BUPATI BURU PERATURAIY BUPATI BURU NOMOR 05 TAIIUN 2OT4
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAIT PERTANGGUNG JAtrIABAN UAITG PERSEDIAAIT TATIUN ANGGARAN 2OL4 DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA
BUPATI BURU,
:
a.
Mengingat I
1.
Menlmbang
bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan besaran uang persediaan dan pertanggung j awabannYa; b. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2OI4 satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan BuPati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan PertanggUng Jawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2Ol4;
undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun lg99 Nomor L74, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Pengelolaan
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$a\; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor t4O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
83,
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7381;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhgir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
L4,
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun
2OAT
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OAT Nomor 42); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Ot4 (Lembaran Daerah Kabupaten Bur.u Tahun 2OLS Nomor 09); 16.
Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 20 13 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2A14 @erita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol3 Nomor 67); MEMUTUSKAIT
MenetapKan
:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN UANG PERSEDIAAN rAHUN
lfl:ffii,"j:?4. 'o*oBAN BAB
I
KBTENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru
4. 5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuntnya disebut PPKAD adalah
Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 7. 8.
9.
10.
11.
L2.
bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungfawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD di lingkup Pemerintah Daerah. Uang Perediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam setahun dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bupati. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah penggantian UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung pada saat uang persediaan mencapai batas minimal. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah penambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pembayaran langsung yang selanjutnya LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentrr. BAB
II
PENEIAPAN BESARAIT UAITG MUKA PERSEDIAAN Pasal 2 (1)
Penetapan besaran UP Tahun Anggaran 2Ol4 bagt SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada SKPD setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS adalah sebagai berikut: UANG PERSEDIAJ\N = TA - TLS/T
TA TLS T
= = =
Total Anggaran Belanja SKPD Total Anggaran belanja yang dicairkan dengan mekanisme LS Periode pencairan Uang Persediaan (2t Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban Daerah pada masing-masing SKPD yang tidak dapat dilakukan dengan LS melalui APBD Tahun Anggaran 2014. (3) Besaran Uang Persediaan SKPD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1)
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagaimana uanag muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
(2) Kegiatan operasional kantor sehari-hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada : a. Sekretariat Daerah dan Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Sekretariat KORPRI dan; d. Sub Bagian tata Usaha pada kantor; Pasal 4
Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik SKPD pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea.
(1)
Pasal 5 Mekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan menggunakan
instrument GU. (21 Bersama pengajuan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar nominal UP. Pasa1 6
(1) Permintaan tambahan (2)
UP yang sudah tidak mencukupi guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak, satuan kerja perangkat daerah dapat mengajukan TU. Batas jumlah pengajuan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari PPKAD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
Pasal 7 Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Pasal 8
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. BAB
III
PTRTANGG}UNG JAWABAN UP
Pasal 9
(1)
Pertanggung jawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
(2t
Pertanggung jawaban penggunaan UPIGUITU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKAD selaku BUD paling
lambat tanggal 1O bulan berikutnya. (3) Bendahara Pengeluaran bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 1O
Pada akhir periode tahun anggaran belanja, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank SKPD, harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Pasal 11
Penatausahaan dan pertanggung jawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl. BAB TV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2OL4. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.
Ditetapkan di Namlea anuari 20 L4 pada tanggal
hrf
Diundangkan di Namlea pada tanggal 18 Januari 2Ol4 DAERATT4 KABUPATEN BURU, -
.4fsnxnntmls
/
i--
ABDUL ADJID SOULISA
BERITA DAERATI I{ABUPATEN BURU TATIUN 2OL4 NOMOR 05
a a o
+
(,)
E
H
U
!,
o
p
0)
!, o.
x o 2nt
5
oo
o. !,
X
o H t, o
FU
t ,i
X
3
U
U
E
D a
a
@
f,
o &.
zp ox xo 6 t
F -t A H p 5
o I
N
o o 5
m
!,
D
o D
E (r)
o 6 !,
T 5
TB p o.
!t
F 0n
F
to. & l0 ,t F E 5 o p
E
P o u
d
i.t
t! t
'o
rt
D
3 'd p
I U
U
D a "{ o
$ o 6 o il. o
F o D
3.
