PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI

A

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI Praktik Cerdas ini didukung oleh Proyek BASICS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative pada tahun 2010-2013

Penulis Tim BASICS Penyunting Theresia Erni Penasehat Tim Babcock Dicetak di Jakarta – April 2014 Publikasi ini didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Canada melalui Proyek BASICS. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, dapat diperbanyak dengan syarat disebarkan secara gratis dan mencantumkan sumbernya. Versi elektronik dokumen ini dapat diunduh dari situs internet www.basicsproject.or.id

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS

JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI Proyek BASICS mendefinisikan Praktik Cerdas sebagai beragam upaya yang berhasil dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjawab tantangan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta berkontribusi pada pencapaian SPM dan MDGs di bidang kesehatan dan pendidikan dasar. PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI

i

ii


SEKILAS TENTANG PROYEK BASICS BASICS (Better Approaches for Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi) atau Peningkatan Pelayanan Dasar melalui Pengembangan Kapasitas di Sulawesi, adalah proyek inisiatif kerjasama antara Pemerintah Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 September 2007 di Jakarta. Cowater International dipilih sebagai Badan Pelaksana Kanada untuk melaksanakan seluruh proyek termasuk administrasi keuangan dan pengelolaan teknis proyek dalam dokumen Project Implementation Plan (PIP) yang disepakati bersama. Proyek BASICS bekerja di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dalam rangka berkontribusi bagi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan, dan Millennium Development Goals (MDGs). Lima kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Utara terdiri atas: Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Siau Tagulang dan Biaro, dan Kab. Kepulauan Sangihe. Sedangkan lima kabupaten/kota Propinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kota Baubau, Kab. Buton Utara, Kab. Wakatobi, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara. Pada tahun 2014, Proyek BASICS menambah 4 kabupaten sebagai mitra kerja di Propinsi Sulawesi Utara (Kab. Kepulauan Talaud dan Kab. Minahasa Tenggara) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Bombana dan Kab. Konawe Utara). Proyek BASICS mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah pengembangan kapasitas (Capacity Development) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak (eksekutif, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil) di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan; (2) penguatan kapasitas DPRD bersama Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mengawasi kinerja pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di daerah; dan (3) pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Komponen kedua adalah BASICS Responsive Initiative (BRI) yang merupakan dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung inovasi atau praktik cerdas yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Informasi lebih lanjut tentang Proyek BASICS dapat dilihat pada www.basicsproject.or.id


iii

iv


DAFTAR ISI vii ix x

KATA PENGANTAR ABSTRAKSI DAFTAR SINGKATAN BAB I MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? A. Latar Belakang B. Tujuan C. Landasan Hukum D. Ruang Lingkup E. Pemanfaat

1 1 2 3 3 3

BAB BAB

7 7 8

II KONSEP DASAR DAN URGENSI PANDUAN A. Konsep Dasar dan Pengertian B. Urgensi Panduan III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN A. Persiapan 1. Membentuk Regulasi Daerah 2. Sosialisasi Peraturan (Perda/Perbup/Perwali) 3. Membuat Mekanisme Pengelolaan Jaminan Rujukan Persalinan B. Pelaksanaan 1. Melakukan pendataan ibu hamil 2. Merencanakan kebutuhan pembiayaan 3. Mempersiapkan administrasi pemberian jaminan rujukan persalinan 4. Mempersiapkan ibu hamil dan keluarganya 5. Melakukan pembayaran jaminan rujukan persalinan 6. Mendorong peran serta aktif masyarakat C. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring 2. Evaluasi

13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18


v

vi


KATA PENGANTAR

Peningkatan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian anak merupakan

dua dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap pencapaian MDGs telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian MDGs di bidang kesehatan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang mengatur 18 indikator pelayanan dasar kesehatan yang minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, pembangunan bidang kesehatan di Indonesia masih diliputi beberapa masalah dasar yang menjadi kendala untuk mencapai MDGs dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan. Permasalahan yang cukup serius terkait masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 mencatat 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Hasil ini masih jauh dari target MDGs pada tahun 2015, yaitu 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Proyek BASICS telah ikut mendorong pencapaian MDGs dan SPM bidang kesehatan di 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara yang menjadi mitra kerjanya. Berbagai program inovatif untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak telah dilakukan. Salah satu inisiatif yang dikembangkan melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan ini adalah pemberian biaya rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin. Inovasi ini dikembangkan di Kabupaten Buton Utara sebagai upaya untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan. Inovasi yang dikembangkan melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative (BRI) pada tahun 2011-2013 ini telah ikut berkontribusi pada peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kedua kabupaten tersebut. Inisiatif pemberian biaya rujukan persalinan tersebut didasari oleh kondisi geografis Kabupaten Buton Utara yang memiliki banyak daerah. Pemberian biaya rujukan persalinan yang ditujukan untuk membiayai transportasi dan akomodasi bagi ibu bersalin dan pendampingnya, telah banyak membantu ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang dibutuhkan dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi.


