BIJPATI SAffiSSIA. huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati samosir tentang strategr

BIJPATI SAffiSSIA PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, bahwa berdasarkan ketentuan pasar 11 ayal (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah, penyerenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajrb yang berpedoman pada standar perayanan mrnrmar diraksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, bahwa urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d huruf e dan pasal B peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun zo07 tentang pembagran urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerrntahan Daerair

Kabupaten/Kota, yang penyerenggaraannya berpedoman pada standar Pelayanan Minimal dan pemerintah Daerah menyusun rencana pencaparan standar pelayanan minimar yang memuat target tahunan pencapaian stancrar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencaparan standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri berdasarkan ketentuarr Pasal 9 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 65 Talrun

2005; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf

b

perlu menetapkan peraturan Bupati samosir tentang strategr Pencapaian standar perayanan Minimar Bidang pekerlaan Umum cran

Penataan Ruang Kabupaten Samosir;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di provinsr Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oo3 Nomor 151 Tanrbaharr Lembaran Neqara Reoublik lnclonoci: Ntnmn, Ae.â\.

Undang-Undang Nomor 32 Tarrun 2aa4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2004 Nom or i25, Tambahan Lernbaran Negara Republik lncionesia Nonror 4437), sebagarmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan urrdang-Undang Nomor 12 Tahun 2o0B tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun

20oB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor i26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439), Peraturan Pemerrntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2o0s Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4s7B). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 45BS);

Peraturan Penrerrntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagran Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerrntahan Daerah provrnsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2007 Nomor BZ, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737),

Peraturan Penrerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 1g, Tambahan Lernbaran Negara Republrk lndonesia Nomor aBl g);

Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 22 Tahun zo07 tentang organisasi dan Tata Kerla Lembaga Teknrs Daerah Kabupaten Samosrr (Lembaran Daerah Kabupaten sanrosrr Tahun 2oo7 Nomor 132. Seri D Nomor 15, Tambahan Lenrbaran Daerah Kabupaten samosrr Nomor 3), Peraturan Menterr Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman

10.

Penyusunan Rencana pencapaian standar perayanan Mrnrmar, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14IPRTlM2O10 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerJaan unrum dan penataan Ruang; IVIEMUTUSKAN

:

PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMOSIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Samosrr

2

3. 4 5 6.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupatr dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Samosir. Dinas pekeriaan Umum adarah Dinas pekerjaan umum Kabupaten samosrr Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang selanlutnya drsingkat Drnas Tarukrm adalah Dinas Tarukim Kabupaten Samosrr.

Satuan Kerja perangkat Daerah yang seranlutnya disingkat sKpD adarah satuan Kerja perangkat Daerah di ringkungan pemerrntah Kabupaten

Samosir

7

S

standar Pelayanan Minlmal yang selanlutnya drsingkat SpM, adalah ketentuan tentang ienis dan mutu perayanan dasar yang merupakan urusan walib daerah yang berhak drperoleh setiap warga secara minimar atau tentang spesrfikasr teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh pemerrntah Daerah kepada masyarakat. Urusan walib adarah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyerenggaraannya drwalibkan oreh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perrindungan hak konstitusional, kepentingan nasional keselahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum daram rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia

I

Pelayanan Dasar adarah lenis perayanan pubrrk yang mendasar dan murak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daram kehidupan sosrar, ekonomr dan pemerintahan.

l0

standar Perayanan Mrnrmar Bidang pekerlaan Umum dan penataan Ruang yang seranlutnya disebut spM Brdang pekerjaan Umum dan penataan Ruang adarah ketentuan tentang jenis dan mutu perayanan dasar yang menladi urusan wajib daerah di Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang sekaligus menladi torak ukur pencaparan target kinerja penyerenggaraan kewenangan pemerintah Daerah di Bidang pekerlaan Umum dan penataan

11

Ruang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wa.1ib berskala Daerah yang pencaparannya drtentukan berdasarkan rndikator krnerla

'12 lndikator Kinerja adarah torak ukur keberhasrran per jenrs

l3

perayanan

berdasarkan nirai terukur sebagar target pencapaian yang ditetapkan. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan bidang pekerlaan

diharapkan sampai pada tahun

umum dan penataan ruang

yang

14

Target rahunan adalah nrlai persentase pencapaian krnerla pada tahun yang bersangkutan

15

Tim Evalt.rasi SPM adalalr tim yang diberrtuk oleh Bupati untuk melaksanakarr evaluasr SPM bidang Pekerlaan Umum dan penataan Ruang

16

Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberrkan Pemerintah kepada daerah

17

Standar Teknis adalah kualrtas clan prosedur pelayanan yang drtentukan oleh Pemerintah

1B

Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tuluan pelayanan dasar dan/ataur SPM Pekeryaan Umum dan penataan Ruang secara

efektif dan efisren dengan menggunakan pnnsrp-prrnsip tata pemerrntahan yang baik 19

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selan.lutnya disrngkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetului oleh

Dewan Perwakilan Rakyat dan drtetapkan dengan Unclang-Undang. 20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanyutnya disrngkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakrlan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB

II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud drtetapkannya SPM Bidang Pekerlaan Umum dan Penataan Ruang adalah

sebagai pedoman bagi sKPD penyelenggara kewenangan daerah

dalam

menyelenggarakan urusan wajib pernerintahan daerah dibidang penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam skala mrnimal

Bagian Kedua Tujuan Pasal

3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pekerlaan Umum dan Penataan Ruang adalah a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan peker.laan umum dan penataan ruang kepada masyarakat;

b.

Meningkatkan efisiensi penataan ruang, dan

c

Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan

dan efektrfrtas pelayanan peker.laan umum

wajib pekerjaan umum dan penataan ruang.

dan

/

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya spM bidang pekerlaan Umurn dan penataan Ruang adarah a Sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalar-n menJamrn terwulucjnya hak-hak rndrvrdu berupa akses dan mutu perayanan brdang pekerlaan umum dan penataan ruang secara merata,

sebagai acuan priorrtas perencanaan daerah dan prrorrtas pembrayaan ApBD sesuai kemarnpuan keuangan daerah, Sebagai tolok ukur (benchmark) pemerintah Kabupaten dalarn menentul
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dlsediakan

Pemerintah,

oleh

Menentukan perimbangan keuangan sistem subsrdi dan pembiayaan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang

daerah yang lebih adil

dan

Alat monitoring dan evaruasr oreh pemerrntah pemerrntah provrnsr

dan

transparan, dan

dr

pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan walib brdang pekerlaan umum dan penataan ruang dr daerah

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten

menlamrn

penyelenggaraan pelayanan brdang

pekerlaan umum dan penataan rLtang sesuar SPM Bidang peker.laan Unrum dan Penataan Ruang

(2) sPM tsidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang

sebagarmana drmaksud

pada ayat (1) berkaitan dengan perayanan brdang peker.laan unrurn dan penataan ruang yang walrb diraksanakan daerah merrputr lenis perayanan beserta indikator krner.la dan target rahun 20i3-2015 terdrrr crarr

a

lndikator kiner.la perayanan brdang pekerlaan Umum dan penataan Ruang wajib drlaksanakan Kabupaten sesuai SpM

1.

Pelayanan Bidang Sumber Daya Air a) Tersedianya arr baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimar sehari-hari; dan

b) Tersedianya air irigasi untuk pertanran rakyat pada srstem rrigasi

yang sudah ada Pelayanan Bidang Jalan

a) Aksesibilitas, tersedranya laran yang menghubungkan pusat-pusat kegratan dalam wilayah kabupaten;

b) Mobiritas, tersecrianya jaran yang memudahkan masyarakat per

individu melakukan perjalanan, c) Keselamatan, tersedianya

lalan yang menlamin pengguna lalan

berkendara dengan selamat; d) Kondisi Jaran, tersedianya

.