{
(^
r
A o F o a p a
X o
@
rto
$
lJ
tx 5 s
a o
5 F) @
X o o o
D
D
o
B
F
,D
N
!r
F.
a o
n
E
D a 'd o
4424 tri > .\'u zzrul doird
o
EEXB
F
o
-.fr z
F
t
'o-OP gPIDE
EF
E
@
X ED
\'txo C'I io {l I(/)to bo+ ol@ {ioor grlI(n q \o \o UI 6 !D I(I f5 @+ { &I NOl Ol \o A b 6 o o o o\ 0) { o o b, l !n !i Io 9+ p i J 9 -.1 Ol e, N { Or \o ol + (/) 5 o { (, (, o $ l\) N N rO 6 |9 g "o b "o o o o { -N (, o o o o o o { Ol
(,)
!, +. b o + oo @
o)
C!
s,
CD
i, o f@ p
9 -.t o $
-a
u o
..t 90
o
I
rO
(o
N
N lo io b, (D \\o\) P+ !n@o o 6 N Ni, b @ l I 9o I ? i !, (rl {I P-il oIs !,b.+ +t9 oJ-{ (^oN ot N to t) 01 b, { t\)
\o
to -o
C0
\o "o
{
+
o\
N 'o -o
o o o o o o 9 9 N
o Io Io o o o o o
\o
o ol
'lo
\o
ul
b \(, I{ !o C,) io i P o!n \) o o o io \o o p o lo -o 'o o o o o o o t\)
ix
@
N (rt
@
{ {
@
I
O)
o)
!n
o b o -o o
@
Jo 9 (/)
o o -l{ { o I s,o o F p 5 o q o o € o o 'o o -o Io "o o 6 o o o
|. |. o I 0r o
to
lo
Io i I I lo d 9r
!n
N
b o I o
a !.
Or
6
N (r\
io N oi
b o o
P !9 p
o o
{ 9 (rr
o
o N N
I
Io
(r q)
(n
(, to
io
!o
6
o
o
I\)
\o
o o s,
+ o
o o 'o o
..1
lo
lrr
gl
-l
I
9''
G
-
i,o I@@ I@ I\o -.1 icn J
!o ro
It)
s
!o
\) gr p
o B o .9 .9 G o o o o o
o (D
b'
i-
\o
@ @
@
b {
qr
sD
P
o
!n
o 6 * h b p \) o .P o o
(,
o o 6 9o b o .P o o
(,l
o to
(a
ts
a ql 9rr
o o o
z E
FE
€
'fE iE TE
aIi SE
o
xU) e,
B
z
cz
-E T'B eF
2
E D
n
CN
'=, ,.,
s
o _!t o lrr JL o e T gt
b o
.9
:l
*Ei
*
s EEEg : trEE
-r4
E'B
(, '= P
to
o o o
f.
a}.
=.:
z
tJ
rii
C.
FE.T -fct9)
"o "o o o o o o o o
t!
I(,| o a. l
6
+ 5
io
"0
u,
\o
00 s\o J F I o b o (, o o
{\o
o
.::
s,
EE
!.)
z
,)
.1s
o b N o\
z >
u|
p
t0
C
o\
o Io o o "o
v c-
*
o @
o o o 0 o N
H
"o
o o o o o p
E
n
9 cn
I @i @
|. !, o o o o s,
o\
(J)
o -.t J b o
6 -o
p o o 'o o o o o
o !O o o o {
tgt f{ I .t
o\ -o
z
o o
I N D N b i€ J+ !,(,rOl @ P
U el
N
Io b o \o
P
+ \) + oi !O
o
"00
@
b o 9 o o
{ !, o N
.o
,86
b o o o o
01
h + @ o b i) o b o (I
o (i
to
i5
ot
I(l -o o o
CN
&
9
2
*[
N
t. P +
6 Or o o o
ao
L)
N
'a
I\t
Jo b P : o o o o o o o -o o "o Cn
Ol
N
o o o o
o I o o o o "cnu o 'o o 'o o o o lo
\
foE n
Io 9 o C'I C,)
@ @
(r)
{lo \)!o\ ir{ !o p
I(,l o p6 .po "pd p I6 o o o o o o 6 o o o N
90
irr o)
J o t!
+
b I{.n
(r)
@ + o (, !n p
E
Pc>ru -!>Ic 4NC7 ^a'zc EXu
ID
EE a
+
o o
N (,
N |o
N
N
tr ID
U
X
3 o
o
D
o 16
m
'o
A'
@
p
U
to
\o
@
EO
a o
x
5
o p
,f
$ H D
D
,,
r5
U
l)
!!
fr
d
l]
p
l0
ld
m
m
!, p
'd o
ll
o 5 p
A)
H 6 @ !l
H
p
6 D
f
ts
p
!d F m I 5
'o o 6 o.
o p A'
td
o o
!J A'
o
s ,r
ld
t,
m Iu
5
eI
!,
ld p 0a
p
l0 p m
p
o
io @
tr t.)
