BUPATI TULUNGAGUNG PROⅥ NSIJAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTttG JAMINAN PENDANAAN PENDEDI― DENGAN―
DI КABUPATEN
TULUⅡ GAGUNG
MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BT'PATI TULUITGAGTNTG,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa,
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban
dalam
menyelenggarakan pendidikan bagr masyarakat; し
b. bahwa guna meringankan beban orang
tua wali/peserta didik
dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan
penyelenggaraan pendidikan yang murah dan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten T\rlungagung
Mengingat :
‐
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Jaminan pendanaan pendidikan di Kabupaten T\rlungagung;
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik
2
3.
4
Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); ′し
2
5
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 ; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2Ol2 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar; 13. Peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggtrraan pendidikan,
(trmbaran Daerah Kabupaten Tirlungagung Tahun
2O10
(kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun
2011
Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 2011 Nomor 06 Seri E); ノ “″Ｖヽ
Ｏｒｌｌ
3
ME―
US―
:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 」AMINAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
PENDANAAN
BAB I
XETENTUAN UMUM
Pa*l I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten T\rlungagung. 2. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten T\rlungagung. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung. 5. satuan Pendidikan adalah raman Kanak-Kanak (TK/RA), sekolah Dasar (SD/M0, Sekolah Menengah pertama (SMp/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK) dan sekolah Luar Biasa
し
(sLB).
6.
Kewenangan Daerah adalah kekuasaan dan hak daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dan /atau melakukan pelayanan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.
7.
Komite Sekolah adalah lemb"ga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat ApBs adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pela-iaran. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungj awaban dan pengawasan keuangan sekolah.
9.
10. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi. 11. Jaminan Pendanaan Pendidikan adalah jaminan pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah kepada peserta didik miskin untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 12. Peserta didik Miskin adatah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.
BAB II IUTAKSITD, TU.IUAIY, DAII PRIIYSP
Paral 2 Pemberian Jaminan pendanaan pendidikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik miskin untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA/ MA/SMK/ MAK. ι フ
レーー
4
Paral
O
Tujuan pemberian Jaminan pendanaan pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin melalui pemberian kesempatan seluasluasnya bagi peserta didik miskin memperoreh pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Paaal 4
Jaminan pendanaan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip: a' transparan, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan orang tua/wali untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang jaminan pembiayaan pendidikan ;
b. akuntabel, arLinya bahwa jaminan pembiayaan pendidikan dapat d
c. \-
ipertanggun
gi
awabkan
;
artinya kegiatan yang dibiayai oleh Jaminan pembiayaan pendidikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan; efe1rLif,
d. efisien, artinya penggunaan dana Jaminan e' f.
pembiayaan pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang maksimal; tertib, artinya bahwa Jaminan pembiayaan pendidikan harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; kepatutan, artinya Jaminan pembiayaan pendidikan harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. BAB
III
BIAYA PEITY-ELEITE{}ARAAIT PETDIDII(AIT
Pa:al S Biaya penyelenggaraan pendidikan berasal dari: a. APBN; b. APBD; atau
d. Peserta didik. Paral 6
(1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
(2)
Biaya penyelenggaraan pendidikan yang wajib ditanggung oteh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya personal peserta didik.
(3)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagr peserta didik miskin, bersekolah, dan tercatat seb"gai penduduk di di Kabupaten Tulungagung.
(4)
(5)
Penetapan peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan data peserta didik miskin yang bersumber dari Badan Pusat statistik yang telah diverifrkasi oleh pemerintah Daerah dan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. Biaya penyelenggaraan pendidikan bagr peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemerintah Daerah.
