MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
32/PMK.010/2017
TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED
SYSTElitf 2017
DAN
ASEAN HARMONISED
TARIFF NOMENCLATURE2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor,
telah
dilakukan perubahan
terhadap
sistem
klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan
Harmonized System 2017
dan
ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017;
b.
bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
6/PMK.010/2017
tentar:g
Penetapan
Sistem
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri
Keuangan
mengenai
bea
masuk
tindakan
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 2-
pengamanan
yang
pos
tarifnya
mengacu
pada
Harmonized System 2012; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
menyelaraskan dengan
a
dan
program
sebagaimana
huruf
b,
simplifikasi
dan
regulasi
serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan pelaksanaan pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan di lapangan perlu melakukan penyesuaian pos tarif terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping dan Peraturan Menteri
Keuangan
mengenai
bea
masuk
tindakan
pengamanan sehubungan dengan pemberlakuan sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017; d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan
Penyesuaian
Pos
Keuangan
Tarif
Mengenai
Menteri
Keuangan
tentang
Terhadap
Peraturan
Menteri
Pengenaan
Bea
Masuk
Anti
·
Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk
Tindakan
Pengamanan
Sehubungan
dengan
Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif
Bea
Berdasarkan
Harmonized
Masuk
atas
Barang
System 2017
dan
Impor
ASEAN
Harmonised Tariff Nomenclature 2017;
Mengingat
1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 tentang Pengena.an Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor
Produk
Keramik
Berupa
Perangkat
Makan,
Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 455);
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 3-
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 985);
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk C.anai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia,
Kazakhstan,
Belarusia,
Taiwan,
dan Thailand
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1398); 4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk ':::'indakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 699);
6.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 978); 7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk
Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara
www.jdih.kemenkeu.go.id
-4-
Malaysia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yam (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tah:.in 2015 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1184); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1308); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor
Produk
Terephthalate
Biaxially
(BOPET)
dari
Oriented Negara
Polyethylene
India,
Republik
Rakyat Tiongkok, dan Thailand (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1843); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan Repu,blik
Rakyat
Tiongkok
I
Section dari Negara
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1951); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 488); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 666);
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 5-
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumpin·g Terhadap Barang
Impor
Biaxially ·Oriented
Polypropylene dari
Negara Thailand dan Vietnam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 55); 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang
Penetapan
Sistem
Klasifikasi
Barang
dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN
SEHUBUNGAN
DENGAN
PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN
HAR MONIZED
SYSTEM 2017 DAN
ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017.
Pasal 1 Terhadap
pengenaan
Bea
Masuk
Anti
Dumping
dan
pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan: a.
Nomor 58/PMK.011/2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya,
dan Peralatan Toilet,
dari Republik
Rakyat Tiongkok; b.
Nomor
108/PMK.011/2013
ten:ang
Pengenaan
Bea
Mast:ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk
Casing dan Tubing;·
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6-
c.
Nomor
169/PMK.011/2013
tentang
Pengenaan
Bea
Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand; d.
Nomor 10/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan;
e.
Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit;
f.
Nomor
137.1/PMK.011/2014 tentang
Pengenaan
Bea
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan; g.
Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya;
h.
Nomor 13/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (SDY) dari Negara Malaysia;
i.
Nomor 14/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented
Yam (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand; j.
Nomor
155/PMK.010/2015
tentang
Pengenaan
Bea
Mas-..ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk
Steel Wire Rod; k.
Nomor
165/PMK.010/2015
tentang
Pengenaan
Bea
Mas-..ik Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk
Coated Paper dan Paper Board; 1.
Nomor
221/PMK.010/2015
tentang
Pengenaan
Bea
Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially
Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 7-
m.
Nomor
242/PMK.010/2015
tentang
Pengenaan
Masuk Anti Dumping Terhadap I:npor Produk dan n.
I Section dari
Bea
H Section
Negara Republik Rakyat Tiongkok;
Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Froduk
Hot Rolled Plate
(HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina; o.
Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Fiber
Polyester Staple
dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan
Taiwan; dan p.
Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Polypropylene dari
Biaxially Oriented
Negara Thailand dan Vietnam,
dilakukan penyesuaian pos tarif sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
6/PMK.010/2017
tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 2 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.
seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaks-c;_d dalam Pasal 1 tetap berlaku, kecuali pencantuman mengenai pos tarif adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b.
jangka waktu pengenaan bea masuk anti dumping dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sesuai dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 3 Peraturan Menteri
m1
mulai berlaku pada tanggal 1 Maret
2017.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret
2017
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret
2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2017
NOMOR 359
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian
ARIF BINTAR YUWON�+ NIP 19710912199703 lOC y
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 9 -
LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
32 /PMK. 010 /2017
TENTANG PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF DEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEANHARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017
PENYESUAIAN POS TARIF DARI SEBELUMNYA BERDASARKAN PADA HARMONIZED SYSTEM 2017
DAN
HARMONIZED SYSTEM20l2
MENJADI BERDASARKAN PADA
ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE Pos tar.if S:ebelum
No
.Peraturan
Mente:ri
Ten.tang
Keuan.gan. Nomor
penyesua1an
Uraian. harang
Pos
Tarif
berdasarkan PI\1iK 213/PlviK.04/2011
1
58 / PMK.011/ 2012 .
I ...A.nti Dt.m1.ping Teihadap Pengenaan
Impor
Bea
Masuk Peran.gkat
Produk Keramik
makan
perangkat dapur dari atau
tan.ah.
dan I
691L10.00..,00
Pos.
tar.if se<sT1dah
Pen.vesuaian �·
Pos
Tarif
be.rdasarkan
PMK
6/P1·1K.04/2017 6911,,10.00
porselain.
liat cina
//
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 10 -
Berupa
Perangkat .Pe.rlengkapan
1·lakat1.:�
Perangkat
Dapur
Peralatan
Tangga
Rt.unah
Rahyi:at
T:im�gkok
dari pors.elin atau tanah
dapur
108/PMK.011/2013
j Pengenaan Tit1dakan
6911.. 90.00
6912.00.00. 00
6912... 00.00
7304.29.00...90
ex 7304. 29.10
liat
makat1�
perat1gkat
.
nm1ah
perlengkapan
tat1gga lain.nya dan pera1atan
toilet
.2
6911.90..,00.00
toilet
per.ailatan
dat1.
darl Perangkat
Toilet;!<
Repuhlik
tangga
da:n dna
Lain�:nya:
Peralatan
lainnya.
ru.:rnah.
dari keramik7 selain dari
porselain atau Bea
Terhadap Itnpor
herupa
�·/las�ik Produk
dari
Pengama:nan tubing
tanah liat dna casing
be si
atau
dan
ex
baja}
. .
ex 7304.29.90
Produk tanpa kamp1Jh, dengan ukuran __
Casi;ng dan Tu.bing
diatneter
de.n.gru1.
.2 14
ind
3/8
sampai
in.d} dengan yield
strength 75.000 ·ps1 atau lebihJ
3
169/FMK.. 011/2013
Pengenaa.n Anti
Bea
Masuk
Du.m.plng Terhadap
Iu1por
Produk
Cat1.ai
Lantaiar1 Dari Be.si
Baja
BLikan
atau
Paduan
yang
ujun.gnya
sudah
dikerjakan.
Produk besi
canai
a.tau baja
dengan lehih;
dipalut,
lebar
dicanai tidak
heh.un
la.ntaian
atau
dari
7208.10... 00.00
7208.10.00
hu.kan paduan,
7208.25.00..00
?208.25.00
a.tau
7208.26,.00.00
7208.26.00
tidak
7208.27.-10.00
?208. 27.11
600
mm.
pa:nas�
dis.ep11h atau
.
.
7208 .27.19 .
