Oleh : DARMA SYAPUTRA NIM Fakultas Ekonomi, UMRAH. Abstrak

PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, PENGELUARAN PER KAPITA, LIKUIDITAS, STRUKTUR HUTANG, PAJAK, REAL ESTATE DAN LUAS WILAYAH TERHADAP DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2010 – 2013 Oleh : DARMA SYAPUTRA NIM. 110462201091 Fakultas Ekonomi, UMRAH Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan per Kapita, Pengeluaran per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2010 – 2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, likuiditas, struktur hutang, pajak, real estate dan luas wilayah. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah dana perimbangan. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan Kementerian Dalam Negeri yaitu www.kemendagri.go.id. Model analisis yang digunakan untuk meguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa secara parsial Pendapatan per Kapita, Struktur Hutang, Real Estate dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan, sedangkan Pengeluaran per Kapita, Likuiditas dan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. Namun secara simultan Pendapatan per Kapita, Pengeluaran per Kapita, Likuditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. Nilai Adjusted R Square menunjukkan bahawa secara bersama-sama Pendapatan per Kapita, Pengeluaran per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah memberikan sumbangan terhadap Dana Perimbangan sebesar 51% sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kata Kunci : Dana Perimbangan, Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate, Luas Wilayah

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

BAB I. PENDAHULUAN Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Untuk merealisasikan agenda tersebut pada tahun 1999 terbentuklah dua undang-undang yang dikenal dengan undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini selanjutnya disempurnakan dengan UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004. Otonomi daerah dimaksudkan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyerahan wewenang ini lazim disebut dengan desentralisasi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Penyelenggaran desentralisasi ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah otonom, pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan prioritas daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu : (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan (sumber : Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan


pemerintahan antar daerah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2011), jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi daerah terus mengalami peningkatan, dimana jumlahnya mencapai rata-rata Rp 272 triliun (Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI). Meskipun demikian, pemerintah mengakui kebijakan transfer ke daerah dalam mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui DBH dan meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah melalui DAU dan DAK, masih menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya alokasi dana penyesuaian tertentu yang belum sepenuhnya berdasarkan formula dan kriteria. Pemerintah tentunya terus berupaya untuk melakukan reformulasi kebijakan dana perimbangan setiap tahun sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah marjinal. Menurut Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan melalui laman www.djpk.depkeu.go.id dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2011), proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah secara nasional mencapai rata-rata 73%. Dari angka tersebut jelaslah bahwa daerah masih tergantung pada dana perimbangan tersebut guna menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunannya. Oleh karena merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, dana perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keuangan daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah pun terus melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap mekanisme penyaluran transfer ke daerah. Secara umum, alokasi dana perimbangan masih merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dan merupakan komponen yang mewarnai kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga kajian terhadap efektifitas dan optimalisasi penggunaan dana perimbangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, khususnya efektifitas belanja daerah. Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka terkait dengan efektifitas belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur utama terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama sejauh mana kebijakan desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu mendorong tercapai tujuan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan umum di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dan lanjutan dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan Steven dan McGowan (1983) terkait indikator keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah di Amerika Serikat dengan menggunakan 3 buah variabel yang terdiri dari revenue dan expenditures, tax factor dan Real Estate, dan variabel composite yang terbagi menjadi debt to revenue ratio, grant to revenue ratio serta grand to expenditure ratio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Jika permintaan pelayanan masyarakat meningkat tanpa dibarengi dengan peningkatan keuangan pemerintah daerah, maka akan


menurunkan kualitas jasa yang diberikan dan hal ini membutuhkan indikator keuangan pemerintah daerah yang efektif. Penelitian yang dilakukan Sanford Groves, Godsey dan Shulman (2001), yang berjudul Financial Indicator for Local Goverment. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu faktor lingkungan dan faktor organisasional dengan menggunakan 11 indikator keuangan : cash ratio, quick ratio, current ratio, operating ratio, surplus (deficit) per capita, net asset ratio, long-term liability ratio, long-term liability per capita, tax per capita, revenue per capita, and expenses per capita. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor lingkungan pemerintah daerah dan faktor organisasional pemerintah daerah berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah yang dapat dikendalikan melalui financial trend monitoring system. Penelitian yang dilakukan Gatot Malady (2013), yang berjudul Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Dan Real Estate Terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran per kapita, Real Estate, dan pajak berpengaruh positif terhadap jumlah dana perimbangan pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu untuk variabel pendapatan per kapita, likuiditas, dan struktur hutang tidak berpengaruh terhadap dana perimbangan pemerintah daerah. Variabel pengeluaran per kapita, Real Estate, dan pajak mempunyai tanda koefisien positif sehingga peningkatan jumlah pengeluaran per kapita, Real Estate, dan pajak menyebabkan peningkatan jumlah dana perimbangan pemerintah. Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah menambah variabel non keuangan yaitu luas wilayah dan sampel penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah Terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 20102013”. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah Pendapatan Per Kapita berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 2. Apakah Pengeluaran Per Kapita berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 4. Apakah Struktur Hutang berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 5. Apakah Pajak berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?


