PANDUAN PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKANPROGRAM PAKET B

PANDUAN

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKANPROGRAM PAKET B

BUKU 3 BANSOSPENDIDIKAN PAKET B UNTUK LAPAS, ANAK JALANAN, RUMAH SINGGAH, PANTI SOSIAL, PANTI REHABILITASI DAN LEMBAGA SEJENIS LAINNYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2012 mencapai 100,16%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi target yang diamanatkan Inpres No. 5 Tahun 2006, sebesar 95.0%, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP selanjutnya lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi 5 K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat terpenuhi. Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang langsung oleh sekolah. Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya. iii

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat mempelajari dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2014. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, Ph.D NIP. 196312031983031004

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. B. C. D.

Latar Belakang ........................................................................................... 1 Dasar Hukum ............................................................................................. 1 Maksud dan Tujuan.................................................................................... 2 Sasaran ...................................................................................................... 3

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM ................................................................. 5 A. B. C. D.

Penyelenggara Program Paket B................................................................. 5 Peserta Didik.............................................................................................. 6 Proses Pembelajaran.................................................................................. 6 Pembiayaan ............................................................................................... 7

BAB III MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN DANA BANTUAN .......................................................................................................... 13 A. B. C. D. E. F. G.

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan ..................................................... 13 Penilaian Calon Lembaga Penerima .......................................................... 13 Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi............................................................. 15 Tahapan Pemberian Bantuan ................................................................... 17 Penyaluran Dana...................................................................................... 18 Kewajiban dan Tanggungjawab ................................................................ 19 Alur Pemberian Dana Bantuan ................................................................. 20

BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN ........................................... 22 A. B. C.

Pelaporan ................................................................................................ 22 Sanksi ...................................................................................................... 23 Ketentuan Lain......................................................................................... 23

BAB V P E N U T U P....................................................................................... 23

v

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan Program Paket B sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat, memiliki peran strategis dalam upaya memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah (drop out). Program Paket B berfungsi memberi layanan pendidikan kepada masyarakat yang berusia di atas 18 tahun atau anak usia sekolah tingkat SMP yang sudah menikah. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang membutuhkan layanan pendidikan Paket B, karena faktor sosial dan ekonomi. Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan layanan pendidikan bagi mereka, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B. Bansos dimaksud disalurkan melalui Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan.

B. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 3

1


6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

13. 14.

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009 tentang Bantuan Sosial Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP, tentang Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Pendingkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para pengelola pada Lembaga Penyelenggara Program Paket B bagi peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga yang menangani Anak Jalanan, Rumah Singgah, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya yang menangani layanan pendidikan paket B pada sasaran didik dimaksud.

2

Direktorat Pembinaan SMP


2. Tujuan Bantuan Sosial (Bansos) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B bertujuan : a. Memberikan penguatan kepada Lembaga Penyelenggara Program Paket B agar dapat memberikan layanan pendidikan Program Paket B bagi peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga yang menangani Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya. b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kemandirian peserta didik Program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga/organisasi yang menangani Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya. D. Sasaran Sasaran bantuan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B yang menangani peserta didik Program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga/organisasi yang menangani Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya. E. Pengertian a. Program Paket B merupakan program layanan pendidikan alternatif jalur pendidikan nonformal setingkat SMP/MTs yang diberikan kepada kelompok sasaran peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu serta yang belum mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP; b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Sasaran Khususmerupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran untuk peserta didik di rumah singgah, anak jalanan, Lembaga Pemasyarakatan, panti sosial dan panti rehabilitasi serta sasaran khusus sejenis lainnya ;


3


c. Peserta Didik Paket B adalah kelompok masyarakat kurang mampu dan yang belum mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP sejenis lainnya dapat disebabkab karena kondisi ekonomi, sosial, budaya, geografi serta faktor lainya; d. Lembaga Penerima BOP Paket B Sasaran Khususadalah lembaga pendidikan nonformal penyelenggara layanan pendidikan paket B yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pondok pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lembaga sejenis lainnya yang mempunyai legalitas dan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kab/kota.

4



BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM A.

Penyelenggara Program Paket B Penyelenggara Pendidikan Program Paket B yang menangani peserta didik Program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga yang menangani Anak Jalanan,Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya adalah lembaga yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Lembaga telah berbadan hukum; 2. Memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 3. Mampu menyiapkan fasilitas pembelajaran Paket B; 4. Memiliki rekening dan NPWP atas nama lembaga; 5. Memiliki surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat 6. Sanggup menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh Bansos kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama(lihat lampiran 1); 7. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 8. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat(lihat lampiran 3); 9. Bersedia membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (lihat lampiran 4); 10. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program(lihat lampiran 5); 11. Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Kecamatan setempat; 12. Memiliki hubungan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya serta dinas terkait dimana peserta didik berada.


5


B.

