Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian pada Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe)

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

HASIL PENELITIAN

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian pada Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe) Marlia Sastro1 Nuribadah2

Correspondence: [email protected] 1. 2.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal belum dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung, partisipasi masyarakat hanya dilakukan melalui Keuchik dengan cara memberikan rekomendasi berdasarkan persetujuan masyarakat setempat kepada pemrakarsa. Hambatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal adalah adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemrakarsa, kesadaran hukum dan minimnya informasi yang diberikan oleh pemrakarsa dan pemerintah. Kata Kunci: Partisipasi Publik, AMDAL, Rumah Sakit

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen… – Marlia Sastro, dkk. (65-86)| 65

ISSN 2302-6219

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen… – Marlia Sastro, dkk. (65-86)

LATAR BELAKANG Peran

masyarakat

adalah

suatu proses kegiatan yang dilakukan melibatkan

masyarakat

umum.

Dalam pelestarian lingkungan hidup setiap orang berhak berperanserta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini diatur dalam

Pasal

Nomor

32

66

Undang-Undang

Tahun

Perlindungan

dan

2009

tentang

Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Salah satu peran

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keikutsertaan masyarakat di

serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada

sekitar

pembuatan dokumen Amdal1 bagi

perusahaan industri maupun rumah

usaha

menimbulkan

sakit sangatlah penting, mengingat

dampak besar dan penting terhadap

masyarakat sekitar kegiatan usaha

lingkungan

yang terkena dampak penting dari

yang

dapat hidup

sebagaimana

perusahaan

diatur dalam Pasal 22 Undang-

kegiatan

Undang

masyarakat

Nomor

32

Tahun

2009

baik

tersebut. dalam

itu

Partisipasi pengelolaan

dan

lingkungan dengan terlibat pada

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

proses perizinan khususnya dalam

berbunyi:

penyusunan

tentang

Perlindungan

dokumen

analisis

mengenai dampak lingkungan. (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

1

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 1 (April 2015)| 66

ISSN 2302-6219


Peraturan Pemerintah Nomor 27

sebagaimana dimaksud dapat berupa

Tahun 1999 tentang Amdal. Analisis

data, keterangan, atau informasi

mengenai

lain

dampak

(disingkat

lingkungan

dengan

Amdal)

yang

berkenaan

dengan

pengelolaan lingkungan hidup yang

merupakan salah satu instrumen

menurut

administrasi yang harus dipenuhi

memang terbuka untuk diketahui

oleh

masyarakat,

pelaku

usaha

dalam

sifat

dan

tujuannya

seperti

dokumen

mengenai

dampak

mendapatkan izin usahanya. Dengan

analisis

demikian,

berdasarkan

lingkungan hidup, baik pemantauan

Amdal

maka

dokumen pemerintah

penataan

maupun

pemantauan

mengeluarkan izin usaha bagi usaha-

perubahan

usaha

hidup, dan rencana tata ruang.

yang

Partisipasi

berdampak publik

penting.

kualitas

lingkungan

merupakan

penerapan asas keterbukaan dalam

Rumah sakit merupakan salah

pengelolaan lingkungan, sehingga

satu usaha yang berdampak penting

pelaku usaha dan pemerintah harus

bagi lingkungan dan masyarakat,

memberikan

dengan demikian perlu dilakukan

kesempatan

kepada

masyarakat dalam proses pembuatan

analisis

Amdal.

limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit Hak

atas

informasi

lingkungan

sangat

medis

mengingat

berbahaya.

Limbah

mengandung

kuman

lingkungan hidup merupakan suatu

pathogen, virus, zat kimia beracun,

konsekuensi logis dari hak berperan

dan

dalam pengelolaan lingkungan hidup

membahayakan

yang

menimbulkan gangguan kesehatan

berlandaskan

pada

asas

keterbukaan. Hak atas informasi

zat

radioaktif serta

yang dapat

pada manusia.

lingkungan hidup akan meningkatkan Fasilitas

nilai dan efektifitas peran serta dalam

pengelolaan

lingkungan

Pelayanan

Kesehatan adalah alat dan atau

hidup, di samping akan membuka

tempat

peluang

untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan

atas

kesehatan, baik promotif, preventif,

lingkungan hidup yang baik dan

kuratif maupun rehabilitatif yang

sehat. Informasi lingkungan hidup

dilakukan

bagi

masyarakat

mengaktualisasikan

haknya

yang

oleh

digunakan

pemerintah

untuk

atau


ISSN 2302-6219


masyarakat.