4.

iaran yang menlamin kendaraan dapat berlalan dengan selamat dan nyarnan, dan e) Kecepatan tersedranya lalan yang men1amtn perlalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Pelayanan Bidang Arr Mrnum Tersedianya akses air mrnum yang aman merarur sistem penyedraan air minum dengan laringan perprpaan dan bukan Jarngan perprpaan Pelayanan Bidang penyehatan Lingkungan permukiman a) Tersedianya sistem arr limbah setempat yang memadar, b) Tersedianya sistem air irmbah skara komunitas/ kawasan/kota; c) Tersedianya fasilrtas pengurangan sampah dr perkotaan, d) Tersedianya sistem penanganan sampah dr perkotaan, e) Tersedranya srstem Jarngan drarnase skara kawasan dan skara kota; .

0

q

Tidak terladinya genangan > 2 (rebrh dari dua) karr/ tahun; Pelayanan Bidang penanganan permukiman Kumuh perkotaan Berkurangnya ruasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang belum tertangani;

Pelayanan Bidang penataan Bangunan Dan Lingkungan a) Terlayaninya masyarakat

daram

Bangunan (lMB) di daerah; b) Tersedianya pedoman harga daerah;

pengurusa

:

n lzin Mendirikan

standar bangunan gedung negara di

Pelayanan Brdang Jasa Konstruksl

:

a) Terlaksananya tztn usaha Jasa konstruksr daram waktu (sepuluh) harr kerla setelah persyaratan lengkap, dan b) Tersedianya sistem rnformasilasa konstruksr setrap tahun Pelayanan Bidang penataan Ruang

10

a) Tersedranya rnformasr mengenar Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten v" verur beserta td retL;ana rencan€ tncrnya meralur peta dan peta digitar;

anarog

b) Terraksananya pen.laringan aspirasi masyarakat merarui forum komunikasi pubrik yang memenuhi syarat inkrusrf daram proses

penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan program pemanfaatan ruang, yang drlakukan mrnim al 2 @ua) kaii setrap disusunnya Rencana Tata Ruang (RTR)

pemanfaatan ruang;

dan progranl

c) Terlayaninya masyarakat daram pengurusa n tztn pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang (RTR) wrlayah kabupaten beserta rencana rrncinya, dan

d)

-ferlaksananya

trndakan awal terhadap pengadr-ran masyarakat tentang pelanggaran dr bidang penataan ruang. dalam waktu 5 (lima) harr kerja

e) Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hryau (RTH) publrk sebesar 20ok (dua puluh perseratus) dari luas wilayah kota/kawasan kota (J,)

Dikecuaiikan lenis pelayanan sebagaimana drmaksud pada ayat (z). Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenrs pelayanan tambahan sesuai dengan kebutulran

(4)

Target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap lenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lanrpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darr peraturan Bupati

inr

BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal (1)

G

sKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib Bidang pekerlaan Umum dan Penataan Ruang menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan mrnimal

sesuai dengan sPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (2) sKPD lainnya yang terkait dengan penyelengg araan urusan walib sebagaimana dimaksud pada ayal (1) wajib menunJang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pekerlaan Umum dan penataan Ruang (3) Dlluar jenis pelayanan dalam urusan wa]rb sebagairnana drmaksud dalam Pasal 5 SKPD yang membidangi urusan wajib Bidang pekerlaan Umum dan

Penataan Ruang dapat menyelenggarakan jerrrs pelayanan larnnya yang merupakan urusan wajrb lainnya berdasarkan peraturan perurrdangu

ndang an

BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1)

sPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang

ditetapkan

merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerla

sKPD yang terkait pada

penyelengg araan urusan walrb yang nrenladr kewenangan daerah dalam penyerenggaraan pelayanan pekerlaan umum dan

penataan ruang (2)

Penyelenggaraan pelayanan peker.laan urnum dan penataan ruang sesuaj SPM Brdang Peker.laan Umum dan penataan Ruang drlakukan oleh tenaga

teknis pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kualjfrkasi cjan kompetensi yang dibutuhkan

pasal

B

Mekanrsme dan koordinasi pelaksanaan SpM Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut

a. b

Penyelenggaraan spM Bidang pekeriaan Umum dan penataan Ruang dapat dikerjasamakan dengan rembaga mitra pemerintah Daerah, Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan ApBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan Bidang pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan spM Bidang pekerlaan Umum dan penataan Ruang

c. d'

untuk menentukan skala prioritas kegratan pembangunan, sKPD penyelenggara SpM Brdang pekerlaan Umum dan penataan Ruang melakukan sosialisasi standar pelayanan mrnimal yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar teknrs pelayanan, Bupatr membentuk Tim Evaluasi SPM Brdang Pekerjaan Unrum dan penataan Ruang, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap

hasrl

pelaksanaan hasil spM Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang; dan

e Tinr Evaluasi spM

melakukan monitoring dan evaluasr secara berkesinambungan terhadap kinerja sKpD spM Bidang pekerlaan Umum dan

Penataan Ruang dan melaporkan hasilnya kepada Bupatr. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9

Braya pelaksanaan pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pencapaian target sesuai SpM Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibebankan pada ApBD serta sumber larn yang sah dan trdak mengikat BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknrs atas penerapan dan pencapaian spM

Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang di Kabupaten samosir (2) Pembinaan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dalam bentuk pemberran pedoman bimbingan teknis peratihan arahan dan supervisi meriputi

a

b. c.

perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagr terselenggaranya perayanan pekerlaan umum dan penataan ruang sesuar SpM Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; penyusunan rencana kerja dan standar kinerla pencapaian target spM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang; dan

pengkoordinasian penyusunan laporan penyelengg araan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

spM

Bidang

Pasal

11

(1)

Pengawasan dan evaluasr penyelenggaraan spM Brdarrg pekerjaan umum dan Penataan Ruang dilaksanakan Trm yang drbentr-rk Bupatr sebagaimana yang drmaksud dalam Pasal B huruf d

(2)

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana drmaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur Pasal 12

Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerlaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalanr pasal 11, dipergunakan sebagai

a.

bahan masukan bagi pengenrbangan kapasitas Pemerrntah Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang Pekerlaan Umum dan penataan Ruang, dan

bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan spM Bidang Pekerlaan Umum dan Penataan Ruang termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasr sangat baik BAB VIII PELAPORAN

Pasal

1

3

Dinas Peker.laan Umurn dan Dinas Tarukim sebagar penyelenggaran SPM brdang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanrosir secara periodik (semester dan tahunan) menyamparkan laporan pencapaian target kinerja SPM

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten kepada Bupatr seda memfasilrtasi penyusunan laporan Bupatr kepada Gubernur Menterr Dalam Negerr, dan Menteri Pekerjaan Umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati samosir ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatt ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten samosir Ditetapkan di Pangururan pada tanggal

BI.JPATI

MANGIND

|

3

Desember 2013

OSIR,

SIMBOLON

(l

z

lr

>l =i
o

c-

a

0) 0)

c

:

-.1

:li cl :i

It

t'

U

C-

0)

2

0)

c--

c

lo)

3 o o

OJ

:

_-,

m

6

->

(o OJ

!

rm

:f,

l l

l---

x

X

o o o

o

o-

:l

?

o

g

a

OJ

;i

3

0)

0) o)

a

0)

0)

x

o a

:J

qt

9.

0)

Jor., {NC

0)

:

:l

d3 aT s€ -gd

x-

a o a

a

F>*li/,-o)

2

+

0)

o ?t (A ) ^ X aa -rl =

! f,0)Jux-o-

--1

HIF dN o $ :t !P c

Bl ol

CIlQ x Q o r -u.=l-

o)

o --.1 (t O(I)' o

co'l

J.nr Y^

(h

:1

-lt x(D6 --l o = ol -l (oX -. 6t <

--.|

-l (AI

z z

N.)

aJi :O (A (Dl Oo'---l o al X_-

rN=.

lJ:

ll5

= z -.If lo (o :.0) = = cio iicJoJ

=--l+()) \u u*-6

!