11
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 11 dari
Negara
Re.publik
.Rakyat Tiongkok, India� Rusia}
j
tidak
dilapisi> dalan1 gulungan
7208.27,90.00
7208.27 �.99
:Kazak11.stan,
Belarusia.� Taiwa.:n�
7208.27�91
dat."l
Thailand
7208.36,00.00
720RB6 oo
7208.37.00.00
7208.37�00
7208.38.00..00
7.208.38�00
7208.39.00... 00
7.208,,39.10
...
7.208,,39.90 ex
4
10/PMK.011/2014
Pengenaa:n
Bea
1\•1asuk
Produk
canai
Anti Durnpu1.g Terhadap
besi atau
.I:mpor
de:r1gan
P:roduk
Canai
Lantaiau Dari Be.si atau
le.bih,
Baja
dengrui.
Paduru.1.
Bt.lkan
Yang
Disepu.h
atau
Dilapisi Dengan
Thnah
dari
Negara
Ral-0.rat �
Republik
baja
lehar
disepuh
7208.90.00 00 ...
ex
7208.90.10
ex
7208.90 ..20
ex
7208 90.90 ..
lantaian dari.
7210.12.10.00
7210 .12 10
paduan,,
7210.12.90.00
7210.12.:90
bu.kan�
600
mm
a.tau
timah,
ketebalan kL.1rang dari
.
...
a.tau
dilapi.si dengru1
0"5
n1m
Republik
Tion.gkok, .
Korea:o
.
..
da:n
Taiwan
f}
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 12 5
96/PMK.011/ 2014
I
Pengenaan
Tindakan
Bea Mas11k Pe:nga:rnana:t:1.
Terhadap Im.por Prodi..1k
Benang
Kapas
Benang Jal1it
Selain
Be.nang kapas, jahit t:cotton
selain
benang
5205.. 11. 00.00
5205. 11..00
than
5205.12.00.00
5205.12.no
5205.13.00.00
5205.13 . ..00
5.205.14.00.00
5205.14 ..00
5205.15.00... 00
5205.15 ..00
5205.21.00.. 00
5205.21.00
. 5205·.22.00.00
5205.22.00
5205.23. 00... 00
5205.23.00
5205.24. on.. oo
5205° . .24.00
5205.26.00...00
5205.26.00
5205.31.00.00
5205.31.00
5205.32.00.00
5205.32.,00
5205.35·.00.00
5205.35 ..00
5205.41.00.00
5205.41 ..:00
5205.42.00... 00
5205.42.00
5205.43. 00.00
5205.43·.. 00
5205.44.00.. 00
5205.44 ..00
5205.4 7. 00..00
5205.47.00
5205.48.00..00
5.205.48.00
5206.11. 00 ..00
5206.11.00
5206.12. 00,00
5206.12.00
5206.13.00.00
5206.13 ... 00
1ram other
sewing t.hreac�I
ff
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 13 5206.14�00 ..DO
5206.14�00
52D6..15�00.00
5206...15�00
5206.. 21.00.00
5206.�21�00
5206.. 22�00.00
5206... 22.00
5206�23�00.00
5206 ... 23�00
5206.. 24.00 .00
5206,.24.00
5206... 25�00 00
5206..25. 00
5206..31.00.,00
5206..31.00
s206.32.oo ... oo
5206.. 32.00
5206..35.00 ... 00
5206.. 35.00
5206.. 41.00.00
5206.41.00
5206.42.00.00
5206. 4.2.00
5206.48.00.00
5206.48.00
5206.. 45.00 ..00
5206..45.00
.
6
137.1/Pi\UC011/2014
j Pengenaa:n
fii!as·uk
Produk canal
:Pengan-ianat1.
besi atau baja
buk:at1.
Terhadap In1por ·Produk
dengan
600
Canal
lehi:h;.
Tindaka:n.
Besi
Bea
Lru:2taian atau
Paduan
dari
Baja Bu:kan I dengan seng_�
.lebar
[antairu1
disepuh
paduan
ex
7210 .. 61.lLOO
ex
7210 .. 61.11
padua:n.,
mm
atau
dari
.
atau
dilapisi
al:un:llnium-
mengandu:t1.g
karhon
kurang dari 0,6% �:nol koma.
enain
perseratus)
uienurut
fJ
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 14 beratnya��
denga.n
ketehala.n
sampai dengan O, 7
111111
(nol
koma tL-tjuh mi1imeter} 7
12/PMK.010/2015
Pengenaa.tl. Bea :�v1as1...lk Tindaka:n.
