MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255 jpmk.05j2010 TENTANG

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255 jPMK.05j2010 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERIjDALAM NEGERI YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA DALAM BENTUK UANG DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang

a. bahwa dalam praktik penerimaan hibah oleh Pemerintah Pusat, diperlukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja untuk hibah dalam bentuk uang yang diterima Iangsung oleh kementerian negaraj Iembaga; b. bahwa dalam rangka pengesahan pendapatan dan belanja untuk hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, periu diatur mengenai tata cara pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah Iuar negerij dalam negeri yang diterima Iangsung oleh kementerian negarajIembaga dalam bentuk uang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar NegerijDalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian NegarajLembaga Dalam Bentuk Dang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang PengeIolaan, Dan Negara Republik Lembaran Negara

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4400);


- 2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57jPMK05j2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegarajLembagaj KantorjSatuan Kerja; 7. Peraturan Menteri Keuangan Sistem Akuntansi Hibah;

Nomor

40jPMK05j2009

tentang

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69jPMK02j2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180jPMK02j2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGESAHAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERIjDALAM NEGERI YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA DALAM BENTUK UANG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tang gal 31 Desember tahun berkenaan. 2.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pengguna Anggaranj Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.


-33. Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Dang, yang selanjutnya disebut HLNL Dang, adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk devisa danj atau devisa yang dirupiahkan dan rupiah yang diterima langsung oleh kementerian negarajlembaga dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. 4.

Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Dang, yang selanjutnya disebut HDNL Dang, adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam rupiah yang diterima secara langsung oleh kementerian negaraj lembaga dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.

5. Naskah

Perjanjian Hibah, yang selanjutnya disingkat NPH, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai HLNL Dang danj atau HDNL Dang antara Pemerintah Pusat dengan Pemberi Hibah Luar Negeri danj atau Hibah Dalam Negeri.

6. Pemberi Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pemberi HLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan, lembaga non-keuangan asing, dan perorangan yang berdomisili dan melakukan kegiatan us aha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat. 7. Pemberi Hibah Dalam Negeri, yang HDN, adalah badanjlembaga, swastaj perseorangan dalam negeri negara Republik Indonesia, yang Pemerintah Pusat.

selanjutnya disebut Pemberi Pemerintah Daerah atau yang berdomisili di wilayah memberikan hibah kepada

8. Bendahara Dmum Negara adalah Menteri Keuangan. 9. Kuasa Bendahara Perbendaharaan.

Dmum

Negara

adalah

Direktur

10. Kuasa Bendahara Dmum di Daerah adalah Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Kepala

Jenderal Kantor

11. Pengguna

AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran, yang PA, adalah MenterijPimpinan selanjutnya disebut PAjKuasa Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negarajlembaga yang bersangkutan.

12. Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Dmum Negara.


-413. Rekening Hibah adalah rekening yang dibuka oleh kementerian

negara/lembaga yang digunakan HLNL Dang dan HDNL Dang.

dalam rangka

pengelolaan

14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PAIKuasa PA yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang danl atau HDNL Dang. 15. Surat Perintah Pengesahan SP2H, adalah dokumen yang pejabat lain yang ditunjuk pendapatan dan belanja yang

Hibah, yang selanjutnya disebut diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau untuk mengesahkan pembukuan bersumber dari HLNL Dang.

16. Surat Perintah Pengesahan Pembukuan yang selanjutnya disebut SP3, adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN Khusus Jakarta VI untuk mengesahkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang. 17. Surat Perintah Membayar Pengesahan, yang selanjutnya disebut

SPM Pengesahan, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAl Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HDNL Dang. 18. Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan, yang selanjutnya disebut SP2D Pengesahan, adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN setempat untuk mengesahkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HDNL Dang. 19. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah dan Belanja Langsung dalam Bentuk Dang tanpa melalui KPPN, yang selanjutnya disebut SPTMHBL Dang, adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas penerimaan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang danl atau HDNL Dang yang ditandatangani oleh Kuasa PA. Pasal 2 (1)

Pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang dan HDNL Dang dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

(2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disahkan oleh Kuasa Bendahara Dmum Negara.