(U

s slq il * el6 5s a

(u

=

6

e

0)

f R o -lY )

Y = or -l t(J 0i!+roo) I 5 R oi

6'

I

3 o)

:.JU

oiq -o) <J o)=

x e6 'oA)

0) o)

o) 5J nl

L

(D

l

s

a

(o

cl

0)

0) 0)

s

c

f

s

I

)

$=

Xo

:J

= :o

OJ

0)

= d

3'.

:l

ro

le lo)

lr to loJ l:t lx o to) l t: n')

:r-

.-

lor

e 5 sl s

= 2

ql

= r

ql

{g

o)-

Ed o(t fc

o: o oro 'o

;1

: o :

0)

E

2

Ix

JC $l -C

-{

3

o n

o 3 o

N)

@ ..oo

(o

]\

(Jl

O

\ p O O

Ctr

(o

O

P O O

-O

O .^

O

O

@

(o

-s

(,

O

C)

-O

-O

O

O O

O

()

-O

.O

O O

O O

O

O

-O

.O

O O

c)

O

O .O

o ()

t

m

xm n C-

0)

= 2i

o)

ct

0)

0)

io

0)

ro

0)

3 o

a

0)

:

z

fo) (n

-

0.)

2\.

co

s

a

c

C O

c c :t 0)

'o

0)

m

z

s

s

s

a

-{

c-{

z c z

c) .O

O O

.O

O

c) .O

O

(o <)

--l

N)

_OJ

-O)

N)

(o

o.)

O

-o O O

O -O

O

-{ .O

o O

\

"o O

-t4

H+2 Sco za

a

.O

O O

pO c) c)

\

-o O

n

o o

x cT]c0 -t m

z o

O ,O

O O

(t

bO

rgn N o (,)

x o

'o

;O

o

O

b O

11zr

z c 3 c

J

(-.1

z

A(o 0)0) 'f 1) c

2

"N)

o n

'o

+ ml J

-{

rm

EI co

i

5: t

z

l

-(, al ;iFal ol E3 ;+ al o-)0- =o 56 r !+l : $l o) :l Jl (o: of -oJ
a

U)

n

x-irl

(,

a

o

"*F O)

z

N o 5

-l

fin zo Am 3 o

o a n

r6fH aF i 'lJ

-O(,ANT m m-l oN>

N3H;E [email protected]

FHg=} f*cDrucD arllTl

crfiriEor-

3Zxr*D { rOo

EP-- ;

E; T^

2g Pi Jz

!s on

v c1' >m zr

ol oi

-z iT S= >2 m< z> (hr

3 a n

crl

_-l

I

"--+f

otl

l

xo

nrl

I

-rl

:l

a) .+l

n (:

;l;li

o)

c0

:i

(c)

I

r

oii

r ) (oo)= o):] :)o]

n\

_t

"'-i

--_--1

ol -l

-U I

I

-------l {n rl OJ u, rD OJ Ni

i(o iN l:' lor

N)

."]

lo)

o 3

r -l

l

- Iil

(o :i-t n g o'l î-Jc-U( C +o.Do) o)

rD

l

o) J

[ xc -., o-) ::; lc ilo; l(,

C

T'

,r tu

o C

:l

c (()l (Dl 0)

o)

:l

0l

o (.J

o

-o

o)

:

(D 0.)

o' ^; Qxi

o a o 0)

;-O)

:l

1

--l

l

NI o)

."

I

o.l

qi

l

d tul -l -i

tu

r 0)

& c- Ei -i

ilx

<)

:

Ri

)

! C

rc$d): fi io. (

rB

1N6 a

L

i{a arD Ol a! ol cl

0)

. :i
+

^ O]YTJY

al

l

(\)

-l

oJOl

(D

o)

o) af.

sl dl

(r,

-x- Ni ;i o ct o 0)

c)

9 3

JI -:f

o

z z

--

o

Ic> l0)

o 0) 0)

@

o) :f

l

6

n

A)

3

1)

0)

:t

I

3; € oj o l-r( -; J1

:]l

-o

rD= :t

(c)

-t-l \r (, oll or .r'l N) --1r al m ---.r c) --1 o-l aJ x -1 : rD oo -r: m' o O Oi(D rI) ula ^_: lla LL ol \! ;( + od on o)6 Ig ol: (n o +o u Y J t-- -t ^-l t^ o) !D O) d+ +cD 0.)

.D

r

J]

ool

_l

:i :

m

T

:l

,t

a -l

-o

(c) o)

o

:'-U lrD x-

/)':nlJ.A

OJ

z

6

I

-{

:t

cm

:

rt

J1

C\)

i{ C f

o)

l

ol

o

:'0) l

OJ

-l

Fr-'io iix:rf

l

ai- Ri C e :l (o ar+ = Xo==l O) n) +l Nl :l N î n o)I =" = .O) -l --l <1 o :sl{ €l -l ; rqFl ()jN 5u ox Ni '; 4 ol a :! -l +l ilo 3 ai ill a(ox( Oi tnl 6l il o o)

o

at)

=

J__l=<

":. = r3ol6T !o)rY

0)

I

u-,=

o)

f :(J

c) 0)

ri

i

a)

l0r

l(D l+

CD

d)

i

I

l= l-< ioi

a

l

=t__

tl= lc) il

I

J

I

t^ l=

-c

o.)

!i

I

L-

l

I

JJ

;

i

f l

1

I

0)

l

OJ

I

:)

)

0.)

N -(ni.xilzt ii a O =1 = -(l 6j iD'. 74 :i3
o :l (C)

I

i

o ;-uf--u v' cD o)

-U

:l

E9

al *l

t1

rol

fr C

f-W-U - ol ol

t-

o)

nii

I

z

T:

I

cDl

(TJ

(rlrl

CD

-l ai

-ul

l

I

_-L

l

I

t'- -

-' -- - | ---'

I

t

ol

rD

#l :i J,

I

:o

!l1r) ,3 ol (\)CL

-(r) to :ri( $l

i: ^\

-llna m l=00

--qlil; q€ Ql^ql n € n) q aN|, a ol/j Q

(o of :J

Ol I

col Nl :rl vl NI ;t N:.

=o) 5 $A

=!

0ll

cD

o

L =l -Jilo) ln) I

(u

=

o

.'"

-o

ol

:l

CD

()o) l ? ni

)

fl) (n

7.

-l

o) :f

(o OJ

f 0)

:J

a o) 3

c0) ,t

og

ee :r

o)

q

=

o)

0

c

o

(o

c OJ

(o 0)

:l a

o)

c)

^- qld 3 (,t -.l c ---l f

I

.Dl i ol X

orl o fitn)l

\< xo)o) n) < a) nl

la lo) tf

t:

q aD

o

o)

a

6)

(h

6 ol 6'1 rl

6"

x o.)l o==

O)

A

n\::

JI

-l (]-c' o0) _tJ

0a ,\.l Nt o)li:f

lr:

IE l=

co)3 :t

a

z O x

J

-l

*l

o n rD

6-

-

o.)

:l

7'

(o

o) fu

--l (n

5 d

a

I

.\

s

o\

s

s

s

s.t 3

O

N)

OJ

c)

O O

o\

s

s

s

O O O

O O

N)

*l

c z

L

i

R

coi

o)i

=l cli !? l" r--l-_]_--

o.)

c) o]

-.]

