MENTERIKEUANGAN REPUBUK INOONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 512jKMK.Olj2009 TENTANG KEBIJAKAN DAN STANDAR I'ENGGUNAAN AKUN DAN KATA SANDI, SURAT ELEKTRONIK, DAN INTERNET DI LlNGKUNGAN DEI'ARTEMEN KEUANGAN MENTERl KEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalarn rangka melindungi aset informasi Departemen Keuangan dari berbagai bentuk ancarnan keamanan informasi baik dari dalam rnallplln luar, berdasar pada prinsip kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan laya nan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dipandang perlu mengatur penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di lingkungan Departemen Kellangan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangclll tentang Kebijakan Dan Standar Penggunaan Akun Dan Kata Sand i, Surat Elektronik, Dan Internet Di Lingkungan Departemen Keuangan;
1.
Undang-Undang NomaI'll Tahun 2008 tentang lnformasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843);
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar~n Negara I<epublik Indonesia Nomor 4846);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ten tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repllblik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomo I' 3176);
4.
Peraturan Pemerintah Nomo r 42 Tahun 2004 tentang Pernbinaan Ji wa Korps Dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 204 NomoI' 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.
Keputusan Presiden Nomor 84/1-' Tahun 2009;
MENTER' KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-2-
Mernpe rhatikan
6.
Peratl1ran Menteri Kcuangan Nomor l00/PMK.Ol/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kcrja Departemen Keuangan sebagaimana tela h beberapa kalj diubah terClkhir dengan Peraturan Menteri Keuangan NomOI" 7?t/ I'MK.01 /2009;
7.
Keputusan Menter i Keuangcll1 Nomo r 464/KMK.01/2005 tentang Peuoman Strategi Dan Kebijakan Departemen Keuangan (Road-Map Departemen Kel1angan) Tahun 2005 - 2009;
8.
Keputusan Menteri Keucmgan NomOI" 260/ KMK.Ol/2009 tcntang Kebijakan Pengelolaan rcknologi Informasi Dan Komunikasi Oi Lingkungan Departemen Keuanga n;
: 1.
Peraturan Menter i Kom unikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOM INFO(ll /2007 tentang Panduan UJl1l1Jl1 Taw Kelola Teknologi In formasi Dan Komunikasi NasionaJ;
2.
Inst ru ksi Menteri Keuangan Nomor 01 / IMK/2009 ten tang PedOlnan Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENI ANG KEBIJAKAN DAN STANDAR PENGGU NAAN AKUN DAN KATA SANDI, SURAT ELEKTRON IK, DAN INTEI~NET DI L1NGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.
PERTAMA
Aklll1 dan Kata Sandi, Surat Eh~ktronik , dan Internet di Lingkungan Departemen Keuangan digunakan sesuai kcb ijakan dan standar sebaga imana ditetapka n dalam Lampiran I, Lampiran II, Jan Lampiran III yang tidak terpisahk,m dari Kcplltusan Menteri Kcuangan ini .
KEDUA
Dalam rangka peiaks..1 ncl (1Il kcbijakan dan slandat' sebagaimana dimaksud dalam Dik lum PERIAMJ\, sct i
KETIGA
Dalam hal terjadi pclanggClfan terhad ap kebijakan dan standar sebagaimana dimaksud d alam Diktum PERTAMA, Un it TIK Eselon I wajib memberikan sanksi teknis terhadap pengguna.
KEEMPAT
Pimpinan d i setiap unit kerja sesuai dengan jenjang jabataJUlya berwenang u ntuk menindaklanjuti sanksi teknis sebaga imana dimaksud dalam Diktum KETIGA dcngan sanksi admin istratif sesuai dengan
pel'aturan perundang-undangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-3 Keputusan ditetapkan.
KELIMA
Menteri
Keuangan
il1i
mulai
berlaku
pada
tanggaJ
Salinan Keputusan Menteri Keucll1gan ini disampaika n kcpada:
1.
2.
\3) 4.
