Bt pATr sAM0slffi PE}IATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1.6 rnHUN ZOts TENTANG
STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayal (1) Undang-
Menrmbang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagatmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20OB tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b
bahwa urusan pemerintahan
di bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Pasal B Peraturan
Pemertntah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota,
yang
Pembagian Urusan Antara
dan
Pemertntahan Daerah
penyelenggaraannya berpedoman
pada
Stancjar
Pelayanan Minimal dan Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri berdasarkan ketentuart
Pasal
9 ayat (3) Peraturan Pemerintalt Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Mintmal,
bahwa berclasarkan perlimbangan sebagaimana drmaksuid pada huruf a dart
b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Samosir tentang Strategt Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Bereircana dan
huruf
Keluarga Sejahtera di Kabupaten Samosir,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Mengrngal
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai
di
Provinsi Sumatera
Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15.1, Tarnbahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4346),
Undang_undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerair
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangl
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia -[ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), Undatrg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RepLrblrk lndonesia Nomor 4438),
,r4
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependurdukan
dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik lndonesra l.ahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5080); 5
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara
Repubirk
lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor a5B5);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provrnsi dan Pemerrntah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737')
Peraiuran Pemerintah Nomor
6
Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluast
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republrk
lndonesra
Nornor aB19);
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132. Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknrs Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mrnirnal, 10
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasronal Nornor 1562
Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegratan Bi<jang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, 11
Peraturan Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional
Nomor
5siFlK-
0'10/85/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
MEMUTUSKAN: MENCTAPKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SAMOSIR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1 Daerah adalah Kabupaten Samosir 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagar unsur Penyelenggara Pemerrntahan Daerah. 3 Bupati adalah Bupatr Samosir. 4 sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten samosrr 5 sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Samosir. 6 Kantor Keluarga Berencana adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten :
Samosrr
7 B I
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanrosrr Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM acialah ketenturan tentang jents dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanlutnya disebut SPM Bidang KB dan KS adalah tolak ukur
kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga selahtera
yang
drselenggarakan oleh Kantor Keluarga Berencana Kabupaten samosir
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajrb berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indrkator krnerla
11. lndikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantiattif dan kualitatrf yerng dtgunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak drpenuhr dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target
13
lenrs
pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indrkator dan ntlai yang ditetapkan. Tim evaluasj SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi sPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya sPM Bidang KB dan KS adalah sebagai pedoman bagr SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wa1rb pemertntah kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Selahtera dalam skala minimal.
Bagian
Kedua
/
Bagian Kedua Tujuran
Pasal 3 Tujuan drtetapkannya SPM Bidang KB dan KS adalah a Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat; b Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan c Memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkurp urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsr ditetapkannya SPM Bidang KB dan KS adalah a. Sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara merata; b. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pernbiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c Sebagai tolak ukur Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang drperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan :
Kelurarga Sejahtera;
d e f
Menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantrtas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang disedrakan oleh pemerintah untuk diterimanya; Menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan di daerah yang lebih adil dan transparan; dan Alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provtnst dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pasal 5
(1) Pemerintah Kabupaten menjamin penyelenggaraan standar pelayanan mtnirnal Bidang KB dan KS. (2) SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) meliputr Jenrs pelayanan beserta indikator dan target tahun 2013-2015, yang terdirt dari a. Pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana clan Kelr-rarga Selahtera (KlE KB dan KS), meliputi 1) Cakupan pasangan usra subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun .3,50/o dapat dicapai 100% pada tahun 2014, 2) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65% dapat dicapai 100% pada tahun 2014, 3) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5,0% dapat dicapai B0% pada tahun 2014, 4) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% dapat dtcapar 100% pada tahun 2014, :
5) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berencana (UPPKB) yang ber-KB B0% dapat dtcapar '100% pada tahun 2014, 6) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) I petugas disetiap 2 desa/kelurahan 100% pada tahun 2014 dan,
KB Desa (PPKBD) settap pada tahun 2014. desa/kelurahan 1 PPKBD 1 00% yaitu cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi obat b Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% setiap tahun dapat dicapai 100% pada tahun 2014, c. Penyediaan informasi dan data mikro, yaitu cakupan penyediaan tnformast data mrkro keluarga disetiap desa sebesar 100ok setiap tahun dapat drcapat 100% pada tahun 2014, (3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemertntah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengarr 7) Ratio Petugas Pembantu Pembrna
kebutu han.
(4)
Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap yents pelayanart sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lamptran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 Bupatr bertanggunglawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerla Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan waytb pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pasal 7 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan nttnrmal sesuai dengan SPM Bidang KB dan KS (2) SKPD lainnya yang terkart dengan penyelenggaraan Lrrusan walrb sebagairnana drmaksud pada ayat (1) wajib menunjang terlaksananya pencapalan SPIVI Bidang KB dan KS. (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat menyelenggarakan jenis pelayanan latnnya yetng merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan BAB V PELAKSANAAN Pasal 8
(1) SPM Bidang KB dan KS yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraarl urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelengg araan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
(2)
Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Gubernur. Pasal 13
Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan sebagai a Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang KB dan KS dan
b.
;
Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang KB dan KS. BAB VIII PELAPORAN
Pasal 14
Kantor Keluarga Berencana secara periodik (semester dan
Tahunan)
menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang KB dan KS Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatt ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal sember 2013
MANGINDA
SIMBOLON
(2) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS dilakukan oleh tenaga dengan kualrfikasr dan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 9 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS adalah sebagar berikut .
a b
c
Penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah kabupaten, Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang Keluarga Berencana clan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang KB dan KS untuk menentukan skala priorrtas kegiatan pembangunan; SKPD penyelenggara SPM Bidang KB dan KS melakukan sosialisasr standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM Bidang KB dan KS, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS dan; ;
Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi
secara
berkesinambungan terhadap kinerja SKPD dalam melaksanakan SPM Bidang KB dan KS dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Btaya pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Selahtera untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang KB dan KS dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII
(1) (2)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPIVI Bidang KB dan KS di daerah Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis pelatihan arahan dan supervisi yang meliputi a Perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bagr perempuan dan anak korban kekerasan sesuai SPM Bidang KB dan KS,
b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SP[/ Bidang KB dan KS dan Pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS ;
c.
(1) Pengawasan dan
Pasal 12 evaluasi penyelengg araan
SPM Bidang KB dan
KS
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal
t
huruf d;
zz q)
ZL)az u
Os o la ot Vtr
>
t9
il6? Lza
Lrl .Urva
<<*
ta
ar
a
=
,u2 L.;J
-
:+d* o*-r N)^{r^I ^, 1)\)
3:[rtii Aou-rcLOco
i-
/
:28o66 ftto?={ rF &=1 LJ',ttttrN z-uutu-
IIJ
F I -)
(,
t
o
LU
3tn
1
rrn
ftr"AZ
roXS >z >2
t6
Hg O
tz
(5
)
(!
LO
s
st.
sO
Lc)
sO
-o o\ O
LO.
s
s
s(o
ss
-o o\
o)
f--
@
sO
(o N
s
s
(o
sO
c/) co
c)-
O
N
f, sl
f--
N
.t
N
$
Lr)
@
s
s
s
s
s
J J
G
.{-
N
r
O
@
co
O O
O
U' L
s
00
l
-o
PE) = a $ca .g
E (L U)
'r(!o o G
*
9s
(, -lJ so (,c!
-@
=o
a
o (f)
3t
ul
*E s cu\c _F3A
$ f
LA -q) N L--
6(o ())" o) 0) c* (gi
oV
oo) -o
m
oI '6=
b Y
LUcn
\a c=
$
(o
c
oo
=$ r- 0D o-c0 CL.F (!j o)- gV cC0ro
6-o
(, O-
Em cy
Ro !oo (trL (,0) dB oo au o-€ ro4 -l-
o
9_-
Es5 3Es o=
o)
*ll sYs 6P g)^(UP -C cDo
u:3
J.L
tu
(!
_o
El (!
9
clc (Elcs i
cct o la*m o (s.-Y
o-
l-Y. @.th l- g n l=
q' l5€; lv r-ul -
L,,/ >\ v
F
\v
-.,\z
0)
lix lu- Of\l\< I
lo
ctl zl-
N .F
=a
1]f,
q)
sg
$
o
{D
g)! 9
$No) o)o)f (trNq) JJ9
O(f)
$=-:
dm --\<
v: T6YY^ roQ ! cs -6 -C0 6Y I [0- i tr^ orc \ L JR>Y n)J.
nr Ll
F €* I\u 6L (s =s ( ccf c< €oS c ru .iY'(s O (S Gn $ c
.r a- ca c^0 cu cd C 'IJ cQ c;irc $C co * orS O-O O' co_.= F'*0) to_^ Pru qiJ -e( :+$ J oE l:lco E b .uoo)( )r J- q) #L!: l< c6:: Y.= -6 $ (, oco $o)oi ,'Y$:
o.9 OE
TU
o_
J_l o)
3:
J
a
O
s
z E z z
l-
O O
s
E
z
O
(f O
E
cl
C)
O O
s
-o o\
(/)
?s o
t
O O
@
J< I'u a Y3 fr
N
c\l f-* LO
O
sO
(!
o $c{ Y"
O
)\
co
s: 3cco
z
-o
$
s(o
-o o\
'z
z
s
s.s
(! r-Eo
tu :<
scr)
r.r)
o)o
J
s f o
N
*G oc
:)
f.*
@
F-
z
a
;s
s
o
tu
slf)
sl.r)
LO
(v)
t-
&.
s
ua (t, L
t rs roF = u-l a.>Y < ft 0_
$
ru
trmm
&39
^L\ 90)N NOo) i ffc0a
Psa
o)
{
0)
sO
-o o\
O 0s a 6l O (E
O
z
='a
o o
\1 C
u; o sO co
\o
c{ O
c)
o)
(!
F
O
m
5
@
(t
z
O O
F
c)
a
(L
f
m
:($
otr o)o s O
rtO r'z (S
.9 =* trgo o ruq! Y* G
(!
(f,
sO
sO
s
s
O
O
a o L
c(g
ll'= \o o\
Lo
$
c
sP (Or
$F (L =
a (! L
c)
E o $
*o
a6 FE EP
oo _o_ L-
CU-O-C-
55q (oFu .=(s
n(tr _a
$-u)
ts 9.E c fcf) (I)-* OcO $ OV
96'
>b
b@c O.fi
J
Etis o6
I! ot o)P
h
N qrb l)xu)
lL,> vEA
-ro
O;
!0 cs
E
ll-L
fG=
^
(!
$ (g
o
I
.g
o
-) o
z
$
o
o
-62
-c0 (DU .:u .Sal x o) -iJx(/) !$ oJ+{ cs n) ;tr- p >v: Ce-
6
^0"t LL!Y
c{
!qJtsol< 6 o_.c = t ca
z(, z
E
sO
co
6 E o
PENGANTAR
persoalan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2b Tahun 2009 tentang Pelayanan Publrk masih menjadi perbincangan menarik
kalangan masyarakat Pemberian pelayanan (service delivery) selalu saJa digambarkan dengan predikat lamban, berbelit-belit, tidak jelas mahal penuh
di
ketidakpastian, diskriminatif, dan seterusnya Berkaitan dengan hal tersebut, munculnya berbagai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dasar Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera (KB dan KS) di antaranya masih relative rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan Keluarga Berencana, minimnya dukungan personil dt instansi pemerintah khususnya personil lapangan, minimnya dukungan saranapraSarana, dan sebagainya haruS Segera mendapat penanganan Secara serius dari pemerintah
Untuk pelayanan dasar KB dan KS itu sendiri sesungguhnya sudah cukup mampu mencapai target-target yang telah ditetapl
Dalam rangka pencapaian target penerapan SPM dimaksud, Pemerintah Daerah dihimbau agar menJadikan sPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksurd Untuk tujuan tersebut Pemertntah Kabupaten Sanrosir bekerjasama dengan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN menyusun strategi Pencapaian sPM di Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS) dengan rnerujuk pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan
peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nastonal Nomor 55/HKO10lBSl2010 tentarrg SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Selahtera di Kabupaten/Kota
Kiranya dokumen ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang berperan dalanr pembangunan Brciang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Samosir, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di Btdang KB dan KS, dan pacla umumnya bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya melaksanakan urusan wajib yang menjadr kewenangannya sesuai amanat Peraturan Perundang-U ndang an
Pangururan
ll
BUPATI
lr. MANGIh,IDA
sember 2013 AMOSIR
SIMBOLON, MM
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTRA TABEL DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Ruang Lingkup Buku "Strategi Pencapaian SPM Bidang KB dan KS" D. Metode Perumusan BAB II KERANGKA KONSEP DAN KEBIJAKAN A. Konsep Standar Pelayanan Minimal B. Kebijakan C. lndikator dan Target Pencapaian SPM Nasionai iiicjang KB dan KS ... BAB III PENCAPAIAN SPM BIDANG KB DAN KS KABUPATEN SAMOSIR A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Samosir B. Perkembangan Pencapaian SPM Kurun Waktu 2t1DB-2012 C. Gap Pencapaian SPM Bidang KB dan KS D. Permasalahan dan Tantangan BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM A. Analisis SWOT B. RoadMap Percepatan Pencapaian SPM Bidang l..B dan KS ...... C. Strategi Pencapaian SPM Bidang KB dan KS .. D. Kebutuhan Sumber Daya Pencapaian SPM Bidairg KB dan KS ... BAB V PENUTUP .
DAFTAR PUSTAKA
I
ii
iii
iiii 1 4 I
tr J
5 6
I o
15 21
29 30 30 4r,
4-i
4t
4l trc:
JJ
67 69 IJ
r-
DAFTAR TABEL
tt
'"Nomoi ' ,,
t"-
,';$i!r#;
""
22
Tabel 3.1.
Target Pencapaian SPM Bidang KB dan KS.... Luas Wilayah dan Jumlah Desa Tiap Kecamatan
Tabel 3.2.
Realisasi Pencapaian sPM Bidang KB dan KSKabupaten samosir
31
Tabel 2.1.
29
2008-2012. .. ...
Tabel 3.4.
< capaian Kinerja lndikator cakupan PUS yang usia istrinya 20 tahun sebesar 3,5o/o pada tahun 2014' capaian Kinerja lndikator cakupan PUS Menjadi peserta KB aktif
Tabel 3.5.
sebesar 65% Pada tahun 2014. capaian Kinerja lndikator cakupan PUS ingin ber
Tabel 3.6.
terpenuhi (tJnmet Need) sebesar Soh pada tahun 2014' Capaian Kinerja lndikator Cakupan Anggctr BKB ber - KB
Tabel 3.3.
sebesar
7Qo/o Pada
- KB tidak
Ber
38
tahun 2014. 39
- KB sebesar 87o/o pada tahun 201441
Ratio PLKB/PKB 1 Petugas di Setiap 2 desaikelurahan' Tabel 3.9. Ratio PPKBD 1 Petugas di Setiap
Tabel 3.8. Tabel 3.9.
35
36
capaian Kinerja lndikator cakupan PUS Peserta KB Anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Tabel 3.7
33
43
1 desa/kelurahan.
Tabel 3.10.
44
Capaian lndikator Cakupan Alokon Untuk [viemenuhi Permintaan Masyarakat 30% per tahun.
Tabel 3.11.
45
lndikator cakupan Penyedian lnformasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan. Gap Pencapaian SPM Bidang KB dan KS.... lnternal Factors Analysis Summary (IFAS).
45
Tabel4.2.
External Factors Analysis Summary (IFAS)'
51
Tabel4.3.
Matriks Strategi.
Tabel4.4.
Roadmap Percepatan Pencapaian SPM Bidang KB dan KS"' Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggar:n SPM Bidang KB
Tabel 3.12. Tabel 4.1
.
Tabel4.5.
49
54 '
56
58
dan KS. Tabel4.6.
Kondisi SDM Berdasarkan Kebutuhan
70
Tabel4.7.
Daftar Sarana-Prasarana Kantor KB Kabupaten Samosir... . '. .. Daftar PKBRS dan Poliklinik KB Kabupatei-' Samosir
70
Tabel 4.8.
ilr
71
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR
Grafik 3.1.
Nilai Capaian Kinerja PUS Unmet Need
37
Grafik 3.2.
Kekurangan Jumlah PLKB/PKB
42
Gambar 2.1.
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang KB dan KS sesuai Perka
23
BKKBN No. 55/HK-0101B,512010 Gambar 4.1.
Peta Kekuatan Sfrength, Weaknesses, Opportunities, Threats
dalam Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir
53
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
Pembangunankeluargaberencanadankeluargasejahteratelah mengalamiperiodekeemasanpadamasapemei.intahanordebaru,dimana dan KS berjalan secara seluruh komponen penyelenggara program KE Liaerah' slogan "dua anak sinergis, mulai dari pemerintah pusat sampai
cukup,,dan,,normakeluargakecilbahagi:sejehtera/NKKBS'yang dikampanyekanpadawaktuitutelahditerjemahkandengancukupbaikoleh para penyelenggara pelayanan KB dan KS daerah' Keberhasilan penyelenggaraanprogramKBditandaidenganturunnyaTotalFertilityRate utama yaitu (1) upaya (TFR) wanita lndonesia, terkait dengan dua kekuatan
penggerakkanmasyarakatdimanadiupayakar,keterlibatanperanserta
masyarakatdalamberbagaikegiatandila';angan,dan(2)upaya pembentukan,perluasan,danpemeliharaankeiurnpokakseptorKBmelalui pemb:ngunan keluarga sejahtera kegiatan yang dibutuhkan. sementara itu, makinmendapatpijakanyangkuatdengandiundangkannyaUndang-Undang Penduduk dan Pembangunan Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan
KeluargaSejahtera,yangkemudiandigantidenganUndang-UndangNomor 52 Tahun 2009.
DidalamUndang-undangNomor52Tai;un200gdisebutkanbahwa anak, jarak dan usia Berencana adalah upaya mengatur keli hiran
Keluarga
promosi perlindungan dan ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui keluarga yang bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk ':'lewujudkan berkualitas.Dengankatalain,tujuanutamapenvelenggaraanpelayananKB persoalan yang dihadapi dan dan KS adalah untuk menyelesaikan berbagai penyelenggaraan tugas pokok dan meningkatkan capaian kinerja dalam
fungsinya,termasukdalamhaliniadalahpelayananolehKantorKeluarga Berencana KabuPaten Samosir'
Penyelenggaraanurusankeluargaberencanadankeluargasejahtera tahun 2008' Untuk itu' di lingkup Kabupaten Samosir telah dijalankan sejak dan :nisi pemerintah kabupaten dalam rangka menunjang keberhasilan visi KB periode 2008-2010' setelah maka telah disusun Rencana stratejik Kantor Renstra 2011-2015' masa berlaku habis, kemudian dilanjutkan dengan telah menjadi 'modal' dalam Perjatanan implementasi Renstra 2008-2011
penyelenggaruanrenstraperiodezoll-2os,baiKyangterkaitkelemahan mauPun kelebihannYa.
Padapraktiknya,masihterdapatsejumlahoersoalanterkaitdengan pelaksanaantupoksiKBdanKS'diantaranya:masihbesarnyaPUSunmef need,,kurangnyapemahamanmasyarakattentangkesehatanreproduksi, bertambahnyakeluargamiskin,danrendahnyaketahanan&pemberdayaan keluarga(RenstraKantorKB,2003-2010).Selanjutnya,permasalahanyang jugateridentifikasidalampelaksanaanpembangunanKBdanKSantaralain: tingginyapengaruhbudayaBatak(banyakanakbanyakrejeki/harusadaanak rendahnya pemahaman, pengetahuan' laki_laki dalam satu keluarga), masih
sikapdanperilakupositifremajatentangkesehatandanhak-hakreproduksi, rendahnyapartisipasikeluargadalampembinaantumbuhkembanganak,dan masihtingginyajumlahKeluargaPraSejahteradanKeluargaSejahteral.2 UpayayangditempuhKantorKeluargaBerencanaKabupatenSamosir
untukmengatasiberbagaipersoalantersebuttertuangdalamdokumen
rencanakinerjatahunan(renja)sejaktahun200s.Dalamkaitanini,telah banyakkegiatanyangdiselenggarakanuntukrnencapaivisidanmisiyang seperti saat ini' telah ditetapkan sebelumnya. Di era desenti-alisasi
wewenang pemerintah provinsi, pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi pemerintah pusat berlepas tangan' kabupaten dan kota. Namun bukan berarti
justrupemerintahbertugasmemberikanpanduan/pedomandalambentuk (NSPK)' norma, standar, prosedur, dan kriteria tidak terlepas dari Keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi
kejelasanpengaturanpembagianurusanantarapemerintahPusatdengan untuk rnenghindari adanya tumpang Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan laya;-'an atau kejelasan terhadap tindih dalam pembiayaan dari suatu fungsi Dalam Undang-Undang pihak yang bertanggung jawab atas suatu layanan'
Nomor32tahun2004telahdiaturpembagianurusanpemerintahanantara pemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Urusanyangsepenuhnyaatau
pusat meliputi urusan politik luar absolut menjadi kewenangan pemerintah dan fiskal seda agama' negeri, pertahanan, keamanan' yustisi' moneter kepaoa daerah otonom provinsi sedangkan urusan yang didesentralisasikan wajib dan urusan pilihan' Urusan dan kabupaten serta kota adalah urusan
wajibadalahurusanyangberkaitandenganhak.JanpelayanandasarWarga negarayaitupendidikan,ketenagakerjaan,linE,rlunganhidupdanlainnya
ffihpasanganusiasuburyanginginanakditundadantidakinginanaklagi, pa;angan PUS IJnmet Need' xftetapi belumi".iui""illumlah
u". (Pra S)' Keseluarga ,pengelompof
yang bersangkutan t.,gin
KeberlanjutannYa).
gJanlera Kapupd[ell Jdlllusrr
sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan dan potensi yang dimiliki daerah.
selanjutnya, pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minrmal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap Menteri terkait, dalam penyelenggai'aan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. SPM merupakan standar yang melekat pada urusan yang
berkategori wajib bukan pilihan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tersedia di manapun diwilayah lndonesia'
Hal yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang SPM yang menyebutkan bahwa SpM disusun sebagai alat pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelengg arcan urusan wajib. SPM juga diposisikan
untuk menjawab isu-isu krusial dalam
penye
ienggaraan Pemerintahan
Daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang
secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk
menjaga
kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI).