6. Apakah Real Estate berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 7. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? BAB II. KAJIAN HIPOTESIS

PUSTAKA,

KERANGKA

PEMIKIRAN

DAN

KAJIAN PUSTAKA DANA PERIMBANGAN Menurut Widjaja (1998), Dana perimbangan adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Sedangkan menurut Bratakusumah (2003), Dana Perimbangan merupakan dana yang sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu (1) bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya Clean Government dan Good Governance (sumber : Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan). Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Sidik dalam Musthafa : 2005). PENDAPATAN PERKAPITA


Menurut Suyono (2010), Pendapatan/Revenue merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber salah satu pembiayaan pembangunan di daerah. Sedangkan Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah/negara (Gatot, 2013). Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan asli daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Sanford et al, 2001). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari kemampuan pemerintah daerah sehingga memberi gambaran tentang kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dana bagi pembangunan di daerah bersangkutan. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah (Sanford et al, 2001). Namun tidak selamanya demikian, tingginya pendapatan per kapita suatu daerah belum tentu menjadi jaminan kemakmuran penduduk di daerah tersebut. Sebab, bisa saja tingginya pendapatan per kapita itu dihasilkan oleh tingginya pendapatan dari sebagian kecil penduduk suatu daerah. Selain itu Revenue mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kinerja keuangan (Steven dan McGowen, 1983). Jumlah revenue yang besar memungkinkan pemerintah untuk melakukan program kerja pemerintah daerah secara lebih leluasa sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu bagi publik. Suyono (2010) memperoleh bukti empiris bahwa revenue pemerintah daerah di Indonesia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Suatu pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tertentunya akan mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Jadi masalahnya terletak pada distribusi pendapatan daerah itu sendiri. Bila sebagian besar masyarakat suatu daerah memperoleh pendapatan yang cukup tinggi, maka pendapatan per kapita bisa dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran rakyat suatu daerah. (Sanford et al., 2001). Untuk menentukan variabel ini, penelitian ini menggunakan formula yang digunakan oleh Sanford et al. (2001) (dalam Gatot 2010) seperti berikut ini : � � � �� = �

PENGELUARAN PERKAPITA Menurut Suyono (2010), Pengeluaran/Expenditure merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Sedangkan Pengeluaran per kapita merupakan jumlah yang dikeluarkan secara tunai oleh pemerintah daerah baik secara rutin yang kemudian dinamakan sebagai belanja rutin maupun belanja modal (Gatot, 2013). Adapun pengertian pengeluaran atau Expenditure adalah belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh populasi penduduk disuatu pemerintah daerah. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi dan menjadi beban yang tinggi bagi pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Halim dan Damayanti (2008, 5) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa jumlah belanja modal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah


lebih banyak melakukan pengeluaran daerah akan dirasakan pada beberapa tahun setelah terjadi belanja modal tersebut. Pengaruh Expenditure ini telah dibuktikan oleh Steven dan McGowen (1983) terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jadi, Pengeluaran per kapita merupakan proporsi antara jumlah total pengeluaran pemerintah daerah dengan jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah tersebut. (Sanford et al., 2001). Untuk menentukan variabel ini, penelitian ini menggunakan formula yang digunakan oleh Sanford et al. (2001) (dalam Gatot 2010) seperti berikut ini. � � �� = �

LIKUIDITAS Menurut Gatot (2013), Likuiditas merupakan posisi operasional pemerintah daerah yang dalam penelitian ini digambarkan dengan likuiditas pemerintah daerah dalam mendanai operasional jangka pendeknya. Likuiditas merupakan perbandingan antara jumlah total dari kas dan investasi sementara dalam suratsurat berhaga yang dimiliki pemerintah dengan jumlah total hutang lancarnya. (Sanford et al., 2001). Likuiditas pemerintah daerah, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Menurut Agus (2001), likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Menurut Agus (2001), pengertian likuiditas sebenarnya mengandung dua dimensi, yaitu : a) Waktu yang diperlukan untuk mengubah aktiva menjadi kas. b) Kepastian harga yang akan terjadi. Semakin cepat suatu pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dikatakan pemerintah daerah dalam keadaan likuid. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2001). Untuk menentukan angka rasio ini, formula yang digunakan oleh Sanford et al. (2001) (dalam Gatot 2010) adalah seperti berikut ini. = �

STRUKTUR HUTANG Menurut Gatot (2010), Struktur Hutang merupakan perbandingan atau struktur antara jumlah kewajiban pemerintah daerah dengan total ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Struktur Hutang ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban dengan jumlah ekuitas dana yang dimiliki (Sanford et al., 2001). Menurut Sartono (2001), leverage adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Untuk menentukan variabel ini, penelitian ini menggunakan formula yang digunakan oleh Sanford et al. (2001) (dalam Gatot 2010) seperti berikut ini.