vii

Inovasi yang pada awalnya didukung oleh Proyek BASICS ini akhirnya menjadi bagian dari program kesehatan pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara nomor 32 tahun 2013 tentang Sistem dan Mekanisme Pemberian Biaya Rujukan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu Nifas dengan Risiko Tinggi dari Keluarga Miskin. Berdasarkan pembelajaran dan juga regulasi yang dikembangkan tersebut, Proyek BASICS bermaksud membagikan pengalaman penerapannya dalam bentuk buku panduan. Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah dan penggiat kesehatan di daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berkontribusi dalam pengembangan inovasi ini sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor yang mendukung penyusunan Panduan Penerapan Praktik Cerdas ini.

Maret 2014 Bill Duggan Project Director BASICS

viii

PANDUAN PENERAPAN PENERAPANPRAKTIK PRAKTIKCERDAS CERDAS JAMINAN RUJUKAN RUJUKAN PERSALINAN PERSALINANBAGI BAGIIBU IBUHAMIL HAMILRISIKO RISIKOTINGGI TINGGI

ABSTRAKSI

Kesulitan ekonomi seringkali menjadi hambatan bagi ibu hamil risiko tinggi untuk mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Meskipun biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan sudah dijamin oleh pemerintah, akan tetapi transportasi ibu hamil dan pendampingnya menuju fasilitas kesehatan seringkali jauh lebih besar, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk menyiasatinya adalah dengan memberikan jaminan biaya rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin. Jaminan tersebut meliputi biaya transportasi rujukan dan akomodasi bagi pendamping sang ibu. Buku panduan ini mencoba menjelaskan langkah-langkah penerapan praktik cerdas tersebut agar dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan kesehatan di daerah lain yang ingin mencoba menerapkannya.

ABSTRACT

Economic difficulty often becomes an obstacle for high-risk pregnant women to give birth in a health facility. Although the cost of prenatal care and childbirth has been guaranteed by the government, the transportation costs for a pregnant mother and her companions to reach the health facility are often more expensive, especially for those who live in remote areas. One innovation being used to overcome this is to guarantee the referral costs for high-risk pregnant women from poor families. The fund covers the transportation cost for the referral and accommodation cost for the mother’s companions. These guideline explain the implementation steps of this smart practice that can be studied by local government and health stakeholders in other areas who want to apply it.

PANDUAN PANDUANPENERAPAN PENERAPAN PRAKTIK PRAKTIK CERDAS JAMINAN JAMINAN RUJUKAN RUJUKANPERSALINAN PERSALINANBAGI BAGIIBU IBUHAMIL HAMILRISIKO RISIKO TINGGI TINGGI

ix

DAFTAR SINGKATAN AKB Angka Kematian Bayi AKI Angka Kematian Ibu DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat Jampersal Jaminan Persalinan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MDG Millenium Development Goals MPS Making Pregnancy Safer Perda Peraturan Daerah Perbup Peraturan Bupati Perwali Peraturan Walikota PKH Program Keluarga Harapan PONED Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat SPM Standar Pelayanan Minimal Riskesdas Riset Kesehatan Dasar

x


PEMERINTAH PERLU MENGUPAYAKAN AGAR SETIAP IBU HAMIL BISA MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI


A

BAB I

MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT?

MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? A. Latar Belakang

KONSEP DASAR DAN URGENSI PANDUAN

Kehamilan dan persalinan merupakan proses alami, tetapi bukannya tanpa risiko. Meskipun sebagian besar ibu hamil akan mengalami persalinan normal, namun diperkirakan sekitar 10-15 persen diantaranya akan mengalami komplikasi atau kegawatdaruratan persalinan sehingga memerlukan rujukan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan yang mampu menanganinya, seperti Puskesmas PONED1. Kematian ibu akibat komplikasi persalinan yang tidak tertangani dengan baik atau terlambat ditangani merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik Pemerintah Daerah, penyedia layanan kesehatan, maupun komponen masyarakat lainnya dalam upaya meminimalisasi kematian ibu dan bayi. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dengan melibatkan berbagai pihak, baik swasta, organisasi profesi kesehatan, maupun organisasi yang berbasis sosial dan keagamaan. Salah satu program yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dan telah dicanangkan secara internasional adalah Safe Motherhood dan Making Pregnancy Safer.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Safe Motherhood2 yang dicanangkan di Nairobi, Kenya pada tahun 1987 memiliki empat pilar, yaitu: (1) Keluarga Berencana; (2) Pelayanan antenatal untuk mendeteksi komplikasi pada kehamilan sehingga dapat ditangani secara dini; (3) Persalinan aman oleh tenaga kesehatan yang terlatih; dan (4) Pelayanan obstetrik neonatal esensial/emergensi3 pada setiap ibu hamil yang membutuhkan. Keempat pilar tersebut harus disediakan melalui pelayanan kesehatan primer yang bertumpu pada konsep keadilan bagi seluruh kaum perempuan. Making Pregnancy Safer memiliki tiga pesan kunci, yaitu: (1) setiap persalinan ditolong oleh petugas kesehatan terlatih; (2) setiap komplikasi obstetrik dan neonatal (komplikasi yang terjadi pada ibu bersalin dan bayi baru lahir) ditangani secara memadai (sesuai standar); dan (3) setiap perempuan usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2010 menyebutkan bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin baru mencapai 69%, sedangkan persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55%. 1

Puskesmas PONED adalah Puskesmas perawatan yang memiliki dokter, bidan dan perawat terlatih dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan maternal (ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas) dan neonatal (bayi baru lahir). Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke rumah sakit.

2

Safe Motherhood adalah upaya global untuk mencegah atau menurunkan kematian ibu dengan strategi ‘Making Pregnancy Safer’ (MPS).

3

Pelayanan obstetrik neonatal esensial/emergensi adalah pelayanan yang diberikan untuk menangani kegawatdaruratan atau komplikasi pada saat persalinan dan pada bayi baru lahir.


1

Ketidaktersediaan biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat akses ibu hamil untuk mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada. Seringkali keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga untuk merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan juga disebabkan ketidaktersediaan biaya. Hal inilah yang mendorong Pemerintah menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal merupakan jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir, yang diberikan kepada seluruh ibu hamil.4 Jampersal dimaksudkan untuk mengatasi terhambatnya akses masyarakat, khususnya ibu hamil, terhadap pelayanan kesehatan karena faktor pembiayaan. Program Jampersal telah cukup banyak membantu ibu hamil dari keluarga miskin untuk melakukan persalinan aman pada fasilitas kesehatan. Kelemahannya, Jampersal tidak menanggung biaya transportasi bagi ibu hamil dan pendamping/ keluarganya untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Bagi ibu hamil yang tinggal di desa-desa terpencil dan pulau-pulau, biaya transportasi yang besar menjadi hambatan untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan. Hal ini akan sangat membahayakan nyawa ibu dan bayi, khususnya bagi ibu hamil risiko tinggi yang membutuhkan penanganan khusus di fasilitas kesehatan rujukan. Berangkat dari masalah tersebut di atas, diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan pembiayaan pada proses rujukan persalinan ibu hamil risiko tinggi yang membutuhkan penanganan di Puskesmas PONED maupun Rumah Sakit. Jaminan pembiayaan tersebut diberikan untuk melengkapi jaminan persalinan yang tidak dibiayai melalui Jampersal, seperti: transportasi menuju rumah sakit rujukan, dan biaya akomodasi dan konsumsi pendamping ibu hamil/bersalin. Jaminan pembiayaan ini memberikan keringanan atas beban yang ditanggung keluarga miskin selama proses rujukan persalinan dan perawatan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses pemberian jaminan biaya rujukan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya pada panduan ini.

B. Tujuan

Panduan penerapan praktik cerdas ini bertujuan untuk: (1) membantu Pemerintah Daerah dan berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan memberikan jaminan biaya rujukan persalinan agar ibu hamil, khususnya yang berisiko tinggi, bisa mendapatkan pertolongan persalinan yang aman dan selamat di fasilitas kesehatan rujukan; dan

4

2

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.