SpM ditetapkan oleh pemerintah Pusari dan diberlakukan untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota juga dilengkapi dengan indikator - indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif dan kualitatif terhadap besaran sasaran yang hendak dipenuhi. Standar pelayanan Minimal yang sudah diwajibkan di
beberapa unit SKPD melalui peraturan menteri
dari
masing-masing
Kementerian terkait, telah ditargetkan untuk dipeiiuhi pada tahun 2013 atau lebih. Beberapa ada yang ditagetkan akan dipenuhi keseluruhan (100%) pada
tahun 2015 dan ada pula 2025 (bidang Perumahan Rakyat). Untuk dapat merealisasikan pencapaian target tersebut, SPM harus dapat menjadi bagian dari dokumen perencaan di tiap SKPD terkait. Namun demikian, dalam implementasinya SPM masih terkendala oleh bencrapa hal seperti (a) belum semua SKPD menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional pelayanan sebagai acuan peningkatrn kinerjanya (b) rendahnya perhatian pemda terhadap penerapan SPM yang nampak pada tidak jelasnya
program/kegiatan tahunan terkait SPM (c) tidak teralokasinya sejumlah anggaran dalam mendanai program/kegiatan pelayanan dasar dan (d) masih terdapat SKPD yang dalam menyusun SPM belur:-r benar tujuan dan teknis pelaporan (PKKOD LAN, 2008).
-
benar memahami
Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
:
7 Maret 2011 perihal Perc:ep?tan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 13 (tiga belas) SPM Nasional yang disusun oleh kementerian/lembaga sebagaimana amanat Peraturan 1OO/676/SJ tertanggal
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Ketigabelas SPM tersebut meliputi SPM bidang pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, sosial, perumahan
rakyat, pekerjaan umum dan Penataan Ruang, SPM terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangar'': orang dan penghapusan eksploitasi seksual bagi anak dan remaja di kabupaten/kota dan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, KB dan KS, ketahanan pangan, kesenian dan kominfo. Terakhir, bertambah 2 sPM yakni sPM Bidang Perhubungan dan SPM Bidang Penamana;ir Modal
Dalam rangka percepatan pencapaiarr target penerapan sPM dimaksud, Pemerintah Daerah dihimbau agar segera melakukan setidaknya lima langkah sebagai berikut: Pertama, menjadikan sPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud. Kedua, menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Mei\teri/Kepala Lembaga Non Kementerian dimaksud; Ketiga, rencana pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra sKPD); Keempat, target tahunan pencapaian sPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja sKPD), Kebijakan umum Anggaran (KUA)' Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kelima, dalam ran$ka penerapan sPM di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dapat meiakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Terkait dengan upaya mendukung percepatan pencapaian sPM bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir, diperlukan suatu strategi pencapaian standar pelayanan minimal. Dengan adanya strategi ini diharapkan akan memudahkan sinkronisasi dan intregrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam Rencana Pembangunarr 'Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategi satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Di samping itu, diharapkan strategi ini dapet memudahkan pemerintah
Kabupaten Samosir untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk menyediakan PelaYanan KB dan KS.
KeluarBal
)ejdllttrl
cl
NOUUPqLEII
JqrrrvJtr
B. Tujuan
1. Memberikan arah percepatan
pencapaian sPM bidang KB dan KS di
KabuPaten Samosir
2. Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders toi'kait 3. Mensinergikan sumber daya (resources) dalam percepatan pencapaian SPM bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir' pencapaian Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya strategi
targetSPMpadaKabupatenSamosirdalambidarrgKBdanKS.
c. Ruang Lingkup Buku "strategi Pencapaian sPltjl Bidang KB dan KS"
1. Perkembangan Pencapaian SPM Bidang KB dan KS' 2. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sPM Bidang KB dan KS' 3. Pemetaan faktor kekuatan, kelemahan, tantangan dan potensi daerah terkait dengan percepatan penerapan SPM Bidang KB an KS'
4,TargetCapaianSPMBidangKBdanKS(Roadmap2014-2018)' 5. strategi pencapaian (road map) sPM Bidang KB dan KS Kabupaten Samosir.
Metode Perumusan berdasarkan data Perumusan strategi percepatan pencapaian sPM dibangun melalui primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan
diperoleh dari diskusi terbatas dan wawancara. Sedangkan data sekunder
data sekunder literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, samosir, dikeluarkan oleh dinas/intansi terkait yang ada di Kabupaten berupa Renstra, APBD, RPJMD, Kabupaten samOsir Dalam Angka,
dan
sebagainya.Datasekunderinidijaringdenganmenggunakaninstrumen pedoman review dokumen (document review)'
Analisisdatadilakukanmelaluibeberapateknik,yakni:
1. Analisis Perkembangan Pencapaian SPM menampilkan Analisis perkembangan pencapaian sPM dilakukan dengan yang dikaji tren pencapaian sPM berbagai bidang dari tahun ke tahun pencapaian dilengkapi secara deskriptif analitik. Analisis perkembanS3n
dengananalisagap(kesenjangan)antaraoencapaianyangadadan kesesuaian dengan target yang ditetapkan dalam SPM'
2. Analisis SWOT
swoT yang Perumusan strategi juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebijakan' umum digunakan untuk memperhitungkan alternatif strategi (FGD) guna Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Dacussion pada Kabupaten mengelaborasi masukan-masukan terkait penelapan SPM
Strategi Pencapaian Sffi-Aidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Samosir
Samosir. Di samping itu, FGD juga dilakukan untuk mendapatkan survei internal tentang strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan), serta
survei eksternal atas oppo rtunities (peluang/ kesempatan) dan threats (ancaman).
Tahapan dalam analisis SWOT yang dilakukarr rnencakup
a.
:
ldentifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (lnternal Faktors Analysis Summary) FIS
No
2
1
Bobot
Nilai
Skor
3
14
5
Kesimpulan 6
Kekuatan 1.
2.
Dst Kelemahan
2
1.
2.
Dst
b.
ldentifikasi Peluang dan Ancaman
ata,l EFAS (External Faktors
Analysis Summary) FES
No.
2
1
Bobot
Nilai
Skor
3
4
5
Kesimpulan 6
Peluang 1.
2.
Dst
2
Ancama 1.
2.
Dst
c. Pemilihan Faktor Kunci yang penting, dengan membuat
'
:
Skoring/Penilaian, dilakukan dengan cara:
Pemberian nilai setiap item dalarn setiap faktor lingkungan,
dengannilai5(sangatpentingsekali)dan1(kurangpenting), atau
faktor (jumlahnYa Pemberian bobot setiaP item dalam satu dan kemudian 100%) kemudian berikan nilai pada setiap item, bobot x nilai
.
Menentukan Peta kekuatan
$ii${
t;2
.
;qjls 1.,r1*'9tr.
i\8"
I
organisasi yang lni adalah situasi yang sangat menguntungkan
dapat memanfaatkan memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dalam kondisi peluang yang ada. Strategi yang harus ditempuh
iniadalahmendukungkebijakanpertumbuhanyangagresif (G
rowth orie nted strategY)'
Kuadran ll: masih Meski menghadapi berbagai ancaman' organisasi yang harus memiliki kekuatan dari segi internal' Strategi untuk memanfaatkan diterapkan adalah menggunakan kekuatan diversifikasi; peluang jangka panjang dengan cara strategi yar'U sangat besar' tetapi di lain Organisasi menghadapi peluang internal' pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan dalam kondisi seperti ini adalah
Fokus strategi organisasi
meminimalkan masalah-masalah internal sehingga merebut peluang pasar yang lebih
dapat
b:rt:<'
Kuadran lV Organisasi organisasi
dalam situasi ini sangat tidak menguntungkan, kelemahan menghadaPi berbagai ancaman dan
internal
d.
Membuat Matriks Pilihan Strategi'
AnalisisSWOTdenganskoringyangkeniudianditentukanhasilnya berdasarkan kuadran, dengan rumus berik'-ti:
Keluarga sejahtera KabuPaten )amoslr strategi Pencapaiin sFM-a''dang rg dan
yang dilakukan adalah Apabila S>W dan O>T maka strategi memiliki Perilaku "agresif'
;
yang dilakukan adalah Apabila S>W dan OTmakastrategin.yaadalahmencarialternatif dengan perilaku yang "berputar arah";
ApabilaS<Wdano
Strategiinidibuatsesuaidenganjalanpikiranorganisasi,yaitu untuk merebut dan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya; Asumsi
*-o
yang berdasarkan pemanfaatan ;)eluang ''^'^^r'^^ har^acarl Strategi ini diterapkan yang ada; ada dengan cara meminimalkan kelernahan
Asumsi S-T dimiliki lni adalah strategi dalam menggunakan kekuatan Yang organisasi untuk mengatasi ancaman;
AsumsiW-T yang bersifat defensif Strategi yang didasarkan pada kegiatan yang ada serta dengan berusaha meminimalkan kelemahan
e.
menghindari ancaman. Merumuskan Strategi
a)Melakukananalisisstrategiberdasarkananalisisfaktorinternaldan analisis faktor eksternal
Strategi Analisis Faktor lnternal & Strategi Analisis Faktor
KEktrnrAr{ tsl
relEUnHAN
Prlunruc (o)
(W)
ffi
ANICAMAN (T)
b)
Merumuskan Strategi Alternatif Strategi
@
dengan Visi
ttlisi
dan
i I
SO ST
I I
WO WT
lltt t-l lt
Keterkaitan dengan SPM
Skor Total
BAB II KERANGKA KONSEP DAN KEBI-IAKAN A. Konsep Standar PelaYanan Minimal
A.1. PelaYanan Publik
DalamKamusBesarBahasalndonesiadinyatakanpengertian membantu pelayanan bahwa "pelayanan adalah suatu usaha untuk menyiapkan(mengurus)apayangdiperlukarroranglain.Sedangkan "a system that dalam oxford (2000) didefinisikan sebagai pengertian service
government or a provides something that the public needs, organized by the pelayanan berfungsi private company,,. Menyimak pengertian tersebut, maka yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh
sebagai sebuah sistem dari bahasa lnggris masyarakat. sementara istilah publik, yang berasal
(pubtic),terdapatbeberapapengertian,yangmemilikivariasiartidalam negara' bahasa lndonesia, yaitu umum, masyarakat' dan usaha apa secara awam dapat dipahami bahwa pelayanan merupakan
sajayangmempertinggikepuasanpelanggan(whateverenhancescustomer Adi Suryanto, 2003: 9). sasfisfacfion) (Dawidow & Uttal dalam Sutopo & disebut dengan pelayanan Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sering
umum,yangmenurutKeputusanMenteriNegaraPendayagunaanAparatur segala bentuk pelayanan umum Negara Nomor g1 Tahun 1gg3 diartikan sebagai daerah, di lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan pelaxsanaan ketentuan peraturan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka perundang-undangan.
Pelayananyangdiberikanolehpemerintahdapatberupafisik,nonfisik, melaksanakan fungsinya ataupun administratif. Karenanya, pemerintah dalam sebagaipemberi/penyediapelayanankepadamasyarakatnyabisadalambentuk umum/publik (publlc pelayanan fisik, nonfisik, ataupun administratif' Peiayanan d:r<elompokkan dalam 3 (tiga) servlces) yang dilakukan oleh pemerintah dapat bentuk PelaYanan, Yaitu
:
sarana dan prasarana 1. Environmentat service, misalnya dalam penyediaan
antaralainjalan,jembatan,taman,kebersihandansebagainya'serta antara lain: pelayanan pelayanan yang diberikan terhadap personal se;vice pendidikan dan kesehatan, keagamaan' dan 5sb';uJainya;
2.
Development Seryices,
yang bersifat enabiing dan facilitating, atau
penyediaanSaranadanprasaranagunarneningkatkanpertumbuhan perekonomian,
3.ProtectiveSeryices,yangbersifatpemberianpelayanankeamanandan Perlindungan.
pemerintahan menjadi Pada sektor publik, dimana negara dan sistem memperoleh jaminan atas tumpuan pelayanan atas warga negara yang harus sektor ini bukanlah persoalan hak-haknya, penataan manajemen kelembagaan yang menjadi bahan sistem birokrasi sederhana. sistem politik berbagai regulasi authority) sektor yang memberi tempat pada kewenangan berle:ih (over dapat menjadi unsur pemerintahan atas swasta atau negara atas rak;atnya sektor publik' Dalam hal penghambat munculnya sistem pelayanan prima dalam kembali penataan sistem ini, revitalisasi birokrasi dan caa-cata menemukan untuk melayani sektor swasta manajemen publik dalam mengantisipasi tuntutan
sertarakyatpadaumumnyamenjadikrusial.Kebutuhanmendesakini
globalisasi pasar bebas memacu tingkat menemukan momentumnya manakala
kompetisiyangsangattinggidariseluruhelemenk+iembagaannegaramaupun sektor swasta.
Padatingkatkompetisiyangsemakinterbuka,doronganuntuk tintuk memenangkan segmen mengurangi biaya (cost reduction-drive), dorongan
pasaryangtersedia(marketdrive)danmanajemenmutupelayanansemakin menienangkan persaingan' oleh strategis dan menjadi variabel penentu dalam perubahar' internal organisasi/institusi karenanya, selain mempertimbangkan
untukmemenuhitujuanmereka,jugadihadapkanpadkeharusanmelakukan salah satu pilihan yang harus diambil adaptasi. Langkah-langkah inovatif menjadi secara sinergis membangun agar setiap elemen internal maupun eksternal
kemampuanmemenangkanpersaingandanmember:jaminanpelayananinternal be1;bah' Dinamika pasar global atas tuntutan kebutuhan mendasar yang harus
dapat diantisipasi dan tarik-menarik kekuatan eksternal seharusnya
secara
proaktif, bukan reaktif.
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana manajemen
mampu
melayani dan bukan dilayani menciptakan suatu sistem nilai dan moral untuk telah terbiasa dengan dalam budaya organisasi (organization cutture) .;ang
perlakuanyangkurangmenghargaituntutanke;iaulatankonsumenmaupun kedauletan rakyat atas negara serta budaya organisasi yang kurang menghargai pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan. lntinya adalah bagaimana kualitas
negara/pemerintahdimaksuddapatterwujud,sehinggapemberilayanan mestinya mengimplementasikan prinsip'melayani''
Dalamupayamencapaikualitaspelayananpublik,diperlukan
tolok ukur pelayanan penyusunan standar pelayanan publik, yang mei'ladi
yangberkualitas.Yangstandarpelayanan(LAN,2006)adalahsuatutolok penilaian kualitas pelayanan sebagai ukur yang dipergunakan untuk acuan pelayanan kepada pelanggan untuk komitmen atau janji dari pihak penyedia
memberikanpelayananyangberkualitas,Sedang:lanyagdimaksuddengan yang 3cpat' menyenangkan' tidak pelayanan berkualitas adalah pelayanan proses dan prosedur yang telah mengandung kesalahan, serta mengikuti 10
tidak hanya ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas ditentukanolehpihakyangmelayani,tetapijugapihakyangingindipuaskan ataupun diPenuhi kebutuhannYa.
Upayapenyediaanpelayananyangberkualitasantaralaindapat kriteria kinerja dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran vang menjadi antara pelayanan. Menurut LAN (2006), kriteria-kriteria pelayanan tersebut lain:
a.
diselenggarakan Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat dan secara mudah, lancar' cepat, tidak berbelit-i:elit' mudah diPahami
dilaksanakan oleh Pelanggan; yang RetiabihTas, meliputi konsistensi dari kinerja
b.
tetap dipertahankan dan
menjagasalingketergantunganantarapelanggandenganpihakpenyedia teliti dalam pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, pencatatan data dan tePat waktu;
c.
yang-meliputi pelayanan Tanggung iawab dari para petugas pelayanan' pelanggan secepatnya sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi
apabla terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan; d. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa paa petugas pelayanan
menguasaiketerampilandanpengetahuanyarrgdibutuhkan; e.
Pendekatankepadapelanggandankemudahankontakpelanggandengan
petugas.Petugaspelayananharusmudahdihubungiolehpelanggan,
tidakhanyadenganpertemuanSecaralangsung,tetapijugamelalui dan operasi telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas pelayanan juga harus diperhatikan; f.
persahabatan dalam kontak Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan
antarapetugaspelayanandanpelanggan,Keramahanhanyadiperlukan jikapelanggantermasukdalamkonsumenkonkret.Sebaliknya,pihak yang berlebihan jika penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan pelanggan melalui kontak layanan yang diberikan tidak dikonsumsi para langsung; o
b'
informasi yang Keterbukaan, yaitu pelanggan bisa mengetanui seluruh informasi mereka butuhkan secara mudah dan gc;rbring, meriputi
h.
mengenaitatacara,persyaratan,waktupenye|esaian,biayadanlain-lain; ini, komunikasi yang Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Dalam hal memperoleh baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap pelayanan dalam informasi yang berhak diperolehnya dari p'nyedia bahasa yang mereka mengerti;
pelanggan dan Kredibititas, meriputi adanya saring percaya antara penyedia pelayanan penyedia pelayanan, adanya usaha yang melnbuat pelanggan dan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan tetap setia; kemampuan penyedia pelayanan untuk menjaga 1,1
J.
dan kepastian, yailu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan ragu-ragu tersebut. Hal ini sangat penting karena pelahggan tidak boleh Kejelasan
terhadap pelayanan yang diberikan; aman dan bebas pada k. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa
pelanggandariadanyabahaya,resikodankeragu-raguan.Jaminan finansial dan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, kepercayaan Pada diri sendiri; ini dapat dilakukan dengan l. Mengefti apa yang diharapkan pelanggan Hal
berusahamengertiapasajayangdibutuhkanpelanggan.Mengertiapa yangdiinginkanpelanggansebenarnyatida]
denganmempelajarikebutuhan-kebutuhankhususyangdiinginkan pelanggan dan memberikan perhatian secara personal; pelayanan, berupa m. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari yang adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan dan fasilitas digunakan dalam memberikan pelayanan, ka:'tu pengenal
fasilitas
fisik,
penunjang lainnYa; bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi Pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapai sasaran PelaYanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan Produk
n. Efisien, yaitu
pelayanan;
o.
ditetapkan secara Ekonomls, yaitu agar pengenaan biaya pelaya;ran harus
wajardenganmemperhatikannilaibarang/jasadankemampuan pelanggan untuk membaYar. A.2. Teori/KonseP Keluarga 1) teori kontrol secara umum teori keluarga dikelompokkan ke dalam dua: (the power of eksternal (external controf dan 2) teori kekuaian manusia lebih banyak peopte).Teori control eksternal berpandangan bahwa manusia yang termasuk teori ini dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, dan dan teori adalah teori perkembangan keluarga, teori stiktural-fungsional kepada kekuatan konflik sosial. Teori kekuatan manusia lebih me:':'ekankan perfikir, berintepretasi' dan manusia untuk menciptakan perilakunya dalam
sosial dan teori memberikan arti kepada dunia, dimana teori pertukaran (winton, 1995 dalam sunarti' interaksi simbolik termasuk dalam kelompok ini 2006).
Teori pertukaran sosial, pada intinya mei'iandang individu
sebagai
dengan tujuan untuk makhluk yag rasional. setiap aktivitas individu d:!
t2
juga negative seperti marah, frustasi dan depresi. lnteraksi sosial
yang positif mendatangkan penghargaan seperti rasa tenang, penghargaan memandang mengenai hidup, perasaan berguna dan dibutuiikan' Teori ini perceraian terjadi karena masing-masing pihak merasakan lebih
bahwa
yang diperoleh' besarnya biaya perkawinan dibandingkan manfaat
Teori interaksi simbolik, perilaku manusia dipandang sebagai fungsi dari ini memfokuskan kemampuan manusia untuk berfikir kritis dan analitis' Teori suatu pada otonomi seseorang individu untuk membangun pola aksi melalui proses pendefinisian dan interpretasi sasaran dan kejadian' otonomi melanggar individu tersebut bahkan menjadi alasan perilaku yang dapat aturan dan norma-norma sosial.
