42
METODE PENELITIAN Kerangka Konsep Penelitian Pada penelitian ini terdapat beberapa peubah yang diamati yaitu karakteristik responden meliputi pendidikan, masa kerja, jabatan, dan pelatihan terkait rabies serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (prakondisi) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Gambar 2 merupakan kerangka konsep penelitian yang dilakukan. PRAKONDISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
komunikasi 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
1. 2. 3. 4. 5.
Sumber Daya Staf Informasi Wewenang Fasilitas Dana
Disposisi 1. Komitmen 2. Insentif
Struktur birokasi 1. SOP 2. Struktur birokrasi
TINGKAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SK Kepala Badan Karantina Pertanian No.344.b/Kpts/PD.670.370/L/12/06
Gambar 2 Kerangka konsep penelitian. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan November 2011 sampai dengan Maret 2012.
Penelitian dilakukan di seluruh UPTKP di Indonesia baik yang ada
lalulintas HPR maupun yang tidak. Untuk UPTKP yang tidak ada lalulintas HPR, penelitian ditujukan untuk melihat prakondisi implementasi karena meskipun tidak ada lalulintas HPR namun pengawasan tetap harus dilakukan dan kesiapan sumber daya, pengetahuan dan komunikasi tetap harus diupayakan.
Jumlah
UPTKP yang menjadi target penelitian sebanyak 50 yang tersebar di seluruh Indonesia.
43
Disain Penelitian Penelitian dilaksanakan dengan metoda survei menggunakan kuesioner sebagai perangkat untuk mengukur kualitas prakondisi implementasi dan tingkat implementasi
pedoman
berdasarkan
No.344.b/Kpts/PD.670.370/L/12/06.
SK
Kepala
Barantan
Kuesioner yang dipergunakan dalam
penelitian ini berupa daftar pertanyaan tertutup dimana jawaban pertanyaan sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain dan pertanyaan semi tertutup untuk mendapatkan informasi tentang alasan dari suatu jawaban.
Kuesioner ditujukan kepada petugas fungsional
karantina hewan dan pejabat struktural terkait prakondisi implementasi kebijakan dan implementasi SK Kepala Barantan No.344.b/PD.670.370/L/12/06 di UPTKP. Dalam kuesioner, isi pertanyaan berkisar tentang informasi, pendapat dan implementasi SK Kepala Barantan No.344.b/PD.670.370/L/12/06 di UPTKP. Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari : Karakteristik responden yang meliputi unit kerja, pendidikan, masa kerja, jabatan, dan pelatihan terkait rabies Prakondisi implementasi kebijakan yaitu : -
Komunikasi dengan indikator transmisi, konsistensi dan kejelasan.
-
Sumber daya dengan indikator staf, informasi, wewenang, fasilitas, dana.
-
Disposisi atau sikap pelaksana dengan indikator komitmen dan insentif.
-
Struktur birokrasi dengan indikator SOP dan struktur birokrasi.
Tingkat implementasi kebijakaan dengan pertanyaan dari butir-butir yang terdapat dalam SK Kepala Barantan No.344.b/PD.670.370/L/12/06 yang dibuat terpisah antara kegiatan pemasukan HPR impor-antar area dan kegiatan antar area. Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner terlebih dahulu diuji melalui pretest kuesioner untuk menghitung estimasi waktu wawancara, tingkat kesulitan pertanyaan dan kemungkinan pertanyaan baru yang penting terkait penelitian.
Pretest pada akhirnya untuk memperoleh kuesioner yang lebih
sempurna dan lengkap (Suyanto et al 2006).
Setelah pretest dilakukan uji
validitas dan reliabilitas kuesioner untuk menilai kelayakan kuesioner sebagai perangkat penelitian.
44
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dilakukan melalui aplikasi SPSS 16.0, dengan melihat data Corrected Item-Total Correlation dari uji reliabilitas.
Dasar
pengambilan keputusan uji validitas adalah tabel titik kritis nilai r (Critical Value of The r Product Moment). Jika nilai Corrected Item-Total Correlation lebih
besar dari nilai r tabel, maka item pertanyaan tersebut valid. Jika nilai Corrected Item-Total Correlation lebih kecil dari nilai r tabel maka item pertanyaan tersebut
tidak valid. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan dua kali atau lebih. Metode yang digunakan dengan melihat Cronbach’s coefficient alpha sebagai koefisien dari reliabilitas. Cronbach’s coefficient alpha dapat diartikan sebagai hubungan positif antara
item/pertanyaan satu dengan yang lainnya. Pengujian reliabilitas yang dilakukan melalui aplikasi program SPSS 16.0. dengan melihat data Cronbach’s Alpha dari uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai r tabel, maka angket dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s Alpha lebih kecil dari nilai r tabel maka angket dinyatakan tidak reliabel Pada penelitian ini validitas dan reliabiltas kuesioner diukur satu kali dengan mengujicobakan kepada 30 responden medik dan paramedik veteriner. Pada pretest ini responden medik veteriner umumnya memahami pertanyaan yang disampaikan, namun ada beberapa respon yang dikemukan tidak terwakili oleh pilihan jawaban yang tersedia. Pada responden paramedik veteriner, sebagian besar kesulitan untuk menjawab pertanyaan dan butuh waktu yang cukup lama. Kuesioner pada bagian prakondisi implementasi, dari 30 pertanyaan terdapat 23 pertanyaan yang valid dan semuanya reliabel (Alfa Croanbach 0.934). Sedangkan pada bagian tingkat implementasi pedoman pada kegiatan pemasukan HPR impor-antar area, dari 23 pertanyaan terdapat tujuh pertanyaan yang valid dan semua reliabel (Alfa Croanbach 0.586). Pada bagian tingkat implementasi pedoman pada kegiatan pemasukan HPR antar area, dari 11 pertanyaan terdapat empat soal yang tidak valid dan reliabel semua (Lampiran 3, 4 dan 5).