(2) menjadi media informasi dan pembelajaran, serta penyebarluasan pengetahuan bagi para pihak (praktisi/pemerhati/akademisi) yang berkecimpung dalam bidang kesehatan untuk kepentingan riset/kajian maupun sebagai referensi dalam mengembangkan program-program inovatif lainnya.

C. Landasan Hukum


Panduan penerapan praktik cerdas tentang jaminan pembiayaan rujukan ibu hamil dan bersalin risiko tinggi dari keluarga miskin ini mengacu pada beberapa landasan hukum terkait, yaitu: 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Undang-undang nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsesia nomor 741/MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 004/MENKES/ SK/1/2003 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi bidang Kesehatan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 131/MENKES/ SK/IV/2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 317/MENKES/ SK/V/2009 tentang Petunjuk teknis Perencanaan pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;


D. Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini meliputi konsep dasar, mekanisme dan langkahlangkah dalam pelaksanaan program pemberian jaminan biaya rujukan persalinan bagi ibu bersalin dengan risiko tinggi dari keluarga miskin. Langkah-langkah tersebut meliputi: (1) Persiapan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Monitoring dan Evaluasi.

E. Pemanfaat Panduan penerapan praktik cerdas tentang jaminan biaya rujukan bagi ibu bersalin risiko tinggi dari keluarga miskin ini terutama ditujukan pada: 1. Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan untuk membantu Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan


3

kesehatan pada ibu dan bayi khususnya untuk memastikan bahwa ibu yang akan melahirkan, terutama yang mempunyai risiko tinggi bisa mendapatkan pertolongan persalinan yang aman pada petugas kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Hal ini merupakan bagian dari usaha percepatan pemenuhan SPM kesehatan dan pencapaian target MDGs terkait kesehatan ibu dan anak.

4

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bahan masukan dalam pembuatan regulasi daerah untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan kematian ibu dan bayi di daerahnya.

3.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan sistem jaminan rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin sebagai salah satu solusi untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu melahirkan.

4.

Organisasi Profesi Kebidanan, Perguruan Tinggi, dan LSM Pemerhati Kesehatan, sebagai bahan masukan untuk melakukan advokasi kebijakan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dan upaya menurunkan kematian ibu dan bayi. Selain itu, menjadi media informasi dan pembelajaran, serta penyerbarluasan pengetahuan untuk kepentingan riset/kajian maupun sebagai referensi dalam mengembangkan program-program inovatif lainnya.


MENGAPA, UNTUK APA, DAN UNTUK SIAPA PANDUAN INI DIBUAT? KONSEP DASAR DAN URGENSI PANDUAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

DETEKSI DINI Risiko TINGGI PADA KEHAMILAN MENDUKUNG PERENCANAAN PERSALINAN aMAN DAN RUJUKAN YANG TEPAT


5

6


BAB II



A. Konsep Dasar dan Pengertian


Konsep dasar dari pemberian jaminan biaya rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin adalah bahwa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan bahwa setiap komplikasi atau kegawatdaruratan persalinan dapat ditangani secara profesional sesuai standar yang berlaku pada fasilitas kesehatan yang mampu menanganinya. Dalam kerangka tersebut, harus dilakukan berbagai upaya untuk memastikan setiap ibu hamil bisa mengakses pelayanan kesehatan dan ibu hamil risiko tinggi yang membutuhkan rujukan bisa mendapatkan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan yang kompeten. Pemberian jaminan biaya rujukan persalinan bagi ibu hamil dan bersalin risiko tinggi ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari tenaga kesehatan yang ada dan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk penyediaan sarana transportasi untuk mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke fasilitas kesehatan rujukan. Dukungan tenaga kesehatan dapat diberikan dalam bentuk pemeriksaan kehamilan secara berkala agar risiko-risiko pada kehamilan dan persalinan dapat dideteksi sejak dini sehingga ibu hamil dan keluarganya beserta petugas kesehatan dapat merencanakan dan mempersiapkan proses persalinan dan rujukan sejak dini.