Teori konflik sosial, memandang konflik sebagai suatu hal yang alamiah, bahkan normal, dan tidak dapat dielakkan dalam seluruh system sosial, konflik dianggap sebagai sumber motivasi yang dibutuhkan untuk jenis interaksi sosial' perubahan. Konflik ada dimana-mana, dalam semua juga dipandang sebagai dan pada seluruh tingkat organisasi sosial. Konflik system' elemen dasar kehidupan sosial manusia dan keberlangsungan individu dan Besarnya (prevalensi) konflik individu dimotivaci oleh minat Terhadap berhubungan dengan kebutuhan, nilai, tujuan, i.ian sumberdaya'
konflik yaitu 1) sumberdaya yang terbatas, terdapat dua ker,rungkinan perbedaan minat, kebutuhan, nilai dan tujuan serta 2) individu berbeda pada sumberdaya dalam waktu bersamaan menginginkan hal yang'sama dalam Sunarti terbatas (Winton, 1995, Klein & White, 1996, Boss et. al
2006). Keluarga sebagai suatu system ticjak terlepas dari
konflik
keluarga tersebut. Terjadinya perceraian karena & cheertook ketiadaan konflik dalam hubungan perkawina,r (Farrington
antaranggota
di dalam
dalam Boss 1993, dalam Sunarti, 2006)'
Teori struktural-fungsional, berlandaskan
pacia
4 konsep yaitu:
system,
bagaimana struktur sosial, fungsi dan keseimbangan. Teorr ini membahas sosial' dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain can oleh institusi dalam proses aksibagaimana perilaku tersebut mempengaruhi orang lain bahwa tidak reaksi berkelanjutan. Teori struktural-fungsional memandang melainkan ada individu dan system yang berfungsi secara independen,
lain atau system lain dipengaruhi dan pada gilirannya mempengaruhi urang (winton, 1995, dalam sunarti, 2006), serta rFngakui adanya keragaman struktur masyarakat dalam kehidupan sosial yang merupakan sumbei utama
(Megawangi,1999dalamSunarti,2006).Keluargaharusmemilikistruktur tertentu untuk melaksanakan fungsinya secara optmal' Konsep 13
diartikan keseimbangan mengacu kepada konsep homoestasis Yang agar sebagai kemampuan suatu system untuk memelihara stabilitas
dalam Sunarti, 2006). keberlangsu ngan system tetap terjaga (Winton' 1995, A.3. Teori/Konsep Kesejahteraan Keluarga
output /hasil Dalam pandangan system, kesejahteraan dipandang sebagai dari pengolahan sejumlah input/sumberdaya yang tersedia' dimana menjadi sumberdaya kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat keluarga pada atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan
tahapberikutnya'Kesejahteraankeluargapadadasarnyameliputidua dimensiyaitudimensimaterialdandimensispiriti.ial. kesejahteraan Menurut santamarina et.al (2006) terdapat enam kategori psikologis, tingkat (quality of tife atau individuat of being) yaitu fisik, keluarga dapat kemandirian, sosial, lingkungan, dan spiritual. Kesejahteraan material' dibedakan ke dalam kesejahteraan ekonomi dan Kesejahteraan misalnya Kesejahteraan ekonomi, diukur dari pemenuhan input keluarga
pendapatan,upah,asetdanpengeluarankeluarga.Sementaraindikator dari investasi output keluarga memberikan gambaran manfaat langsung Kesejahteraan tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk' tingkat ekonomi dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai yartg diperoleh rumah tangga kepuasan atau tingkat pemenuhan kebutuhan Analisis perilaku ekonomi rumah tangga membahas
(Park, 2000).
waktu, pengeluaran bagaimana sumberdaya rumah tangga, materi dan pendidikan' liburan) untuk untuk berbagai kepentingan (pangan, kesehatan,
selain itu, juga senantiasa menjaga keseimbangan rumah tangga. membahashargadanperubahannya,bahkanclainpakharapanpendapatan masa kini' masa yang akan datang terhadap pengeluaran
sosial di antaranya Keseiahteraan sosial, beberapa elemen pengliargaan pusat penghargaan dan dukungan sosial' Penghargaan merupakan
pengembanganmanusiaagarberfungsisecaraoptimal,kreatif,produktif, dukungan sosial terampil dan optimis (chess & Thomas, 1987). Sedangkan kesejahteraan wanita secara luas diketahui sebagai faktor penting bagi i6u hamil' Model ketahanan menikah, termasuk di dalamnya kesejahteraan
keluargayangdiajukanSchumm(Krysan,Kristine&2i11,1990)meliputi waktu orientasi agama, apresiasi (penghargaan, kasih sayang),
kebersamaan,komunikasiduaarah,resolusipenanganankrisis,dan komitmen terhadap anggota keluarga'
1.4
strategi Pencapaian SPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten samosir
yang terdiri Kesejahteraan psikologis, merupakan fenomen-a multidimensi dari fungsi emosi dan fungsi kepuasan hidup. invanto dkk (1997) meneliti kesejahteraan psikologi wanita akseptor KB dengen menggunakan beberapa pribadi meliputi: komponen kesejahteraan psikologi, di antaranya: 1) sfress pribadi, konflik, perasaan bersalah, ketidakberdayaan menghadapi masalah dukungan marah terhadap diri sendiri, marah terhadap orang lain, kebutuhan atau pertolongan, tidak ada yang menolong, dan ketidakpastian terhadap dengan masa depan; 2) kepuasan dalam berhubungan, nneliputi: hubungan keluarga luas, hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan teman dan tetangga, hubungan seksual, dan hubungan dengan
dengan
kepuasan terhadap kesejarrteraan keluarga, meliputi: pendapatan keluarga, kemampuan untuk menrenuhi kebutuhan ekonomi
Tuhan YMK;
3)
untuk keluarga, kepuasan terhadap hidup secara keseluruhan, kemampuan jawab mengelola keluarga; 4) tekanan peran, meliputi. iJeran dan tanggung sebagai ibu, sebagai istri, serta kekecewaan dengan kehidupan keluarga, perkawinan dan 5) perawatan anak dan tanggung jawab mciiputi : masalah suami sehubungan dengan perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga, mengerti masalah istri, tidak dapat mengunjungi sanak keluarga
tidak
jawab rumah tangga, sehubungan dengan perawatan anak, beban tai'rggung dan kesulitan dalam perawatan anak'
B. Kebijakan
1.
Kebijakan SPM Secara Umum Dalam konteks pelayanan publik
di daerah, kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat' publik yang Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan (3) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 10 ayat
Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, Pemerintah
Pusat
politik luar negeri' menyelenggarakan urusan pemerintahanan yang meliputi pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiska! nasional, sefta agama' pemerintah Pada ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa
jugamenyelenggarakanurusanpemerintahandiluarenamurusan ini pemerintahan tersebut. sedangkan pada Pasal 11 Undang-Undang berdasarkan dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemeiintahan dibagi kriteria eksternalitas, akuntabititas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan'
Eksternalitas,adalahdampakyangtimbulsebagaiakibatdari penyelenggaraansuatuurusanpemerintahanPenyelenggaraanuruSan luas, pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan penyelenggaraan suatu besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria eksternalitas maka semakin dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan kepada
tangsung
oleh masyarakat, maka urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota'
pemerintahan daerah Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggafaan
propinsi, dan
urusan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat' Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kriteria akuntabilitas ditentukan berdasarkan
dan jangkauan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan luas, besaran, pemerintahan' dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan
pemberi layanan dan Berdasarkan kriteria akuntabillitas maka semakin Cckat layanan penggunanya, dan semakin banyak jumlah pengguna layanan maka kabupaten/kota' tersebut lebih tepat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
diperoleh dari Efisiensi, adalah tingkat daya guna tertinggi yang dapat
penyelenggaraansuatuurusanpemerintahan'PenyelenggaraanuruSan
pemerintahan berdasarkan kriteria efisiensi ditentukan berdasarkan dari perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh kriteria efisiensi penyelengg araan suatu urusan pemerintahan. Bc:Casarkan
pemerintahan dimana maka penyelenggaraan urusan lebih tepat pada tingkat urusan terdapat perbandingan terbaik antara cosf penyelenggataan
penyelenggaraan urusan' dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan efisiensi dalam Penggunaan kriteria kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan secara kumulatif sebagai satu kesatuan'
daerah, yang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan r:cpnerintahan dan efisiensi diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas didefinisikan sebagai terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib oleh pemerintah' urusan daerah otonom yang penyelenggaraannya ciiwajibkan urusan Hal ini berarti pemerintah menetapkan urusan mana yang merupakan
dasaryangmenjadiprioritaspenyelenggaraandanmanayangmerupakan urusan Pilihan. propinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
wajib yang menjadi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan urusan merupakan urusan kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaterr/kota yang yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan'-ll'usan pemerintahan untuk pemerintahan bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi maupun harus berpedoman pada kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan di atas Standar PelaYanan Minimal (SPM)'
1.6
yang dapat dipilih untuk Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusall kriteria pembagian diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ber|:sarkan Urusan yang bersifat urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas.
nyata ada dan pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara sesuai dengan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah daerah provinsi dan penyelenggaraan urusan pilihan tersebut, pemeririiahan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat memilih bagian pertanian, kelautan' pemerintahan pada bidang-bidang tertentu seperti perindustrian dan pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, ketenagakerjaan, perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, pbndidikan, dan berbagai bidang lainnYa.
petunjuk bahwa terdapat Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi penyelenggaraannya dibagi-bagi urusan-urusan pemerintahan tertentu yang
antarapemerintah,pemerintahandaerahpropinsi,danpemerintahandaerah urusan pemerintahan kabupaten/kota. Dengan demikian penyelenggaraan propinsi dan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintahai-, daerah Pembagian dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota secara bersai'ria-sama'
penyelenggaraanurusanpemerintahantersebtiimerupakanpelaksanaan pemerintahan daerah propinsi' hubungan kewenangan antara pemerintah dan dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, kabupaten
pemerintahan' tergantung dan sinergis sebagai satu sistem
Sesuaidengandeskripsidiatas,Undang-UndanqNomor32Tahun2004
pemerintahan yang bersifat mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan
wajibdilaksanakandenganberpedomanpadaSPMyangdilaksanakanSecara
bertahap. sPM dimaksud akan dijabarkan oleh
masing-masing
masing-masing' kementrian/lembaga terkait untuk menyusun SPM
kinerja penyelenggaraan SPM didefinisikan sebagai tolok ukur untuk mengul''ur yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada
urusan wajib daerah
beberapa prinsip, yakni: masyarakat. Dalam pelaksanaannya, SPM menganut yang dikenakan pada urusan wajib, sedangkan
a. SPM merupakan standar nrenetapkan standar sendiri untuk urusan lainnya pemerintah daerah boleh sesuai dengan kondisi daerah masing-masing'
diberlakukan di seluruh b. sPM berlaku secara nasional, yang berarti har';s daerahProvinsi,KabupatendanKotadiseluruhlndonesia'
c'SPMharusdapatmenjaminaksesmasyarakatterhadappelayanantertentu
yangharusdisediakanolehpemerintahdaerahdalamrangka penyelenggaraan urusan wajibnya'
t7
d. SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang
dan diperbaiki sesuai dengan
kapasitas daerah secara perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan merata.
e.SPMditetapkanpadatingkatminimalyangdiharapkanSecaranasionaluntuk pelayananjenistertentu.Yangdianggapminimaldapatmerupakanrata.rata kondisidaerah-daerah,merupakankonsensusnasional,danlain-lain'
f'SPMharusdiacudalamperencanaandaerah,penganggarandaerah' satu alat untuk menilai pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah
(LKPJ) Kepala Daerah serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban peemrintahan daerah (LPPD)' menilai kinerja penyelenggaraan
SPMmerupakanalatuntukmengukurkinerjapernerintahandaerahdalam penyelenggaraanpelayanandasar.Tingkatkesejahtdraanmasyarakatakan
sangattergantungpadatingkatpelayananpublikyangdisediakanoleh pemerintahdaerah.SPMsangatdiperlukanolehpemerintahdaerahdan
itu sendiri' Bagi pemerintah daerah masyarakat sebagai konsumen pelayanan ukur (benchmark) dalam penentuan suatu spM dapat dijadikan sebagai tolok pelayanan tertentu' sedangkan bagi biaya yang diperlukan untuk menyediakan publik' dalam menilai kinerja pelayanan masyarakat spM akan menjadi acuan ptit'lik yang disediakan oleh yakni kualitas dan kuantitas suatu pelayanan pemerintah daerah. berikut: Penerapan SPM memiliki manfaat sebagai
a. Dengan
publik spM akan lebih terjamin penyediaan pelayanan
yang
masr-arakat; disediakan oleh pemerintah daerah kepada Standar Analisis Biaya (sAB) yang b. sPM akan bermanfaat untuk menentukan
sangatdibutuhkanpemerintahdaerahuntukmenentukanjumlahanggaran pelayanan publik; yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu
c.SPMakanmenjadilandasandalampenentuanperimbangankeuanganyang
lebihadildantransparan(baikDanaAlokasi-Umum/DAUmaupunDana Alokasi Khusus/DAK);
d.SPMakandapatdijadikandasardalammenentukananggarankinerjadan membantupemerintahdaerahdalammelakukanaLokasianggaranyanglebih berimbang; e.
SPMakandapatmembantupenilaiankinerja(LPJ)KepalaDaerahSecara
kesewenang-wenangan dalam lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi menilai kinerja pemerintah daerah; pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas f. sPM akan dapat menjadi alat
daerahkepadamasyarakat,karenamasyarakatakandapatmelihat pelayanan publik yang dapat keterkaitan antara pembiayaan dengan disediakan Pemerintah daerah; 18
Strategi Pencapaian SPM Bidang
Samosir KB dan Keluarga Sejahtera Kabupaten
i"asionalisasai kelembagaan g. SPM akan menjadi argumen dalam melakukan
koi'elasinya dengan pelayanan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta masyarakat.
sejumlah peraturan Dalam penyelenggaraannya, SPM dibuat berdasarkan Nomor 32 Tahun 2004 tentang perundang-undangan, yakni: (a) Undang-Undang
PemerintahanDaerah;(b)Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang dan Pemerintahan Daerah; Keuangan antara Pemerintah Pusat Perimbangan
(c)PeraturanPemerintahanNomor3STahun2ooTtentangPembagian Daerair Provinsi dan Pemerintah Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah
DaerahKabupaten/Kota;(d)PeraturanPemerintahanNomor3Tahun200T !-:aerah' Laporan Keterangan tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan pertanggung-jawaban Kepala Daerah dan lnformasi Laporan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 Pemerintahan Daerah; dan (e) Peraturan
mengenaiPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimal.
Disampingkebijakansecaranasional,telahterbitpulakebijakanturunan
dilingkungankementeriandalamnegeriyakniPer'mendagriNomor6Tahun 2OOTtentangPetunjukTeknisPenyusunandanPerrutapanStandardPelayanan
MinimaldanKeputusanMenteriDalamNegeriNomor:100.05-76Tahun2007 Slandard Pelayanan Minimal' tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan
SesuaidenganPasal5ayat(1)PeraturanPomerintahNomor65Tahun 2Oo5,penyusunanSPMolehmasing-masingMente:i/PimpinanLPNDdilakukan Menteri Dalam Negeri' Konsultasi melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh
tersebut dilakukan dengan
tim
konsultasi yang terdiri
dari
unsur-unsur
DepartemenDalamNegeri,KementrianNegaraPerencanaanPembangunan
Nasional/KepalaBappenas,DepartemenKeuangan'KementrianNegara
melibatkan Menteri/Pimpinan LPND Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan
terkait,yangdibentukdenganKepmendagri.iiasilkonsultasitersebut
sebagai Peraturan Menteri dikeluarkan oleh masing-masing departemen/LPND yang bersangkutan.
Hinggasaatiniterdapatl5(sepuluh)kementerianterkaityangtelah di lndonesia untuk diterapkan ke seluruh daerah
mengeluarkan acuan SPM
Kelimabelas SPM dimaksud meliputi: Peraturan Menteri Perumahan 1. Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan SPM Bidang Perumahan RakYat Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri 2. Bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkarl
Dalam
NegeriNomor62Tahun2003tentangSPME;dangPemerintahanDalam Negeri di KabuPaten/Kota;
3.
BidangsosialberdasarkanPeraturanMenteriSosialNomorl2gTahun2003 tentangSPMBidangsosialDaerahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota;
BidangKetenagakerjaanberdasarkanPeraturanMenteriKetenagakerjaan Ketenagakerjaan di Nomor 741 Tahun 2O0g tentang spM Biciang
Kabupaten/Kota;
yang telah diganti dengan Peraturan
Menteri
KetenagakerjaandanTransmigrasiNomorPER'15/MENDU2oI0tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan'
5,BidangperempuandananakberdasarkanPerat'-:ranMenteriPemberdayaan
PerempuanNomorlTahun200gtentangsPMTerpaduBagisaksidan/atau
KorbanTindakPidanaPerdaganganorangdanPenghapusanEkploitasi SeksualpadaAnakdanRemajadiKabupaten/Kota,danPeraturanMenteri
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakNomorlTahun20l0
tentangStandarPelayananMinimalBidangLayananTerpaduBagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
Lingkungan HiduP Nomor 19 6. Bidang LH berdasarkan Peraturan Menteri l.laerah Provinsi dan Daerah Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup KabuPaten/Kota;
Kepala BKKBN Nomor 55/HK7. Bidanq KB dan KS berdasarkan Peraturan
010/85/20l0tentangsPMBidangKeluargaDerencanadanKeluarga Sejahtera di KabuPaten/Kota;
S.BidangpendidikanberdasarkanPeraturanMenteriPendidikanNasional Dasar di Kabupaten/Kota; Nomor 15 Tahun 2010 tentang sPM Pendidikan
Kerja g. Bidang Nakertrans berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
dan
TransmigrasiNomorPerl5/MEN/X/201otentangSPMBidang Ketenagakerjaan;
Ruang berdasarkan Peraturan Menteri 10. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata l2OlO tentang SPM Bidang Pekerjaan Pekerjaan Umum Nomor 14lPRT/Ml Umum dan Penataan Ruang; Peraturan iv"ienteri Pertanian Nomor 11. Bidang Pertanian berdasarkan tentang SPM B.idang Ketahanan Pangan 65/Permentan/OT.140 1121t2010 Provinsi dan KabuPaten/ Kota; 12.
Menteri i(ebudayaan dan Pariwisata Bidang Kesenian berdasarkan Peraturan
NomorPM.106/HK.501/MKP/20l0tentangSPM.BidangKesenian; 13.
BidangKominfoberdasarkanPeraturanMenterii,.cmunikasidanlnformatika
Nomor22rahun20l0tentangsPMBidangK.cminfodiKabupaten/Kota (SuratEdaranMendagriNomorl00/676/SJtertang.galTMaret20ll). 20
strategi Pencapaian sPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten samosir
Perhubungan Nomor 14. Bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Daerah Provinsi dan PM. 81 Tahun 2011 tentang sPM Bidang Perhuh'';ngan Kabupaten/Kota. 15.
BKPM Nomor sPM Bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Kepala
l4Tahun2olltentangsPMBidangPenamanamModalProvinsidan Kabupaten/Kota.
Kebijakan SPM Bidang KB dan KS
StandarPelayananMinimalbidangKBdanKSselanjutnyadisebut pelayanan dasar spM KB dan KS adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu
bidangkeluargaberencanadankeluargasejahterayangmerupakanurusan
wajibdaerahyangberhakdiperolehsetiapWargaSecaraminimal. pemerintahan oleh Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah provinsi/kabupatenl!