=

�

PAJAK Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak (Siahaan, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang tinggi yang diperoleh suatu pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi operasional pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan pelayanan jasa pada masyarakat. Selain itu dengan pendapatan pajak daerah yang tinggi akan dapat menjadikan pembiayaan kegiatan operasional pemerintah daerah lebih terjamin hingga mampu menghasilkan tingkat kinerja keuangan yang tinggi bagi pemerintah daerah bersangkutan. Sebaliknya, jika pajak yang diterima pemerintah daerah kecil, maka akan dapat menyebabkan pemerintah daerah mengalami kekurangan sumber pendapatan hingga menyebabkan pencapaian kinerja keuangan yang kurang optimal. (Steven dan McGowan, 1983).


REAL ESTATE Menurut Thomsett and Thomsett (1994:253), Real Estate adalah tanah dan semua peningkatan permanen di atasnya, termasuk bangunan-bangunan. Sedangkan menurut Tosh (1992:388), Real Estate adalah tanah dan seluruh pengembangan diatasnya maupun pada tanah tersebut. Dimana pengembangan diatasnya dapat berupa pembangunan jalan, tanah terbuka (misalnya pembukaan hutan) dan selokan, dengan demikian Real Estate dapat diartikan sebagai tanah dan semua pengembangan lainnya yang melekat terhadap tanah tersebut, baik yang ada di atas maupun di tanah tersebut. Real Estate dapat berbentuk fisik tanah seperti struktur dan pengembangan lainnya yang melekat secara permanen (Wurtzebach,1994:7). Jadi pada prinsipnya definisi Real Estate adalah kepemilikan atau hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada didalamnya. Kata kuncinya di sini adalah kepemilikan atau rasa memiliki. Kepemilikan atau rasa memiliki merupakan salah satu sifat dasar manusia. Sifat manusia yang tidak pernah puas merupakan salah satu wujud dari rasa memiliki. Sifat ini dapat dilihat bahkan dalam kehidupan sehari-hari. “Real Estate” berasal dari Bahasa Inggris, yang asal katanya berasal dari bahasa Spanyol. Real berarti royal atau kerajaan. Real Estate disebut sebagai suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh raja, bangsawan dan land lord (tuan tanah pada jaman feodal diabad pertengahan), atau singkatnya properti milik kerajaan. Sedangkan “Properti” berasal dari kata aslinya dalam bahasa Inggris, yang arti sebenarnya adalah hak dan kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya. Menurut Gatot (2013), Real Estate adalah aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri dari tanah, jalan dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan jasa pelayanan bagi masyarakat di daerah bersangkutan. Jika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan yang baik atas Real Estate yang dimiliki, maka pemerintah daerah akan dapat menghasilkan jasa pelayanan kepada publik dengan baik dan kinerja keuangan yang baik pula. Selain itu, jumlah Real Estate yang tinggi dan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sehingga menciptakan kinerja keuangan yang baik bagi pemerintah daerah. Pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah membutuhkan infrastruktur dalam proses penciptaanya dan hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah mempunyai dukungan yang kuat dengan adanya jumlah Real Estate yang cukup oleh pemerintah daerah bersangkutan. Selain itu, dengan adanya jumlah Real Estate yang cukup tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat berakibat pada pendapatan yang dihasilkan yang tinggi pula, sehingga dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah akan menciptakan kinerja keuangan yang baik atau tinggi dengan kepemilikan Real Estate yang tinggi dan pengelolaan yang baik. (Worthington dan Dollery, 1999). LUAS WILAYAH Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 disebutkan definisi wilayah dalam tata ruang, yaitu Wilayah adalah ruang


yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Adapun beberapa pengertian yang hampir sama tentang wilayah yaitu kawasan, dan daerah adalah sebagai berikut : - Kawasan, adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah, yakni adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. - Daerah, umum dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif. Dalam UU No. 32 tahun 2004, daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, ada beberapa variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Dua di antaranya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Daerah dengan luas wilayah besar tentu membutuhkan jumlah fasilitas yang lebih banyak sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan daerah yang memiliki luas wilayah lebih kecil (Kusnandar dan Siswantoro, 2011). KERANGKA PEMIKIRAN Berdasarkan landasan teori tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :


HIPOTESIS Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara peneliti yang mengacu pada permasalahan verifikatif yang pada rumusan masalah dan diuji melalui prosedur pengujian hipotesis yang sistematis, maka dapat disimpulkan hipotesis berupa: H1 : Pendapatan Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H2: Pengeluaran Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H3 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H4 : Struktur Hutang berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H5 : Pajak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H6 : Real Estate berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H7 : Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. H8 : Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah berpengaruh Signifikan terhadap Dana Perimbangan BAB III. METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Populasi Penelitian Menurut Sugiyono (2010 : 115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota dari tahun 2010 – 2013. Populasi penelitian berjumlah 518 pemerintah kabupaten/kota. Sampel Penelitian Menurut Sugiyono (2010 : 116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel pemerintah daerah yang akan dilakukan penelitian berjumlah 109 pemerintah daerah. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling atau dikenal juga sebagai teknik pengambilan sampel purposive dengan cara memilih sampel berdasarkan informasi yang tersedia atau berdasarkan suatu kriteria dengan pertimbangan judgement sampling (Sarwono dan Ely, 2010 : 50). Kriteria dalam penelitian ini adalah : a. Pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah pada Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dipublikasikan dalam laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.depkeu.go.id. b. Laporan keuangan pemerintah daerah yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.


Berdasarkan kriteria di atas, jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan diteliti sesuai dengan karakteristik selama tahun 2010-2013 adalah Tabel 3.1 Sampel Penelitian No Keterangan Jumlah 518 1. PemerintahKabupaten/Kota yang menerbitkan LKPD periode 2010-2013 2. PemerintahKabupaten/Kota yang tidak terpilih menjadi sampel a. LKPD yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap 409 3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi Sampel 109 Sumber: www.djpk.depkeu.go.id Metode Pengumpulan Data Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015 melalui laman website www.djpk.depkeu.go.id dan Kementerian Dalam Negeri melalui laman website www.kemendagri.go.id dengan cara mengunduhnya. Setelah data diperoleh, kemudian dicatat dalam sebuah sebuah kertas kerja kemudian diketik dengan menggunakan program MS. Excel. Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program komputer yaitu program SPSS versi 20. Dalam penelitian ini, tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 5%. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik selanjutnnya dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Uji Normalitas Menurut Ghozali (2006 : 110) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dengan ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal. Grafik Normality Probability Plot juga


digunakan untuk mendeteksi normalitas dengan ketentuan jika data menyebar disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dana jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji statistik juga digunakan untuk mendeteksi normalitas dalam penelitian ini yaitu uji Kolmogorov Smirnov. Dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal dan jika nilai signifikan < 0,05 maka distribusi tidak normal. Uji Multikoloniearitas Menurut Ghozali (2006 : 91) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Ghozali (2006 : 91) mengemukakan bahaa pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat Varians Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji Heteroskedastisitas Menurut Imam Ghozali (2006 : 105), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi dapat digunakan Uji Glejser. Jika tingkat signifikansi berada di atas 5% (0,05) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi jika berada di bawah 5% (0,05) berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Grafik Scatterplot juga dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas. Jika titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model yang digunakan. Uji Autokorelasi Menurut Ghozali (2006 : 95) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Problem autokorelasi mungkin sering terjadi pada time series data (data runtut waktu), sedangkan pada cross section data (silang waktu), masalah autokorelasi jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Menurut Hasan


(2008 : 290), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut : Tabel Autokorelasi Nilai DW Jenis Autokorelasi < 1,10 Ada Autokorelasi 1,10 – 1,54 Tidak Ada Kesimpulan 1,55 – 2,46 Tidak Ada Autokorelasi 2,46 – 2,90 Tidak Ada Kesimpulan > 2,91 Ada Autokorelasi Sumber : Hasan (2008 : 290) Analisis Regresi Linier Berganda Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) adalah sebagai berikut : = � +� +� +� +� +� +� +� +ɛ Dimana : = Dana Perimbangan - Y = Konstanta - β0 - β1-β7 = Koefisien Regresi = Pendapatan Per Kapita - X1 = Pengeluaran Per Kapita - X2 = Likuiditas - X3 = Struktur Hutang - X4 = Pajak - X5 = Real Estate - X6 = Luas Wilayah - X7 = Standard eror - ɛ Uji Hipotesis Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi melalui uji statistik t dan uji statistik f. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial atau simultan serta untuk mengetahui persentase dominasi variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Parsial (Uji t) Menurut (Priyatno, 2009:149), Uji t (regresi parsial) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α5%) dan degree of freedom (df) = n-k-1. Berikut kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis :


1. Jika nilai �ℎ� �� <� �� dan nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel independen. 2. Jika nilai �ℎ� �� >� �� dan nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengembalian keputusan dalam pengujian ini adalah jika probabilitas < 0,05, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. Dan sebaliknya jika probabilitas > 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan. Uji Simultan (Uji F) Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi F (Priyatno, 2009:146). Pengujian ini dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α5%) dan degree of freedom df1=k-1 dan df2=n-k. Berikut kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis : 1. Jika nilai �ℎ� �� <� �� dan nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak, artinya, secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 2. Jika nilai �ℎ� �� >� �� dan nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, artinya secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji Adjusted R Square Menurut (Priyatno, 2009), Uji R Square atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Uji R Square digunakan untuk sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilainya mendekati 1 maka hubungannya semakin lemah. Angka ini akan di ubah ke angka persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. BAB IV. HASIL DATA DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya adjusted R2 berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh sebesar 0,510. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah terhadap Dana Perimbangan adalah sebesar 51%. Sedangkan sisanya sebesar 49% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.


Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial Pendapatan Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2010-2013 . Ini berdasarkan nilai thitung sebesar -5,862 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung < -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan per kapita terhadap dana perimbangan, tidak terbukti karena β1 negatif dan signifikan. Hasil Ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita secara negatif mempengaruhi pemberian transfer dana perimbangan, artinya antara pendapatan per kapita dengan dana perimbangan terdapat hubungan yang saling mengganti (efek substitusi) yaitu pendapatan yang besar membuat dana perimbangan menurun sementara pendapatan per kapita yang rendah membuat dana perimbangan tinggi. Hasil ini berlawanan dengan Gatot Malady (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap dana perimbangan. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel, objek dan periode penelitian. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial variabel Pengeluaran Per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 0,884 sedangkan ttabel sebesar 1,98397 Sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0,377, lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pengeluaran per kapita terhadap dana perimbangan, tidak terbukti karena β2 positif dan tidak signifikan. Hasil Ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dana perimbangan. Hasil ini berlawanan dengan Gatot Malady (2013) yang menyatakan bahwa pengeluaran per kapita untuk mempengaruhi dana perimbangan akan bertambah seiring dengan peningkatan proporsi mereka. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial variabel Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 0,118 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung > -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,907, lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 maka Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif likuiditas terhadap dana perimbangan, tidak terbukti karena β3 negatif dan tidak signifikan. Tanda negatif menunjukkan bahwa hubungan yang berlawanan antara likuiditas dan dana perimbangan, tetapi karena tidak signifikan maka likuiditas tidak berpengaruh terhadap dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas tidak membuat dana perimbangan tinggi, karena pemerintah pusat tidak memperhatikan likuiditas dalam kebijakan transfer dana perimbangan. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Gatot Malady (2013) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial variabel Struktur Hutang berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 2,245 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung < -ttabel dengan tingkat


signifikansi 0,025 lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05 maka Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif struktur hutang terhadap dana perimbangan, tidak terbukti karena β4 negatif dan signifikan. Hasil Ini menunjukkan bahwa struktur hutang secara negatif mempengaruhi pemberian transfer dana perimbangan, artinya antara struktur hutang dengan dana perimbangan terdapat hubungan yang saling mengganti (efek substitusi) yaitu pendapatan yang besar membuat dana perimbangan menurun sementara struktur hutang yang rendah membuat dana perimbangan tinggi. Hasil ini berlawanan dengan Gatot Malady (2013) yang menyatakan bahwa struktur hutang tidak berpengaruh terhadap dana perimbangan. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial variabel Pajak tidak berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 0,185 sedangkan ttabel sebesar 1,98397 Sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0,854 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 maka Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pajak terhadap dana perimbangan, tidak terbukti karena β5 positif dan tidak signifikan. Hasil Ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dana perimbangan. Hasil ini berlawanan dengan Gatot Malady (2013) yang menyatakan bahwa pajak untuk mempengaruhi dana perimbangan akan bertambah seiring dengan peningkatan proporsi mereka. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial variabel Real Estate berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar -2,831 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung < -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,005 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 maka Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Real Estate terhadap dana perimbangan, tidak terbukti karena β6 negatif dan signifikan. Hasil Ini menunjukkan bahwa Real Estate secara negatif mempengaruhi pemberian transfer dana perimbangan, artinya antara Real Estate dengan dana perimbangan terdapat hubungan yang saling mengganti (efek substitusi) yaitu pendapatan yang besar membuat dana perimbangan menurun sementara Real Estate yang rendah membuat dana perimbangan tinggi. Hasil ini berlawanan dengan Gatot Malady (2013) yang menyatakan bahwa Real Estate tidak berpengaruh terhadap dana perimbangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gatot Malady (2013) yang menyatakan bahwa Real Estate berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara parsial variabel Luas Wilayah berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 7,619 sedangkan ttabel sebesar 1,98397 Sehingga thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 maka Hipotesis 7 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif luas wilayah terhadap dana perimbangan terbukti karena β6 positif dan signifikan. Hasil Ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh dana perimbangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menyatakan bahwa Daerah dengan luas wilayah besar tentu membutuhkan jumlah fasilitas yang lebih banyak


sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan daerah yang memiliki luas wilayah lebih kecil. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, variable Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai fhitung sebesar 65,644 dan ftabel sebesar 2,10 Sehingga fhitung > ftabel dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, ini menunjukan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Secara parsial variabel Pendapatan Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar -5,862 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung < -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05. 2. Secara parsial variabel Pengeluaran Per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 0,884 sedangkan ttabel sebesar 1,98397 Sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0,377 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. 3. Secara parsial variabel Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar -0,118 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung > -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,907 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. 4. Secara parsial variabel Struktur Hutang berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar -2,245 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung < -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,025 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05. 5. Secara parsial variabel Pajak tidak berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 0,185 sedangkan ttabel sebesar 1,98397 Sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0,854 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. 6. Secara parsial variabel Real Estate berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan


nilai thitung sebesar -2,831 sedangkan ttabel sebesar -1,98397 Sehingga -thitung < -ttabel dengan tingkat signifikansi 0,005 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05. 7. Secara parsial variabel Luas Wilayah berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 7,619 sedangkan sedangkan ttabel sebesar 1,98397 Sehingga thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05. 8. Secara simultan (bersama-sama) variabel Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini berdasarkan nilai fhitung sebesar 65,644 dan ftabel sebesar 2,10 Sehingga fhitung > ftabel dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasanketerbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan kriteria tertentu sehingga hanya diperoleh 109 pemerintah daerah sebagai sampel penelitian. 2. Penelitian ini hanya menggunakan tujuh variabel penelitian yaitu Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah sebagai variabel independen, dan Dana Perimbangan sebagai variabel dependen. Namun sebenarnya masih banyak variabel Iain yang dapat mempengaruhi Dana Perimbangan selain variabel-variabel tersebut. 3. Tahun penelitian hanya terbatas pada 4 (empat) tahun saja, yaitu periode 2010-2013. Saran Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran untuk Pemerintah Daerah dan penelitian selanjutnya : 1. Bagi Pemerintah Daerah, harus mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Real Estate yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga kinerja keuangan yang baik. 2. Bagi Legislator, harus memperhatikan rasio keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu dalam penyusunan dan pelaksanaan serta evaluasi anggaran terutama penentuan pengajuan dana perimbangan pemerintah daerah 3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel penelitian lain yang lebih luas cakupannya agar hasilnya lebih akurat dan dapat di pahami bahwa masih banyak faktor lain yang dapat dipergunakan sebagai indikator yang mampu mempengaruhi Dana Perimbangan suatu pemerintah daerah. Selain itu disarankan agar memperpanjang periode penelitian.


DAFTAR PUSTAKA Agus, Hartono. 1997. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE UGM. Bratakusumah, Deddy Supriady, Dadang Solihin. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkapkan Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Program SPSS Edisi ke 3. Semarang : Universitas Diponegoro. Groves, Sanford M., W. Maureen Godsey, and Martha A. Shulman. 2001. Financial Indicators for Local Government. Public Budgeting & Finance (June): 5–19. Hasan, Iqbal. 2008. Pokok-pokok Materi Statistik 2, Statistik Infrensif, Edisi 2. Jakarta : Bumi Aksara. Kusnandar, dan Siswantoro, Dodik. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta Malady, Gatot. 2013. Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Likuiditas, Struktur Utang, Pajak, dan Real Estate Terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tesis Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Munawir. 2001. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Priyatno, D. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta : ANDI. Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Sarwono, Jonathan dan Ely Suhayati. 2010. Riset Akuntansi menggunakan SPSS. Bandung : Graha Ilmu Siahan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Sidik, Machfud. 2002. Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Eara Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Steven J & Mc Gowen R. 1983. Financial Indicator and Trends for Local Goverment : A State-Based Policy Perspective Policy Study Rivew 6 (2): 89-106. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-15. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta


Sunyoto, Dadang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta : CAPS. Suyono. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis Universitas Sebelas Maret. Surakarta. The World Bank. 2012. Analisis Belanja Pemerintah Sulawesi Utara Menyoroti Prestasi dalam Kinerja Ekonomi, Pengelolaan Keuangan dan Penyampaian Layanan. Siaran Pers : Jakarta http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/03/26/northsulawesi-public-expenditure-analysis-highlights-achievements Thomsett, Michael C & Thomsett, Jean Freestone. 1994. Getting Started in Real Estate Investing. Wiley. Umar, Husein, 2003. Metode Riset Akuntansi Terapan, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghali Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Widjaja, A.W. (1998). Titik Berat Otonomi Daerah:Pada Daerah Tingkat II. Jakarta:PT. Raja Grafindo. Worthington, Andrew C., dan Brian E. Dollery. 1999. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is flypaper effect. Public Choice. Apr 1999; 99, 1-2; ABI/INFORM Research. Wurtzebach, C. H., Miles, M. E., & Cannon, S. E. (1994). Modern Real Estate. Canada: 5th Edition. www.djpk.depkeu.go.id www.kemendagri.go.id LAMPIRAN Lampiran I Objek Penelitian NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KABUPATEN/KOTA Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Tenggara Kab. Asahan Kab. Balangan Kab. Banggai Kab. Bangka Barat Kab. Banjar Kab. Bantaeng Kab. Banyuasin

PROVINSI Prov. Aceh Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Kalimantan Selatan Prov. Sulawesi Tengah Prov. Bangka Belitung Prov. Kalimantan Selatan Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sumatera Selatan


