MENTERIKEUANGAN
REPUBUK lNDONESlA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 /PMK.05/2016 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,
instansi
Pengelolaan
menggunakan
b.
pemerintah
Keuangan standar
yang
Badan
pelayanan
menerapkan
Pola
mm1mum
yang
Layanan
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga;
Umum
bahwa dalam rangka penetapan Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum oleh Menteri
c.
Keuangan;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan
Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit;
www.regulasip.com
-2Mengingat
1.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
2.
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Lembaran
Negara
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
48,
Tambahan
Republik
Indonesia Nomor 4 502) , sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
3.
Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
Negara 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. 5.
5697);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Kelapa Sawit;
Dan
Penggunaan
Dana
Perkebunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
tentang
Persyaratan
Pengusulan
Dan
Administratif
Penetapan
Satuan
Dalam
Kerja
Rangka
Instansi
Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan
6.
Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuanan Nomor 113/PMK.01/2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit;
Menetapkan
PERATURAN
PELAYANAN
MEMUTUSKAN:
MENTER!
MINIMUM
KEUANGAN BADAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.
TENTANG
PENGELOLA
STANDAR DANA
www.regulasip.com
-3-
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang
selanjutnya disingkat BPDPKS adalah unit organisasi non
eselon di lingkungan Kernenterian Keuangan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
2.
Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat
SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
mm1mum
3.
masyarakat.
yang
diberikan
oleh
BPDPKS
kepada
Dewan Pengawas BPDPKS adalah organ yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BPDPKS. Pasal 2
SPM BPDPKS meliputi substansi layanan pada BPDPKS, yang
terdiri dari:
a.
b. c.
d.
Pengelolaan Dana;
Penyaluran
Manusia;
Dana
Pengembangan
Sumber
Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
Penyaluran
Turunannya;
Dana
Promosi
Kelapa
Sawit
e.
Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
g.
Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
f.
h.
Daya
dan
Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan. Pasal 3
SPM BPDPKS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
BPDPKS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
berpedoman pada SPM BPDPKS.
www.regulasip.com
-4-
(1) (2)
(1) (2)
(3)
Pasal 5
Direktur Utama BPDPKS melakukan evaluasi SPM
BPDPKS secara berkelanjutan.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Menteri
Keuangan
Pasal 6
melakukan
pembinaan
pengawasan atas pelaksanaan SPM oleh BPDPKS.
dan
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
melalui Dewan Pengawas BPDPKS.
Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Keuangan
melalui
Dewan
Pengawas
BPDPKS
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (1) (2)
Pasal 7
Direktur Utama menyusun laporan pelaksanaan SPM
BPDPKS setiap semester.
Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas BPDPKS
dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah semester berkenaan berakhir.
Peraturan
Menteri
diundangkan.
m1
Pasal 8 mulai
berlaku
pada
tanggal
www.regulasip.com
-5Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 754 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.
www.regulasip.com
-6-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
80/PMK.05/2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BADAN
PENGELOLA
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAB I
A.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
SPM merupakan batasan layanan mm1mum yang harus dipenuhi
oleh BPDPKS yang merupakan instansi pada lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU).
SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimum yang diberikan oleh BPDPKS dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. SPM ini
perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar
pelayanan BPDPKS dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Satuan kerja BPDPKS dapat ditetapkan sebagai BLU karena telah
memenuhi 2 (dua) syarat utama yang digunakan sebagai indikator utama pembentukan BLU yakni:
1.
2.
Syarat Substantif
BPDPKS bertujuan untuk mengelola dana khusus dalam rangka
meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Syarat Teknis
Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya pada
perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya layak dikelola dan
ditingkatkan
pencapaiannya
melalui
BLU
sebagaimana
direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya.
www.regulasip.com
-7B.
Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SPM ini adalah sebagai pedoman dalam
memberikan layanan minimum atas pelaksanaan pengelolaan dana
pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh
BPDPKS. 1.
2. 3.
Tujuan ditetapkannya SPM ini adalah:
menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
menJamm terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; dan
menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa
sawit berkelanjutan. C.
Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan
SPM ini adalah sebagai berikut: 1.
2.
3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan
Dana Perkebunan;
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan
Dana Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.01/2015 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit. D.
