MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

'

\ \

SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA NOMOR

2 0 5 / PM K .04 / 2 0 1 5

TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l�NGKA PERJANcJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal a

Undang-Undang

Kepabeanan

Nomor

10

scbagaimana

Undang-Undang

Nomor

17

13

ayat {1) huruf

19 9 5

Tahun

telah

diubah

Tahun

2006,

tentang dengan terhadap

barang impor dapat dikenakan bea masuk sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; b.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam

rangka

( ATIGA ) ,

telah diberlakukan tarif bea masuk

ASEAN

ASEAN- China

A SEAN-Korea Free Jap an

Economic

Trade Free

In

Go ods

Trade

Trade Area Partners hip

Area

Agreement

( AC FTA ) ,

( AKFTA ) , Indonesia Agreement

( IJ EPA ) ,

ASEAN-India Free Trade Area {AIFTA}, A SEAN-Australia New

Zealand

Free

Indo nesia-Pakistan

Trade

Area

Preferential

( AANZFTA ) , Trade

dan

Agreement

( IPPTA ) ;

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 2 -

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a

dan

·

huruf b,

serta

dalam

rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 1 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor

10

Tahun

1 995

tentang

Kepabeanan

sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2 006, ·perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional;

Mengingat

1.

Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1 994

Pengesahan Agreement Establishing The Organization

(Lembaran

tentang

World Trade

Negara. Republik

Indonesia

Tahun 1 994 Nomor 5 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 564) ; 2.

Undang-Undang Kepabeanan

Nomor

(Lembaran

10

Tahun

Negara

1 995

Re publik

tentang Indonesia

Tahun 19 95 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3 6 1 2)

sebagaimana

telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 0 6 (Lembaran Nomor

Negara

93 ,

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2006

Republik

Indonesia N omor 466 1 ) ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN

TARIF

B EA

MASUK

DALAM

RANGKA

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIO NAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

Undang-Undang

Kepabeanan

adalah

Undang-Undang

Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 7 Tahun

2 0 06 .


- 3 -

2.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat ,Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

3.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

4.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam j abatan tertentu untuk melaksanakan

tugas

tertentu

sesuai

dengan

Undang

Undang Kepabeanan.

5.

Tarif Preferensi

adalah

tarif bea

masuk

berdasarkan

perjanjian atau kes epakatan internasional ya.Ilg besarnya sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai

penetapan tarif bea masuk dalam rangka perj anjian atau kesepakatan internasional. . 6.

Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) adalah ketentuan khusus

yang

ditetapkan

berdasarkan

perjanjian

kesepakatan internasional yang diterapkan oleh

atau suatu

negara untuk menentukan negara asal barang. 7.

Negara

Anggota

adalah

negara

yang

menandatangani

perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang.

8.

Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor yang menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) .

9.

In stan si Penerbit S KA adalah instan si pemerintah a tau in stitusi

yang

ditunjuk

pemerintah,

yang

diberi

kewenangan untuk menerbitkan S KA atas b arang yang akan diekspor. 10.

Penerbitan Invoice Dari Negara/ Pihak Ketiga ( Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing) yang selanjutnya disebut Third

Country

Invoicing/ Third

Party

Invoicing

adalah

penerbitan invoice oleh perusahaan lain ya�g berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SA K .


- 4 -

1 1 . Back-To-Back

Certificate

of

atau

Origin

Mo vement

Certificate adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota

pengekspor

kedua

berdasarkan

SKA

yang

diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama. 1 2 . Tanggal

Eksportasi

a tau Tanggal

Pengapalan

adalah

tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal Air Way Bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat. 1 3 . Retroactive Check adalah penelitian mengenai keabsahan dan kebenaran isi dari SKA yang dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA. 14.

Verification dilakukan

adalah

kegiatan

instansi

penerima

Visit oleh

verifikasi S KA

yang

(Receiving

Authority) , di negara penerbit SKA untuk memastikan keabsahan dan kehenaran isi dari S KA dalam hal hasil Retroactive Check diragukan .

15. Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar

internasional

penomoran

yang

atas

digunakan

sistem untuk

penamaan

dan

pengklasifikasian

produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).

Pasal 2 (1)

Atas barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN).

(2)

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Tarif Preferensi

berlaku

terhadap

impor

untuk

dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor B arang; atau


-5b.

Tarif Preferensi dapat berlaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat

Penimbunan

Berikat

yang

menerapkan

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory)

sesuai peraturan perundang-undangan

mengenai Tempat Penimbunan Berikat. Pengenaan Tarif Preferensi untuk importasi barang yang

(3)

berasal dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas .

BAB II KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 3 (1)

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana ·

dimaksud dalam Pasal 2 , barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal B arang (Ru les of Origin) .

(2)

Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :

(3)

a.

kriteria asal barang;

b.

kriteria pengiriman langsung; dan

c.

ketentuan pro sedural .

D alam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Ru les of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN).

(4)

Penj elasan lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang (Ru les of Origin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka: a.

ATIGA

adalah

sebagaimana

tercantum

dalam

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran I ; b.

ACFTA

adalah

Lampiran II ;


- 6 -

c.

AKFTA

ad al ah

se bagaimana

tercantum

dalam

se bagaimana

tercantum

dalam

se bagaimana

tercantum

dalam

Lampiran III; d.

IJEPA

ad al ah

Lampiran IV; e.

AIFTA

adalah

Lampiran V; f.

AANZFTA ad al ah

se bagaimana

tercantum

dalam

Lampiran VI ; g.

IPPTA

ad alah

se bagaimana

tercantum

dalam

Lampiran VII , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Pertama Kriteria Asal Barang

Pasal 4

(1)

Kriteria asal baning sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3

ayat (2) huruf a meliputi: a.

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (Wholly Obtained atau Wholly Produced);

b.

barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih Negara Anggota;

c.

barang yang proses produksinya menggunakan Bahan non originating dengan hasil akhir memiliki:

1.

kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau

2.

kandungan Bahan non originating yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;

d.

barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dan seluruh bahan non originating tersebut

harus

mengalami

perubahan

klasifikasi

( Change in Tariff Classification/ CTC) yang meliputi:


-7 Change in Chapter (CC) , yaitu perubahan pada

1.

bab 2.

(2 (dua) digit pertama pada HS) ;

Change in Tariff Heading (CTH) , yaitu perubahan pada pos (4 (empat) digit pertama pada HS) ; atau

3.

Change in Tariff Sub Heading (CTSH) , yaitu perubahan pada subpos (6 (enam) digit pertama pada HS) ; dan/ atau

e.

barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dan bahan non originating tersebut mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific sesuai

process)

masing-masing

perJ anJian

atau

kesepakatan internasional. (2)

Bahan atau barang originating merupakan bahan atau barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.

(3)

Bahan atau barang non originating merupakan bahan atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of

Origin)

sesuai

masing-masing

perj anjian

atau

kesepakatan internasional yang disepakati.

Bagian Kedua Kriteria Pengiriman Langsung

Pasal 5 Kriteria peng1nman langsung sebagaimana dimaksud dalarh Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a.

barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau

b.

barang

impor

menerbitkan

dikirim

SKA

dari

melalui

Negara

negara

Anggota

lain

(transit

yang atau

transhipment) dengan ketentuan:

1.

barang impor tersebut tidak terj adi proses pengolahan di

negara

transhipment,

transit

selama

kecuali

melakukan

proses

bongkar

transit/ muat,

penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menj aga kualitas dan/ atau keamanan barang;


-8barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau

2.

kegiatan komersial di negara transit; dan

3.

transit/ tranship m ent dilakukan semata-mata karena pertimbangan

geografis,

ekonomis,

dan keperluan

logistik.

Bagian Ketiga Ketentuan Prosedural

Pasal 6 (1)

Ketentuan

pro sedural

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA,

a.

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk,

jumlah lembar dan format tertentu termasuk halaman depan dan halaman se balik b.

SKA

(overleaf notes) ;

memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang· berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA

negara pengekspor;

c.

ditandatangani oleh eksportir;

d.

diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;

e.

dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal

SKA

mencantumkan lebih dari 1

(satu) jenis barang; f.

kolom-kolom

pada

SKA

diisi

sesuai

peng1sian pada halaman sebaliknya

ketentuan

SKA

(overleaf

notes) ; g.

SKA

yang tidak diterbitkan pada saat atau segera

setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan dicantumkan

tanda/ tulisan/ cap

"ISSUED

RETROACTNELY" atau "ISSUED RETROSPECTNELY' ; dan h.

SKA

berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak

tanggal penerbitan .


-9(2)

D alam hal

SKA yang diterbitkan hilang atau rusak

sebelum diserahkan kepada Pej abat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA pengganti dengan ketentuan sebagai berikut: a.

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 );

b.

diberi tanda/ tulisan / cap "CERTIFIED TRUE COPY" dalam kotak yang telah disediakan pada lem bar SKA;

c.

tanggal penerbitan

SKA pengganti

harus

se suai

dengan tanggal penerbitan S KA yang hilang atau rusak; dan d.

diterbitkan dalam j angka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sej ak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak.

(3)

Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas

peng1sian

dilakukan

sebelum

pengaj uan

pemberitahuan pabean impor, dengan cara: a.

menerbitkan SKA baru; atau

b.

melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

mencoret (striking out) data yang salah;

2.

menambahkan data yang benar; dan

3.

memberikan

tanda/ stempel

koreksi

dan

menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan / paraf pej abat.

Pasal

7

Instansi Penerbit SKA di negara transit yang merupakan Negara Anggota dapat menerbitkan S KA Back-To-Back atau Movement Certificate dengan ketentuan : a.

SKA

Back-To-back atau

Movement

Certificate

dibuat

berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;


- 10 -

b.

masa

berakhir

SKA

Back

To

Back

atau

Movement

Certificate sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa berakhir SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; c.

barang yang akan diekspor dengan menggunakan S KA Back T o Back atau Movement Certificate, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor kedua, kecuali :

1.

untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran , pemuatan kembali, penyimpanan; dan/ atau

2.

kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menj aga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor;

d.

total jumlah barang yang tercantum pada S KA Back-to Back atau Mo vement Certificate tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA pertama; dan

e.

nama eksportir yang tercantum pada S KA Back-to-Back atau Movement Certificate harus sama dengan nama importir yang tercantum pada SKA pertama.

Pasal

(1)

8

Terhadap SKA yang diterbitkan sebagaimana dimaksud

·

dalam Pasal 6 menggunakan Third Party Invoice/ Third Country Invoice, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

penggunaan

Third

Party

Invoice/ Third

Country

Invoice harus dicantumkan dalam SKA; b.

nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan

c. (2)

nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam S KA .

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c tidak berlaku dalam hal perj anj ian atau kesepakatan internasional

tidak

mewajibkan

pencantuman

nomor

invoice pihak ketiga dalam SKA.

(3)

Dalam hal invoice dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf

c

belum diterbitkan, pada SKA dapat

dicantumkan nomor invoice negara asal barang.


- 11 -

Pasal

9

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

(1)

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) , pada saat penyerahan Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, importir harus melampirkan : a.

lembar asli dari

b.

lembar

S KA

SKA

asli

atas barang yang diimpornya;

Back to

back atau

Mo vement

Certificate; c.

lembar

asli

Issued . Retroactively

Retrospectively

SKA,

dari

waktu

j angka

dalam hal

SKA

tertentu

atau

Issued

diterbitkan lebih

setelah

Tanggal

Eksportasi atau Tanggal Pengapalan; d.

lembar asli Certified True Copy

SKA,

dalam hal

SKA

asli rusak atau hilang; atau e.

lembar asli

SKA

sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, huruf c, atau huruf d yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) . (2)

S KA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , harus masih

berlaku pada saat Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean .

(3 )

Importir

harus

mencantumkan

tanggal

SKA,

serta

kode

nomor

Tarif

referensi

Preferensi

dan pada

Pemberitahuan Impor Barang, atau Pemberitahuan Impor B arang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan

Pemberitahuan

Impor

B arang

dari

Tempat

Penimbunan Berikat. (4)

Importir yang

pada

saat penyerahan

Pemberitahuan

Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat: a.

tidak memiliki

b.

memiliki

dianggap

SKA

SKA;

atau

namun tidak menyampaikannya,

tidak menggunakan Tarif Preferensi

dalam

im portasinya.


- 12

( 5)

D alam

hal

Movement

-

informasi pada S KA Back to back atau diragukan

Certificate

atau

tidak

·

lengkap,

untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, wajib

menyerahkan

pengekspor

lembar

pertama

jika

S KA

copy Pejabat

Bea

Importir

dari

negara

dan

Cukai

memintanya.

Pasal 1 0 (1)

Untuk

memenuhi

ketentuan

mengenai

kriteria

pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5

huruf b , importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai . (2)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilengkapi

dengan

dokumen

dari

dapat

instansi kepabeanan

negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang.

Bagian Keempat Pe �elitian oleh Pe jabat Bea dan Cukai Pasal 1 1 (1)

Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penelitian

terhadap

memperoleh

Tarif

Surat

Preferensi

Keterangan

Asal

sebagaimana

untuk

dimaksud

dalam Pasal 2 atas barang yang diimpor. (2)

D alam rangka pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

2,

Pejabat

Bea

dan

Cukai

melakukan penelitian SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor

meliputi

Pemberitahuan

Impor

B arang

atau

Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.


- 13 -

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meli puti :

(3)

a.

pemenuhan

kriteria

asal

barang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ; b.

pemenuhan

kriteria

pengiriman

langsung

se bagaimana dimaksud dalam Pas al 5 dan Pas al 1 0 ; c.

pemenuhan

ketentuan

pro s edural

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal

sebagaimana

7,

8, dan

Pasal

Pasal 9; d.

pencantuman kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal

SKA

pada pemberitahuan pabean impor

sebagaimana dimaksud ayat (2) ; e.

jenis dan jumlah barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;

f.

besaran

tarif

bea

masuk

yang

diberitahukan

berdasarkan Tarif Preferensi; dan g.

ke sesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor

dan

dokumen

dengan data pada (4)

pelengkap

pabean

lainnya

SKA.

D alam hal hasil penelitian menunjukkan : a.

jumlah

barang

pemberitahuan

yang

pabean

tercantum

impor

lebih

jumlah barang yang tercantum dalam

dalam

besar

dari

SKA,

atas

kele bihan terse but dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN); b.

jenis barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan jenis barang yang tercantum

dalam

SKA,

atas

jenis

barang yang

berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN); atau c.

klasifikasi

barang

yang

tercantum

dalam

SKA

berbeda dengan penetapan klasifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1.

dasar pengenaan tarif preferensi dan penelitian kriteria asal barang adalah penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut; dan


- 14 -

2.

TC\rif Preferensi tetap dapat diberikan sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan ta rif bea masuk dalam

perjanj ian

rangka

atau

kesepakatan

internasional . (5)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan usulan atau informasi dari institusi pembina sektor terkait.

Pasal 12 SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal : a.

tanda tangan pej abat yang berwenang menandatangani SKA dan / atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan / atau stempel;

b.

format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan / atau

pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan .

Pasal 1 3 D alam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA; dan

b,

Pej abat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN) .

Pasal 14 ( 1)

Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 dilampiri dengan copy SKA yang akan dimintakan

Retroactive

Check

dengan

menyebutkan

alasan permintaan Retroactive Check, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, dan / atau permintaan bukti-bukti terkait.


- 15 -

(2)

Kepala Kantor Pabean dapat meminta Retroactive Check secara acak ( random) , sesuai masing - masing perjanjian atau ke sepakatan internasional yang disepakati .

Pasal 1 5 (1)

D alam

hal

dilakukan

kepabeanan,

Kepala

penelitian

Kantor

ulang

Wilayah

atau

atau

audit

unit

di

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian

ulang

mengajukan

atau

permintaan

audit

kepabeanan ,

Retroactive

Check

dapat kepada

Instansi Penerbit SKA apabila terdapat kera guan tentang keabsahan dan kebenaran isi SKA. (2)

Pengenaan Tarif Preferensi atau tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN) ditetapkan setelah diterimanya jawaban atas permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

(3)

Dalam hal jawaban atas permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) : a.

tidak diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai masing- masing perjanjian atau

kesepakatan

internasional yang

disepakati;

a tau b.

tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal B arang (Rules of Origin),

dilakukan

atas

penagihan

selisih

kekurangan

pembayaran bea masuk dan Pajak D alam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN) .

Pasal 1 6 (1)

D alam hal jawaban atas permintaan Retroactive Check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk �embuktikan pemenuhan Ketentuan Asal B arang (Rules of Origin), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Verifi cation Visit se suai masing-masing perjanjian

a tau

kesepakatan

in ternasional

yang

disepakati .


- 16 D alam hal diperlukan Verifi cation Visit, Direktur Jenderal

(2)

atau pej abat yang ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Instansi Penerbit S KA, atau badan yang berwenang, dan pihak lain yang terkait dengan mencantumkan informasi yang dimintakan . (3)

Dalam hal hasil Verification Visit menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Ru les of Origin) atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), Pej abat Bea dan Cukai melakukan tindak lanjut se suai peraturan perundang-undangan .

(4)

Pelaksanaan Verification Visit dapat melibatkan institusi terkait.

(5)

Pihak yang terlibat dalam Verification Visit harus menjaga kerahasiaan

informasi

yang

diperoleh

dalam

proses

verifikasi.

17

Pasal

D alam hal SKA terdiri dari beberapa j enis barang, penolakan terhadap

salah

pengenaan

satu

j enis

Tarif Preferensi

barang

tidak

atas j enis

membatalkan

barang

lain

yang

memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).

Pasal

(1)

18

S KA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor ( minor discrepancies) .

(2)

Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat a.

(1) tersebut dapat meliputi :

kesalahan

pengetikan

atau

ej aan

pada

SKA

sepanJ ang dapat diketahui kebenarannya melalui dokumen Packing

pelengkap List

dan

pabean dokumen

( invoice,

BL/ A WB,

pelengkap

pabean

lainnya) ; b.

perbedaan ukuran dan tipe huruf pada SKA;

c.

perbedaan penggunaan centang atau silang pada kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;


- 17 -

d.

perbedaan kecil antara tanda tangan pada S KA dengan specimen;

e.

perbedaan

kecil

pada

ukuran

kertas

yang

digunakan ; f.

perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA ; dan / atau

g.

perbedaan kecil uraian bara ng antara S KA dengan dokumen

pelengkap

pabean

lainnya

sepanj ang

barangnya adalah sama.

Pasal 1 9 (1)

Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi U S $2 0 0 . 00 (dua ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan S KA .

(2)

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat diberikan sepanj ang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewaj iban penyerahan S KA.

(3)

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor B arang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 0 Ketentuan lebih lanjut mengenai : (1)

tata laksana penelitian untuk pengenaan Tarif Preferensi atas . impor barang untuk dipakai yang menggunaka::i pemberitahuan

pabean

impor

berupa

Pemberitahuan

Impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat; d an (2)

tata laksana Verification Visit Dalam Rangka Perj anj ian Atau Kesepakatan Internasional,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .


- 18 Pasal 2 1 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 0 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan .

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone sia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 6

November

201 5

MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDO NESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 7 November 2 0 1 5 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLI K INDONESIA TAHUN 2 0 1 5 NOM O R 1 7 2 9 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum U. b.

'1

Hfp(J0,

Kep?-Ia Bagian T.

I Gm

It:;:.

NIP I

U•

T

JUMUM

<'. ., �e.pienterian

��,.,. •

; 5,?rO� - ,�p2'1001 --

-�

-�· T flfAT Je\'"'� .r/


- 19 -

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA

2 0 5 / PMK. 04/ 2 0 1 5

NO M OR

TENTANG TATA

CARA

PENGENAAN

MASUK

BEA

TARIF

BERDASARKAN

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASI ONAL

KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

A.

KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal B arang dalam rangka ATIGA meliputi: 1.

Wholly Obtained atau Wholly Produced Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau Wholly Produced adalah sebagai berikut: a.

Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan , bunga, sayuran , pohon, rumput laut, j amur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor;

b.

Binatang

hidup ,

moluska,

krustasea,

mamalia,

termasuk reptil,

bakteri,

ikan ,

burung/ unggas, dan

virus ,

lahir

dan

dibesarkan di satu Negara Anggota pengekspor; c.

Produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota pengekspor;

d.

Hasil

perburuan,

perangkap,

pemancingan,

pertanian

dan

peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota pengekspor; e.

Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d , diekstraksi atau

diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di

bawahnya; f.

Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar

di

satu

Negara

Anggota

dan

berbendera

negara

tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif Negara Anggota, sepanj ang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan , dasar laut dan d bawahnya tersebut se suai dengan hukum internasional;


- 20 -

g.

H asil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di s atu N egara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;

h.

Produk yang di pro s e s dan / atau dibuat di kapal p engolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di s atu negara anggota dan

berbendera

Negara

Anggota,

hanya

dari

produk

sebagaimana dimaksud pada huruf g; 1.

B arang yang dikumpulkan , tidak dapat lagi berfungsi se suai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai b ah an b aku , atau untuk tuj uan daur ulang;

J.

Sis a dan scrap yang berasal dari :

1)

pro s e s produksi di satu Negara Anggota p engekspor; atau

2)

barang bekas yang dikumpulkan d i s atu Ne gara Anggota pengekspor, asalkan barang terse but hanya cocok untuk diambil bahan mentah; dan

k.

B arang yang diproduksi atau diperoleh di s atu N egara Anggo ta pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j .

2.

Not Wholly Produced atau Not Wholly Obtained 2 . 1 . Regional Value Content (RVC) Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal b arang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai re gional paling se dikit 4 0% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan , yang dihitung dengan menggunakan metod e : a.

Metode. Langsung (Direct Method)

Biaya

Biaya

Bahan

Tenaga

Baku

RVC

ASEAN

t

Kerja Langsung

Biaya t

Overhead Langsung

t

Biaya Lainnya

t

Keuntungan x

=

Nilai FOB


100%

- 21 -

b.

Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Nilai Bahan, Ba�an atau Barang Non Originating

Nilai FOB RVC

=

x

------

100%

Nilai FOB

Kete rangan: 1)

B i aya B ahan B aku A S EAN adalah nilai Cos t, Insu rance, and

Freight

(CI F)

dari

b ahan ,

b agian ,

atau

barang

o riginating, atau yang diproduksi sen diri o le h produsen d alam pro s e s produksi barang; 2)

Nilai b ahan, b agian , atau b arang n o n - o riginating, adalah : (a)

N ilai C I F dari nilai b ahan , b agian , atau barang non o riginating pada saat importasi, atau ;

(b)

H arga pasti yang p e rtama dib ayarkan (the earliest ascertained price paid) untuk s e mua bahan yang tidak

d apat

ditentukan

Negara Anggota

keasalannya

dimana

penge rj aan

di

wilayah

atau

pro s e s

b erlangsung; 3)

B iaya Tenaga Kerj a Langsung meliputi upah , remunera s i , dan

tunj angan-tunj angan

tenaga

kerj a

lainnya

yang

terkait d engan pro s e s produksi; 4)

Perhitungan Biaya Overhead Langsung h arus meliputi namun tidak terbatas pada aset tidak b ergerak ( re al p roperty

ite m)

yang

terkait

dengan

pro s e s

produksi

(asuran s i , sewa dan leasing pabrik, p enyu sutan nilai b artgunan ,

perbaikan dan pemelih araan ,

bunga hipo tik) ;

pembayaran bunga d an

paj ak-paj ak, s ewa untuk

p abrik d an perlengkapan ; ke amanan pabrik; asuran s i (p abrik, p erlengkapan d an bahan - bahan yan g digunakan d alam pro duksi barang) ; utilitas (energi , li s trik, air d an utilitas lainnya yang s e c ara langsung ditujukan untuk pro s e s

produksi

barang) ;

penelitian ,

pengembangan ,

·

rancangan dan rekayasa; c etakan ( moulds dan dies) , p e rkakas

dan

penyu sutannya ,

pemeliharaan

d an

perbaikan pabrik dan perlengkapan , royalti atau lis e n s i (terkait dengan paten me sin atau p ro s e s yang digunakan


- 22 -

dalam p embuatan barang atau hak untuk memproduksi barang) , pemeriks aan dan penguj ian bah an dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, p embuangan limbah yang dapat didaur ulang dan un sur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku , yaitu biaya bongkar muat clan bea masuk serta pajak clalam rangka impor lainnya; clan 5)

Nilai

FOB

aclalah

nilai

free-on-board

barang,

yang

dihitung clengan menjumlahkan harga b ahan baku , biaya produksi, keun tungan dan biaya lainnya. 2 . 2 . Change in Tariff Classification (CTC) Perubahan klasifikasi barang yang cligunakan s eb agai kriteria a s al barang adalah perubahan pada tingkat 4 (empat) digit clan disebut Change in Tariff Heading (CTH}. 3.

Product Specific Rules (PSR) Product Specific Ru les yang cligunakan sebagai kriteria asal barang adalah procluk yang kriterianya tercantum clalam daftar PSR ATIGA .

B.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1.

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung clapat dibuktikan clengan dokumen sebagai berikut: a.

Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang cliterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan ke seluruhan termasuk

rute

kegiatan

perj alanan tran sit

dari

atau

negara

pengekspor,

transhipment,

s ampai

ke

daerah pabean; b.

S KA Form D yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit S KA di negara anggota pengekspor; clan

c.

Invoice clari barang yang bersangkutan;

d.

Dokumen penclukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

2.

Dalam

hal

pengiriman

barang

impor

melalui

transit

atau

transhipment di Negara Anggota harus dilengkapi S KA Form D yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor dan dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini .


- 23

-

KETENTUAN PROSEDURAL

C.

Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan

1.

Asal Penelitian

atas pemenuhan ketentuan penerbitan

S KA Fann D

meliputi : a.

Ukuran kertas ISO A4 warna putih .

b.

Penandatanganan SKA Fann D oleh pemohon/ eksportir.

c.

Penandatanganan

S KA Fann D

dan

stempel

oleh

instansi

penerbit. d.

Penerbitan SKA Form D sebelurn tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.

e.

Pemberian tanda (

.Y ) atau ( X ) pada kolom 1 3 kotak "Issued

Retroactively' dalam hal SKA Form D diterbitkan lebih dari 3 hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan . f.

Pengisian kolom-kolom lainnya pada S KA Fann D .

g.

Penerbitan SKA Form D baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian.

2.

Penelitian S KA Back to Back Penelitian SKA Form D Back-to-Back yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi : a.

Pemenuhan

ketentuan

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

7

Peraturan Menteri ini; b.

Pencantuman Nilai FOB barang d i negara pengekspor kedua pada Kolom

9 SKA Form D "Back-to-Back " dalam hal kriteria asal

barang barang adalah RVC ; dan c.

Pemberian tanda (

.Y ) atau ( X ) pada kolom 1 3 S KA Fann D

kotak "Back-to-Back CO' . d.

D alam hal informasi yang dimuat dalam SKA Form D Back-to Back tidak

lengkap

dan/ atau

diduga terj adi penghindaran

kewaj iban ( circu mvention) , lembar pertama asli S KA Form D dapat diminta.

3.

Penelitian Third Country Invoicing Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi : a.

Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga ( Third Country Invoice) pada kolom 7 S KA Fann D .


- 24 -

b.

Pencantuman nomor invoice Eksportir pada Kolom 1 0 dan pencantuman

nama

perusahaan

dan

negara 7

menerbitkan invoice pihak ketiga pada Kolom

yang

akan

SKA Form D

dalam hal invoice tersebut belum diterbitkan . c.

Pencantuman tanda

( .Y ) atau ( X ) pada kotak "Third Country

Invoicing " pada kolom 1 3 SKA Form D . 4.

Retroactive Check Pelaksanaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Permintaan retroactive check harus melampirkan fotokopi S KA Form D

terkait

dan

mencantumkan

alasan

dan informasi

tambahan lain yang menyebabkan SKA Form D diragukan, kecuali dalam hal permintaan retroactive check dilakukan secara random; b.

Instansi penerbit yang menenma permintaan retroactive check memberikan j awaban atas permintaan retroactive check dalam j angka waktu

90

(sembilan puluh)

hari

sej ak diterimanya

permintaan retroactive check; c.

D alam

hal j awaban

retroactive

check yang

diterima

tidak

mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal B arang atau keabsahan SKA Form D atau j awaban diterima melebihi j angka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 hruf b , S KA Form D ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan dengan mempertimbangan pro sedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal se suai Undang Undang Kepabeanan.

5.

Verification Visit Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Negara Anggota pengimpor haru s : 1)

Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada: a)

Eksportir / produsen yang akan dikunjungi;

b)

Instansi penerbit SKA Form D di Negara Anggota pengekspor;

c)

Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;

d)

Importir

barang

terkait

SKA

Form

D

yang

akan

diverifikasi .


- 25 -

2)

Pemberitahuan

tertulis

pada

huruf

a

angka

1)

mencantumkan informasi antara lain : a)

Nama eksportir/ produsen yang akan dikunjungi;

b)

Rencana tanggal verification visit;

c)

Rencana ruang lingkup

verification visit,

termasuk

referensi atas barang yang diverifikasi; dan d)

Nama

dan

j abatan

pej abat

yang

melaksanakan

verification visit. 3) b.

Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/ produsen

D alam hal persetujuan tertuli§ sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 ) tidak diperoleh dalam j angka waktu 3 0 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, S KA Fann D dinyatakan ditolak.

c.

Verification Visit harus dilakukan dalam j angka waktu 60 (enam puluh) hari sej ak diterimanya persetujuan tertulis.

d.

D alam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi Ketentuan Asal B arang, SKA Fann D dinyatakan diterima.

e.

Penetapan diterima atau ditolaknya S KA Fann D dilakukan dalam j angka waktu maksimal 1 80 (seratus delapan puluh) hari sej ak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 ) diterima.

D.

KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PAB EAN IMPOR

1.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang B C 2 . 0 Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal S KA Fann D sebagai berikut: a.

Dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 0 6 , nomor referensi, dan tanggal SKA Fann D , dicantumkan pada Kolom 1 9 dan / atau Kolom 3 2 PIB ;

b.

D alam

hal

kepabeanan , sedangkan

PIB

menggunakan

kode nomor

06

skema

dican tumkan

referensi

dan

ATI GA

pad a tanggal

clan

Kol om S KA

fasilitas 32 Fann

PIB , D

dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen D an Pemenuhan Persyaratan / Fasilitas Impor PIB .


- 26 -

2.

Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (B C 2 . 3) dan / atau Pemberitahuan Impor B arang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2 . 5) diatur tersendiri dalam

Peraturan

Direktur

Jenderal

yang

mengatur

ketentuan

mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat. 3.

Hal - Hal Lain terkait Ketentuan Asal B arang a.

Akumulasi 1)

Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang j adi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal B arang untuk memperoleh tarif preferensi, harus dianggap sebagai barang originating negara tempat di mana proses produksi barang j adi dilakukan.

2)

Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 4 0% (empat puluh persen) , nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan domestik negara pengekspor bahan baku yang besarnya tidak kurang dari 2 0% (dua puluh persen) .

b.

Pro ses dan pengerj aan minimal (Minimal Operation)

1)

Pro ses

atau

minimal

dan

menentukan Anggota.

pengerj aan tidak

apakah

Minimal

berikut dapat

suatu

Proses

dia bggap

sebagai

diperhitungkan

dalam

ini

barang

originating

tersebut adalah

Negara

proses

yang

bertujuan untuk : a)

Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan ;

b)

Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan

c)

Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual .

2)

Suatu barang originating dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai originating Negara Anggota pertama apabila pengerj aan yang dilakukan tidak melebihi pengerj aan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ) .


- 27 -

c.

De Minimis Dalam hal suatu b arang jadi menggunakan kriteria asal

1)

barang CTC , bahan baku non originating yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak waj i b mengalami peru b ahan tarif klasifikasi . 2)

Dalam hal suatu barang j adi menggunakan kriteria asal barang RVC , nilai b ahan baku non originating se b agaimana dimaksud pada angka 1) harus tetap diperhitungkan .

d.

Perlakuan terhadap pengemas 1)

Pengemas untuk penjualan eceran : a)

Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC , nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila

pengemas

tersebut

dianggap

membentuk

keseluruhan barang. b)

Dalam hal ketentuan huruf a) tidak dapat diterapkan, pengemas

untuk

penjualan

eceran,

apabila

diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC. 2)

Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan

pengangkutan

tidak

·diperhitungkan

untuk

penentuan keasalan barang. e.

Akse sori s , Spare Part dan Peralatan 1)

D alam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC

atau

proses

khusus,

keasalan

dari

spare part,

akse soris, peralatan dan petunjuk/ manual a tau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan

dalam

menentukan

originating

suatu

barang apabila: a)

Aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/ manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam in voice yang terpisah dengan barangnya, dan

b)

Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut waJ ar .


- 28 -

2)

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC ,

nilai

dari

aksesori s ,

spare part,

peralatan,

dan

instruksi atau petunjuk/ manual a tau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan Kriteria Asal Barang masing-masing .

E.

BENTUK DAN FORMAT FORM D

1 .

G o o d s consig n e d from (Exporter's b u s i n e s s

Re'ference N o . ASEAN

name,

a d d re s s , c o u n t ry)

TRADE IN G O O D S AGREEM ENT/

ASEAN I N D U S T RIAL

C O O P E RATION SC H E M E

C ERTI F I CATE OF O R I G I N

{Combined Declaration a n d Certificate) 2. Goods

c o n s ig n e d to ( C o n s l g n ee•s n a m e ,

a d d ress,

rssued l n

c o u n try)

FORM D See

3 . M e a ns of tra n s. p o rt a n d ro ute (as fa r a s

N otes

Preferential Tre atment Given Under A S EA N Tra d e In Goods A g re e m e n t

Vessel's n a m e/Aircraft

of

Overl e a f

4 . For Offlolal Use

k n o wn )

D e p a rt u re d ate

P o rt

'"' cc ""o .,u"'" n-:- tr,. y"'° . )-

_ _ _

Treatment G i v e n U n d e r A S EA N Co operation Scheme

Preferentrai

etc.

I n d ustrial

Preferentrel Tre atment N o·t Give n D i s c h a rg e

state

reas o n/s)

(Please

S l g n atuire of Aut11orfsed Slg natory of the I m porting C o u n t ry

5.

l te�n

n u m ber

6.

7 . N u m b er a n d type of

M a rks and

n un1 b ers on p a ckages

pa ckages , d e s o rl p tl o nr

g o od s

of

( I n c l u d i n g q u a ntity

a p p ropriate and H S n u m b e r o f the I m porting

8 . Orig i n criteri o n (see Overlsef Notes)

where

D e c l a ratlon by

the exp orter

The undersigned h e re b y d e clares th a t the a b o ve details a n d state m e n l are corre ct; that a l l the g o o d s we re p rod u ced I n

(FOB)

where RVC Is applied

value

c o u ntrv)

1 ·f .

Q. Gross welg h1 or oth e r qua ntity a n d

1 0 . N u m ber a n d date of Invoices

1 2 . C e rtification

It i s h ereby ce rtified , o n the bas i s of control carried out. that the d eclara,llon by t h e exporter Is correct.

(Co u n try)

and

t h a t they c o m p l y with the o r i g i n r e q u i re m e nt s s p e cified for t h e s e goods I n the ASEAN Tra d e i n G o o d s Ag reem e n t f o r g o o d s exported t o

the

( l rn p o rl.l n g Coun try) Place and date, s ig n a t u re of a u t h orised s l g n a1ory 13 a

T h i rd

Country I n v o i c i n g

Accu m u l a t i on B.ack--to-Back CO

o

P l a c e a:nd date. slgnatut"e and sta m p of certifying .�uthorlty

P a rt l a l

De M ln � m l s Cl

Issued

Retroa ctively

C u m u l ation


- 29 -

OVE R L EAF NOTES 1 .

· Me m b e r S t a l e s whl r.. 1 1 t:ic.:c:ept t h i s fnrm fo r lhA purpose o f p r e fe rential tre a t m e n t u n d e r the A S E A N C o m m o n Prefern n l l 0 l Tmltr { C E P T) Scl i o rn 1i o r the A S E A N l n d lJ S t r i t-J I C o o peration {A I C O ) S c h e m e : BRUNEI

LAOS

CA M 8 0 0 1 /\

DARUSSALAM

CONDITIONS: Th e m a i n <:ond l t i o n s for e d rn l s s l o n t o t t 1 e preferen t i a l tr e a t m e nt S c h e m e are tt1at g o o d s s e n t to nny Member States l i s l e d a b o v e must:

2.

(i)

(Ii)

3.

I N DO N E S I A MYANMAR T H A I LA N D

MALAYS I A S I N GA P O R E

PHILIPPINES VI ETNAM

(i i i )

ran within

a

description of

C o m m o n Effective P r e feren t i a l Tari ff S c h e m e f o r tl,e

origin

under t h e

C E PT S c h e m e o r t h e AICO

p roducts ellglble for conces s i o n s i n the country o f desti n a t i o n ;

comply w i t h thei cons i 9 1 1 1 n e n l co n d i t i o n s ir1 a ccord a n ce wi t h Artlclo 7 of c o m p l y with the

Effecl!ve

ASEAN Free Trad e

R u l e s of Origin for ttie A g re em en t o n t h e A r e a (CEPT-AFTA R O O ) : and

criteria set out I n "CEPT-AFTA ROO.

O R I G I N C R I TE R I A : For g o o d s t h a t meet the origin cri te r i a , the expor1er a1,d/or producer m u s t I nd i ca t e i n B o x the origin c ri l e ri a m e t, In l11e m ann e r s h own I n the fol l o w t n g table:

8

th i s

of

Form,

� ��--·��· - -�� Circumsta nces of prnrl u c l i o n or m a n u facture i n the first c o u nt1y I n s e rt I n Box 8 n A mad in Box 1 1 o f l h i s form

{R)

.��----��-+��- -��____, Goods w h o l l y p r o d uced I n l h o c ou n t ry o f e x p o r t a t i o n ( s e e . "WO" pa.ra g ra pt, 3 (I) a bove)

{b)

G o o d s s a t i s fying Arlir;la 4(1

ROO

F
Val u �

)(a},

4(1 ) ( b ) o r 5 ( 1 ) o f

C E PT-AFTA

P e rcen t a g e of ASEAN v a l u e .conte n t .

Conte n t

example

4. o. fl. 7.

O. 9.

1 0. 11. 1 2.

1 3.

14

1 5. 16.

G o o d s s n t l s lyl n g Article !:i ( 2 )

or

"SP"

S p e c;Hic Proce s s e s (c)

"40%"

The acttl :.:1 1 CTC rul e , ex a m p l e "CC" "CTH" or "CTS H"

C h a n g e I n T�:irlff C l a s s ification

cf C E PT-AFTA ROO

"PC x%", w h e re x wo u l d be the perce ntaga of AS EA N v a l u e content ot le5s t l i a n 40%, exa m p l e "PC 25%"

EACH A R T I C L E M U S T Q UA L I F Y : I t sh o u l d be n o t ed t h o l a l l the g o o d s i n a co1, s ig n n i e n 1 m u s t q u a l i fy s e p a ra te l y Th i s Is of p a rt l c u l a r re levance w h e n s l m l l a r a rt i cles or dirteranl sizes or s p a re parls are s e n t .

right.

In their

D E S C R I P T I O N O F PF�OOUCTS: Tt1 e d e g cription o r prod ucts m u s t b e sufficiently d e t a l l e d t o e n a b l e the p r o d u c t s lden � lfi e d by the C ustoms Ofncers �x a m l n l nn t h e m . N a ma o f manufacturer, any trade mark & h a l l a l 5 0 be .spaclnad.

HARM O N I S E D SYSTEM N U M B ER : Th e H a rmonised System N o m a n cl a lure ( A HT N ) Code c f the I m p o rt i n g Member State.

E X P O R T E R : The t e r m "Exporti:?r''

i n Box 1 1

m a y I n cl u d e t i l e

number shall

manufacturer o r the

be

ll 1 a t

ASEAN

Hannonfsod

be

Tariff

p r o d u c e r.

F O R O F F I C I A L USE: T/1e C u s t o m s A u th o rity o f the I m p o rt i ng M e m b e r State rnu s t i n d i ca te w l 1 e t l l er o r not preferentlal t r e a t m Q n l l s accorded.

4

of in

own

to

(·../)

in

the re levant boxes

i n co l um n

M U LT I P L E I TE M S : For m u l t i p l e I t e m s d e c l a re d in t h e s a r n e Form D. If prefere n t l a l t re a t m e n t is n o t g r a n t e d t o a n y of t h e i l a m s , t h i s is a l s o to be i n d lcnted flccord l n g l y I n b o x 4 a n d t h e i t e m n u mbur c i rc l e d o r m ::i rked ap propriately I n b o >< 5. T H I R D CO U N T R Y I N VO I C I N G : I n c a s e s where i n v o i ce s a re issued b y a t h i r d c o u n t ry , " t h e T h i r d C o u n l ry lnvcfcing" b o x s h o u l d b e t i c k e d (../) and such infurm atlon a s n a m e a n d co u n t ry of the c o m p a n y I s s u i n g the I n v o i c e s�1 a l l be I n d i c a ted I n box 7.

BACl<.-TO-BACI<. CERT I F I CATE O F O R I G I N : I n ca ses of B a ck-to - B a ck C O , I n a ccord a n ce with Operatt o n a l C e rtifica t i o n Proer:idures, t h e " B a c k�to--Back CO'" box s h ol1fd be lickad ( .../) .

A rti c l e

·J 0 (2) of-

the

EXH I B I T I O N S : I n c o s e s wl,ere g o o d s :iro se n t from Um t e r r i t o ry of the exporting M e m b e r S t a t e for ox h l b l t l o n In another coun try a n d s o l d d u r i n g or after t i l e exhibition for I m p o rt a ti o n Into the t e r ri to ry cf a M e m 9 cr S l a te . In accordance w i t h Article 10 of lhG O p 0 r n l i o n :1 I C e rtl n c il tl o n P ro ce d u res , the " E .x h l b l ti o r i g " box s h o u l d be licked ( ") a n d the name and a d d ress of the � x l , l b i t l o n I n d i c a ted I n box 2. I S S U E D R ETROACT I V E L Y : In exceptional c a s e s , of Orio i n ( F o rm D) m a y be l 6 s u e d retroactlvely, I n " I ssued R e t r o a ctlvely" box e h o u l d b e t i c k e d ( ../) .

the

due to I nvo l un t a ry errors or o m l s sl c n e:; o r olher valld c a u s e s , tho Certificate accorc.l a n co with A r ticl e 1 0(3) c f the Opera U c n a l Certification Procedures.

A C C U M ULAT I O N ; J n c a s e s whero o ri H i n a U n g I n a M < : m1 b e r State l s u s e d I n a n oth�r MsmbE1r State as m a te r i a l s fo r good , i n a ccord e n ca with A1tide! 6( 1 ) o f tl,e C E PT-AFTA R O O , the NAccu mule.itlon� box s h o u l d b e licked ("-/).

a

finished

PARTIAL C U M U LATION ( P C ) : If tho R e g l o n a l Value C o n t e n t o f m a teri a l is less 11,an 40%, the Certificate of Origin (Form D) may be Issued for cun1ulalfon p u rpos e s , Jn acc o rd a n ce with Article 0(2) of the C E P T-AFTA ROO. lhe "Partial Cumulation" box st, o u J cl be ticked (-..1) . DE M I N I M I S : I f

a

g ood

ttiat d oes not u n d e rg o the re q u l ro d c h a n g e I n tariff crasslncatJon does n o t exceed 1 0% cf O of t h e C E PT-AFTA ROO. the �oc M l n im ls" box should b e tJcked (./) .

the FOB

vatlJe, i n a ccord a n ce with Article

MENTER ! KEUANG AN REPUBLI K IND O NESIA ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGO RO


'

- 30 -

LAMPIRAN II PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA

2 0 5 / PMK . 0 4 / 2 0 1 5

NOMO R

TENTANG TATA

CARA

BEA

PENGENAAN

MASUK

TARIF

BERDASARKAN

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

A.


Kriteria Asal Barang dalam rangka ACFTA meliputi : 1.

Wholly Obtained or Produced Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau Wholly Produced adalah sebagai berikut: a.