-i.l

6 O O O

IO O

OO: OC)PU

O

Ol

c)

ai

IO O

b,{

OO

o(> ol

ol

(n

i!I

\r

=

c)

\I

d3 sl 3 (]l o ;l .\:/l

I

O O O

!n

O O

O)

c)

O O

rga l$zm c {tl

' 11-l -ll

O O l

c)i

O

X

--J N>o o+z NCU Za J

3 3 =i --l rr*i ol 9i c): 1

CJJ

c) o

€)

l

i

(o

-i1

(J)

O O O

(J]

a)

c)

N)

O (f O

(t O O

5 -O

O

I\)

O (,-t

x G'

c-u (n

-! O a)

p

N-)

O

_(t

O

o) -O

O

t\t o J

-{>

mn zC) ta f\

I

l

I

cm

I

z

I

6

i

lJ

l_ l-o i l

lx + a

l(\)* I *0) -L lnl

0)

lcn I ;oq-

i-

-i -0 -u

-u

COCD c':lrl l:us

tJ-)

NOCD (I)-1 Uy f,l nD ed=

-U

0)

fA)

:f o) 0)

rJ

o N

:l

o)

a _{

F

i

o a o o) l

<

O

x

-

OJ

0

i\-

-o

o)

o)

0.)

a)c oo) 0J-

--l

o 1

0)

i\-

a

0) f o)

-

<)

eq

i^-

C

2a

f3

o)

o

,r

o 0.)

o) :f

g a

o (t o

a OJ

NJ

O

;9

ol

o) 1

OJ

o)

-(o ol 9(u xo) 7! -l (n (o ^(() :0) J: :? Ul

ls

OJ

l 0)

lI)

= n -1 I -o

o)

o:tj. fi) rD

i(.

€ a

0)

IKiDfP3

a

-

OJ

0)

N^-ic

o)

o)

-l

ql rDt -l

o_

o)

OJ

fl)

X u(.) Cf

o-u

o_l

:l

orl

Nl

15

0J

OJ

l

nr

-l T

N)

--l -llf-o.,:l o O=onlaD :1 o) u-a r--lao)Y o.):ac\)OJ :luJ== f UU N)-xo = (D-Oc-

0) hiq:l Xo):t fJ ;iUC --o) :o) 0) f-J(.) N0) o;I,^ -. l :f(o9 a- .-)
hi

n

N) I'\)

(, x- ct (I):m

o)Yro = (oPu o

o)

:t

N)

n

x--1

o) l

(O

N)

@

=o o)J :l

n C

0) o)

o :l

(o

o)

CI =l

al 0) fl

XC Ortn) ul

Nl

-

o)

f.

z U p'

-\J:1 J)ou

o.)

:) (o

z,

3EI p+3 rg-o

o

l

la

i;a= ô)(u

-U

n\

EbP (o=-

+(o

i__

r

m

.' i CD

f OJ x

)

U)

0)

f 0)

-

l=rql

(l)o$

o)

(J

ilz:fgq) -a

-o

o

Nu$u01

o)o)r= -f.r^6

olTl

6 gd

f

:.

:f

(o

o.:?-rr (U

:

OJ

6;

-{

o n

A)

a

c.<(Dx 0(,o).v c:J.
€ + ed nrHa J

z P x

0)

J-OO)

L

f,]6i)ro

u

U_ ^,4

!

)

=' 0)

a f,

ol al el

d il1

xl NI

0) :f

a

{

L-

z O O O

z

o z o

a = ul o r o

z

c-tw ,-{

+ag o 9. n

Ni

c)i O (fl

:X

3*9

-O

Scs za

O O

O O

EE. BfT rr

O

O

(,

O

g,

IO

C)

O

O

O

IO

x

O

E

c1l

>

.p O

c) "c)

O

;

C)

_o

l\t

o I

{> mn za

-.1

KATA PENGANTAR Desentralisasi dalam era otonomi daerah

ini diharapkan bahwa

pelayanan pemerintah kepada warganya semakin dekat dan selanlutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seirtng dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya. Standar Pelayanan Minimal (spM) merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam

mendorong Pemerintah Daerah melakukan pelayanan publik yang tepat

bagr

masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap krner.la pemerintah di bidang pelayanan publik

Dalam kaitan dengan Percepatan Penerapan SPM dl daerah, dibutuhkan strategi yang tepat dalam usaha pencapaian target tersebut Strategi diperlukan karena ternyata walaupun telah lama diserukan kewajiban penyusunan rencana target pencapaian SPM bagi Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten ataupun

di

kota

seluruh lndonesia, namun belum semua Pemerintah Daerah memenuhi

kewajibannya tersebut. Selain mereka belum paham sepenuhnya tentang konsep SPM ini mereka juga memiliki kendala dalam penyLrsunannya, sepertr penentuan indikator maupun masalah dana. Dalarn penyusunan modul strategi ini diharapkan dapat menjadi katalis atau mempercepat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Samosir dalam usahanya mencapai target SPM yang telah ditetapkan pemerintah Daerah. Kami sadar Modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan modul ini kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya, mudah-mudahan modul ini dapat berguna dan membantu srapa saja yang membaca dan membutuhkan strategi dalam pencapaian pelayanan dasar bagi masyarakat

Pangururan,

l3

BUPATI

De

S

ber 2013 MOSIR,

lr. MANGINDAR-StMBOLON. MM

DAFTAR ISI KATA

PENGANTAR...,..,...,.. -

..........

.

..i

DAFTAR TABEL GAMBAR" . ... .iii BAB I PENDAHULUAN ....,.. .... ,..1 A' Latar Belakang ................,.r, B. permasalahan yang dihadapi ............. C. Tujuan dan Sasaran........,...,.... ............5 D. Ruang Lingkup ......,............6 E. Metodologi...,.......... ............./ F. Output dan Outcome................. .,........7 BAB II KAJIAN DAN KERANGM TEORITIS A. Standar pelayanan Minimal ................8 B. SpM Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang ..,.... 13 C. RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah) , ,.......... ...,......24 D. Keterkaitan SpM dengan RpJMD, Rinstra SKpD........ .............. ., ...... zs E. Rencana pencapaian Standar pelayanan Minimal ...........28 F. Analisis SWOT ..........,,....2s BAB lll GAMBARAN UMUM ... ....33 A. Sejarah Singkat pemekaran Kabupaten Samosir ..............33 B. Gambaran Umum Daerah c Data umum sKpD penyerenggara perayanan Dasar Bidang pekerlaan.....,.,........34 Umum dan penataan Ruang .........,.40 D Perayanan Urusan wajib Bi{ang pekerjaan umum penataan Ruang .,........44 dan BAB IV PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJMT.] UIT,TUIV DAN PENATAAN RUANG ... 51 A. Capaian SpM bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang.. ......... s1 B' Permasarahan perayanan B]gTg pekerjaan umum dan penataan Ruang........ 65 BAB V STRATEGI PENCAPAIAN TARGEi SPU : . . ,....,, .....67 A. Kriteria pemilihan Alternatif Kebijakan B. Upaya strategis pemerintah Kabupaten samosir daram percepatan pencapaian Target SpM,......... ...... 71 c. Peta Jaran (roadmap) pencapaian terhadap spM bidang pekerjaan Umum penataan dan Ruang D. Pembiayaan program _ program terkait SpM,...,..,.. ..,.,......71 BAB vl PENUTUP . ..... ...82 DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL/DAFTAR GAMBAR

Tabel2.l Tabel2 2 Tabel 3.1 Tabel 3 2 Tabel 3 3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3 6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3 10 Tabel 4 1 fabel 4 2 Tabel 4 3 Tabel 5 Tabel 5.2 Tabel 5 3 Tabel 5.4 '1

Gambar'1 Gambar 2.1 Gambar 2 2 Gambar 2 3 Gambar 2 4 bamoar z 5 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 4 1 Gambar 4.2 Gambar 5 1 '1

SPM Pelayanan Dasar Jalan Jenis Pelayanan dan Target Pencapaian SPM Bidang pekerlaan Umum dan Penataan Ruang Luas Wilayah Per Kecamatan. Perkembangan penduduk Kabupaten Samosir Persentase Ketinggian Lahan Di Kab. Samosir Persentase Kemiringan Lahan Di Kab. Samosir Kondisi SDM Dinas Tarukim Berdasarkan kebutuhan.. ... Kondisi Jalan pada Kabupaten Samosir Jarak dari Kota Kecamatan ke rbukota Kabupaten samosir Nama - Nama lrigasi Kabupaten Samosir. Data lnfrastuktur lrigasi. Target capaian Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang Angka Mobilitas untuk Kerapatan penduduk lnternasional Roughness lndex Jalan Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan Kecamatan Matrik Evaluasi lnternal Matrik Evaluasi Eksternal Road Map SPM Bidang pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkiraan Pembiayaan yang dibutuhkan daram pencapaiJn srM bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Anatomi Urusan pemerintahan ......... .. Life Cycle Suatu Standar (BSN,2009) Mekanisme Pengintegrasian Rencana pencapaian SpM Mekanisme Perencanaan pembiayaan pencapaian SpM SWOT/TOWS Matrix Analisis SWOT. . Peta Topografi Kabupaten Samosir Skema Pola Aliran Sistem Drainase Peta Jaringan SpAM Kabupaten Samosir Mekanisme Penerbitan IUJK Hasil Analisa Kuadran .