Tugas
Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 61
Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS bertugas:
1. 2.
melakukan perencanaan dan penganggaran; melakukan penghimpunan dana;
www.regulasip.com
-8-
3.
melakukan pengelolaan dana;
5.
melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
4. 6.
melakukan penyaluran penggunaan dana;
melakukan pengawasan.
Jenis layanan yang diberikan berdasarkan tugas BPDPKS adalah
sebagai berikut: 1.
Pengelolaan Dana;
3.
Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
5.
Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
2. 4.
6.
7.
8. E.
Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.
Sistematika Penyajian
SPM BPDPKS ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Komponen Standar Pelayanan Minimum
BAB IV
: Sumber Daya
BAB III BABV
BABVI
: Indikator Keberhasilan
: Pemantauan dan Evaluasi : Penutup
www.regulasip.com
-9-
BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM Bab ini menjelaskan mengenai komponen standar 8PM bagi BPDPKS dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Komponen standar SPM meliputi: 1.
jenis pelayanan;
2.
kegiatan/proses;
3.
indikator kinerja; dan
4.
maksimum waktu pelayanan. Tahapan atas pelaksanaan fungsi BPDPKS adalah sebagai berikut:
1.
Pengelolaan Dana meliputi: a.
Usulan pengelolaan dana berupa analisis penempatan kas; dan
b.
Usulan pengelolaan dana berupa analisis investasi pembelian surat utang;
2.
3.
Penyaluran Dana meliputi: a.
Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b.
Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
c.
Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
d.
Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
e.
Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan
f.
Penyaluran Dana pembiayaan Biodiesel.
Urusan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan melipliti: a.
Pengadaan barang dan jasa; dan
b.
Melakukan pembayaran atas pelaksanaan anggaran.
www.regulasip.com
-10BAB III
INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PENGELOLAAN DANA
1.
Analisis
pengelolaan I 1. Melakukan
kas dan investasi
analisis
kas berupa deposito
2. Melakukan
analisis
penempatan \ Disusun
Pelaksanaan
deposito
investasi I Disusun
investasi
dalam
penempatan/
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
setelmen I Melakukan rangka I Rekening
pembelian surat utang
pemindahbukuan
Pengumpulan/Rekening
analisis
15 hari kerja
laporan
analisis
15 hari kerja
penempatan
berupa pembelian surat utang
2.
laporan
kas
berupa
surat utang
I
dari Dilakukan
berupa
pembelian
j 10 hari kerja
I
pemindahbukuan 3 hari kerja
Operasional pada rekening penampung ke
Operasional rekening end-user
I Pengelolaan Kas ke rekening end-user Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Sesuai
dengan
kebijakan BPDPKS
3 hari kerja
�·
www.regulasip.com
-11PENYALURAN DANA PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA
1. I Kegiatan
surat
usulan 1 7 hari kerja
2. Pembahasan teknis dengan pihakl Formulir kesesuaian
3 hari kerja
surat
Kerjasama I 1. Menerbitkan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
penyelenggara
ke
sumber
pengembangan manus1a
penyelenggara
pihak\Ditetapkan
kegiatan \ kerjasama pengembangan daya
konsep
terkait
kegiatan dan kesesuaian dengan tujuan
program
pengembangan
sumber daya manusia BPDPKS
3. Persetujuan
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan manus1a
prinsip
7 hari kerja
terkait\Adanya persetujuan prinsip
kerjasama
sumber
daya
4. Penyusunan Term of Reference dan Disusun Term of Reference dan I 8 hari kerja peny1apan kelengkapan dokumen dokumen pengadaan pengadaan
5. Proses
diperlukan)
pengadaan
I
(apabila Ditetapkan surat Penunjukan 30 hari kerja
I
Pemenang
t-
www.regulasip.com
-126. Proses
perJanJ1an dalam
pengembangan
sumber
rangka Ditandatangai Memorandum of 30 hari kerja daya Understanding
manusia (apabila ada)
85 hari kerja
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
PENYALURAN DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.