Sekretar is Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jendera l dan Kepalaj Ketua Badan di lingkungan Departemen Keuangan; Staf Khusus Menteri Keuangan Bjdang Teknologi Informasi; Para Kepala Biro/Pusat di Iingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan; Para Pejabat Unit TIK Eselon I di lingkungan Depar temen
Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta .AJ3da tanggal 28 Desember 2009 MENTERI KEUANGANSalinao sesuai dengan Kepala Biro Umul1l
u.b~__
Kep
agian T,
a'.ls~·"l"""'_
~~I ~
'.,-<~" ~~\ ift epartemen \~
tld. SRI MULY ANI INDRAW ATI
I.AMI 'lfUINI 1o:1 1'U I U"IIN MI'NTLKI Io: I;UANt.AN NOMllK /Io:MIo:.Ol f21lO9 f1;NrANl# KlllIJflKAN !JAN STAN D AI( I'l:NlXUNAN A KUN DA N KArA SAND I, SU RAl r, U K II{l ) NIK. I >AN IN IT KNE'I III I I N~ Io:U Nt;AN DII'AK II M I N KF UI\NG fl N
512
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STANDAR PENGGUNAA N AKUN DAN KATASANDI PENGGUNA DI L1 NGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGA N
1. TUJUAN Kebijakan dan standar ini bertujuan untuk mengatur penggunaan AkUll dan Kata Sandi Pengguna Sistem Teknologi Infonnasi dan Komunikasi (TIK) di Iingkungan Departemen Keuangan. 2. RUANG L1NGKUP Kebijakan dan standar ini berlaku lIntuk semua Pengguna Aklln dan Kala Sandi unh,k mengakses Sistem TIK di lingkungan Departemen Keuangan. 3. KEBIJAKAN 3.1.
Setiap Pimpinan Unit TIK EseJon I bcrlanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan standar penggunaan Akun dan Kata Sandi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini di lingkungan Unit Eselon I rnasing·masing.
3.2.
Unit TIK Eselon I bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan standar Akun dan Kala Sc1.ndi Pengguna yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini di lingkungan Unit Eselon I masing.masing.
3.3.
Unit TIK Eselon I yang memiliki sL<;lem nama d01ll1ll11 ma~ing . masing mengatur Akun dan Kala Sandi. melakukall pengamallall fasililas Akun d engan mengactl pacta Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi Pengguna di Lingkungan Departemen Keuangan.
3.4.
Pengguna bertanggung jawab terhadap Akun dan Kata Sandi yang diterirna dan wajib mematuhi standar penggunaan Akun dan Kata Sandi Pengguna yang diatllT dalam Keputusan Menteri Kcuangan ini.
3.5.
Akun yang dimiliki Pengguna akan dicabllt secara otomatis oleh Unjt TIK Eselon I apabila yang bersangkutan tidak lagi bekerja di Depal'temen Keuangan.
4. STANDAR 4.1.
Tanggung Jawab Pengguna: 4.1.1 Memakai Kala Sandi yang lid<\k mudah dilebdk; 4.1.2 Mengubah Kata Sandi yang telah diberikan oleh Unit TIK Eselon I pada saat pertama kah digunakan sesuai dengan Kriteria Kala Sc1.ndi sebagaimana dimaksud pada buHr 4.6; 4.1.3 Mengubah Kata Sandi secara berkala, dan paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. DaJam IMI Kala Sandi lelah diketahui orang lain aroll jika diperintahkan oleh Unil TIK Eselon I, maka segera dilakukan perllbahan; 4.1.4 Melindungi informasi penting milik Departemen Keuangan yang ada dalam perangkat komputer dengan cara memakai screell snt.oer yang aktif setelah 10 (sepuluh) menit tidak digunakan serta harus menggunakan Kata
Sandi pada saat mengaktifkan kembali; dan
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-24.1.5 4.2.
Mengaktifkan konfigurasi yang akan mematikan perangkat komputer setelah 30 (tiga puluh) menit tidak digunakan.