Pengan1anru2
Terhadap Impor Produk I
Da.tl.
H
I Section dengan. tinggi atau lebar 100 600
ex
7228 . .70.10
7228... 70.90.00
ex
7228.70..90
sam.pai dengan
n1m� dat1. H Section dengan.
Section dari tinggi 100
Baja Paduan Lai:nnya
m.m.
ex 7228.70.10 .. 00
350
.m.m}
mm
dari
sampai dengan Baja
Paduan
l..a.ul.:nya� 3rang tidak dike:rjakan
lanjut
lebih pan.a s ,
s.elain
ditarik
dicar-iai
panas
atau
diekstruksi.
I
Section
lebar 100 600
mm
lnn1.
dan H
ti.nggi 100 350
dengan tinggi
mn1;
mm
dari
atau
ex
sampai dengru1
Section dengan san.1:pai dengru1.
Baja Paduan
Lainnya) d.icanai panas) ditarik
pan.as
atau
diekstru.ksi
yang
dikerj akan. lebih la11Jut.
/;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 15 8
13/PTvlK,010/2015
Pe:ngenaru:1.
Bea Iviast.lk Produk s:oin Drawn Yarn (SDY}
5402.47.00..00
5402...47.00
5402.46.00.00
5402 .,46,00
.
Anti Dumping Terhadap ben1pa benang :filrune-n sintetik Produk
Impor
Drawn y·arn
(SDY}
Spin dari
Negara Malaysia
(selain
benan.g
disia1::ikan. e,ceran>
jahit)}
sintetik
pe.t-tjualan
untuk
termasl..ik
mot1:afilan'len dari 67
yru1.g kurang
tanpa
tu:nggal}
desiteks>
tidak
at1.tih.an att."1.u dengan antihan
tidak. n1.e1ehihi
tiap
50 putar.ru:"l
meter} dari bahan poliester... 9
14/PMK.,010/2015
:Pengenaat1. ...�ti
Bea l\•1asuk I P:roduk Partially Oriented Yam
D1.11llping Teihadap
Impor
Produ.k
Oriented �Yarn Negara
Thailand
.Partially
fPO'i:''}
berupa henar-ig filamen
sin�tetik (se1ain bena:ng jahit).:!
(POYJ dari tldak
Mala._ysia
dan
.
i..u1tu1c
disiapkan
penjualan
ecerru1.:�
monofilan1en
termasuk
sintetik
kurat1.g
dad
67
tunggalJ<
tanpa
antihan.
desiteks,
dengan antihan> tidak 50
a.tau
1::rmlebiln
tiap
meter: dad
polieste:rJ
diori.e.ntasi
puta:rai-1
bahan
yang
sebagian.
�j
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 16 10
155./Pli.U{,..010/2015
I Pengenaan Bea Masuk Steel W'ire Tin:dakan
Pengrunana.t:1.
Rod dengan ukuran
14 1n111;�
<
Terhadap In1par Prod1-lk
(C)
Stee.l ih'ire Rod
·<
:kandu.:ngan.
ex 7213.91.10.00
ex 7213.91.10
ex 7213.91.20... 00
ex 7213.91.20
ex 7213.91.90..00
ex 7213.91..90
ex 7213.99.10.. 00
ex 7213.99.10
karbon
dan ah.m1i11iu:rn �:A1J
s OJ15il3·�
0;� 02ql(1
.Steel i.vire Rod dengan uh.Ltran 5�5
-
<
.karbon
14
m.m,
s.