Penyaluran untuk
Penelitian
Dana 1. Melakukan
Kepentingan
dan
terhadap project research idea
Pengembangan Kelapa 2. Menyampaikan Sawit
administrasi Ditetapkannya project research 2 hari kerja
seleksi
hasil
idea
yang
administrasi
seleksi Ditetapkannya
administrasi kepada Komite Riset
penyampaian
lolos
hasil
seleksi
surat 3 hari kerja
seleksi
administrasi project research idea kepada Komite Riset
3. Meminta lembaga penelitian dan Ditetapkan surat permintaan 2 hari kerja pengembangan proposal riset
4. Melakukan
prososal riset
menyampaikan proposal riset kepada lembaga
verifikasi
penelitian dan pengembangan
dokumen Ditetapkannya proposal riset 2 hari kerja yang lolos seleksi administrasi
5. Menyampaikan proposal riset yang Ditetapkannya lolos seleksi administrasi kepada penyampaian Komite
Riset
untuk
penelitian substantif
dilakukan administrasi
hasil
proposal
kepada Komite Riset
surat 3 hari kerja
seleksi riset
t·
www.regulasip.com
-13 6. Meminta lembaga penelitian dan Ditetapkan surat permintaan pengembangan untuk menyiapkan presentasi dan melakukan presentasi
7. Mempertimbangkan Komite
daftar sawit
Riset
dan
penenma
I
kepada
penelitian dan pengembangan
rekomendasi Ditetapkannya menetapkan \ keputusan
grant
lembaga
surat 12 hari kerja
penetapan
research\ penerima grant research sawit
Surat
8. Mengirimkan surat pemberitahuan Menetapkan
kepada penerima grant research Pemberitahuan penerima grant research sawit
sawit
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
I Pembuatan
pemasangan promos1
dan I 1. Persetujuan prinsip atas rencana\Adanya persetujuan prinsip
media\
kegiatan
pembuatan
pemasangan media promosi
11 hari kerja 17 hari kerja
PENYALURAN DANA PROMOSI KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA
1.
12 hari kerja
dan
7 hari kerja
2. Pembuatan nota dinas permohonan Ditetapkan nota dinas besertal 8 hari kerja pengadaan pembuatan dan lampiran yang terdiri atas pemasangan media promosi beserta Term
of
Reference
dan
lampiran yang terdiri atas Term of dokumen pengadaan lainnya Reference
dan
dokumen pengadaan
kelengkapan
�
www.regulasip.com
- 14-
2.
3. Proses pengadaan barang dan jasa
Ditetapkan surat penunjukan 4 5 hari kerja
4. Proses produksi dan pemasangan
Adanya Berita Acara Serah 90 hari kerja
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
pemenang
Terima Barang
Penyelenggaraan Event 1. Pemberian persetujuan prinsip atas Adanya persetujuan prinsip Promosi
rencana kegiatan penyelenggaraan
150 hari kerja
7 hari kerja
event promosi
2. Pembuatan nota dinas permohonan Ditetapkan nota dinas beserta 8 hari kerja pengadaan
kegiatan
beserta lampiran
yang
terdiri
atas
Reference dan lampiran yang terdiri atas Term of Term of kelengkapan dokumen pengadaan lainnya dan Reference
dokumen pengadaan
3. Proses pengadaan untuk persiapan Surat penunjukan pemenang event
4. Proses
pekerjaan
penyelenggaraan
persiapan Berita
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Barang
45 hari kerja
Acara Serah Terima 60 hari kerja 1 13 hari kerja
�
www.regulasip.com
-15-
3.
Keikusertaan
Event Promosi
dalam 1. Pembahasan teknis dengan pihak Notulen rapat
8 hari kerja
penyelenggara terkait kesesuaian tema
acara
promosi BPDPKS
2. Pembuatan
keikutsertaan
Penyelenggara
dengan
surat
ke
program pernyataan 7 hari kerja
pernyataan Surat
Pihak keikutsertaan
3. Pembuatan nota dinas permohonan Ditetapkan nota dinas dan 8 hari kerja pembayaran
kegiatan
Reference
kegiatan
beserta lampiran
lampiran yang terdiri atas Term of Reference
berupa dan
dan pendukung lainnya
Term
of
dokumen
kelengkapan dokumen pembayaran
4. Proses
pengadaan
5. Proses
pekerjaan
diperlukan)
(apabila Ditetapkan surat Penunjukan 3 0 hari kerja
pers1apan Berita Acara Serah Terima
keikutsertaan dalam event promosi (apabila ada)
Pemenang
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
30 hari kerja 83 hari kerja
�
www.regulasip.com
-16 PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN
1. I Membangun dalam
pencapaian
peremaJaan
sinergi 1. Melakukan rapat kerja
rangka
target
instansi tingkat Pusat
denganlTerlaksananya
dengan jurillah keikutsertaan dalam
minimal
2. Melakukan rapat kerja instansi tingkat daerah
raker
Pelaksanaan
pembiayaan
dan
penyaluran dana untuk peremajaan
lembaga
dengan
keuangan
pusat
dihadiri
dengan I Terlaksananya
50%
kegiatan 120 hari kerja
dengan jumlah keikutsertaan dalam raker tingkat daerah
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
polal 1. Bekerjasama
tingkat
(limapuluh persen)
minimal
2.