.

.

18

23 ?q

35 Jt) 37

43 45 46 47 4B

50 54 qq 61

b9 70 73 7B 2 B

26

za 31 31

3B

49 57 C)1

71

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

BAB

I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia terbagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi lagr atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota memp':rnyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya yang diati;:. dengan undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik lndonesia

Lahirnya Undang-undang Nomor 3/ Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah ditandai dengan beralihn';a beberapa kewenangan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan memunculkan harapan besar pada terjadinya tata pcrnerintahan yang lebih baik di daerah daerah. Harapan tersebut ada k:rena Undang Undang memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan ;r-Ca tingkat lokal yang lebih dekat kepada masyarakat. Rasyid (1997) menyatakan birokrasi di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan-urusan publik. Tugas dan fungsi birokrasi di daerah adalah salah satunya derrgan memberikan pelayanan

umum (service) yang bersifat rutin kepada masl;aiakat seperti memberikan pelayanan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas

umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk.

Di dalam Bab lll Pasal 10 ayat (1)

L:irdang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan disebutkan bahwa

(1)

:

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dirlaksud pada ayat (1)' pemerintahan daerah menjalankan oton;:ri seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan lemerintahan berdasarkan

(2) Dalam

asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan;

d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

(4)Dalammenyelenggarakanurusanpe,nerintahansebagaimana dimaksudpadaayat(3)'Pemerintahmenyelenggarakansendiriatau dapatmelimpahkansebagianurusanpemerintahankepadaperangkat menugaskan Pemerintah atau wakil Pemerintah di daeran atau dapat kepadapemerintahandaerahdan/ataupemerintahandesa.

(5)Dalamurusanpemerintahanyangmenjac:kewenanganPemerintah diluarurusanpemerintahansebagaimanadimaksudpadaayat(3), Pemerintah daPat

:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b.melimpahkansebagianurusanpemei.::itahankepadaGubernur selaku wakil Pemerintah, atau

c.menugaskansebagianurusankepadapemerintahandaerahdan/ ataupemerintahandesaberdasarkanasast'tgaspembantuan'

Dari uraian tersebut, anatomi urusan pemerttrirhan dapat sebagai berikut

digambarkan

.

I,

rfi

:i:i:t lt.:tnsritlt:thlt:l

S

I'l'liSt:.rrtrl*r

I'elrtt'lnittl \i

irrr,:rrirl

Gambar 1.1 Anatomi Urusan Pemerintahan

yang sepenuhnya urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan pemerintahan yang dibagi bersama menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan

Urusar: pemerintahan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan' pemerintai'r!: terdiri dari 2 (dua) jenis bersama antar tingkatan dan/atau susunan

wajib adalah urusan urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Ur'-l:an pemerinfahan daerah provinsi dan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintahdaerahkabupaten/kota,berkaitandenganpelayanandasarseperti pekerjaan umum, dan pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, pilihan terkait erat sedangkan urusan pemerintahan yang oersifat kependudukan.

dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah untuk nreningkatkan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahl:n 2004 tentang pemerintah Daerah).

Negara berkewajiban menjamin hak -hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh l-":nerintah dan pemerintah Daerah dimana pemerintah menetapkan spM sebagai "i;rstrumen', agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas penyelenggarean pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 ayat 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada

standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, dalam kaitan dengan hal tersebut tidak seri'ii:a bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar. Namun, setiap pelayanan da:ar termasuk dalam bagian urusan wajib. SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tertentu, dimana pelayanan dasar tersebut adalah bagian dari urrrin wajib, dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan.

Kebijakan SPM mulai diperkenalkan dalam Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom. Penjelasan pasal 3 ayat (2) P:i:turan pemerintah Nomor

25 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditentukan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemeri,.iah. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun

2000 tidak secara eksplisit me:-',,;butkan istilah

Standar

Pelayanan Minimal (SPM), tetapi secara implisit telah menjadi embrio kebijakan SPM

Peraturan Pemerintah ini kemudian ditindaklaniuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1OOl757IOTDAI2OO} mengenai pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SFivil

yang ditujukan kepada Gubernur dan BupatiA//alikota se-lndonesia. Tinrjak lanjut kebijakan SpM diwujudkan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah 5e6or 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor tj Tahun 2OO7 tentang Petunjuk reknis Penyusunan dan penetapan standar p:.:layanan Minimal. Pada hakikatnya SPM adalah ketentuan niengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah ',;,rrg berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nc:nor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Li:,.Jang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun ,tr)04 tentang pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan

dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah da1-'=t mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Kata "minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilat pada batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang rninimal sama atau bahkan

lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM masing-masing Kementerian/Lembaga terkait' penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daeiuh adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SP!\li sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyara'r;i:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahr,'r 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan SPM, ditetapkan bahwa SPM merupakan urusan wajib dimana Menteri/Pimpinan LPNK bertugas untuk menyusun dan menetapkan SPM dimaksud kemudian Pemerintah Daerah menerapkan i.PM sesuai ketentuan yang dimaksud dalam peraturan menteri tersebut. Bagi Pen;a, SPM kemudian menjadi

salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan

penganggaran

penyelenggaraan Pemda.

Salah satu butir dari lnstruksi Presiden Nomor l Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 mengamanatkan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Uiiiurn dan Penataan Ruang menjadi hal yang strategis selain daripada SPM Bidana Pendidikan dan Kesehatan dalam mendongkrak peningkatan lndeks Pembangunan Manusia (lPM) lndonesia. penentu Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor daya tarik suatu kawasan atau wilayah disamping fakit-,r r
Untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 lentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang heserta petunjuk teknisnya 2010. dan telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum par,ia tanggal 25 Oktober Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa peraturan SPM penataan ruang proses mencakup informasi penataan ruang, pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR, izin penempatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik'

Dalam menghadapi peraturan tersebut, pemerintah daerah tentunya harus dapat merencanakan kapan SPM tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi awal pencapaian pelayanan dasar, prioritas daerah dan komitmen daerah.

Dalam pelaksanaannya juga diharapkan kepada jajaran kementrian Pekerjaan jajaran Umum untuk melakukan pembinaan secara teru*c menerus kepada Pekerjaan Umum yang ada di kabupaten kota sehinlga target yang ditetapkan dalam standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terealisasi sampai tahun 2014 mendatang'

Dengan diterbitkan Surat Edaran Nomor 100ie75lsJ tentang Penerapan Surat SpM pada tanggal 7 Maret 2011 kepada Kementerian/ i-embaga terkait dan Edaran Nomor 1OO/1023/SJ tentang Percepatan Pe;;:l<sanaan Penerapan dan

di Daerah tanggal 26 Maret 2012 keoada Kepala Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kabupaten samosir sebagai

Pencapaian SPM

pemerintah Kabupaten/Kota harus segera menyusun turget pencapaian SPM dan sesuai sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam ra.l'gka pencapaiannya dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat pasal 14 ayat (3)' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan serta permintaan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah' pemerintah Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara berinisiatif untuk memacu pencapaian SPM terutama terkait dengan SPM Pekcrl:an Umum dan Penataan

Ruang. Pembangunan lnfrastruktur Pemerintah Kabupaten Samosir sendiri sebenarnya telah diarahkan untuk meningkatkan aksessibilitas ke dan dari Kabupaten samosir serta sentra - sentra produksi seperti pertanian, destinasi dengan wisata, permukiman dan pasar berdasarkan tata ruanE ""ilayah Kabupaten juga tetap mempedomani fungsi pelestraian lingkungan, peii,lr?h$unan infrastruktur dan diarahkan dalam pengembangan pendidikan, keseh:tan, irigasi, sarana

prasarana perhubungan lainnya dan sarana prasarana n''hlik.