Perlu dipahami bahwa pemberian jaminan rujukan ini merupakan pelengkap dari program Jampersal, Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), dan PKH (Program Keluarga Harapan), yang semuanya bertujuan menyediakan bantuan pembiayaan kesehatan untuk meringankan beban finansial keluarga miskin. Karena merupakan pelengkap, perlu dipastikan bahwa komponen yang dibiayai dalam jaminan rujukan persalinan ini tidak tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan lainnya. Berikut beberapa pengertian yang perlu dijelaskan untuk dapat lebih memahami substansi dalam Buku Panduan ini, diantaranya: a. Jaminan rujukan persalinan adalah dana yang diberikan kepada ibu hamil risiko tinggi dan keluarga/pendampingnya untuk membiayai transportasi, akomodasi dan konsumsi sejak dari tempat asal menuju fasilitas kesehatan rujukan sampai kembali ke tempat asalnya; b. Kehamilan risiko tinggi adalah suatu proses kehamilan yang mempunyai risiko lebih tinggi dari kehamilan normal pada umumnya, baik bagi ibu maupun calon bayinya. Adapun faktor penyebab kehamilan risiko tinggi diantaranya:


7

umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, berat badan ibu terlalu berlebih atau terlalu kurang, telah memiliki lebih dari empat anak, jarak antara kehamilan yang terdahulu dengan yang sekarang kurang dari dua tahun, terdapat riwayat proses persalinan yang kurang baik (keguguran, pendarahan hebat), dan kondisi lainnya yang dapat ditentukan oleh petugas kesehatan terlatih; c. Ibu hamil risiko tinggi adalah ibu hamil yang memiliki faktor-faktor risiko seperti tersebut pada poin di atas yang dapat membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya; d.

Ibu bersalin dengan risiko tinggi adalah kondisi ibu melahirkan dengan berbagai faktor penyulit yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Beberapa faktor penyulit tersebut diantaranya: pecahnya ketuban sebelum waktunya, persalinan dengan posisi bayi sungsang, pendarahan sesudah persalinan, dan kondisi lainnya yang dapat ditentukan oleh petugas kesehatan yang terlatih;

e. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi yang dibuktikan dengan: kepemilikan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas/Jamkesda), dan atau surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang; f.

Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan lainnya;

g. Rujukan lanjutan adalah penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan yang paling bawah ke pelayanan kesehatan yang lebih sempurna; dan h. Puskemas PONED adalah Puskesmas perawatan yang memiliki dokter, bidan dan perawat terlatih dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan maternal (ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas) dan neonatal (bayi baru lahir). Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke rumah sakit.

B. Urgensi Panduan Urgensi dari disusunnya panduan penerapan praktik cerdas tentang jaminan biaya rujukan bagi ibu hamil dan bersalin risiko tinggi ini adalah sebagai berikut: 1.

8

Tujuan menjadi jelas dan terarah Pemberian jaminan rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin memberikan motivasi bagi ibu hamil dan keluarganya untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Keselamatan diri dan bayinya agar mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan adalah tujuan yang ingin dicapai. Dengan tujuan tersebut Pemerintah Daerah akan memberikan arah dan kejelasan kepada semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi Pemerintah Daerah untuk mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan pemberian intensif ibu melahirkan ini.



2. Semua elemen yang terlibat dalam kebijakan pemberian jaminan ibu melahirkan akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama Ketika semua elemen atau bagian dalam Pemerintah Daerah yang mengurusi kebijakan pemberian jaminan ini mengetahui tujuan dengan jelas dan benar, mereka akan bekerja ke satu arah yang sama. Artinya, mereka memahami prosedur apa saja yang akan dilakukan oleh masingmasing pihak yang terlibat dalam kebijakan ini. 3.

Menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang


Dengan adanya panduan ini, Pemerintah Daerah mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada di luar lingkungan pemerintahan. Adanya hambatan dan peluang yang datang akan menuntut Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan tindakan-tindakan antisipasi ke depan sehingga mereka yang terlibat dalam kebijakan pemberian jaminan ibu bersalin dari keluarga miskin ini tetap berada di lajur menuju tujuan awal kebijakan ini dibentuk. Dengan panduan ini, pola-pola penanganan terhadap ibu dan anak sejak dari masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan oleh Petugas kesehatan dapat merekam berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun oleh petugas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengambil inisiatif berdasarkan pembelajaran yang ada untuk menangani berbagai hambatan dan kendala sekaligus memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk melakukan perbaikan kebijakan penanganan kesehatan ibu dan anak.

5.


4. Membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif Panduan ini menjadi petunjuk bagi Pemerintah Daerah mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan pemberian jaminan rujukan persalinan. Mulai dari identifikasi ibu hamil, pelaksanaan pemberian jaminan, sampai tahap evaluasi dan monitoring dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan efektif dan efisien. Membantu untuk mengurangi risiko pekerjaan Dalam pelaksanaan kebijakan pemberian jaminan rujukan persalinan terdapat berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang mungkin saja akan menghadang dalam tahapan pelaksanaannya. Oleh karena itu, adanya panduan ini akan memperjelas tindakan-tindakan dan prosedur kerja sehingga risiko-risiko tersebut dapat dikurangi.