(C}
a1uminhID1
(Al)
<
kandungan O, 158,&
dan
Ot02%
Steel i-ii!.re Rod dengan ukurat1 5,,5
-
karbon
·<
14
:m.n1J
�:c)
s
alIDniniu.m. (.Al)
<
kandl..lngan OJ15%
0_�02%
Steel i·Vrre Rod dengan 14
-
karbon
20
mm}
( C_)
aluminiun1
s
fA.1}
<
-
karhon
20
O, 15�;10
ahm1ini11m
s
(A.1.J
Steel Vlire Rod 14
-
20
<
dan
O, 02%
mm>
(q
ukLtran
kandungan
.Steel 1·Yire Rod dengru-i 14
dan
1.lk!.lran
...
7213.99 ..20
ex 7213.99.20 00
ex
ex 7213.99.90.00
ex 7213.99.90
kand1.u1gan 0:� 15�lo
dan
0,02S;o:Q
dengan Llk:Liran
mm}
kandun,gan
www.jdih.kemenkeu.go.id
f}
- 17 -
karbon
�: C)
ah.ID1inhm1.
s
(Afl .¥
<
O, 15g.i0
da.11.
0. 02% /
Steel liiire Rod dengan ukuran. 5,5
20
-
karbon
11
165/PMK.010/2015
I
Peng:enaan
Tindakan
Bea
.Board
(A.1)
<
Pengam:anan
board
7227 .. 90.00
ex4810.13 ... 11.00
ex
4810
48.10.. 13.91
.
boron
dan alu.:miniu.:m
0,02%
Masuk Produk coated paper dan paper
Terhadap Impor Prodl.lk Coated
(C) 0,10 - 0,,15�/o;f.
� O;f.0008%
ex
..
kandur1gan
m:n1.�
{B}
7227.90 . 00.00
ex
he:r1.1pa
kertas dan .kertas.
dilapis:i
karton}
...
13 .
.
lQ
ex4810.13 . 19.00 .
atau
ex4810.13... 9.L90
ex
Paper dru1. Paper kedua sisinya de:ngan kacil:i:n
ex4810.13 ... 99.90
ex4810.. 13.99
.Hat
(tan.ah
at1.organik
satu
Cina) lainnya
ex
4810... 14.11
ex 4810.14... 19.00
ex
4810...14.19
4810.14.,9.1.90
ex
48.10.. 14.9.1
ex4810.l4 .99.90 .
ex
48.10 . 14.99
dihias.
ex4810.l9.1LOO
ex4810.19.10
dicetak
ex4810.19.19...90
jenis yang
ex4810.l9.9L90
tanpa
bahrui
da.:n
tanpa
pelapis
diwarnai�
atau
pengikat:;
lain.nya:;
tldak
tidak
perm11kaannya dari
digunakan
dengan
j
atau
tldak
zat
4810.14 .. 1.LOO
atau
untuk
n1enulis,
a.tau
u.ntuk
mencetak.�
keperiua.n grafik lainnya;�
atau
dicetak
yang
dari
jems
ex
ex
ex
4810.19.99.90
.
.
ex4810.l9.91 ex
48.10.19.99
tr
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 18 -
digunakaii yai1g
untuk
m.erekruTt
aparatus
sendi:ri> tidak
termasuk kertas termo-s;ensitif:
dalam gulungan en1pat
atau lembarat1
pers;eg1
panJang
(term.asi...ik hujur sa:nka:r) dari berbagai
1-lh."1.lrru1.,:.
daiam
keadaan tidak dilipat} dengan 80
gra1nas1
(delapan puluhJ
gsm. sampai dengan 400 fen.i.pat ratus)
gsm} tidak mengandung
se:rat
yru-ig
proses
diperoleh n1eialui
m.ekruidk
n1:ekanik,
atau
atau
kh:n.ia
1Ttengandung
serat ters;eu b t tidak 1ehih
1og;·'b
(sepuluh
m.enurut kandunga:n
berat
dari
perseratus) keseluruhan
seratt1.ya1
tidak.
termasuk cast c.oated paper.
www.jdih.kemenkeu.go.id
f Y·
- 19 12
221/PMILOl0/2015
I A..11.ti Dmuping Terhadap Pengenaan
Masuk
Bea
..