Berikut

dijelaskan

Pihak

rumah

sakit

dan

jumlah fasilitas pelayanan kesehatan

pemerintah Kota Lhokseumawe Aceh

menurut

belum

Sarana

kepemilikkan pelayanan

di

Aceh.

kesehatan

di

sepenuhnya

masyarakat

melibatkan

sekitar

untuk

dalam

proses

dokumen

Amdal.

wilayah Provinsi Aceh tersebar di

berpartisipasi

seluruh kabupaten/kota sebanyak 55

pembuatan

unit Rumah Sakit Umum Daerah dan

Masyarakat yang

Swasta.

harus dilibatkan dalam pembuatan dokumen

Berdasarkan data yang ada

Amdal

penyusunan

berkepentingan seperti

proses

kerangka

acuan,

terdapat 8 (delapan) rumah sakit

penilaian kerangka acuan, analisis

yang ada di Kota Lhokseumawe. Dari

dampak lingkungan hidup, rencana

8 (delapan) rumah sakit tersebut ada

pengelolaan lingkungan hidup dan

beberapa rumah sakit yang belum

rencana

memiliki dokumen Amdal mengingat

hidup.

pemantauan

lingkungan

2

kapasitas dan sarana prasana belum memenuhi kriteria Amdal, hanya

Pentingnya

partisipasi

memiliki Unit Pemantauan Limbah

masyarakat

dan

dokumen Amdal dimaksudkan untuk

Unit

Pengelolaan

Limbah.

dalam

penyusunan

Mengingat letak dan lokasi rumah

memberikan

sakit

pemrakarsa dan pemerintah daerah

sangat

perumahan

dekat

dengan

penduduk

kepada

dalam

pengambilan

pemerintah dalam memberikan izin

terkait

proses

harus

pengawasan terhadap rumah sakit

benar-benar

timbangkan

maka

masukan

memper-

dampak

yang

keputusan

perizinan

dan

umum di Kota Lhokseumawe.

ditimbulkan dari kegiatan rumah sakit tersebut. Dengan demikian

Berdasarkan latar belakang di

perlu adanya keterlibatan masya-

atas, pada kenyataannya pelaku

rakat

usaha (rumah sakit) dan pemerintah

dalam

pemberian

izin

khususnya alam proses penyusunan

Kota

Lhokseumawe

dalam

dokumen Amdal.

pembuatan dokumen Amdal belum sepenuhnya melibatkan masyarakat

2

Pasal 34 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999


ISSN 2302-6219


di dalam pengambilan keputusan.

hukum sosiologis (yuridis sosiologis).

Dengan

Penelitian

demikian

pertanyaan

menimbulkan

besar

bagi

peneliti,

ini

dilakukan

menggunakan

metode

dengan kualitatif

mengapa pelaku usaha (pembuat

yang bertujuan untuk memperoleh

dokumen Amdal) dan pemerintah

gambaran yang komprehensif dan

daerah

mendalam

tentang

partisipasi

sepenuhnya melibatkan masyarakat

masyarakat

pada

pembuatan

dalam pembuatan dokumen Amdal?

dokumen

Amdal.

Penelitian

Hal ini penting untuk dipertanyakan

kualitatif dilakukan dengan cara

mengingat dampak dari kegiatan

menghimpun

adalah masyarakat dan lingkungan,

keadaan

sehingga partisipasi publik sangat

setting) dengan menggunakan cara

diperlukan

kerja sistematik, terarah dan dapat

Provinsi

Aceh

dalam

belum

penyusunan

dokumen Amdal.

informasi

sewajarnya

dalam (natural

dipetanggungjawabkan

secara

kualitatif, sehingga tidak kehilangan PERMASALAHAN

sifat ilmiahnya. Artinya, penelitian

Berdasarkan kondisi

di

pemaparan

atas,

maka

dalam

penulisan ini peneliti ingin mengkaji dan

menganalisis

partisipasi

bagaimana

masyarakat

dalam

penyusunan dokumen amdal pada rumah sakit di Kota Lhokseumawe

ini dilakukan tidak hanya dengan merekam

hal-hal

yang

nampak

secara eksplisit saja disampaikan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dokumen Amdal. TINJAUAN PUSTAKA

dan bagaimana hambatan-hambatan berpartisipasi

masyarakat

dalam

Masyarakat

penyusunan dokumen Amdal pada

kesatuan

rumah sakit di Kota Lhokseumawe?

seperangkat terkait

METODE PENELITIAN Untuk permasalahan,

mengkaji penelitian

fisik

ini

menggunakan pendekatan penelitian

sebuah

(entity),

tetapi

proses

yang

bertingkat

Kehadirannya pokok

bukan

akan

saling ganda.

melalui

fase

antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dengan demikian

dalam masyarakat kini

terkandung pengaruh, bekas dan


ISSN 2302-6219


jiplakan masa lalu serta bibit dan

b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementations) c. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits) d. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluations)5.

potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya tersirat

masyarakat

berarti

sebelumnya

secara

bahwa

fase

berhubungan

sebab-

akibat dengan fase kini dan fase merupakan akibat

persyaratan

yang

sebab-

menentukan

Menurut

fase

peranserta

berikutnya3.

Caunter

masyarakat

bahwa adalah

sebagai proses komunikasi dua arah Partisipasi adalah

keikutsertaan

dalam

proses

masyarakat

yang

masyarakat

meningkatkan

pengidentifikasian

terus

mana

masyarakat,

kebutuhan

pengambilan

keputusan

dan tentang

untuk

pengertian

masyarakat atas suatu proses di

masalah dan potensi yang ada di pemilihan

menerus

masalah-masalah

dianalisa

lingkungan oleh

dan sedang

badan

alternative solusi untuk menangani

bertanggung

masalah,

upaya

sederhana ia mendifinisikan sebagai

mengatasi masalah dan keterlibatan

komunikasi dari pemerintah kepada

masyarakat

dalam

masyarakat tentang suatu kebijakan

mengevaluasi

perubahan

pelaksanaan

proses yang

4

terjadi .