kegiatan I 20 hari kerja
dihadiri
50%
(limapuluh persen)
bank/ Ditandatangani
bukan bank of
40 hari kerja
Memorandum 120 hari kerja
Understanding
untuk mencari/merumuskan pola I pihak bank
dengan
pembiayaan dan penyaluran dana untuk peremajaan
2. Seleksi konsultan
Terlaksananya konsultan
sesuai
pemilihan 120 hari kerja dengan
ketentuan yang berlaku
t
www.regulasip.com
- 173. Seleksi kontraktor
3.
kontraktor
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Melakukan pendekatan Melakukan
hubungan rangka
4.
Terlaksananya
dalam target peremajaan
pemasaran
untuk peremajaan Proses
pendanaan
kunjungan
ke
verifikasi
pengajuan proposal peremajaan
dengan
ketentuan yang berlaku
wilayah Kunjungan
ke
lokasi
60 hari kerja
dan 14 hari kerja
membuat laporan kunjungan
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
pengurusan 1. Melakukan
sesuai
pemilihan 20 hari kerja
ke lokasi
atas Ditetapkan
permohonan
nota
14 hari kerja
dinas 7 hari kerja
2. Melakukan evaluasi atas proposal Dana Peremajaan Kebun yang 7 hari kerja perema.J aan
3. Melakukan proses Pencairan Dana
dikirim ke Divisi Analis
Ditetapkan Nota Rekomendasi 7 hari kerja
kepada Komite Penilai
Terhitung
sejak
dokumen
lengkap
Terhitung
sejak
dokumen
lengkap
Terhitung
sejak
dokumen
lengkap
� www.regulasip.com
- 18-
Ditetapkan Surat Persetujuan 17 hari kerja Pemberian
Dana
Peremajaan Kebun
Program
1.
I Pilot Project
Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan
Kapasitas 30 ton/jam Kelapa Sawit
21 hari kerja
I
sejak
dokumen
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
PENYALURAN DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN
Terhitung
lengkap
I
1. Melakukan konsultasi dan kajian Disusun laporan hasil kajian 20 hari kerja awal
meliputi
lokasi
proyek, I awal
potensi, keberlanjutan usaha petani kelapa sawit Kebun Swadaya
2. Melakukan konsultasi dan studi Disusun kelayakan
Teknoekonomi
Indonesian Sustainable Palm Oil
laporan
studi 160 hari kerja
Sustainable
Palm
dan kelayakan teknoekonomi dan Indonesian Oil
kontraktor Disusun laporan pelaksanaan 1240 hari kerja untuk pembangunan Pabrik Kelapa dan progress pembangunan
3. Melaksanakan
lelang
Sawit dengan kapasitas 30 ton/jam pabrik kelapa sawit dengan sesuai dengan peraturan mengenai kapasitas 30 ton/jam pengadaan barang dan jasa
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
320 hari kerja
�.
www.regulasip.com
-19PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN BIODIESEL
1. I Penyaluran Dana
Pembiayaan Biodiesel
1. Menyusun
Surat
Permohonan Ditandatangani
verifikasi atas dokumen penagihan Permohonan Verifikasi kepada Kementerian Energi dan BPDPKS Sumber Daya Mineral
kepada
Jenderal
Terbarukan
Energi
dan
Surat \ 2 hari kerja dari
Direktur Baru
Konservasi
Energi oleh Direktur Utama
BPDPKS 2. Melakukan
perhitungan
besaran Ditetapkannya
selisih harga ongkos angkut dan Perhitungan PPN
3. Pemindahbukuan
dari
Biodiesel
Jumlah
rekening Diperoleh
BPDPKS ke rekening Badan Usaha pembayaran Bahan Bakar Nabati
4. Melakukan pelaporan
pencatatan
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
dan I Dibuat
laporan
hasil 12 hari kerja
Dana
notifikasi 12 hari kerja penyaluran 12 hari kerja
dana pembiayaan biodiesel
8 hari kerja
� www.regulasip.com
-20 -
PELAKSANAAN URUSAN UMUM DAN KERUMAHTANGGAAN 1.