DPRD
dan tugas pembantuan
denganprinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegara dalam Undang-Undang Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945'
lndikatorSPMBidangKBdanKSadalahtolokukurprestasi kuantitatifdankualitatifyangdigunakanuntukmenggambarkanbesaran Sasaranyanghendakdipenuhidalampencapai;irSPMBidangKBdanKS bagidaerahprovinsidandaerahkabupaten/kota,dapatberupamasukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar'
DasarhukumpelaksanaanSPMBidangKBdanKSyaituPeraturan sPM Bidang Keluarga Kepala BKKBN Nomor 55/HK-01OlB5t2O10 tentang sPM Bidang KB dan Berencana dan Keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota'
KSberkaitandenganjenispelayanandasaryangmeliputi:Pelayanan dan Keluarga Komunikasi, lnformasi dan Edukasi Keluarga Berencana
Sejahtera(KlEKBdanKS),PelayananPenyediaanA|atdanobat Kontrasepsi,danPelayananPenyediaanlnforniasiDataMikro.
c.lndikatordanTargetPencapaianSPMNasion:!BidangKBdanKS Adapuntargetpencapaianmasing-masingindikatorSPMbidangKBdanKS' sebagaimana terangkum dalam tabel 2' 1 ' berikut'
Strategi Pencapaian SPM Bidang
Samosir KB dan Keluarga Sejahtera KabuPaten
Tabel 2'1' KS Target Pencapaian SPM Bidang KB dan
t Edukasi Keluarsa Berencana dan Fetafanan Komunikasi, iilibTrna; oan Keluarga Sejahtera (KlE KB dan KS) a. CaXuPan PUS Yang Gfimya-tri bawah usia 2o tahun
ta KB aktif erPenuhi (unmet need) sebesar 5%
keluarga balita (BKB)
ber- KB sebesarT0%
ota
ea-
usaha
(UPPKS) peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
yang ber
-KB 87%
Berencana/PenYuluh
Keluarga
(PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/kelurahan Keluarga Berencana
g-Ratro-Tffi
(PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan sePsi (Alkon) peIaytn-an
Pe
setiap tahun memenuhi permintaan masyarakat 30% masi Data Mikr'-'
ta mikro keluarga tahun' setiap desa/kelurahan 100% setiap Sumber:
K-010/85/2010
tentangSPMBidangKeluargaBerencanadanKeluargaSejahtera. Bidang KB bahwa target waktu capaian sPM Dari tabel di atas dapat dijelaskan hanya tersisa waktu 1 tahun ke KS adalah sampai tahun 2014, sehingga
dan
depan.JenispelayanandasarSPMBidangKBdanKSmeliputipelayananKlE
KBdanKS,pelayananpenyediaanalatdanobatkontrasepsi,danpelayanan penyediaaninformasidatamikro,sebagaimanaterlihatpadagambarberikut.
StrategiPencapaianSPMBidangKBdanKeluargaSejahteraKabupatenSamosir
Gambar 2.1. KS sesuai Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang KB cian Perka BKKBN No' 55/HK-010/85/2010
pelayanan dasar Yang diberikan Dalam konteks SPM Bidang KB dan KS' dari indikator-indikator pelayanan meliputi: Pelayanan KIE KB dan KS terdiri sebagai berikut:
l.CakupanPUSyangusiaistrinyadibawahusia20tahunsebesar3,5%pada tahun 2104.
pasangan suami istri yang usia istrinya Pasangan Usia subur (PUS) adalah tiga kelompok yaitu di antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi meniadi
bawahusia20tahun,antara2o.3Stahun,danusiadiatas35tahun.
usia terbaik melahirkan antara 20Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental
35tahun,sehinggasangatdianjurkanbagisetiapwanitamenikahdiatas20 tahun.
Dengandemikian,PUSyangistrinyadibawahr.rsia20tahunadalahsuatu
keadaanpasangansuamiistriyangistrinyadibawahusia20tahunyang dapatmenyebabkanresikotinggibagiseorangibuyangmelahirkandananak yangdilahirkan.Caramenghitungnya,jikaPUSyangusiaistrinyadibawah20
tahunsemakinmenurun(dibawah3,5%)berartidaerahtersebuttelah
program pencewasaan usia perkawinan' berhasil dalam menyelenggarakan terhadap indikator median pertama Program ini dapat memberikan kontribusi tingkat ASFR (Age Spesific usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui
FeftitityRafe)atauwanitakelompokusial5-lgtahunyangmelahirkanper 1000 wanita.
UntukmemperolehnilaicapaianPUSyangusiaistrinyadibawahusia20 tahun, digunakan rumus sebagai berikut:
IUarrBd JgJdllL!:l
o r\quu}/qrL
dimana:
I I
PUS yang usia istrinya < 20 tahun (pembilang)" PUS yang usia istrinya 15-49 tahun (penyebut)'
sebesar 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia subur menjadi Peserta KB Aktif
65% pada tahun 2014-
yang sah PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah pasarrgan suami istri
yangistrinyaatausuaminyamasihmenggunak.analat,obatatauCala tertentu' kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu Pencapaian peserta KB aktif di suatu Kabupaterr/Kota dihitung/diperkirakan angka kelahiran setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan dan total (Iofa I Fertility Rafe=TFR) yang telah ditete r'kan secara Nasional program KB Provinsi didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah dan atau KabuPaten/Kota.
KB Aktif' Untuk memperoleh nilai capaian sasaran PUS menjadi Peserta digunakan rumus sebagai berikut:
dimana:
I I
(pembilang)' PUS yang menggunakan kontrasepsi/peserta Kll Aktif/PA PUS (PenYebut)'
sebesar 5% 3. Cakupan PUS Yang lngin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2014-
pasangan Usia subur (PUS) yang ingin anak ditunla dan tidak ingin anak lagi' Pasangan Usia subur ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet iteed' (1) ingin yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebul lJnmet Need dikarenakan: yang bersangkutan tidak ber anak ditunda (2) tidak ingin punya anak lagi dan s pelayanan KB yang tidak KB. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kuaiiia terpenuhi di suatu daerah. 24
StrategiPencapaianSPMBidangKBdanKeluargaSejaht:;aKabupatenSamosir
pelatihan kewirausahaan' digunakan rumus Untuk memperoleh nilai capaian sebagai berikut:
dimana:
PUS yang ingin anak ditunda atau PUS tak KBiat+ial (pembilang)= Jumlah alat P'ontrasepsi' tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan
:
IPUSls-Agtahun=JumlahPUsdiwilayahtersebut(penyebut). 4.CakupanAnggotaKelompokBinaKeluargaBalitaBer-KB(BKBBeT.KB) sebesar 7Qo/o Padatahun 2104'
BKBadalahkelompokkegiatanuntukmeningkatkanpengetahuan, kesadaran,keterampilandansikapibusertaanggotakeluargalainnyadalam
membinatumbuhkembanganakusiadibawahfimatahun(Balita),melalui sedangkan Keluarga rangsangan emosional, moral dan sosial' optimalisasi
Balitaadalahpasangansuamiistriyangmempuni-aianakBalita,atauayah yang memounyai anak Balita' yang mempunyai anak Balita' atau ibu
UntukmemperolehnilaicapaiancakupananggotaBKBBer-KB,digunakan rumus sebagai berikut:
dimana:
f Anggota BKB Ber-KB (Pembilang)' f Seluruh PUS anggota BKB (penyebut)' 5.
Pendapatan Keluarga Sejahtera Cakupan PUS Anggota Usaha Peningkatan pada tahun 2J14' (UPPKS) Yang Ber-KB sebesar 87o/o yang beranggotakan Keluarga Pra
uppKs adalah kegiatan ekonomi produktif Sejahtera(KPS)danSejahteralsampaiSejahte;alllplus,baikyangbelum maupunyangsudahmenjadipesertaKB.Dalammenjagakelangsungan
peningkatan pendapatan keluarga dalam kesertaan ber-KB dilakukan upaya sejahtera bcr-KB' rangka peningkatan tahapan keluarga
UntukmemperolehdatacakupanPUSanggotaUPPKSber-KBdigunakan rumus:
w
ffi
dimana:
f Anggota UPPKS ber-KB(pembilang)' f Seluruh anggota UPPKS peserta KB (penyebut)' Keluarga Berencana Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh pada tahun 2014' (PLKKBiPKB) 1 petugas untuk setiap 2 desa/kelurahan
petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri sipil
(PNS)ataunonPNSyangdiangkatolehpejabatberwenangyangmempunyai pelayanan, tugas, tanggung jawab untuk melaksanakari penyuluhan, Penyuluh Keluarga pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB. Setiangkan yang diberi tugas, tanggung Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS sebagai jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang penyuluhan, pelayanan' pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan Berencana pelaporan, evaluasi dan pengembangan progi"am Keluarga ujung tombak penyuluhan Nasional. Keberadaan PLKB dan PKB merupaka:i
KByanglangsungberhubungandenganmasyarakatdidesa/kelurahan binaannYa.
Rumus =
dimana:
I t
desa/kelurahan (Pembilang)' PLKB/PKB (PenYebut).
7'RatioPembantuPembinaKeluargaBerencanaDesa(PPKBD)lpetgasdi setiap desa/kelurahan pada tahun 2014' atau pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang
beberapaorangkaderyangsecarasukarelaberperanaktif
Be:'encana Nasiona di tingkat melaksanakan/mengelola Program Keluarga Desa/Kelurahan'
26
penuh oleh Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara pejabatben,venangsebagaipembantuPembinapenyelenggaraanprogram KB di Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan
pelayananKBdanKS,membinakelompokkegiatan,mencatatdan angka melaporkan kegiatan yang dilakukan secara ruti:r. Untuk memperoleh
pelayananpemeriksaandigunakanrumussebagaiberikut. Rumus
=
K:#._
#
dimana:
f
desa/kelurahan (Pembilang)'
IPPKBDdenganmempertimbangkandemografisdangeografis (penYebut).
Permintaan 8. Cakupan Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi untuk Memenuhi
Masyarakat sebes30
o/o
Per tahun
Penyediaan(pengadaan,penyimpanandanpsnyaluran)alatdanobat merupakan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upayapenyediaanolehPemerintahPusat(BKKBN)sebesar30%untuk dipenuhi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera l, kekurangannya Pemerintahan oleh pelayanan swasta sekitar 4oo/o dan sekitar 30% oleh Daerah KabuPaten.
Contoh
.
phrla tahun berjalan adalah Dalam Kabupaten/Kota kebutuhan kontarsepsi (BKKBN) untuk KPS lOO%. Dari jumlah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah sisanya diperkirakan dan KS-l sebesar 30% dari kebutuhan Kabupaten/Kota, Daerah dipenuhi dari swasta sekitar 40%. sehingga beban Pemerintah diperkirakan sebesar 30% dari seluruh kebutuhan' Apabila digunakan rumus adalah 1o0o/o - 30o/o -
4Qo/o
= 3oo/o.
Desa sebesar 100% pada Cakupan lnformasi Data Mikro Keluarga di setiap tahun 2014.
Penyediaan
data mikro
keluarga
di setiaP Desa/Kelurahan
adalah
dalam pelayanan KB ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatallnya Desa/Kelurahan' Data dan KS serta Pembinaan keluarga di masing-masing keluarga yang mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota
27
Strategi Pencapaian SPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Samosir
mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan. Untuk memperoleh nilai cakupan informasi data mikro keluarga kecil di setiap desa digunakan rumus sebagai berikut:
dimana:
f f
rekap data mikro keluarga Desa/Kelurahan (1'gmbilang).
desa/kelurahan (penyebut).
BAB III PENCAPAIAN SPM BIDANG KB DAN KS KABUPATEN SAMOSIR
A.
Deskripsi Wilayah Kabupaten Samosir
KabupatenSamosirmerupakankabupatenhasilpemekarandari Kabupaten Toba samosir, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang samosir dan Nomor 36 Tahun 2OO3 tentang Pembentukatt Kabupaten samosir adalah Kabupaten serdang Bedagai. Luas wilayah Kabupaten km2 dan luas danau 2.069,05 km', yang terdiri dari luas daratan 1'444'25 624,sokm,.BataswilayahKabupatenSamosirmeliputi: . sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun; I
Samosir; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupater.l Toba
I
SebelahselatanberbatasandenganKabucatenTapanuliUtaradan Kabupaten Humbang Hasundutan; Kabupaten sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dairi dan
Pakpak Barat.
AdapunluaswilayahKabupatenSamosirmenurutKecamatan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1. luas wilayah dan jumlah desa tiap kecamatan
* ;;ftsgfl f -*-rj,q}-ii,t
*i * tmrr,i t i
** eluCs
p*w 1.
Sianjur Mula-mula
140,24
12
12
2.
Harian
560,45
13
13
3.
Sitiotio
50,76
8
8
4.
Onan Runggu
60,89
12
12
5.
Nainggolan
97,86
13
b
Palipi
129,55
17
17
7.
Ronggur Nihuta
94,87
8
I
8.
Pangururan
121,43
25
3
28
9.
Simanindo
198,20
20
1
21
1.444,25
128
6
Kabupaten Samosir
Sumber: BapFAa Kab. Samosir, 2013. 29
t
15
1U
,
Strategi Pencapaian SPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Samosir
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam proses desentralisasi tugas dan tanggung jawab, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah
untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyelenggarakan pembangunan melaksanakan suatu proses perubahan sistem
dan struktur
manajemennya berdasarkan
asas demokrasi, dengan
mengedepankan prinsip kebersamaan, berkeaciilan, berkelanjutan
dan
berurawasan lingkungan serta tetap menjaga keseimbangan, kesatuan dan kemajuan nasional, karena pembangunan daerah aCalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional.
B. Perkembangan
Pencapaian SPM Kurun Waktu ?"008'2012
Pada bagian ini akan diuraikan pencapaian SPM Bidang KB dan KS kurun waktu lima tahun yakni periode 2008-2012. Dari potret yang ada, dapat diketahui sejauh mana terdapat gap (kesenjangan) antara capaian yang ada dengan target capaian
SPM yang diharapkan telah tercapai pada tahun tertentu. Bagian ini juga mengulas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir dan juga tantangan yang dihadapi dalam memenuhi pelayanan minimal di bidang KB dan KS.
Secara umum, pencapaian target SPM bidang KB cian KS terlihat pada tabel berikut:
b9
o @
o,
o_ F-
o,
+
+
+
RE RU
o3 Fs
@ tr)
o
O
st t5 (\l
CO
- F* (c)
d9
::il;'-
ct (\
6l oi e:
o o N
a
t1 o
s
N
@
NI
dg
N
@
@
oro @co
f.-
Pl
:; I ;
!
i=e 6(/)
"; I€ l;'
.
lf;
i
?l-*
l:,
€ F'6F3
c
rl
.l
1E= 1(o
O
o
o N
f.-
O O
O)
co
v
0)
a
cnll
leq l=
l-olo) I ld)
l..lT lOltf)
I
lc
Ih I
lc.
P' l c 16
rl, lxl; ls lg iilf l=lr ld rlo-
l-l'
tc == u-c
e (D
Pg o(tr ^ v 'E,ifr C/)_ox (Ui
fl-;
cf)
E Er *ca :2 'E O) O.9. A)
te* -
66N
!E(J
=ts ;.s
l( l( l(
l\,/ (s I-U)q)
o
)l =l
9lo Ele olL
Bl9 DIJ f lo-
'tr
olo=l-c (!l(U EIE =lr -l-)
=l-c slo
EIE
=lr ll'_
a)
U)
(o';
(6
3Es o)o)38q, !=hbe ooX'rn i€ q -tF +-cF I
I
o-o tr-o
(sl
I
0 =V
tl Cs
cl
ll.
f
I I
l
q3a .v (U^
C(o 6-g rD-c
o-
=
E=ee
JEiir (Drri $$?. ! o)o: o-V oo
-co lc* 3,E -!l\ a'7Ea O)= co _ IH S I; H (l) l(, lJi $co:< esEfr l(o -o lO- J o l(/) 0) @ lcE c (s'.N lc (g 0);; l(tl= E.. Ffi lo-V lO locf ok ::.^ fXo) i; f -c (!Ji7 le l_7 8- .Y,= 6 Y (tr (, c)r l(trco lo h 3eE olv lOv llls lore d + lc')
t
I
co
(Ul
(o
lliI( -c.)
sco
3 la l^^ 9a -Y l_ 6 ^ lx l.g q) (5-co o- io loZ
4
'.O.i,
ct.;;
=E Elt b lP-o E(ol '=ll-o
t)
l='i= q.g aa ii ['rt' ff :liA.:,i. ,.i!rri c_ d! ,:l
ll:l
la o) C (s
<-l
CI
I
_t
lv o C')
l5l5 li :lU) l'
E l-i; o lCOg
)o fN ili'';
rlr :lo
lEl l5l
o_
l-v-
I
I
ll lo 138> o- lc Llo- lo-lolclc l? llc l-1. Nlo rl= l-c =l-c l(Ulg li ,tL lol.
I
I
o
\\l\
(oll nl >Jl
1P'ar 16 l(/) o)
5
I
lr)
I
ll otr cl- .l
(o
>(o
I
o o
ro
8l:E
t
i
N N N N
o o lml lv lm lvl= 16 lv lt zl I rl€ lcc lo lr (/)l( ul lblF lY lo lo -lo
Ii l?t 'g
3
I
N
I
3 '-l ql .gl* -l
F l.as
E
I
o o
O)
AI
_ to 1-"
'6Y
alI 0-i btl 0, ot rl oi
O O
O
tt If l_c
^ar-d EaE
gr o
*g
tJl
$eo
lEqt i t-
E
N
co i!
rl cl (trl
orit co (5o
"irT
o o
o (.)
oS Yb
f,
@- lo r.lo Nlr
o f.-
: F I L
tto
o o
f.-
_t
r/) i
o o
o)
tr (!
! I .q g l
o o
o (o o N
o $
lr
ilv'E
o o
@
(o
lr)
6
qrl
o o
c)
@
.o3 dQ'
I
oi 0t E.
o O
(0
o
I
o$ oJ
$_
CO
IE (o lfit I l6 o f.-_ l! $r a., O) fl lE dQ' l.g lc lF f.ll 'ol it c.i I
l+
so)oJ o-
cf)
\o
o9
ls
I
No, (o
lt= IN
c.l
,o N ^@ cq'. I
+
cr)
co
:,=
Eli I
8ls \i
o,
a
(tl
!^
Jl'....
Ld) =(o IJ\ 16 q 99 Iu (U oc.l
(E(/,
cDo
hg,
olg :Z-
3
96 .=o_ 7(tr lEe ls I aE cozi
IE:lg lco--
lfttn (tr lo=(/) lc o
lb Po l[6o
I 99o I (-)(s le b b.q le 56 IgLEP
1(o (1) (l)
lo,
(D
co co u)
16b9 ld@o
I
I
l.c;
l,-
I
c(!
c
o o -o o) o c c o o E a f
f
IZ
.E
f
:E
a
6 U)
E
)
'=
G L
V c f -c o c -c o IZ o o o C L E L :l o 0) lF -
g
o u
f
q) c IZ o -c (I' a o o L o (! f ro
6
lu o o (o
-c (! {, E o
-:a o)
t o l-= gE (trU) cc)o a o
Eo
PO
o(r) Ee
€f; .=A
.sg6
l(g
-:E 6.J r!
q-
c(It E
lE(u lo o)
EEAE-
l>b lc) J lol_= l(5 l*o lxE IOE
I
I
lc;
loi
IL
E
lo F lo'a I 0_(s. lE sg lo(tr.= IA
L
L
-
(E
c(!u]-oo'=
(5cx :o: (,) d)v(s
>-.: bE
E
(n
-cl N
q)
-o
o lz
c)
N
cl (5l
f
J
o-
= -o q)
o o) L o
G
.c.
(D
IL
,.:. g
o
.9
o(5 (!
o (f)
r
o N j
'6 o E (s
a
cq) (5
o
f -o ([
Y
(n \Z
(E
L
o
c(5 Y
co (o
.g'6 EO
otr^
EEE
o L
q)
-o
E
KB dan KS Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja SPM Bidang di Kabupaten Samosir pada dasarnya sudah menoapai target, kecuali untuk
1 indikator yang masih belum sesuai target SPM. Uraian capaian SPM akan disampaikan Pada bagian berikut: '1. Pelayanan KIE KB dan KS
a. cakupan Pasangan Usia subur (PUS) Yang lstrinya Di Bawah usia Tahun sebesar 3,5o/o pada tahun 2014'
20
untuk indikator ini, target pencapaian sPM s:inpai dengan tahun 2012 nasional sebesar 0,61 o/o alau 100%. Angka ini telah nrelampaui target cakupan sebesar 3,5o/o. Secara berturut-turut, capaian kinerja untuk indikator adalah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sejak tahun 2008-2012
sebagai berikut: Tabel 3.3. Capaian Kinerja lndikator Cakupan PUS
yangusiaistrinya<20tahunsebesar3,5o/opadatahun2014 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 2Q
Jumlah PUS yang usia isterinya 15-49 tahun
Persentase Capaian SPM (A/B) (NlLAl)
cap
0,80 (435,28)
+ 431,78
(B)
Tahun
(%)
+ 2,388,67
+ 2.746,26
13.603 I
I
13.923
0,30
t''
+ 1.157 ,73
101,23)
0,61 (573,30)
SumGr PKKOD LAN, 2013 (diolah).
Dari tabel 3.1. dapat diperoleh informasi f'ehwa nilai capaian sPM < sebesar 3'5% untuk indikator cakupan PUS yang usia istrinya 20 tahun 5 tahun pada tahun 2014 menunjukkan kinerja yang memuaskan. Selama melebihi target berturut-turut pencapaian kinerja selalu positif. dalam arti < 2Q tahun nasional. Pada tahun 2OO8 jumlah PUS yang usia istrinya 15-49 tahun sebanyak 112 PUS, sedangkan jumlah PUS yang usia istrinya sebesar (seluruh PUS) sebanyak 13.g2g PUS, sehingga nilai capaiannya 33
435,28o/o. Jika dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2014
sebesar 3,5o/o, maka gap capaian pada tahun 20CB sebesar 431 ,78%.