Larangan Pengguna: 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Mengungkapkan atau berbagi Kd ta Sandi melalui media apapun, kepada siapapun, dengan cara apapun termasuk kepada orang yang mengaku bemsal dati dukungan teknis, layanan pengguna, atau pejabal organisasi; Membuat Kata Sandi sarna di Sistem TIK di lingkungan Departemen Keuangan dengan kata sandi yang digunakan dalam akun di Iual' Sistem TIK Departemen Keuangan; Menggunakan fClsi lilas "Ingal Kala Sandi" (Rellll'llIbcr P(lss7I'Ord) dalam mengakses sistem operasi, sural elekh'onik, sistem aplikasi, sistem basis data, sistem jaringan inb'anet/internet; Menuliskan Kata Sandi dimanapun dan/atau menyimpan Kata Sandi di dalam berkas elektronik pada setiap sistem komputer (termasuk perangkal mobile compulillg atau sejenisnya) tanpa menggunakan metode enkripsi; dan Akun Khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.3. tidak boleh dipergunakan diluar peruntukannya.
4.3.
KJasifikasi Akun: 4.3.1 Akun lndividu; dan 4.3.2 Akun Khusus terdiri dari, namun t-idak terbalas pada: a. Akun Pengelolaan Tl K: b. Akun Kelompok Kerja.
4.4.
Kl'itel'ia Penamaan Akwl lndividu: 4.4.1 Bersifat unik lUltuk setiap Akun; 4.4.2 Terdiri dad kombinasi nama awal atau nama akhir dengan akronim atau angka; 4.4.3 Terdiri dari nama awal atau nama akhir atau kombinasinya; 4.4.4 Terdil'i dad minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 20 (dua puluh) karakter; dan 4.4.5
4.5.
Dapat menggunakan kombinasi karakter: a. Huruf dad a sampai z; b. Angka dad 0 sampai 9; c. Karakter khusus, yaitu: tanda baca titik (.), garis bawah (J, dan tanda kurang (-).
Kriteria Penamaan Akun KllUSUS: 4.5.1 Bersifat unik untuk setiap Akun; 4.5.2 Terdiri dad minimal 6 (enam) karClkter dan maksimal 20 (dua puluh) karakter; dan 4.5.3 Disesuaikan dengan nama kegiatan/peruntukannya.
MENTERI KEUANGAf~ REPUBLIK INDONESIA
-34.6.
Kriteria Kata Sandi: 4.6.1 Terdiri dari minimal dari 6 (enam) karakter; dan 4.6.2 Harus menggunakan kombinasi karakter: a. Huruf besar dan huruf kedl; b. Angka dad a sampai 9; c. Karakler khuslls, yaihl: @ # $ ! & dan seterusnya. 4.6.3 Bukan merupakan kata atau akronim dari nama diri atau kerabaL, tangga l lahir, alamat rumah, kata-kata dalam kamus, jabatan kerja, lokasi kerja, dan hal lain yang berhubungan dengan pribadi pemilik Kata Sandi; dan 4.6.4 Tidak boleh sama, baik seutuhnya atau sebagian dengan Akun.
4.7.
Pengguna dapat mengajukan permintaan pembuatan Akun kepada Unit TIK Eselon I sesuai dengan prosedur permintaan Akun yang telah ditentukan.
4.8.
Akun akan di nonaktifkan bila dalam jangka waktu 90 (sembi Ian puluh) hari berturut-turut tidak digunakan. Untuk mengaktifkan kembali, Pengguna harus menghubungi Unit TTK Eselon I.
4.9.
Pengguna akan mendapat peringatan dad Unit- TIK Esclon I berdasarkan pemantal1an pemakaian Akl1n apabila liddk sesuai dengan slandar penggunaan Akun dan Kata Sandi.
5. SANKS1 ATAS PELANGGARAN Pelanggaran terhadap t.;ebijakan dan standar ini dikellakan: 5.1.
Sanksi Teknis berupa penonaktifan Akun dan Kala Sandi sampai dengan ada permintaan resmi untuk mengaktifkan kembali.
5.2.
Sanksi Administratif berupa penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah NomoI' 30 Tahun 1980 ten tang Peraturall Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. ISTILAH YANG D1GUNAKAN 6.1.
Akun adalah identifikasi penBguna yane diberikan oleh Unit Pengelola TIK, bersifat unik dan digunakan bersamaan dengan Kata Sandi ketika akan memasuki Sistelll TIK
6.2.
