MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

MATA PELAJARAN

: KONSEP DASAR PENYIDIKAN

`

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2012

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN PFM

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat Dalam Modul ini dibahas 5 hal utama, yaitu (1) Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidikan dan beberapa pengertian di bidang penyidikan; (2) Dasar Hukum di bidang Penyidikan; (3) Tugas pokok dan fungsi serta wewenang penyidikan; (4) Investigasi awal; (5) Teknik Penyidikan kasus. B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mempelajari modul ini para peserta diharapkan mengetahui dan memahami pengertian PPNS dan penyidik serta beberapa pengertian dibidang penyidikan, serta tugas pokok, fungsi dan wewenang PPNS serta mampu melaksanakan investigasi awal dan penyidikan kasus. C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang : 1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 2. Tugas, pokok dan fungsi serta wewenang penyidikan 3. Dasar Hukum di bidang Penyidikan 4. Teknik Investigasi awal 5. Teknik Penyidikan kasus D. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar: 1. Pengertian di bidang Penyidikan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang PPNS serta Dasar Hukum di Bidang Penyidikan 2. Teknik Investigasi Awal 3. Teknik Penyidikan Kasus

Konsep Dasar Penyidikan

2


BAB II PENGERTIAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG PPNS SERTA DASAR HUKUM PPNS BADAN POM

I.

Materi Modul

A. Ruang Lingkup PPNS BADAN POM Peredaran obat dan makanan ilegal di masyarakat selain membahayakan kesehatan masyarakat, juga merugikan perekonomian secara nasional dan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di bidang obat dan makanan. Realitas ini mengharuskan Indonesia memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia terhadap produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu, SISPOM harus mencakup pengawasan yang full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control, yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). SISPOM yang dilaksanakan oleh Badan POM RI meliputi 3 (tiga) lapis pengawasan, yakni: (1) sub-sistem pengawasan produsen; (2) sub-sistem pengawasan konsumen; dan (3) subsistem pengawasan pemerintah. Untuk perkuatan SISPOM, khususnya untuk memutus mata rantai pasokan dan permintaan obat dan makanan ilegal, Badan POM perlu meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme lintas sektor dengan instansi Pemerintah terkait penegakan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Salah satu upaya strategis untuk pemberantasan obat dan makanan ilegal termasuk produk palsu, adalah dengan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Beberapa pengertian dalam ruang lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain : 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. 3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 4. Manajemen penyidikan oleh PPNS, adalah pengelolaan penyidikan oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. 5. Atasan PPNS, adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tertentu yang menjadi kewenangannya.


3


6. Tindak pidana, adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya 7. Pengawasan atau Pengamatan atau Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. 8. Tersangka, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 9. Saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. 10. Keterangan saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dg menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 11. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 12. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 13. Surat, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 14. Keterangan terdakwa, adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 15. Laporan, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 16. Laporan kejadian, adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu perstiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. 17. Tertangkap tangan, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu dengan melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan membantu melakukan tindak pidana itu. 18. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan atau korban dan atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. 19. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian. Konsep Dasar Penyidikan

4


20. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 21. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 22. Pembantaran penahanan, adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali. 23. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP. 24. Penggeledahan badan, adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. 25. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 26. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan. 27. Tindak pidana tertentu, adalah tindak pidana yang diatur dalam perundangundangan diluar KUHP yang tidak memuat ketentuan khusus acara pidana dan merupakan tindak pidana yang menjadi lingkup kewenangan POLRI dan PPNS. Ketentuan tentang tata cara pengangkatan PPNS diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 4 Maret 2011. Adapun syarat guna dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a; Memilki pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; 6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.


5


Bagan Rekruitmen PPNS Badan POM RI

B. Kerja Sama Lintas Sektor PPNS Badan POM RI sebagai sub system dari Integrated Criminal Justice System secara berkesinambungan meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan Instansi terkait terutama aparat penegak hukum diantaranya Kepolisian RI, Kejaksaan Agung maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aplikasi nyata bentuk kemitraan ini diimplementasikan dengan : 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan POM RI dalam upaya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tindak pidana obat dan makanan telah menandatangani Keputusan Bersama dengan aparat penegak hukum yakni : 1.1 Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan POM RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan. 1.2 Keputusan Bersama antara Kepala Badan POM RI dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. HK.00.04.22.1989 dan No. Kep-49/BC/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk


6


Komplemen/ Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan. 1.3 Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan POM RI No. KEP03/E/Ejp/2007 dan No. KS.01.01.72.8852 tanggal 27 Desember 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan.