Tanaman dan produk tanaman , termasuk buah-buahan , bunga, sayuran, pohon, rumput laut, j amur dan tanaman hidup lain yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di Negara Anggota;

b.

Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

c.

Produk

yang

diperoleh

dari

binatang

hidup

sebagaimana

dimaksud pada huruf b di Negara Anggota; d.

Hasil perburuan , perangkap , pemancingan, budidaya perairan , pengumpulan , atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;

e.

Mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada huruf a sampai d , diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut;

f.

Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanj ang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut,

dan

bawah

laut

tersebut

sesua1

dengan

hukum

in ternasional; g.

H asil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;


- 31 -

h.

Produk yang diproses dan / atau dibuat d i kapal pengolahan hasil laut

(factory

ship)

yang

terdaftar

di

Negara

Anggota

atau

berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g; I.

B arang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang, termasuk limbah dan scrap yang berasal dari proses produksi, pengolahan dan konsumsi di Negara Anggota, atau barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan

J.

B arang yang diproduksi atau diperoleh di

Negara Anggota

semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 2.

1.

Not Wholly Produced or Not Wholly Obtained a.

Regional Value Content Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka ACFTA adalah : 1)

kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan, atau

2)

total nilai bahan non originating tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) nilai FOB , yang dihitung sebagai berikut: Nilai Bahan NonACFTA

+

Nilai Bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya

-------

x

1 00%

<

60%

Nilai FOB

Sehingga,

RVC = 100% - Bahan non-ACFTA � 40% Nilai bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya adalah : (a)

Nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau

(b)

Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest ascertained price paid) untuk

bahan yang

tidak dapat

ditentukan

keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung.


- 32 -

b.

Kumulasi Kecuali ditentukan lain, suatu barang originating dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk j adi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang originating dari negara di mana dilakukan proses pengerj aan atau pengolahan produk jadi tersebut dengan hilai RVC tidak kurang dari 40% (empat puluh persen) .

c.

Product Sp ecific Rules (PSR) Produk

yang

mengalami

peruhahan

memadai

harus

diperlakukan sebagai barang originating. Produk yang memenuhi Product Specific Ru les daftar

PSR

ACFTA

sebagaimana yang tercantum dalam

harus

dianggap

sebagai

barang

yang

memenuhi perubahan memadai .

B.


Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 1.

Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunj ukkan keseluruhan rute perj alanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean ;

2.

SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit S KA d i negara pengekspor; dan

3.

Invoice dari barang yang bersangkutan;

4.

Dokumen

pendukung

ketentuan Pasal

5.

lainnya

yang

membuktikan

pemenuhan

5 huruf b Peraturan Menteri ini .

Dokumen pendukung dalam hal transhipment melalui Hong Kong atau Macau, direct consigment dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain: (i)

Non-manipulation

certificate

yang

diterbitkan

oleh

China

diterbitkan

oleh

Hong

Inspection Company Limited (CIC) ; (ii)

Non-manipulation

certificate

yang

Kong/ Macau Customs Authority; (iii)

Nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel kontainer dalam Bill of Lading;

(iv)

Dokumen pendukung lainnya;


- 33 -

C.



1.

Asal Penelitian

atas

pemenuhan ketentuan penerbitan

SKA Fann E

meliputi : a.

Ukuran kertas ISO A4 rangkap

3 (tiga) . ISO A4 terdiri dari satu

lembar original dan dua (2) lembar karbon kopi dengan warna sebagai berikut: 1)

Original

2)

Lembar Kedua - Hijau Muda (Kode warna Pantone: 62 2c)

3)

Lembar Ketiga - Hijau Muda (Kode warna Pantone: 6 2 2 c)

-

Beige (Kode warna Pantone: 72 7c)

b.

Penandatanganan SKA Fann E oleh pemohon / eksportir.

c.

Penandatanganan SKA Fann E dan stempel oleh instansi penerbit.

d.

Penerbitan SKA sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan .

e.

Pemberian tanda

( -/ ) atau ( X ) pada kolom 1 3 kotak "Issued

Retroactively" dalam hal SKA Form E diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan . f.

Perbaikan atas ke salahan pengisian .

g.

Pengisian

lainnya

kolom-kolom

pada

SKA

Fann

E

se suai

ketentuan Overleaf Notes. h.

Dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada

1 ( satu) SKA

Fann E , dapat digunakan lembar lanjutan Fann E sesuai format pada Lampiran ini . 2.

Penelitian Mo vement Certificate Penelitian Movement Certificate yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi : a.

Pemenuhan

ketentuan

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

7

Peraturan Menteri ini; b.

Pencantuman Nilai FOB barang dari negara pengekspor kedua pada Kolom 9 Movement Certificate; dan

c.

Pemberian tanda (

-/ ) atau ( X ) pada kolom 1 3 S KA Fann E

kotak Mo vement Certificate. d.

Pencantuman

nama

Negara

Anggota

pengekspor

pertarna,

tanggal penerbitan dan nomor referensi S KA Form E yang diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom

13.


- 34 -

e.

Untuk negara China,

Movement Certificate diterbitkan oleh

instansi pabean sedangkan untuk negara ASEAN , Movement Certificate diterbitkan oleh instansi penerbit S KA . 3.

Penelitian Third Party Invoicing Penelitian penggunaan Third Party Invoicing meliputi : a.

Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga ( Third Party Invoice) pada kolom 7 S KA.

b.

Pencantuman norrior invoice diterakan pada kolom 10 S KA .

c.

Pencantuman tanda (

'1 ) atau ( X ) pada kotak

))

Third Party

Invoice ') pada kolom 13 SKA. 4.

Retroactive Check dan Verifi cation Visit Retroactive Check dan Verification Visit dilakukan dengan ketentuan : a.

Retroactive Check 1)

Permintaan Retroactive Check kepada Instansi penerbit S KA harus melampirkan fotokopi

SKA Form E terkait dan

mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan SKA Form E diragukan , kecuali dalam hal permin taan Retroactive Check dilakukan secara random. 2)

Jawaban atas permintaan Retroactive Check harus diterima oleh Pej abat Bea dan Cukai dalam j angka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan Retroactive

Check

dengan

mempertimbangan

prosedur

penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan . b.

Verifi cation Visit 1)

Sebelum

Verification

peng1mpor

harus

berwenang

di

Visit

dilakukan,

memberitahukan

Negara

Anggota

Negara kepada

pengekspor

Anggota instansi un tuk

menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan Verification Visit. 2)

Verifi cation Visit harus dilakukan tidak lebih dari 6 0 (enam puluh) hari sej ak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1 ) diatas .

c.

Dalam hal j awaban atas permintaan Retroactive Check atau Verification Visit tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, S KA ditolak.


- 35 -

d.

Pro s e s verifikasi,

termasuk pro s e s p e rmintaan

retroactive

check dan pelaksanaan verificatio n visit, h arus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada issu ing autho rity di 1 80

n e gara pengekspor paling lama dalam j angka waktu ( s e ratu s delapan puluh) hari . 5.

Azas Timbal B alik (Resipros itas) dalam Rangka AC FTA D alam rangka AC FTA berlaku azas timbal balik ( resip rositas) s e hingga atas importasi beberapa j enis b arang yang berasal dari n e gara China diberlakukan tarif resiprositas yang b e s arannya dapat

s e b e s ar

s e b agaimana

tarif bea tercantum

masuk dalam

MFN

atau

Peraturan

b e s aran M enteri

tertentu Keuangan

mengenai pene tapan tarif bea masuk dalam rangka A S EAN- C hina Free Trade A re a (AC FTA) .

D.

KETENTUAN

PENGISIAN

PEMBERITAHUAN

PAB EAN

IMPOR

DALAM

RAN GKA ACFTA

1.

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor B arang (PI B ) B C 2 . 0 . Untuk tuj uan pengenaan Tarif Prefere n s i berdasarkan A C FTA , pada PIB diis ikan kode Tarif Preferen s i , nomor referensi dan tanggal S KA Form E sebagai berikut : a.

D al am h al PI B hanya menggunakan skema AC FTA , ko de 5 4 , nomor referensi dan tanggal S KA Form E dicantumkan pada kolom 1 9 dan / atau kolom 32 PIB ;

b.

D alam hal PIB menggunakan skema A C FTA dan fasilitas kepabean an , s e dangkan

ko de nomor

dicantumkan

p ada

54

dicantumkan

referen s i Lembar

dan

pada

tanggal

Lampiran

kolom

32

S KA

Fo rm

D o kumen

PIB E

D an

Pemenuhan Persyaratan / Fasilitas Impor PIB . 2.

Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor B arang U n tuk D itimbun di Tempat Penimbunan B e rikat (BC 2 . 3 ) . Pemberitahuan Impor B arang d ari Tempat Penimbunan B e rikat ( B C 2 . 5 ) diatur tersendiri d alam Peraturan D irektur Jenderal yang mengatur tentang Kawa san B e rikat dan Gudan g B erikat .


- 36 -

E.

KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1.

Pro ses dan pengerj aan minimal Pengerj aan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai pro ses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang originating Negara Anggota. Minimal Pro ses tersebut adalah pro ses yang bertujuan untuk: a.

Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

2.

b.

Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan ; clan

c.

Keperluan pengemasan atau penyaj ian barang untuk dijual .

Perlakuan terhadap kemasan a.

Dalam hal untuk tujuan pengenaan bea masuk, kemasan yang diperlakukan terpisah dari produknya, harus ditetapkan secara terpisah dalam menentukan keasalan barangnya.

b.

Dalam hal angka 1 tidak dapat diterapkan , kemasan harus dianggap sebagai bagian produk secara ke seluruhan, dan bagian dari

kemasan

peny1mpanan

yang tidak

ditujukan

untuk

dipertimbangkan

pengangkutan sebagai

barang

atau non

originating saat penentuan asal barang secara keseluruhan . 3.

Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan Keasalan

akse soris ,

spare parts,

peralatan,

dan

instruksi atau

manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanj ang aksesoris, spare parts, peralatan, clan manual informasi tersebut diklasifikasikan menj adi satu dengan barang utamanya.


- 37 B ENTUK DAN FORMAT SKA FORM E

F.

1 . P r o d u cts oonsignecJ fro 1T1 ( Exporle n".s b u s i n ess na me,

Ref.e re n ce N o .

aadres s , co u n try)

ASEAN- C H INA F R E E TRA D E A R EA P R E F E R ENTIAL TAR:I F F

C E RTIF'I CATE OF' O R I G.I N

(Combined 2 . Products. consigned lo (Consigne e ' s n an1e , address,

Declarallon and

Certtncale)

FORM E

�---

co u n t ry)

Issued ln ---

(Country)

See Over'1eaf Notes 3. M e a n s or transport a n d roule

Departure

(as

far as-

known)

4. For Official Us:e

date

[=1

Ve ssel's n ame/Aircraft etc.

[=1

Preferenllel Treatment Given Pre fo ren.Ual Treatment Not Given

state rea son/s)

(Please

Port <J f Disch a rg e

6 . lt&rl"I number

6 . Marks and numbers on pa(.!kagos

7 . N u m be r and type of p a cka g e s , descrfptton or pruducls ·( Including q u a n U I') wh e re approp ri a te and H S n u mber o f l h o importing

Sl.gnetu re of A u t h o ri s ed Signatory or the I m p o rting Party 8 . O rigin criteria (sea Overleaf

N oles)

Party)

1 1 . Oeclaratlon by the exporter

9. Gross wefgrtt or other quantity end val u e

1 0 . Nt1mber an d

date of

Invoices

(FOB)

1 2. Certiftcation

The u nderslg n e cJ h e reby decl ares that th·e above deta i l s and sta tement are corre ct.: that an the products were produced ln

I t Is h e reby certlned, an the basis of control o..'"'l1Tied oul , that t h e d e ci a ra tlon by the exporter is corroct.

(Cou n try) and tha l they corr•ply with t h e· origtn re q l� i rementt specHle·d for these produ cts i n the l� ules of O rt g ln for th e ACF TA .ro r thw produ cts exported to

(Importing Country)

Place and d a te, slg n a lu re of a u t'ho ri s E:l d signatory

13 o I s s u ed Retro actively o

Move m e n t Certtn cato

o

Exhibi lion

Third Party In voici n g

Pf a ce and date • .sig n a ture certifying au thority

an d .stamp

of


- 38 -

OVERLEAF N O T E S 1.

P a rties

w h l cl1 a cc e p t t h i s form f o r t h e

DA R U S SA LA M INDONESIA MYANMAR

p u rpose

BRUNEI

THAILAND

2.

to

con d i t o n s fo r n d rni ssr o n to a n y Parties l l s ted a bove :

m u s t ftJ l l w i t h i n

(i)

a

desc

m u st

tre a t m e n t

Linder til e

A S E A N - C H I N � Free T r a d e A r e a Preferential Ta riff: C H I N/\ M A LAYS I A SINGAPORE

r i p li o n

o r p ro d

u cts

t h e p r e fe r e n t l a l treatm e n t

under

the

ACFTA Preferential TarlH a re

t h a t p r o d u cts

e l l g l b l e fo r c o n ce s s i o n s I n t h e co u n t ry of d e s t i n at i o n ;

c o m p l y w i t h tt·10 co n s i g n m e n t conditi o n s tt1at the p ro d u cts m u s t be c o n s i g ned d i rectly fro m any A C F TA P a rt y t o t h e i m po r t i n g P a rt y b u t t ra n s p o rt t h a t I n v o l ve s p a s s n g t h r o u g h o n e or m o r e I nte r me d i a t e n o n -AC FTA P a rti e s , i s a l so a cc e p ted provided th a t a n y I n termed i a t e t r a n s i t , tra n s s t 1 l p m e n l o r t e m porary s to ra g e arises o n l y for g e o g ra p h i c rea s o n s or t ra n s p o rt a t i o n r e q l1 l re m e n t s ; a m1

(II)

i

must cumµly

(Iii)

3

pre fere n t i a l

V I ET N A M

i

Tile main

CONDITIONS:

sent

or

CAM B O D I /\ LA O S PH I L I P P I N ES

OHIGIN

either:

T11e products

(I) (II)

w i t h lhe o r i r.J l n

cri lerla

C R I T E R I A : F o r 0 x p o rt s to the

wholly obtained

g i v e n In t11e next p a ra g r a p h .

a b o ve

i n the

menlloned countries to be e l i g i b l e

exportinu

ParLy

a s d e fi n e d I n

Rule 3 o f

p re fe re n tl a l

ror

t r e a t m e n t , t h e r e q u fre m e n t

Is that

R u l e s o f Ori g i n fo r the ACFTA;

t t1 e

S u b)eot t o sub-p a r a y ra.ph ( i ) u b o v e , for the p u r p o s e of I m p l e m e n t i n g t i l e p rovi s i o n s o f R u l e 2 (b) of t h e R u l e s of O r i g i n for t h e A C F T A , p r o d u cts w o rke d o n a n d p r o ce s s e d a s a res u l t of w h t ct1 the l o t a l va l u e of t11 e r n a l e r l a l s , p a rts o r p ro d u c e originating ' fr o m n o n -A C FTA P a rt i e s o r o f lmd eterm i n a d o r i g i n u s ed d o e s n o t exceed 60 % of t h e F O B v a l u e o f t h e p roduct pro d u ce d or o b t � i n e d and t h e fi n o l process of lho rn a n u ra ct u re I s p e rform e d wltt1/n te rr i t o ry o r the e x p o rt i n g P a rty;

P ro d u cts whlCh comply w i t h o r i g i n req u i re m e n ts p rovi d e d ror In R u l e 2 or the R u l es of O r i g i n for the ACFTA a n d w h i c h a re I n a Party as I n pu t s for a finished p ro d u c t e l ig i ble rar µrefe re n tl a f t re a t m e n t in a n o t he r P a rty/Part i e s s h a l l be considered a p r o d uct o r g i n t i ng I n t h e P a r1y w h e re w o r k i n g o r p ro c e s s i ng of t h e fi n i s h e d product h a s t ke n place provided t11al tt10 a g g re g a t e ACFTA content of t h e final p r o d u c t I � nol less th n 40%; o r

(Ii i )

used

i

as

(iv)

a

a

a

Prod u ct s w h i c h s a ti s fy tile Product S p e c i fi c R u l e s provided ror i n Atta c h m e n t B of the R u l e s of Origin for the ACFTA been ca r ri e d out In a P a rty.

c o n s i d e r e d a s p ro d u c t s to w h i ch s u ffi c i e n t tra n s fo r m a t i o n has

I f the p r o d u c t s q u a l i fy u n d e r the a b ove criteri a , the e x p o rter m u s t I n d i cate i n Box 8 of thls form the origin h e c l a i m s t h a t h i s products q u a l l fy fo r p r e fe re n ti a l t re at m e nt , in t h e m a nner s h own I n t h e fo l l owlng t a b l a :

Circumstances o.f p r o d u c t i o n

1 1 o f this form

named I n B o x

(a) (b) (n)

01

m a n u fa ct u r e i n t h (:) fi r s t country

P r o d u cts w h o l l y p rod u ced i n t h e c o u n try p a ra g r a p h 3 (I) a b o ve )

of

e x p o rt a t i o n

I ns e rt

(sea

.

Box

bas·1s

be

of w h i c h

o

.WO ..

��-t-��---1 P ro d u ct s worked u p o n b u t not w h o l l y p r o d u ce d I n t h e e x p o r t i n g P e r c e n 1 a g.e o r s l n g l e c o u n t ry c o n te n t , P a rt y w h i c h w e r e p rod l!ce d in conformity wm1 the p r o v i s i o n s of exa m p l e 4 0 % p a ra g r a p l l 3 ( i i ) a b o ve

Pro d u c t s worked u po n b u t not w h o l l y p ro d l1ced In the exp o r t i n g P a rty w t 1 i c h wero p ro d u c ed I n conformity· with the provisions of { i ii } a b o ve

p a ra n r a p h a (d)

In

cri t e r i a o n the

shall

Products

s a t i s fied 1h0

P fl rce n t a g a o f A C FTA c u m u ratlve

c o n te n t ,

exa m p le 4 0 %

"PSR"

P ro d u c t S p e ci fi c R u l e s ( P S R )

4.

E A C H A RT I C L E M U S T Q U A L I FY : l l s h o u l d b e n o ted t h a t a l l t h e producls i n a co n s i g n m e n t m u s t q u a l i fy s e p a rately l n t h e i r own rig h t . T h i s i s of p a rticul a r re l e va n c e w h e n s i m i l a r a rt i c l e s of d iffe re n t s i z e s or sp a re p a rts a re s e n t .

5.

D E S C R I P T I O N O F P R O D U C T S ; The clescri p l l o n of prod u cts m u s t be s u ffi c i en t l y d e t a i l e d to e n a b l e t h e produ cts to b e I d e ntified b y the C u s t o m 6 O ffi ce rs e xa m i n i n g t h e m . N a m e o f ni a n u fncture r , a n y t r a d e m a rk &hall a l s o be s p e c ifi e d .

that t:if l h e

6.

The H a rm o n i s e d

7.

T h e t e rm "Exporter" I n Box 1 ·1 m a y i n cl u d e t h e m a n u fa c t u r e r o r the e x p o r t e r i n l11e I n t e r m e d i a t e Party ,

6. 9.

11. 12

be

l m p CJrting P n rty.

s

pro d u cer. I n tho ca e o f M C lhe term "Exporter" also I n cl u d e s the

O F F I C IAL U S E : T h e C u s t o m s Authority of the i m p orting P a rt y m u s t p re faren t i fJ I t ro a t m e n t is a ccorded

FOR

not

I n d i c a te (

./ )

I n t h e relevant boxes i n c o l u m n

4

wheth e r o r

Carlitlcute; I n c a s e s o r M o ve m e n t Certific-.a t e , I n a cc o rd a n c e with R u l e 12 of the Op erati o n a l C e rtification P r o ce d u re s , Ce r1if1cato" i n Box 1 3 s h o u l d be ticked ( .../) . The n a m e o f ori g i n a l I s su i n g AuthorJtlos of t h e P a rty , q a te o r t h e I s s u a nce the rRference n u rn b e r o f tt1e o r l g t n a l Certificate of Ori[� i n (Form E) to be I n d icated I n Box 1 3.

M o ve m e n t

· · M o v e rn e n t

and

10.

S y s t e m n u m b e r s ha l l

T H I R D P A R T Y I N VO I C I N G ; I n c a s es where I n vo i ces a r e ticked T h e i n voice n u m b e r s h a l l b e I n d i c a ted I n Box i n vo i c� shall b e i n d i c a t e d in Box 7.

( ../) .

issued by

a t h i rd coun try, "the T h i rd P a rty I n vo i c i n g " I n B o x 1 3 s h a l l b e 1 0 . I n form a t i o n s u c h a s n a m e a n d c o u n try o f l h e c o m p a n y i s s u i n g the

E X H I B I T I O N S : I n C"..a s a a w h e r e p r o d ucts a ro s e n t f r o m t l1 e exp o rll n g P a rty ror exhib i ti o n i n a n o t h e r Party a n d s o ld d u r i n g o r a ft e r the exh i b i ti o n for I m p orta t i o n i n to a Party, in accorda nco ,.,, i t h R u l e 22 of Alla ctunent A of tho R u l e s of O ri g i n tor the ACFT A, t h e "Exhi b i t i o n s " In Box 1 3 s h o u l d be ti cked ( .../) a n d the n a rn e and a d d res s of the e x l 1 i b i l i o n i n d icated In Box 2 . I S S U E D R ET R O A C T I V E L Y · I n exce p t i o n a l ca s e s , O ri g i n ( F o r m E )

rn a y he Issued

due t a

errors or omissions o r oth e r valid Rule 1 1 o f Att a c h m e n t A o r the R u l e s

I n v o l u ntary

retro a c t i ve l y I n a cc o r d a n c e w l l h

The " I s s u e d Ratro a c l i vt:i l y" In B o x 1 3 s h a l l be li cked ( ..J) .

c a u s e s . t h e Certificate o f o f Orig i n for t h e A C F TA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGO RO


- 39 -

LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOM O R 2 0 5 / P MK . 0 4 / 2 0 1

5

TENTANG TATA

CARA

BEA

PENGENAAN

MASUK

TARIF

BERDASARKAN


KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-KO REA FREE TRADE AREA (AKFTA)

A.