I
Rencana 1 . Menyusun Rencana Strategi Bisnis I Disahkan renstra
I Penyusunan
Bisnis
dan
serta
Rencana
Anggaran, 2 . Menyusun Kerj a
dan Anggaran
5 Tahunan
BPDPKS
Rencana
Strategis ,
30 hari
Rencana
Bisnis
dan Disahkan Anggaran,
Anggaran
Rencana
3 . Menyusun Rencana Kerj a Anggaran Anggaran Lembaga,
Kementerian / Lembaga 4 . Menyusun Pelaksanaan
Daftar
Bisnis I 30 hari
Rencana
Tahunan
Kerj a
Kementerian / dan
I sian Pelaksanaan
Daftar
Anggaran
I sian dan
dan Petunj uk Operasional Kegiatan
Anggaran
Petunjuk Operasional Kegiatan Jumlah Waktu Maksimum Layanan
2.
sistem
Penyusunan
1.
Menyusun
pedoman
dan manual akuntansi,
BPDPKS
laporan keuangan dan
Akuntansi Keuangan
kinerj a, akuntansi transaksi BPDPKS
akuntansi Ditetapkan
berdasarkan
Standar akuntansi
serta atas
setiap
keuangan
2.
Melakukan keuangan
penyusunan berdasarkan
Akuntansi Keuangan
60 hari
atas
pedoman I 1 50 hari
Sesuai
transaksi
dengan j enis
keuangan
BPDPKS
transaksi
berdasarkan
Standar
keuangan
Akuntansi Keuangan BPDPKS
BPDPKS
laporan a. Disusun laporan keuangan I 1 0 hari
Bulanan
Standar
berupa
Neraca,
Laporan
Laba
Rugi,
Laporan
Perubahan
Modal,
dan
Laporan Arus Kas Bulanan
�
www.regulasip.com
-2 1 -
b . Disusun laporan keuangan 1 0 hari berupa
Neraca,
Laporan
Laba
Rugi,
Laporan
Perubahan
Modal,
Triwulanan
dan
Laporan Arus Kas , disertai atas
Catatan
Laporan
Keuangan Triwulanan C . Disusun laporan keuangan 30 hari
berupa
Neraca,
Laporan
Laba
Rugi,
Laporan
Perubahan
Modal,
Semesteran
dan
Laporan Arus Kas , disertai atas
Catatan
Laporan
Keuangan Semesteran d . Disusun laporan keuangan 3 0 hari berupa
Neraca,
Laporan
Laba
Rugi,
Laporan
Perubahan
Modal,
Tahunan
dan
Laporan Arus Kas , disertai Catatan
atas
Laporan
Keuangan Tahunan
�
www.regulasip.com
-223. Melakukan penyusunan laporan a. Disusun laporan keuangan 10 hari keuangan
berdasarkan
Akuntansi Pemerintah
berupa
Standar
Neraca,
Operasional, Perubahan Laporan
Laporan
Laporan
Ekuitas, Arus
Bulanan.
dan Kas
b. Disusun laporan keuangan 10 hari berupa
Neraca,
Operasional, Perubahan
Bulanan
Laporan
Triwulanan
Laporan
Ekuitas,
dan
Laporan Arus Kas, disertai Catatan
C.