Buku Nota Kesepahaman Badan POM dengan instansi terkait

C. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi PPNS Secara garis besar peningkatan keterampilan dan kompetensi PPNS dapat memenuhi kualifikasi berupa : a. Peningkatan kompetensi melakukan investigasi awal. Pelatihan yang meliputi : teknik intelijen termasuk teknik audit dan komunikasi intelijen; cyber crime; teknik undercover; teknik surveillance investigation; teknik control delivery; perencanaan, analisis dan audit investigasi b. Peningkatan kompetensi melakukan penyidikan Pelatihan yang meliputi : teknik olah TKP, teknik elicitation, teknik pemeriksaan tersangka / saksi dan ahli, penyusunan administrasi penyidikan, teknik dokumentasi penyidikan, perencanaan dan analisis penyidikan

Gambar Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi


7


D.

Ruang Lingkup Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan 1. Obat : a. Memproduksi dan/atau mengedarkan Obat tidak memenuhi standar dan persyaratan (Obat Palsu), b. Memproduksi dan/atau mengedarkan obat tanpa izin edar, c. Menyimpan dan/atau memproduksi dan/atau mengedarkan Obat keras di sarana tidak berwenang 2. Makanan : a. Mengedarkan pangan kadaluarsa, b. Memproduksi dan/atau mengedarkan pangan mengandung bahan berbahaya, c. Memproduksi dan/atau Mengimpor dan/atau mengedarkan Pangan tanpa izin edar. 3. Obat Tradisional : a. Memproduksi dan/atau mengedarkan Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat, b. Memproduksi dan/atau mengedarkan Obat Tradisional tanpa izin edar, c. Memproduksi Obat Tradisional tanpa keahlian dan kewenangan. 4. Kosmetik : a. Memproduksi dan/atau mengedarkan Kosmetik mengandung bahan yang dilarang. b. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik tanpa yang tidak memiliki ijin edar. c. Memproduksi kosmetik tanpa keahlian dan kewenangan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi dan Wewenang PPNS Badan POM Dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyebutkan antara lain : Pasal 341 Tugas Pokok Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya. Pasal 342 Fungsi 1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan 2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan 3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan Konsep Dasar Penyidikan

8


Wewenang PPNS Badan POM berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah : 1.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;

2.

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

3.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

4.

melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;

5.

melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;

6.

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;

7.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

F.

Dasar Hukum di Bidang Penyidikan Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pro-justitia / penyidikan. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat dugaan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pro-justitia. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan di bidang penyidikan, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 10. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor


9


G. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Kedudukan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekertaris Utama Badan POM.Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya. Fungsi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan 2. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan 3. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan Susunan Organisasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terdiri dari : 1. Bidang Penyidikan Produk Terapetik dan Obat Tradisional 2. Bidang Penyidikan Makanan 3. Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika 4. Kelompok Jabatan Fungsional 5. Subbagian Tata Usaha

Fungsi Bidang-bidang : Bidang Penyidikan Produk Terapetik dan Obat Tradisional Bidang Penyidikan Produk Terapetik dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik dan obat tradisional Bidang Penyidikan Makanan Bidang Penyidikan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang makanan


10


Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang narkotika dan psikotropika


11


Tes Formatif Kerjakan tes formatif di bawah ini sebelum melanjutkan membaca pokok bahasan berikutnya. Untuk dapat melanjutkan membaca pokok bahasan berikutnya, Saudara dipersyaratkan telah menguasai minimal 80 % materi Bab II. Sebelum mulai mengerjakan tes formatif, ada baiknya Saudara mengecek daya serap ingatan tentang materi yang akan diujikan dengan cara mengisi dan melengkapi skema peta ingatan (scheme of memory map) di bawah ini. A.