Kriteria Asal B arang dalam rangka AKFTA meliputi : 1.

Wholly Obtained atau Wholly Produced Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau Wholly Produced adalah sebagai berikut: a.

Tanaman atau produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota;

b.

Binatang hidup , lahir dan dibesarkan d i Negara Anggota;

c.

Produk

yang

diperoleh

dari

binatang

hidup

sebagaimana

dimaksud pada huruf b ; d.

H asil

perburuan ,

perangkap ,

pemancmgan ,

budidaya

air,

pengumpulan atau penangkapan , yang dilakukan di Negara Anggota; e.

Mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d , diekstraksi atau diambil dari tanah , perairan, dasar laut atau di bawahnya;

f.

H asil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan , dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan ketentuan

bahwa

Negara

Anggota

memiliki

hak

untuk

mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional; g.

Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar

di

Negara Anggota dan berbendera

Negara Anggota tersebut;


- 40 -

h.

Produk yang d iproses dan / atau dibuat d i kapal pengolahan hasil laut

(factory

ship) yang

terdaftar

di

Negara Anggota

dan

berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g; I.

Barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh Negara Anggota;

J·

Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi se suai fungsinya semula, tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dij adikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

k.

Sisa dan scrap yang berasal dari : 1)

pro ses produksi di Negara Anggota; atau

2)

barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dij adikan bahan baku; atau

1.

B arang yang diproduksi atau diperoleh d i N egara Anggota hanya dari pro duk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k .

2.

Not Wholly Obtained atau Not Wholly Produced 2. 1

Regional Value Content (RVC) Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang di I: asilkan , yang dihitung dengan menggunakan metode : a.

Metode Build- Up

RVC

=

VOM FOB

x

1 00%

VOM (Value of Originating Material) merupakan nilai bahan o riginating, yang meliputi nilai bahan baku originating, biaya tenaga kerj a langsung, biaya o verhead langsung, biaya transportasi dan keuntungan .


- 41 -

Metode Build-Down

b.

-

RVC

FOB · VNM

---

x

FOB

VNM ( Value of Non-originating Material) merupakan nilai bahan baku non-originating, yang meliputi : 1)

nilai CIF pada saat importasi bahan baku, bagian atau barang, atau

2)

harga

pasti

yang

dibayarkan

paling

awal

(earliest

ascertain price paid) untuk bahan, bagian atau barang yang belum ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan . 3.

Change in Tariff Classification (CTC) Barang yang memenuhi syarat kriteria asal barang CTC dalam skema AKFTA adalah barang yang dalam pro ses produksinya mengalami perubahan klasifikasi pada tingkat 4 (empat) digit.

4.

Product Specific Ru les (PSR) Barang yang memenuhi syarat kriteria asal barang PSR dalam skema .AKFTA adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar PSR AKFTA dan diproses atau dikerj akan di wilayah negara AKFTA .

B.


Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau lebih Negara antara memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 1.

Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan ke seluruhan rute perj alanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;

2.

Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor;

3.

Copy invoice asli dari barang tersebut; dan ,

4.

Dokumen

pendukung

lainnya

yang

membuktikan

pemenuhan

ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini .


- 42 -

C.



1.

Asal Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan Form AK meliputi : a.

Ukuran kertas ISO A4 rangkap 3 (tiga) berupa 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy.

b.

Penandatanganan Form A K oleh pemohon / eksportir .

c.

Penandatanganan Form AK dan stempel o leh in stansi penerbit .

d.

Penerbitan Form A K sebelum tanggal , pada saat, atau segera setelah tanggal pengapalan / eksportasi .

e.

Pengi sian kolom FOB untuk Kriteria A s al B arang Regional Valu e Contain (RVC) .

f.

Pemberian tanda

( -Y ) atau ( X ) pada kolom 13 kotak "Issued

Retro actively" dalam hal Form AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan . ) g.

Pengisian kolom- kolom lainnya pada S KA Form A K .

h.

Perbaikan atas ke salahan pengisian atau penggantian S KA Form AK o l e h karena adanya ke s alahan .

Pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa j enis barang pada satu Form AK. Lembar lanjutan Form AK se suai fo rmat pada Lampiran ini . 2.

Penelitian S KA Back to Back Penelitian Form AK Back-to-Back yang diterbitkan oleh instan si yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi : a.

Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini;

b.

Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur p ada angka 1 di atas ; dan

c.

Pemberian tanda

( -Y ) atau ( X ) pada kolom 1 3 Form A K ko tak

"Back-to-Back CO' . 3.

Penelitian Third Country In voicing Penelitian penggunaan Third Country In voicing meliputi : a.

Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga ( Third Country Invoice) pada kolom 7 Form AK.

b.

Pencantuman nomor invoice yang dikelu arkan oleh pihak ke tiga (negara yang melakukan tran s aksi) pada kolom 1 0 Fo rm A K .


- 43 -

Pencantuman nomor invoice Eksportir pada kolom 1 0 dan

c.

pencan tuman

nama dan

negara pihak ketiga yang akan

menerbitkan invoice pada kolom 7 Form AK dalam hal in voice tersebut belum diterbitkan . d.

Pencantuman tanda (

-/ ) atau ( X ) pada kotak "Third Country

In voicing " pada kolom 1 3 Form A K . 4.

Retroactive Check Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Permintaan retroactive check hai;us melampirkan Form A K terkait dan men can tumkan alasan dan informasi tam bahan lain yang menyebabkan Form AK diragukan, kecuali dalam hal permintaan retroactive check dilakukan secara random;

b.

Instansi penerbit d i Negara Anggota pengekspor yang menerima permintaan

retroactive

check

memberikan

j awaban

atas

permintaan tersebut dalam j angka waktu 2 (dua) bulan sej ak diterimanya permintaan retroactive check; c.

Keseluruhan proses retroactive check termasuk pemberitahuan kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya Form AK harus diselesaikan dalam waktu 6

(enam)

bulan sejak diterimanya permintaan

retroactive check dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal se suai Undang Undang Kepabeanan . d.

Retroactive Check dalam rangka AKFTA hanya ditujukan kepada Korea Customs Service, dengan alamat: Korea Customs Service Go vernment Complex Daejeon 9 2 0 Dunsan-dong, Seo-gu, D aej eon, Korea 3 0 2 - 70 1 Tel

+ 8 2 4 2 4 81 3 2 2 1 � 7

Fax

+ 8 2 42 4 8 1 7791

Email

fta@customs . go . kr verification@customs . go . kr

e.

Website untuk melakukan pengecekan Form A K yaitu 1)

http:// english. korcham. net

2)

http:// www. customs. go. kr


- 44 -

Verification Visit

5.

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Negara Anggota pengimpor haru s : 1)

Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada: a)

Eksportir / produsen yang akan dikunjungi;

b)

Instansi

penerbit

Form

AK

di

Negara

Anggota

pengekspor;

2)

c)

Instan si pabean Negara Anggota pengekspor;

d)

Importir barang terkait Form AK yang akan diverifikasi .

Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka

1)

dengan

mencantumkan informasi antara lain : a)

Nama eksportir/ produsen yang akan dikunj ungi;

b)

Rencana tanggal pelaksanaan verification visit;

c)

Rencana ruang lingkup verification visit, term c;i. suk keterangan lain yang mendukung penj elasan atas barang yang akan diverifikasi; dan

d)

Nama

dan

j abatan

pej abat

yang

melaksanakan

verification visit. 3) b.

Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir / produsen .

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 ) tidak diperoleh dalam j angka waktu 30 (tiga puluh)

hari

setelah

diterimanya pemberitahuan ,

Form AK

dinyatakan ditolak . c.

In stansi

penerbit

yang

menerima

pemberitahuan

dapat

menunda permintaan verification visit dengan memberitahukan kepada negara anggota pengimpor dalam j angka waktu

1 5 (lima

belas) hari sej ak diterimanya pemberitahuan . Verification visit harus dilakukan dalam j angka waktu 60 (enam puluh) hari sej ak diterimanya persetujuan tertulis,

ata-q dalam j angka

waktu yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait menyetuj ui . d.

Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang, Form AK dinyatakan diterima .

e.

Penetapan diterima atau ditolaknya Form AK dilakukan dalam j angka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang dihitung sej ak hari pertama verification visit dilakukan .


- 45 -

6.

Azas Timbal B alik dalam Rangka AKFTA Dalam rangka AKFTA berlaku azas timbal balik ( resiprositas) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara Korea diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif b ea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) .

D.

KETENTUAN

PENGISIAN

PEMBERITAHUAN

PAB EAN

IMPOR

DALAM

RANGKA AKFTA

1.

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor B arang (PIB) B C 2 . 0 Untuk tuj uan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AKFTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal Form AK sebagai berikut: a.

Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AKFTA, kode 5 5 , nomor referensi dan tanggal Form A K dicantumkan pada kolom

1 9 dan / atau kolom 3 2 PIB ; b.

Dalam

hal

PIB

kepabeanan,

menggunakan

kode

55

skema AKFTA

dicantumkan

pada

dan

kolom

fasilitas 32

PIB

sedangkan nomor referensi dan tanggal Form AK dican tumkan pada

Lem bar

Lampiran

Dokumen

Dan

Pemenuhan

Persyaratan / Fasilitas Impor PIB . 2.

Ketentuan

Pengisian pada Pemberitahuan Impor B arang Untuk

Ditimbun

di

Tempat

Penimbunan

Berikat

(B C

2 . 3)

dan

Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan B erikat (BC 2 . 5)

diatur tersendiri

dalam

Peraturan

Direktur Jenderal yang

mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

E.

KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1.

Perlakuan un tuk barang terten tu Produk tertentu dianggap

originating walaupun proses produksi

dilakukan di luar wilayah Korea dan negara - negara ASEAN (zona . industri) dari bahan baku yang diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya

di-reimpor ke

Negara Anggota

tersebut.

Penerapan

ketentuan ini, termasuk daftar produk dan pro sedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan . berdasarkan persetujuan Negara N egara Anggota.


- 46 -

2.

Akumulasi Kecuali diatur lain , suatu baran g originating di wilayah suatu N egara Anggota, yang digunakan di wilayah Ne gara Anggota lain s e b agai b ahan baku produk j adi yang dapat dikenakan Tarif Preferen s i , haru s dianggap o riginating negara di mana pro s e s p e ngerj aan pro duk j adi dilakukan .

3.

Pengerj aan yang Tidak Diperhitungkan (Non Qualifying Operation) a.

Suatu barang originating d i wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap originating dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, proses tersebut yaitu : 1)

Pro ses

pengawetan

untuk

memastikan

barang

dalam

kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan; 2)

Perubahan

kemasan,

pembongkaran

dan

perakitan

kemasan ; 3)

Pencucian

sederhana,

pembersihan,

penghilangan dust,

karat, minyak, cat atau pelapis lainnya; 4)

Pro ses pengecatan dan pemolesan ;

5)

Pengupasan , pemucatan totak maupun parsial, pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras;

6)

Proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;

7)

Pengupasan , pengerasan , atau penghilangan cangkang;

8)

Peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;

9)

Pemilahan ,

penyanngan,

penyortiran ,

pengklasifikasian ,

penggolongan , pencocokan ; 1 0)

Pro ses memasukkan ke

dalam botol, kaleng, termo s , tas ,

peti, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan pro ses pengemasan sederhana lainnya; 1 1)

Pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo , dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

1 2)

Pencampuran produk secara sederhana, baik dari J en1s yang berbeda maupun tidak;

1 3)

Perakitan sederhana bagian untuk menj adi barang j adi atau penguraian produk menj adi bagian-bagiannya;

1 4)

Uj i dan kalibrasi sederhana

1 5)

Penyembelihan hewan


- 47 -

Catatan : Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut. Istilah

"pencampuran

sederhana"

secara

urnum

menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin , peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia)

yang

struktur

baru

menghasilkan dengan

suatu

cara

molekul

dengan

memutuskan

ikatan

intramolekular dan membentuk ikatan intramoleku lar baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul. Penyembelihan berarti membunuh binatang sedemikian rupa termasuk

proses selanjutnya seperti pemotongan,

pendinginan , pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan . b.

Keasalan mengalami

suatu

barang

tidak

pro s e s / pengerj aan

berubah

sebagaimana

sepanJ ang

hanya

dimaksud

pada

huruf a . 4.

De Minim is a.

Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap originating dalam hal : 1)

Untuk barang selain yang diatur dalam Chapter 5 0 sampa1 Chapter 63 H S , nilai semua bahan baku non originating yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 1 0% (sepuluh persen) dari total FOB barang.

2)

Untuk barang yang diatur dalam

Chapter 50

sampai

Chapter 63 H S , berat semua bahan baku non o riginating yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 1 0% (sepuluh persen) dari total berat barang.


- 48 -

b.

N ilai bahan baku non originating s e bagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus dimasukkan dalam komponen bahan baku non o riginating untuk keperluan perhitungan RVC barang.

5.

Perlakuan terhadap kemasan a.

Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC , nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen

barang

dalam

RVC

apabila

pengemas

tersebut

dianggap membentuk ke seluruhan barang. b.

. D alam hal ketentuan huruf a) tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran , apabila diklasifikasikan dalam satu pas tarif

dengan

barangnya,

tidak

diperhitungkan

dalam

menentukan asal barang sepanj ang kriteria asal barang yang digunakan ad al ah CTC . Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang. 6.

Aksesoris, Spare Part, dan Perlengkapan Keasalan

akse soris,

spare parts,

peralatan ,

dan instruksi atau

manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanj ang aksesoris, spare parts, peralatan , dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menj adi satu dengan barang utamanya.


- 49 F.

B ENTUK DAN FO RMAT FORM AK ------------�·-------

l.

Re-forcnce No.

Goods con.signed from (Exporter's business nnmc, address. c-0untry)

KOREA-ASEAN FREE TRADE AREA PREFERENTIAL.

TARIFF

CERTIFICATE OF ORIGIN (Combi!led Declarat ion and Cert i fi cate)

2. Goods consigned to (Con s i gnee's n ume, ad dressf

fasued

country)

FORM AK ln

(Country)

Sec Noles Overl eaf 3 . Means of transport and route

(as far as known)

4. For

Official

Departure dnte

D

Vc.s�el's naml:l/A i rcrnn elc.

D

Use Preferential Treatment G iven Under Korcu-ASEAN

Free Trade Area Prcforen l i u l Preforcntlol Treatment

stale reason/s)

Tori ff

Not Given (Please

Port of Disch argo Signature of Authorised Signaiory of the Importing

Cow1try S. Item nu1nber

6. Marks and numbers on pa.ck ages

goods (including quantity

where appropriulc and HS

number o f lhe country) f----··------'------��

8.

7. Num ber and type o f packages, descri ption of

Origin criterion (see Notes overleaf)

9. Gross weight: or other quontity nnd value (FOB only when R VC criterion. is

l O. Number and date of Invoices

used)

importing

�-.L___________Jc__________._______--j

-----------

1 2 . Certifi cation

J 1 . Declaration by t h e cxportcl'

The undersignct.l hereby dcclurcs thnt the above deta i l s and stutcmcmt arc correct� lhut oll the goods were produocd in

lt is hereby certified, on the basis of control carried out, thut the deoluration by the exporter is correct.

(Country)

and 1 J 1at they comply with the origin requ irements specified for these goods I n the KOREA-AS BAN Free Trnde Area Preferent ial Tariff for lhc goods exported Lo

(Importing Country) Plttc<;; nnd dulc,, s i gnature of ttutlmrised signatory 13.

n T h i rd Country Invo i c i ng

·

CJ Exhibi tion

Pl 11cc Wld date, signature and stamp of certif}'ing authority

o B ack-to-Back CO


- 50 -

O VERLE A F N OTES I.

P a1i i e s wh i u h n c c e p l t h i s fb rm fo r the p u rpose of prcfen:.11 ti a l t a ri ff u n d e r the K O R E A - /\ S EA N Free

( K A FTA) :

B R UN E I D A R U S S A L A M

2_

(i)

( i i)

].

this

(iii)

Agree m e n t

C A M B ODIA

I N D ON ES I A

R E P U B L I C O F KO REA MA LAYSIA MYAN M A R S I N G A PO R E T H A I LA N D CON D I T I O N S : T o enj oy

Trncle

LAOS

P l l lLIPPINES preferential

VIETN A M tari ff u n d e r 1-he K A F TA, gm>
must fn l l within a description of goo d s e l i g i b l e fb r concessions i n the c o u n t ry o f
O R f G IN C R I TE R I A : For goods that m e e t the orig i n criteric1, t h e 'exporter and/or prod ucer m ust i n d i c a t e i n box 8 of Form, the o r i g i n cri lcria rn c 1 1 i n lhe m a n ner !ihown i n the fol l o w i n g table: C i rc u m st a n ces u f prodL1 c t i o n o r

m a n u facture i n t h e first

c o u ntry n a m e d i n box 1 1 o f t h i .s fb n n

G oods who l l y o b t a i ned or produced i n L h e territory o f the ex port i n g Party

(b)

( io o d s s
(c)

G o o d s satisfying tile Product Speci fic Ru les - C h �:inge in Tari ff C l ass i fi cation

o f t h e /\ KFTA

of Origin)

- Who l l y Obtained o r Produced in the territory

Party - Reg i o n a l V a l u e Co n t e n t - Rcg i o n tt l Va l ue C o n te n t . + Change i n Tari ff C l as s i fi cat i o n

(d)

satisfying

"WO" "CTH" o r "RVC 40%" - "CTC"

of any

- " W O-AK" - "R V C " thnl needs to be met for the good lo q u a l i fy os o r i g i n at i n g ; e.g. "RVC 4 5%" - The com bl nat i o n rule that needs lo be met fo r good to quuli fy as o r i g i n at i n g ; e . g . "CTH + RVC 4 0o/o.. " S p e c i fi c Processes"

- S p ec i fi c Processes

Goods

Ins ert in box 8

Rule 6

"Rule

6n

4_ EACH A R T I C L E M U S T QUALIFY: I t s h o u l d be noted th at nil the goods. in a consignm c 1 1 t m u s t q u a l i fy separate l y i n t h e i r o w n r i g h t . Th i s i s of part i c u l a r rel evance wh e n s i m i l ar urti c l e s o f d iffcrenl. s i zes o r sp are parts a r e sent. 5. D E S C R I P T I ON OF G O O D S : The tl cscri p l i o n o f go o d s must be s u f!h.: i en t l y d c tn i l c d to e11able the goo d s lo be i d e n t H icd by lhe Customs O ffi c ers exa m i n i ng t h e m . A ny trnrle mark s h a l l also be specified. 6F R E E- O N - B O A R D ( F O B ) VAL U E : T h e FOB val u e i 11 B o x 9 s h a l l b e re fl e c t e d o n l y when t h e Regi o n a l V u l u e C o n l t rn l 'c r i t e r i o n i s app l i ed i n d et e rm i n i n g t h e ori g i n o f g o o d s . T h e C O (Form A K ) i � s u ed t o a n d fro m Cambod i a n n d M y u n m a r s h a l l re fl e c t t h e F O B v a l u e , reg ard l e ss o f t h e o r i g i n cri t e r i a used, fo r the n e x t two (2) y e a rs u p o n t h e i m p l t:: rnentttlinn o f t h i s new arra n g e m e n t . 7_ H A R M O N I Z E D S YSTEM N UM B ER: T h e H a r m o n ized System n u m b e r $hall b e that of t h e i m p orting Pa rty. E X P O R TE R : The tenn «Exporter" i n box 1 1 mny i n c l u d e t h o man u fAct· urer o r the producer. 8.

9.

F O R O F F I CI A L U S E: The Custo m s Authority o f t h e i m pot�ing Party m ust i n d i cnte

c o l u m n 4 w h e t h e r o r not prcteren t i u l tariff i s �ccordcc..I .

( .../) in

! h e relevant boxes in

10. TH I R D CO UNTRY I N V O I CING: In cases where i nv o i ces are i s s u e d by a t h ird country, "the Third Country I n vo i c i ng" box s h o u l d be ticke ("Y) ::t n cJ such i n tbrm ntions ns rnune untl coun 1ry o f t h e com pany issuing the i nvoice s h u l l b!3 i n d i calcd in box 7 . 1 1.

EXH I B I TI O N S : Jn oases wh ere goods a r c s e n t fro m the tel'dtory o f the

exporting Party for exh i b i tion

in a n o t h e r

c o u n t ry a n d s o l d d u ri n g or a1ler t h e exh i b i t i o n fb r i m po1tat i o n i n t u the L erri1 ory . o f a PEtrLy, i n n c c o r d n n c e w i t h R u l e 2 0 of

Operational i n d i cnted i n

the

Certi fi c a t io n Proced u res) the " E x h i b i t i o n s " box s h o u l d b e ticked (..../) a n c1 t h e n n m e and a d d ress of the exh i b ition bo:t\ 2. 12. B ACK-TO-B ACK CERT I F I CATE OF O R I G I N : I n cases o f B ack -to - B ack C O , i 11 accordnnce with Rule 7 (2) o f the Opernt i o n a l C e rt i fi c a t i o n P roce d u res. the " B nc k -to- B nc k CO" box s h o u l d be ticked ( -/) _


- 51 -

O rigin a l (D uplica te/Triplica te)

(Additional P a ge)

Rd� re:nce No S. Item number

7 . Numhcr and lypc of packages,
6 . M ark� nmJ n u m h crs on pack ages

ovcrlc11f)

n u m ber or lhc importing cou111ry)

. .

-- · ··

H. O r i g i n criterion (sea Notc.c;

9. Gro�s wei ght or (JI her quru1Lily am.I v u l m : (FOB only when R VC crit�rion Is used)

I O . Number nnd date of IJlVoiccs

...... .. .......-....-·--·

--- -- ·----· .

. ._ .. _, ___ _

,, .--·--------�-------

1 2 . Cert i fi cation

I I . Occlnrntion by tlu.� cxponcr

It is ht:rcby cert ified, on th� bus h > of control curried out, thnt the dccl<Jration by the exporter is correct.