Peserta Didik 1. Kriteria Peserta Didik Peserta didik yang berhak mendapatkan bantuan penyelenggaraan program Paket B adalah mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut. a. Warga masyarakat berusia di atas 18 tahun atau di bawahnya yang belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya dan ingin mendapatkan ijazah Paket B; b. Terdaftar sebagai peserta didik yang masih aktif mengikuti Program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya. 2. Jumlah Peserta Didik tiap Kelompok Belajar Jumlah peserta didik untuk setiap kelompok belajar berjumlah 25 orang peserta didik untuk program Paket B. 3. Seleksi Peserta Didik Seleksi peserta didik atau kelompok belajar pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B berkoordinasi dengan dinas terkait. Hasil seleksi peserta didik disyahkan dan disetujui oleh unsur pimpinan pada lembaga terkait.

C.

Proses Pembelajaran 1.

6

Proses pembelajaran bagi anak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Lembaga yang menangani Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya pelaksanaannya sama dengan proses pembelajaran paket B pada umumnya.



2.

3.

Tutor yang melaksanakan tugas pembelajaran pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya dapat berasal dari PKBM/SKB atau karyawan lembaga setempat. Tutor program Paket B minimal 7 orang yang terdiri atas 6 orang tutor akademik dan 1 orang nara sumber teknis/tutor keterampilan.

D. Pembiayaan Pembiayaan program Paket B di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan,Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya diperuntukan untuk kelas awal, lanjutan 1 dan lanjutan 2 yang meliputi komponen biaya sebagai berikut. TABEL RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PAKET B KELAS AWAL a. No A 1

Komponen pembiayaan untuk Kelas VIIdengan rincian sebagai berikut. Paket B Kelas VII Komponen Volume Biaya Total %Maksimum Bahan Modul/Bahan ajar Penilaian tes semester (2 kali x 13 MP) Alat

25

Set

100.000

2.500.000

25

OK

50.000

1.250.000

Alat tulis peserta didik

25

OT

100.000

2.500.000

2

Administrasi pembelajaran

1

set

250.000

250.000

3

Sarana pembelajaran

1

set

625.000

625.000

C

Bantuan biaya belajar dasar-dasar keterampilan

25

org

254.000

6.125.000

2 B 1


12

10.8

19,6

7


No

Komponen

D

Tenaga Transpor tutor (7 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (1 org x 12 bln)

1 2

b.

No

1

Modul/Bahan ajar

2

Penilaian tes semester(2 kali x 13 MP)

2 3 C

D 1 2

8

Komponen Bahan

1

84

OB

250,000

16.800,000

12

OB

100.000

1.200,000

Harga Satuan Kel

31.250.000

Harga Satuan Org

1.250.000

%Maksimum

57,6

100

Komponen pembiayaan untuk Kelas VIIIdengan rincian sebagai berikut.

A

B

Volume

Paket B Kelas VII Biaya Total

Paket B Kelas VIII Volume

25

Set

Biaya

Total

100.000

%Maksimum

2.500.000 13,63

25

OK

25

OT

62.000

1

set

100.000

100.000

Sarana pembelajaran

1

set

350.000

350.000

Bantuan biaya belajar dasardasar keterampilan

25

org

150.000

3.750.000

13,63

84

OB

200,000

16.800,000

65,45

12

OB

100.000

1.200.000

Alat Alat tulis peserta didik Administrasi pembelajaran

Tenaga Transpor tutor (7 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (1

50.000

1.250.000

1.550.000 7,27



No

Paket B Kelas VIII

Komponen

Volume

Biaya

Total

%Maksimum

27.500.000

99,89

org x 12 bln) Harga Satuan Kelompok Harga Satuan Orang

c.

Komponen pembiayaan Kelas IX dengan rincian sebagai berikut :

No

Komponen

A

Bahan Modul/Bahan ajar Penilaian tes semester(2 kali x 13 MP)

1

2 B 1

Alat Alat tulis peserta didik

2

Administrasi pembelajaran

3

Sarana pembelajaran

C 1 2

1,100,000

Tenaga Transpor tutor (6 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (2 org x 6 bln)