(feed

froward

Secara

information)

dan

komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah

Menurut Cohen dan Uphof mengemukakan

jawab.

yang

bentuk-bentuk

atas kebijakan

itu

(feedback information) (LP. Antoni Hutapea, 1998: 20).

partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

Berdasarkan

pendapat-

pendapat tersebut di atas, maka a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making)

3 4

Piotr Sztompke, Sosiologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta, 2007, hal 65 Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas:

penulis

memberikan

suatu

pandangan terhadap peran serta

5

dari Pemikiran Menuju Penerapan, Fisip UI, Depok, 2007, hal.27 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 4


ISSN 2302-6219


masyarakat hubungan

yang sosial

merupakan

yang

dibangun

berdasarkan moral dan hubungan ini dapat

mempengaruhi

kebijakan

yang

kebijakan-

dibuat

melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

oleh

pemerintah.

Berdasarkan

ketentuan

tersebut di atas, jelas bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan

Peran

Masyarakat

dalam

pengelolaan lingkungan di sebutkan Pasal 70 ayat (1, 2, 3) UndangUndang

Nomor

tentang Pengelolaan

32

Tahun

2009

Perlindungan

dan

Lingkungan

Hidup

lingkungan

sangat

penting,

mengingat

seringkali

masyarakat

menjadi korban dari suatu usaha yang

berdampak

terhadap

lingkungan.

antara lain:

Selain

kedua

ketentuan

tersebut di atas, pemerintah juga (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

mengeluarkan

ketentuan

sebagai

payung hukum untuk melindungi masyarakat dengan

sekitar

usaha

mengeluarkan

yaitu

Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam

Pasal

34

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menyebutkan: (1) warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penialain kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup; (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepada


ISSN 2302-6219


instansi yang mengendalikan lingkungan”

ditugasi dampak

begitu akan terjadi efisiensi sumber daya, baik waktu, biaya dan tenaga, yang tentunya tanpa mengurangi

Selanjutnya

Pasal

35

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menyebutkan:

kualitasnya.” adalah

Langkah

pengaturan

maju

bahwa

ini total

jangka waktu penilaian Amdal sejak

(1) Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum; (2) Intansi yang bertanggung jawab menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 91) kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kerasipan.

diterimanya dokumen amdal dalam status

telah

lengkap

secara

administrasi adalah sekitar 125 hari kerja, tidak termasuk lama waktu perbaikan dokumen. Jangka waktu 125 hari kerja tersebut adalah langkah maju karena di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, total jangka waktu penilaian amdal adalah sekitar 180 hari kerja. Salah satu hal yang juga

Peraturan Pemerintah Nomor

penting dalam PP ini adalah semakin

27 Tahun 2012 merupakan pengganti

besarnya ruang bagi keterlibatan

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999

masyarakat khususnya masyarakat

Tentang Amdal dengan penambahan

terkena

berbagai pengaturan dan ketentuan

penentuan

perihal izin lingkungan. Ada dua

layak

prinsip dalam upaya penyusunan

dan/atau

Peraturan

Pemerintah

Izin

Permohonan izin lingkungan dan

Lingkungan

ini,

lebih

penerbitan izin lingkungan harus

sederhana yang tidak menciptakan

diumumkan 3 kali dalam tahap

proses

perencanaan

birokrasi

yaitu baru

implementatif.

dan

“Peraturan

dampak

dalam

keputusan

tidaknya

hal

mengenai

rencana

kegiatan

usaha

tersebut.

(sebelumnya

dalam

Peraturan Pemerintah Nomor

27

Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 ini

Tahun 1999 hanya mewajibkan satu

juga

proses

kali pengumuman saja yaitu pada

penilaian Amdal yang lebih cepat,

tahap sebelum menyusun Kerangka

yaitu 125 hari dari 180 hari. Dengan

Acuan (KA) Andal). Dengan begitu,

mengamanatkan


ISSN 2302-6219


masyarakat

akan

mampu

berpartisipasi aktif dan memberikan saran atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di daerahnya.

c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait.

Hal positif lainnya dalam

Berdasarkan

ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 27

tersebut masyarakat sekitar harus

Tahun

dilibatkan

2012

ini

adalah

dengan

dalam

diberikannya pengaturan yang tegas,

dokumen

bahwa PNS di instansi lingkungan

ditentukan oleh pemerintah dalam

hidup, dilarang menyusun amdal

hal ini badan pengendalian dampak

maupun UKL-UPL. Ketentuan ini

lingkungan

dirancang

untuk

masyarakat

amdal

masyarakat merupakan salah satu

maupun UKL-UPL sebagai kajian

pilar utama good governance dan

ilmiah yang harus bersih dari segala

pembangunan berkelanjutan.