TIH.: urukrsigmxl hereby Llccl nres that the above deta ils nml suitc111cnt nrt.! correct; that al l the f,tlods wen: prn
(Ct.iunl1')') and thnt t h ey comply w i t h the origin req u i rements specified for these goods i u lhc K O H EA-/\SEAN Frc<.� Trndt: Arcn PrdCrc n t i al Turi ff for U r n goods 1..: xportcd 10

(Import i n g

Counlry) l1lai;c am.I tlalc. s i g m1 l m c m1tl ccn i <:,\·ing n111hority

P i nce and d ate, s i g n nnire of atllhoriscd s ignatory

�------ --·-..-----·--·--·

·-·------·

..

.. ........ _ __ ,,_ ,,_,,_

______

,

stamp uf ___J

,, ,_,,____ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _ _

· -·- · - - · ·--·-- ·-·--·---·----- -- - --------

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND O NE SIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO

ementerian


- 52 -

LAMPIRAN IV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOM O R 2 0 5 / P MK . 0 4 / 2 0 1

5

TENTANG TATA

CARA

BEA

PENGENAAN

MASUK

TARIF

BERDASARKAN


KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-JAPAN

ECONOMIC PAR TNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

A.


Kriteria Asal B arang dalam rangka skema IJEPA meliputi : 1.

Wholly Obtained or Produced Barang- barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau Wholly Produced adalah sebagai berikut: a.

Binatang hidup , lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

b.

Hasil perburuan, perangkap , pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;

c.

B arang yang diperoleh dari binatang hidup d i Negara Anggota;

d.

Tanaman dan

produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau

dikumpulkan di Negara Anggota; e.

Mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai huruf d,

yang diekstraksi atau diambil

di

Negara

Anggota; f.

Hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;

g.

Prociuk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

h.

B arang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;

i.

B arang yang dikumpulkan d i Negara Anggota, yang tidak dapat lagi berfungsi se suai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan


- 53 -

kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku; J.

Sisa

dan

scrap yang

berasal

dari proses

produksi

a tau

pengolahan atau konsumsi di negara anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku; k.

B agian atau bahan baku yang diperoleh di Negara Anggota dari barang yang tidak dapat lagi berfungsi se suai fungsi semula atau tidak

dapat

lagi

dikembalikan

kepada

fungsi

awal

maupun

diperbaiki; dan I.

B arang yang diproduksi atau diperoleh d i N egara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sam pai h uruf k .

2.

Produced Exclusively B arang

yang

seluruhnya

diproduksi

di

Jepang

dengan

hanya

menggunakan bahan baku originating Indonesia dan / atau Jepang. 3.

Product Specific Rules (PSR) a.

Product Specific Ru les (PSR)

diatur tersendiri dalam daftar

Product Specific Rules (PSR) IJEPA . b.

Suatu barang memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam Product Specific Rules (PSR) meliputi : 1)

Qualifying Value Content (QVC) untuk barang-barang yang diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus :

QVC

=

VNM

FOB

------

FOB

x

1 00%

Dimana: QVC adalah besaran qualifying value content suatu barang yang dinyatakan dalam presentase . FOB adalah nilai free-on-board suatu barang yang dibayar oleh

pembeli

pengiriman,

kepada

penjual

tanpa

melihat

tidak termasuk pengurangan,

mode

pembebasan

maupun pengembalian paj ak pada saat barang diekspor; dan VNM adalah nilai bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.


- 54 -

2)

Change

zn

Tariff

Classification

( CTC)

se bagaimana

ketentuan yang tercantum dalam daftar P S R . 3)

Pro s e s atau Pengolahan Tertentu ( Specific Manufactu ring o r Processing Operation) yang diterapkan p a d a

bahan baku

non o rigin se bagaimana keten tuan yang tercan tum dalam daftar PSR.

B.

KRITERIA PENGIRIMAN

Dalam hal pengiriman barang melibatkan negara selain Negara Anggota IJEPA, Pej abat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen atau informasi lain dari negara tran sit yang membuktikan bahwa barang tersebut tidak mengalami perlakuan selain proses bongkar, muat dan pro s e s lainnya yang ditujukan untuk menj aga kualitas keamanan barang.

C.


1.

Penelitian Atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan S KA Form IJEPA meliputi : a.

Ukuran kertas I S O A4 .

b.

Penandatanganan SKA oleh pemohon/ eksportir .

c.

Penandatanganan SKA dan stempel oleh instansi penerbit se suai dengan spesimen dan dicantumkan secara manual atau dicetak (p rinted) .

d.

Penerbitan S KA sebelum Tanggal Eksportasi atau tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan .

e.

Pemberian cap atau tulisan "Issued Retroactively' pada kolom 8 S KA dalam hal SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan .

f.

Pengisian kolom-kolom lainnya pada S KA Form IJEPA .

g.

Penerbitan Form JIEPA baru dalam hal terdapat ke salahan ·

pengisian ,

koreksi

dan / a tau

perubahan

berupa lainnya

penghapusan , pada

Form

penambahan JIEPA

tidak

di per bolehkan .

2.

Penelitian SKA Back to Back Back- to-Back SKA tidak berlaku untuk skema IJEPA .


- 55 -

3.

Penelitian Third Cou ntry In voicing Penelitian

penggun aan

Third

Cou ntry

meliputi

In voicing

pencan tuman : a.

Nomor dan tanggal In voice pihak ke tiga ( Third Country In voice) yang digunakan untuk importasi ke Indonesia pada kolom 7 Fo rm J I E PA ;

b.

N o m o r dan tanggal m vorce yang diterbitkan o l e h eksportir pada kolom 7 Fo rm JIEPA d alam hal n o m o r invoice pihak ke tiga b elum diketahui pada s aat penerbitan Form J I E PA ; dan

c.

I n fo rmasi adanya pe nggunaan in voice pihak ke tiga ( Third Cou ntry In voice) disertai n ama dan alamat p e ru s ahaan yang menerbitkan invoice pihak ketiga ( Third Cou ntry In voice) pada kolom 8 S KA (Fo rm JIEPA) .

4.

Retro active Check Pelaks anaan Retroactive Check dilaks anakan dengan ketentuan : a.

Pej abat B e a d an Cukai dapat meminta retro active check d ari in stan si p e nerbit melalui perwakilan Ke dutaan B e s ar Jepang yang ada di Indonesia.

b.

J awaban atas permintaan retroactive check diterima dalam j an gka

waktu

tidak

lebih

d ari

6

(enam)

bulan

sej ak

diterimanya permintaan tersebut. Apabila dianggap perlu , Pej abat B e a dan Cuka_i dapat meminta informasi tambahan terkait ke a s alan b aran g . c.

Apabila s e suai

info rmasi dengan

tambahan

peraturan

diminta,

yang

in stan si

b e rlaku

di

p e nerbit,

n egaranya,

memberikan informasi yang diminta d alam j an gka waktu tidak l e b ih dari 4 (empat) bulan s ej ak diterimanya p e rmintaan informasi tam b ah an . d.

D al am hal j awaban retroactive check yang diterima tid ak m e ncukupi

untuk

membuktikan

ke b e n aran

tercan tum dalam S KA dan keab s ahan S KA , s e hingga

Tarif

Preferensi

tidak

data

yang

S KA ditolak

diberikan

d engan

mempertimbangan pro sedur penetapan tarif b e a masuk o le h D irektur Jenderal s e suai Undang Undan g Kepab e anan .


- 56 -

5.

Verifi cation Visit a.

Dalam hal hasil retroactive check dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), Pej abat Bea dan Cukai dapat mengajukan permintaan melalui Kedutaan Jepang untuk: 1)

Mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan melakukan kunjungan ke lokasi proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang terkait.

2)

menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki oleh instansi penerbit pada saat atau setelah dilakukan Verifi cation Visit.

b.

Permintaan kunjungan disampaikan

secara tertulis melalui

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam j angka waktu minimal

40

kunjungan .

(empat

puluh)

Kedutaan

hari

Besar

sebelum

Jepang

rencana

meminta

tanggal

persetujuan

tertulis kepada eksportir atau produsen yang lokasinya akan dikunjungi . c.

Permintaan

yang

dimaksud

pada

huruf a

harus

memuat

informasi: 1)

Eksportir / produsen barang yang akan dikunjungi;

2)

Rencana tanggal dan tempat verifi cation visit;

3)

Tujuan dan ruang lingkup kunjungan , termasuk keterangan lain yang mendukung penj elasan atas barang yang akan diverifikasi; dan

4)

Nama dan j abatan pej abat yang melaksanakan verifi cation visit. ·

d.

Memperoleh

j awaban

tertulis

diterima

atau

ditolaknya

permintaan verification visit dalam j angka waktu 3 0 (tiga puluh) hari

sej ak

Kedutaan

Besar

Jepang

menerima

permintaan

verifi cation visit. e.

Instansi

pemerintah

pengekspor, negaranya,

sesuai harus

yang dengan

berwenang peraturan

menyerahkan

di

Negara yang

informasi

Anggota

berlaku

di

se bagaimana

dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 kepada Direktur Jenderal dalam j angka waktu maksimal 4 5 (empat puluh lima) hari atau dalam j angka waktu yang disetujui sej ak hari terakhir dilakukannya verification visit.


- 57 f.

Apabila

dianggap

m engaj ukan

perlu,

permintaan

dilakukannya

Pej abat

Bea

verificatio n

retroactive

check

d an

s elama

vis it

atau

Cukai

tanpa

dapat p erio d e

didahului

p e rmin taan retro active check. g.

D alam

hal

p engekspor

in stan si tidak

yang berwenang

di

memberikan j awab an

N egara Anggota atas

p ermintaan

p e n elitian S KA atau verification visit atau informasi yang diberikan tidak lengkap , S KA dinyatakan ditolak . h.

S e te lah

pro sedur

penelitian

S KA

d an

verification

visit

dilakukan , instan s i pabean negara anggota p engimpor harus m enyampaikan

keputu s an

tertulis

apakah

suatu

b arang

memenuhi ketentuan asal b arang atau tidak d i s e rtai dengan fakta d an dasar hukum keputu s an ter s e but kepada instan s i pemerintah di ne gara p engekspo r . 6.

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabe an Impor D alam Rangka IJEPA Untuk tuj uan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan IJEPA , pada

Pemberitahuan Impor B arang

Preferen si ,

nomor referensi,

( PI B )

diisikan

ko d e Tarif

dan tanggal Form J I E PA s e b agai

.beriku t : 1)

D alam hal PIB hanya menggunakan skema IJEPA , kode 5 6 nomor referensi dan tanggal S KA Form J I E PA dicantumkan pada kolom 1 9 dan / atau ko lom 32 PIB ;

2)

D alam hal PIB menggun akan skema IJEPA dan fasilitas kepabean an , s e d angkan dicantumkan

kode nomor pada

56

dic antumkan

referensi Lembar

d an

pada

kolom

tanggal

Lampiran

32

Form

D o kumen

PIB

J I E PA D an

Pemenuhan Persyaratan / Fasilitas Impor PIB .

7.

Pengisian pada Pemberitahuan Impor B arang Untuk D itimbun di Te mpat Penimbunan B erikat (BC 2 . 3 ) dan Pemberitahuan Impor B arang d ari Tempat Penimbunan B e rikat (BC 2 . 5 ) diatur tersendiri dalam Peraturan D irektur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan B e rikat dan Gudang B e rikat .


- 58 -

D.

HAL-HAL LAI N TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1.

Akumulasi a.

B arang o riginating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan b aku untuk suatu barang j adi · di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal B arang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai b arang o riginating ne gara tempat di mana pro s e s produksi b arang j adi dilakukan .

b.

D alam

perhitungan

Qu alifying

Value

Content,

untuk

men en tukan nilai bahan baku non o riginating yang digunakan dalam

produksi

barang j adi

non

nilai

o riginating,

yang

diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai b ahan baku non yang

o riginating

digunakan

dalam

produksi

b arang j adi

terse but sepanj ang memenuhi kriteria asal b arang. 2.

De Minim is Bahan baku non originating yang digunakan dalam proses produksi yang tidak mengalami perubahan tarif klasifikasi

(CTC) ,

dapat

dianggap o riginating sepanj ang jumlah total dari bahan baku terse but tidak melebihi presentase tertentu dari nilai , berat, atau volume dari barang j adinya sebagaimana diatur masing-masing dalam PS R . 3.

Pro ses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan perubahan tarif klasifikasi (CTC) atau perubahan melalui proses tertentu ( specific process) j ika hanya mengalami pro ses sebagai berikut: a.

pro ses untuk memastikan barang dalam kondisi baik sel.ama pengq_ngkutan

dan ·

penyimpanan

(misalnya

pengeringan ,

pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan pro ses seJ en1s lainnya; b.

perubahan

pengemas ,

pembongkaran

dan

penyusunannya

kembali; c.

pengura1an;

d.

pengemasan dalam botol, peti, kotak dan pro ses pengemasan sederhana lainnya;

e.

pengumpulan

bagian

dan

komponen

yang

diklasifikasikan

sebagai barang lengkap atau rampung sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 2 (a) ; f.

semata-mata mengumpulkan barang menj adi satu set; atau


- 59 g.

kombinasi dari proses sebaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

4.

Barang Belum Dirakit atau Terbongkar a.

Dalam hal barang memenuhi ketentuan kriteria asal barang dan diimpor ke suatu Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya dalam

kondisi

belum

dirakit

atau

terbongkar

tetapi

diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) , barang tersebut harus dianggap sebagai barang originating Negara Anggota tempat barang tersebut berasal. b.

Suatu barang yang dirakit di suatu negara dari komponen yang belum dirakit atau terbongkar yang diimpor ke negara tersebut dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai barang originating, sepanj ang barang tersebut memenuhi kriteria asal barang dan dalam hal terdapat bahan baku non-originating maka bahan baku non-originating tersebut

harus diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan

tidak dalam bentuk belum dirakit atau terbongkar.

5.

Aksesoris, spare part, dan peralatan a.

D alam rangka menentukan apakah semua bahan baku non originating yang digunakan dalam pro s e s produksi barang j adi mengalami perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui proses tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, keasalan aksesoris, spare part, atau peralatan yang dikirim dengan barang j adi yang merupakan akse soris, spare part, atau peralatan standar tidak diperhitungkan, sepanj ang: 1)

Akesoris, spare part, atau peralatan tersebut tidak dalam invoice

yang

terpisah

dengan

barangnya;

mempertimbangkan apakah aksesori s ,

tanpa

spare part,

atau

peralatan tersebut dirinci terpisah dalam in u oicenya; dan 2)

Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, atau peralatan tersebut umum disaj ikan bersama barangnya.

6.

Dalam

hal

Qualifying

suatu Value

barang Content,

menggunakan nilai

kriteria

aksesori s ,

spare

asal part,

barang atau

peralatannya harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya -:-Bahan pengemas untuk penjualan eceran :


- 60 -

a.

D alam menentukan apakah semua bahan baku non-originating yang

digunakan

dalam

produksi

suatu

barang

memenuhi

ketentuan perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui proses tertentu sebagaimana telah diatur untuk barang terse but,

pengemas

untuk

penjualan

eceran

yang

diklasifikasikan se suai ketentuan KUMHS 5 harus diabaikan . b.

D alam hal suatu barang menggunakan kriteria Qualifying Value Content, nilai bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sesuai originnya dalam perhitungan Qualifying Value Content barang tersebut.

7.

Bahan pengemas untuk pengangkutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: I

a.

Tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku non-originating yang digunakan dalam produksi mengalami perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui pro ses tertentu sebagaimana telah diatur untuk barang tersebut; dan

b.

Tanpa memperhatikan dimana pengemas tersebut diproduksi, dianggap se bagai bahan originating di negara di mana barang j adi diproduksi dalam perhitungan Qualifying Value Content barang j adi .


- 61 -

BENTUK DAN FORM JIEPA

E.

--- ...... =�UM;;-�-.-.-�=�---- -- -i - --- -- - - -' -j

--

· ·· --·--�1<1re o;-; anti r · ·L:1-;·.��-rt;��;��;: -

.cdC;;;; -

-- -·

I

Z.l'mpurlll r's

numc .

��ddr�<;.i.

'4fld

-·

-- -

countl'"y·

1· 1�;.;-,;;;;;r;�;.�:;;;;;-,:-;;; ;,-;:;;;;;-(.;;i�;-;;:,-K"��.;-)-

·-· ··---�--- -·-·· ·--·--..... · --·-

·

-·---- -- ---

Num::-;f·p•"o

AGREEM ENT BETWEEN JAPAN AND THE REl'UBUC 01' IN D O N ESIA FOR AN. ECO N O M rc PARTN ERSHIP

· ·· -

--- ---

I

-

CERTIF,ICATJ:; OF OR[G\N l'ORM JlEPA Iso:;u�c.f In Japan·

!

i

s. Prcr�re:nce critar1on

.

.,

6,QlJeintlty or we•ght

'l�lnvolcc· number(s.) nnd dote(�)

f M a rt�!> .md number":

l Number 1:md ldncJ C'll rno::kng�s:�

l

n.Rcm>
I f---------··------· O..:cl�roUon by !;Mc c:v.1Jortcr�

l, lhe undersigned, daclun: 1h.<1t; . . · lhc O'?J?'.'/C d6tll l l� �m� 5",\:_!],t�r�cnt ui,c tr ue and t1cr.:ur'o.te. · requlred. for tl:t� - thc . gOoi;l(s) 1!h?�o/l�,ed abovrr. mt:ct tfle cnm. Jitlg�(s) · laSUl!nCe. or tll ls cerW/cf.llt:; - th1: c£ounl 1y of u11oin 0( tht• godd ( .:- )· t.lrm:nb�tf !'lb
I

I

I

10.Celrt1'ncaHon

,

..

tt Is her
by: the,expo�er;-.��. F�rrc,c� . . i • · : •.: · . � , Cort'lJ'.l'.1"itent·tiPv�trm!:l'r�rd1 ai/.�la�\y..vf- d:C_¥s>n.�fi-otr'µ::c : . The JaP.ah -.ch� rnber \ii f •C<Jinmdrce and fodustty stamp:

Plf!CC' "Tlll rJ�lc:

Srgnetur��

-

Pluec t'ru.I dist.a� Glf.ln rihlrn:

Nomn(prlnt'a!d)!

�-- --·-·-··�---·-

-----


- 62 -

t>nrtl- Wli!ch li!CCCpt U 1i. fomt for lh..

fllllj0"61' Of p1wromnlla.I tnlll lm'11Gll

Un!fer Ill!>

A{jtll'eU><'mt b!o!WOOH the fl.opubll<> "f lrn;l<>nmml

.Jtlpun fOr'{l:n Enc>n01nfn �'Pa.rtrwm..hJp (Mn.r.fr1aftUr rofOmeid tc.•.B"$ �'thU- �-U f1!i�rntont''}c11e tndt,)JiO:fffa e..nd .J..:ap.o.o.

Q.'i'J10Fi!LQ\'.l!i!Jltlial:l!.l;:

�nle-(;:Qf1C.Htions. �tt•

.

.

.

•

.

P'(!J:f©fe�?fo:l..trarlfftre(.ltlnc.-nt uni.!Of' ths-_J)..g.rat:tm�it a1-e ttu�J � goods :1?..xpo11ed ·too l�·n.Sr;m��te or �Japnn ��J�ot.k:J: ·

ittll wnhin dusciipUo!-i c>f _goc;xfs eligible ft\...r oorK.-e.�sfCUl irt lnd<.)m:�sio or Japan; r.�tlm):;Jly \aJ'li l One OfU� t'4'5K1Ulr��ments 6:61: C\.!Un P.refer�.J'J()(.� ctif.erla ; and cx�-nply wilh lhq c:ont11\)rll'l1<.>n t r.i1terla rif"AO.IC!o 13$.

.

P�li;�.\:!'i��tl.a: A

B

c

·Ioo go..� ilt v,11Qfly ctt.odr.ed -0r ph 2 of Art!ol� 2fit . ·n,.. IJ<>O:I pi"'11.loorl arnilit'.l)t In lhe Pl<Jrty e>.dl.!sf<ely (mm orlf1lnatirlfl "moo rials of tho P.any. ·� � �tlsfic..-s th& prodUr.:t, .A..'tf?tac>if!'c mtu_.,� out in l'"'-i1nex .2,. �'ln= W.-Jll :e19: .fl!:f other api:#.llli:d...i"!)j l"�!re:lnent:B cr t�tn�r�tGr $,. vtf)en th.a good {A J.M�oad entlte� in the; Par�y u�ng n61)--00$}1fWtintJ niaturlafs. · . .

It��lft�.tr;u;if.QrJltiU; I'<;><· V·"" \>Ufpo<>e$ bf ciain•ln<J "'eferentia! ta:tff.frua-, tile do.-:i1nenl ahr.lUlct bi> <:a.mp{ef.e.d 1<'!,1lbry.add 11'\ :1tiU by lhd d agff < !I ••ncl ""'1.i�'"d by th<> comf>l"ftmt-goveir�nei>l"l."\llhorl ty or I!" dlm.ot,,.,!,t.ffi $houlct oo iw �:·1r..&J, rm. Is °""'''"'I"'·' l» any b.>n1;rua1ias ci!l>
!I !Jte 6p8<:1'> <°)f lhl,;; � in niml!ll<:imrt·t .tl{JOcify th!ll ,,,.._., .,., ,.'Y J.IBr!Jw!&.; (qr kfenlify!ng !hi.I !)Ood� ctn.;...- m11rt<>d i•ifwl'ft>Ulion. 1lt"1 ""'"''llmr· CJ< ll:t• t�1Jlhoruoo .-.gll;)I< u� .Oditlon..l. " Aµpetir,UX 1 � 1!-1 1/1.it ""'"'· r;"""' '"1difi<:lnal App,,nli:>nt gilven'irnl!itlll l! de1'1�i"""' Fiei<j 1 ; Fle-id2:· fl!lld 3: �'!feld 4:

Btith'-'flZeel s�ntmi
Sta!ltl lhe !'u!! name; add1e.aa anti -.imJY of lhe "'""°r U!!t . St.nte the f·o.U r)"$m&, r:ttklm-.sn. �J'KJ �;ntrv ot :thtit: ff»P'��?L . A$ "c;feJiheliJ irt �.ubpaingraph. imtiort� a IJOOd 1nto tile lmpo11lt1(1 Party (<>.g. �" ron•lg.1...,.. who.d�i.lres th" fu'ipi,:111,.!!on).