NO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

KABUPATEN/KOTA Kab. Barito Utara Kab. Batang Kab. Bener Meriah Kab. Bima Kab. Bintan Kab. Blora Kab. Bojonegoro Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bone Kab. Bone Bolango Kab. Brebes Kab. Bungo Kab. Buol Kab. Dairi Kab. Donggala Kab. Empat Lawang Kab. Enrekang Kab. Gorontalo Utara Kab. Gowa Kab. Halmahera Utara Kab. Jember Kab. Jeneponto Kab. Karanganyar Kab. Karimun Kab. Kepahiang Kab. Kepulauan Anambas Kab. Kepulauan Yapen Kab. Ketapang Kab. Klungkung Kab. Kolaka Kab. Kulon Progo Kab. Kutai Timur Kab. Labuhan Batu Kab. Lamongan Kab. Lampung Selatan Kab. Landak Kab. Langkat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Magetan

PROVINSI Prov. Kalimantan Tengah Prov. Jawa Tengah Prov. Aceh Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Kepulauan Riau Prov. Jawa Tengah Prov. Jawa Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Selatan Prov. Gorontalo Prov. Jawa Tengah Prov. Jambi Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sumatera Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sumatera Selatan Prov. Sulawesi Selatan Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Selatan Prov. Maluku Utara Prov. Jawa Timur Prov. Sulawesi Selatan Prov. Jawa Tengah Prov. Kepulauan Riau Prov. Bengkulu Prov. Kepulauan Riau Prov. Papua Prov. Kalimantan Barat Prov. Bali Prov. Sulawesi Tenggara Prov. DI Yogyakarta Prov. Kalimantan Timur Prov. Sumatera Utara Prov. Jawa Timur Prov. Lampung Prov. Kalimantan Barat Prov. Sumatera Utara Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Jawa Timur


NO 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

KABUPATEN/KOTA Kab. Malang Kab. Manggarai Barat Kab. Maros Kab. Melawi Kab. Mimika Kab. Minahasa Selatan Kab. Mojokerto Kab. Morowali Kab. Nias Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Padang Pariaman Kab. Paniai Kab. Parigi Moutong Kab. Pasaman Kab. Pinrang Kab. Ponorogo Kab. Pulang Pisau Kab. Puncak Jaya Kab. Raja Ampat Kab. Sabu Raijua Kab. Samosir Kab. Sarolangun Kab. Serang Kab. Seruyan Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sigi Kab. Simalungun Kab. Sintang Kab. Tana Toraja Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Karo Kab. Tanah Laut Kab. Tanggamus Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tebo Kab. Tegal Kab. Toraja Utara Kab. Trenggalek Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Wajo

PROVINSI Prov. Jawa Timur Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Sulawesi Selatan Prov. Kalimantan Barat Prov. Papua Prov. Sulawesi Utara Prov. Jawa Timur Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Selatan Prov. Sumatera Barat Prov. Papua Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sumatera Barat Prov. Sulawesi Selatan Prov. Jawa Timur Prov. Kalimantan Tengah Prov. Papua Prov. Papua Barat Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Sumatera Utara Prov. Jambi Prov. Banten Prov. Kalimantan Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sumatera Utara Prov. Kalimantan Barat Prov. Sulawesi Selatan Prov. Kalimantan Selatan Prov. Sumatera Utara Prov. Kalimantan Selatan Prov. Lampung Prov. Sumatera Utara Prov. Jambi Prov. Jawa Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Jawa Timur Prov. Lampung Prov. Sulawesi Selatan


NO 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

KABUPATEN/KOTA Kota Banjar Kota Banjarmasin Kota Bitung Kota Kendari Kota Kotamobagu Kota Malang Kota Manado Kota Metro Kota Padang Kota Palopo Kota Palu Kota Pangkal Pinang Kota Pekalongan Kota Pematang Siantar Kota Pontianak Kota Sorong Kota Sungai Penuh Kota Surakarta Kota Tanjung Balai Kota Ternate

PROVINSI Prov. Jawa Barat Prov. Kalimantan Selatan Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Utara Prov. Jawa Timur Prov. Sulawesi Utara Prov. Lampung Prov. Sumatera Barat Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tengah Prov. Bangka Belitung Prov. Jawa Tengah Prov. Sumatera Utara Prov. Kalimantan Barat Prov. Papua Barat Prov. Jambi Prov. Jawa Tengah Prov. Sumatera Utara Prov. Maluku Utara

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Lampiran II Hasil Analisis Deskriftif Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pendapatan Per Kapita