atas
Laporan
Keuangan Triwulanan
Disusun laporan keuangan 3 0 hari
berupa
Neraca,
Operasional,
Perubahan
Laporan
Semesteran
Laporan
Ekuitas,
dan
Laporan Arus Kas, disertai Catatan
atas
Laporan
Keuangan Semesteran
�
www.regulasip.com
-23-
d. Disusun laporan keuangan 30 hari berupa
Neraca,
Operasional,
Laporan
Tahunan
Laporan
Perubahan Ekuitas,
dan
Laporan Arus Kas, disertai atas
Catatan
4. Melakukan
pembukuan
pengeluaran
penatausahaan
Keuangan Tahunan
dan a. Disusun
bendahara
Laporan Laporan 10 hari
Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran
b. Dilakukan
penatausahakan Buku Kas Umum, dan
Buku
Buku
Anggaran
Pengeluaran
c. Dilakukan
1 hari
Bulanan Harian
Pembantu
Pengawasan
Bendahara
rekonsiliasi 1 hari
internal dengan Bendahara
Bulanan
Penerimaan dan dihasilkan Berita Acara Rekonsiliasi
www.regulasip.com
-24-
5. Melakukan
pembukuan
penatausahaan
dan a. Disusun
bendahara
penenmaan
Laporan I 10 hari
Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan
b. Dilakukan penatausahaan 1 1 hari Buku Kas Umum, Buku dan
Pembantu
Pengawasan
Anggaran
rekonsiliasi
internal dengan Bendahara Pengeluaran dihasilkan
6. Melakukan
pendapatan dengan
Rekonsiliasi
dan
Kantor
pengesahan Terbit
belanja
Perbendaharaan Negara
7. Melakukan
Berita
Surat
Harian
Buku ,
Bendahara Penerimaan
c. Dilakukan
Bulanan
1 1 hari
Bulanan
dan
Acara
Perintah 1 10 hari
BLU Pengesahan Pendapatan dan
Triwulanan
Pelayanan I Belanja
rekonsiliasi
dengan Terbit
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Rekonsiliasi
Berita
Acara I 10 hari
Bulanan
Negara
t
www.regulasip.com
-258. Melakukan
rekonsiliasi
data Terbit
Berita
Acara 10 hari
Bulanan
9 . Melakukan
rekonsiliasi
data Terbit
Berita
Acara 10 hari
Bulanan
10. Melakukan
rekonsiliasi
data Terbit
Berita
Acara 10 hari
Bulanan
dengan bank mitra kerja
Rekonsiliasi
dengan surveyor
Rekonsiliasi
dengan Direktorat Jendral Bea Rekonsiliasi dan Cukai
3.
Pembayaran Pej abat
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Gaji Melakukan
Pengelola, Rekening
Dewan Pengawas, dan Rekening
Pelaksanaan
umum
Operasional
Belanja
Pejabat Pengelola,
Pengawas, dan Pegawai BPDPKS
Pegawai BPDPKS
4.
pemindahbukuan
dan
pemindahbukuan 1 hari kerja
ke pada rekening pegawai
Dewan
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
urusan 1. Pengadaan barang dan jasa
kerumahtanggaan
dari Dilakukan
3 84 hari
Sesuai
dengan
kebijakan
1 hari kerja
BPDPKS
Dilakukan pengadaan barang 2 1 hari kerja
dan jasa baik melalui proses
lelang, pengadaan langsung,
penunjukan
langsung,
pemilihan langsung, maupun e-catalogue
�
www.regulasip.com
-262. Melakukan
pembayaran
pelaksanaan anggaran
atas Dilakukan pembayaran atas 3 hari kerja belanja keperluan sehari-hari perkantoran
Dilakukan pembayaran atas 3 hari kerja
perjalanan dinas Dilakukan
5.
Kepatuhan Internal
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
pemberian
uang muka kegiatan
atas 3 hari kerja 30 hari kerja
1. Melakukan reviu dan legal drafting Disampaikan hasil reviu dan 3 hari kerja atas
seluruh
BPDPKS
produk
hukum masukan atas konsep produk hukum BPDPKS
2. Melakukan rev1u setiap kontrak Disampaikan hasil reviu dan 3 hari kerja yang melibatkan BPDPKS dengan tanggapan pihak lain
3. Melaksanakan
monitoring
fungsi pengendalian internal
kontrak
BPDPKS dengan pihak lain
atas Dihasilkan
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
atas
pelaksanaan pelaksanaan internal
laporan
atas 14 hari kerja
monitoring
Triwulanan
pengendalian
20 hari kerja
�
www.regulasip.com
-276.
I Pelaksanaan
Penanganan Risiko
1. Menyusun
Rencana
Penanganan Ditetapkan
2. Membuat
Laporan
Pelaksanaan Disusun Laporan Penanganan
Risiko
Penanganan
Risiko
Penanganan Risiko
residual,
dalam risk register
4 . Menyusun
Risiko
7.