Akml lndividu adalah akun perorangan yang diberikan oleh Unit Pengelola TIK untuk pegawai Departemen Keuangan dan atau Pihak Ketiga yang diberikan hak memasuki Sistem TIK
6.3.
Akun Khusus adalah akun yang diherikan oleh Unil Pengelola TJK sesuai kebutuhan tetapi tidak terbatas pad a penge lolaan TIK (baik berupa aplikasi atau sistem), dan kelompok kerja (baik berupa acara kedinasan, tim, atau unit kerja).
6.4.
Kata $.;'lndi adalah serangkaian kode yang dibuat Pengguna, bersifat rahasia dan pribadi yang digunakan bersamaan dengan Akun Pengguna .
6.5.
Pengguna adalah pegawai Departemen Keuangan dan atau Pihak Ketiga serta tidak terbatas pada Pengelola TIK dan Kelompok Kerja yang diberikan hak
mengakses Sistem TIK di lingkungan Departemen Keuangan.
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-46.6.
Pihak Ketiga ada lah semua unsur di iuar pengguna Unit TIK Departemen Keua ngan yang bukan bagian dari Departemen Keuangan, misai mih'a kerja Departemen Keuangan (seperti konsultiln, penyed icl jasa komunikasi, pemasok dan pemelihara perangkatpengolah informasi), dan Keme nteria n/Lembaga lain.
6.7.
Sistem nama domain adalah sistem hirarki penamaan untllk komputer, atau sumber daya yan g berparhsipasi pada sistem TIK.
6.8.
Sistem TIK ada lah sistem operasi, sistem sural elektronik, s istem aplikasi, sistem basis data, sistem jaringan intranet/internet, dan sebagai nya. MENTER! KEUANGAN, ttd.
SRI MULY ANI INDRAWATI
Ii.J J'UTUSAN
NOMllf{
512
MENTERI
LAMPl RAN !II KLUANGAN
/KMKlJl /2O.l9 l"ENTAN(;
I
IANDA" PINI.;l;UNAN IIKUN nAN KATA "'ANIlI. SURAl l NIK. JJ I DAN INrH{Nn III IINLKUNLIIN IlJ-I'AI{II'MEN "FUAN(;AN
'""'1.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STANDAR PENGGUNAAN INTER NET OJ L1NGKUNGAN OEPARTEMEN KEU ANGAN
1. TUJUAN
Kcbijakan dan standar ini bertujuan lInluk mengatur p(>njjgunaan akses ke inte rnel dengal1 menggunakan fasililas Teknologi lnformilsi dan Komunikasi (TIK) di Iingkungan Oepartemen Keuangan. 2.
RUANG L1NGKUP
Kebijakan dan standar ini berlaku untuk semua Pengg-una fasilitas akses internet untuk mengakses 5istem TIK di Iingkungan Departe men Keuangan. 3.
KEBIJAKAN
3.1.
Setiap Pimpman Unit 1 1K Eselon [ berLanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan standar penggunaan fasilitas akses interne t yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini di Iingkungan Unit Ese lon I masing-masing.
3.2.
Unit TIK Eselon I bertanggung jawah dalam menerapkiln kebijakan dan standar penggllnaan fasilitas akst.'s inLernet ydng diatur d.llam Keput-usan Menteri Keuangan ini di lingkungan Unit TIK Ese lon Illlfl sing-masing.
3.3.
Unit TIK Eselon I yang memiliki sistem nama dOll/nill mengatur hak akses, mclakukan pengamanan fasilitas akses internet dengan mengacu pada Kebijakan dml Slandar Penggunaan Internet di Lingkungan Departeme n Keuangan.
3.4.
Unil TIK Eselon I yang memiliki sisLem nama dOIllIl;1I berhak memeriksa dan memantau penggunaan akses internd setiap saa t d.m tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya.
3.5.
Pengguna bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas akses internet yang diterima dan wajib mematuhi standar penggunaan internet yang diann dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
3:6.
OaJam hal nama dOlllaill tl.lnegal sudi\h dih..>tapkan dengan KeputU5.-1n Menteri Keuangan, maka di setiap Unit TIK Eselon I di De partemen Keuangan harus menggunakan sJ/bdolllnill dari nama domaill Departemen Keuangan.