N)
\o
s
a
o
i,o l+
{{\] \t
b @ 6
b
iCIl o
to
(rt
9 !,
{
o
a
Ito iN
CT
Or
i,(,
+'
ol
io
o qn
N b. N
to
crl
A
o
@
"o
J
a
P
:l.
(, CP
N
@
P
N N
o
o (rl
t++
s,
o
@
N
(,
(j
sr
to !n 5 \o
P
(I
\o
i&
-o
o
{
C! (,l
\o
Ut
N I
o o
I o o
{ 9 I o !o
\)
lo
ts
N
o gr
b,
@
@
9
{ io
P
o
o o o
IN
Io
i,o
o o o o
o o
o
!.)
Ol
o o
o o
N 5
{
o
b
ir \o
+
b o o
b
!, o
o
-o
(
b
b o o
N
gt to
o
o
sD
6 6 ol
ro
ltt
(,
t. gl
or
a
td
o
o o
o
N
o to
$ (,l
(D
5
{9 I(rl
t, ,u t)
!)
F
,f
5 p
D
o
{ P
(/)
\o
i,\] () iD (,l
(/)
@
b
\o
N
o! 10
o C'I
"o
o
+
00
Io + 6 9 I
l.)
+ Or
00
N
|o
-.1
CD
F
_iI
N
o ol
N
N p
q $
@
(,
s,
@
i, o o o
IU! @
I+ o I o o o o
(, i+ (, b\ (/)
b o "o o
A i
N J.)
+ + b
F
o o
o o
Or
N
{o
o o o
I{
i{ |o tr]
to
b'
tr
{
or
o o
o b o o o o
o
o
|o
:r
F
(a
t
{lo Ot
.o
o o
t9
o F o
:i
€) :
,::
lo
!\,
6
c)
:-
t, o
!r
o
P
i
Ia1
p
N
s,
!n
I(i
P
to (Il
\] o (, "o
o
I{ @
lo
bt cll
N
c) o\ tn
Fg
o '= ,tr + -,1
o
o
o o o o o
b \t
(I
o o o
0
6 I
9c
lo to
g't
A
\) q)
o o I6
:r d \!o !. f,lp\ 9ohg) \90lo N6Or i.\)F !o oF (a (a \) G) { o o o gl o o { o ci o o 6 .9 .p o "9 P .9 .9 p p o o o o o o a o o o o o e o o o o cl
o q)
:
-:'
!n
F!
E
i
!
Ol
EE
-.!
o 1..
!c
=Fa !
6
o ol F g)
9r ot
o o
o o
T
o o o o
{
o\
i,(,'
@
o
b o
o
Lo
@
(,
b
! 6
o o
o o o o
o o
{
N
o N) + { P ? {{ &(, s @ !nN boo Io J Io ob I 9 o o o o o o -(] -o "o o o 6 o o o o o t\)
N '$
o N
(rt
b'
o \) b
io
"6
o o
(!
b N
{ b
\o o
N !4
lc
t alEf, Cl
o
rEE
h\
6 I
b N @ o b' { 9n P P 9 o & o o o o o o "o o 'o o o
ETH
+
N
o\
r
Fts a0t
N
o o o
\)
IE ,! EIB sf,
:r:
0) o i+ , t. :{ F (n 0) or
,fE
:
@
\) ro
,$F
E
@
9 P i, 90(1,(I I\) e o o o o o o o o o o "o o o o o o a b o o
F (j
(a
:
Ul
Ol o o o o o o o o N o o o o -o o o o o
o
J
o o o
+ o o b, b (rl N
Io 9 o o o o o b "o
+
c, o pt lo
i
(/)
!to
P
s+
{
io
i o
:r
g) sr
\o N
o
A)
s
m
z
o
o !,
"d o
b ta o
s
o {
E
a p
E
x'
X I
!0
@
o o
W Fo
ID
!,
@
a o
,l
,l
o o
(,l
D
@
o \)
o\
D
m E
\ {{
{ b
gr
o F o o o o o
o 5
N
t
o
o {
0!
Ed
o
!,
CO
o ot
!,
w p
D
tr
i,o)
t,
OE
x6 t5,i c o
c
o
td
{
tt
D
a.
a'
CE
EIt -r6 D 9 5E h
o o
00
N -iI
p
UW 6tD
N
6
@d !i i)
E
'o 6
6
ro H
o D
,t A) s
X
o
ID
s
= a
v
a o
l$
p
s
Ed
!,
!,
q
F'
o o
N (j
!r D
A)
U
N o\
rt
0)
H
X o |E
u +
xo
F o
xo
s,
!)