I Pembangunan dan
Pengembangan Grand Design teknologi
informasi BPDPKS
risk I Dihasilkan risk register
pengukuran
dan
hari kerja
berdasarkan Risiko
Rencana Penanganan Risiko
3 . Melakukan
Rencana Paling lama 10
menuangkannya
Laporan
Monitoring Disusun Laporan Monitoring
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Risiko
10 hari kerja
1. Melakukan konsultasi dan kajian Disusun laporan hasil kajian 20 hari kerja awal sistem pengolahan data dan awal kelayakan studi lanjutan sistem
teknologi BPDPKS
informasi
terpadu
2. Melakukan konsultasi dan studi Disusun laporan hasil studi 1 20 hari kerja kelayakan teknis dan teknologi kelayakan teknis dan teknologi informasi
informasi
�
www.regulasip.com
-283. Pelaksanaan pembangunan sistem Disusun teknologi
laporan
untuk pembangunan
informasi
keperluan operasional dan modul- informasi terpadu
hasil 120 hari kerja
sistem
modul pusat data dan informasi terkait dengan kelapa sawit
8.
Perencanaan,
pengembangan pengelolaan
daya manusia
Jumlah Waktu Maksimum Layanan dan
1. Menyusun analisa kebutuhan pegawai
sumber 2. Melakukan rekrutmen pegawai BPDPKS
3. Melakukan pegawa1
Disusun
laporan
kebutuhan pegawai
160 hari kerja
analisa 20 hari kerja
Dilakukan rekrutmen pegawai 20 hari kerja BPDPKS
sesuai
dengan
analisa kebutuhan pegawai
penilaian
berdasarkan
Kinerja Utama
kinerja Dihasilkan penilaian kinerja 20 hari kerja
Indikator pegawai
4. Menetapkan grade pegawai
capa1an
sesuai
Indikator
Utama pegawai
dengan
triwulanan
Kinerja
Ditetapkan surat keputusan 15 hari kerja tentang
BPDPKS
grade
pegawai
t
www.regulasip.com
-29program 15 hari kerja
5. Pengenalan tugas pokok BPDPKS Dilaksanakan serta
ilmu-ilmu
menunJang BPDPKS
lain
pelaksaan
yang pengembangan di sebagai
tugas
pegawa1
9.
Publikasi Dana
cuti
Perkebunan
Kelapa Sawit
realisasi
pungutan BPDPKS
penenmaan
dalam
2. Mempublikasikan realisasi
pungutan BPDPKS
target situs
target
penyaluran
dalam
situs
Dilakukan
monitoring
dan 1 hari kerja
lJ ln Dilakukan
pencatatan
atas 1 hari kerja
pelaksanaan Bulanan
cuti dan ijin pegawai dengan
Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Pengelolaan 1. Mempublikasikan
dengan
evaluasi atas absensi pegawai
dan
perencanaan sampa1
pengenalan
pegawai terhadap BPDPKS
6. Penatausahaan absensi pegawai 7. Penatausahaan
sarana
kapasitas
Mulai
menggunakan kartu cuti
92 hari kerja
dan Dipublikasikannya target dan 10 hari kerja
dana realisasi
penenmaan
dana
Triwulanan
resm1 pungutan dalam situs resm1 BPDPKS
dan Dipublikasikannya target dan 10 hari kerja
dana realisasi
penyaluran
dana
Triwulanan
resm1 pungutan dalam situs resm1 BPDPKS yang dirinci dalam penyaluran SDM,
Pengembangan
Penelitian
dan
�
www.regulasip.com
-3 0-
Pengembangan,
Promosi
Kelapa Sawit dan Turunannya, Peremajaan Sarana
dan
Perkebunan,
Prasarana
Perkebunan, dan Pembiayaan Jumlah Waktu Maksimum Layanan
Biodiesel
20 hari kerja
�
www.regulasip.com
- 29BAB IV
SUMBER DAYA Bab ini menjelaskan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
yang dibutuhkan dalam pencapaian tugas dan fungsi BPDPKS. A.
Sarana dan Prasarana Sarana
dan
prasarana
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan antara lain: 1.
Gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan
ruangan yang representatif antara lain:
a.
b.
c.
d.
3.
4.
5. B.
Ruangan Kepala Divisi;
Ruangan Staf;
Ruangan Rapat;
e.