- 5BAB II RDANG LINGKDP Pasal 3 Lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang dan HDNL Dang. BAB III PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSDMBERDARI HLNL DANG DAN HDNL DANG Pasal 4 Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal3, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a.

pengajuan permohonan nomor register;

b.

pengelolaan Rekening Hibah;

c.

penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan

d.

pengesahan pendapatan dan belanja yang HLNL Dang dan HDNL Dang.

bersumber

dari

BAB IV PENGAJDAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER Pasal 5 (1) MenterijPimpinan Lembaga/Kepala KantorlSatuan Kerja selaku PAl Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register HLNL Dang danl atau HDNL Dang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Dtang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen. (2) Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. NPH atau dokumen lain yang dipersamakan; dan b. ringkasan hibah dan rencana penarikan hibah.


- 6BABV PENGELOLAAN REKENING HIBAH Pasal 6 (1)

Menterij Pimpinan Lembaga selaku PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah dalam rangka pengelolaan HLNL Uang danj atau HDNL Uang kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara.

(2) Permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana sur at pernyataan dimaksud pada ayat (1), dilampiri penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negarajlembagajkantor j satuan kerja. (3) Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara, MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja selaku PAjKuasa PA membuka Rekening HLNL Uang danjatau HDNL Uang untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam NPH. (4) Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik kementerian negarajlembagajkantorjsatuan kerja. (5)

Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain dalam NPH atau dokumen yang dipersamakan.

(6) Jasa girojbunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam NPH atau dokumen yang dipersamakan. (7) Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara di Daerah dapat melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.


-7-

BAB VI PENYESDAIAN PAGD HIBAH PAD A DIPA Pasal7 (1)

PAIKuasa PA pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari pendapatan HLNL Dang dan/atau HDNL Dang pada DIPA kementerian negara/lembaga.

(2)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Dtang sebagai Dnit Akuntansi Pembantu Bendahara Dmum Negara Bagian Anggaran 999.02, melakukan penyesuaian pagu pendapatan yang bersumber dari HLNL Dang dan HDNL Dang dalam DIPA Bagian Anggaran 999.02.

(3)

Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari HLNL Dang danl atau HDNL Dang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor WiIayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi DIPA.

(4)

Penyesuaian pagu pendapatan yang bersumber dari HLNL Dang danl atau HDNL Dang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur J~nderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pencantuman pagu HLNL Dang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode sumber dana HLN. (6) Pencantuman pagu HDNL Dang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode sumber dana HDN. (7)

Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menambah pagu dana DIPA tahun anggaran berjalan.

(8)

HLNL Dang danl atau HDNL Dang yang sudah diterima, namun belum diIakukan penyesuaian pagu pada DIPA, diproses melalui mekanisme revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(9) Sisa pagu HLNL Dang atau HDNL Dang pada DIPA kementerian negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya, menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan setelah diperhitungkan dengan realisasi SP3 HLNL Dang atau SP2D Pengesahan HDNL Dang tahun yang lalu.


-8(10)

Penambahan pagu DIPA tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/Kuasa PA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(11)

Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari HLNL Dang dan/atau HDNL Dang pada DIPA kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan melebihi realisasi pendapatan hibah yang diterima. BAB VII

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSDMBERDARI HLNL DANG Pasal 8 (1)

PA/Kuasa PA mengajukan pengesahan atas seluruh pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta VI paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap triwulan.

(2)

Atas pendapatan danl atau belanja yang bersumber dari HLNL Dang, PAl Kuasa PA membuat dan mengirimkan SP2H dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilengkapi: a. copy Rekening Koran dan bukti transfer atas HLNL Dang yang diterima; b. SPTMHBL Dang dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; c. SPTJM dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; pembukaan d. copy surat persetujuan pengajuan SP2H pertama kali.

(3)

rekening

untuk

Atas dasar SP2H sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3 dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 9a. lembar ke-l, untuk P Aj Kuasa PA; b. lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Dtang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN Khusus Jakarta VI. (4)

Atas dasar SP3, KPPN Khusus Jakarta VI membukukan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Dang.

(5)

Atas dasar SP3 yang diterima dari KPPN Khusus Jakarta VI, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Dtang selaku Dnit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Dmum Negara, mencatat pendapatan yang bersumber dari HLNL Dang.

(6)

Atas dasar SP3 yang diterima dari KPPN Khusus Jakarta VI, PAjKuasa PA mencatat belanja yang bersumber dari HLNL Dang. BAB VIII PENGESAHAN PENDAP ATAN DAN BELANJA YANG BERSDMBERDARI HDNL DANG Pasal 9 PA mengajukan pengesahan atas seluruh pendapatan dan belanja yang bersumber dari HDNL Dang pada tahun berjalan kepada KPPN setempat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap triwulan.