4. STAN DAR
4.1.
Tanggung Jawab Pengeuna: Mcnggunakan (asililas akses inLerrwt hi\nya unluk kepentingan kedinasan sesllai dengan tugas, fungsi, dan wewcnangi 4.1.2. Menggunakan fasilitas akses internet harus sesuai norma hukum dan etika yang berlaku; 4.1.3. Mengg1.U1akan fasilitas inLerne t secara bijnk dan hemat sesuai tugas dan fungsinya; dan 4.1.4. Memastikan identitas individu dan organisasi penerimCi informasi melalui konfirmasi sebelum mengirimkan informasi kedinasan. 4. ·1. 1.
4.2. Larangan Pengguna: 4.2."1. Me lewati perangkat pengendalian/ pembatasan akses internet;
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
4.2.2.
Me ngakses, mengunggah, mengundllh, d an/aLau memrublikasil-an siLussitus ya ng tidak menunjang kedinasan dcngan kctentuan pembat"dsan akses internet oleh Unit Pengelola TlK;
4.2.3.
Mengunggah, mengundu h, dan/atau menjalankCln perangknl lunak berlisensi mi lik DcparLemen Kcuangan atau Pihak KeLiga manapun unt"uk kepci"lllan ui luar kcdi lldsan;
4.2.4.
Memberikan pcnlidp,lt pribddi kl' pilldk 1,Ii n l11i.' I
4.2.5.
Mengungkapkan aLau menyebarkan informasi milik Departemen Keuangan yang termasuk daldJll klasifikasi tcrbatas, rahasia, dan sangat rahasia melalui fasilitas internet; dan
4.2.6.
Menggunakan hak alas h 'kayaan intelektufli pihdk lain tanpa persl'tuju,lIl melalui fasilitas internet Deparlpmen Keuangan.
4.3. Pcngguna dapat mengdjukan pennintaan akses internet bel'udsarkan AI-.un yang telah dimil ik i kepada Unit TIK Esclon I ses uai dengan prosedur pennintaan akses internet. 5. SANKSI ATAS PELANGGARAN Pelanggaran lerhadap kebija"-an dan
!>1
ini di"-enakan:
5.1.
Sanksi Teknis berupa penonaklifan Akun dan K
4.2.
Sanksi Administratif berupa penindakan sesuai dengan PCl"aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pcg
6. ISTILAI-I YANG DIGUNAKAN 6.1.
Nama dOll/nill adalah label identifikasi unt-u"- mcnenlukan bidang otonomi adminislrasi, otoritas, atau kendali di Internet, berdasarkan sistem nama dOlllnlll.
6.2.
Pengguna adalah Pegawai DeparLemen Keuangan dan atau Piha1 Ketiga serta tidak terbatas pada Penge lola TIK dan Kelompok Kerja yang diberikan hak mengakses 5 istCOl TIK di lingk ungan Dcpartemcn Keu.mgan.
6.3.
Pihak Ketiga adalah semUil unsu r di Illar pcngguna Unit TIK Departemen Keuangan ya ng bukan bagian dari Departemen Keuangan, misal mifl"il kerja Departemen Keuangan (seperti konsultan, penyedia jasa kOlllunikasi, pemasok dan pcmclihara perangkal pengolah info rmasi), dan Kementerinn/Lembaga lain.
6.4.
S istcm nama dOlllnlll adalilh sisll'1ll hirarki rt'JlCU1Miln untu,," kompuler, sumber day" yang berp.l!"lisip(lSi pcllid !'. i ~lf'm nK.
6.5.
S is te m TIK ad,llah s istem operdsi, sisle m sural elektronik, siskm aplikasi, basis dala, sistem jaringan intranet/inlernet, dan se bagainya.
6.6.
Slludolllnill adalah dOlllnill ya ng merupakan bagian dari dOlllnill yang lebih bcsar.