Ruangan Konsultasi untuk pemangku kepentingan;
g.
Ruangan Server; dan
f.
2.
Ruangan Direksi BPDPKS;
Ruangan Arsip;
h.
Ruangan Penunjang Lainnya.
Peralatan yang mendukung teknologi informasi.
Dukungan basis data/informasi yang selalu mutakhir tentang
pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit.
Kendaraan operasional.
Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang
direncanakan.
Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai BLU pengelola dana, sumber
daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana antara lain: 1.
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas terdiri atas sembilan anggota yang terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 6 (enam) orang dan unsur profesional sebanyak 3 (tiga)
orang.
Anggota
unsur
pemerintah berasal dari pejabat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Masing-
www.regulasip.com
-30masing menteri terkait memberikan usulan nama calon anggota kepada
Menteri
Keuangan.
Anggota yang
berasal
dari
unsur
profesional
merupakan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit maupun pelaku
industri yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. Penunjukan
anggota dari unsur ini diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri
2.
Keuangan.
Direksi Badan Layanan Umum
Direksi merupakan organ BPDPKS yang meliputi Direktur Utama dan
keseluruhan Pejabat Pengelola lain, antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko;
Direktur Penyaluran Dana;
Direktur Penghimpunan Dana;
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana; dan
Direktur Kemitraan.
Melalui rapat Dewan Direksi, Direksi memiliki kuasa untuk mengambil
keputusan terkait pengelolaan dana.
Komposisi
Direksi
merupakan
perpaduan
individu
yang
memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sehingga memungkinkan
dilakukan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien,
dan
segera
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
profesionalitas. Komposisi Direksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan minimal 1 (satu) orang mengingat badan BPDPKS merupakan
3.
4.
badan BLU non-struktural.
Satuan Pemeriksa Internal
Satuan Pemeriksa Internal yang tersedia mm1mum terdiri dari 2 (dua)
orang dengan kualifikasi yang sesuai di bidang pengelolaan dana.
Manajemen Menengah (Kepala Divisi)
Manajemen Menengah yang tersedia minimum terdiri dari 2 (dua) orang
yang memiliki kualifikasi pada bidang administrasi keuangan dan
menajemen sumber daya manusia serta 11 (sebelas) orang yang memiliki 5.
kualifikasi pada bidang teknis.
Staf Operasional
Staf operasional yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang pada
masing- masing 6.
Manajemen
Menengah
pelaksanaan tugas pada bidangnya.
dalam
rangka
mendukung
Tenaga Penunjang
Tenaga penunjang yang tersedia minimum terdiri atas sopir, pramubakti,
www.regulasip.com
-3 1resepsionis, dan tenaga keamanan.
Selain sumber daya manusia dengan kompetensi di atas, BPDPKS juga
membutuhkan tenaga ahli, penasihat dan konsultan yang independen dengan
kualifikasi berpengalaman pada bidang investasi, peremajaan kebun kelapa
sawit, pembangunan infrastruktur, riset, informasi dan teknologi.
www.regulasip.com
-32-
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pengembangan BPDPKS telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketentuan pelaksanaan pemantauan meliputi: 1.
membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan;
2.
dilaksanakan oleh BLU BPDPKS yang berkoordinasi dengan unit/lembaga terkait;
3.
pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala; dan
4.
metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan,
studi
dokumentasi,
dan
pertemuan-pertemuan
dengan
pelaksana dan penerima layanan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan
dalam
rangka
peningkatan
kinerja
BPDPKS.
Ketentuan
pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi: 1. ·
pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala;
2.
metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi; dan
3.
hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BPDPKS.
www.regulasip.com
-33BABVI
PENUTUP 1.
SPM ini merupakan pedoman bagi BPDPKS dalam pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa
sawit berkelanjutan kepada pemangku kepentingan, mitra, dan penerima
manfaat BPDPKS.
2. · Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandardisasikan pelayanan penyaluran dana dan investasi agar proses perencanaan,
pelaksanaan,
3.
dan
monitoring
dilaksanakan dengan baik.
serta
evaluasi
pelayanan
dapat
SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan
penyaluran dan investasi yang akan dilaksanakan BPDPKS sebagai operator pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
www.regulasip.com