Rumus=
X100=435";28i, ;A
0
tffiffiry
;i;tTiliiiLlLLtrtW
***$N*"
'
Contoh perhitungan nilai capaian dan gap kinerja pada tahun 2008. Demikian pula, pada tahun 2009-2012 menunjttkkan kondisi serupa, yaitu
nilai pencapaian melebihi target nasional, dimana secara berturutturut capainnya adalah sebesar 2.3892,17 pada tahun 2009, 2.479, 76 pada tahun 2010, 1.161,23 pada tahun 2011, dan 573,30 pada tahun 2012. Dengan demikian diketahui gap capaiannya yaitu 2.388,670/o pada 2009, 2.746,26% pada 2010, 1.157,73o/o pada 2011 dan 569,80% pada 2012. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir telah berhasil
melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KlE) pendewasaan usia kawin pertama. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan mengurangi resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Namun demikian, upaya peningkatan akses informasi, akses pelayanan PIK-
Remaja, dan peningkatan kualitas dan pcngelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja tetap diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan kinerja yang telah diraih.
b. Cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif sebesar S5% pada tahun 2014 Capaian indikator cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif sebesar
65%
pada tahun 2014 telah melampaui target nasional. Pada tahun 2008, jumlah
peserta KB aktif sebanyak 10.054, sedangkan jumlah PUS keseluruhan sebanyak 13.939 sehingga capaiannya sebesar 72,18o/o. Oleh karena itu, nilai capaian pada tahun 2008 adalah sebesar:
Rumus =
Contoh perhitungan nilai capaian dan gap kinerja pada tahun 2008.
Hal ini mengindikasikan bahwa nilai capaian SPivl untuk indikator cakupan
PUS menjadi peserta KB aktif telah melamp:ui target nasional sebesar 25,05o/o pada tahun 2008, namun untuk melayani seluruh PUS yang ada, masih kurang sebesar 27,82o/o atau sebanyak 3.875 PUS di Kabupaten Samosir belum terlayani.
34
Tabel 3.4. Capaian Kinerja lndikator Cakupan PUS Menjadi peserta KB aktif sebesar 65% pada tahun 2014
iT'ahun
,J-Utlah,l. ,PesdrtarKB :::::a:a:: t: : ":...::".
,,.-.i,:Aktif t, .,(g1'.r' L,,i'
2008
Jumlah
P.,ersentase
,,1,P.U5-,,
C-peii..qsPM
':(B):'1,,
GaF
,(AJB),i(NlUAl)
"-
10.054
13.929
72,18 (90,05)
(27,82
Besaran Kelebihan ='Nilai ,,Gapaian . SPM + 25,05
)
2009
12.300
14.353
85,70 (73,28)
(14,30
+ 8,28
)
2010
10.605
13.356
79,40 (81,86)
(20,60
+ 16,86
)
13.603
2011
86,51 (75,14)
(13,49
+ 10,14
)
13.923
2012
79,26 (82,01)
(20,74
+ 17,01
)
Sumber: PKKOD 1AN,2013 (diolah) Mencermati Tabel 3.3. di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja melebihi target nasional sPM juga terjadi pada tahun 2009-2012, secara berturut-
turut adalah73,28o/o pada tahun 2009,81,86% pada tahun 2010,75,14% pada tahun 2011, dan 82,01 pada tahun 20120/,. Namun nilai capaian yang melebihi target tersebut belum optimal karena bglum seluruh PUS terlayani, pada sehingga gap nya terlihat sebesar . 14,30o/o pada tahun 2009, 20,600/o tahun 2011, dan 20,74 pada tahun 2012o/o' Hal ini bermakna bahwa pelayanan PUS menjadi pessrta KB aktif memang telah mampu mencapai target sPM nasional 65%. Namun, apabila dihubungkan
tahun 2010,
13,49o/o pada
dengan pelayanan terhadap seluruh PUS yang ada, maka masih terdapat gap pencapaian kinerja sebagaimana disebutkan di atas. sebut saja pada
tahun 2Ql2lerjadi penurunan sebanyak kurang lebih 700 PUS disebabkan adanya kendala pendanaan dari pemerintah pusat yaitu rencana KB kepulauan dan KB massal tidak terlaksana (.etena tidak tersedia dana sebagaimana direncanakan'
Oleh karena itu, meskipun telah mampu meniapai target nasional SPM, berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif harus terus dilakukan. Hal ini mengingat bahwa capaian kinerja tersebut belum menjangkau seluruh PUS yang ada di Kabuparon Samosir' Sementara itu, upaya untuk mempertahankan kinerja yang sudah diraih menjadi suatu hal yang sangat positif untuk dilakukan. 35
Strategi Pencapaian
Sejahtera KabuPaten >aIIlusrr SpHlt eiOang KB dan Keluarga
c'cakupanPUSinginBer-KBTidakTerpenuhi\IJnmetNeed)sebesar5% pada tahun 2014
PUS ingin ber Pencapaian indikator cakupan
-
KB tidak terpenuhi (unmet
need)sebesar5%diKabupatenSamosirterihatpadatabelsebagaiberikut: KB Gakupan PUS ingin ber lndikator Kineria Gapaian 3.5' Tabel sebesar G% pada tahun 2014 tidak terpenuhi (tJnmetNeed)
Tahun
Jumlah PUS (tak Ber - KB) (A)
Jumlah PUS 15-49 tahun (B)
Persentase \ Capaian SPM (A/B) (Nll..Al)
Gap (Yo)
I
I
Besaran Kelebihan Nilai Capaian SPM
TEfrfrI (72,18)
+ 12,97
14,30 (34 97)
(65, /U)
+ 29,97
13.356
el.zl)
(79,40)
+ 19,27
-zo,ao 13,+3 (37,23)
(E6,C / )
2011
13.603
+ 32,23
1.835
2Q,14 \'z{+. i
(7e,26)
2012
13.923
+ 19,1
2.887
2008
3.875
13.929
2009
2.053
14.5CJ
2010
2.751
t
1
ffi2013(diolah). Daritabel3.4.dapatdiketahuibahwacapaianindlkatorcakupanPUSunmet nasional' Pada telah mencapai target sPM samosir Kabupaten di need
tahun2O0smisalnya'dari13'g2gPUStelahtercapaijumlahPUSunmef needsebanyak3.ST5atausebesar2T,S2o/o,sehingganilaicapaiannya dapatdihitungsebesarlT,gTo/o(lihatrumusdibawah).Capaianiniberarti
melebihitargetSPMsebesarl2'97o/o(17'g7-$=12'97)'sedangkanpada tahun2009,nilaicapaianSPMnyasebesar.l,gTo/oataumelebihitarget SPM sebesar 29,97o/o'
5%, nilai dengan target nasional sebesar 2008 tahun kinerja Untuk capaian diperoleh dari (nilai unmet need)' Angka ini pencapaiannya sebesa r 17 '97o/o rumus berikut
:
2008' dan gap kinerja ;;ada tahun contoh perhitungan nirai capaian
Nilaicapaiantersebutmasihmenunjukkankondisiyangbelumoptimal,yakni kinerja sPM pada dibawah nilai 100. capaian masih berarti 17,g7o/oyang
tahunberikutnyaadatahsebagaiberikut:34,g7(2009),24,27(2010),37,23
(2011),dan(24,11),yangberartikesemuanyaffiasihdibawahl00'Adapun kekuranganterhadapcapaianpelayananselurui,PUSadalahsebesarT2,lS o/opadatahun2008,85,70o/opadatahun2009,79,4oo/opadatahun2010' pada tahun 2012' 86,57 o/o padatahun 2010, dan79,260/o
NilaicapaiankinerjaUnmetNeedKabupatenSamosiruntukkurunwaktu 2OO8-20 1 2 dapal
d ig
am ba rka n
da
I
am g raf k berik't'tt: i
Nilai CaPaian Kineria Unmst Need 40 35
30 CaPai*n Kin*ry""t Ur:n:*t Ne*cl
m Nitrai
?n
l5 t0 5
0
100s 2005 bl;iir.
a.
?CI1"CI ?011
i.-r.riiii cipaian xinerii-puS Unmet Need
Sumber: PKKOD LAN, 2013 (diolah)'
indikator cakupan PUS Dari grafik 1 di atas, terlihat nilai capaian kinerja
unmetneedtargetmelebihisPMso/o.Da|::mhalini,nilaicapaian menunjukkan,negasi,dimanamakinkecil(cibawahs%)makinbaik kinerjanya.Dengandemikiannilaicapaianterbur.ukadalahpadatahun20ll
yaitusebesar3T,23o/oberartiminus32'23%'Olehkarenaitu'KantorKB KabupatenSamosirperluterus-menerusmeningkatkanupayapelayanan PUSUnmetNeeddimasamendatang,dengannnenupayakanbeberapahal yang dihaciapinya' dan menghilangkan kendala-kendala
d.CakupanAnggotaKelompokBinaKeluargaBalita(BKB)Ber-KBsebesar 70o/o pada
tahun 2014
para adalah upaya pembinaan oleh Cakupan anggota kelomk BKB ber-KB masuh PUS untuk kader BKB terhadap anggotanya, khususnya :lang
menjagakelangsunganber-KBmelaluiperr.'|inaankelompok.Tujuan utamanyaadalahuntukmenjagajarakkelahiranmaupunmembatasijumlah anak Yang sudah dimilikinYa'
Capaiankinerjaindikatorinitelahtercapailooo/o,yangberartitelah melampaui target nasional sebesar 70%'
37
ra Kabupaten 5amoslr
Strategi PencaPatan
Tabel 3.6. Cakupan Anggota BKB ber - KB lndikator Kinerja Capaian ' sebesar 70oh Pada tahun 2014 Besaran Kelebihan Nilai Capaian SPM + 72,86
Tahun
Anggota BKB ber-KB (A)
Seluruh PUS anggota BKB
2008
540
540
Persentase Capaian SPM (A/B) 100 (142,86)
2009
540
540
,i00 (142,86)
+ 72,86
2010
900
900
100 (142,86)
+ 72,86
2011
900
900
1C0 (142,86)
+ 72,86
2012
900
900
1C0 (142,86)
+ 72,86
SumberfKKOD LAN,
201 3 (diolah)'
BKB (Bina Dari tabel 3.5. dapat dijelaskan bahwa seluruh PUS anggota nasional, bahkan Keluarga Balita) telah ber-KB dan telah mencairai target bahwa upaya melampaui target sebesar 72,860/o. Hal ini rrrenunjukkan BKB ini sudah melakukan pembinaan agar tetap ber-KB melalui kelompok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPM nasional'
#=ffifi# *\.'-='G=#='#=
berarti bahwa Kantor Kelebihan atau surplus kinerja sPM sebanyak it': tidak
KBtidakadapekerjaanlagiuntukmenaflOaniBKB,justruupaya terjadi kemunduran mempertahankan kinerja perlu terus dilakukan aoar tidak agar terdapat kinerja. Upaya selanjutnya adalah mengajak (mempersuasi) penambahan anggota BKB agar bersedia Ber-KB' pendanaan dari Kerja keras tersebut terutama ditujukan untuk menggalang
pihakmanapunagarBKByangtelahterbentukdapatberaktivitas sebagaimana biasanYa. Pendapatan e. cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
KeluargaSejahtera(UPPKS)BerKBseSesarST%padatahun 2014 UppKS adalah kegiatan ekonomi procluktif yang beranggotakan sejahtera lll plus' Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan sejahtera I sampai ?R
pvserta KB' Dalam menjaga baik yang belum maupun yang sudah menjadi upaya peningkatan keberrangsungan kepesertaan ber-KB dilakukan keluarga sejahtera pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan ber-KB.
KelompokUPPKSpadahakikatnyamerupakanwadahpembinaanKPSdan
KSluntukmemenuhikebutuhanaksesinformasidanpembinaanusaha pembinaan kelangsungan ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan ber-KBdanbagiyangtelahberhasilmeningkatkantahapanKSdiarahkanke pelayanan KB swasta
CapaiankinerjaindikatorinitelahtercapailoQo/o,yangberartitelah melampaui target nasional sebesar 87
o/o.
Namun jika dibandingkan dengan
jumlahdesayangada(134desa/kelurahan)makajumlahanggotaUPPKS o:'ang' Saat ini masih tercatat seharusnya sebanyak 134 X 10 orang = 1'340 masih perlu membentuk sebanyak 300 orang ( 30 kelompok)' sehingga kelompok UPPKS di masa mendatang' Tabel 3.7. KB Capaian Kinerja lndikator Gakupan FUS Peserta Kel uarga Sejahtera g g;ta U saha Pe'n i n g katan Pendapatan en ----vs (B pada tahun2014 sebesar 87o/o (UPPKS) eei-
ffiN,2013(diolah).
39
StrategiPencapaianSPMBidangKBdanKeluargaSejahtlraKabupatenSamosir
Daritabel3.6.dapatdijelaskanbahwaseluruhPUSPesertaKBAnggota UsahaPeningkatanPendapatanKeluargaSejahtera(UPPKS)Ber-KBpada bahkan melampaui target tahun 2012 telah mencapai target SPM nasional, sebesar
27,94o/o.
Angka ini diperoleh dari rumus berikut:
Rumus:
Halinimenunjukkanbahwaupayameningkatkanpendapatankeluargabagi
PUSpesertaKBdiKabupatenSamosirsudahdilaksanakansesuaidengan target), bahkan melebihi target ketentuan SpM nasional (sudah mencapai kinerja dapat disebut dengan surplus capaian \angdipersyaratkan atau o/o pada tahun 2008-2012' Namun spM secara berturut-turut sebesar 27,g4 (300 anggota) saat ini kondisinya memang, sejumlah 30 kelompok UPPKS pendanaan' tidak ada aktivitas karena tidak ada dukungan 870/o
Untukitu,diperlukanupayaterusmenerusuntukmengaktifkanUPPKSyang
sudahadadanmembentukUPPKSdidesa.desalainnyasertamencarikan jalan kelua
t
UPPKS' agattersedia pendanaan bagi kegiatan
f. Ratio Petugas
Lapangan Keluarga Ber*ncana/Penyuluh
Keluarga
2 desa/kelurahan Berencana (PKB/PKB) 1 Petugas di setiap fion PNS yang diangkat oleh adatah pegawai Negeri Sipit (pNS) atau
jawab untuk 'LKB pejabat berwenang yang mempunyai tugas' tanggung pelaporan, evaluasi dan melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengembanganKB.PKBadalahjabatanfungsienalPNSyangdiberitugas, hak se'cara penuh oleh pejabat tanggung jawab dan wewenang dan
beruvenangsebagaipejabatfungsionaluntukmelaksanakankegiatan penegmbangan pelaporan KB penyuluhan, pelayanan, evaluasi' dan nasional.Saatiniperbandinganantarajumlahdesa/kelurahandengan
jumlahpetugasPLKB/PKBsecaranasionaladalahantara4-5 desa/kelurahan untuk 1 Petugas' berikut: Capaian indikator ini adalah sebagai
Strateg Pencapa an SPM
B
dang KB dan Ke uarga Sejahtera Kabupaten Samosir
Tabel 3.8. 1 Petugas di SetiaP PLKB/PKB Ratio 2 desa/kelurahan
:
j:i :::::r:
rtl:' ..]r::;i l ::::,: I
r-:.:,:=:
..-:
-.I anun '
l:::...:
i
l
P-ei5entase
iutr"i
Capaian
ull"ir"rut"r't"n
:.a:-'
i
il'"irll'r!5
iprvr (y,) tA/B) (NlLAl)
'G$l(y")
2008
117
7
5,98 (11,97)
(88,03)
2009
117
12
10,26 (20,51)
(79,49)
2010
117
13
11,11 (22,22)
(77,78)
2011
117
17
14,53 (29,06)
(70,e4)
2012
134
18
13,43 (26,87)
(73,13)
Sumber: PKKOD LAN, 2013 (diolah).
Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat 7 PLKB/PKB
untuk sebanyak 117 desa/kelurahan
di
Kabupaten Samosir,
maka
capaiannya sebesar 5,98% untuk setiap desa/kelurahan. Namun karena 1 o/o, petugas untuk 2 desa/kelurahan maka nilainya menjadi 5,98 X 2= 11,97 sehingga capaian pada tahun 2oo8 sebesar
11 .97o/o.
Hal ini berarti masih
terdapat kekurangan 88,03% atau sebanyak 52 PLKB/PKB pada tahun 2008. Adapun pada akhir tahun 2012, persentase capaian SPM sebesar 13,43 % sehingga nilai capaiannya menjadi 26'87o/o atau masih kekurangan
sebesar 73,13%. Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sama, maka dapat diketahui jumlah kekurangan PLKB/PKB pada tahun berikutnya yakni sebanyak 42 PLKB/PKB pada tahun 2009, 46 PLKB/PKB pada tahun 2010,42 PLKB/PKB pada tahun 2011, dan 49 PLKB/PKB pada tahun 2Q12. Gambaran mengenai kekurangan PLKB/PKB di Kabupaten samosir nampak pada grafik berikut:
dan Keluarga Sejahteia KabuPaten Samosir Strategi Pencapaian SPM Bidang KB
I
Kekurangan J umlah PLKB/PKB
-l
.B'
2008
N 2009 ,:r.#
1010
;s
?011
$i:20I2
Grafik 3.2. Kekurangan Jumlah PLKB/PKB Sumber: PKKOD LAN, 2013 (diolah)'
Darigrafiktersebutdiatasnampakbahwasetiaptahunterjadikekurangan ini i-nemerlukan perhatian dari PLKB/PKB di Kabupaten samosir. Kondisi pengelolakepegawaianKabupatenSamosirdalamrangkameningkatkan mendatang. Pengangkatan pelaksanaan tupoksi Kantor KB di masa
PLKB/PKBbaikPNSmaupunNonPNSdilakukandengan mempertimbangkan:aspekdemografi(umlahKK),aspekwilayahteritorial
(jumlahdesa/kelurahan),danaspekgeografi(iuaswilayahdandaerah kepulauan).SejumlahkekuranganPLKB/PKBdiatasdiasumsikanlpetugas kata lain, jika ada desa/kelurahan untuk membina 2 desa/kelurahan. Dengan
yangkarenaalasandemografis,territorialmaupUndemografis membutuhkanlpetugasuntukldesa/kelurahan,makajumlahPLKB/PKB juga akan bertambah' (PPKBD) 1 Petugas di g. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa setiaP desa/kelurahan
sukarela ppKBD adalah seorang atau beberapa orang llader yang secara
berperanaktifmelaksanakan/mengelolaProgramKBNasionalditingkat dan hak secara penuh sebagai Desa/Kelurahan. Tugas, wewenang pembantuPembinapenyelenggaraanprograml(Bdidesa/kelurahanuntuk melaksanakankegiatanpenyuluhandanpelayananKBdanKS,membina
kelompokkegiatan,mencatatdanmelaporkankegiatanyangdilakukan secara rutin' uirrng tombak penyuluhan KB PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB, merupakan sebagai langsung dengan masyarakat dan atau
yang berhubungan
penggerak masyarakat
di desa/kelurahan binaannya
KS yang memadai' akses dan kualitas pelayanan KB dan
agar mendaPatkan
:'a Kabupaten Samosir
Tabel 3.9. Ratio PPKBD 1 Petugas di SetiaP 1 desa/kelurahan
Tehun
r1il'ililrl
Piirsehtas6'
.rHtuk#KE
Capaian
.,,,,=tlt ::ii
l
:::=i.
:',.:::t.ll:1:.
cap (%)
(F)
:,::=: l: r'.::',
t
l
''
2008
117
117
100
0
2009
117
117
100
0
2010
117
117
100
0
2011
117
117
100
0
2012
134
134
100
0
Sumber: PKKOD LAN, 2013 (diolah). Berdasarkan tabel
di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja
SPM
untuk PPKBD 1 petugas di setiap desa/kelurchan adalah 100%. Namun demikian, dengan mempertimbangkan aspek demografis (umlah KK)' wilayah territorial fimlh desa/kelurahan), dan geografis (luas wilayah dan daerah kepulauan), bisa dikecualikan 1 desa/kelurahan dibina oleh 2 PPKBD atau lebih.
2.
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
a. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Koniiasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat sebesar 30 % per tahun
Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan Oenyaluran) alat dan obat kontarsepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera l, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30% oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerinathan proviirsi. Untuk capaian indikator penyediaan alokon sebcsar 30% per tahun, adalah sebagai berikut:
Strrt"gi P"*aPaian SPM Bidang
KB
Tabel 3.10.
Untuk Memenuhi Gapaian lndikator C"itup"n nl9l9l. per tahun Masyarakat 30% Permintaan
Jumlah
I
i"ruirrt
+ffi
ieuuiuhan
t',I*'i' 2008
10.054
nrof
2009
12.300
2010
MT -na
PbrsentaSe
cipalin
SPM ('/") . (A/B)
,
.
72,19
(27,81)
14.353
85,70
(14,30)
10.605
13.356
79,40
(20,60)
11.768
13.603
8651
(13,4e)
13.923
79,46
(20,54)
11.063
ffi2013(diolah). kebutuhan mengindikasikan bahwa capaian Berdasarkan tabel 3.g. di atas target SPM nasional' yakni obat kontrasepsi telah memenuhi
alat dan
pencapaiannyadiatas30%.Namunpermasalahannya,alokontersebut
oleh Pus. Bahkan' belum dimanfaatkan secara optimal
menurut
keteranganKepalaKantorKBKabupatenSamosirbanyakalokonyang teronggokdialmari/tempatpenyimpanankarenabelumtermanfaatkan.