sebagai

menjaga

upaya

akuntabilitas

bentuk

intervensi

Amdal

penyusunan

daerah. atau

yang

caranya

Peran

serta

partisipasi

kepentingan

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL PADA RUMAH SAKIT DI KOTA LHOKSEUMAWE

2012 tentang Pedoman keterlibatan

Pembangunan pada dasarnya

kelompok atau golongan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Masyarakat Dalam Proses Analisis

adalah

Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin

perubahan, dan salah satunya adalah

Lingkungan

suatu

proses

2

mengatakan

perubahan sikap dan perilaku. Peran

Pelaksanaan

keterlibatan

serta masyarakat yang meningkat

masyarakat dalam proses Analisis

dan berkembang adalah salah satu

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

perwujudan dari perubahan sikap

dan

dan perilaku terhadap objek yang

bahwa

izin

Pasal

merupakan

lingkungan

dilakukan

berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;

harus dijaga dan dilindungi untuk kepentingan semua mahkluk di bumi ini. Dalam hal ini adalah aktivitas lokal merupakan media dan dan sarana bagi masyarakat untuk ikut berperan

serta.

Agar

proses


ISSN 2302-6219


pembangunan dapat terus berjalan

berkelanjutan (Sustainable Develop-

berkelanjutan,

ment) didefinisikan sebagai pem-

maka

perlu

diusahakan agar ada kesinambungan

bangunan

dan peningkatan kumulatif dalam

kebutuhan

masyarakat

mengurangi kemampuan generasi-

dari

masyarakat bersama

peran

melalui

serta

tindakan

diantara

masyarakat,

generasi

yang

memenuhi

sekarang

tanpa

mendatang

untuk

memenuhi kebutuhannya sendiri.8

pemerintah dan pemrakarsa (Badan Rumah Sakit adalah institusi

Hukum), pengusaha.

pelayanan Pembangunan fisik yang tidak

kesehatan

menyelenggarakan

pelayanan

didukung oleh usaha kelestarian

kesehatan

perorangan

lingkungan

paripurna

yang

akan

mempercepat

yang secara

menyediakan

proses kerusakan alam.6 Kerusakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan,

alam

dan

tersebut,

diakibatkan

sebagian

oleh

besar

kegiatan

gawat

darurat.

Sedangkan

dan

Rumah Sakit Umum adalah Rumah

perilaku manusia itu sendiri yang

Sakit yang memberikan pelayanan

tidak berwawasan lingkungan. Untuk

kesehatan pada semua bidang dan

itu perlu diupayakan suatu bentuk

jenis

pembangunan

usaha baik industri yang bergerak

berkelanjutan

dan

berwawasan lingkungan.

Terhadap

setiap

dalam pengelolaan bahan berbahaya dan

Pembangunan

penyakit.

berwawasan

beracun,

atau

usaha

pertambangan maupun usaha yang

lingkungan merupakan upaya sadar

memberi

dan berencana menggunakan dan

kepada masyarakat luas dan itu

mengelola

membawa

sumber

daya

secara

pelayanan dampak

kesehatan besar

dan

bijaksana dalam pembangunan yang

penting. Jadi setiap aktifitas atau

berkesinambungan

usaha, diwajibkan untuk membuat

meningkatkan Sedangkan 6

7

untuk mutu

hidup.

7

Amdal. Amdal diharuskan pula untuk

pembangunan

Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 13. Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan

8

Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 50. Eggi Sudjana dan Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia, Gramedia pustaka utama, 1999, hlm xi


ISSN 2302-6219


pembuatan izin usaha. Artinya suatu

berbatasan langsung dengan batas

izin

wilayah studi amdal yang terkait

atas

usaha

atau

aktifitas

tertentu, baru dapat diberikan oleh

dengan

dampak

rencana

usaha

instansi yang berkompeten, setelah

dan/atau kegiatan. merupakan

suatu

Amdal dibuat terlebih dahulu oleh Amdal

pemrakarsa (Badan Hukum) yang bertanggungjhawab

atas

rencana

instrumen pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan

kegiatan yang dilakukan.

usaha Proses

Amdal

tidak

bisa

yang

pengelolaan

berkenaan dampak

dengan

besar

dan

dipisahkan dari hak masyarakat dan

penting, merupakan public policy

partisipasi

terkena

yang ditetapkan pemerintah sebagai

proses

pelaksanaan undang-undang untuk

dampak,

masyarakat karena

melalui

pembuatan

Amdal

tersebut,

masyarakat

diberikan

proporsional

guna

hak

yang

merumuskan

mempertahankan

lingkungan

terlanjutkan. Amdal adalah suatu mekanisme

penerapan

atau

Amdal sesuai dengan prinsip-prinsip

pelaksanaan dari sistem Amdal yang

hukum

Masyarakat

ditetapkan itu. Atas suatu rencana

terkena dampak adalah masyarakat

proyek tertentu, menurut Rangkuti

yang berada dalam batas wilayah

sebagai komponen kelayakan berupa

studi amdal (yang menjadi batas

dokumen.9 Jadi ringkasnya Amdal

sosial) yang akan merasakan dampak

merupakan sistem hukum lingkungan

dari adanya rencana usaha dan/atau

yang

kegiatan, terdiri dari masyarakat

(sifatnya macro policy), sementara

yang akan mendapatkan manfaat

Amdal adalah melaksanakan apa

dan

yang

lingkungan.