45
Hasil pretest dan validasi diatas, dijadikan pertimbangan untuk menyusun kuesioner kedua.
Kuesioner yang diperbaiki akhirnya tidak memasukan
paramedik veteriner sebagai responden (Lampiran 2).
Populasi, Sampel dan Ukuran Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah UPTKP yang berjumlah 50 dan sampel adalah pejabat struktural (Kepala Seksi/Kasubsi pelayanan operasional karantina hewan) dan pejabat fungsional medik veteriner di UPTKP. Total populasi dari pejabat fungsional adalah 140 orang (Deptan 2011) dan pejabat struktural adalah 50 orang. Ukuran sampel adalah 50% dari populasi pejabat fungsional dan ukuran sampel di UPTKP di hitung secara proporsional, sedangkan ukuran sampel untuk pejabat struktural diambil semuanya. Ukuran sampel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.
Pengambilan sampel 50% dari total populasi medik veteriner
dianggap sudah menggambarkan suatu populasi karena beberapa peneliti menyatakan bahwa sampel tidak boleh kurang dari 10% dan ada pula yang menyatakan bahwa sampel minimum 5% dari jumlah satuan-satuan elementer (Singarimbun et al 1985). Metode pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana.
Pembobotan dan Penilaian Kuesioner Penilaian kualitas Prakondisi Implementasi Untuk menilai prakondisi implementasi dirancang sejumlah 43 pertanyaan yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penilaian dilakukan dengan pemberian nilai 1 pada jawaban “ya” dan nilai 0 pada jawaban “tidak” untuk pertanyaan dikhotomus. Untuk pertanyaan sikap, penilaian dilakukan dengan skala Likert yang dimodifikasi yaitu diberi nilai 1-3 (Rangkuti 2006) tergantung tingkat kepentingan pertanyaan tersebut.
Nilai tersebut
menyiratkan intensitas reaksi individu terhadap sejumlah pertanyaan yang diberikan. Setiap
pertanyaan
diberi
bobot
antara
1-3
tergantung
kepentingannya. Pembobotan kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:
3 = Penting/penentu dan harus ada
tingkat
46
2 = Cukup penting dan harus ada
1 = Kurang penting Nilai yang diperoleh adalah jumlah perkalian nilai jawaban dengan bobot
pertanyaan (skala 1-3). Keluaran dari nilainya adalah dalam bentuk kategori baik, sedang dan kurang. Selang kategori dibuat berdasarkan nilai maksimum aspek prakondisi (Tabel 8) dengan nilai rata-rata responden sebagai acuannya.
Tabel 8 Nilai maksimum prakondisi pencegahan penyebaran rabies No
Prakondisi
Nilai Maksimum
1 2 3 4
Komunikasi Sumber daya Disposisi Struktur birokrasi
60 106 24 55
Total prakondisi
245
Penilaian tingkat implementasi SK Kepala Badan Karantina Pertanian No.344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06. Untuk menilai tingkat implementasi kebijakan dirancang sejumlah 38 pertanyaan mengenai implementasi SK No.344.b/PD.670.370/L/12/06 di UPTKP. Penilaian dilakukan dengan pemberian nilai 1 pada jawaban “ya” dan nilai 0 pada jawaban “tidak” untuk pertanyaan dikotomik, sedangkan untuk pertanyaan sikap penilaian dilakukan dengan skala Likert yaitu diberi nilai 1-3 (Rangkuti 2006). Setiap pertanyaan diberi bobot antara 1-3 tergantung tingkat kepentingannya. Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:
3 = Penting/penentu dan harus ada
2 = Cukup penting dan harus ada
1 = Kurang penting Nilai yang diperoleh adalah jumlah perkalian nilai jawaban dengan bobot
pertanyaan.
Keluaran dari nilai tingkat implementasi adalah dalam bentuk
kategori baik, sedang dan kurang.
Selang kategori dibuat berdasarkan nilai
maksimum tingkat implementasi dengan nilai rata-rata responden sebagai acuannya. Nilai maksimum untuk tingkat implementasi sebagai berikut: - Implementasi impor-antar area 218 - Nilai maksimum antar area 110
47
Tingkat implementasi pedoman, analisa datanya dibagi ke dalam dua kelompok yaitu 1) kelompok UPTKP yang ada lalulintas HPR Impor dan antar area dan 2) kelmpok UPTKP yang ada lalulintas HPR antar area saja.