3.
Mikro Keluarga Penyediaan lnformasi Data
a.Cakupanpenyediaaninformasidatamikrokeluargadisetiapdesa/ keturahan 100 % setiaP tahun
Penyediaandatamikrokeluargadisetiapdesa/kelurahanadalah ketersediaandatamikrokeluargadanpemanfaatannyadalampelayanaKB Data di masing-rnasing desa/kelurahan' keluarga pembinaan serta dan KS
mikrokeluargamemuatinformasiindividucananggotakeluargayang
mencakupaspekdatademografi'dataKB'dandatatahapanKSyang program KB di desa/kelurahan' menunjang kegiatan operasional
CapaianKinerjauntukindikatorinisebesarl00%.Halinisebagaimana tertihat Pada tabel berikut: AA
JqrrrvJrr
UUPcltEll
Tabel 3'11' lndikator Gakupan Penyedian Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan RekaP data mifio keluarga,
desa/kelurahan
1 Persentase
.lumlan I
caPaian
JJ'[C r iihait,'[''5Pm'(%t 1"*'.1-iiffpt.#i|
,i-.
i
W
e)
ttt
i
it
I
100
117
|
too
1i7
I
100
100
ffi,2019(diotah). Dari tabel
di atas dapat
untuk dijelaskan bahwa capaian kinerja sPM
cakupanpenyediaandatamikrokeluargadisetiapdesa/kelurahanadalah mencapai 100%, penyusunan 100%. Namun demikian, meskipun terah informasidatamikrokeluargaharustetapdilanjutkan,karenadatakelaurga bersifat sangat dinamis'
C. Gap Pencapaian SPM Bidang KB dan
KS
Secaraumum,hampirSemuaindikatorSPMBiiangKBdanKSKabupaten Samosirsudahmemenuhitargetyangditetapkan,ataudengankatalainnya
gap-nyanegatif.TabeldibawahinimerangkurnrealisasipencapaianSPM dan gap pencapainnya' Bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir Tabel 3'12 SPM Bidang KB dan KS PencaPaian Gap
ffi 1
2.
3.
,...
,ffi
Trahtrii ; I iddpaitf't.
ffiffi
ffit
4q
573,30
3,50/o
2014
+ 569,80
82,01
65o/o
2014
+'17,01
24,'11
5o/o
2014
19,11
Strategi eerrcapaian SPM Bidang
hte
KB dan Keluarga
ra Kabupaten
,' c,aFalqg-;
,
4.
5.
Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB sebesar 70% Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan PendaPatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Ber - KB
sebesar 87% Ratio Petugas LaPangan 6. Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiaP 2 desa/kelurahan 7 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 1 Petugas di setiap desa/kelurahan Cakupan Penyediaan 8 Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat sebesar 30 oh per tahun Cakupan penYediaan 9 informasidata mikro keluarga disetiaP desa/ kelurahan 100 o/o setiaP tahun Sumber: LAN, 2013 (data diolah).
r-2012;
Samosir
,i;r-Cht{F 5
ffi
"Cathian#
l
142,86
70o/o
2014
+ 72,86
114,94
87%
2014
+ 27,94
26,870/0
1Qjo/o
2014
-73,13
100o/o
lQOo/o
2014
0
100%
30%
2014
0
100%
100%
2014
0
pelayanan dasar dan Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari 3 terdapat 9 indikator SPM yang terdapat pada sPM Bidang '(B dan KS, hanya tidak indikator yang belum terpenuhi yakni cakup-n PUS ingin Ber-KB % Terpenuhi (unmet Need) sebesar 24,11o/o, sehingga kelebihan 19,11 2 (makin kecil makin baik) dan Ratio PLKB/PKB 1 petugas untuk setiap
2
pada lahun 2012 desa/kelurahan pada tahun 2012. Capaian SPM indikator Kondisi saat ini' Sebesar 26,87o/o, sehingg masih kekurangan sebesar 73'13o/o' sebanyak 134 buah, ternyata jumlah
dengan jumlah desa/kelurahan
kekurangan PLKB/PKB yang ada sebanyak 18 orang, sehingga masih terjadi PLKB/PKB sebanyak 49 orang.
StrategiPencapaiansell,1aioangKBdanKeluargaSejahteraKabupatenSamosir
D. Permasalahan dan Tantangan yang masih banyak permasalahan Dari uraian tersebut, pada dasarnya dihadapiolehKantorKeluargaBerencanaKabupatenSamosirdalam pencapaiantarget-targetSPMyangtelahditetapkanseduaidenganPeraturan
KepalaBKKBNNo.55/Hk-olotBsl2olOtentangSPMBidangKBdanKSdi Kabupaten/Kota.HaliniterbuktibahwahampirlemuaindikatorSPMtelah mencapaitargetyangdiharapkan(100%),bahkanterdapatbeberapaindikator
yangmelebihitargetSPM(diatasloo%)yangmeliputi:indikatorcakupan PUSyangusiaistrinya
berKB,danindikatorcakupanPUsPesertaKBAnggotaUsaha PeningkatanPendapatanKeluargaSejahtera(UPPKS)Ber-KB.Namun,dari
gindikatorSPMBidangKBdanKSmasihterdapatlindikatoryangbelum 1 petugas untuk setiap 2 mencapai target, yakni Ratio PLKB/PKB desa/kelurahan.MencermatipencapaianSPMtersebut,diakuimemang terdapatpersoalan'sebagaimanatertuangda|anrRenstraSKPDmaupun LAK|PnYa.
KB dan yang teridentifikasi dalam pelayanan sebagian besar permasalahan
KStelahditindaklanjutidalampelaksanaankegiatantahunanKantorKB' BerbagaipermasalahanyangdihadapiKantorKBKabupatenSamosirantara lain:
1.
anak Batak yang mangatakan banyak Masih tingginya pengaruh budaya
banyakrejeki,ataukepercayaanharusadaartaklaki-lakidalamkeluarga. perasaan 'tabu' bagi pria untuk Persoalan ini diperkuat dengan adanya ber-KB.
Masihrendahnyapengetahuan,pemahaman'sikapdanperilakupositif
2.
remajatentangkesehatandanhak-hakrepioduksigunameningkatkan menyiapkan kehidupan kesehatan reproduksinya dalam rangka peningkatan kualitas generasi berkeluarga untuk mendukung upaya mendatang'
dalam pembinaan tumbuh kembang Masih rendahnya partisipasi keluarga anak.
4.
l' pra sejahtera dan keluarga sejahtera Masih tingginya jumlah keluarga l' 1.210 KK di PS dan 12'621 di KS yaitu sebanYak 50% dari jumlah KK'
KK' sehingga totalnya menjadi 29'817
Permasalahan-permasalahantersebut-sebagian_telahmampudiatasi denganbaiksehinggatargetSPMmampudicapaiSecaraoptimal.Namunke depanpermasalahan-permasalahandantantangenbaruakanmunculdan dapatmempengaruhipencapaiankinerjayangseiamainitelahdiraihdengan :ntara lain: tantangan yang dihadapi tersebut baik. Berbagai
Strategi Pencapaian SPM Bidang
1.
KB dan Keluarga
Sejaht:;a Kabupaten Samosir
Berlakunya kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan; tercapainya target
SPM Bidang KB dan KS merupakan pintu niasuk yang sangat strategis bagi tenruujudnya birokrasi pemerintah daeraii yang melayani, bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan KB dan KS nantinya tidak hanya
berlangsung secara minimal namun pelayanan secara menyeluruh/ maksimal kepada segenap warga negara/publik yang membutuhkan. Misal, pelayanan dasar alat dan obat kontrascpsi ini nantinya tidak hanya diberikan kepada keluarga pra sejahtera dan !(S I namun kepada seluruh tipe keluarga yang ada di suatu daerah. 2
Perkembangan laju penduduk; tidak dapat dipungkiri laju pertumbuhan penduduk masih relative tinggi, oleh karenanya pelayanan KB dan KS ke
depan masih menjadi kebijakan penting yang harus dilaksanakan. Kalau dahulu Pemerintah lndonesia pernah mendapatkan penghargaan dari
PBB mengenai kontribusi dalam mengelola angka kelahiran penduduk, maka hal tersebut dimungkinkan akan terjadi kambali. 3.
Perkembangan dinamika politik lokal
dan nasional;
implementasi
kebijakan desentralisasi dan otonomi daeraii di satu sisi menimbulkan keuntungan namun di sisi lain dapat pula menyebabkan kerugian, apabila
dinamika politik lokal khususnya, tidak dimaxsudkan bagi terbangunnya demokrasi lokal dan pelaksanaan pembangunan
di segala
bidang
di
daerah, termasuk pembangunan bidang KB dan KS. 4.
Adanya perkembangan teknologi informasi; saat ini teknologi kedokteran dan kebidanan maju dengan sangat pesat. Kaiau pada masa lalu dan saat
ini terdapat teknologi canggih yang dapat nr+ndukung program KB dan KS, maka di harus ada kemauan dan kemampuan dari para penyelenggara program KB dan KS dalam memanfaatkan teknologi tersebut.
Strategi Pencapaian SPM Bidang KB dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Samosir
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM
A. Analisis
SWOT
Pada bab ini akan diuraikan analisis strategi pencapaian SPM dengan
menggunakan analisis SWOT. Analisis diawali Cengan pemetaan aspekaspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancanran (strength, weaknesses, opportunities, and threats) hasil diskusi dan daja sekunder yang diperoleh
dalam penelitian lapangan. Penggunaan metode analisis SWOT mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian SPM di bidang KB dan KS Kabupaten Samosir dan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh.
Proses penggunaan analisis SWOT rnenghendaki adanya suatu survei internal tentang strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan), serta survei eksternal atas opportunities (peluang/kesempatan) dan threats (ancaman). Adapun pemetaan SWOT untuk pen, cpaian SPM bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir terangkum dalam
1.
tabel 4.1 dan 4.2.
ldentifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (lnternal Faktors Analysis Summary)
Hasil survei internal tentang Kekuatan (Sfrengfhs) dan Kelemahan (Weaknesses) yang mempengaruhi pencapalan SPM bidang KB dan KS di Kabupaten Samosirterangkum dalam tabe! 4.1 berikut. Tabel 4.1.
lnternal Factors Anatysis Sumrrtary (IFAS)
Strategi Pencapaian SPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Samosir
Kelemahan
1
Jum[ah,,P.EKB1PKB tidak ,ide'af;"den,Oa.n'iUmtah,,,-
0.4
.2
:0;8
2
0.3
.;l
-0,3
3
0,3
-?
.0;9
-0,7
.
desa/ kelurahan binaan 2
RbI afifi'iehdah hVa,ri'.,'
partisipasi piia ber-Ke 3.
Masi h,.tih$giny3: F.US, .-..
1
lngin ber-Kb Tidak Terpenuhi (unmel need)
Terdapat
4 (empat) faktor Kekuatan (Strength) yang diidentifikasi. Secara
keseluruhan, faktor Kekuatan mendapat nilai rata-rata 0,8. Kekuatan yang
pertama adalah tingginya komitmen kepala daerah, dibuktikan dengan adanya tupoksi kepala dan pejabat Kantor KB yang jelas (Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2008). Kekuatan kedua adalah tersedianya tenaga Bidan di setiap desa/kelurahan dalam mendukung keberhasilan program KB' Kekuatan ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung
(klinik, kendaraan, alat-alat kesehatan), dan kekuatan keempat, tingginya komitmen lintas sektoral.
Sementara untuk faktor kelemahan, teridentifikasi 3 (tiga) hal yang menjadi kelemahan dalam pencapaian SPM bidang ketcnagakerjaan di Kabupaten Samosir dalam kurun 2008-2011, yaitu jumlah PLKB/PKB tidak ideal dengan
jumlah desa/kelurahan binaan, tingginya PUS unmet need, dan rendahnya partisipasi pria ber-KB.
2.
ldentifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (Ekternal Factors Analysis Summary)
Tabel 4.2 berikut menyajikan hasil survei eksternal tentang tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian SPVI bidang KB dan KS
di
Kabupaten Samosir. Faktor eksternal tersebut mencakup Peluang (Oppoftunifies) dan Ancaman (Thre ats).
trategr
encapalan
Bidang KB dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Samosir
f abel4.2. External Factors Analysis Summary (EFAS)
,#,,**,FW
Rata-Rata'6j "
U.,,
:.
a:1:::a:a::a.:a:a,..::;a;
,:t'l
ll!'t:::::::
Peluang Tersedianya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Adanya momentum strategis bersifat nasional (bulan bhakti lBl-KB-Kes, TNI manunggal KBKes dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes) yang dilaksanakan setiap tahun
0.3
4
1.2
1
o.2
2
0.4
3
3.
Terjalinnya kemitraan antara Kantor KB dengan media massa, lembaga gereja, dan sekolah-sekolah untuk organisasi PIK-Remaja yang berbasis sekolah dan masyarakat
0.3
09
2
4.
Telah tersedianya Laparascopi dan dokter obgyn PTT di Kabupaten Samosir Ancaman
0.2
1
0.2
4
Rendahnya pen$etahuan keluarga tentang kesehatan: reproduksi
0.3
.?
-0,9
1
Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja Masih tingginya pengaruh budaya Batak harus.ada anak lat
0.4
::l
.0.4
0.3
-2
-0,6
1
2
1
2
3,
,
3
2
0.7
-0,6
3.
Faktor Kunci yang Penting Hasil skoring untuk faktor internal dapat dilihat dalam tabel 4.1 di atas. Faktor
kekuatan yang pertama, yakni tingginya komitmen kepala daerah, dibuktikan dengan adanya tupoksi kepala dan pejabat Kantor KB yang jelas (Perbup 1412OOB),
mendapat nilai 4 (sangat penting) dan bobot 0.4. Dengan demikian
faktor ini mendapat skor 1,6. Kekuatan kedua adalah tersedianya tenaga Bidan di setiap desa/kelurahan dalam mendukung keberhasilan program KB, mendapat skor 1,2. Kekuatan ketiga adalah tingginya komitmen lintas sektoral, dengan skor 0,4. Dan terakhir, kekuatan keempat adalah tersedianya Sarana dan prasarana yang mendukung (klinik, kendaraan, alat-alat kesehatan), mendapat skor 0,1.
Sementara untuk faktor internal kelemahan, secara rata-rata mendapatkan nilai -0,7. Angka minus diberikan untuk menandai bahwa kelemahan merupakan faktor yang negatif. Kelemahan pertama adalah terkait tingginya PUS unmet need, mendapat skor -0,9, kelemahan kedua adalah jumlah pLKB/PKB tidak ideal dengan jumlah desa/kelurahan binaan, mendapat skor -
0,8, kemudian kelemahan terakhir rendahnya partisipasi pria
ber-KB,
mendapat skor -0,3. Secara keseluruhan faktor kelemahan mendapat nilai rata-rata -0,70. Hasil skoring untuk faktor external dapat dilihat dalam tabel 4.2 di atas. Faktor peluang secara rata-rata mendapat nilai 0,7. t-rntuk faktor peluang yang
pertama adalah tersedianya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mendapat skor 1,2. Kemudian, peluang kedua adalah terjalinnya kemitraan antara Kantor KB dengan media massa, lembaga gereja, dan sekolah-sekolah untuk organisasi PIK-Remaja yang berbasis sekolah dan masyarakat, yang mendapat skor 0,9. peluang ketiga yaitu adanya momentum strategis bersifat nasional (bulan
bhakti KB-Kes-lBl, TNI manunggal KB-Kes dan Ke-'satuan Gerak PKK-KB-Kes) yang dilaksanakan setiap tahun, memperoleh skor 0,4. Peluang keempat
tersedianya Laparascopi dan dokter obgyn PTT
di
Kabupaten Samosir,
memperoleh skor 0.2. Faktor yang menjadi tantang an (threats) dalam pencapaian SPM bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir, terdiri dari tiga tantangan/ancaman yaitu
pertama rendahnya pengetahuan keluarga tentang kesehatan reproduksi, mendapat Skor 0,9, kedua masih tingginya pengaruh budaya Batak harus ada anak laki-laki dan tabu pria untuk ber-KB, mendapat skor -0,6, dan terakhir
ancaman rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, mendapat skor 0,4.
52
Strategi Pencapaian SPM Bidang
4.
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Samosir
Peta Kekuatan
Peta Kekuatan berdasarkan Strength, Weaknes.ses, Oppotlunities, Threats dalam Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Samostr sebagaimana ditampilkan dalam gambar 4.1 memperlihatkan bahwa kondisi
Kabupaten Samosir cenderung berada
paiia Kuardran l. Hal
ini
mengindikasikan dalam situasi yang sangat menguntungkan organisasi yang memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat ditempuh adalah strategi "agresif'
.
Strategi ini dibuat sesuai dengan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut cian memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Gambar 4.1.
Peta Kekuatan Sfrength, Weaknesses, Opportunities, Threats dalam Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir
PET.A K,-E"KUAIAI,\|,
Sumber. LAN, 2013 (data diolah). .'
a. Matrik Pilihan Strategi. Berdasarkan Analisis SWOT dengan skoring ;'ang dilakukan, mengingat Kekuatan (Strengths) yang ada sangat berpengaruh dibanding kelemahan
yang dimiliki (S>W), dan di sisi lain peluang yang ada lebih berpengaruh dibandingkan ancaman yang ada (O>T) maka strategi yang perlu mendapat perhatian adalah mencari alternatif dengan perilaku "agresif". Pilihan strategi dengan asumsi S-O, yakni strategi yang didasarkan pada kegiatan
yang bersifat agresif. Strategi dipilih denga;r berusaha memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang sebesar-besarnya.
Strategi
b.
n SPM Bidang KB dan Keluarga
Sejahtcra Kabupaten Samosir
Merumuskan Strategi
Meskipun secara umum strategi yang direkomendasikan mendapat penekanan adalah S-O atau strategi yang didasarkan pada kegiatan yang
bersifat agresif, namun perlu dilakukan pula analisa terhadap strategi dengan berbagai asumsi lainnya. Berdasarkan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal, hasilnya dirangkum dalam tabel 4.3 berikut.
Tabel 4.3 Matrik Strategi Strategi Analisis
Faktor
lnternal
Strategi Analisis Faktor Eksternal
KEKUATAN (s)
KELEMAHAN (W) Asumsi W-O
Memanfaatkan terbitnya
Nomor
peluang
-:::
Jfi ang:Undang 52t2OOg tentang
Kependudukan PELUANG (O)
dan
Pembangunan Keluarga, terjalinnya kemitraan antara Kantor KB dengan media massa, lembaga gereja, dan sekolah-sekolah untuk
organisasi
PIK-Remaja yang berbasis sekolah dan
naSional (bulan bhakti lBl-
KB-Kes,
TNI
manunggal Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes) yang dilaksanakan setiap tahun,
KB-Kes dan
dan dokter di Samosir. obgyn PTT Laparascopi
tingginya untuk mengatasi t::: :: l
P"'us'' unm6'fi:fued;
"
1
"'"n
tidak ideal PLKB/PKB yang -desa/kelurahan
dengan binaan, dan :::ut l
rendahnya partisipasi pria ber - KB.
strategi Pencapaian sPM Bidang
KB dan Keluarga
sejahtera Kabupaten samosir
AsumsiW-T
Asumsi S-T
. Memanfaatkan
kekuatan berupa tingginYa komitmen kepala daerah terhadaP
penerapan Program ANCAMAN (T)
KB,
dengan adanYa PerbuP No' 14 tahun 2008, tersedianYa
tenaga bidan di
tiaP
desa/kelurahan, tingginYa komitmen lintas sektoral keberhasilan Program
KB,
dukungan DAK dan APBN anggaran dari BKKBN, dan tersedianYa sarpras Yang mendukung pelaksanaan Program KB
untuk mengatasi rendahnYa keluarga kesehatan tentang reproduksi, masih tingginYa pengaruh budaYa Batak harus ada anak laki-laki dan tabu pria untuk ber-KB, dan rendahnya terakhir pengetahuan remaja tentang kesehatan reProduksi pengetahuan
. Meminimalkan
unmet need,
jumlah
PLKB/PKB Yang tidak
ideal
dengan
desa/kelurahan
binaan,
dan rendahnYa PartisiPasi
- KB. ' Mengatasi pria ber
rendahnYa
pengetahuan
keluarga tentang kesehatan reproduksi, masih
tingginya
Pengaruh harus ada
budaya Batak anak laki-laki dan tabu pria untuk ber-KB, dan
terakhir
rendahnYa
pengetahuan
remaja tentang kesehatan reproduksi remaja
remaja. Sumber: PKKOD LAN, 2012 (diolah)
B'RoadmapPercepatanPencapaianSPMBidangKBdanKS jalan) percepatan Da1 strategi tersebut selanjutnya akan disusun roadmap (peta pencapaian sPM bidang KBKS. Roadmap percepatan pencapaian sPM disusun dan dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan, kelebihan, hambatan KS tantangan yang ada, serta adanya gap pencapaian sPM bidang KB dan pada tabel 4 4 Dokumen roadmap sPM bidang KB dan KS akan disajikan
sebagai berikut.