Bi- 4..,:.cfaU11 Oli:ented Pol11ethylene ...
Terephthalate
�:Bo:PET;1
ex 3920.62.00.00
dalam
<8X
3920.62.10
<8X
3920.62.90
Prod"L.ik Bia.:d..ally hentuk pelat, le1nbaran:- film,
lmpor
Oriented
Polyethylene
(BOPET) plastik!'
Terephthalate
.Negara
dari
India,
Tiongkok,, dan.
Thailand
.non
diperku.at:-
Rah.7at tidak
Republik
strip
dan.
foil
lainnya:-
seh.U.er darl tidak tidak
didul."111g 1
I dikombinasi se:macam
dari
itu
dilar.ninasi> atau
tidak
denga.n
cara
dengru1
baban
lain. 13
242/PI\i1K.010/2015
I Anti Dumping Te;r.hadap
Pe:nget1aan Bea Masuk
Impor Produk H Section
dan
I
Negara
Sectio.n
H Section dari hesi
atau baja
yang
tidak
dikarjakan lebih lanjut
selain
bu.kan
paduan
dari dicanai pruaa.s,,
ditarik
7216..33.00.00
7216.33.11
(HSection)
7216.33.19 7216.33.90 . .
panas
Repu:blik Rak:yat a.tau dieks:trusi dengan tinggi
Tiongkok
80 I
mm
atau 1ehih.
Section dari besi atau baja
bu.kan
paduan
yru:1g
tidak
7216.82..00.00
7216.32:. 10
(I Section)
7216.32.90
dikerjakan 1.ehih 1arriut selain dicanai a.tau
80
panas:�
ditarik panas
dieks,trusi denga:n tin.ggi
mm
atau iehih..,
{f
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 20 -
14
50/PMK. 010/2016
I t\11lti D11r.nping Terhadap
Pen.genaan Bea Iviast.lk I Produk canai la11taian dari besi
..
lm.por
Produk Hot Rolled
a.tau
baja
lehar 600
dengan
Plate (HRP'.! dari Ne.gara lehih.} Republik Tiongkok} dan
Ukraina
Ra1..··yat Singapura,
bu.kan
dicruaai
dipallut} tidak
tidak
gultulgat1.J lebih
atau
tidak
ketehalan
nun..
1a.ntaian dari besi
atau
hu.kan
baja lebar
dipalut!tidak
tidak
lanjut
m:rn
atau tidak
disepuh
atau
tidak
tidak
..
paduan��
pruias}
dilapisi�
gulungan, lehih
600
dicanai
lehih}
7208.52.. 00
dicanai
Produk c.anai
de:ngan
7208 . 52.00.00
dalam.
dikerjakan
de:ngan
11ielehihi 10
atau
disepi._ih
sela.:i.n
:la:njut
panas.�
n1.m
tidak
tidak
7208.51.00
paduan,
pan.as,
dila.pisi,
7208.5'1..00.00
dikerjaka.n
selain
dican:ai
panas.� denga.:r1 keteba1an 4, 75 nun
a.tau
u1elebihi 10
lebih
teta.pi tidak
n-i:n.1.
+1
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 21 15
73/PMK. 010/2016
I Anti Dumping Terha.dap Pengenaan
Bea
Impor Produk
Masuk
Serat
staple
sintetik.�
5503.20.00.00
5503.20.00
Oriented
3920.20. 10.00
3,920.20. 10
Oriented
ex 3920.20.90.00
ex 3920.20.91
tidak
d.igaruk, disisir, atau dipro ses
Poiyester secara lain untuk dipintal, dari
Staple Ftber Dari Negara polyester. India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan 16
1/PMK. 010/ 2017
I Anti Dumping Terhadap Pengenaan
Bea
Barang Impor Oriented Dari
Masuk Bia.-;,,,-ially Popypropylene film
Biaxially Lain-lain:
Biaxially
Polypropylene Popypropylene pelat, lembaran,
Negara
Thailand
ex 3920.20.99
foil, dan bentuk lainnya
Dan Vietnam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYJ\NI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