<\tL1U
si~teJ1l
Misalnya: "iljen.depkeu.go.id" adalah subdolllnill dad "depkeu.go.id". MENTERI KEUANGAN,
tld. SRI MULYANIINDRAWATI
LAMPU
512
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBljAKAN DAN STAN DAR PENGGUNAAN SURAl EI.EKTRON IK DI L1 NG KUNGAN DEPA RTE MEN KEUA NGAN
1. TUjUAN
Kebijakan dan standar ini bermjuan untuk mengatur penggunaan Surat Elektronik dengan menggunakan fasilitas Teknologi In[ormasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Keuangan. 2.
RUANG L1NGKUP
Kebijakan dan standar ini berlaku wltuk semua Pengguna Surat Elektronik unmk mengakses Sistem TIK di lingkungan Departemen Keuangan. 3. KEBljAKAN
3.1.
Setiap Pimpinan Unit TIK Eselon 1 bertClnggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan standar penggunaan Surat Elekb·onik yang diatur dalarn Keputusan Menteri Keuangan ini di Iingkungan Unit Eselon I masing-ma sing.
3.2.
Unit TIK Eselon I bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan stand ar penggunaan Surat Elektroruk yang diatur dalam Keputusan Menleri Ke uangan ini di ling kungan Unit Eselon I masing-masing.
3.3.
Pengguna bertanggung jawab terhadap penggunaan Surat Elektronik dan wajib memamhi standar penggunaan Surat Elektronik yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan inl.
3.4.
Unit TIK Eselon I yang memiliki sistem nama dOll/l1ill masing-masing mengatur hak penggunaan Sural Eleklronik, 111C'lakukan pent',amanan, menjaga integrita s, dan ketersediaan fasilil:as Sural Elektronik dcngan mengacu pada Kebijakan dan Standar Penggunaan Surat Elektron ik di Lingkungan Departemen Keuangan.
3.5.
Unit TIK Eselon I yang memiliki sistem nama dOl}l(Iill masing~masing mengatu.r kapasitas IIInilbox, jumlah pengiriman atau penerimaan, dan besaran dokumen yang disertakan.
3.6.
Unit TIK Eselon I ya ng memiliki sysLem nama rioJJlniJl tn<'lsing-masing menambahkan pernyataan nisc/ml!Jer pada se liap Surat EleklTonik unhtk meneegah tuntutan hukum atas penggunaan Surat Elektronik.
3.7.
Auditor berhak melakukan audit tanpa pemberitahuan sebelumnya dalClm rangka memperoleh bukti pelanggaran hukum pada setiap pesan yang dikirim, diterima, maupull yang disimpan pada sistem Sura t Elektronik .
4. STANDAR 4.1.
Tanggung Jawab Pengguna: 4.1.1 Menggunakan fasilitas Surat Elektronik hanya untuk kepentingan kedina san sesuai dengan tu.gas, fungsi, dClIl wewenang; 4.1.2 Menggunakan fasilitds Sural Elcktronik harus ses uai norma hukum dan etika yang berlaku; 4.1.3 Menggunakan fa silitas Surat Elekb'onik seeara bijak dan hemat sesuai tu2:as dan funesinva; dan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-24.1.4 4.2.
Larangan Pengguna: 4.2.1 Mengirim dan/atau mempublikasikan Sural Elektronik yang berisikan ancaman, penghinaan atau pencemaran na01<1 baik orang lain atau digunakan untuk mengemukakan pandangan dan pendapat pribadi (positif maupun negatif) terhadap sesama pegawai, pimpinan, mitra, dan pihak lainnya yang terkait dengan Departemen Keuangan; 4.2.2 Menggunakan fasilitas Surat Elekh'onik lIntuk menyebarkan surat berantai atau unluk m€ngirimkan Sural Elpklnmik alas nama orClng lain; 4.2.3 Mendaftarkan alamat Sural Elekb'onik kedinasan ke suahl mitis di luar kedinasan sesuai dengan ketentuan pembatasan oleh Unit TIK Eselon I; 4.2.4
4.2.5
4.3.
4.4. 4.5. 4.6.
4.7.
Memastikan identitas individu dan organisasi penerima infonnasi melalui konfirmasi sebelum mengirimkan informasi kedinasan.