Paket B Kelas IX Volume 25 25

25

Total

%Masimum

57.000

1.425.000

10,93

OK

25.000

625.000

OT

24.000

600.000

Set

Biaya

5,86 1

set

150.000

150.000

1

set

350.000

350.000

72

OB

200.000

14.400.000 83,2

12

OB

100.000

1.200.000

Harga Satuan Kelompok

18.750.000

Harga Satuan Orang

100.00

750.000


9


2. Pemanfaatan Dana Dana Bantuan Sosial Layanan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Program Paket B guna mendukung kegiatan pembelajaran akademik dan keterampilan. Pemanfaatan dana bantuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Penggandaan Bahan 1) Penggandaan modul/bahan ajar sesuai mata pelajaran ujian nasional 2) Penggandaan bahan/soal ujian semester ganjil dan semester genap. b. Pengadaan Alat Tulis dan Administrasi Pembelajaran. 1) Untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama dua semester 2) Kelengkapan Administrasi pembelajaran; - Buku Induk Peserta Didik, - Absensi Peserta Didik - Daftar Hadir Tutor - Buku Investaris - Buku Kas Umum - Buku Tamu - Papan Informasi Tutor - Papan Pengumuman 3) Pengadaan sarana pembelajaran lainnya seperti spidol, kapur tulis, penggaris besar dan penghapus c. Tenaga A. Transport Tutor Program Paket B setiap orang dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- per-bulan selama 12 bulan untuk kelas VII, sedangkan Rp. 200.000,- per bulan selama 12 bulan untuk kelas VIII dan IX. B. Transport Penyelenggara dibayarkan untuk 1 orang penyelenggara sebesar Rp 100.000,- per bulan selama 12 bulan. d.

10

Bantuan pembelajaran keterampilan kewirausahaan hanya untuk kelas VII dan VIIIdiperuntukan antara lain : 1) Pengadaan Bahan Pembelajaran.



-

Pengadaan bahan praktek keterampilan Pengadaan Modul atau Buku Pelajaran Keterampilan 2) Pengadaan Alat Praktek. Jenis dan jumlah alat praktek disesuaikan dengan Pelajaran Keterampilan yang ditetapkan dan jumlah siswa yang menggunakan alat. e.

Pengelolaan Biaya pengelolaan digunakan oleh Lembaga Penyelenggara untuk : 1) Kegiatan kelas VII adalah rekruitmen, motivasi belajar, dan pelaporan. 2) Kegiatan kelas VIII dan IX adalah hanya motivasi belajar dan pelaporan.

Catatan : Biaya motivasi belajar digunakan Lembaga memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan rekreasi, permainan atau hiburan, perlombaan, dan lainlain dalam rangka memotivasi peserta didik agar dapat menyelesaikan pembelajaran Paket B.


11


BAB III MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN DANA BANTUAN A. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Sosial Anak Lapas, Jalanan, Rumah Singgah, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya diawali dengan mengirimkan surat edaran ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk memperoleh Dana Bantuan Sosial dimaksud, Lembaga Penyelenggara Program Paket B diwajibkan menyusun proposal yang disusun oleh Lembaga dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya proposal yang telah mendapatkan rekomendasi dikirim ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan alamat: Program Paket B, Subdit Pembelajaran,Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,Gedung E lantai 16, kompleks Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan , Jakarta Pusat 10270Telepon (021) 5725647, Faximile (021) 5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com web: www.paket-psmp.blogspot.com B. Penilaian Calon Lembaga Penerima


13


1.

2.

14

Penilaian pemberian bantuan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: a. Verifikasi langsung ke lembaga, bagi lembaga penerima bantuan BOP Paket B Sasaran Khusustahun sebelumnya. b. Penilaian proposal bagi lembaga yang baru mengajukan tahun 2014 Verifikasi langsung ke lembaga penerima tahun sebelumnya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. a. Direktorat menunjuk petugas verifikasi b. Petugas verifikasi turun ke lembaga untuk melakukan verifikasi tentang pelaksanaan pembelajaran, hasil dan pelaporan di lembaga



3.

4.

5.

6.

7.

c. Petugas membuat laporan hasil verifikasi dan kesimpulan berupa rekomendasi diberikan atau tidaknya bantuan d. Laporan hasil verifikasi petugas dilaporkan ke Direktorat e. Rekomendasi petugas verifikasi menjadi dasar Direktorat untuk memberikan kelanjutan dana bantuan BOP Paket B Sasaran Khususpada lembaga Bagi lembaga yang direkomendasi petugas verifikasi mendapatkan dana bantuan lanjutan, sebelum menerima bantuan diwajibkan menyusun proposal. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga baru calon penerima Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khususyang di rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota akan dilakukan penilaian; Penilaian proposal lembaga baru dilakukan melalui tahapan : a. Penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; b. Penilaian substansi program meliputi : muatan isi sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai dampak peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan peserta didik paket B sasaran khusus; Lembaga yang dinyatakan lolos penilaian proposal dilaporkan ke Direktorat, untuk diteruskan dilakukan visitasi lembaga ke lapangan oleh petugas. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim penilai/petugas visitasi dilaporkan dan ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai lembaga penerima bantuan BOP Paket B Sasaran Khususpaket B Tahun 2014.

C. Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi 1.

2. 3.