Perlu dipahami bahwa pemberian jaminan rujukan ini merupakan pelengkap dari program Jampersal, Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), dan PKH (Program Keluarga Harapan).


9

10



KEPUTUSAN YANG TEPAT DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DAN RUJUKAN DAPAT MENYELAMATKAN IBU DAN BAYI


11

12


BAB III



A. Persiapan 1.

Membentuk Regulasi Daerah


Kebijakan pemberian jaminan rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin ini sebaiknya dipayungi oleh Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada ibu hamil dan keluarganya untuk mendapatkan pelayanan selama proses persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan rujukan, termasuk jaminan pembebasan biaya yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Regulasi daerah sebagai payung hukum dalam pemberian jaminan rujukan persalinan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota dengan langkah-langkah dan mekanisme penyusunannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah harus memastikan ruang lingkup pengaturannya yang mengakomodasi tentang: -

- -

2.


-

Ketersediaan anggaran untuk jaminan rujukan persalinan ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin; Langkah-langkah pelaksanaan dan mekanisme pemberian jaminan rujukan persalinan; Hak-hak ibu hamil dan ibu bersalin yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan selama dalam proses persalinan di fasilitas kesehatan rujukan; Kewajiban administratif bagi ibu hamil dan keluarganya sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas beban biaya yang dikeluarkan dari kas daerah.

Sosialisasi Peraturan (Perda/Perbup/Perwali) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota yang telah dibentuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: - - -

Pertemuan dengan masyarakat sampai di tingkat desa/kelurahan menggunakan forum pertemuan warga yang sudah ada; Penyebaran informasi melalui puskesmas, posyandu, tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat masyarakat bisa berkumpul; Iklan layanan masyarakat di radio dan surat kabar;


13

- - - - - 3.

Talkshow di TV dan radio; Membuat tulisan di media cetak melalui kolom opini dan bentukbentuk media alternatif lainnya; Pesan lewat SMS maupun medial sosial lainnya yang semakin populer sampai di daerah pedesaan; Menyebarkan brosur, leaflet, poster dan sebagainya; dan Pemutaran film layar lebar yang disisipkan materi sosialisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota.

Membuat mekanisme pengelolaan jaminan rujukan persalinan Tidak hanya pembentukan regulasi daerah, dalam tahap perencanaan ini, Pemerintah Daerah perlu membuat mekanisme pengelolaan jaminan rujukan persalinan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan seperti pada contoh berikut:

-

Kader Kesehatan/Bidan Desa; melakukan pendataan dan pemetaan kondisi ibu hamil (ekonomi keluarga, akses layanan kesehatan, lingkungan tempat tinggal dll.) untuk menentukan ibu hamil risiko tinggi yang perlu mendapatkan rujukan pada saat persalinan. Puskesmas: membuat rencana pembiayaan, mempersiapkan administrasi, dan menyiapkan rujukan persalinan berdasarkan hasil pemetaan kondisi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin.

- Dinas Kesehatan; mengalokasikan anggaran jaminan rujukan persalinan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi yang berasal dari keluarga miskin dalam APBD setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan melakukan pembayaran biaya rujukan persalinan kepada penerimanya.

B. Pelaksanaan 1. Melakukan pendataan ibu hamil Pendataan dilakukan oleh bidan bersama kader kesehatan untuk mendapatkan informasi kondisi ibu hamil di masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Pendataan dilakukan secara reguler setiap bulan. Dalam setiap pendataan dilakukan pencatatan dan analisa atas kondisi

14


- - - - -


ibu hamil dalam periode tersebut untuk melihat perkembangannya pada periode-periode selanjutnya. Informasi yang dibutuhkan dan jadi perhatian dalam pendataan tersebut adalah sebagai berikut: jumlah seluruh ibu hamil; jumlah ibu hamil dengan risiko tinggi; waktu perkiraan kelahiran masing-masing ibu hamil; kondisi sosial ekonomi keluarga ibu hamil risiko tinggi; dan akses terhadap fasilitas kesehatan (jauh atau dekat dari tempat tinggal, apakah ada akses transportasi menuju ke sana).