PUS
sro
sr.r
sO
so
o
so
so
N
$
(f)
sc.)
ss
s(o
s()
so o
so
so
o o r
o o
o o
o o
O
o
o o r
o o
o o
o o
cto s lr)
s|r)
sf.-
so
o
so
so
@
o r
so
CO
so
ca
sro
cf)
o
so
s
s
s(o
s$
sf-
@
so o
sc
so
s
s
s
t o $l
o (!
CLr
s
srr)
s
ro
6
ss o 6t t]f)
s
r.o
f--
(o
o
o r
E'n (!: \1
tr
ra
(Y)
ct)
cl
(s
z a
v
(t
!t
s(lt
0rc
tEu) ,z
L(!
o
v E) (5
E' iE (= L
l#
li lu lor
SE $'E
(E
L
0
E
ft 0,)
g I
tfl
(s
!,(! o
t
c')
@-
N
@
sN
s
sr
s
s
s
s
(o N
o
O
r
o
o
\o
la
)- Jo OT il=
L
_o
l>
= a $ ,a
I
f(l '1(s AQ c ilco (E+
f
o)
il.
l-
L
l-
1
C')
lsd
(5b:f
)lc
r il(5 (5 il o qr-i -.lo-
lsg: \l 6'. I 6! Dlg f >l = ! )l lcnol ?l 3gi !lF ; l=i BIE rlo- c
u,
ft
ulo tl o) =1(s l(/,\ ala i rlo) lo r qlR i ulct ^ ^lc \l lo'! Dl(ll .r ll'i llo: 1
5
2 l)
I
?= 1E =o PA
!,
!
o) lz _6 N)< : L\(sN OO
cr
il:lc ( )le zl-s .16 +( :t -lL
IY
s-[ =a 6 lS og c]v lo (s: lze \< gi _1.'
r ;13 s ,l(! rlO- ii ilm - :l o-lJ )l ( )l +
:€ lBj tks >lS .ilot E tr
la
.1(5
.
l3co
EE
lF=
Y l-
P6./, cc oo fi !ro X-) 8E -o\ Y^A o
lEi
u)
\t f,)
&a
c(\t
n
loY
cD(s
'7,9 ft :IP :l(s
(5
16co
o
= l= f t- rlf -16 l6ts lrS :lc 'Fl( rlro lO)r :l\( o rl tr l.ql('J' rl P 1(6: :lo
ht€
l-
l([ '6'
g L,C rl
E
tc l(s
tgl aE
l:z >-€ ,lco 'lv
(s
G)
tlo)
lm
C
rn
It-
O(U
l^
o)
E(5 c
l>
CL
o o o
f.-
v
@
t.E lL
CL
0l
s
'0)(L
t!
0.
ro
)
G9
(s
0
f--
c",
s
N
oN
l(U
lp
I
(r)
X(E
cl
l,
o (!c{ Y* (E
lfi 0
5s €cso
@
;CL
O
:
E
o6 -,n 6T ot
6E
o'= >r=
oo) _a (D-o
(Il o\ EO I I
I
l
to Or cc
-(s
d!5 q=
-L o
di
0)V
>\ '-\ -.) C(s :l =lE' rl rla. rl(i tll#rr , gE i tlc, :IE - Dlo= rDlo-L F5 lc, sl d r(D'lc -! ll= sl8.l 3l8c\ ;l[-s,S gl l8j ulo i, ?o: (st c^ 1i Pli.t -lf=llz ll=.lt l=: ltz c f llz .l ulv ' o): D(s iil(5 . 8F lo )1(o l0) ilpE *"* .;:ff lc-l I 5lO 3]s llO.r 5lO o-: llE +.n (u OE 8EE o) ts o o l=; d -o
(!
i
C
F
(
,
:
i
I t
i
I
I
la ctv (E elc
6 I
_(o
$ lnge O- lv @.-
.e lq EI t= l__:<
E' I5.EE lY I-
LlJ
zct
-:. -c o
p
E o (tr
E
cf)
o N
([
g -c' Eo (s-X .g'tn
(5
2 -J
o
tto:(5 ::. u, C(tr o (l)c^ Y >', i= >t Y :< C:o(s0 E€E loO-:oL Ir
la) l-o
N
(f)
lc IL
l= )a
Strategi Pencapaian SPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahiera Kabupaten Samosir
Dari tabel 4.4. di atas dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan target nasional yang akan berakhir pada tahun 2012 maka roadmap percepatan pencapaian SPM KB dan
KS hanya akan dilakukan untuk tahun 2014 (1 tahun). |Jamun untuk memberikan gambaran secara utuh, roadmap pencapaian target SPM KB dan KS juga akan menampilkan roadmap/peta jalan tahun 2013. Hal ini semata-mata dimaksudkan
agar penyusunan roadmap tidak terputus sehingga akan dapat dilihat rencana pencapaian secara keseluruhan.
Roadmap pencapaian target SPM bidang KB dan KS memperlihatkan pencapaian yang selalu meningkat (progress) dari tahun ke tahun. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, maka perubahan target dari dibuat serasional mungkin agar dapat tercapai. Seoagai contoh, cakupan PUS ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need), angka kenaikannya tidak mungkin dipatok terlalu tinggi karena agar dapat dicapai oleh Kantor KB Kabupaten Samosir. Dalam kasus ini, capaian SPM unmet need masih cukup rendah yattu 24,11o/o , artinya masih terdapat gap sebesar 19,11% pada tahun 2012, dan akan diupayakan menjadi
5% saja pada akhir periode SPM nasional. Namun, jeius hal tersebut tidak akan mungkin dicapai, oleh karena itu capaian tertinggi yang clapat diharapkan pada tahun
2014 adalah sebesar 21% (minus 16%, apabila ingin mericapaitarget 5%).
Demikian pula untuk indikator ratio PLKB/PKB
1
petugas untuk setiap
2
desa/kelurahan, diharapkan akan tercapai sebesar 60?b pada akhir periode 2014. Selama ini, politicat witt untuk mengangkat PLKB/PKB c.liwarnai sejumlah persoalan sehingga tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.
Adapun program, kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator-indikator SPM sebagaimana diuraikan pada tabel 4.5. berikut.
il
c\ O N
.Es (or (5i
(Jdi O O
o .sf
O o O O O
q
o o q O O q
cf)
CfJ
Arx 6llu o_t>
'=
RS 'b5 qxU) t:S*
m
v
ct)
(!
oh rrEc\ g^x .g (! EiY:
p o
o
$
c4
3 o
.!u
'b E
;<
$
s, o
(ro
=.3i5 Fe 33 =g)\o) FF gE
EDO
dtr,N
r<
= 0, c: (E
-o (Esl-
,ru
F=(s =E
€d Y
wl NI sffi(d,\.ili
ffi4s ::l:;::.,CD
L
:::::::::{t ,.
E
N
.g
vo
E tl)
{5c.r
=.:_(l)c(D(D(o
GJ o- -!z zt
aB J
co-o
S
.9 cY :=c.q)>! _gEb orctm c >--:z '= (o-! <s QoI d cl Ll-+<.b-6 o_o.. S',=
(E
ct
o o-
L '6,
co)
3xS O-E-_..-=E Xco cq-o
=:< 33e€ r
at
J *Q)
o :< LU
=c(E Ecn >, \<
(t'(l)(5 O-13 1
ii'6::;:
E*{N\iir=
S
(u
Cu
ttq oQ
.9 6',' E-cx (!c :=
qt
ll
-\<
o$ c* aE .= aJa c(6 g)o)
Eltr -lUi
t!
E-la-
ga I =!q)
-\
I I
F =i
.ets l" P Sx lurSE€ i=*' S P*lSd dD \ ctlEr-c
5 92 ql= !u 6gel6a o-E:ilo=
o o q e
Ss HP E€=i !*(,,Y E sr -&rlE rS*x 5E= =p 9S:-ii9 tOj5coSx CLF oi: E S slE X s s F)rjFt-J€E
-*o
J:=
I
EE P v x= S o_o) = U, U,E eE ba cE S EEc
[I
(DO Q-
'6S>< g, EE E\o
d:u, :P9$ -c E b_6' oE c3 6 --'= c (o-:z c__
ct)
(tr
a x
1'O
><
S.+ (!F
(E
CU
v rrKx -6 ob 6 S*- !!aEii!6ru
@
*q)
CU
E5(E(5
(= L
G $
.e
(l)q)
(!
tr (!
(!
d,E, a- aSEQ
I
e l.d' SEla
E(' \(E
It
s
ciSE
€e q(5' (E a Y
O O q O O c\ O
xl
x
(B
Ix
r-
O O q O O 6{ O .
c(s c U)
(D(g
=F o-'-) co) (E -:Z ?o
EL d! (5
FO
dE
o, c
:
(D
:< co
:< (U
c(o
>\
(g
6 o-
co
tn
o o q o o c! o s
O q o O
O .f
CO
(u
$
(E .E
x
c)
o-
qo =.E (ua_
a(B
o U, a q) ao (E
r<(B
E
ftt
(E
O)
(E
:=
ttlt:$ -(u-.*
(D
a_ ?)
8t ilb ilc
Sx F,Q.
ffi K{,
= 2? E$3
#y{cH ssiBE#
ffi
tffitDs#
tt, .9;
iw4ffi
E"z
"LG- ''
W HWANS
sH"iiita
ffiffi .:: lss MW
ffi $ta6#lss
-lcrffi >i:tg
:::idHldl
afl
=
I(l)Si€E
o(b-x
F5E$
E
:-o
LY
.r !+
Q-
\z
L-
oh
L'(EC\I
(E
(b
ca
\O)
(E
$
x
CE
o a-
a-
AER
SE€ _ o=
E€; EcaV
.++'tt arfl(!JG'---
(B
r< (D
(E >.
gEE 'aEp
a
3^ str cr
E(a EDe
E'd* o 5'=
qrc -c) oF
c
; gE (, ;\ (r, (g
:<
5*
re;c)
ES<
5 cb '==.S
c l'*
x
':E (!aod Et 5J -O =(s u)=
-Y5
(u =u).:< ':= -a (Ec E as (u 3 >\* rE .=l
q)
a )o,
(E
co
Gt(aq) :< c{g tE ?)
s
a-
Sn il+
3N E :-(Do-E
(E
.:<
c) (l)
-q)
c-J
CE
q)
SE Pb rr EP
E:E dr'E €SE= F$S I E:Kt 9!*g+*9 g€ F6 F'3;-y E qB E e.q C (tr -:> .- 9 bQe gth6 \O LS q)o -qJ-
a<s- A! -
9?
e 3x Eb E E* F P = F SF 6 .OE * dro- # E [6 b=' E E $5 F_ X(\I ct
o)
o E 6m c:< -9-a (,F=
'-ct (D
o_
E
(t'F(/,
bFs
d'.='3 6 =d
;
s>. =sEs
o 9
Sg
9SX
^*(U W vE (o o+=
s::nu#
=g 88 urs
-oE P EER
c(g
ffi
'5b o>, CCB
8.x E C-l O€ F)-
ffi
(B
urQ
u, q) ctt Eo Et\o
ffiYt#
a x ilE
x
ul'=
SW
(E
U)
(E
Eittr\
ao
@ @
c)
$t
tu \<
O O q O
o? cf)
c\l
x
\$'
o o q o (o
oq
c.!
(E
$(ss)
O
O
O q o O
F
c(u
E (DfE
g=
O'l
rn
il
c\ O c\ c(E:< 'fr F-
o-@
3R r-
l-
o o q o o q
O O q O c!
O O q O O
O O
CA
s
s
n O
a
U)
(l)
QE CE
-$
CB
ir' s
EI ol
RJ
q) o)
c) q)
a_
a-
(E
Ctr
ts
_a-
xg s-6 -Fi )c) cis
=(a se ils
(b
o
ict oo Co o ooo J:T;O - vE9 qr-oo
ll -:<
FXr 5 .:9 6t
Fi=
L} l- H >< >< l9 =--o -o S lb l- € c.r c.t
sr =Uttr Q) crx
=* cFo UIS
-gsh
sbs*
IAIE= ::14{!= ..:=itj.lt.
. cD-} i";o'j l1-(
AE
x
x
ctt sll
=tt a-ll
Ett
=tt Orll tl
I
CO
(E
3Ro sq *o
E r.t':r n \o'll)( oo^- g'
9r* -a\vo
(l) (bcI
,:-a-
,,S;Fl
;
EP s'3i g.E. b
c
o (s
,
E c)
E(D
o-
>'6
-(U (UJ (>(s c> '-LC =uJ 5(g :< 1i
I I
(El
I
I
I
$el ><
bE*HIESb Q'b rl
CL
Ot)
(o (5
o)
c)
(B
* *E.s=l \E E 8--9 lrr x E 5*-l-e 3i E.3 t xl€ €; H +: elE r**
E -oE sFi; E rxo, gB 8.F SEI I SE ol C-\<+
c o E c o
I
S$II I
-o o ..c tt $ei
I
ERFI E
Ro
EES bo FU-
I
(Eo)ol
s,
x
I
ts IE ts-l E
U)
c56l _(g-= x
gE$
ES .9 So FiE)c->-
Me ME'
ct L
(!
U,
SS,ix €E-t 5 s><>< E€= g tr9 Ei Eax (1, x-
O)
a
=2 E (B--
U,
(E
q
CY)
(U
.(E
O O <2 O O
O
(U .E
(B
x llt co (nQ-
cr)
xl
a(/)
\
x
o q ce c!
EI
U)
O
'=l gl .cl (EI
CU
(l)
o o q o (o o e.i t\ (Y)
q o O
n O
n
cq
F-
O O q O O
O
'it
.@
\o i6
tre (F'=
cl E
) -
c._ (ou) c-c ={D gE C-C =lo
c) .I o-€ (/>
\<
-= fu(o -9o -=> do o-a (E=(\r p)-5
^ftt
R6& E'': E q s -E a'E .rJ
-
6 c k E'E\<
o
F'-EiEgF
A\@F
:::=.:2 trE....i
{&K \Dlw
M[\*N
fir.*
lN/xs*.v
ffi o O q o o
r-
O O
q o
O oq
o
r-
€ q
cf)
s
(E
.\
a xc4
(E
O)
x
E
o !
qJ
5 qJ
!
vl{J v
q)
CE
o-
x
TFT -ll,..);
c,i
It:ii x:;; -=d
S (E
x
cB)
(E
!
_.,, 6\
j;.d cx ctc g) s=q)
# (U OC\
ESq
tCl {iSx
crr
EE
.- > --- Es 9 i(E hc.r 8. E JAF = .r +;i =>< o q) -s:# o G;-l !( O dor E
-(Dm Ltv _c
'}:=
c(s !
(5 L
6 -Y
(g
a c)
E
X
o
o-qJo c.r gatri o-s r,Y >< HS'-Ps S-; boi>< E S.0e o \d5 F
so
-s B:
IE 9Or sp B):.
oi arX a.q cB +Js
\!
fqJ \Q
EI sx
*=
S < qo il *I lo o
b *x l,'Yo occX
-o*J L ccx I
\z
\
HR
.5SaJX
t i a: eibE p aH ijeEs\ a-VGx
PE E' -c s 9*{ uot: \ x .F
oe\00
FE; e-;E FSS=
F a-c! fSxc.t
(o c!)
u-r \Z
UJ
fu
Eco l-u \-
_09 (lJJ o-
rr
art oi i u a d_€ € nN u!v >\^
F.l
v:z
= 2-cE E (D5
8c€ a::::\
o
rtS rSHe o s cto vP Tst= u$ 6CL + R>< bo :'.1 (4- qJ Y L Y)O
o
EQ c(o
190(5
o)
xcl
co
E\< -f
o
I* f6:o 5 t,
E;i
o'1 Or:
-g
-c o
c(tt= (5v ccO
illi.r\
6r
$gs
(OII
c
o
ESY= ts =5 E€i
E rl
! (a
a-
--co Rbsd EP vro -= E kj> 5 px il-.5 X S q g K,i Exdx o or-c c - ttrs
r(6Qc/,
B
4.,
FI
q)
a-!
*
a-
LE sc#(E Fr Ec E E B
o o
-\<
qJ
14
'tffi iwl
o
cf)
.e
(I)
s
cq
q
q
$
P (E
(o
O
!
(tr
b b(u
O O
O O q (>
q o lr) q
(>
o? cf)
r-
O (>
o O q
O O
o-
v< -6 ;Y €d fitJ
bD5 GJL
o-l
.2
c
-Y (U
cQQ
6Y tl-
zd
J\Z (l)J
p: $%lg:,i+
WA:) iE t
7> qio
r-
o (> q o <\l @
c? @
n
a_
SP' o*
c\!
QJv
:b ta_
s-L X
r*o qJ\ a- 0rerale
.a:
o
:E (4o
Gt
3S
B: .-s\
tl:::::
vzi eaL4 5r;.!X
El,i
AJ
o_
c
-v
't
Sr* JQJ B: il\c
lt
-€FF
-
e
x-
o
s
E
€o
x c
xc qo
I
hEi
UI
F.:i
o_
FX
rsb
{ol
qJ
9S
Yqr Ga-
o o
!
(a
QS \TF
JL\-A
-iUq-
c\l
qJ
G
JEX s ES: '=:li= o 11'x.L 'ccR Tt c ds rr€ ftroi (6 t^ -l*^ Trs c I s :-s 6q = s'S t E.qF o gEC OGrC) QB* ES'ie llh\oo 5 q) 0:i (/'t tr x \loo R8 Q-€ Y TE-HE P b q :t r h--() I *e *--Eqt 6-ql\ oRcutrtt s eE = H = tr_'.*F{or (0i3Gd1 r!iccncD sx x >l ;g cJSx E!trx !!r:xx L B)X (! Btx u! L(ixboh! d EE F o !Ssb 'FEsb o o 6S EEsbb ! nr -s!r.r Es ! ol t'l Z-\arat hEixx H-s gsjxx uoS -Y x Psjx -rx-g t! s :,_Y g F S P= 6\boo S E'J f S oN I-
tra il\c o-(4 -xf, -Y=o
oq
*B\
P
-v
J-
O co
B)
o ! o
q
q o o q
o qJ
O O
O O
O O
O
f--
r-
o o q
o O
o O q O O q
C.s
E
*_ pe
x rO RO
$r
G
io ilsEct
B.g \Q
=o IITPts a 19 cqtrho =C';F{ f;ESx H-i( p s =tr.FN i gFx .-;'xN cqJx oQ'@
u1
=ll=L
a 3E x Edixor ;aJq
N
(.p
5
c E B
G
A<
o
EE
,'
-h n\
i€
o B
-o E* oq
-G (l)Frl 51
{ $ia.i sor ! c\ :o \a >
t I F*
6< qrx a-q CB ts
o.
rrt
aES(a^ siEE E Fct Ec 5B etldln F5Xrn H: Lc L\A
;p a-cb ta EE aJ\
(4
o
9'-v l\ lJ
=luv i€isat*b
Fl!
L
c\
bF
bg
\
ao
B)
3 i-FP le S xlslc 'Flr-:
c o.t
3s o:
a_
lr
*B5
a)
AJ
o ! b 6
o
\
o
at9\
\rcL
gE 8.E.E
€ lt.l rrSdo
Strx jqo BiJ ajX rEPe H i r!f,lo dsdn3; rEpj _'=h^
q, O QFr a'EsX s s.g; S .\< -O c+.o 9dcooo .SPS5 3$:E hbs6 b I -io -*.3 j q5o k d.q BASo l!
qJ
bo
Xl-ar : cJ c
F
I
tL{
iil iil l.! lJ
sa
\\
€.SO)F{ OT\JJ
cJ
pi: E= F
ts FiE sF-
ES F(n *t a e.SE* $E s iiiF gsEx F*S: gsx FIJ-GN F T EE b \ b= o. < o-N FSN f,SxN F 6\9v
\ b
I i I $iE S F I E
t
(!
(o
.=
!
o
\z c(5O
=:z Fo-
d> L:Z (uJ
o-
cf)
ro
f
P (o
o-
9ro LP oo._ \z
c!E
:z
59s c^(I'
L--^
oJ-\= L:Z-O (uJ(g o- o- \z
w#ffi
wtxi #Et€y-
l-
r-
:::Ej;
:sY* cn il: EEWE $iffi$ffiffi
q o C\I
w v6{\i!:;;;11
o O
O O
O O -q
st
5
x
P
I
\o qJ\
6 6
cl
!
\a0J
*B) G
A<
s\ AJ
q o tr)
O (\I
F-
cf)
\
.g
qJ
€E
o
a
bE r.L F P<:
! q)
sb
SE r/) 6
o a_
o O q
6
o o
qJ
o o q o o q
q
n
f.-
W
c>
O q
O O
o O q O O
PT 6ailsb
il
3: Sc
L:5 \ lE
Est x= 'trcR
r/)
;SF.E (!xrN
X
B
LO9O
l!oi T'SG g'+ls g
q
a_
s E
f,
x
Io
x B
!
o
sa
Br= B: ar q,
a-E e0J
C-rO
Q-O
Fq-v(h
C:BN
q0
FxL
t!q:rnt L\\
c E ao
E
AJ
s :9ScH E RX daf,s I so "S 3c !o Fc \r'A #tEs f!FE gx Ft c; reln ; 8_€ H LCY " \.o G a_p €FEd E FI gF ; =Ft.go H -o EFSB tr:cJbD r{ tlsx bb c-Yf,X 6baq t[e:trt EgII 'itEqlx:q -6HIFH 6\bo o\r€ 5 S $= co
!