masyarakat

yang

akan

mengalami kerugian.

diambil

telah

melakukan

secara

ditentukan kajian

nasional

Amdal,

cermat

dan

mendalam tentang dampak besar Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam

dan penting atas suatu rencana kegiatan tertentu.

proses Amdal adalah masyarakat yang 9

berada

di

luar

dan/atau

Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan, penerbit,

Airlangga University Press, 1996, hlm. 123


ISSN 2302-6219


Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan, karena itu, salah satu obyek perhatian yang penting dalam pembuatan

Amdal

masyarakat,

adalah

karena

masyarakat

kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; 4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;

akan pula mendapat pengaruh atau dampak dari setiap usaha atau aktifitas.

10

Lampiran

Peraturan

Tujuan pertama dimaksudkan bahwa

masyarakat

mendapatkan

telah

informasi

yang

Menteri Negara Lingkungan hidup

memadai mengenai usulan rencana

Republik Indonesia Nomor 17 tahun

usaha dan/atau kegiatan dan dapat

2012

Keterlibatan

berkontribusi dalam proses AMDAL.

Masyarakat dalam Proses analisis

Agar tujuan ini dapat tercapai, maka

mengenai Dampak lingkungan hidup

setiap penangung jawab rencana

dan Izin lingkungan Keterlibatan

usaha

masyarakat dalam proses analisis

(pemrakarsa) sebelum melakukan

mengenai Dampak lingkungan hidup

penyusunan

dan

Acuan (KA) wajib mengumumkan

Tentang

izin

lingkungan.

dilibatkannya

Bertujuan

masyarakat

dalam

dan/atau

kegiatan

dokumen

Kerangka

rencana usaha dan/atau kegiatan

proses Amdal dan izin lingkungan

kepada

agar:

mengenai

masyarakat

antara

deskripsi

lain

kegiatan

(deskripsi rinci rencana kegiatan, 1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; 2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; 3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi 10

lokasi proyek), dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai

akibat

rencana

usaha

dan/atau kegiatan tersebut. Tujuan kedua dimaksudkan bahwa

masyarakat

dapat

menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis atau

Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, ibid, hlm. 207


ISSN 2302-6219


melalui proses konsultasi publik yang

digunakan sebagai salah satu bahan

dilaksanakan

pertimbangan

Melalui

oleh

pemrakasarsa.

penyampaian

SPT

ini,

dalam

proses

penerbitan izin lingkungan.11

masyarakat dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi

Tujuan AMDAL secara umum

mengenai kondisi lingkungan hidup

adalah menjaga dan meningkatkan

dan

kualitas lingkungan serta menekan

berbagai

usaha

dan/atau

kegiatan di sekitar daerah rencana

pencemaran

usaha dan/atau kegiatan aspirasi

negatifnya

masyarakat

mungkin. Pihak-pihak yang terlibat

dan

penilaiannya

sehingga

dampak

menjadi

serendah

dalam proses AMDAL adalah komisi

mengenai dampak lingkungan.

penilai

AMDAL,

pemrakarsa

dan

Tujuan ketiga dimaksudkan

masyarakat yang berkepentingan.

masyarakat terkena dampak melalui

Komisi penilai AMDAL adalah komisi

wakilnya yang duduk dalam komisi

yang

penilai amdal terlibat dalam proses

AMDAL.

pengambilan

keputusan

bertugas

menilai

dokumen

terkait Di

dengan rekomendasi kelayakan atau

tingkat

pusat

ketidaklayakan atas rencana usaha

berkedudukan

di

Kementrian

dan/atau kegiatan yang berdampak

Lingkungan

penting terhadap lingkungan.

Propinsi berkedudukan di Bapedalda

Hidup,

di

tingkat

atau instansi pengelola lingkungan Tujuan

keempat

adalah

hidup

Propinsi,

dan

di

tingkat

terkait dengan proses izin lingkungan

Kabupaten/Kota berkedudukan di

baik melalui mekanisme penilaian

Bapedalda/Instansi

Amdal maupun melalui mekanisme

lingkungan hidup kabupaten/Kota.

pemeriksaan

Unsur

pendapat

dan

UKL-UPL. tanggapan

Saran, (SPT)

pemerintah

berkepentingan

pengelola lainnya dan

yang warga

masyarakat yang disampaikan pada

masyarakat yang terkena dampak

tahap proses permohonan izin akan

diusahakan terwakili di dalam Komisi

11

Lihat Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis mengenai Dampak lingkungan

hidup dan Izin lingkungan Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.