(1) PAjKuasa

(2)

Atas pendapatan danj atau belanja yang bersumber dari HDNL PA membuat dan mengirimkan SPM Dang, PAjKuasa Pengesahan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilengkapi: a. copy Rekening Koran dan bukti transfer atas HDNL Dang yang diterima; b. SPTMHBL Dang dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; c. SPTJM dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; d. copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SPM Pengesahan pertama kali.


-10 (3)

Atas dasar SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), KPPN setempat menerbitkan SP2D Pengesahan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-l, untuk PAjKuasa PA;

b. lembar ke-2, untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; c. lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN setempat. (4) Atas dasar SP2D Pengesahan, KPPN setempat membukukan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HDNL Uang. (5) Atas dasar SP2D Pengesahan yang diterima dari KPPN setempat, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mencatat pendapatan yang bersumber dari HDNL Uang. (6) Atas dasar SP2D Pengesahan yang diterima dari KPPN setempat, P AjKuasa PA mencatat belanja yang bersumber dari HDNL Uang. BAB IX PELAPORAN DAN REKONSILIASI Pasall0 Satuan kerja wajib menyusun laporan keuangan dan melakukan rekonsiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasalll Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan teknis pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Uang dan HDNL Uang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal12 Perlakuan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNLUang dan HDNL Uang yang diterima langsung oleh kementerian negarajlembaga yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan sah.


-11 Pasal13 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2006 tentang Tata Cara: Pembukuan Dan Pengesahan Atas Realisasi Hibah Luar Negeri 'P~merintah Yang Dilaksanakan Secara Langsung, dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku. Pasal14 Peraturan Menteri Keuangan diundangkan.

ini mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia .

. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember2010 MENTERI KEUANGAN, ttd.

Diundangkan padatanggal

di Jakarta 28 Desember

--...

AGUS D.W. MARTOW ARDOJO

2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd .

. PATRIALIS AKBAR

MEN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 255/PMK.05/20l0 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DAR! HIBAH LUAR NEGERI/ HIBAH DALAM NEGERI YANG DlTERIMA LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM BENTUK UANG


FORMAT SURA T PERI NT AH PENGESAHAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

HIBAH

... (1)

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH Tanggal: (2) Nomor: (3) Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN

4)

Agar melakukan pengesahan sejumIah: Saldo awal Penerimaan Pengeluaran Saldo akhir Tahun Anggaran

Rp Rp Rp Rp :

(5) (6) (7) (8) (9)

Dasar Pengesahan (10)

Kewenangan Pelaksanaan (KP/KD/DK/TP)

.. (11)

FungsijSubfungsijProgram

(12)

Satker

Unit Organisasi

......

...............

(13)

Lokasi (15)

(14)

(16)

Sumber dana : PENERIMAAN

PENGELUARAN

KEG/SUB KEG/ AKUN BELANJA ...............

JumIah Pengeluaran

(18)

(17)

AKUN PENDAP ATAN JUMLAH DANG ............

(19)

............

(22)

BAGIAN ANGGARAN 999.02 ...................

(20)

JumIah Penerimaan Saldo Dana Hibah

Uraian antara lain keperluan pengesahan (25)

Telah diterbitkan SP3 (30) Tanggal Nomor Kasi PPHLN:

I

JDMLAH UANG ...................

(21)

I

(23)

I

(24)

(26) tanggal A.n. Menterij Ketua Lembaga

. (27)

.........................................

(28

..........................................

29)

