, kegiatan yang dilakukan diantaranya: a)
Pembangunan Poskes dan Alsatri Poskes di 15 Kodim
wilayah perbatasan; b)
Pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan untuk
Poskes di 15 Kodim wilayah perbatasan; c)
Pengadaan dan pendistribusian 15 unit ambulance 4X4 di
15 kodim wilayah perbatasan; d)
Pengobatan massal, operasi Katarak, operasi Hernia,
operasi bibir sumbing di 15 Kodim wilayah perbatasan; e)
Operasi Bhakti Karya Jaya Sail Raja Ampat 2014 dengan
kegiatan baik fisik maupun non fisik; f)
Operasi Bhakti Kartika Jaya Sail Tomini 2015 di wilayah
Korem 132/ Tadulako; g)
Pembangunan 3 bandara dan sarana pendukung lainnya
di wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui Operasi Bakti Kartika Jaya; h)
Pembangunan 14 ruas jalan di wilayah Papua dan Papua
Barat sepanjang 913 km diantaranya menghubungkan wilayah Kasonaweja-Sarmi
Timur,
Windesi-Yaur-Kwatisore,
Oksibil-
Waropko dan lain-lain. i)
Pembinaan 100 desa di wilayah perbatasan Kalimantan-
Malaysia bekerjasama dengan Kementerian PU, Kemhan RI dan BNPP;
24 j)
Pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) RI
dengan Malaysia antara ruas Tamajuk – Sei Ular sepanjang 1.755 Km; k)
Pembukaan
lahan
pertanian
seluas
10.000
Ha
di
Kabupaten Merauke; dan l)
Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial yang
langsung menyentuh masyarakat di daerah perbatasan oleh personel / pasukan pengamanan perbatasan seperti membangun rumah
ibadah,
pendampingan
pertanian,
peternakan,
pengobatan, menjadi guru dan lain-lain. h.
Melaksanakan pengamanan terhadap obyek vital, distribusi energi.
Kegiatan pengamanan dilaksanakan untuk memastikan sumber-sumber energi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam keadaan aman demikian pula pengamanan sistem distribusi dilakukan untuk mencegah kebocoran atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab contoh pengamanan jalur pipa pertamina, pengamanan dan pemantauan distribusi LPG dan lain-lain. i.
Modernisasi Alutsista TNI AD sesuai dengan Minimum Essential
Force (MEF) yang dilakukan secara bertahap sesuai Rencana Strategis (Renstra) untuk mewujudkan Postur TNI AD. Pembangunan Postur TNI AD terus disesuaikan dan diarahkan agar dapat menjawab tuntutan tugas pokok yang dihadapkan dengan berbagai kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan
dan
gangguan,
permasalahan
aktual
dan
pembangunan
kemampuan jangka panjang sesuai dengan kondisi geografis, kemungkinan kontinjensi, dinamika masyarakat serta kondisi ekonomi nasional. Hal tersebut dilaksanakan
atas
dasar
konsep
pertahanan
berbasis
kemampuan
(Capabilities Based Defence), kekuatan dan gelar satuan dihadapkan pada kemampuan anggaran negara yang terbatas. Dengan demikian pembangunan kekuatan TNI AD utamanya diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokok yang sinergis melalui pembangunan Integrated Armed Forces yang kemudian mendasari lahirnya kebijakan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force). Pembangunan kekuatan TNI AD sesuai Minimum Essential Force adalah pembangunan satu tingkat di bawah kekuatan ideal, agar mampu untuk
25 melaksanakan tugas pokok TNI AD dengan optimal serta mampu mengatasi ancaman dan kontinjensi yang timbul di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah daratan (bila anggaran negara memenuhi sesuai dengan kebutuhan TNI AD yang telah direncanakan). Prioritas dalam pembangunan kekuatan TNI AD salah satunya ditujukan kepada daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, hal ini seiring dengan program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Penutup Ketersediaan energi nasional sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Krisis energi yang terjadi saat ini mengharuskan pemerintah menata ulang sistem pengelolaan energi nasional dalam mengatasi dampak krisis yang berkepanjangan.
Urgensi pemenuhan energi terhadap kebutuhan fungsi
pertahanan sangat vital dan tidak tertawarkan dikarenakan sangat mempengaruhi kemampuan daya tangkal terhadap ancaman. Pendayagunaan sumber energi dan SDA yang semena-mena memberikan dampak negatif ganda (multiple impact) terhadap semua aspek kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat yang pada gilirannya merugikan generasi yang akan datang. jajarannya
khususnya
TNI
AD
selaku
Kementerian Pertahanan dan
pemegang
otoritas
pembinaan
dan
pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, di era ini dituntut untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsinya. Khususnya dalam menyikapi degradasi lingkungan sebagai akibat pengelolaan sumber energi dan SDA yang kurang bertanggung jawab, jajaran Kementerian Pertahanan dituntut berperan sebagai inisiator, pelopor dan
koordinator upaya penyelamatan dan rehabilitasi.
Peran dan Tugas TNI AD lebih difokuskan kepada tugas-tugas pembinaan teritorial untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tercipta ketahanan dalam segala bidang yang akan membentengi masyarakat dari segala ancaman yang mungkin timbul.
Di
samping melakukan tugas-tugas yang bersifat teritorial, TNI AD juga melaksanakan tugas-tugas pengamanan termasuk pengamanan perbatasan dan pulau terluar untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang mungkin timbul serta mewujudkan postur TNI AD yang ideal guna memberikan detterent effect kepada negara lain. Dengan pengelolaan energi yang optimal secara bersama-sama dengan instansi terkait, bangsa Indonesia mendapat kecukupan kekuatan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sehingga keutuhan NKRI akan selalu terjaga.
26 Harapan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut perlunya sinergitas antar stake holder / pemangku kepentingan baik dari unsur pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian yang didukung oleh masyarakat diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi untuk menghadapi dampak krisis energi dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Berikutnya perlu penguatan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan energi nasional baik dari segi peranti lunak seperti perundang-undangan, peraturan, sarana dan prasarana maupun peralatan lain untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Perlunya peningkatan kapabilitas pertahanan negara untuk mencapai standar penangkalan, hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi Alut Sista dan gelar kekuatan TNI untuk memancarkan keunggulan kekuatan dan detterent effect. Perlunya
gerakan
secara
serentak
dan
massal
untuk
dapat
memberikan
pengetahuan, pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan NKRI melalui kesadaran pengelolaan energi secara arif dan bijaksana. Demikian makalah tentang Peran TNI AD guna Menghadapi Dampak Krisis Energi
dalam rangka Menjaga Kedaulatan NKRI, semoga dapat menambah
wawasan dan manfaat demi terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional.
Jakarta,
November 2015
Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad,
Wiryantoro NK Mayor Jenderal TNI