ISSN 2302-6219


Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang

proses pengambilan keputusan

atau badan hukum yang bertanggung

intern dan ekstern. Dalam proses

jawab atas suatu rencana usaha

pengambilan keputusan intern

dan/atau

kegiatan

dilaksanakan.

yang

akan

pemrakarsa

Masyarakat

yang

pertanyaan

menghadapi apakah

dia

berkepentingan adalah masyarakat

memprakarsai

yang terpengaruh atas segala bentuk

kegiatan dan melaksanakannya.

keputusan

dalam

berdasarkan; tinggal

suatu

akan

rencana

proses

AMDAL

kedekatan

jarak

Proses pengambilan keputusan

rencana

usaha

ekstern

dengan

dihadapi

oleh

dan/atau kegiatan, faktor pengaruh

pemrakarsa

apabila

rencana

ekonomi, faktor pengaruh sosial

kegiatannya

diajukan

kepada

budaya, perhatian pada lingkungan

instansi yang bertanggungjawab

hidup, dan atau faktor pengaruh

untuk memperoleh persetujuan.

nilai-nilai

yang

Dalam proses ini pemrakarsa

yang

harus

atau

dipercaya.

norma

Masyarakat

menyadari

berkepentingan dalam proses AMDAL

rencana

dapat

Apabila

dibedakan

menjadi

yang

mengenai

diajukan

instansi

itu. yang

masyarakat terkena dampak, dan

bertangggungjawab

masyarakat pemerhati.

bertindak sebagai pemrakarsa, maka

Ada

tiga

berkepentingan

pihak dengan

proses

juga pengambilan

yang

keputusan

tersebut

harus

AMDAL

dipisahkan

secara

intern

organisasi

instansi

yang

2. Aparatur Pemerintah,

pihak

yaitu:12

bersangkutan. 1. Pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan yang bertanggung jawab atas suatu

yang

rencana

kegiatan

dilaksanakan. sudut

dengan

yang

akan

AMDAL dapat dibedakan antara

Dipandang

dari

instansi yang bertanggungjawab

pemrakarsa,

pada

dasarnya perlu dibedakan antara

12

berkepentingan

dan

instansi

yang

terkait.

Instansi yang bertanggungjawab

Niniek Suparni, op.Cit hal 100-107


ISSN 2302-6219


merupakan

instansi

yang

adalah setiap orang atau instansi

memberikan

pemerintah yang bertanggung jawab

keputusan kelayakan lingkungan

atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan

hidup dengan pengertian bahwa

yang

kewenangan di tingkat pusat

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

berada pada kepala instansi yang

memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib

ditugasi mengendalikan dampak

memiliki

lingkungan dan di tingkat daerah

Lingkungan

berada pada Gubernur (Pasal 1

tahapan kegiatan yang meliputi:

berwenang

akan

dilaksanakan.

Izin

Setiap

Lingkungan. diperoleh

Izin

melalui

angka 9 Peraturan Pemerintah a. penyusunan Amdal dan UKL-

Nomor 27 Tahun 1999). 3. Masyarakat. Pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak

UPL; b. penilaian

Amdal

dan

terhadap lingkungan Bio-Geofisik

pemeriksaan UKL-UPL; dan

dan lingkungan sosial. Dampak

c. permohonan dan penerbitan

sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan

suatu

kegiatan

mempunyai

arti

semakin

pentingnya

peran

masyarakat dengan

dalam

serta kaitannya

kegiatan

tersebut.

Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan

dalam

proses

penilaian AMDAL.

Selain itu,

diikutsertakannya

masyarakat

akan

memperbesar

masyarakat

kesediaan memerima

keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan. Berkaitan

dengan

hal

tersebut diatas bahwa Pemrakarsa

Izin Lingkungan. Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 8 menyatakan: (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: a. tunggal; b. terpadu; atau c. kawasan. (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah


ISSN 2302-6219


nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya salin terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

kehidupannya,

dan

akan

menempatkannya dalam kehidupan kelompok sosial. Termasuk didalam pengelolaan lingkungan hidup semua individu yang

mempunyai

sama

dalam

kesempatan melaksanakan

kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan

sekitarnya.

Pada

prakteknya seringkali berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Masyarakat tidak diikut sertakan dalam proses pengambilan kebijakan yang

menimbulkan

ketidakpercayaan

diantara

masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial

dalam

lingkungan

pengelolaan

yang

baik

environmental

(good

governance),

terutama

dalam

prosedur

administratif perizinan lingkungan sebagai

instrumen

pencegahan

pencemaran lingkungan.13

Secara sosiologis peran serta masyarakat

tergantung

Berdasarkan hasil penelitian

antara

Individu yang satu dengan individu

diketahui

bahwa

partisipasi

lainnya, sesuai dengan sifat manusia

masyarakat

dalam

penyusunan

sebagai mahkluk sosial. Peran serta

dokumen

inilah

belum

untuk 13

yang

mendorong

memenuhi

individu

kebutuhan

Siti Sundari Rangkuti, Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam

Amdal, dapat

UPL terlibat

dan

UKL

secara

langsung, hal ini disebabkan adanya Pengelolaan Lingkungan, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002, hal 59


ISSN 2302-6219


perbedaan persepsi masyarakat dan

masyarakat

dalam

pemrakarsa Amdal terhadap penting

amdal atas pendirian rumah sakit

atau tidak pentingnya partisipasi

Bunda

tersebut.