Sejak tahap pendataan, sangat penting untuk melibatkan pasangan ibu hamil dan anggota keluarga lainnya (seperti orang tua dan mertua ibu hamil) agar mereka memahami proses yang dilakukan ini, serta mendukungnya secara penuh. Merencanakan kebutuhan pembiayaan


2.

Dari data-data yang sudah dikumpulkan, Puskesmas membuat rencana kebutuhan pembiayaan dalam rangka pemberian jaminan rujukan persalinan. Langkah pertama adalah dengan menetapkan jumlah ibu hamil yang berhak menerima biaya rujukan persalinan berdasarkan kriteria sebagai berikut: •


ibu dengan kehamilan risiko tinggi yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan (dokter atau bidan); • berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan setempat; • tinggal di daerah terpencil atau daerah yang sulit akses transportasinya; dan • tinggal di daerah yang mudah akses transportasinya tetapi tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup. Langkah kedua adalah melakukan penghitungan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian jaminan biaya rujukan persalinan. Halhal yang perlu dipertimbangkan adalah: a) Kondisi wilayah tempat tinggal calon penerima jaminan, termasuk jarak tempuh dari tempat tinggal menuju fasilitas kesehatan dan sarana transportasi apa saja yang tersedia. Informasi ini diperlukan untuk menentukan standar biaya transportasi yang dibutuhkan. Biaya transportasi ini akan berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Misalnya antara desa di daratan dengan desa di pulau. b)

Jumlah pendamping yang dibutuhkan selama proses rujukan dan perawatan di fasilitas kesehatan rujukan. Perlu ditentukan jumlah maksimal pendamping yang akan dibiayai.

c)

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merawat ibu bersalin di fasilitas kesehatan rujukan. Informasi ini dan informasi jumlah pendamping diperlukan untuk menghitung biaya akomodasi dan konsumsi yang dibutuhkan selama ibu bersalin menjalani perawatan sampai diperbolehkan untuk kembali ke tempat tinggalnya.


15

Hasil perencanaan kebutuhan pembiayaan jaminan rujukan persalinan dari setiap Puskesmas kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan menghimpun data dari semua wilayah untuk membuat rencana anggarannya. 3.

Mempersiapkan administrasi pemberian jaminan rujukan persalinan Setelah data-data ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin yang akan mendapatkan jaminan rujukan persalinan dikumpulkan dan perencanaan pembiayaan sudah dilakukan, selanjutnya adalah proses administrasi. Proses administrasi harus sudah dipersiapkan jauh hari sebelum proses persalinan. Administrasi yang dipersiapkan adalah prasyarat yang harus dipenuhi untuk pertanggungjawaban petugas kesehatan atas keluarnya uang dari kas daerah untuk membiayai pemberian jaminan biaya rujukan persalinan. Administrasi tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas: a) b)

c) d) e) f)

4.

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga pasien yang dirujuk dan memperlihatkan aslinya; Surat Keterangan Keluarga Miskin dan atau Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan atau Kartu Jamkesmas; Surat Rujukan dari Puskesmas atau RSUD; Surat Penerimaan Rujukan dari Rumah Sakit tempat pasien rujukan dirawat; Mengisi dan menandatangani formulir penerima pembiayaan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas; dan Daftar rincian pengeluaran disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai format yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.

Mempersiapkan ibu hamil dan keluarganya Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan, petugas kesehatan sudah harus pro aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan ibu hamil risiko tinggi tentang proses persalinannya kelak. Bidan yang sudah bermitra dengan dukun bayi dan kader psoyandu sejak awal sudah melakukan interaksi dengan ibu hamil untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kehamilan, termasuk persiapan fisik dan mental ibu. Penguatan kepada ibu hamil diperlukan karena masih ada kemungkinan ibu hamil atau keluarganya berubah pikiran walaupun sudah ada jaminan pembiayaan. Oleh karena itu, peran bidan, dukun bayi dan kader posyandu menjadi penting untuk mempersiapkan ibu hamil dan pasangannya serta keluarga mereka untuk mendukung persalinan yang aman di fasilitas kesehatan rujukan. Pendekatan khusus perlu dilakukan kepada suami atau pasangan ibu hamil yang dalam banyak budaya adalah pengambil keputusan yang

16



menentukan dimana persalinan akan dilakukan, pada petugas kesehatan atau dukun bayi. Bidan perlu menjelaskan tentang status kehamilan ibu dan meyakinkan suami atau pasangan ibu hamil tersebut tentang risiko yang dihadapi ibu dan bayi apabila persalinan tidak ditangani oleh petugas kesehatan terlatih. Pemberdayaan kepada ibu hamil dan keluarganya dalam mempersiapkan persalinan juga perlu dilakukan, misalnya dengan mempersiapkan tabungan ibu bersalin yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai keperluan ibu dan bayi sesudah persalinan yang tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 5.