Analisa Data Setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka dilakukan pemeriksaan untuk
mengoreksi
kelengkapan
kuesioner,
selanjutnya
pengeditan
pengkodean pada setiap variabel agar mempermudah pengolahan.
serta Data
karakteristik, prakondisi dan tingkat implementasi pedoman dijabarkan secara statistik deskriptif.
Statistik inferensial menggunakan uji Pearson untuk
mengetahui hubungan prakondisi implementasi dengan tingkat implementasi SK Kepala
Badan
Karantina
Pertanian
No.344.b/Kpts/PD.670.370/L/12/06.
Keseluruhan proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows dan Microsoft Excel 2007.
Definisi Operasional 1.
Pencegahan (pencegahan penyakit hewan) adalah tindakan karantina hewan yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2.
Transmisi
adalah
cara/media
komunikasi
yang
digunakan
untuk
mensosialisasikan pedoman. 3.
Kejelasan adalah pemahaman yang tepat mengenai pedoman.
4.
Konsistensi adalah didapatkannya persepsi yang sama mengenai kejelasan informasi tentang pedoman.
5.
Staf adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang terkait pada institusi yang ikut terlibat dalam proses implementasi pedoman
6.
Informasi adalah bahan dan sarana pendukung yang tepat dalam menyampaikan atau mensosialisasikan pedoman.
48
7.
Wewenang adalah pemberian otoritas secara formal kepada pelaksana kebijakan di UPT yang bertujuan agar pelaksana dapat melakukan tindakan untuk mencapai tujuan pedoman.
8.
Fasilitas adalah sarana atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin terlaksananya pedoman. Dana adalah tersedianya anggaran yang mencukupi dan berkesinambungan
9.
baik dari pemerintah maupun swasta untuk mensosialisasikan pedoman. 10. Komitmen adalah sikap para pelaksana pedoman sehingga memungkinkan pedoman dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuannya. 11. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada pelaksana pedoman jika berhasil mencapai tujuan pedoman tersebut dengan baik. 12. Standard Operating Procedure (SOP) adalah mekanisme implementasi pedoman yang secara formal tertulis dalam kerangka kerja yang jelas, sistematis, sehingga dapat menjadi acuan bagi para pelaksana kebijakan dalam melakukan implementasi pedoman. 13. Struktur birokrasi pelaksana adalah adanya susunan pelaksana kebijakan secara terpadu sehingga memungkinkan tercapainya koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan.
Tabel 7 Ukuran sampel di setiap UPTKP No
Unit Pelaksana Teknis
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional MedVet
1
BBKP Surabaya
1
4
2
BBKP Tanjung Priok
1
4
3
BBKP Soekarno Hatta
1
4
4
BBKP Belawan
1
3
5
BBKP Makassar
1
2
6
BKP Kelas I Denpasar
1
4
7
BKP Kelas I Semarang
1
2
8
BKP Kelas I Balikpapan
1
2
9
BKP Kelas I Bandar Lampung
1
2
10
BKP Kelas I Pekanbaru
1
2
11
BKP Kelas I Pontianak
1
2
12
BKP Kelas I Kupang
1
2
13
BKP Kelas I Banjarmasin
1
2
14
BKP Kelas I Mataram
1
2
49
15
BKP Kelas I Manado
1
2
16
BKP Kelas I Padang
1
1
17
BKP Kelas I Jayapura
1
1
18
BKP Kelas I Palembang
1
1
19
BKP Kelas S I Jambi
1
1
20
BKP Kelas I Batam
1
1
21
BKP Kelas II Medan
1
1
22
BKP Kelas II Tanjung Pinang
1
2
23
BKP Kelas II Ternate
1
1
24
BKP Kelas II Kendari
1
1
25
BKP Kelas II Pangkal Pinang
1
1
26
BKP Kelas II Tarakan
1
1
27
BKP Kelas II Cilegon
1
1
28
BKP Kelas II Yogyakarta
1
2
29
BKP Kelas II Palangkaraya
1
1
30
BKP Kelas II Palu
1
1
31
SKP Kelas I Biak
1
1
32
SKP Kelas I Entikong
1
1
33
SKP Kelas I Tj. Balai Asahan
1
1
34
SKP Kelas I Cilacap
1
1
35
SKP Kelas I Sumbawa Besar
1
2
36
SKP Kelas I Banda Aceh
1
2
37
SKP Kelas I Sorong
1
1
38
SKP Kelas I Samarinda
1
1
39
SKP Kelas I Ambon
1
1
40
SKP Kelas I Bengkulu
1
1
41
SKP Kelas I Timika
1
1
42
SKP Kelas I Merauke
1
1
43
SKP Kelas I Bandung
1
1
44
SKP Kelas I Pare-pare
1
1
45
SKP Kelas II Tj. Balai Karimun
1
1
46
SKP Kelas II Ende
1
1
47
SKP Kelas II Mamuju
1
1
48
SKP Kelas II Monokwari
1
1
49
SKP Kelas II Bangkalan
1
1
Jumlah responden
49
77
Total keseluruhan
126