Melakukan pengiriman kembali secara otomatis Surat Elektronik yang diterimanya melalui alamat Surat Elekb'onik kedinasan ke alamat-alamat Surat EJektronik di luar kedinasan kecuali jika sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pengguna; dan Membuka dokumen yang disertakan dalam Sural Elektronik yang berasal dari pihak yang tidak dikenal ataupun seolah-olah dad mitTa namun tidak relevan.
Klasifikasi Alamat Surat Elekb'onik: 4.3.1 Alamat Sural EleklTonik lntiividu; 4.3.2
Alamat Sural Elektronik Khusus; ddn
4.3.3
Alamat Sural Elekh'onik Grup.
Kriteria penamaan alamat Surat Elekb'onik Individu menggunakan nama Akun Individu. Kriteria penamaan alamat Sural Elektronik KllUSUS menggunakan nama Akull KllUSUS. Kriteria penamaan alamat Surat Elektronik Grup: 4.6.1 4.6.2
Bersifat unik unhtk setiap alamat Surat Elektronik; Terdiri dari minimal 6 (enam) karakter dan maksimaI 20 (dua puluh) karakter; dan
4.6.3
Disesuaikan dengan nama kegiatan/peruntukalUlya.
Pengguna dapat mengajukan ~wrminta
5. SANKS] ATAS PELANGGARAN Pelanggaran terhadap kebijakan dan slandar ini dikenakan: 5.1.
Sanksi Teknis berupa penonaktifan Akun dan Kata Sandi sampai dengan ada permintaan resmi untuk mengaktifkan kembali.
5.2.
Sanksi Administratif berupa penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Namar 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-36. ISTILAl-I YANG DIGUNAKAN
6.1.
Akun adalah identifikasi pengguna yang diberikan oleh Unit Pengelola TIK, bersifat unik dan digunakan bersamaan dengan Kata Sandi ketika akan memasuki Sis lem TIK.
6.2.
Alamat Sural Elektronik adalah ala mat yang digunakan sebagai hljuan pengiriman surat dalam proses korespondensi da lam s is tem surat elekh·onik.
6.3.
Alamat Surat Elekb'onik Gru p adalah alamat yang mcndistr ibusikan Sural Elektronik kepada para anggota yang terdaftar.
6.4.
Alamat Surat Elektronik lndividu adalah alamat yang digunakan oleh Akun Individu dalam proses korespondensi.
6.5.
Alamat Surat Elektronik Khusus adalah ala mat yang digunakan oleh Akun Khusus dalam proses korespondensi.
6.6.
Discillilller adalah suatu pernyataan yang menerangkan bahwa Departemen Keuangan menolak keberadaan, keterlibatan, atau pertanggungjawaban hukuHl sesuaru hal yang mungkin timbul atas isi dan/atau lampiran suatu Surat Elektronik.
6.7.
Mililhox adalah media penyimpanan Sural Elekh'onik pada sen'a sural elek lTonik.
6.B.
Pengguna adalah Pegawai Deparlemen Keuangan dan atau Pihak Ketiga serta tidak terbatas pada Pengelola TIK dan Kelompok Kerja yang diberikan hak mengakses Sistem TIK di lingkungan Departemen Keuangan.
6.9.
Pihak Ketiga adalah semua unsur di luar pengguna Unit TIK Departemen Keuangan yang bukan bagian dad Departemen Keuangan, misal mih'a kerja Departernen Keuangan (seperti konsultan, penyedia jasa komunikasi, pemasok dan pemelihara perangkat pengolah informasi), dan Kementrian/Lembaga lain.
6.10. Surat Elekb'onik (e-H/nil) adalah metode untuk bertukar pesan secara digital baik dalam jaringan internal maupun melalui jalur internet. 6.11. Sistem nama domaill adalah sistem hirarki penamaan untuk kompllter, atau sum ber daya yang berpartisipasi pacta sislem TIK. 6.12. 5istem TIK ada lah sistem operasi, sistC!m sural elek lron ik, sistem aplikasi, sislem basis data, sistem jaringan intranet/ internel, dan sebagainya. MENTER! KEUANGAN, ltd.
SRI MULY ANI IN DRAW ATI
SIROUMUM