B. Permasalahan

Yang dihadaPi secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten samosir terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal, antara lain:

1'BelumSamanyapemahamantentangimplementasiSPM.

2. Belum sinerginya upaya implementasi SPM' '.sanaan sPM. 3. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pei.

C. Tujuan dan Sasaran sPM yang Tujuan yang ingin dicapai adalah tersusunnya rencana Pencapaian

memuat target

tahunan

pencapaian

sPM dengen mensinkronkan dan

mengitegrasikan ke dalam RPJMD dan Renstra sKPD melalui

:

1. Mengindentifikasikan

pemahaman Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya dinas yang menangani pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.

.

Menyamakan persepsi tentang perlunya pec.nnan operasional lanjutan

pelaksanaan SPM, khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.

Memetakan permasalahan dan solusi upaya pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

4.

Mengimplementasikan

SPM

yang ditetapl
dokumen perencanaan dan penganggaran EUna menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian SPM.

5.

Menyusun pola, strategi dan tahapan dalam pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum.

Adapun sasaran kegiatan penyusunan SPM peiierjaan umum di Kabupaten Samosir ini adalah:

1.

Terindentifikasikan pemahaman pemerintah kalr-paten Samosir khususnya

dinas yang menangani pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum

dan

Penataan Ruang.

2. Teridentifikasikan persepsi

perlunya pedcman operasional lanjutan

pelaksanaan SPM, khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.

Teridentifikasikan permasalahan dan solusi upaya pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

4.

Terimplementasikannya

SPM yang ditetapi:un sebagai acuan dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran gljna menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian SPM.

5.

Tersusunnya pola, strategi dan tahapan dalam pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum.

D.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan SPM pekerjaan umum di Kabupaten Samosir ini adalah:

1. Melakukan pemetaan permasalahan dan ,-ulusi dalam

penyusunan

di iiabupaten Samosir. 2. Menyusun kebijakan, program dan kegial;'r yang meliputi: pola, pedoman SPM bidang pekerjaan umum

strategi percepatan, dan solusi yang dapat dilakukan guna pencapaian

target implementasi SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Samosir.

3. Menyusun pedoman

pelaksanaan lanjutan SPM bidang pekerjaan

umum di Kabupaten Samosir.

E.

Metodologi Kegiatan ini menggunakan metode pelaksanaann)l? sebagai berikut: 1. Studi literatur; yakni mempelajari bacaan dai'i berbagai sumber tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan pernenuhan standar pelayanan minimal.

2.

Kajian; yakni mempelajari dokumen-dokumen resmi pemerintahan yang

3.

berkaitan dengan masalah standar pelayanan rninimal' FGD (focus group discussion); yakni rnelakukan

diskusi

secara

mendalam Secara bersama-sama dengan waki!-wakil dari beberapa SKPD yang telah ditunjuk.

4.

Wawancara mendalam; yakni terkait dengan peirjelasan mengenai rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minrr'ral yang akan dilakukan'

Sedangkan Metode Analisis data dilakukan adala:; analisis data kualitatif dan yang analisis data kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan !-.entuk analisis data

dinyatakan dalam bentuk uraian. Analisis ini bertujuan untuk memahami tanggapan dan pengentahuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan'

Sedangkan analisis data kuantitatif dimaksudkl'ir untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dengan menggunakan statistik. Terakhir, juga digunakan Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) yang dimiliki dan itu memanfaatkan peluang (opportunities) yang ada, narrlun bersamaan dengan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats)'

F. Output

dan Outcome output yang diharapkan

pada kegiatan ini berupa buku

laporan

Penyusunan Strategi Percepatan Rencana Pencapaian farget Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruar;'g yang kemudian dapat menjadi draft Peraturan Bupati Samosir tentang Rencana

ditingkatkan

Percepatan Pencapaian Target standar Pelayanan .ylinimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan outcomr"' yang diharapkan adalah yang menangani meningkatnya kejelasan dan kesepahaman dari SKPD ierkait atau dan langsug terhadap Standar Pelayanan Minimal !an$ rirenjadi bidang tugas

fungsinya kemudian dijadikan pedoman menyelenggarakan pelayanan publik.

bagi SKPD tersebut

dalam

Strategi Pencapaian $PM Bidang PU dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

BAB

II

KAJIAN DAN KERANGKA TEORITIS Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1Q2 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang Sebesar-besarnya Perumusan standar pada umumnya melalui tahapan yang berbentuk siklus (tife cycle). Life cycle suatu standar dapat dilihat pada Gambar 2.1

{rlniil

-Fill -*

itd n

ir; r/;t nt,t rt<Jt nrcn/rerrili

Kertt

I

Gambar

21 Life Cycle Suatu Standar (8SN,2009)

Perumusan suatu standar pada dasarnya memuat tujuh tahapan dasar

utama (BSN, 2009), yaitu:

1.

ldentifikasi perlunya suatu standar tertentu oleh para pemangku kepentingan;

2

Penyusunan program kolektif berdasarkan anallsis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja badan/lembaga standardisasi nasional; Penyiapanrancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar (termasuk' produsen, pemasok, pemakai, konsumen, administrator, laboratorium, peneliti dan sebagainya) yang

3.

dikoordinasikan oleh panitia teknis;

4.

Konsensusmengenai rancangan standar;

5.

Validasi melalui public enquiry nasional mencakup semua unsur ekonomi

6.

dan pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas; Penetapandan penerbitan standar, dan;

..Slrate9! Pencapaian sPM Bydang PU dan penataan Ruano Kabupaten samosir

7

Peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi. suatu standar dapat direvisi seterah kurun waktu tertentu (umumny*a 5 tahun sekari) agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkemban;an baru. Perumusan standar dianggap penting karena jika perumusan standar dilakukan tergesa-gesa maka standar yang dihasilka;r juga menjadi tidak efektif, winarno (2002) menyatakan bahwa perumusan standar

yang tergesa_gesa akan menimburkan biaya tak terduga yang tidak dapat diprediksi. Daram beberapa har perumusan standar yang tetap hai.i;s merarui konsensus yang dapat diraksanakan dengan cepat sepanjang ada arasan yang tepat dan hasilnya tetap objektif serta memberikan manfaat kepada semua pihak

yang terkait.

seranjutnya, perayanan merupakan kata ydi;g berasar dari kata dasar layanan yang artinya kegiatan yang memberikarr rnanfaat kepada orang rain. Kamus Besar Bahasa lndonesia mendefinisikan pelayanan sebagai perihal atau cara dalam melayani kebutuhan orang lain, usaha ':relayani kebutuhan orang lain dengan memperoreh imbaran berupa uang atau jasa dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan juar beri barang dan jasa. Kofler memperjeras pengertian perayanan tersebut sebagai kegiatan yarrg menguntungkan daram suatu kumpuran atau kesatuan, dan menawa;-kan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara ri.;ik,, (Ko1er daram Lukman, 2000:B)' perayanan juga dapat disebut sebagai jasa artinya ada suatu perbuatan yang diraksanakan suatu pihak terhadap pihak rain (Tunggar, 1996). Dari beberapa pengertian ini dapat dikatakan bx,::w? perayanan merupakan upaya yang dirakukan suatu pihak kepada pihak rairri dengan imbaran ataupun tidak' Kata minimum menurut kamus Besar Baha>r rndonesia adalah batasan paling kecil atau sekurang_kurangnya. Berdasarkan pengertian standar dan perayanan yang terah diuraikan tersebut, standar pelayanan dapat digambarkan sei.,agai spesifikasi teknis atau sesuatu yang baku berdasarkan konsensus bersa:;.,:: dalam kaitannya dengan upaya yang dilakukan pihak pemberi kepada pih:i: penerima rayanan. Daram konjungsi kata perayanan minimum sehingga dapae diartikan sebagai batasan sekurang-kurangnya dari akomodasi (bantuan) yang Ciberikan.