Tim penilai, verifikasi dan visitasi dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; Tim Penilai, verifikasi dan visitasi berasal dari Direktorat Pembinaan SMP, akademisi, praktisi, atau guru; Tim Penilai bertugas menilai proposal Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus, tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan dan kelayakan lembaga penerima bantuan, sedangkan tim visitasi melakukan kunjungan ke lembaga untuk


15


menilai kelayakan lembaga menyelenggaraakan layanan paket B sasaran khusus; 4. Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis pada proposal lembaga, dengan lingkup penilaian antara lain sebagai berikut. a. Kelembagaan lembaga pengusul b. Rencana dan tahapan kegiatan pembelajaran paket B sasaran khusus c. Penganggaran (RAB) 5. Verifikasi dan visitasi ke lapangan terhadap lembaga penerima bantuan tahun sebelumnya dan menjadi nominator penerima bantuan sosial dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 6. Hasil petugas verifikasi dan visitasi berupa rekomendasi menjadi dasar pertimbangan Direktorat memberikan bantuan

16



D. Tahapan Pemberian Bantuan 1

Tahap Persiapan a. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus ; b. Membentuk Tim Penilai, Visitasi dan Verifikasi; c. Menyusun instrumen penilaian oleh Tim Penilai, Visitasi dan Verifikasi.

2.

Tahap Pelaksanaan a. Sosialisasi kegiatan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan lembaga; b. Lembaga penerima sebelumnya, dengan tahapan sebagai berikut. 1) Verifikasi ke lembaga penerima 2) Rekomendasi hasil verifikasi petugas 3) Penyusunan proposal lembaga 4) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus sebagai program lanjutan. 5) Proses pencairan dana Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus. c. Lembaga baru dengan tahapan sebagai berikut. 1) Lembaga menyusun dan mengirimkan proposal ke Direktorat Pembinaan SMP setelah direkomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota; 2) Penilaian Proposal oleh Tim Penilai; 3) Visitasi oleh tim ke Lembaga calon penerima Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus. 4) Usulan dan rekomendasi dari Tim Penilai untuk penetapan lembaga calon penerima Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus; 5) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menerbitkan Surat Keputusan (SK) Lembaga Penerima Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus; 6) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus;


17


7) Proses pencairan dana Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus. 3) Tahap Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dana Bantuan Sosial BOP Paket B Sasaran Khusus dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota atau instansi lain terkait; E.

Penyaluran Dana Penyaluran dana Bantuan BOP Paket B Sasaran KhususProgram Paket B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Peran Direktorat Pembinaan SMP dalam Pencairan Bantuan BOP Paket B Sasaran Khususadalah: a. Pencairan dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP melalui Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun 2014di Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan: 1) Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima bantuan. 2) Dokumen pendukung pencairan dana bantuan BOP Paket B sasaran khususlainnya sesuai ketentuan yang berlaku. b. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebutPejabat Penandatangan SPM Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). c. Surat PerintahMembayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung ke Bank Penampung yang bekerjasama/ditunjuk Direktorat Pembinaan SMP. 2. Peran Bank Penampung Dalam Pencairan Bantuan BOP Paket B Sasaran Khusus a. Bank penampung menerima pencairan dana dari KPPN III Jakarta;

18



b. c.

d.

e.

f.

g.

F.

Dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima dana Bank harus mulai menyalurkan bantuan ke lembaga penerima; Bank menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga sesuai dengan lampiran SK Penetapan Lembaga dari Direktorat Pembinaan SMP; Jika ada retur penyaluran dana bantuan dikarenakan kesalahan rekening dan lain sebagainya, Bank harus segera menyampaikan laporan ke Direktorat paling lambat dalam waktu 3 hari; Setelah dilakukan perubahan atas kesalahan yang menyebabkan retur pencairan dana bantuan, maka Bank harus segera mengirimkan kembali dana bantuan tersebut kepada rekening lembaga penrima ; Bank wajib memberikan laporan daya serap (pengiriman dana bantuan ke rekening lembaga) pada akhir bulan berjalan kepada Direktorat Pembinaan SMP; Bank wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dan penyerapan dana serta sisa dana ke Direktorat Pembinaan SMP pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diminta sesuai dengan kebutuhan;

Kewajiban dan Tanggungjawab 1.

Lembaga Penyelenggara a. Melaksanakan Program Paket B sesuai Panduan dan Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; b. Memanfaatkan dana Bantuan Sosial sesuai dengan usulan dan peruntukkan dalam proposal; c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan awal dan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2.

Dinas Pendidikan Kab/Kota a. Memberi rekomendasi secara objektif pada lembaga yang layak dan sesuai dengan persyaratan dalam panduan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lembaga penerima bantuan;


19


c. Menerima laporan dari lembaga penerima bantuan dan menyampaikan rekapitulasi laporan ke Direktorat Pembinaan SMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi; 3.

Direktorat Pembinaan SMP a. Membuat kebijakan dalam bentuk panduan pelaksaanaan pemberian bantuan BOP Paket B sasaran khusus; b. Menyalurkan bantuan BOP Paket B sasaran khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; c. Menerima laporan rekapitulasi laporan pelaksanaan program pembelajaran paket B dari Dinas Pendidikan Kab/Kota; d. Melakukan pembinaan berupa supervisi, monitoring dan evaluasi kelembaga secara langsung atau melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota.