Melakukan pembayaran jaminan rujukan persalinan

6.


Pembayaran dilakukan oleh Dinas Kesehatan setelah keluarga pasien memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang merupakan kewajibannya. Peryaratan tersebut merupakan bahan pertanggungjawaban petugas kesehatan atas keluarnya uang dari kas daerah sebagai konsekuensi kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan rujukan persalinan. Mendorong peran serta aktif masyarakat desa


Kemitraan dengan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan program ini. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung persalinan yang aman bagi setiap ibu hamil adalah dengan mengaktifkan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Bidan bersama dengan dukun bayi dan kader posyandu dapat mendorong pelaksanaan P4K sebagai bagian dari Desa Siaga Aktif. P4K di masyarakat antara lain berupa Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin), penyediaan ambulan desa (sarana transportasi apapun yang dapat dipergunakan untuk mengantar ibu yang akan melahirkan ke fasilitas kesehatan), kelompok kerja golongan darah (sekelompok orang dengan golongan darah tertentu yang sewaktu-waktu bisa menyumbangkan darahnya bila diperlukan oleh ibu yang akan melahirkan),

C. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemberian jaminan rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin telah dilaksanakan. Dengan demikian akan diperoleh informasi apakah pelaksanaanya telah berlangsung dengan baik atau masih kurang memuaskan serta masukanmasukan untuk perbaikannya. 1. Monitoring Monitoring ini dilaksanakan dengan berbagai cara, yakni: (1) monitoring dan pemantauan partisipatif oleh masyarakat, (2) monitoring dan pemantauan oleh Pemerintah.


17

•

Monitoring dan pemantauan partisipatif oleh masyarakat Monitoring oleh masyarakat dapat dilakukan melalui individuindividu maupun kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di desa-desa dan daerah terpencil yang merupakan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian jaminan rujukan persalinan. Monitoring ini dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek pelaksanaan kebijakan ini, antara lain: -

- -

•

apakah petugas kesehatan telah melakukan pendataan ibu hamil risiko tinggi dengan benar (termasuk kondisi ekonomi dan sosial ibu hamil yang menerima bantuan)? apakah penentuan penerima jaminan rujukan persalinan telah tepat sasaran atau tidak? apakah penggantian biaya rujukan persalinan yang diberikan kepada keluarga yang berhak menerimanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah ada penyimpangan dalam penyalurannya?

Monitoring oleh Pemerintah Daerah Monitoring Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan melakukan verifikasi atas laporan pelaksanaan rujukan persalinan dari bidan atau dokter yang melakukan rujukan dan dari fasilitas kesehatan yang menjadi tempat rujukan, serta laporan dari masyarakat. Dinas Kesehatan juga perlu membuat sebuah mekanisme pengaduan untuk menampung keluhan dan saran seputar pelaksanaan jaminan rujukan persalinan tersebut.

2. Evaluasi Evaluasi adalah pemantauan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dan dampak dari program jaminan rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan program ini antara lain: - Meningkatnya jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada petugas kesehatan; - Meningkatnya jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; - Meningkatnya cakupan komplikasi persalinan yang ditangani; - Menurunnya jumlah kematian ibu dan bayi; dan - Terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung program ini.

18





19


20



Designed by

PT Ekselensi Kreasi Komunika (www.ekselensi.co.id) PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI

21

Kesulitan ekonomi seringkali menjadi hambatan bagi ibu hamil risiko tinggi untuk mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Meskipun biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan sudah dijamin oleh pemerintah, akan tetapi transportasi ibu hamil dan pendampingnya menuju fasilitas kesehatan seringkali jauh lebih besar, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk menyiasatinya adalah dengan memberikan jaminan biaya rujukan persalinan bagi ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin. Jaminan tersebut meliputi biaya transportasi rujukan dan akomodasi bagi pendamping sang ibu. Buku panduan ini mencoba menjelaskan langkah-langkah penerapan praktik cerdas tersebut agar dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan kesehatan di daerah lain yang ingin mencoba menerapkannya.

PANDUAN PENERAPAN PRAKTIK CERDAS JAMINAN RUJUKAN PERSALINAN BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI

Recommend Documents