Skema Peta Ingatan Lengkapilah pernyataan di bawah ini dengan ungkapan kata atau kalimat Saudara sendiri sesuai dengan apa yang Saudara ingat dan pahami setelah membaca Modul ini. 1. Pokok Bahasan yang dibicarakan pada Bab ini adalah ............. 2. Ada hal utama yang dibahas pada Bab tersebut, yaitu : a. .............................. b. .............................. c. ............................ d. ............................. e. ............................. f. ............................. 3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau .................................... yang diberi .................................. oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan. 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi ............. oleh undang-undang untuk melakukan ......................... sesuai undang-undang yang menjadi ................ masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan ....................... 5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk ................................... dan guna menemukan ....................... 6. Tindak pidana tertentu, adalah tindak pidana yang diatur dalam perundangundangan diluar ............. yang tidak memuat ketentuan ....................... dan merupakan tindak pidana yang menjadi lingkup kewenangan POLRI dan PPNS. 7. Beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS adalah : a. .............................. b. .............................. c. ............................ d. ............................. 8. Batasan tentang ruang lingkup penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan adalah : Obat : ...................................................


12


Makanan : ................................................... Obat Tradisional : ................................................... Kosmetik : ................................................... 9. Tugas Pokok PPNS adalah melaksanakan kegiatan .................................. terhadap perbuatan melawan hukum di bidang ............................., serta .................................. 10. Fungsi PPNS adalah : a. ......................... penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan b. ......................... penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan c. ......................... penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan

B Soal I. Lingkarilah huruf B bila pernyataan di bawah ini Benar dan lingkarilah S bila Salah. 1. Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana. (B / S). 2. Pengangkatan menjadi PPNS Badan POM harus melalui persetujuan Kementrian Hukum dan HAM. (B / S). 3. Salah satu ruang lingkup PPNS Badan POM adalah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran undang-undang di bidang alat kesehatan. (B / S). 4. PPNS Badan POM berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. (B / S). 5. Wewenang PPNS ditetapkan dalam KUHAP (B / S).


13


BAB III INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN KASUS I. Investigasi Awal Inevstigasi awal merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti permulaan terhadap adanya dugaan suatu tindak pidana. Untuk dapat mengungkap kasus–kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, yang bermuara pada diketahuinya aktor utama, modus operandi dan luas jaringannya, Badan POM telah memiliki beberapa operasi yaitu Operasi Gabungan Nasional, Operasi Gabungan Daerah dan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Ketiga Operasi tersebut dilakukan dalam koordinasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Setiap operasi tersebut telah dirancang sehingga mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lainnya dalam hal pelaksanaannya. Ciri khas dan perbedaan pelaksanaan masingmasing operasi tersebut harus diketahui oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM, agar setiap operasi tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk dapat mengetahui ciri khas, perbedaan dan teknis pelaksanan masing-masing operasi tersebut dibutuhkan “Petunjuk Teknis Pelaksanan Operasi Gabungan Nasional, Operasi Gabungan Daerah dan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal”. Investigasi awal secara umum dibagi menjadi dua yaitu investigasi awal terbuka dan investigasi awal tertutup. Investigasi Awal Terbuka adalah investigasi awal yang dilaksanakan secara terbuka yang diketahui dan seijin pemilik sarana yang dilakukan dengan cara pemeriksaan sarana. Proses investigasi awal terbuka adalah sebagai berikut : 1. Buat surat Perintah pemeriksaan oleh atasan yang berwenang. 2. Masuki sarana dengan memberitahu pemilik / pimpinan sarana dengan menunjukkan surat tugas. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di dalam retailer (pertokoan, pasar, pasar swalayan) maka dilakukan pemberitahuan kepada sekuriti dan atau pengelola gedung. 3. Lakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan dan pengangkutan obat dan makanan berdasarkan tindak lanjut terhadap adanya laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang obat dan makananan. 4. Apabila tertangkap tangan terdapat produk obat dan makanan ilegal, segera lakukan tindakan penyitaan. 5. Buat berita acara pemeriksaan sarana, yang didalamnya dilampirkan rincian barang bukti yang disita dengan ditandatangani pemilik barang.