G. Alur Pemberian Dana Bantuan Dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Paket B sasaran khusus, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melakukan rangkaian kegiatan yang digambarkan seperti dalam alur di bawah ini.

20



Alur Permohonan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Peserta Didik Program Paket B Sasaran Khusus

KPPN Jakarta III


Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab/Kota

Mulai

Surat edaran

Surat edaran

Lembaga Penyelenggara Paket B

Surat edaran / sosialisasi

Rekomendasi Proposal

Penilaian Proposal

Proposal Lembaga

Verifikasi ke lembaga

SK Direktur & Dokumen MoU Bansos Pencairan Bansos BOP Tanda tangan MoU & Bintek Lembaga Penerima

Memenuhi

Bansos BOP Paket B

Bank Teknis

Koordinasi / konsultasi

Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alur pemberian bantuan


21

Tolak


BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN A.

Pelaporan Lembaga penerima dana Bantuan Sosial Program Paket B wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima. 1.

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dalam 2 (dua) tahap: a. Laporan Awal, laporanpenerimaan dana bantuanoperasional dan kegiatan awal paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana BOP paket B cair ke rekening lembaga. Laporan ini memuat:(Lihat lampiran 6); 1) tanggal dan jumlah dana bantuan yang diterima melalui rekening lembaga; 2) rencana pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran yang akan dilakukan selama 1 tahun pelajaran program paket B. b. Laporan Akhir, laporan akhir pelaksanaan pembelajaran program paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang memuat: (lihat lampiran 7); 1) Keseluruhan kegiatan pelaksanaan program pembelajaran paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang meliputi: a) b) c)

d) e) f) g) h)

22

Pembelajaran akademik Pembelajaran keterampilan Hasil penilaian pembelajaran akademik berupa ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian semester Keaktifan peserta didik Keaktifan tutor/pamong belajar dan narasumber teknis Permasalahan dan solusi mengatasi Analisis hasil pembelajaran akademik dan keterampilan Kesimpulan



2)

Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan (dalam bentuk buku kas umum, laporan keuangan lembaga, disertai copy bukti-bukti pengeluaran dan setoran pajak) selama semester satu, dua dan rekapitulasi laporan keuangan selama 1 (satu) tahun pelajaran dari dana BOP paket B);

3)

Dokumentasi kegiatan berupa pembelajaran akademik dan keterampilan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

2. Laporan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara paket B penerima BOP, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota membuat Rekapitulasi laporan lembaga penerima BOP yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Pembinaan SMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi(lihat lampiran 8). B.

Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberian dana bantuan BOP Paket B sasaran khusus yang dapat merugikan negara dan/atau lembaga dan/atau peserta didik paket B akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran berupa penyimpangan/penyelewengan dana bantuan diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

C.

Pengaduan Jika terdapat ketidakjelasan informasi atau adanya permasalahan pelaksanaan program instansi/lembaga/dan masyarakat dapat meminta penjelasan dan/atau mengadukan permasalahan penyelenggaraan Program Paket B tersebut kepada: Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com dan web: www.paketpsmp.blogspot.com


23


D.

Ketentuan Lain Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan Pelaksanaan ini sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, Direktorat Pembinaan SMP dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsung oleh instansi/lembaga lain yang terkait jika lembaga yang diusulkan tersebut memenuhi/sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada panduan ini.

24



BAB V P E N U T U P Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan petunjuk bagi pengelola Lembaga Penyelenggara Program Paket B agar memahami kebijakan tentang pengelolaan Dana Bantuan Sosial program Paket B yang ada di Lapas, Rumah Singgah, Anak Jalanan, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya agar dapat mencapai tujuan dan dapat mempertanggungjawabkan program dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penyelenggaraan program ini perlu adanya komitmen dan kerja sama yang baik dari semua pihak terkait dan pemangku kepentingan. Disamping itu juga ditentukan adanya keterbukaan dan transparansi dari semua pihak. Hal-hal yang belum jelas dan yang belum diatur dalam panduan ini dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama agar mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-.5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com web: www.paket-psmp.blogspot.com Demikian panduan ini disusun untuk menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan paket B. Sehingga pelaksanaan program paket B akan lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dan semua lembaga penyelenggara dapat memberikan layanan paket B lebih bermutu.


23


24



Lampiran 1: PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL Sebagai dasar untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Paket B untuk Anak Lapas, Jalanan, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Lembaga sejenis lainnya salah satu syarat utama adalah adanya proposal yang disusun oleh lembaga/satuan penyelenggara pendidikan program Paket B. Di dalam penyusunan proposal agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A.