dikarenakan masyarakat yang tinggal

memang

penyusunan sangat

perlu

di sekitar rumah sakit berasal dari Partisipasi

masyarakat

profesi maupun tingkatan persepsi

terhadap penyusunan dokumen RPL

yang berbeda-beda yang tentunya

dan RKL diwakili oleh aparatur

akan menimbulkan persepsi yang

gampong dalam hal ini Keuchik

berbeda-beda pula terkait itu.14

dengan

cara

rekomendasi

mendapatkan

dari

masyarakat

Secara

fakta

bahwa

Kampung Lancang Garam dalam

partisipasi

pendirian

terlihat pada surat persetujuan saja,

Rumah

Sakit

Bunda

masyarakat

khususnya bagi masyarakat yang

namun

berada

sakit

dibuktikan secara langsung apakah

cara

masyarakat

di

tersebut

sekitar yaitu

memberitahukan kepada

rumah dengan

terlebih

masyarakat

atau

dahulu warga

hal

mengingat Rumah

ini

hanya

belum

setuju secara

Sakit

dapat

atau

tidak

aturan

pihak

Bunda

harus

bahwa adanya pendirian rumah sakit

mendapatkan foto copy KTP dari

yang akan dibangun tepat di sekitar

masyarakat sekitar lokasi. Menurut

rumah warga yang bersangkutan

Faisal, sejauh ini pihak Rumah Sakit

setelah

pengurusan

mendapatkan

izin

atau

persetujuan dari mereka.

administrasi

belum

dapat mememenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga perubahan RPL

Bentuk rekomendasi berupa

dan RKL belum dapat dilakukan.15

surat keterangan yang di dalamnya memuat

persetujuan

warga

Menurut Faisal, pentingnya

masyarakat khususnya yang berada

melibatkan masyarakat yang terkena

di sekitar rumah sakit bahwa akan

dampak

dibangun rumah sakit yang tepat

maupun tidak langsung. Wakil dari

disekitar rumah mereka. Melibatkan

masyarakat juga dilibatkan dalam

14

15

Muslim, Keuchik Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 5 Mei 2015 pukul 12.00 Wib.

baik

secara

langsung

Edi Faisal, S.Pi. Kepala Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup (APDAL), Wawancara, tanggal/Pukul 5 Mei 2015, Pukul 10.20 s.d 12. 30 wib.


ISSN 2302-6219


proses penilaian dokumen Andal dan

dalam proses penyusunan dokumen

RKL-RPL

Komisi

Amdal, RPL dan RKL. Menurut salah

Penilai Amdal. Wakil masyarakat

seorang masyarakat bahwa “selama

terkena dampak merupakan salah

ini

satu anggota Komisi Penilai Amdal.

pernah dilibatkan dalam pemberian

Peraturan Menteri 17 Tahun 2012

izin tentang pendirian Rumah Sakit

tentang Keterlibatan, masyarakat

Sakinah yang berada di samping

yang

terhadap

rumah saya baik dari Pak Geuchik

mengakomodir

sendiri maupun aparatur kampung

melalui

Rapat

berpengaruh

lingkungan

telah

yang saya ketahui saya belum

semua yang terlibat baik secara

lainnya”.

langsung

tidak

gangguan

pada

transportasi pasien dan keluarga

maupun

langsung,

secara

tergantung

pengambil kebijakan.16

yang

Selain itu juga adanya dengan

mengunjungi

aktivitas rumah

sakit

sehingga menimbulkan kebisingan Berdasarkan hasil penelitian

dan polusi udara dan sedikit terjadi

dapat dijelaskan bahwa partisipasi

keseringan

masyarakat terhadap penyusunan

pada aliran saluran air yang mungkin

Amdal, RKL dan RPL tidak secara

disebabkan

langsung hanya diwakili oleh Keuchik

pasien yang datang ke rumah sakit

dengan

yang

cara

memberikan

rekomendasi

berupa

surat

penumpukan oleh

membuang

sebagai

itu juga adanya kebijakan yang

tersumbat.17

oleh

pemrakarsa masyarakat

pemerintah terhadap

yang

terlibat

keluarga sampah

sembarangan sehingga membuat got

keterangan tidak keberatan. Selain diambil

pihak

sampah

saluran

air

terkadang

dan wakil dalam

penilaian dokumen tersebut.

Selanjutnya, masyarakat

partisipasi

dalam

penyusunan

dokumen Amdal, RPL dan RKL dapat melibatkan pemerhati lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat belum dilibatkan

16

Edi Faisal, S.Pi. Kepala Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup (APDAL), Wawancara, tanggal/Pukul 5 Mei 2015, Pukul 10.20 s.d 12. 30 wib.

Pemerhati lingkungan masyarakat

17

yang

merupakan

tidak

terkena

Syaid Fahrul, Warga Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di samping Rumah Sakit Sakinah Wawancara, Selasa Tanggal 5 Mei 2015. Pkl. 11.00 Wib.