·fl11!'.f al1Um1i,y· ot.f�

(f> pf Attlcliet 2.8, 11YiPQrt'9('" '��-�mi. u "'""(1r.son "'"ho . Pn:ivicl"' u·1<• ,..,,.,;,. .:•f �11:11) �vl. !1>m1�t Port a.id disi:.11>lfiilng po of veasel I filghi 11m-nl'>!lr. as rat as khown. Pl'lJ.vi� tt&Jn rn.wnbm:· {. a•-nt�.,.;i;.s�). MAt"k!i. 1.mp:· 1\11rnberS c(p,nt�kr��'f:lS, rimnbrtr m1d .hfrn;J ..ot' p�cX(\geS� MS bmUt daSSffi.catioO nt.trnl�' na ,,,-,,.... 1<1<><1 ''" .m.rn.tary 1. ;\!002 ""'° den.:.'flpflt>n ct ""'cit gpml rorislun.,..l . Fet- Q..'llii good, the HS tar!IJ' c:1a..s\f!�.1•U<>11 nuc'f\l>iill' t\f>.'.•$dt>e Indicqted at �·ai<..Jlglt level. Tl"' •1��Ul:l1.1 of lh<> Jj� '<X.f '"'V fh« et.'!Ufic3fe ot wlgli> ,;t��IQ be eiJb.•t.QntlAll/ lct, If P<J�lm , to lt\<'< · das·c..rp uon utl\W lfl 1--lb: l'tli' fm 9""'1. Wilt• m� lu "i;lbhe<>dfng 2:10:,,00, Zl,00.00• .46.<J1.21) and 4601 .91, lJ1 "" ,.,_�oaplil.11.\aH::as> "1here tho. gl'.:IC)C) In "' $per.;iPt:: !ll'XIU<-� roquiltn1} 411 �;:il ci.asqlpllon (1i.u: inslilint aimy 1md · tgura �s). o;i;ct1 dosi':dptit.1'1 of s�,;ltlo proc1m::w "'"lo\.ikl b" lmii<:a!ecl. W�h 1l;!sf� to �"W g� of Chapter r10 Oiro:\.fOh �l ot' Uie M� th� nlfltetitils Of th& tJt."'ittr !\!orly or non·Parfi� vv-h.lch a_.re n1ember�mHf-e-t\ . t1f me A.SEAN.. \net pm;iOO$e�. or Olina tlafl(.k.tciotj Ill ""''.It Pa!1y�lf /ll.1ft.Panles, a!i<J ·the r>F.tmes of. sooh !"erfy or non·•Partles "ho<Jtr.J Im . i,i� (. gQ<3k4t � �Moo. criierkJo (A through 0 llnder Prateren1;:0 Cdlali.a abt:ntt.!) fti" otJ.PllcabJe, Tue 1utes of odgtn �P!J · i;:c...,..ln<1>d l1i Coof>{r.r.3 ar� Ar..-.a. I:� h;-.r ac.r..umulaUon, �°oMJ" fbt' ,�� tt.Jfll1ii:t,rs: .and "f::"(�M'! for fl.JnQt.i:!e: 90Qds aa-" 11mtorial$.. if �pj:iliatble.' For eadl g
·

·

f'1"'fd. 4');

f'leld7!

lmp<1tfti:1g Pany. ·

. If ti�u ki� II> ,,.,__ by "' f..m;tin
!>"fll($:: !ocall'd ;,.. n11r>-Pa1 w. il; <ee pt��-� ."Whe� -11� ·th•.t1wm,,.,.,.111J nlbtln>nd:. ·

· �.;:·ot�..�u�;"")��;��r,�;2 .-.;J?· y.n �.th!1�1S>� io�f�.lt\'�$�UB�nro Cth¢r·

at I�t� bl .a· non..Parw,·��.ntJt . orn-l!11J.·� rtffi catl> ·of . • . . 11,.,ttaf/cn lnt<:> · thrn· . . 10r 1n�n1c;. It! b.o: mld ·tt,oh<-.!la.lnctiooi.J,-:t . i.n�.t\1�� ·lo ,-uJe,h c:l;l00. ·U1e rawvant h fti"at Vv'ilf 13.ilu.e . 1elev.i.il! lhi> Tn>lolooa. !lnr.r '"t/ . ,gaQs <�!• ,. '9 � lr'(1pon. <:trlgif\ I• !ssuec:l lti�roectilief�' !1'1 �.>rdaf\<W with l'l.Wi!! 3(b}, 'lhe c:ompelan!" goverttm"''rt "<.lfdf.ll] OO wnt1 · H.1.11<'> · 3(e). .111<> compet.er;t If !he <.1<.'lliffcat" <>f or;gft» fs· �'�1.Y ll!suad il'1· fiOC tm!iestn "ISSUF-P REffrJ.OACTIVl::i.Y.' goi•a.mm<mlal_i•ulho1ffy_<.ir Jls r.u...i)gn<m. shb\1ld lnctk·.\ll� lht> e certlfk'tt>!fon �b!>r of ltie mig1nal cilliJfk;a{<> cf otlgfl!. · . . 01.hw· *"'""'"" "" n.,_..,,llly, Tl�a fio!<.l &!-\I t;,e· _,,1\!l<>!e 1he lhe• · oorlill!lQln �.1 �f"pl!!ild li>r. . . In ar�

·

oumPer·of.tht" .fr��oli:.>a ·

·

l:>1''1,1ifi "'1te·of

FielttB:

Field •[Q:. Thtt:t .ffeJd st�"tttf.t b&. �.:mprem,�r dated•. �lg,ne:d e!"1fl ..stamped b\l"ttlt! ·t�n:�Jetent .gr..w�n,rnr.-mtt�.I aJJthorlly of t.ha w-i:PQtting Pu1 ty or Its deslgrf�.

N.,.l•;n

1.

Not�: � compe\enl govemmenU.i aulJ1c>>ify's .,.. ii\> tl"sll)f..:e'$.sli;ilW"-' may be rllut.;gr
I»

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO

ementerian

NI


- 63 -

LAMPIRAN V PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOM O R

2 0 5 / PM K . 0 4 / 2 0 1 5

TENTANG TATA

CARA

BEA

PENGENAAN

MASUK

TARIF

BERDASARKAN

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASI ONAL

KETENTUAN ASAL BARANG DALAM SKEMA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

A.


Kriteria Asal B arang dalam rangka skema AIFTA meliputi : 1.

Wholly Obtained or Wholly Produced a.

Tanaman termasuk produk kehutanan , buah- buahan , bunga, sayuran, pohon, rumput laut, j amur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman, yang tumbuh dan dipanen di Negara Anggota;

b.

Binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, orgamsme hidup lain , lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

c.

Produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud pada huruf b yang belum dipro ses lebih lanj ut termasuk susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran binatang;

d.

Hasil

perburuan,

perangkap ,

pemancmgan,

budidaya

air,

pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota; e.

Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan , dasar laut atau di bawahnya di Negara Anggota;

f.

Produk yang diambil dari perairan , dasar laut, atau di bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak atas eksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawahnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1 9 8 2 ;

g.

Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;


- ' 64 -

h.

Pro duk yang di pro ses dan / a tau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (facto ry ship) yang terdaftar di n egara anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;

1.

B arang yang dikumpulkan d i Negara Anggota, tidak dapat lagi berfungsi se suai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai b ahan baku , atau untuk tuj uan daur ulang;

J.

B arang yang diproduksi atau diperoleh di N egara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i .

2.

Not Wholly Obtained atau Not Wholly Produ ced 2 . 1 Regional

Value

(RVC)

Content

dan

Change

zn

Tariff

Classification (CTC) a.

B arang dianggap originating dalam rangka AI FTA apabila memenuhi RVC minimal 3 5% (tiga puluh lima persen) sekaligus CTC pada tingkat 6 digit (CTS H ) .

b.

RVC dalam rangka AI FTA atau disebut AI FTA content dapat dihitung dengan rumus : 1)

Metode Langsung (Direct Method)

Biaya Bahan A WTA

+

Biaya Tenaga Kerja

+

Biaya

Tambahan

+

Biaya Lainnya

+

Keuntung an

-----

Harga FOB

x

100%

.'.'.. 35%

A tau :

2)

Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Nilai Bahan Baku Non

AIFiA

Nilai Bahan Baku Yang +

Tidak D apat Ditentukan Keasalannya

-------

Harga FOB

x

1 00%

�

65%

Nilai bahan baku non-originating, adalah : (a)

Nilai

CIF

bahan baku , bagian atau produk non-AI FTA

pada saat importasi bahan terse but pada saat importasi;


-- 6 5 (b)

B arga

pasti yang pertama

bahan

yang

tidak

dapat

dibayarkan ditentukan

untuk

semua

keasalannya

di

wilayah Negara Anggo ta dimana pengerj aan atau pro s e s berlangsung . Product Specific Ru les (PS R)

3.

B arang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar PSR AANZFTA .

B.


Dalam hal pengiriman barang melalui negara selain negara anggota AIFTA, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 1.

Through Bill of Lading yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor;

2.

Form AI yang diterbitkan oleh instansi penerbit S KA di Negara Anggota pengekspor;

3.

Invoice dari barang yang bersangkutan;

4.

Dokumen

lainnya

yang

Dokumen

pendukung

lainnya

yang

membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b .

C.


1.

Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan Form AI meliputi : a.

Ukuran kertas I S O A4 warna putih

b.

Penandatanganan Form A I oleh pemohon/ eksportir .

c.

Penandatanganan Form AI dan stempel oleh instansi penerbit.

d.

Penerbitan Form AI pada tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan .

e.

Pencantuman "ISSUED RETROA CTWEL Y' pada Form AI dalam hal Form AI diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerj a setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan .

f.

Pengisian kolom-kolom lainnya pada S KA Form AI .

g.

Perbaikan atas kesalahan pengisian berupa coretan (strike out) pada data yang salah,

penambahan data yang benar dan

persetujuan oleh pej abat yang berwenang dengan tanda tangan dan tanda sah oleh instansi Penerbit Form AI .


. - 66 -

Penelitian S KA Back to Back

2.

Penelitian Form AI Back- to-Back yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi keharusan pemenuhan : a.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri lnl .

b.

Pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom

1 1 , tanggal penerbitan dan nomor referensi Form AI yang

diterbitkan oleh negara pengekspor pertama pada kolom 7 . c.

Pemberian tanda

( '1 ) atau ( X ) pada kolom 1 3 Form AI kotak

"Back-to-Back CO' .

3.

Penelitian Third Country Invoicing Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi keharusan pemenuhan : a.

Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga ( Third Country Invoice) pada kolom 7 Form AI .

b.

Pencantuman nomor invoice yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) pada kolom 1 0 Form AI .

c.

Pencantuman

nama

dan

negara

pihak

ketiga

yang

akan

menerbitkan invoice pada kolom 7 Form AI dalam hal Invoice tersebut belum diterbitkan. d.

Pencantuman tanda Invoicing 11 pada kolom

4.

( ,/

) atau (

X ) pada kotak 11Third Country

1 3 Form AI .

Retroactive Check Pelaksanaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Permintaan retroactive check harus melampirkan Form AI terkait dan harus men cantumkan alasan dan informasi tam bahan lain yang menyebabkan Form AI diragukan ,

kecuali dalam hal

permintaan retroactive check dilakukan secara random; b.

Instansi penerbit SKA yang menerima permintaan retroactive check memberikan j awaban atas permintaan retroactive check dalam j angka waktu 3 (tiga) bulan sej ak diterimanya permintaan retroactive check;

c.

D alam hal j awaban atas permintaan retroactive check tidak diterima dalam j angka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Form AI ditolak.


- 67 -

d.

D alam hal j awaban retroactive check tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum d alam Form AI dan keab s ahan Form AI , Form AI ditolak .

e.

Pej abat menetapkan ditolak atau diterimanya Form A I dalam j angka waktu 6 (enam) bulan sej ak p ermintaan retroactive dengan

dikirimkan

check

pro sedur

mempertimbangan

penetapan tarif b ea masuk oleh Direktur J ender al se suai Undang Undang Kepabeanan . 5.

Verification Visit Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Negara anggo ta pengimpor haru s : 1)

Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada: (a)

Eksportir/ produ sen yang akan dikunj ungi;

(b)

In stan si penerbit S KA di Negara Anggota pengekspor;

(c)

I n s tansi pabean Negara Anggota pengekspor;

(d)

Importir

terkait

barang

yang

AI

Form

akan

diverifikasi . 2)

Pemberitahuan tertulis pada angka

1 ) mencantumkan

informasi antara lain : (a)

Nama eksportir / produ sen yang akan dikunj ungi ;

(b)

Rencana tanggal verification visit;

(c)

Rencana

ruang

lingkup / tuj uan

referensi

termasuk

verification yang

b arang

atas

visit, akan

diverifikasi; dan (d)

Nama

dan

j abatan

pej abat

yang

melaksanakan

verification visit. 3)

M e mperoleh izin tertuli s dari eksportir / produ sen yang akan dikunj ungi .

b.

D alam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 ) tidak diperoleh dalam j angka waktu 3 0 (tiga puluh) hari

setelah

diterimanya

pemberitahuan

permintaan

verification visit, Fo rm AI dinyatakan ditolak . c.

Verification Visit harus dilakukan d alam j angka waktu 6 0 (enam puluh) hari sej ak diterimanya persetuj uan tertulis .

d.

D alam

hal

atas

barang

terkait

dinyatakan

memenuhi

ketentuan asal barang, Form AI dinyatakan diterim a .


- 68 -

e.

Keputu san diterima atau ditolaknya S KA disampaikan kepada Instansi Penerbit S KA dan produsen / eksportir .

f.

Dalam

hal

produsen / puluh)

atas

barang terkait

dinyatakan

non- originating, · eksportir diberikan kesempatan selama 3 0 (tiga

hari

sebagaimana

sejak

diterimanya

dimaksud

pada

pemberitahuan

huruf

e . untuk

keputusan memberikan

klarifikasi. g.

Dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai non- o riginating, penetapan

tersebut diberitahukan

kembali

kepada Instansi

Penerbit SKA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sej ak diterimanya klarifikasi dari produsen / eksportir . h.

Penetapan diterima atau ditolaknya Form A I dilakukan dalam j angka waktu maksimal 6 (enam) bulan sej ak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 ) diterima .

6.

Ketentuan Pengisian PIB Dalam Rangka AIFTA a.

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor B arang (PIB) B C 2 . 0 . Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AIFTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA Form AI sebagai berikut: 1)

D alam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 5 7 , nomor referensi dan tanggal S KA Form A I dicantumkan pada kolom 1 9 dan / atau kolom 32 PIB ;

2)

D alam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas kepabeanan , kode 57 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal S KA Form AI dicantumkan

pada

Lembar

Lampiran

Dokumen

D an

Pemenuhan Persyaratan / Fasilitas Impor PIB . b.

Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2 . 3) dan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal.

Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat

Penimbunan Berikat (BC 2 . 5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat .


- 69 -

D.


1.

Kumulasi Kecuali ditentukan lain, suatu barang originating di wilayah suatu Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai

bahan

preferensi,

baku

harus

produk j adi

dianggap

yang

originating

dapat

dikenakan

negara

di

mana

tarif

proses

pengerj aan produk j adi dilakukan . 2.

Proses dan Pengolahan Minimal a.

Suatu barang tidak dapat dianggap o riginating di satu Negara Anggota yang melakukan proses di bawah ini, yaitu : 1)

Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik

selama

pengeringan, ventilasi,

pengangkutan pembekuan,

penebaran,

dan

penyimpanan

penyimpanan

pendinginan,

dalam

(seperti air

penggaraman,

asin, sulfur

dioksida, dan larutan cair lainnya) ; 2)

Pengerj aan

sederhana

pemilahan,

penyanngan,

penghilangan

seperti

penyortiran,

de bu,

pengklasifikasian,

pencocokan (termasuk penyusunan set barang) , pencucian , pengecatan, pemotongan) ; 3)

Perubahan

pengemas ,

pembongkaran

dan

perakitan

kemasan ; 4)

Pemotongan sederhana, peng1nsan dan pengemasan ulang atau

pegemasan

pemasangan

dalam

pada

kartu

botol,

termos ,

tas ,

kotak,

atau

papan ,

dan

pro s e s

pengemasan sederhana lainnya; 5)

Pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

6)

Pencampuran sederhana produk - produk baik yang seJ en1s maupun

tidak,

campuran

di

mana

tersebut

tidak

satau

atau

memenuhi

lebih

komponen

ketentuan

untuk

dianggap sebagai barang o riginating; 7)

Perakitan

sederhana

bagian-bagian

dari

suatu

produk

untuk membentuk produk utuh; 8)

Penguraian;

9)

Penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa binatang;

1 O) Pelarutan sederhana dengan air, atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakter barang;


- 70 -

b.

Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar Appendix C dari Perj anjian AIFTA, suatu barang tidak dapat dianggap originating Negara Anggota hanya karena telah melalui proses

pengolahan sebagai berikut: 1)

Pro ses

penggabungan

sederhana,

pelabelan,

setrika,

pembersihan atau dry cleaning, atau proses pengemasan atau kombinasi di antaranya; 2)

Pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu, pengeliman, penj ahitan,

dan

penggabungan

kain

yang

telah

dapat

diidentifikasi peruntukannya untuk penggunaan komersial tertentu; 3)

Merapikan dan/ atau menggabungkan dengan menj ahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali, pita, mote , benang, cincin , dan eyelets;

4)

Satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain atau bahan tekstil lainnya seperti pemucatan, pelapisan anti air, dekatisasi, penyusutan, mercerisasi, atau proses semacam itu; atau

5) 3.

Pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.

Perlakuan terhadap pengemas a.

Dalam hal suatu barang menggunakan Kriteria Asal Barang CTC ,

keasalan

pengemas

untuk

penjualan

eceran

yang

diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemasnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang. b.

Dalam hal suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC ,

nilai

pengemas

untuk

penjualan

eceran

harus

diperhitungkan . c.

Pengemas

yang

hanya

digunakan

untuk

keperluan

pengangkutan suatu barang tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang. 4.

Aksesoris,

Spare

Parts,

Peralatan

dan

Petunjuk/ Manual

atau

Informasi lainnya Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk/ instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan suatu produk tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang sepanj ang akse soris, spare parts, peralatan dan petunjuk/ manual atau informasi lainnya tersebut:


- 71 -

a.

Se suai dengan praktek standar di pasaran domestik negara pengekspor; dan

b.

Diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat penetapan bea masuk oleh negara pengimpor

Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan Kriteria Asal arang RVC , nilai aksesoris, spare parts, peralatan dan manual instruksi atau manual informasi lainnya harus diperhitungkan . Instansi Yang Berwenang Menerbitkan SKA (Fann AI ) dalam Rangka

5.

AIFTA: a.

Brunei Darussalam Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFA T}

b.

Cambodia Ministry of Commerce

c.

Lao PDR Ministry of Industry and Commerce

d.

Indonesia Ministry of Trade

e.

Malaysia Ministry of International Trade and Industry

f.

Myanmar Ministry of Commerce

g.

Phillipines Bureau of Customs

h.

Singapore Singapore Customs

i.

Thailand Bureau of Foreign Trade Services, Ministry of Commerce

J.

Viet Nam Ministry of Industry and Trade

k.

India Export Inspection Council of India, Ministry of Commerce and Industry.


- 72 -

E.

BENTUK DAN FORMAT FORM AI ,------ -------..··

----· '"'"""° F.l e-' �e re .,.n _ . c _ e_ .,;N o. -------- -----�

1 . Goods consigned from (Exporte r's b u si n ess n a m e ,

ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA

address , cou ntry)

P R E F E RENTIAL TA R I F F

CERTI FI CATE O F O R I G I N

(Com bined Declaratlon and

!----------··-------< 2. Goods c o nsig n ed to (Consignee's n a m e , a dd ress,

Certificate)

FORM Ai

Issued In ---

cou n l ry)

--- -...,-,...-(Country)

See Notes Overleaf

3. Means of trans port and ro ute

(as far as k n own)

4 . For Ofllclal Use

Depa rture d a t e

D

Vessel's nam e/Aircraft etc.

D

Preferentlal Tariff Treatment Given

Free Trade Area Preferential Tariff

Preferential T a riff

state reason/s)

Under ASEAN-/ndla

Treatment Not G ive n (Please

Port of D i s ch a rg e

Sign ature of Auth orised Signatory of th e Importing C o u ntry 5. Item n u m ber

6 . M a rks and num bers on Packages

7 . Number a n d type of packages, description of goods (Inclu d i n g q uantity where appropriate and HS nu m b e r of lhe Importing

9. Gross:

8. Origin criterion

(see Notes

weig h t or

other q u a n tity and value

overleaf)

(FOB)

country)

1 1 . Deol aratlon by the exp orter

1 o. Number an d date of Invoices

1 2 . Certification

The unders i g n e d h e reby declares that the � b ove

detalls and statement a re c o rre ct : that all the goods were prod uced in

l l Is

h ereby certifie d , on the basis

of control

carried out, that the declarati o n by the

exp o rte r Is correct.

(Country)

and lhal lhey comply with the o ri g in req u irem ents

s pecified for these goods in the ASEAN-I N D IA

Free

Trade Area Prefere ntl e l Tariff for the g o ods

exported to

)

( I m p o rting Coun try

d a te , $ l g n a lure authorised signatory

P l a ce and

1 3 . Where appropriate please tick;

�----o Third C o untrv l nvolclno

P l ace a n d d ate, signature a n d stamp of

of

certifying authority

o Exhibition

c1

Back-l o-Back CO

o cumulation


- 73 -

N OTES

OVERLEAF

P a rti e s w h i c h a c c e p t this fo rm fo r t h e Free Tra de Agreement (A I FTA) :

1.

p u rpose

B R U N E I DAR U S S A LA M

ta ri ff tre a t m e n t u n d e r the A S EA N- I N D I A

INDONESIA

MALAYSIA

LAOS PHILIPPI NES

M YAN MAR

T H A I LA N D

S I NGAPORE

VIETNAM

the A I FTA ,

To e n j o y p re ferenti a l t a r i ff u n d e r

CONDITI ONS:

(i)

preferential

CAM B O D IA

I N D IA

2.

of

g oo d s s e n t to a n y P a rt i e s l i s t e d a b o v e :

m u s t fa l l with i n a d e s cri p t i o n of g o o d s e l i g i b l e fo r c o n c es s i o n s i n t h e P a rty of d e s t i n ati o n :

( i i)

must

comply

wi t t 1 t t 1 e c o n s i g n m e n t c o n d i t i o n s in accord a n c e wi t h R u l e 8 of t h e A I FTA

O ri g i n ; a n cl

m u s t com p l y

( i i i)

with t h e o ri g i n c rite ria in

the

A I F TA

R u l e s of Orig i n .