Judul Halaman paling depan proposal (Cover) harus ditulis dengan jelas judul proposal berikut alamat lengkap

PROPOSAL BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B UNTUK ANAK LAPAS, JALANAN, RUMAH SINGGAH, PANTI REHABILITASI, PANTI SOSIAL, DAN LEMBAGA SEJENIS LAINNYA

NAMA LEMBAGA : ............................................. ALAMAT : ........................................................... No. Tlp./Hp./Fax : .................................................. KABUPATEN/KOTA : ..................................................... PROVINSI : .....................................................................


25


Kata Pengantar Ditulis maksud dan tujuan pengajuan proposal. B.

Bab Pendahuluan (Bab I) Memuat tentang: 1. Latar belakang, yang menggambarkan profil lembaga/satuan, program yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang dihadapi, dan pemanfaatan bantuan sosial jika memperoleh bantuan sosial; 2. Tujuan, memuat tentang tujuan umum dan khusus dalam kaitannya dengan peserta didik jika memperoleh bantuan sosial; 3. Hasil yang diharapkan, memuat tentang indikator kunci keberhasilan dengan adanya bantuan sosial yang bisa dikuantitatifkan, misalnya 100 orang peserta didik mengikuti program paket B. Dengan adanya bantuan sosial ini peserta didik yang berhasil dibidang akademik dan keterampilan 75 peserta didik, hal ini menunjukkan baru 75% yang berhasil. Selanjutnya diutarakan upaya pembinaan terhadap 25 peserta didik yang belum berhasil agar tercapai 100%.

C.

Analisis Situasi (Bab II) Menggambarkan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat dimana lembaga berada yang mencakup; 1. Karakteristik wilayah dan warga masyarakat sekitar dilihat dari aspek sosial yang terkait dengan pendidikan (fasilitas pendidikan yang ada sekitar Lembaga agar mendukung keterlaksanaan dan keberhasilan program; 2.

26

Peran lembaga dalam pembelajaran program paket B dilihat dari karakteristik wilayah dan warga masyarakat serta pengalaman lembaga dalam memberikan layanan pembelajaran, peserta didik yang dilayani dan nilai tambah jika memperoleh bantuan sosial.



3.

D.

Peluang keberhasilan kegiatan di Lembaga yang mengusulkan Dana Bantuan Sosial Program Paket B.

Rencana Aksi (Bab III) Dalam Bab III harus memuat rencana aksi yakni keterkaitan dengan: 1.

Peserta Didik Berapa jumlah peserta didik yang akan dilayani dan bagaimana karakteristiknya; usia, jenis kelamin, tempat tinggal, serta program apa yang akan dibelajarkan Paket B.

2.

Arah Program Agar digambarkan program pembelajaran apakah diarahkan pada penguasaan kompetensi akademik saja atau diarahkan kompetensi akademik dan kompetensi keterampilan. Bagi yang memilih kompetensi akademik dan keterampilan difokuskan kepada keterampilan produktif untuk peluang peserta didik memperoleh pekerjaan dan penghasilan,

3.

Rencana Program Pembelajaran a. Pembelajaran Akademik Untuk pelaksanaan program yang baru harus tergambarkan tentang rencana pembelajaran dalam satu tahun dilihat dari mata pelajaran yang diajarkan, waktu pembelajaran, bahan yang digunakan, jumlah tutor/fasilitatornya, nara sumber teknis, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Sedangkan untuk program lanjutan cukup mencantumkan nama-nama peserta didik beserta karakteristiknya (usia, jenis kelamin, program yang diikuti, serta semesternya). b. Pembelajaran Keterampilan Jelaskan pembelajaran keterampilan apa saja yang sudah berjalan selama ini dan komoditas/kegiatan apa saja yang


27


sudah mampu menghasilkan keuntungan/ pendapatan bagi peserta didik dan atau bagi lembaga. Bagaimana peluang pengembangan kegiatan usaha dengan basis keterampilan tersebut serta bagaimana mewujudkan kewirausahaan.

4.

Kontribusi lembaga/satuan penyelenggara Dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dijelaskan kontribusi lembaga dan kalau diuangkan berapa nilainya, misalnya; sarana tempat pembelajaran, honor tutor, buku-buku pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan lain-lain.

E.