ISSN 2302-6219


dampak dari suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan,

tetapi

mempunyai

perhatian

terhadap

Persepsi terhadap

masyarakat

partisipasi

dalam

penyusunan dokumen Amdal, RPL

rencana usaha dan/atau kegiatan

dan

tersebut, maupun dampak-dampak

mengingat dampak yang timbulkan

lingkungan

sangat berbahaya bagi lingkungan

yang

akan

ditimbulkannya. Di

sangatlah

penting

dan masyarakat sekitar rumah sakit.

samping

partisipasi

RKL

itu

masyarakat

juga dalam

Persepsi terhadap

pemrakarsa

partisipasi

masyarakat,

penyusunan dokumen Amdal, RPL

cukup dengan melibatkan pihak-

dan RKL tidak dapat dilaksanakan

pihak tertentu saja sehingga tidak

mengingat beberapa rumah sakit di

menimbulkan

Kota

permasalahan yang ditimbulkan.

Lhokseumawe

merupakan

berdebatan

atau

rumah sakit pemerintah daerah, hal ini disebabkan pemerintah sebagai pemrakarsa dan sebagai pengambil kebijakan.

a. Kesadaran Hukum Kesadaran

hukum

dalam

penegakan hukum lingkungan sangat penting,

HAMBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL PADA RUMAH SAKIT DI KOTA LHOKSEUMAWE Partisipasi masyarakat dalam

penegakan

lingkungan ada beberapa pihak yang terlibat

yaitu

masyarakat

pemerintah, dan

pembangunan.

Dengan

penyusunan dokumen Amdal pada

kesadaran

hukum

rumah sakit di Kota Lhokseumawe,

sangat

diperlukan

tidak

pengelolaan

dapat

sepenuhnya

dilaksanakan

mengingat

ada

hukum

Demikian

pelaku demikian

semua

pihak dalam

lingkungan juga

halnya

hidup. dengan

beberapa hambatan, antara lain

kesadaran hukum bagi pihak-pihak

adanya

persepsi

yang terkait dalam pemberian izin

masyarakat, pemrakarsa terhadap

usaha pada pendirian rumah sakit

partisipasi

swasta di Kota Lhokseumawe.

perbedaan masyarakat

dalam

penyusunan dokumen Amdal pada rumah sakit.

Pihak rumah sakit merupakan pihak yang harus memahami akan


ISSN 2302-6219

dampak


penggunanan

berbahaya

dan

lingkungan

bahan

beracun

dan

bagi

penyusunan dokumen Amdal, RPL dan RKL oleh pihak pemrakarsa.

masyarakat,

sehingga mereka harus mempunyai

PENUTUP

kesadaran terhadap hal tersebut. Masyarakat juga harus mengetahui dan

sadar

akan

pentingnya

pengelolaan lingkungan yang baik guna mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, serta kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemerintah daerah

terhadap

pengelolaan

lingkungan, pemerintah kebijakan-kebijakan

membuat

yang

sesuai

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal belum dapat dilakukan oleh masyarakat secara

dapat

mencapai

terlaksana

pembangunan

Keuchik dengan cara memberikan rekomendasi kepada pemrakarsa.

masyarakat

yang

dokumen

dimiliki

oleh

Masyarakat merupakan elemen pengambilan

Hambatan

perbedaan

b. Informasi yang masyarakat

keputusan

sehingga

berdasarkan

persetujuan masyarakat setempat

guna

berkelanjutan,

partisipasi

masyarakat hanya dilakukan melalui

dengan aturan sehingga penegakan hukum

langsung,

masyarakat

partisipasi

dalam Amdal

penyusunan

adalah

persepsi dengan

adanya antara

pemrakarsa,

kesadaran hukum dan minimnya informasi

yang

diberikan

oleh

pemrakarsa dan pemerintah.

mau tidak mau masyarakat harus dilibatkan

dalam

pengelolaan DAFTAR PUSTAKA

lingkungan khususnya dalam proses pemberian izin rumah sakit swasta di Kota Lhokseumawe. Namun dalam kenyataannya

masyarakat

hanya

sebagai pihak yang selalu diabaikan oleh pelaku usaha, hal ini sering terjadi disebabkan masyarakat tidak mempunyai

informasi

tentang

Buku Atmakusumah, Mengangkat Masalah Lingkungan di Media Massa, Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetono (LPDS), 1996. Bachsan, Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,


ISSN 2302-6219


Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana, 2005

Darmono, Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam, Jakarta: UI Press, 2001

Sanu, Pramudya, Melindungan Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, Jakarta: Grasindo, 2001

Eggi Sudjana dan Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia, Gramedia pustaka utama, 1999.

Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1999 Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. Hikmah, M, Aspek Sosial AMDAL, Sejarah, Teori dan Metode, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, 2001. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia, Jakarta: LPSP3, 2007. Koeswadji, Hadiati, Hermien, Hukum Pidana Lingkungan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010

Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan, penerbit, Airlangga University Press, 1996. ---------------------Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002. Subagyo, Joko P, Hukum Lingkungan Masalah dan Panggulangannya, Jakarta: Roneka Cipta, 1999 Soemarwoto, Otto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bandung: Penerbit Djambatan, 1997 Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. -----------, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2001 Sudjana, Eggy & Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1999


ISSN 2302-6219


Usman, Rachmadi, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003 Wardhana, Arya, Wisnu, Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta: ANDI, 2001 Zainal Abidin, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Medan, 2007

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan Izin lingkungan Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.


Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Studi Penelitian pada Rumah Sakit di Kota Lhokseumawe)

Recommend Documents