O R I G I N C F� I T E R I A : F o r g o o d s t h a t m e e t t h e o ri g i n c r i te r i a , t h e b o x 8 o f t h i s F o rm , t h e o ri g i n criteria met, i n t h e m a n n e r s h own

3.

-

C i rc u m s t a n c e s of p ro d u ct i o n o r c o u n try n a m e d in Box ·1 ·1 of this

(a)

Goods wholly o b ta i n e d the exporting P a rty

(b)

Goods

----·"'··

Goods

(c)

'---·- · ··

m a n ufactu re i n fo rm

the fi rs t

o r produced i n the te r r i tory

--··-·

satisfying Rule 4 ( N o t W h o l l y P roduced o r Obta i n ed Produ cts ) of the A I FTA R u le s of Ori g i n s a t i s fy i n g R u l e 6

A I FTA R u l e s of ··· ··--·-----· ·······-

Origin

(Product

expo rter a n d/o r p ro d u c e r i n t h e fo l l ow i n g t a b l e : I n s e rt

of

S p e c i fi c R u l e s )

i n Box

m ust i n d i cate I n

8

"WO" "RVC

[ ]%

+

Ap propriate

of t h e

-·· · -· ----

··· ·-· · ·

Rules of

CTS H" q u a l i fyi n g

criteria

· · · · · · · - ·-··--------

E A C H ARTI C L E M U S T Q U A L I FY; It s h o u ld b e n ot e d t h a t a l l t h e g o o d s i n a c o n s i g n ment m u s t qual ify s e p a rate l y in their own rig h t . T l1 i s is of particular relevance w h e n s i m i l a r a rticles of differe nt s izes or s p a re parts a re s e n t .

4.

D E S C R I PTI O N O F G O O D S : T h e d es c r i p t i o n o f g o o d s m ust b e s u ffi c i e n tl y d e ta i le d t o e n a b l e t h e g o o d s the C u s tom s Officers exa m i n i n g t h e m . Name of m a n ufact u re r , any trade m a rk s h a l l

5.

t o b e i d e n t i fi e d by a l s o be s p e c ifi e d .

H A R M O N I Z E D SYST E M N U M B E R :

6.

T h e H a r m o n ized

P a rt y .

that

of

the

i m p o rting

EXP O RTE R :

8.

FOR O F F I C IAL boxes i n co l u m n

9.

T H I R D C O U N TRY I N VO I C I N G : I n ca s e s w h e re i n v o i c e s a re i s s u e d b y a t h i rd c o u n t ry , "Thi rd C o u ntry I n vo i c i n g " i n Box 1 3 s h o u l d b e t i c k e d (.../) a n d s u ch i n fo r m a t i o n a s n a m e and c o u ntry o f the compan y i s s u i n g the' i n v o ice s h a l l be I n d i cated i n B o x 7 .

1 O.

EXH I B IT I O N S : I n cases w h e re g o o d s a re s e n t fro m t h e territory of t h e exporting Pa rty fo r exh i bition i n a n o t h e r co u n t ry a n d s o l d d u ri n g o r a ft e r t h e e x h i b i t i o n f o r i m p o rta tion I n to t h e te rrito ry o f a P a rt y , i n a c c o r d a nce with A rt i c l e 2 1 o f t h e Operational Certification P ro c ed u r e s , " Ex h i b i ti o n s " i n B o x 1 3 s h o u l d b e

U S E : The C u stoms

4 wheth e r

t i cked (.../) a n d t11e

or

i n c l u de

the

n u mber shall b e

7.

T h e t e r m " E x p o rt e r" i n B o x 1 1

may

System

m a n ufa c t u r e r o r the p r o d u c e r .

Authority of the importing Party must indicate (.../) ta riff i s accord e d .

n o t p refere n t i a l

n a m e and address o f

the

exh i b i t i o n

indicated

in the

relevant

i n B ox 2 .

B A C K-TO - B A C K C E RTI F I CATE O F O R I G I N : I n cases of B a ck-to- B a c k C O , 1 1 of the O p e rat{onal C ertification Procedure s , " B a ck-to-B a c k CO" In Box1 3

·1 1 .

n a m e o f o r i g i n a l exp o rt i n g P a rty t o b e I n d i cated i n be i n d icated in Box 7 .

reference n u mber wi l l

Box 1 1

and the

in a ccord a n c e wi t h Article s h o u l d be · ticked (.../) . T h e dale o f the i s s u a n ce o f CO a n d th e

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kep ala Bir.a Um-um

�

�b�E�

B ''f' g1an I '

0

v

.

•

. ementenan ,_

,�

u\'1-U�

�

....--

•

G IA��TO / NIP � 59Q4"2o 1 9�5J2 1 00 1 -


- 74 -

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER! KEUAN GAN REPUBLIK IND O NESIA

2 0 5 / P MK . 0 4 / 2 0 1 5

NOM O R

TENTANG TATA

CARA

PENGENAAN

MASUK

BEA

TARIF

BERDASARKAN

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASI O NAL

KETENTUAN ASAL BARANG DALAM SKEMA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

(AANZFTA ) A.


Kriteria Asal B arang dalam rangka AANZFTA meliputi : Who lly Obtained or Produ ced.

1.

B arang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau Who lly Produ ced adalah sebagai berikut :

a.

Tanaman

clan

produk

tanaman ,

termasuk

buah-buahan ,

bunga, sayuran , pohon, rumput laut, J amur clan tanaman hidup , yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di Negara Anggo ta; b.

Binatang hidup yang lahir clan dibes arkan d i Negara Anggota;

c.

Produk yang diperoleh dari binatang hidup d i Negara Anggo ta;

d.

B asil

perb,u ruan ,

budidaya air,

perangkap ,

pemanc1ngan ,

peternakan ,

pengumpulan atau penangkapan

di

Negara

Anggota; e.

Mineral clan pro duk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah , perairan , dasar laut atau di bawahnya di Negara Anggota;

f.

B asil penangkapan ikan di laut clan pro duk laut lainnya yang diambil

dari

laut

bebas,

se suai

hukum

internasional,

menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota clan berbendera negara tersebut; g.

Produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (factory s hip) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara · Anggota, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut

p ada huruf f;


- 75 -

h.

Barang-barang

yang

diambil

oleh

Negara

Anggota,

atau

seseorang dari Negara Anggota, dari dasar laut atau di bawahnya di luar Zona Ekonomi Ekslusif dan berbatasan dengan landas kontinen Negara te sebut, di luar wilayah dari pihak ketiga yang memiliki

kewenangan

untuk

mengeksploitasi

berdasarkan

hukum internasional; 1.

Barang-barang yang merupakan : 1)

Limbah atau sisa- sisa produksi dan konsumsi di Negara Anggota yang hanya bisa untuk dij adikan bahan baku; atau

2)

Barang bekas pakai yang dikumpulkan di · Negara Anggota yang hanya dapat untuk dij adikan bahan baku; dan

J.

Barang-barang

yang

diproduksi

atau

diperoleh

di

Negara

Anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf a s . d . i, atau turunannya. 2.

Not Wholly Produced atau Not Wholly Obtained 2. 1

Regional Value Content (RVC) Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal

barang dalam rangka AANZFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat pu luh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode : Rumus Langsung (Direct Formula)

a.

Biaya Bahan AANZFTA

+

Biaya Te naga Ke rja

+

Biaya Ove rhead

+

Ke u n tu ngan

+

Biaya Lain

----

FO B

x

1 00%

A tau : b.

Rumus Tidak Langsung (Indirect/ Build-Down Formula)

FOB

Nilai Bahan Non-Originating FOB

Dimana: 1)

Biaya bahan adalah nilai bahan baku, bagian atau produk berasal dari suatu Negara Anggota, yang digunakan dalam pro ses produksi barang oleh produsen;


- 76 -

2)

Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remuneras1 dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya;

3)

Biaya Overhead adalah total tambahan pengeluaran untuk proses produksi;

4)

Biaya-Biaya Lain

adalah

biaya yang timbul pada saat

pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi

domestik,

peny1mpanan

dan

pergudangan,

penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan; 5)

FOB adalah nilai free- on- board barang; dan

6)

Nilai dari Bahan Non Originating adalah nilai CIF pada saat importasi atau harga terawal yang dibayarkan

(earliest

ascertain price paid) untuk seluruh bahan baku, bagian, atau

produk non- originating yang dibeli oleh produsen untuk produksi barang. Bahan non-originating termasuk bahan yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang berproduksi dengan sendirinya (selfproduced) . 2.2

Change in Tariff Classification (CTC)

Perubahan klasifikasi barang yang digunakan sebagai kriteria asal barang adalah perubahan pada tingkat 4 (empat) digit dan disebut Change in Tariff Heading (CTH). 2.3

Product Specific Rules (PSR)

Barang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar PSR AANZFTA. 3.

Produced Exclusively (PE)

Barang yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang seluruhnya berasal dari bahan originating satu atau lebih Negara Anggota.

B.


Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment. di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: 1.

Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang

diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute

p e rj al an an dari negara pengekspor,

termasuk

kegiatan

transit

atau transhipment, sampai ke daerah pabean ;


- 77 -

Form AANZ yang diterbitkan oleh In stan si Penerbit S KA di negara

2.

pengekspor; dan 3.

In voice dari barang yang bersangkutan ;

4.

Dokumen

pendukung

lainnya yang membuktikan

pemenuhan

ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini .

C.


1.

Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan S KA meliputi : a.

Ukuran kertas I S O A 4 warna putih .

b.

Penandatanganan S KA oleh pemoho n / eksportir .

c.

Penandatanganan S KA dan stempel oleh instan si penerbit.

d.

Penerbitan

S KA

sebelum

tanggal

ekportasi

atau

sampai

dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan . e.

Pemberian tanda ( --./ ) atau ( X ) pada kolom 1 3 kotak "Issued Retro actively" dalam hal Form AANZ diterbitkan lebih dari 3

(tiga)

hari kerj a setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal

Pengapalan . f. 2.

Perbaikan atas ke salahan pengi sian .

Penelitian S KA Back to Back Penelitian Form AANZ Back- to- Back yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara anggota pengekspor kedua meliputi : a.

Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini;

b.

Pencantuman Nilai FOB barang di negara pengekspor kedua pada Kol o m 9 Form AANZ "Back-to-Back "

c.

Pemberian tanda

;

dan

( --./ ) atau ( X ) pada kolom 1 3 Form AANZ

ko tak "Back-to-Back CO' . 3.

Penelitian Third-Party In voice Penelitian penggunaan Third-Party In voice meliputi : a.

Pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan invoice pihak ketiga ( Third-Party Invoice) pada Form AANZ .

b.

Pencantuman nomor invoice yang dikeluarkan oleh eksportir a tau manufacturer/ produsen clan invoice trader/ pihak ketiga (j ika diketahui) pada kolom 1 0 Form AANZ .


- 78 -

c.

Pencantuman tanda ( .Y ) atau ( X ) pada kotak ))Third Country In voicing )) pada kolom 1 3 Form AANZ .

Retro active Check

4.

Pelaks anaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan : a.

Terdapat alasan yang cukup untuk meragukan

keaslian

dan / a tau kebenaran informasi S KA a tau dokumen lain yang menunj ukkan bukti keasalan barang. b.

Permintaan retro active check haru s melampirkan copy S KA (Fo rm AANZ) terkait dan menyatakan alasan serta permintaan

informasi tambahan lain yang menyebabkan S KA diragukan . c.

Instansi penerbit yang menerima permintaan retro active check harus segera memberikan j awaban atas permintaan tersebut dengan dis ertai data dan informasi yang diminta dalam j angka waktu

maksimal

90

(sembilan puluh)

hari

sej ak tanggal

permintaan retroactive check. d.

D alam hal j awaban

retroactive check yang diterima tidak

mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal B arang atau keabs ahan

Form AANZ,

Fo rm AANZ

ditolak

sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan . e.

Pej abat menetapkan ditolak atau diterimanya Form AANZ dalam j angka waktu 6 0 (enam puluh) hari sej ak diterimanya informasi

yang

diperlukan

secara

lengkap ,

dengan

mempertimbangan pro sedur penetapan tarif B e a Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan . 5.

Verification Visit Verification Visit dilaks anakan dengan ketentuan :

a.

Mengirimkan

permintaan

tertulis

untuk

Verification Visit sekurang-kurangnya 3 0

melakukan

(tiga puluh) hari

sebelum tanggal Verification Visit yang direncanakan . b.

Permintaan tertulis pada huruf a dikirimkan kepada instansi penerbit

S KA

di

negara

anggota pengekspor .

Dalam hal

instansi penerbit S KA bukan intansi Pemerintah , permintaan tersebut diberitahukan kepada instansi Kepabeanan negara anggo ta pengekspor. c.

Permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi sekurang-kurangnya berupa: ( 1)

Nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan ;


- 79 -

(2)

Nama eksportir / produ sen yang akan dikunjungi ;

(3)

Tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;

(4)

Rencana tanggal dan tempat dilakukannya verification visit;

(5)

Rencana

ruang

lingkup

verification

visit,

termasuk

referensi atas barang yang diverifikasi; dan (6)

Nama dan j abatan pej abat yang melaksanakan verification visit.

d.

D alam hal persetujuan tertulis untuk melakukan verification visit tidak diperoleh dalam j angka waktu 3 0 (tiga puluh) hari

sej ak tanggal permintaan untuk melakukan verification visit, Tarif Preferensi ditolak/ tidak dapat diberikan . e.

Penetapan diterima atau ditolaknya Form AANZ dilakukan dalam j angka waktu maksimal 1 5 0 (seratus lima puluh) h ari sej ak tanggal permintaan tertuli s verification visit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6.

Ketentuan Pengisian PIB dalam Rangka AANZFTA Untuk tuj uan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AANZFTA, pada PIB diisikan ko de Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal Form AANZ sebagai berikut: a.

D alam hal PIB hanya menggunakan skema AANZFTA , nomor referensi dan tanggal Form AANZ dicantumkan pada kolom 1 9 dan kode 5 8 dicantumkan pada kolom 3 2 PIB ;

b.

D alam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas kepabeanan , sedangkan dicantumkan

kode nomor pada

58

dicantumkan

referensi Lembar

dan

pada

kolom

tanggal

Lampiran

32

Form

Dokumen

PIB

AANZ D an

Pemenuhan Persyaratan / Fasilitas Impor PIB . 7.

Pengisian pada Pemberitahuan Impor B arang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2 . 3) dan / atau Pemberitahuan Impor B arang dari Tempat Penimbunan Berikat (B C 2 . 5) diatur tersendiri

dalam

Peraturan

Direktur Jenderal yang mengatur

tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.


- 80 -

D.


Kumulasi

1.

Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan se bagai bahan baku untuk suatu barang j adi di Negara Anggota lain yang memenuhi

Ketentuan

Asal

Barang

untuk

memperoleh

Tarif

Preferensi, harus dianggap se bagai barang originating negara tempat di mana pro ses produksi barang j adi dilakukan . 2.

Pro ses Minimal Pro ses atau pengerjaan,. berikut ini dianggap sebagai minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang originating Negara Anggota. Proses Minimal tersebut adalah pro ses

yang bertujuan untuk: a.

Pro ses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;

b.

Mempermudah pengapalan atau pengangkutan;

c.

Pengemasan

(kecuali pengemasan sej enis enkapsulasi pada

industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan; d.

Pro ses sederhana terdiri dari, pemilahan , pengklasifikasian , pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan, pengaitan ( coiling) , dan pencopotan (uncoiling) , dan pro ses sej enis lainnya;

e.

Penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

f.

Pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang.

3.

De Minimis

a.

Dalam hal suatu barang j adi menggunakan kriteria asal barang CTC ,

nilai

bahan

baku

non

originating yang

tidak wajib

mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah : i.

Untuk barang selain dari Bab 5 0

-

B ab 6 3 Harmonized

System, bahan baku non- originating yang nilainya tidak

melebihi 1 0% (sepuluh persen) nilai FOB barang j adinya. IL

Untuk barang dari Bab 50

-

Bab 63 Harmonized System,

bahan baku non- originating yang nilainya tidak melebihi 1 0% (sepuluh persen) nilai FOB barang j adinya atau yang beratnya tidak melebihi 1 0% (sepuluh persen) berat barang j adinya.


- 81 -

b.

Dalam hal suatu barang j adi menggunakan kriteria asal barang RVC

maka

nilai

bahan

baku

non- o riginating

sebagaimana

dimaksud pada angka 1 ) harus tetap diperhitungkan . 4.

Aksesoris , Spare Part, dan Peralatan a.

Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/ manual atau informasi lainnya

yang disaj ikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku non-originating yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan , dalam hal : 1)

Aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/ manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barali.g tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan

2)

Jumlah dan nilai dari aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/ manual

atau

informasi

lainnya

merupakan

sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya. b.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria o rigin RVC , nilai akse soris, spare p art, peralatan dan petunjuk/ manual atau informasi lainnya yang disaj ikan bersama barang harus turut diperhitungkan

sebagai

originating

maupun

non-originating

dalam perhitungan RVC . c.

Ketentuan huruf a dan aksesoris ,

spare part,

informasi

lainnya

huruf b tidak berlaku dalam hal

peralatan dan petunjuk/ manual a tau

yang

disajikan

bersama

barang

sengaj a

disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC , yang dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor. 5.

·

Perlakuan Terhadap Pengemas a.

Pengemas

untuk keperluan

pengangkutan

dan

pengapalan

suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang, b.

Pengemas untuk penjualan eceran,

apabila diklasifikasikan

dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanj ang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC


- 82 -

E.

BENTUK DAN FORMAT FORM AANZ

1. Goods C o ns i g n e d from co u n try )

(Exportor's

n a m e, add ress a n d

Certificate N o .

Form AANZ

A G R E E M E N T ESTABLISHING T H E ASEAN A USTRA LIA - NEW ZEA LA N D FREE TRA D E AREA (AA NZFTA} C E RTIF ICATE O F O R I G I N Declaration and Certificate)

2. G o o d s: C o n s i g n e d to ( • m p o rt e r' sa/ C o n s i g n ee's name,

(Combined

a d dress, c o u ntry)

I s s u e d in

(see 3. Means of tra n s p o rt and route (if known)

D Prefere nti a l Treatmont G i ve n Under AANZFTA

Vessel's n a me/Aircraft etc.;

5. Item

n u mb e r

Overleaf

4. For Offic ial Use

S h i p m e n t Date:

P o rt of

(Country) Noles)

... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

)

0 Preferential reason/a

Discharge:

6. M a rk� a n d n u m b e rs o n packages

7. Number and kind of packa ges ; description of goods I n c l u d i n g HS G o d e (6 d i g i ts ) a n d b ra n d' n a m e (if

a.

Signa ture

Origin

of Authorised

C o n ferring Criterion (&ee Overleaf

applicable)

Treatm e n t Not G lvon ( P l eas e stato

Notes)

Sign atory or tha I m posting Country

9. Quantity ( G ross weig h t or ot h o r measuroment ) , and val u " ( FOB) ( s e e Ove rleaf

Notes)

1 0. I n voice n u m b er(s)

a n d date of

lnvolce(s)

1----t·---···--- ··-------+---+---· -----1

1 1 . D e c l a ratl o n

by the exporter

12.

The u n d e rs i g ned h e re b y d e c l a re s that the a bov& d e ta i l 9 and statements a ro co rrect; that a l l the g o ods were produced I n

Ce rtification

,

O n t h e ba.s ls of c o ntrol carried o u t i t l s hereby certified t h a t the I nformation herein Is co rrect and that tho g oods described with the ori g i n re q ufrem onta s p ecifi e d J n the Agreemont Estab lishing the ASEAN-Austra l l a -New Zea l a n d Fruo Trade Area.

comply

(country)

a n d t h at thoy c o m p l y w l t h · the r u l e s of o r i g i n , as p rov i d e d In Chapte r 3 of the .Ag reement Esta b l i s h Ing t h e A S E A N Au$tra l l a - N ow Zeal a n d Free Tra d e A rea for th o goods exported to

(Importing coun try)

comnanv

13.

Place a n d dato, � t g n ature and stamp of Auth orlsod lss u l n i:1 Autho r itv/ Bodv

Place a n d d a te, n a m e , s i g n ature a n d of a u t h o rised sls:rnatorv

Subject of t h i rd-party I n voice

D Back-to-back Cortlflcate o f O r i g i n

D

0

0 Acc u m u lation

De Minirnis

D Issued retroactivoly


- 83 -

OVERLEAF NOTES

C o u n t ri e s w h i c h acce p t t h i s fo rm f o r t11e p u r p o s e of p r a feren t l a l tre a t m e n t u n d e r t i l e Agree m e n t E s t a b l i s h ing t h e AS EAN-Au stralla New Z e a l a n d Free T r a d e Arca (t11e Agrecma nt) : New Z e a l a n d

M ya n m a r

(here i n afte r i n d i v i d u a l l y re fe rred t o a s

2.

3. 4.

Ci.

Cambodia

B r u n e i D a r u s sa l a m

A u s tra l i a

C O N D I TI O N S :

a

Party)

Ind onesia

S i n g apore

Phili ppines

Lao P D R

M a laysia

Thailand

Viet

T o be ellg l b l e for t h e prefe r e n t i a l t re a l m e n t u n d e r t h e AANZFTA, g o o d s m us t :

F a l l w i t h i n a d es c r i p l i o n o f products e U g lble f o r c o n cess i o n s i n the i m p o rt i n g Party; C o m p l y w i t h a l l relevant p rovis i o n s of C h a p te r 3 ( R u l e s ·ur O r i g i n ) of the Agreement.

a. b.