14


Investigasi Awal Tertutup adalah investigasi awal yang dilaksanakan dengan cara tertutup tanpa sepengetahuan pemilik sarana. Proses investigasi awal tertutup adalah sebagai berikut : 1. Lakukan investigasi tertutup dengan teknik dan taktik meliputi: a. wawancara tersamar b. pengamatan dan penggambaran c. penjejakan d. pembuntutan e. penyusupan f.

penyamaran

g. pengadaan produk barang bukti investigasi h. dan lain-lain. 2. Lakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan investigasi awal dalam bentuk rekaman dan atau catatan. 3. Laporkan hasil investigasi awal sesuai Formulir Laporan Kegiatan Investigasi Awal Obat dan Makanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan yang memuat diantaranya rekomendasi / saran tindak lanjut. 4. Dalam hal investigasi awal memerlukan bantuan penyelidikan dari penyelidik POLRI, maka permintaan bantuan dapat dilakukan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Penyelidikan. Gambar 1. Skema Proses Investigasi Awal


15


II. Penyidikan Kasus Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan adalah penyidik polisi negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang meneyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Adapun kewenangan PPNS Badan POM RI sesuai dengan undang-undang ini adalah : 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan. 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan. 4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Kesehatan. 5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan. 6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan. 7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan. Bentuk Kegiatan Penyidikan Menurut Pasal 9 PERKAP No.06 Tahun 2010, bentuk – bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS: a. Penanganan TKP; adalah tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya. b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan; adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. c. Pemanggilan, adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian; d. Penangkapan, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang; e. Penahanan, adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang; f. Penggeledahan, adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tmpt tinggal dan atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan atau


16


g.

h.

i.

j. k.

l. m.

penyitaan barang bukti dan atau penangkapan tersangka dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP; Penyitaan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tdk berwujud untuk kepentingan pembuktian dlm penyidikan, penuntutan dan peradilan; Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan , kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsurunsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peran seseorang maupun barang bukti di dlm tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam BAP; Penyelesaian berkas perkara; merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yaitu dengan membuat Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya. Penyerahan Perkara; merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum. Penghentian penyidikan; merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: 1. tidak terdapat cukup bukti; 2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; 3. dihentikan demi hukum, karena:  tersangka meninggal dunia;  tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau  tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Administrasi penyidikan, adalah suatu bentuk kegiatan dalam panatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dlm proses penyidikan; Pelimpahan penyidikan, adalah kegiatan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab perkara dari PPNS kepada penyidik POLRI, karena perkara yang ditangani menyangkut beberapa kewenangan atau menyangkut undang-undang diluar kewenangannya..

Urutan kegiatan penyidikan di atas disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dlm surat perintah penyidikan. PPNS dan penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan. Tahapan proses penyidikan antara lain: 1. Buat Rencana Penyidikan dengan menentukan: a. sasaran penyidikan; b. sumber daya yang dilibatkan; c. cara bertindak; d. waktu yang akan digunakan; dan e. pengendalian penyidikan.


17


2. Tentukan sasaran penyidikan meliputi: a. orang yang diduga melakukan tindak pidana; b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran); c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan d. alat bukti serta barang bukti. 3. Tentukan sumberdaya yang dilibatkan meliputi: a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas; b. sarana dan prasarana; c. anggaran yang diperlukan; dan d. kelengkapan piranti lunak. 4. Tentukan rencana cara bertindak meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan dalam proses penyidikan antara lain sebagai berikut: a. pemberitahuan dimulainya penyidikan; b. pemanggilan; c. penangkapan; d. penahanan; e. penggeledahan; f. penyitaan; g. pemeriksaan; h. bantuan hukum; i. penyelesaian berkas perkara; j. pelimpahan perkara; k. penghentian penyidikan; l. administrasi penyidikan; dan m. pelimpahan penyidikan. 5. Tentukan rencana waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penyidikan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan seperti poin 4. 6.

Tentukan rencana pengendalian penyidikan meliputi: a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah; b. penyiapan buku kontrol penyidikan yang berisi antara lain: 1) penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi; 2) penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian 3) dan pelaksanaan; dan 4) pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus. 5) Laporkan dan ajukan rencana penyidikan sebelum dilakukan kegiatan penyidikan kepada atasan dalam rangka pengendalian perkara.


18


Gambar 2. Skema Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Penghentian Penyidikan (SP3) 1. Tidak cukup bukti 2. bukan tindak pidana 3. demi hukum

Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam penyidikan: 1. Alat Bukti Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

2. Pelimpahan Berkas Perkara Sesuai dengan Pasal 110 UU No. 8 ta:hun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:


19


Ayat (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ayat (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Ayat (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Ayat (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

3. Administrasi penyidikan Setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik harus dituangkan dalam Berita Acara. Sesuai Pasal 75 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Ayat (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; l. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.


20


Ayat (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Ayat (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2)ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).


21

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

Recommend Documents