Kemudian, standar perayanan minimar sendiri berdasar penjerasan pasar 39 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2oo5 tentang pengeroraan

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang ;rri-naksud dengan standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja dalan, ;nenentukan capaian jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan ,.r.,ajib daerah. Daram peraksanaannya, SpM menganut beberapa prinsip, yaitu (Depkeu, 2008):

1. sPM merupakan standar yang dikenakan rada kewenangan wajib, sedangkan untuk kewenangan lainnya, pemerintah Daerah boreh

2'

menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondbi ,Jaerah masing_masing;

SPM berlaku secara nasional, yang berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3'

SPM harus dapat menjamin akses masyarakat tlrhadap pelayanan tertentu

yang harus disediakan oleh pemerintah Daerah dalam penyelengg araan kewenangan wajibnya

4'

rangka

;

SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembang:n kapasitas daerah secara merata;

5'

SPM ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimai iapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasional, dan lain - lain; dan

6. sPM

harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salair satu alat untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban (LpJ) Kepala Dae.ah, serta menilai kapasitas

daerah.

Keberadaan

spM

memberikan manfaat kepada semua pihak baik pemerintah pusat/propinsi, kabupaten/kota,dan mas\/?rakat. Oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka spM diharapkan dapat menjadi suatu ukuran yang sangat diperlukan baik oleh peme;;;:tah Daerah maupun oleh masyarakat/konsumen

disediakan

itu sendiri untuk menila; kinerja

pelayanan yang pemerintah oleh Daerah. secara r'"gi
kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

a.

Memudahkan penentuan pelayanan dari segi intensitas, jangkauan, kualitas, efisiensi, dan dampak.

b.

Memudahkan pelaporan pemerintah daerah tenta;lg pelayanan kepada pihak lain (pusat, DPRD, dan masyarakat).

Memudahkan pertukaran informasi antar daerah guna meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan.

sPM akan menjadi argumen dalam melakuka;: i"asionalisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, kualifikasi pegawai,serta koi. t.sinya dengan pelayanan masyarakat. standard spending Assessment (ssA\ atau yang lebih dikenal dengan standar Analisa Biaya (sAB) merupakan perxiraan kewajaran anggaran

yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan pada suatu Unit Kerja. sAB harus dilakukan untuk menghasirkan alokasi dana yang akurat, adil dan mampu memberi insentif bagi setiap unit kerja untuk melaksarrakan prinsip 3E (Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas) secara berkesinambungan.

sPM berbeda dengan standar teknis, karena standar

teknis

merupakan faktor pendukung pencapaian SPM. Kepijakan SpM secara umum dimaksudkan untuk.

a.

Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima sriatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu.

b.

Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga spM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.

c.

Menjadi landasan dalam menentukan perimL.'-,,ngan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.

d.

Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. sPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah

dengan tujuan yang lebih terukur. sPM .1apat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daeiah terhadap masyarakat. sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya dalan menyediakan perayanan publik.

e.

Memperjelas

tugas pokok pemerintahan daerah dan

mendorong

teruuujudnya checks and balances yang efektif.

f.

Mendorong transparansi

dan partisipasi masyarakat dalam

proses

penyelengg araan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat membina dan mengawasi penerapan SpM oleh pemerintahan daerah. Gubernur sebagai wak:i pemerintah di daerah

dan mengawasi penerapan sPM cich

pemerintahan daerah

kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya. semer:tara

itu, masyarakat dapat

membina

melakukan pengawasan atas penerapan SPM ojeh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan sPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dasar hukum kebijakan SPM di antaranya adalah:

a.

undang-Undang Nomor sebagaimana

32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemeriiiiahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

c.

Peraturan Pemerintah Nomor

6

Tahun 2007 tentang Petunjuk reknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam bidang pekerjaan umum, Kementerran Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umirirr Nomor 141PRTlMl2010

tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Peke';aan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan jenis Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan E"'s1'11s1'intahan. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang meliputi jenis pelayanan be:-casarkan indikator kinerja dan target tahun 2OlO sampai dengan tahun 2014 yailu "

1. Sumber Daya Air, Prioritas utama

penyediaan

air untuk kebutuhan

masyarakat adalah tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari dan tersedianya air irigasi u:rtuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

2.

Jalan yang terdiri darijaringan dan ruas dengan rnasing

adalah

a.

-

masing indikatornya

:

Jaringan

1)

Aksesibilitas yaitu tersedianya

jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah kabupatenil'-cia.

2)

Mobilitas yaitu tersedianya

jalan yang memudahkan

masyarakat

perindividu melakukan perjalanan.

3)

Keselamatan yaitu tersedianya

jalan yang menjamin

pengguna

jalan berkendara dengan selamat.

b.

Ruas

1) Kondisi jalan

2)

yaitu tersedianya

jalan !ai'r$ menjamin

kendaraan

dapat berjalan dengan selamat dan nyamc,l. Kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

3. Air Minum yaitu tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan per[,;i;.'ran dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok m!n!rnal 60 liter/orang/hari.

4.

Penyehatan Lingkungan Permukiman

(Sanitasi Lingkungan

dan

Persampahan)

a. Air limbah perrnukiman

yaitu tersedianya sistem air limbah setempat yang

memadai dan tersedianya sisterrt air limbah

skala

kom unitas/kawasan/kota.

b.

pengelolaan sampah dengan tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan'

c.

Drainase dengan tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kotasehingga tidak terjadi gen?ngG:i (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

5.

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

b.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

a.

lzin Mendirikan Bangunan (lMB yaitu terla"r:ninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

b. 7.

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (i-{SBGN) yaitu tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung f.legara di kabupaten/kota.

Jasa Konstruksi

a. lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. b. Sistem lnformasi Jasa Konstruksi dengan tersedianya Sistem lnformasi Jasa Konstruksi setiaP tahun. 8.

Penataan Ruang

a. lnformasi Penataan Ruang dengan indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayafr kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. b. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR melalui indikator terlaksananya penjaringan aspirasi rnasyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses

RTR dan program pemanfaai&'': ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnva RTR dan program

penyusunan

pemanfaatan ruang.

c. lzin pemanfaatan Ruang dengan indikator tert*yaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai 'Jengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta t*ncana rincinya.

d. Pelayarran Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang dengan indikator terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruartg dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

e. Penyecliaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) l"ublik melalui tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari liras wilayah kota/kawasan perkoiaan. -

B.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Rrru,ig

Seperti telah diuraikan sebelumnya, SPM i-,j iang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi jenis pelayanan yaitu sumber daya air, jalan, air

minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman Penanganan Permukiman Kumuh, Penataan Bangunan dan Lingkungan, jasa kontruksi dan penataan ruang. Masing

-

masing jenis pelayanan tersebut dapat dijelaskan berikut ini

:

stlateoi pencap3ian spM Bjdang- pU dan penata3n Ruang Kabupaten samosir

Air inerupakan sumber daya alam yang ciiperlukan untuk hajat hidup orang barryak, Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dinranfaatkan dengan baik. Pemanfaatan air rrntuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan

generasi sekarang maupun generasi mendatang. Aspek pengamatan dan pelestarian sumber daya air harus ditanam paia segenap pengguna

air

(Effendi, 2003)