* seluruh penerimaan dalam mata uang asing dicantumkan sebesar ekuivalen rupiah


- 2PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH (SP2H) Diisi sumber dana "HLN" Diisi nomor SP2H URAIAN ISIAN Diisi uraian satker yang bersangkutan jkode pejabat , Di isijumlah uraian tanggal saldo selisih tahun jumlah kode saldo nama lokasi total dasar koderupiah awal 2akun unit satker anggaran dana jabatan fungsi, antara kementerian KPPN instansi diterbitkannya HLNL kementerianjlembaga belanja keperluan digit diterbitkan rupiah organisasi HLNL pendapatan HLNL (6 jumlah kewenangan penerimaan yang subfungsi, yang Dang yang digit) masing-masing penerbit Dang pengesahan Dang melakukan SP2H berwenang negaraj pendapatan belanja bersumber telah SP2H, untuk SP2H dan yang diterima dengan pelaksanaan yang lembaga program misalnya dan diterima terkait bagian pengesahan, akun menerbitkan dari HLNL bersumber pengel tanggal HLNL belanja pendapatan anggaran satker nomor Dang uaran penerbitan Dang diikuti SP2H dari penerima DD 999.02 hibah HLNL APBN, SP2H hibah Dang KPPN dan akun lokasi, belanja kode provinsi (2 digit) dan kabupatenjkota (2nomor digit) NOMORDiisi

(27) (2) (9) (17) (18) (12) (26) (23) (13) (11) (25) (20) (21) (10) (24) (28) (3) (4) (5) (8) (14) (16) (19) (15) (22) (6) (7)

penandatangan SP2H tanggal DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya


-3-

(30)

Diisi nama dan NIP penandatangan SP2H ... Nomor: ... " dan paraf Kepala cap "telah diterbitkan SP3H Tanggal Seksi(29) PPHLN

MENTERI KEUANGAN ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJ

)

LAMPIRA PERATURAN MENTERI KEUANC NOMOR 255'PMK.OS/2010 TENTANG T I CARA PENGESAHAN REAL!:, PENDAPATAN DAN BELANJA YA BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGE HIBAH DALAM NEGERI YANG DITE!'! LANGSUNG OLEH KEMENTEm NEGARA/LEMBAGA DALAM BEN] UANG


SURAT PERNY AT AAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA LANGSUNG DALAM BENTUK UANG TANP A MELALUI KPPN (SPTMHBL)

NOMOR.

(l)TANGGAL

(2)

Menyatakan bahwa saya atas nama: Kementerian NegarajLembaga Nama dan Kade Satker

...... (3)

Namar dan Tanggal DIPA Namar dan Tanggal SP Pengesahan

...... (5)

...... (4)

....... (6)

bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan dan belanja yang dananyc' bersumber dari (7) yang diterima langsung dari: Pemberi Hibah Namar NPH Namar Register Nilai Kamitmen Hibah

: : : :

(8) (9) (10) (11)

tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut: Sisa Bulan ini s.d. Bulan ........ (16) ....... (21) ....... (13) ....... (22) ....... (19) Pagu ..... 123) Realisasi ........ (15) ...... (20) ....... (14) (17)ini s.d. Bulan ......... (18) ....... (12)

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja (24) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsianal. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . ....... (25), tanggal, bulan, tahun Pengguna Anggaranj Kuasa Pengguna Anggaran, Nama (26) NIP (27) * seluruh penerimaan dalam mata uang asing dicantumkan sebesar ekuivalen rupiah

J;

'/\ ~:;I

rc ],1

[,:\ .:\ n<

MENTERI REPUBLIK

KEUANGAN INDONESIA

-2PETDNJDK PENGISIAN SDRA T PERNY AT AAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA LANGSDNG DALAM BENTDK DANG TANP A MELALDI KPPN (SPTMHBL)

(11) (12) (14) (23) (22) (20) (6) (2) (5) (3) (4) (10) (13) (18) (19) (16) (17) (15) (21) (9) (8) (7)

URAIAN PEN GIS IAN Diisi nama dan kade satker /bersumber unit Diisi jenis namar tanggal nilai hibah dan SPTMHBL SPTMHBL tanggal yang disepakati Dang DIPA Dang sesuai NPH/ Grant Agreement akun belanja nom uraian kementerian/lembaga SP2H untuk HLNL Dang, atau namar dan tanggal SPM namar akunor 431211 NPH/ register Grant untuk Agreement Pendapatan Hibah Luar Negeri-Perarangan, 431212 pagu hibah HLNL /HDNL Dang yang akan diterima dalam tahun anggaran sisa pendapatan pendapatan HLNL/HDNL /HDNL Dang yang bulan belum ini terealisasi lalu pagu belanja belanja yang dari HLNL/HDNL Dang s.d. bulan ini hibah pemberi langsung, hibah HLNL Dang atau HDNL Dang realisasi anggaran belanja yang bersumber Dang dari s.d. HLNL/HDNL bulan ini Dang selama lalu untuk bulan ini NOMOR berjalananggaran 431112 untuk Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Dsaha, Pengesahan untuk HDNL Dang untuk Lainnya, 431119 untuk Pendapatan akun Pendapatan 431111 Hibah untuk Hibah Luar Pendapatan Dalam Negeri-Bilateral, Negeri Hibah lainnya. Dalam 431213 Negeri untuk - Luar Perarangan, Pendapatan tahun berjalan Hibah Luar Negeri-Mul~ilateral, 431219 untuk Pendapatan Hibah Negeri