436

3904,77520970

1100805,158011 12

160998,5791426 329

164408,9626487 2488

Pengeluaran Per Kapita

436

261603,8249922 9

7902666,717143 39

2067883,909746 8280

1016813,921968 33000

Likuiditas

436

,08268963

132205,0422110 4

1301,727673338 7

9237,406916549 07

Struktur Hutang

436

6,4E-7

,22788713

,0114042452

,02098194737

Pajak

436

Real Estate

436

83420000,00000 000 69534347126,00 000000

238499748161,5 7000000 6672311068118, 19000000

Luas Wilayah

436

45,25000000

35747,50000000

23671161504,10 06360000 1674254236578, 9040000000 3621,616055045 9

39185384881,34 730000000 979826797709,3 7620000000 5583,102932121 77


Descriptive Statistics N Dana Perimbangan

436

Minimum ,49692084

Maximum ,96151200

Mean ,7677193433

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V20

Lampiran III UJI Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot


Std. Deviation ,07812355720

Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 436 Mean 0E-7 a,b Normal Parameters Std. Deviation ,05425215 Absolute ,020 Most Extreme Differences Positive ,020 Negative -,020 Kolmogorov-Smirnov Z ,421 Asymp. Sig. (2-tailed) ,994 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


Uji Multikolinearitas Coefficients Model

a

Collinearity Statistics Tolerance VIF

(Constant)

1

Pendapatan Per Kapita Pengeluaran Per Kapita Likuiditas Struktur Hutang Pajak

,106

9,408

,231

4,325

,972 ,953 ,166

1,028 1,049 6,011


Real Estate ,350 2,857 Luas Wilayah ,683 1,464 a. Dependent Variable: Dana Perimbangan


Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot

Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser Coefficients

a


Model

(Constant)

Unstandardized Coefficients B Std. Error ,051

Pendapatan Per 7,581E-010 Kapita Pengeluaran Per 9,446E-010 Kapita 1 Likuiditas -1,592E-007 Struktur Hutang -,053 Pajak -6,237E-014 Real Estate -3,996E-015 Luas Wilayah -4,803E-007 a. Dependent Variable: ABSUT

Standardized Coefficients Beta

,004

t

Sig.

12,745

,000

,000

,004

,025

,980

,000

,028

,288

,774

,000 ,078 ,000 ,000 ,000

-,044 -,033 -,072 -,116 -,079

-,903 -,681 -,621 -1,443 -1,380

,367 ,497 ,535 ,150 ,168


Hasil Uji Autokorelasi b

Model Summary Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson Square Estimate a 1 ,720 ,518 ,510 ,05469400381 1,606 a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Pendapatan Per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Real Estate, Pengeluaran Per Kapita, Pajak b. Dependent Variable: Dana Perimbangan


Lampiran 4 Uji Regresi Linier Berganda Model

(Constant)

Coefficients Unstandardized Coefficients B Std. Error ,812

Pendapatan Per -2,868E-007 Kapita Pengeluaran Per 4,742E-009 Kapita 1 Likuiditas -3,383E-008 Struktur Hutang -,287 Pajak 3,028E-014 Real Estate -1,281E-014 Luas Wilayah 4,331E-006 a. Dependent Variable: Dana Perimbangan

a

Standardized Coefficients Beta

,007

t

Sig.

124,144

,000

,000

-,604

-5,862

,000

,000

,062

,884

,377

,000 ,128 ,000 ,000 ,000

-,004 -,077 ,015 -,161 ,310

-,118 -2,245 ,185 -2,831 7,619

,907 ,025 ,854 ,005 ,000



Lampiran 5 Uji Hipotesis Uji t a

Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Beta Error

Model

(Constant) Pendapatan Per Kapita Pengeluaran Per Kapita

,812 ,007 -2,868E,000 007 4,742E,000 009 -3,383ELikuiditas ,000 008 1 Struktur Hutang -,287 ,128 3,028EPajak ,000 014 -1,281EReal Estate ,000 014 4,331ELuas Wilayah ,000 006 a. Dependent Variable: Dana Perimbangan

t

Sig.

Collinearity Statistics Tolerance VIF

124,144

,000

-,604

-5,862

,000

,106 9,408

,062

,884

,377

,231 4,325

-,004

-,118

,907

,972 1,028

-,077

-2,245

,025

,953 1,049

,015

,185

,854

,166 6,011

-,161

-2,831

,005

,350 2,857

,310

7,619

,000

,683 1,464


Uji F Model Regression 1

Sum of Squares 1,375

a

ANOVA df

7

Mean Square ,196 ,003

Residual

1,280

428

Total

2,655

435

F 65,644

Sig. b ,000

a. Dependent Variable: Dana Perimbangan b. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Pendapatan Per Kapita, Struktur Hutang, Likuiditas, Real Estate, Pengeluaran Per Kapita, Pajak


Lampiran 6 Uji Adjusted R Square b

Model Summary Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson Square Estimate a 1 ,720 ,518 ,510 ,05469400381 1,606 a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Pendapatan Per Kapita, Struktur Hutang, Likuiditas, Real Estate, Pengeluaran Per Kapita, Pajak b. Dependent Variable: Dana Perimbangan



Oleh : DARMA SYAPUTRA NIM Fakultas Ekonomi, UMRAH. Abstrak

Recommend Documents