,l
ltz I
5
rAilrrrArr
pe*pHeflr
pENDrDrr(Arr
Pasal Z
Ja.minan pendanaan pendidikan diberikan kepada peserta didik mlskin di Kabupaten T\rlungagung. (2)
Jaminan pendanaan pendidikan dipergunakan untuk membiayai a. kebutuhan personal peserta didik; b. pembinaan bakat dan prestasi; c. kegiatan pengiriman duta pelajar;
:
d. beasiswa.
pasal g
Besaran jaminan pendanaan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) (3)
jaminan ?.:"*"1 ditetapkan
pendanaan pendidikan bagi setiap peserta didik miskin oleh Bupati. Peserta didik miskin yang diberi jaminan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal Z iyat(ll Oi
"t"pt""
oleh Kepala Dinas.
paral 9 Persyaratan untuk memperoleh jaminan pendanaan pendidikan adalah: a. Permohonan dari orang tua/wali peserta didik
miskin kepada satuan
pendidikan;
b'
Peserta didik miskin adalah para siswa-siswi yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten fuf""g"grrrrg
pacal 1O Persyaratan administrasi pengajuan jaminan pendanaan pendidikan untuk pendidikan: satuan
a.
t
Rekapitulasi jumlah
peserta didik
miskin beserta fotocopy dokumen pendukungrrya; dan bank atas nama satuan pendidikan untuk segera diteruskan X$"":TI":*ning paral 11
(1) orang tua/wali peserta didik miskin mengisi blangko menyerahkan kepada sebagaimana
{2) 5:P" didik
permohonan
dan satuan pendidikan dengan dilampiri persyaratan dimaksud dalam pasal 9.
satuan pendidikan berdasarkan permohonan miskin membuat rekapituasi juril; peserta orang tua/wali peserta didik
dokumen pendukungnya.
miskin
beserta
ι ″
０ １ １
6
Pasal 12
Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan jaminan pendanaan pendidikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan (2)
(3)
(4)
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Kepala Dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari satuan pendidikan. Dalam melakukan penelitian dan pengka,lian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat membentuk tim verifikasi. Jaminan pendanaan pendidikan ditransfer ke rekening satuan pendidikan penerima.
BAB V PEITATAUSAHAAIT, PERTAIYGGUTEdAWABA"IT DAIT PTLAPORAIT JAUII{AIT PEI{DAITAAI{ PEITDIDII(AII
Pasal 13
Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana jaminan pendanaan
pendidikan didukung dengan data peserta
didik miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. (2)
(3)
Penerbitan SP2D untuk belanja jaminan pendanaan pendidikan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan.
Kepala Satuan Pendidikan wajib segera menerimakan dana jaminan pendanaan pendidikan paling lambat 14 (empat belas) hari kepada peserta didik miskin setelah menerima transfer dengan bukti penerimaan.
(4)
Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan jaminan pendanaan pendidikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana masuk ke rekening satuan pendidikan.
(5)
(6)
Kepala Satuan Pendidikan bertanggungiawab atas penerimaan dan penyaluran jaminan pendanaan pendidikan.
Format laporan realisasi keuangan jaminan pendanaan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB VI LARA.ITGAIT-LARANGAI{
Paral 14
Komite Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan, maupun tenaga pendidik di lingkup satuan pendidikan dilarang: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, serta segala sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar;
喝
7
b. c. d' (21
memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik di satuan pendidikan; melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluai hasil bela-jar peserta didik; dan/atau melalukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kegiatan pungutan yang dilarang selagaimana dimaksud pada ayat
meliputi:
a. b. c' \-
(l) huruf d
pungutan yang dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/wali; pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belqjar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau pungutan yang digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam rangka pemerataan jumlah peserta didik, Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang menambah atau membangun fasilitas untuk sar€rna penunjang pendidikan tanpa sepengetahuan Kepala Dinas, dan mendapat persetujuan Bupati kecuali yang berasal dari APBN atau ApBD.
BAB
VII
PEItrBII{AAIT DAI| PEITGAWASAIT
Paral 15
'\r
(1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan jaminan pendanaan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan kosultasi. Pasal 16
Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungiawaban jaminan pendanaan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VUI SAIVKSI
Paral 17
(l)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa : a. Teguran tertulis; dan b. Penundaan pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan.
４ １ １
ν ヽ ′ ′Л
ヽ
8
(21 Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi
dari
(1)
Inspektorat
Kabupaten Tulungagung.
BAB
IX
KETENTUAN PEITUTT'P Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung. Ditetapkan diη hlungagung
pada tangga1 0 2 」 UN 2014 し
l
BUPATI ′し
di Tulungagung 2」 uni 2014 ， し ′
し
DAERAH
Ir.INDRA FAUZIo MM Pembina Utama Maψ a NIP. 195909191990031006 Bedta Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 28
'ハ