-3Diisi satker Pengguna nama PA/Kuasa PA Anggaran/Kuasa Diisi uraian NIP PA kota PA/Kuasa terripat penerbitan SPTMHBL (24)

(27) (25) (26)

Pengguna Anggaran dan tangga]

MENTER!

KEUANGAN

ttd. AGUS D.W. MARTOW ARDOJ(

LAMPIR.I I III PERATURAN NOMOR255 CARA

MENfER!

KEUAN

PENDAPATAN DAN BELANJA Y ~"O:; BERSUMBER DAR! HIBAH LUAR NEG RIi HIBAH DALAM NEGERI YANG DITEf IH LANGSUNG OLEH KEMENfEl ~ I,'

/.

NEGARA/LEMBAGA UANG

DALAM

BEN l.I)~


(KOP SURAT) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor SPTJM. 1. Nama Satuan Kerja 2. Kode Satuan Kerja 3. Nomor dan Tanggal DIPA 4. Kegiatan/Sub Kegiatan 5. Klasifikasi Belanja 6. No. Grant/Register

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggung jawab terhadap: 1. Penerimaan 2. Belanja Rp

yang

(1)

nomor register

(2)

sebesar Rp

,(3)

bersumber dari hibah sebagaimana butir 1, (4) atas beban DIPA Nomor ,(5) dengan akun

sebesar (6)

hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

............

A.'1

/PMK05/2010 TENfANGI T', PENGESAHAN REAL] A.~;[

,

(7)

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

...................................

(8)

NIP (9) * seluruh penerimaan dalam mata uang asing dicantumkan sebesar ekuivalen rupiah


-2PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) URAIAN PENGISIAN HLNLjHDNL Dang Di isi nama nomor tempat kode Pakun P register DIPA Aj dan Kuasa belanja tanggal atas PA belanja pembuatan penandatangan yangyang bersumber SPTJM SPTJM dari HLNLjHDNL jumlah NIP Aj HLNLjHDNL belanja Kuasa yang PA penandatangan bersumber Dang dari diterima SPTJM HLNLjHDNL Dang

.-

Dang

..

(7) (6) (5) (8) (9) (4) (2)

MENTERIKEUANGAN ttd. EN

AGUS D.W. MARTOWAH

)0:0

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255 /PMK.05/2010 TENTANG TAT A CARA PENGFSAHAN REAUSASI '-

PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH WAR NEGERI/ HIBAH DALAM NEGERI YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM BENTUK UANG

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBUKUAN (SP3) NSS : 9999999 A KEMENTERIAN

SURA T PERINT AH PENGESAHAN

KEUANGAN R.I.

DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN

PEMBUKUAN (SP3)

Nomor SP2H

................

1)

Tanggal

:

2)

Satker

................

3)

Hendaklah

mengesahkan

Dari

:

4)

Tanggal

:

5)

Nomor

:

6)

Tahun Anggaran

:

7)

sejumlah penerimaan

dan pengeluaran

Penerimaan Pengeluaran

RPol Rp.

Saldo Dana HLNL Uang

Rp. I

sebagai berikut:

8) 9) 10)

Uraian .....................................................................................................................

11)

Kuasa Bendahara Umum ......... Jakarta~

Negara

Kepala Seksi PPHLN

12)

Kepala Seksi Bank/ Giro Pos/Bendum ..............................

13)

................................

14) ..............................