Program Aksi (Bab V) Dalam penulisan program aksi harus merupakan implementasi atau pelaksanaan dari rencana aksi. 1. Tempat Pembelajaran Ditulis dengan jelas dimana tempat pembelajaran dilakukan (alamat lengkap), menggunakan bangunan apa, status kepemilikan bangunan, berapa lokal yang digunakan, berapa luas masing-masing bangunan. 2. Organisasi Pelaksanaan a. Struktur Organisasi b. Tugas dan fungsi personal penyelenggaraan program

yang

terlibat

dalam

3. Kegiatan Pembelajaran a. Jadwal pembelajaran dalam satu tahun yang memuat materi yang diajarkan, lama pembelajaran tiap minggu (dalam seminggu berapa hari dan masing-masing berapa jam), nama tutor atau instruktur dan nara sumber teknis (tingkat pendidikan, lulusan bidang studi, mengajar di mata pelajaran apa, jenis kelamin, dan usia, serta alamatnya); b. Metode pembelajaran akademik dan metoda pembelajaran keterampilan;

28



c. Kelengkapan administrasi yang disiapkan; d. Proses pelaksanaan penilaian hasil belajar (formatif dan sumatif). 4. Usulan Rincian Penggunaan Bantuan Sosial Rincian harus jelas jenis kegiatan, volume/jumlah, satuan biaya dengan jumlah biaya yang dibutuhkan (lihat penjelasan BAB II butir D) F.

Penutup (Bab VI) Diuraikan harapan yang akan dicapai jika menerima dan melaksanakan program.

G.

Lampiran Proposal Bantuan Sosial ini harus dilampiri beberapa dokumen sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Profil Lembaga (lihat lampiran2) Badan Hukum lembaga seperti Akte Notaris Ijin Operasional/Penyelenggaraan program paket B. Nomor Rekening Bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga Foto-foto atau dokumentasi kegiatan pembelajaran akademik dan pembelajaran keterampilan/ kegiatan usaha peserta didik Biodata Pengelola Biodata Tutor Biodata Peserta Didik


29


Lampiran 2: PROFIL LEMBAGA A.

IDENTITAS LEMBAGA 1. Nama Lembaga

: …….........………….......................

2. Alamat Lengkap

: ………………………….................. …………………………..................

3. No. Telp/HP

: ………………………….................

4. Nama Ketua

: ………………………….................

5. Nama Bank

: ………………………….................

6. No. Rek. Bank A.n Lembaga : …………………………................. 7. Pemegang Rekening Bank :

1. .........………………........................ 2. ...............................................

8.

NPWP

: ………………………….................

9.

Program yang dilaksanakan saat ini: 1. ................................................. 2. ................................................. Program Lain : 1. ................................................. 2. ................................................, dst

30



DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR Data peserta didik Program Paket B

L/P Tgl

Bln

Thn

Jurusan

Tempat Lahir

Tahun Lulus

Nama Tutor

Pengalaman Sbg Tutor(Tahun)

Ket

Data Tutor Program Paket B Tanggal Lahir

No

Nama Orang tua

Ijazah Terakhir Ijazah Terakhir

Tahun Lulus Tahun Masuk Paket B

Agama

Thn

Bln

Agama

b.

L/P Tgl

No

Nama Peserta Didik

Tempat

Tempat/Tanggal Lahir

C. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1. Lahan (Luas dan Status Kepemilikan) 2. Bangunan (Jumlah dan Fungsi) 3. Peralatan


31

Ket

a.

BidangMatpel

B.


D. PERKEMBANGAN KEGIATAN 1. Pembelajaran Akademik Tempat Kegiatan Jadwal Pembelajaran 2. Pembelajaran Keterampilan Tempat Kegiatan Jadwal Pembelajaran Komoditas/Produk/Jasa unggulan

E.

JARINGAN KEMITRAAN 1. Jenis Kerjasama Kemitraan 2. Nama Lembaga Mitra yang bekerjasama 3. Status Kerjasama

F.

PEMBIAYAAN Sumberdana Pemanfaatan Dana

G. PENGALAMAN KEBERHASILAN 1. Kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan 2. Prestasi Yang Pernah dicapai 3. Penghargaan yang pernah diperoleh

32



Lampiran 3: SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Kab./Kota .................... menerangkan bahwa : Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa propsoal yang diajukan Nama Lembaga Penanggung jawab Alamat lembaga

: .................................................... : .................................................... : ....................................................

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi kepada lembaga dimaksud untuk disertakan dalam seleksi calon penyelenggara program Bantuan Sosial Program Paket B untuk Anak Jalanan, Lapas, Rumah Singgah, Panti Sosial, dan Panti Rehabilitasi dan sejenis lainnya. Apabila proposal tersebut dapat disetujui, kami bersedia bertanggung jawab pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program tersebut. Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ............................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota …….........……… Provinsi ................................ Stempel Dinas

(.........................................) NIP.


33


Lampiran 4: PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nama

: ………………………..……….……...............................

Jabatan

: ...………………………..…………...............................

Alamat Lembaga

: ......……….……………....….……............................... ..........................................................................

Telp./HP

: .........…………………..……….................................

Bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sosial Program Paket B di lembaga Saya. Pertanggungjawaban mutlak saya tersebut meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan, subtansi kegiatan, administrasi kegiatan, penggunaan keuangan, dan ketertiban serta ketepatan menyusun laporan.