EXPORTER A N D C O N S I G N E E : Deta l l s of the ttxp o rter o f the goods ( I n cl u d i n g name, a d d ress and c o u n t r y) a n d cons i g n e a (name Ile provided I n B o x ·1 a n d Box 2 , respective l y .

a n U H d cj r n s s ) m u s l

D E S C RI PTION OF G O O D S :

Tt1e de s c r i p t i o n of e a c.h g o o d i n B o x 7 m ust i n c l u d e t h e Harmonrzed C o m m od i t y Descri p t i o n a n d at !he 6-d l g l t l e v e l of the e x p o rt e d p ro d u c l , a nd If a p p l l c a b l e , product n a m e and b ra n d n a m e . This d e t a i l e d to e n a b l e t h e products to be I d e ntifi ed by the customs o ffi c e r e xa m i n i n g them.

C o d i n g System ( H S ) s u b h e a d i n r,i Info r m a t i o n should b e s u ffi c i e n t l y

O R fG I N C R I TERIA: For the goodi:; that mHel the o r i g i n t11e m a n n e r s h ow n J n Hie f o l l owi n g ta b l e :

crite r i a , the exp o rt e r s h o u l d

n1G.• t , I n

I n d i ca t e I n Box 8 of t h i s Form. t h e o rig i n criteria

C i rc umsta n ces of prod u ct i o n o r ma n u facturo i n the c o u n t ry n a m e d I n Box 1 1 of t h l s form:

(a)

Good s w h o l l y p r o d u ced or o b t a i ned s a t i s fy i n g Artlcle 2 . 1 ( a ) o f t h e A g r e e m e n t

(b)

Goods

(c;J

N o t w h o l l y p r o d u ced o r obta i n e d I n

(d)

Agreement Not

(a)

WO

PE

w h o l ly

protlucad -··-

or

obt� i n e d in

a P a rt y , p rovid e d t h a t the g o o d s s a t i s fy Artlcle 4 . 1 (a) of the

RVC

(b) of the

CTH

a P s r l y , provide d that t h e g o o d s s a t i s fy

Article

4.1

N o t w h o l l y p ro d u ced o r obta i n e d in a P a rty, provi d e d t h a t t11a g oods s atisfy Ar ticle 4 . 2 , I . e . , I f t h e is s p e cifieU in Annex 2 , a l l l t ) e pro d u ct 5pe clflc req u i re m ents l i ste d h FJ v e been m e t :

good

-

7.

EAC H

I n s e rt I n Box 0

pro d u ced e n l i re l y satisfying Art i cl e 2. 1 (c) of the Ag reo menl

A g re e m e n t

6.

Nam

C h a n g e i n Tari ff Cl assifica t i o n

H e g i o n a l V a l u e Content Ot11er, l n c l u d l n g a Specific M a n u facturing or Processing O p e r a t i o n o r require m e nt com b i n e d with an a d d i t i o n a l requirement

GOOD C L AI M I N G P R E F E R E N T I A L

TARI FF

a

CTC

or HVC

PSR(CTC)

P S R ( RVC)

PSR(Othor)

TREATM E N T MUST Q U A L I F Y I N ITS OWN RIGHT: It should be n o te d t il a l in thelr awn ri g h t . T h i s I s o f p a rti c u l a r releva n ce when s l m l l a r artlcles of

a l l the g o o d s In a . c o n s i g n m e n t m u s t q u a l i fy s e p a ra t e l y d i ffe r e n t srzes o r s p a r e p a rts are exported. FOB • •

VAL U E :

from a n A S E A N M e m be r State m u s t provide i n Box 9 t h e F O B v a l u e o r l h e g oo d s An exporter fro m Austra l i a o r N ew Ze a l a n d c a n c o m p l ete eith e r B o x 9 o r provide a separate "Exporter Decla ratt o n " stating the FOB value o f lhe g o o d s . An e x p o rt e r

a.

I NVO I C E S : I n d i ca te t h e l n v o i c l:l n u m b e r g o o d i n to me I m p o rti n g Party.

9.

S U BJ E C T O F T H I HD PARTY I NVO I C E : I n c a s e w h e re I n v o i c e s a re I s s u e d by a third c o u n t r y , I n a ccord a n ce w i t h R u l e 22 o f t h e O p e r a ti o n a l C e rt i f i c a t i o n Proced ure s , the . "S U B J ECT OF ·r H I R D - PA RTY I NV O I C E " b o x i n Box 1 3 s h o u l d b e ticked ( ..r) . T h e n u m b e r of i nv o i ce s l sSlJecJ by t h e m a n u fa ct u rers o r t h e e x p o rt e rs a n d t h e n u m b e r of I n v o i ce i s s u e d b y the trader ( i f known) f o r t h e i m p o rt at i o n of goods I n to the I m p o rting Party s h o u l d b e l n d l c.."lted I n Box 1 O.

1 0. 11.

1 2.

13

c:i n d d a te f o r e ach (te rn .

The i n voice s h o u l d lJ e t 1 1 e o n e I ss u ed f o r the I m p o r t a t i o n o f t h e

C E R T I F I C A T E O F O RI G I N : I n l l 1 e ca s e of a ba ck-to - b a ck certificate of o r ig i n I s s u e d in a cc o rd a n ce with 3 of R u l e 10 o f the O p e r a t i o n a l Cert i fication Proce d u r e s , the b a ck-to-back ce rtificate o f origin i n Box 13 s h o u l d b e ti cked

B A C K�TO � B A C K

p a r a g ra p l 1

( "'' ) .

C E RTI F I ED T R U E

C O PY:

I n case o f a certi O e d t ru e copy, the words " C E RT I F I ED TR U E CO PY" should b e written o r stamped o n the d a t a of I s s u a nce of t h e copy I n accord a n ce w i t h Rule 1 1 o f the O p erati o n a l C e rt i fi c a t i o n

B o x ·1 2 of the C ertificate w i th P r o ce d u r e s .

0

F O R O F F I C I A L U S E : The CuGtoms Au U 1 rity n o t preferential tariff t r e a t m e n t Is accord t=t d .

B O X 1 3 : Tt·1e i lerns i n B o x 1 3 covered b y lhe C e rtificate .

should

be

o f U1e I m p o rt i n g P a rty m u s t I n d i ca te ( v" ) I n the releva n t boxes in Box 4 w h e t h e r o r

t i c k 8 d (./") , ci s a p p ro p ri a t e ,

I n those ca s e s where s u ch I t e m s are re l e v a n t

to

t h e goods

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA, ttd .

BAMBANG P . S . BRODJO NEGORO


- 84 -

LAMPIRAN VII PERATCJRAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA

2 0 5 / P MK . 0 4 / 2 0 1 5

NOMOR

TENTANG TATA

CARA

PENGENAAN

MASUK

BEA

TARIF

BERDASARKAN


KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE

AGREEMENT (IPPTA)

A.


Kriteria Asal Barang dalam rangka IPPTA meliputi : 1.

Wholly Obtained atau Wholly Produced

Barang-barang yang dikatego:rikan · sebagai Wholly Obtained atau Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a.

Tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota;

b.

Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan d i Negara Anggota;

c.

Prociuk

yang

diperoleh

dari

binatang

hidup

sebagaimana

dimaksud dalam huruf b di atas ; d.

Hasil

perburuan,

perangkap ,

pemancingan ,

pertanian,

peternakan , budidaya air, pengumpulan , atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota; e.

Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah , perairan , dasar laut, atau di bawahnya di Negara Anggota;

f.

Prociuk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, dengan ketentuan

bahwa

Negara

Anggota

memiliki

hak

untuk

mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut se suai dengan hukum internasional; g:

Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya da:ri laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau memiliki hak un tuk menggunakan bend era Negara Anggota terse but;


- 85 -

Produk ya,ng di pro s e s dan / a tau dibuat di kapal pengolahan

h.

hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota . ataumemiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas ; 1.

B arang yang dikumpulkan , yang tidak dapat lagi berfungsi se sua1 fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki d an h anya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku , atau untuk tuj uan daur ulang;

j.

B arang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengeksporannya dari pro duk se bagaimana dimaksud dalam huruf a s ampai huruf i di atas .

2.

Not Who l ly Produced o r Obtained

Kriteria asal barang dalam rangka I PPTA selain Wholly Obtained atau Who l ly Produced adalah sebagai berikut:

a.

Total nilai bahan , bagian atau barang non-originating tidak melebihi 6 0 % (enam puluh persen) dari nilai FOB barang yang diproduksi atau dihasilkan , sepanj ang pro s e s terakhir dari pengo lahan barang tersebut dilakukan di negara anggota pengekspor. Untuk penghitungannya menggunakan tumus sebagai berikut:

Nilai Bahan Baku Non-IPPTA

+

Nilai Bahan Baku Yang Asalnya Tidak Dapat Ditentukan

------- x

100%

<

60%

Nilai FOB

Nilai bahan baku Non-IPPTA dan nilai bahan baku yang asalnya tidak dapat ditentukan, adalah : 1)

Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi; atau

2)

Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerj aan atau proses berlangsung.

b.

Product Specific Criteria

Barang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar PSR IPPTA .


- 86 -

B.


Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau lebih negara bukan anggota harus dilengkapi Form IP yang diterbitkan oleh

Instansi

Penerbit

SKA

di

negara

pengekspor

dan

dokumen

pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini .

C.


1.

Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Form IP Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan S KA meliputi : a.

Ukuran kertas I S O A4 warna putih .

b.

Penandatanganan Form I P oleh pemohon/ eksportir.

c.

Penandatanganan Form I P dan stempel oleh instansi penerbit.

d.

Penerbitan Form IP sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan .

e.

Pemberian tanda "ISSUED RETROSPECTWELY' pada kolom 1 1 Form I P dalam hal Form IP diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari

setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan . f.

Perbaikan atas kesalahan pengisian sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri ini .

2.

Retroactive Check Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan :

a.

Permintaan retroactive check harus melampirkan fotokopi Form IP terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan Form IP diragukan, kecuali dalam hal permintaan retroactive check dilakukan secara random;

b.

Instansi penerbit yang menerima permintaan retroactive check memberikan j awaban atas permintaan retroactive check dalam j angka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan sej ak diterimanya permintaan retroactive check;

c.

Dalam

retroactive

hal j awaban

mencukupi

untuk

check yang

membuktikan

diterima

kebenaran

data

tidak yang

tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak sehingga tarif

preferensi

tidak

diberikan

dengan

mempertimbangan

pro sedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan .


- 87 -

Verification Visit

3.

Dalam IPPTA tidak diberlakukan mekanisme Verification Visit. Ketentuan Pengisian PIB dalam Rangka IPPTA

4.

Untuk tuj uan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan IPPTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi clan tanggal Form IP sebagai berikut: a.

Dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA,

nomor

referensi dan tanggal Form IP dicantumkan pada kolom 1 9 clan kode 5 9 dicantumkan pada kolom 32 PIB ; b.

D alam

hal

PIB

kepabeanan,

menggunakan

kode

59

skema

dicantumkan

IPPTA pada

clan

kolom

fasilitas 32

PIB

sedangkan nomor referensi · clan tanggal Form IP dicantumkan pada

Lem bar

Lampiran

Dokumen

Dan

Pemenuhan

Persyaratan / Fasilitas Impor PIB . 5.

Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun

di

Tempat

Penimbunan

Berikat

(BC

2 . 3)

clan

Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2 . 5) dalam Rangka IPPTA diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat clan Gudang Berikat.

D.

KETENTUAN LAI N TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1.

Kumulatif Ketentuan Asal Barang Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang j adi di Negara Anggota lain yang memenuhi

Ketentuan

Asal

Barang

untuk

memperoleh

Tarif

Preferensi, harus dianggap sebagai barang originating negara tempat di

mana

pro ses

produksi

barang

j adi

dilakukan,

sepanj ang

kandungan Indonesia- Pakistan PTA pada produk j adi tidak kurang dari 40% (empat puluh persen) . 2.

Proses clan Pengerj aan Minimal Proses atau pengerj aan, di bawah ini, tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang yaitu : a.

Pengawetan produk untuk menj aganya dalam kondisi baik untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;

b.

Perubahan kemasan, atau penguraian clan perakitan kemasan ;


- 88 -

c.

Pembersihan

sederhana,

termasuk

penghilangan

oksida,

minyak, cat, atau lapisan lainnya; d.

Pengecatan dan pemole san sederhana;

e.

Kalibrasi dan tes sederhana;

f.

Pengupasan, pemutihan parsial maupun total, pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras ;

g.

Pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas , koper, kotak, pemasanan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;

h.

Pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

i.

Pencampuran produk secara sederhana,

baik yang seJ en1s

maupun tidak; J.

Perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk j adi .

3.

Perlakuan terhadap pengemas a.

Apabila suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC , nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan dalam

menen tukan

keasalan

barang,

dalam

hal

kemasan

tersebut dianggap membentuk ke seluruhan produk. b.

Dalam hal huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang.

c.

Pengemas

yang

pengangkutan

hanya

tidak

digunakan

diperhitungkan

untuk dalam

keperluan menentukan

keasalan suatu barang. 4.

Aksesoris, Sp are Parts, dan Peralatan Keasalan aksesoris, sp are p arts, peralatan dan petunjuk/ manual atau

informasi lainnya yang disajikan bersama dengan barang

utamanya tidak diperhitungkan dalam rhenentukan keasalan suatu barang, sepanj ang aksesoris , sp are p arts, peralatan dan manual instruksi

tersebut diklasifikasikan dengan barang utamanya di

negara pengimpor.


- 89 -

E.

B ENTUK DAN FORMAT FORM IP

,

1 . E xpo rter's N a m e

2.

Con sig nee'"

3.. P rod ucer's

a n d' Add res s

CERT/FICA T E

NO.

INQO NESl.A PA K ISTAN P R EFERENTIA'L T R A O E AG REEMENT llPPTA} C E RTIFI CAl1E Of OR!GfN (Comb i n e d o.e c la ra.t l o n a n d C e rtl flc:a·tg)

Nam,e a nd Address.

fo,rm IP

N a m e a n d Addr e s: s

: ---:-- I s s ued in -:--:::-

(Country)

·"" "'" Overle a f N o l e s 4.

M e a n s of

known )

tra n s p o rt

and

route

(as fa t

as

D

Departure Date Ve sse l

/Flight N o.

Port ol

loading

Port

For O fficial

5.

D

Use

Prefe ren tial Trea t m e nt G i ve.n Under I P PTA Prefere.n !ial, Treatm e n t N o l ( Please s tate r�a.son/s )

o r dls charg:e

6. l tem number

On�y

7. M arks and numbers. ·on 8 . O rigin C ri terion pa cka ges; N u m b er a n d kind o f p·a cka-ges; d e scription o f goods; H S ·code of tne l'm .,,,., rtlnn co u n l rv

9 . G ross

Q u antity vah.l e

G i ven

Weigh !, FOB

and

Under IPPTA

1 0. N umber a nd date or i n v oices-

1 1 . Rem a rk s

1 2. Declara\ion by I.h e· exp orter

Th e un deri;ig n ed hereby clocta r e i; lh<1I Ill e above d el a l l ll and s1atemenl are c o tiT e c t ; l h a l all lhe g o ods w-o:ro produced irl

1 3.

CertUicalion

I Us hereby cer111led, on the basis o·r co ntrol carfled. out, ll11it lhe. declaralion by the exporter Is correcl.

(Count ry) and th at !hey co mply with the ori g i n req u i·remenls "peclfied.

thes e goods it:1 lhe Rules o f Origin und er �ndone s l a Pa klstan PTA for t h e g ood s exporte d to ·

(Im porting count.ry J

Pl'ace· and d a'L e , Oilm& .. Sig n a ture a n d com p a n y o f a u lho ri� e d !l i g mt t<>ry

. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . ... . . . . . . . .. ... . . . . . . .. .. . .. .. .

.pJ·a ce " n <1 dzlfe. �lgnat.ure a r;id $ 1 :> rn p ·of Aut horiz ed !$suing

AUlhOrlly/'Body

; I


- 90 -

O V E R LE A F N O T CS Bux I . S l a t e l h c fu l l l e g a l n a m e , address ( i n c l u d i n g country) o f t h e e x p o r t e r . Box 2 : S t o r e t h e fu l l l e gal n a m e , add ress (incl u d ing c o u n t r y ) o f l h e consignee. Box J : St8te t lte fu1 1 l e gal nam e , address ( i n c l u d i n r, coun t ry) of the producer. I f m o r e t h an o n e p r o duce1 ' s good is i n c l uded i n Ul e c e rt i Hc o t e . l is t the a d d i t ional producers , i n c l u d i n g name, a d d ress (inc l ud i ng country). If tile e x p orter o r t he p r o d u c e r wishe� the i n forma t i on to b e co n fi den t i R I , ii i s ncceptable to S \ 3 1 1' "A vai l a b l e t o Cu.< toms u pon req ues t " , l f lhe product r and t he exporter � re the s a m e , c o m p l e t e fiel d with " S A M E''. B ox 4 : Co m p le t e t h e m e a n:; of 1 r anspor1 and ro u t e and specify the d e.par t�are date, tra nsport vehi c l e No., port o f l o a d ing and d i s c harge. B ox 5 : Th e Cus tom s A u t hor i ty of the im poning Party m u s t indic ate i n the r el evant box es whe t h e r or n o t prefor c n l i a l treatmenl is accorded. Box 6: S l ate t h e item n u m b e r O ox7 : Provide a ful l d e s c r i pt i o n of e ach go od . T he descr i p t imi s hou l d be s u fli c i e ll l l y d e t a i l e d 10 < n a b l e t he prod u c ts to be ident i fied by the Cus wms O ffi cers examining t h e m· ;ind rel ate it to the invo ke descri p t i o n and 10 t h .. H S descript ion of t h e good . Ship ping M ar ks a n d n u mbers o n l he packages, n u m l?cr a n d k i n d o f packa&c sh a l l a l s o b e s p cci fi c d . For e ach good, identify t h e c ou cct H S t ari ff c l ll5 S i fical ion, us ing t h e H S t a r i fT c l as s i-fl c a t i o n o f the cou ntry into whos e territory t h e jl O O d s an: i mporte d . B o x 8 : t o r exports from o n e P liTly l o 1 h e o t her P a rt y I Q be e l ig i b l e for preferent ial tr c a une m , t h e re quiremrnt i s tha t ; i . T h e pro d uc ts who l l y obtained in the expor1 ing Party as de ri n c d in R u l,e 3 o r t h e R ules o f Origin; ii. S u bj ect t o sub-paragr a p h (i) • hove, for 1 h e purp o s e of imp l e m e n t i n g the provis ions o f R u l e 4 o f I l i c .Ru l e s o f O r i g in, p r o d ucts worked o n a n d pro cessed as a rcstJ ) t o f which the total val ue o r 60% ori g i n a t ing from n o n- p arty o r of u ndeterm i n e d or i gin used docs n o 1 exceed 6 0 % of th e FOB value or t h e produ c l p r o duced o r o b t a i n e d nnd the final process of t h e man u facture is performed w i t h i n t e r d tory o f t h e e x porting Party; iii. Prod ucu which comply w i lh o r igin requ i reme n t s provided for i n R u l e 5 of t h e Ru les o f Origin nnd wh i c h a re used i n a Party a s i np u t s for � fi n i s h e d product elig i b l e fo r pre fer e n l i ll l t r e a t m e n t s ha l l b e cons i d e r e d as 11 p r o d u c t originRt ing i n the Party whe t e '"o r k i ng Q r p rocess i n g o f t h e fi n i s h e d produ c t h a s t a k en p l ace pro v i d e d l h al the Pggre g a 1 e P T A c o n t e n t o f t h e fl n � I prod u c t is n o t l e s s l h a n � 0% : o r i v . Produ� 1 s t h a 1 s a l is fy t h e P ro d u c l Specific R u l e s provide d (or in A l ta clunent 8 o f t h e R u l es o f Ori g i n s h a l l b e c on s i de red as g oods 1 n which s u ffi c ient irons formation h as b e e n carr i e d o u 1 i n � Porty. I f ttie g o o d s q u al i fy u n d e r the above c C J t c r i a , the export e r mus t i n d i c a t e i n f i e l d 8 of l h i s forrJl the o r i g i n cr i teria o n t h e b a s i s o f w h i c h he cla ims 1 h a t h i s goo ds qu a l i fy fo r prefere n t i a l trea t m e n t . i n the m a n n e r _ .. . . . s h own i n t he fo l l o w i n g w bl e ; . 'Cl lci.ims.!il ifce·s· of produl:tfon Br tnhitlifnc rufr irr the ITrii c'otiiitry n s e r in •e 'i n F i e l d 1 2 o f t h i s fo rm . . .......• .. .;.• -

��) Pfoducr/·v.;i10li� tibtait�;a· or·�·�oduc"Cd_i_n_li;-;;

rillh'ied�r1 -,�.-F-.��-·····

c�untryof;(j;O'� ai iori,.�0.�-· - ------ .. .

·��-?-;i:;�K:::hw�;�c��n bui'°;;;il-�vholly ·prodt1cectin .Part y

wh i· c h

· . . we r e p r o d u c r. d in

c- o n �o r m .1 t y

w t. t I 1

t h e expo;iinglP ·_t . . o f . . s i n g. I e rc e n a g e f �· c"-··· t h e prov1s1Qns o :c o nten t , exa m p l e 4 0 %

country

E.ai:!!gr�e h -�-i!..Q 3�o�c. ---- ·-·"······----··�-··-'1 �-----·-· .,-'-�---· ·· _ .. .. . .·-·· · -- . · (c) P roducts woiRed u�on . bui' not · ivhol ly p ro·d·ur. e o . i n . ih e . · c x p o rl i n gP e r ce n c·fl g c . of lnd o n es i ·a -P a l< istalf J>arty wh i ch w e r e produced in c onform i t y w i t h .t h e pro v i s ions c u m u l � tive c o n t e n t , exmnp l e p�_a grnph 8 ( i ii) A\Jovc . -��,-·,-·-. - -----·---'

ot(TA '�.0%

� � ·--···-· · · �·

(d)

Products

comply with t he P r o d u c 1 S peci fi c flu l c>

' 'I' S R"

. . .! Gto.is cve l gli i ·i n Kflos·' s ti6 u fd · b'e · sho\�·t1 lie r i::·· o t h e r ui1its of mea rnrehi
B o x 9:

•.

.•

• , .

· -- � � -·- --- - -.- - -.,· - · ·· - ·

-?-· .. ........

-�.:.---ino--�-------·· --- ...:.�

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJO NEGORO


MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

Recommend Documents