15)


-2PETUNJUK PENGISIAN SURA T PERINT AH PEMBUKUAN (SP3)

(7) (10) (2) (6) (8) (9) (12) (14) (3) (15) (13) (11) (4) (5)

URAl AN PENGISIAN nomOI: SP2H nama NIP Kuasa Umum Negara tanggal Bendahara diterbitkan Umum Negara SP3 atau Kuasa Umum KPPN/kodE Negara Diisi belanja tahun nomor kota anggaran dan dengan KPPN Kepala susunan danBendahara Seksi tanggal nomor Bank/Giro penerbitan penerbitan Pos/Bendum SP3 SP3/kode uraian satker SP2H / Seksi unit sesuai yang ada padaBendahara SP2H Diisi pendapatan hibah uraian selisihtempat Kepala antara keperluan penerimaan pengesahan PPHLN dengan pengeluaran NOMORDiisi bank

MENTERI KEUANGAt'f ttd. EN

GIARTO NIP19590420

AGUS D,W. MARTOWi

RIJO ro

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERl KEUANGAN NOMOR 255/PMK.05/2010 TENTANG TAT A CARA PENGESAHAN REAUSASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERl/ HIBAH DALA.\.1 NEGERI YANG DITERlMA LANGSUNG OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UANG

DALAM

BENTUK

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN (SPM PENGESAHAN) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(1)

SURAT PERI NT AH MEMBA YAR PENGESAHAN Tanggal : Kuasa Bendahara Agar melakukan

(2)

Umum Negara, KPPN pengesahan

Rp

(5)

Penerimaan

Rp

(6)

Pengeluaran

Rp

(7)

Saldo akhir

Rp

(8)

Dasar Pengesahan

(3) (4)

sejumlah:

Saldo awal

Tahun Anggaran

Nomor :

:

(9) (10)

Kewenangan

Pelaksanaan

(KP/KD/DK/TP)

.. (11)

FungsijSubfungsijProgram Satker

(12)

Unit Organisasi

......... (13)

...............

(18)

Jumlah Pengeluaran

(14)

(15)

............................................................

(16)

Sumber dana :

(17) PENERIMAAN

PENGELUARAN KEG/SUB KEG/ AKUN BELANJA

Lokasi

JUMLAH UANG ............

(19)

............

(22)

AKUN PENDAP AT AN BAGIAN ANGGARAN 999.02 ...................

I

JUMLAH UANG ....................

(20)

Jumlah Penerimaan Saldo Dana HDNL Uang

(21)

I

(23)

I

(24)

Uraian antara lain keperluan pengesahan

(25)

Telah diterbitkan

SP2D Pengesahan

(30)

Tanggal Nomor Kasi Pencairan Dana:

26) tanggal . A.n. MenterijKetua Lembaga .. (27) ....................................... .........................................

(28) (29)

MENTERI REPUBLIK

KEUANGAN INDONESIA

-2PETUNJUK PENGISIAN SPM PENGESAHAN Diisi sumber dana "HDN" URAl AN ISIAN satker (6 digit) Di isijumlah jumlah total selisih kode kodebelanja pendapatan 2lokasi, unit akun fungsi, antara keperluan satker digit masing-masing organisasi pendapatan kewenangan kode yang sub yang penerimaan HDNL fungsi, pengesahan propinsi bersumber bersangkutan akun untuk Uang dan pelaksanaan dengan (2 belanja pendapatan program dari digit) bagian HDNL pengeluaran dan anggaran satker kabupatenjkota hibah Uang penerima 999.02 hibah (2 digit) Diisi uraian lokasi Instansi kementerian Penerbit negarajlembaga SPM Pengesahan terkait dan tanggal penerbitan SPM saldo selisih tahun dasar awal anggaran antara belanja diterbitkannya HDNL HDNL penerimaan Uang yang Uang bersumber telah SPM dengan diterima Pengesahan, dari pengeluaran HDNL misalnya Uang nomor UU APBN, uraian tanggal nomor kementerian SPM diterbitkan KPPN Pengesahan setempat SPM negarajlembaga Pengesahan yang melakukan pengesahan, diikuti kode akun belanja NOMORDiisi KPPN lainnya dan tanggal DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran Pengesahan nomor .

(11) (5) (24) (27) (22) (21) (23) (25) (20) (17) (14) (15) (12) (13) (19) (6) (7) (8) (2) (3) (4) (18) (16) (10) (9)


-3-

(29) (30)

cap diterbitkan SP2D Pengesahan, tanggal ... nomor: ... " dan nama"telah dan jabatan NIP yang penandatangan berwenang SPM menerbitkan/ Pengesahan pejabat penandatangar (28) Diisi nama SPM paraf Pengesahan Kepala Seksi Pencairan Dana.

MENTERI KEUANGAN ttd. AGUS D.W. MARTOW ARDOJO

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255 jpmk.05j2010 TENTANG

Recommend Documents