!,
p
D
!,
o o o 5 p
!D
o 5
E
E
{
t.
o
I
o
,t
'd !, m !,
6
5 o
xN
m
o
!i
0a
t
l9
o
ID
ID
!,
xo o p
X
o o
xo
o
o p
X o o n,
X
o o !,
xo
o
D
D)
ts p
D
5 p
p
D
o
6
o
!)
6'
o
@
{ {
!, p
zp
!,
B
F'
ID
ID
6
EO p p
D
E6
E
b
Ep
(r)
5 q
-t q) in
to
o
F o \o + o
6
o)
o
IC'
io
$ N j
N
o\
,e
6
I o
ts
o
s
s
o
ts
D
e'
o
r
A)
(D
h 6
io
o
F \o 00
i(D 5 J
{ b (, io \o
N
(,
{ {
b,
"o
-(,l
L,
o
(rl
s!
P
+
I\o o l \o
co
N
s o o o
io (rl
\o
+ sr
o (rl
a
CD
icn
o o
'o
t-
o o
I
o b o o o
lo ot
p G)
:llo
o o o o
o b' Or N b.
{ !n
\o
01
a. \o
,,F.
\t
to
o\ o\
(,
+
9 o po o o
(,l
00
@ @
o o o
o A o
Ul
o
I{
@
sr to o\
o
9 \) "o
b { o
o
(,
o p
r { .A @ @
o o
N (, (o
io N
IN
-l o\ "o <>
ci 00
+
b
i(,t 6 N
bo
N)
\o o b ol iN t9 N
o
@
c,l
\
@
Io
g)
"o
(I A
l+ lo (! "o
\o
P
@
\o
iq p
Ol
io or
\o
q
o
{ ..1
o
\o
{
o
Ilo 'o
:N
I
.q)
Ur
ix o\
o
N
+
-i o e
c)
P
o @
{ + p
o o
\o
Or
@
o o
o
I
'.a
b + (p
E
rs a
F
IE !!
*
A
\
Cr'
-el
+ o
o
b o
a=
o
"o
o
o
EET
f,F
o :r
'$6
o
o \o
o P
(,
o
EEF
=tI FD FE 6Gl
!!
{
(,
!.) ur
o P o o o
o to !.)
o o 90 6 6 o o
Js i, OJ
(r\
e !o
@
\ {
q)
6
:.1
i
:l IJ o
d F o o
.p
o
o a
.9
.n
o
\)
90
+
I
+
o a
I a iJ o
N
9 N 'O
b,
"o
o
o "o
to
iJ
\)
o
gl
$
o !o o b
G)
b o o o 6
o) lrr 0r
\)
|. 6 o
o o o
o
a o b o !n \) o 6 o a
a
{ P
o
C''
o
(rl
b o o
"o
rl lo 6
iq) igr
ol
o o o
o
cn
o
9
Is o I
o o
\)
(a
\)
a
ol
('t
d .\
o o o o
(,I Or cn
(,
o
o
I
o (rl
lo
P (I
o P o o
q
D
gr
o b o
-E 7A
9g o
A E
o
6
I
|.
lo :q
\)
!^
(I
h o 6 o o
o bo
N
N
b lo (,
!n
ol
o
o
B
po o G
CO
J
o N
*
o \)
-$.
o po o o
o Io o
:€t
N
N
a ol
ts
F (.)
"IFE.
!o
+ *r
$rEfi
FEI
ht
E
C.
-.I
\t
to
b
"o
o
o o o o o
o o
IOI lo N
or
F
gl
{o
(, o
o o
IN
co sn
o e "o
o
o
io
(,
I
p
o o
hc
? \o
b
Jo
9 N
o
o\
b
o
"o
o
i+
P
9 o o
J
N
bo
o\
o o
* Ui 9B EE"T { -trc !t :e. EE E
a
o
,6x
tb' tro Fr
E,X o a p
D
5 'd o 5
G
o o D
o 5
E
3
io
o
o
bt
90
b
p c,' I\o or
@
bo
@
N
!.) r0 C'l -@
JN to I$
P
P
o I
o\
ul
00
-cI
or
p o Jn o o
@ -(r,
o
i,{
@
il
car
\)
:.1
i
5 b $ \o
{o F { o
o +
\o
1()
i. 0
J
o $
in
o
P
{
(I N lI)
rO
i,o (,t
o
o P
o s h o
'o @ p
o o
t
s
iJ
I
'+
o
P 6
io
{
CD
19
o o -o o
o -o o
N
EFg
io
q
J a (i
if,E
lo
rEe E'g
ia
;Fr
o o o
N N
'+
P
o o o
o o
i{ $
!o
b o -o o
o