Selain itu, saya bertanggung jawab mutlak atas segala kesalahan akibat penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana bantuan secara hukum, serta siap menjalani proses hukum tindak pidana. …………………………. 2014 Yang Menyatakan

(…………..…………….) Ketua/pimpinan lembaga

34



Lampiran 5: SURAT KESANGGUPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nama

: ……………………..……….……...............................

Jabatan

: ...………………..……….………...............................

Alamat Lembaga

: ......……….……………..….……............................... ......................................................................

Telp./HP

: .........…………………..…….………....

Berdasarkan proposal yang diajukan, apabila lembaga kami ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial bagi peserta didik Paket B melalui Surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut: 1.

Sanggup

menyelenggarakan

program

dengan

melaksanakan

pembelajaran Paket B sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi ........ peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran. 2.

Peserta didik yang akan kami rekrut sesuai sasaran dan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan.

3.

Bertanggung jawab atas keberhasilan program, melakukan pembinaan untuk keberhasilan peserta program paket B.

4.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan.

5.

Bertanggung jawab sepenuhnya termasuk mengembalikan dana Bantuan bila dikemudian hari sesuai hasil evaluasi dari Direktorat dan/atau keputusan pengadilan negeri karena secara hukum terbukti


35


melakukan penyimpangan atas penggunaan dana maupun dalam pelaksanaan program. 6.

Pernyataan dibuat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun. …………………………. 2014 Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000

(…………..………………….) Ketua/pimpinan lembaga

36




37


Lampiran 6: LAPORAN AWAL 1.

Tanggal penerimaan bantuan : ................................

2.

Jumlah dana bantuan yang diterima : Rp. .......................................

3.

Rencana kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan

No 1 2

Tahapan kegiatan

Jenis kegiatan (buat secara rinci)

Waktu pelaksanaan

Keterangan

Sosialisasi Rekrutmen

didik 3 4 5 6

Persiapan Pelaksanaan Penilaian Pelaporan ............., ........................2014 Ketua Lembaga Stempel Lembag

(..................................)

38



Lampiran 7: LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B I.

PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Tujuan c. Sasaran

II.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN a. Pembelajaran Akademik Jelaskan pelaksanaan pembelajaran akademik dan hasil penilaian selama satu tahun pelajaran b. Pembelajaran Keterampilan Jelaskan perkembangan pelaksanaan pembelajaran keterampilan dan hasilnya selama satu tahun pelajaran c. Penilaian Hasil Belajar selama satu tahun pejaran Jelaskan pelaksanaan dan hasil penilaian belajar seperti ulangan harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester d. Matrik perkembangan pelaksanaan program paket B Uraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang pelaksanaan pembelajaran program paket B dalam satu tahun pelajaran (semester 1 dan 2) bentuk matriks dibawah ini

III.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET B TAHUN 2014/2015 a. Hasil Kegiatan Uraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Paket B di Lembaga Saudara secara jelas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya proses pembelajaran akademik dan keterampilan. b. Analisis Hasil Kegiatan Uraikan tentang analisis terhadap kegiatan pembelajaran, peserta didik, bahan ajar dan pencapaian kompetensi peserta didik terhadap mata pelajaran dan keterampilan. c. Permasalahan dan Upaya Pemecahan d. Kesimpulan dan Saran e. Rekomendasi


39


IV. LAPORAN KEUANGAN Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : Penerimaan No

Sumber Jumlah Penerimaan (Rp)

(1) 1

Pengeluaran

(2)

(3)

No

Tanggal

Uraian Pengeluaran

Volume

Jumlah (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dana

..............

Saldo Jumlah

Saldo Saldo Bank Saldo Kas

: Rp …………………………. : Rp. …………………………. : Rp. …………………………

………………,……2014 Mengetahui Kepala Dinas …………………… Stempel Dinas

---------------------------------NIP. 40

Ketua. ………………… Stempel Lembaga

-------------------------



V. PENUTUP LAMPIRAN - Salinan bukti-bukti Pengeluaran yang realistis dan objektif sesuai dg rencana anggaran biaya yang sesuai panduan pelaksanaan program - Surat Setor Pajak (SSP) - SK Ketua Lembaga tentang Pengelola, Peserta Didik, dan Tutor/NST Program Paket B - Daftar Peserta Didik Terakhir - Daftar Tutor/NST - Dokumentasi Kegiatan


41


Lampiran 8: Laporan Rekapitulasi Lembaga Penerima Bantuan BOP Program Paket B Sasaran Khusus Tahun 2014 Kabupaten/Kota ...................................... No

Nama

Alamat

Ketua

Penerimaan Bantuan VII VIII IX

Laporan Awal Sdh Blm

Laporan Akhir Sdh Blm

Ket

Mengetahui Kepala DinasPendidikan Kab/Kota ............................... Stempel Dinas

---------------------------------NIP.

42


PANDUAN PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKANPROGRAM PAKET B

Recommend Documents