B
Yji.VN
rrE
9B
CB l!tr (!q Lo !P 5r LS
pr
g.P
*9
Eq)
foltco ofo EO -aso :: tr Bl0 =oOo E-:o l!TY6 9: o -l L-\
b s bx
G S O--t co
-\Z -Xo l:
bD
>c cS (u(u
(gc E(I,) (oCL bDOJL a-l
:is
N
sf (o
*i.nn,; Wi ^.i41[r; WA
i&ll''1
-A
r-
o o q o O q
O O
cf)
al ol trl ol cl
Mtv
dffi$
ffi 9..
R
o
B B
.9 hl
{isNi\:
1
ol \
AJ
-B
q, a_
}SSN
c 5 c
o o
!
G
c a x ilo -q -ctY
B OJ
!
q
:
ao
rrE
9B cO
B
f;r >q
a
x
rrS
L^ -f l!.l!NLFl.c(f
otr i!o o: ex
+eG cq' =4.
-oFso oo >.O E x PR oc-! 5e .Y = rro-: 5EatI o)
.9Eco CO (J Fr co<(/)F
ffi rrl\
wl \$L!6.r
*rNltH
$*ru tr#G$## w$fi sHrfi$
:BdCL: E .;*?lt x,\!
wffii
Kre
W .{c.6-B
salr *
ffi
ruH rffit
Bl
:-trt
>E -(E
F_a E(u (o0bDo: d-J
vt
c
AJ
{3 q
AJ
o-
c
o
c
a
x
Io -s -oY oF -< Ea) -oo-^ .= =Bo (, >.o o-:
6sx
x
*
o !
A(
g AJ
o
\
c
I
-B qJ
::l ! EE
! o (a
o
i$S - (!:s0, >.JJ cF> .9Eo 0r= co (J F{ o-Sr _co oc
B
o
(\l
vl B)l EI 6l \l BI !l BI cl BI -vl
a) -tl
:.n9 e\ts e=ts o, >N o, >N EE€H (!=c lEco QY)v
os*1 6sx rE :s >.3J os\: dE!x
B
B
q
xt cl BI
q
E ao
o O
cf)
CO
a-
h
o
P€ trqr
6
O o q
B I
r-
o O
o O q
o o q o o q
q O O q
O lr)
q (o
rO O
q o O q
O O q O O
E
s il:
E
,fR #x EE
-:< +:
.9
a x rrQ
il.g JQ t! c).rJ=
ka GN--f,
lh:st l-c^
UB o:
LrJ
x
.sE -.Eo aro et g=
6
>E oct 15 E ar -: ;*8 le*s6 86tn EE "Kx Its X -- tn .EEX .e'trHi
Es I *J s.: b ss b 8.8r ca Fl IG < N G\atn
lelSs lo t = X lco ii
tn ro
co
\Z IJ.J
=.9 q6 6E '6'= (g=
I
OI
iri
e e o 6
e') q9
(\I
o
x c(J
Ct)
to
x
qJ
c
a_
a_
!
o o
s
s
c
E
o
!
AJ
o
E
E
x
x
oo\ cx GJ
cJ Lci
o
-v
llG
a!c fG J\
c>. IE B!
.sE
E! >E
lasr
P
d o -= EEcln .e'E S x 'c, hi
*J s.r b E.8J
o-lJ.4l'l
o-
q,
!
AJ
o !qJ
il\
:
o
o B
:<
X
X
(o
o
B
!
!
:z
a-
E
a
I b€
F *b 5CO c Bt
bbn
r. -s
PxQ
Oadc-l xvtx
d o
Bl B
G|
So
s9
oJ
-o (o
qJ
€8 rrE
ffii TI 5-r( tr:I 9t 6E rr .{=orr)
o
Ot
A)
a.
C,
a >< c
€(g o
E
N t qr 5 rx so .P po 9SSe H ao o-a ct $q sX=6r r Htr) t8. bE-EE SX .g! x 'a u= g Fs E lx e:.:x Ess -uo* I -Ee; FEts ;EP s€ cFo l! O O16 EE o \o $S fUsYiF \
o, c
C\t
I
pG' o
o_
a c
LJL*
(g '6
o(5
--
o C.
ao) c(!
E -bo o.!
sp
:'6
s^(t'
==> vE(u
c(o
(5
E
(s
o tr -o c
)
E
I lc L(D
lo_
t(E
l(s lc l(5
lo rC
r(D ld)
lo-
lo l'-:z l5 I
I3 lc l(5 ic
,(D
lo l-
rO
ic\r t\
tlr) lco t\
io t-
lo i\2 II t\
lcr,
'i I
C\l
I
lo lz.
lz. l@ l\z I
i\<
lco
lo t-.Y
rq) rO-
t.. IL
lo I_o
IE l=
rn
(o
(o
uarga Sejahtera Kabupaten Samosir
C. Strategi Pencapaian Pencapaian SpM Bidang KB dan
KS
Berdasarkan analisis SWOT, diketahui perlunya strategi memanfaatkan komitmen yang tinggi dari kepala daerah dan komitmen lintas sektoral (dalam
hal ini BKKBN) dengan memanfaatkan peluang yang ada sepertr terbitnya Undang-Undang Nomor szl2Qag serta terjalinnya kemitraan dengan stakeholders dalam pelaksanaan program KB di daerah. Dalam hal ketersediaan SDM bidang KB, meskipun telah diinformasikan bahwa telah terdapat bidan di setiap desa/ kelurahan, namun tenaga di bidang KB seperti PLKB/PKB perlu mendapat perhatian. Mengingat batas waktu pencapaian target spM yang hanya tinggal 1 tahun ke depan (berakhir pada tahun 2014) maka Kantor KB dapat melakukan strategr percepatan SPM sebagai berikut:
1.
Sosialisasi KB dan KS Yang Makin lntens Sosialisasi KB dan KS tetap diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat kinerja yang sudah dicapai dan untuk memperoleh kinerja yang semakin baik di masa depan. sebagaimana diketahui, pencapaian spM bidang KB dan KS sebagian besar sudah sangat baik, hal ini diharapkan
dapat memberikan motivasi kepada Kantor KB untuk
tetap
mempertahankan angka-angka capaian kinerja. Sosialisasi diperlukan untuk mencapai kinerja indikator SPM yang masih minim dibandingkan indikator yang lainnya, dalam hal ini adalah indikator capaian pUS ingrn ber KB tidak terpenuhi atau unmet need. Tujuan strateqi ini adalah:
untuk mengingat kembali (reminding) pentingnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. selain itu, di satu sisi strategi ini dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kinerja yang sudah dicapai
dan di sisi lain untuk meningkatkan pencapaian pada indikator
yang
belum tercapai secara optimal.
2'
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Ketersediaan jumlah/kuantitas
dan kualitas sumber daya manus ja merupakan strategi yang penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan KB dan KS di daerah. Terkait jumlah, pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen sDM yang diperlukan, baik pejabat maupun
staf/pelaksana lapangan, khususnya penambahan jumlah pKB/pLKB untuk memenuhi persyaratan
'1
petugas untuk setiap 2 desa/kelurahan.
Tekait dengan upaya peningkatan kuaritas sDM KB dan KS kiranya dapat
mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN No. 232lHK-o1olc1lzo10 6-7
KB Oan Keluarga
sejant:;-a Kabupaten Samostr
tentang Pengembangan Kapasitas Tenaga Program KB dan KS. Pada
pasal 2 disebutkan "pengembangan kapasitas tenaga program dilaksanakan melalui orientasi dan pclatihan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku unsur tenaga program KB
di daerah dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar program KB dan KS pada masyarakat".
Di dalam juknis pengembangan kapasitas tenaga program KB dan
KS
disebutkan mekanisme pengembangan kapasitas sebagai berikut:
a. ldentifikasi kebutuhan; SKPD-KB Kabupaien melakukan identifikasi kebutuhan untuk mengetahui sasaran orierrtasi/pelatihan yang prioritas
selama batas waktu pencapaian SPM Kg dan KS melalui tahapan:1) Hitung berapa jumlah tenaga program KB dan KS yang belum dilatih dengan cara menghitung selisih jumlah tenaga yang ada dengan yang
belum dilatih; 2) Menentukan prioritas tenaga program KB dan KS
yang akan dilatih sesuai prioritas program; dan 3) SKPD KB Kabupaten menentukan jenis dan jumlah tenaga pengembangan kapasitas tenaga program KB dan KS yang akan dilatih.
b. Penetapan rancangan kegiatan orientasi/pelatihan; penetapan rancangan kegiatan orientasi/pelatihan ya;rg berkaitan cakupanjumlah
dan jenis tenaga program KB dan KS, bentuk penyelenggaraan dan metoda pembelajaran, hendaknya memperhitungkan kemampuan dan potensi daerah.
c. Pengembangan pembelajaran/kurikulum ; kurikulum dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan lapangan atau dengan menambah muatan lokal, tanpa mengurangi tujuan pelatihan dan i;erkonsultasi dengan Balai Latihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi. d.
Pelaksanaan orientasi/pelatihan; jumlah peserta maksimal 30 orang,
kelas didesain untuk memaksimalkan interaksi aktif antara fasilitator
dan peserta, membangun suasana yang rnenyenangkan (nyaman), memberi kesempatan kepada peserta untyk mencurahkan pendapaV
pemikirannya, memberi kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan teori yang diperoleh di lapangan/lingkungan kerjanya. e.
Evaluasi ; penilaian terhadap peseda dan pengajar. Tuiuan strateqi ini ad?lah:
Untuk mendorong pemenuhan kekurangarr pejabat struktural yang
masih lowong, pejabat fungsional (peny,uluh KB/PLKB) maupun staf/pelaksana di Kantor KB Kabupaten.
68
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana-prasarana pelayanan KB dan KS Untuk mengatasi masalah pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang semakin kompleks maka diperlukan sarana KB dan KS yang memadai, Tidak saja dari segi kuantitas atau jumlahnya, namun yang juga dari kualitasnya.
Tujuan strateqi ini adalah: Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung pelayanan KB dan KS, serla mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya yang berhubungan dengan alat kontrasepsi.
4.
Meningkatkan dan Menjaga Kemitraan dengan stakeholders Penyelenggaraan pelayanan
KB dan KS memerlukan ketersediaan
sumberdaya yang memadai. Adanya kemitraan dengan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan KB dan KS tersebut. Pemerintah daerah
perlu meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga
non
pemerintah, maupun pemerintah daerah lainnya.
Tuiuan strateqi ini adalah:
Meningkatkan sumberdaya melalui kemitraan pemerintah daerah dan berbagai pihak guna mendukung terselenggaranya pelayanan dasar KB dan KS sesuai standar pelayanan minimal bidang KB dan KS.
D. Kebutuhan Sumber
daya Pencapaian SpM
Gambaran kebutuhan sumberdaya pencapaian SPM terdiri dari kebutuhan
sDM KB dan KS untuk menerapkan pelayanan KB dan KS sebagaimana ditargetkan dalam sPM, dan kebutuhan sarana-prasarana KB dan KS.
1. Kebutuhan Tenaga/SDM KB dan KS Upaya pencapaian sPM bidang KB dan KS memerrukan sumber daya
manusia yang memadai yang mampu mengimplementasikan berbagar program KB dan KS yang digariskan dalam SpM. Jumlah tenaga KB dan KS yang ada di Kabupaten samosir pada tahun
2011 sebanyak 34 orang. Gambaran jumlah tenaga KB dan KS yang ada di Kabupaten samosir sebagaimana dirangkum daram tabel berikut.
69
Tabel 4.6.
Kondisi SDM Berdasarkan Kebutuhan :i!!i"GAP
iNu; A.
,{$$a1: Jabatan Struktural 1. Eselon lll 2. Eselon lV 3. Staf
1
0
4
2
2
10
4
b
batan Fungsio nal
J
B.
1
1.
18 16 34 PKB (penyuluh KB) 2. Petugas lapangan 5 0 (PLKB) THL 5 Outsourcing +6 6 3. Honorer c. 20 34 54 Jumlah Sumber: Renstra Kantor Keluarga Berencana Kab. Samosir Periode 2011-
KB
2015 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Kantor KB Kabupaten Samosir
masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 20 orang, yang terdiri dari
pejabat struktural dan pejabat fungsional. Selan itu, sudah terdapat
6
honorer daerah yang membantu tugas-tugas di Kantor KB. Untuk PLKB/PKB juga terlihat masih terdapat kek,.'rangan karena baru terisi sebanyak 21 orang (data tahun 2011).
2. Kebutuhan Sarpras Untuk sarana-prasarana pelayanan KB dan KS pun masih memerlukan peningkatan. Prasarana/gedung kantor KB memang telah tersedia namun kondisinya masih memerlukan perbaikan (saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung kantor). Untuk ketersediaan sarana meliputi sarana mebelair, lemari penyimpanan arsip, sepeda motor (dinas), computer, kamera digital, printer, mesin tik dan jam dinilng telah tersedia di kantor KB
Tabel 4.7. Daftar Sarana-Prasarana Kantor iiD Kab. Samosir iMtti*
i*l"F
K#t#;.F
llllllilii:',,mnx
h,-
1 unit
Sedang renovasi
Meja biro
1 buah
Cukup
3.
MejaTrbro
7 buah
Cukup
4.
Meja computer
2 buah
Perlu penambahan
5
Kursi kerja putar
1
buah
Cukup
6.
Kursi kerja
1
Obuah
Cukup
7.
Kursi rapat staf
20 buah
Cukup
8.
Kursi plastik
12 buah
Cukup
1.
Gedung kantor
2.
==.-
70
Eti;ff.|'{.h
N.
,,ff=6tE!."q=fi:"9ie.-I
9.
Kursi tamu (sofa)
1 set
Cukup
10.
Filing cabinet
2 buah
Perlu penambahan
11.
Lemari arsiP
1 buah
Perlu penambahan
12.
Computer PC
3 buah
Perlu penambahan
13.
Note book
1 buah
Perlu penambahan
14.
Camera digital
1 buah
Cukup
15.
Pesawat telePon
1 buah
Perlu penambahan
16.
Sepeda motor
31 unit
17,
Printer
2 buah
10 unit mutasi dari Dukcapil 21 unit DAK kependudukan 2008 Perlu penambahan apabila PLKB/PKB bertambah) - Cukup Cukup
18.
Jam dinding
1 buah
Cukup
19.
Mesin ketik
1 buah
Cukup
Sumllerlproflt fantor KB Kab. Samosir, 2008' KS Dari tabel di atas, terlihat bahwa sarana-prasarana kantor KB dan secara umum sudah cukup memadai. Namun demikian, ada beberapa jumlah agar semakin sarpras yang memerlukan penambahan dalarn hal itu, memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor KB dan KS. Sementara juga dalam menunjang pelayanan KB dan KS di Kabupaten samosir
terdapat PKBRS dan Klinik KB antara lain: Tabel 4.8. Daftar PKBRS dan Klinik KB Kab. Samosir
ifii.- l*t.-'"#5g
Nd; il'r,.,.-{#:i-
1.
Pangururan
2.
Simanindo
3
Palipi
4.
Nainggolan
RSU dr. Hadrianus Sinaga Puskesmas Buhit Pustu Rianiate Puskesmas Ambarita Puskesmas Tuktuk Siandong Puskesmas Simarmata Puskesmas Mogang Pustu Simbolon Puskesmas Sirait
5.
Onan Runggu
Puskesmas Onan Runggu
6.
Sianjur Mula-mula
Puskesmas Limbong
7.
Harian
Puskesmas Harian Pu
s!g!e rt!!g!g!
e
gi :rj a n s
8.
Ronggur Nihuta
Puskesmas Rongg urnihuta
9.
Sitiotio
Puskesmas Sitiotio
ffig
rao. samosir,2013. 71
F".-ff=Kl!!.#*f
PKBRS
4;,.ffi
tstrategi Pencapaian sPM Bidang KB dan Keluarga sejahtera Kabupaten samosir
Berdasarkan tabel tersebut terlihat dengan jelas bahwa prasarana penunjang untuk memberikan pelayanan KB-dan KS dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun demikian sarana yang ada di dalam rumah
sakit maupun puskesmas/puskesmas pembantu (pusru)
perlu
ditingkatkan secara terus-menerus.
3. Kebutuhan Anggaran Alokasi anggaran yang diperlukan pada tahun 2014 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator cakupan PUS ingin ber-KB tidak terpenuhilunmet
need dan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PKB) 1 Petugas cli setiap 2 desa/kelurahan adalah sebanyak Rp. 921.030.000,-. (sembiian Rafus Dua putuh satu Juta Tiga Piluh Ribu Rupiah).
Namun demikian, sejumlah anggaran pun perlu dialokasikan untuk mempertahankan capaian ketujuh indikator sPM lainnya, agar capaian
indikator sPM minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya atau bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Strategi Pencapaian SPM Bidang
KB dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Samosir
BAB V PENUTUP
Standar pelayanan minimal dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menekankan pada berbagai hal yang menjadi kewajiban utama terkait dengan pemenuhan hak-hak dalam bidang KB dan KS yang berpihak pada masyarakat miskin. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, SPM Bidang KB dan KS menjadi salah satu tolok ut
KB dan KS
di Kabupaten/Kota,
pelayanan dasar KB dan KS yang wajib dipenuhi, oleh Kabupaten Samosir menyangkut Pelayanan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KlE KB dan KS), Pelayanan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi, dan Pelayanan Penyediaan lnformasi Data Mikro.
Secara umum, sebagian besar indikator Si:ri'/ bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian masih dijumpai dua indikator yang belum tercapai target Standar Pelayanan Minimalnya, yaitu indikator Pasangan Usia Subur (PUS) yang lngin Ber-KB Tidak
Terpenuhi (Unmet Need) sebesar 5% dan indikator Ratio PLKB/PKB 1 Petugas untuk Setiap 2 Desa/Kelurahan.
Strategi untuk mencapai target SPM bidang KB dan KS tidak hanya memerlukan program-program sosialisasi pelayanan KB dan KS kepada
masyarakat. Ketersediaan sumber daya sangat berpengaruh terhadap implementasi program-program percepatan pencapatan SPM bidang KB dan KS. Untuk itu diperlukan pula peningkatan kualitas dan p.rofesionalisme sumberdaya manusia di bidang KB dan KS yang didukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana KB dan KS. Di samping itu, dengan anggaran yang ada pemerintah
daerah perlu mengoptimalkannya dalam pencapaian tujuan dan yang didukung dengan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran Kantor KB, serta dukungan teknologi informasi yang memadai.
Strategi pencapaian SPM KB dan KS
di
Kabupaten Samosir juga
dilaksanakan dengan memanfaatkan tingginya komitmen baik komitmen dari kepala daerah dan para penyelenggara pelayanan hidang KB dan KS (internal)
maupun komitmen stakeholders lainnya (eksternai). Selanjutnya, diharapkan bahwa buku Strategi Pencapaian SPM bidang KB dan KS di Kabupaten Samosir
ini dapat menjadi dasar peta kebutuhan program/kegiatan guna memberikan pelayanan dasar KB dan KS di Kabupaten Samosir.
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, 2011, Samosr,' Dalam Angka 2011, BPS Samosir, Pangururan Kantor KB Kabupaten Samosir, 2008, Rencana Strategis Tahun 2008-2010, Kantor KB Kabupaten Samosir, Pangururan. Kantor KB Kabupaten Samosir,2011, Rencana Strategis Tahun 2011-2015, Kantor KB Kabupaten Samosir, Pangururan.
Kantor KB Kabupaten Samosir, 2008, LAKIP Tahun Atrggaran 2011, Kantor KB Kabupaten Samosir, Pangururan.
Kantor KB Kabupaten Samosir, 2011, LAKIP Tahun Anggaran 2012, Kantor KB Kabupaten Samosir, Pangururan.
Lembaga Administrasi Negara, 2006, Strategi Pening::atan Kualitas Pelayanan Publik, PKMP-LAN, Jakarta.
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2008, Kaiian Strategi Penerapan SPM di Daerah, LAN, Jakarta.
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2012, Strategi Pencapaian Target SPM Kabupaten Samoslr, LAN, Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Samosir, 2007, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosr Tahun 2006, Pangururan' Sunarti, Euis, 2006, lndikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya, Fakultas Ekologi Manusia-lPB, Bogor' Sutopo dan Adi Suryanto, 2003, Pelayanan Prima, LAN, iakarta'
Produk HuKum
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perl<embangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
tian
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2007 tentang
Pedoman
Penyusunan Rencana CaPaian SPM peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/85/2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupate/Kota'
peraturan Kepala BKKBN Nomor 231|HK-O1OIB5I2O1C Tentang Petunjuk Teknis (SPM) Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahter:: di Kabupaten/Kota. 74