Und^ng-Undang

Dasar 194s daram pasar 33 Ayat

mengamanatkan bahwa

(3)

air

dipergunakan untuk sebesar - besarnya bagi kemakmrrran rakyat. Agar amanah tersebut dapat dicapai dengan sebaikbaiknya, perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat dan terpadu sehingga r.:apat diwujudkan kemanfaatan sumber ..-!aya air secara optimal dan berkelanlulan. Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai Undang_Undang

Nomor

/

l-ahr-rn 2004 tentang sumber Daya

Air (sDA) adalah upaya merencar:a;kan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyeienggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya atr '.ian pengendarian daya rusak air dimana upaya pengembangan sDA adeiair salah satu kegiatan dalam penda;-agunaan sumber daya

air

sesuai arflaflai dalam undarrg-unclang tersebut. lndoi.resra memiliki cadangan air sebesar 3,221 milyar m3/tahun, sekitar

692

milyar nrt/tahun dapat dimanfaatkan, yaitu antara lain sebanyak 156 milyar mt/tahun untuk memenuhi keperluan domesiik, perkotaan, industri, dan

juga iriq:si sebesar

81

3% atau 12T milyar

,.

,3/tahun digunakan untuk

kebutuharn air irigasi, 17 milyar mt/tahun untuk mc:nenuhi kebutuhan rumah

tangga, 6,,:, rrilyar m'/tahun untuk air perkotair, dan 5,6 milyar mr/tahun dimanfaatkan irirtuk kebutuhan industri. Kebutuhan air untuk irigasi yang sedemikran bi--sar menandakan bahwa ketersediaan ketersecriaar l.tngan. (Munthe, et al., 2009)

air turut

menentukan

lnveslas irigasi menjadi sangat penting i.;n strategis dalam rangka penyediaan atl untuk pertanian, dalam memenuhi kcbutuhan air untuk berbagai keperlua"n uiol:a tani, maka air (irigasi) harus diberikan dalam jumlah, waktu,

dan mLiru !a: g tepat, jika tidak akan mempengaruhi produksi pertanian (Direktorat Pengelolaan Air, 2O1O). Peraturan Prgirierintah Nomor 20 Tahun 2006 mendefirrrsikan irigasi sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan ;,rir irigasi untuk menunjang kegiatarr pertanian, yang jenisnya

melipuii iriga:.i permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa da't irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah kesatuan saluran, bangrnan, dan bangunan pelengkap irigasi disebut jaringan irigasi, yang teriliri d::ri jaringan irigasi teknis, semi teli;::: dan non teknis, dimana perbedaann',,a terletak pada ada

penangullan i rgasi.

dan tidaknya su;;iu sistem terpadu dalam

Berikutnya jenis pelayanan jalan, dalam i]ncang-Undang Nomor 38 tahun 2004 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat vang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkaoannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air.

Dengan merujuk kepada definisi-definisi di -:ias maka SpM prasarana jalan dapat diterjemahkan sebagai berikut: SPM Pr;isarana Jalan adalah suatu

spesifikasi teknis penyediaan prasarana jalan ),ang sekurang-kurangnya disediakan pada suatu wilayah untuk keperluan lalu lintas agar fungsi dari jaringan jalan dalam memberikan dukungan pelayanan bagi kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Kriteria SPM jalan meliputi kriteria SPM untuk jaringan jalan dan kriteria SPM untuk ruas jalan. Jaringan jalan

ditetapkan oleh tiga indikator,

yaitu:1) Aksesibiiitas; 2) Mobilitas; dan 3)

Keselamatan sementara kriteria ruas jalan ditetapl
-

1)

masing kriteria menurut

definisinya.

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu pusat kegiatan atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang clilayani jalan. Mobilitas adalah ukuran kualitas pelayanan jalan

yang diukur oleh kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui darat untuk mencapai tujuannya dan keselamatan dalam konteks pelayanan adalah keselamatan pengguna jalan mr-:lakLlkrr perjalanan melalui

jalan dengan segala unsur pembentuknya yaitu ;gngguna jalan, kendaraan (sarana) dan jalan dengan kelengkapannya (rangunan perengkap dan perlengkapan jalan) serta lingkungan jalan.

Kondisi jalan merupakan resultante dar; seluruh konstruksi jalan mulai dari subgrade, pondasi jalan, lapis perkerasan jalan, sampai ke lapis permul
kondisi fisik dan geometrik jalan yang terbai-,,-;un sedemikian sehingga jalan dapat dilalui kendaraan dengan selamat dc.rtqan kecepatan yang sama dengan kecepatan rencana ruas jalan tersebut. pencapaian SpM kecepatan

untuk suatu ruas jalan hanya ada

2 pilihan: 1) ;nemenuhi spM kecepatan

yang berarti pencapaian sPM kecepatan 100%; a;'u2) tidak memenuhi spM kecepatan yang berarti pencapaian SPM kecepatan O%.

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruano Kabupaten Samosir

Tabel2.1 SPM Pelayanan Dasar Jalarn Jenis Pelayanan Dasar (_ 0)

Aksesibilitas

f L

wi la ya h

q)

vc

Keselamatan

Kondisi Jalan

0) @

(0) 0)

f

jalan

yang

lqagpelgq&lq-_ jalan yanc

Tersedianya

Mobilitas

0)_

=

Tersedianya

menghubungkan PKPK dalan-,

=. f (o 0)

SPM Jalan

Kecepatan

memudahkan masyarakat per individu melakukan oerialanar'r Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalai'i berkendaraan selamat Tersedianya jalan yanu menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dar,

l-ersedianya jalan yang rrenjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengar; kecepatan rencana

Sumber

:

l,i

Peratlrran fMenteri i'eftb-r1Za Pekerjaan Umum darn Penataan Ruang

Pelaksanaan kegiatan penyediaan

Tahun 20'10 tentang SPM

air baku mengacu kepada

dasar

hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 I ahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, didalamnya juga mengatur beberapa

ha! mengenai penyediaan air baku. Dalam Pasal 34 iJndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kenranfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pert;r'rian, industri, pariwisata, pertairanan, pertambanllan, ketenagaan, perhubu,rgan, dan untuk berbagai keperluan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomoi 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air IVirnum (SPAM). Dalam Perar,,:ran Pemerintah tersebut,

yang dimaksud dengan au baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang crapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air min:::-;. Penanganan akan pernenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cata, ciisesuaikan dengan sarcna

ada.

Di

dan prasarana

yang

daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan

sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air MinLrm (PDAM) dan sisterri non perpipaan di kelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kclompok. Kehadiran PDAM dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 sebagai kesatuan usaha milik Pemda yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kenrairfaatan umum di bidang arr minum

_____l Stratr:gi lrencapaian SPIVI t3idernq

PL,r

dan Penal:ran Ruang '''.ibupat,::n Sanrlsrr

Selanlutnya jenis pelayanan penyehatan lrngi
SPM bidang pekerjaan umunr darr penataan f uirng Ini dilakukain dengan terlebrh dah u lu mendeskn psrkan pengertian ,pernr ukim an, kem udia;rr menlelaskan secara srngkat indikator yang mendukung pelayanan penyehatan lingkungan permukiman tersebut seperti air limbair permukiman pengelolaan sampah dan drainase Perrnukirnan menurut Undang-Undang Nomor

4 Tahun

'1992 tentarrg

perumahan dan permukiman, yartu bagran darr lingkungan hidup dr luar kawasan lindung bark yang berupa kawasan perko't.ian maupun pedesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yan!l mendukung peri kehrdupan dan penghidupan Perumahan merupakan kebutuhan dasar rranusia dan juga nrerupakan pencerminan terhadap kualrtas kesehatan masyirrakat atau penghr-rninya Perumahan dan permukiman yang layak untuk ten,l-rat trnggal harus memenuhi syarat kesehatan sehrngga penghr-rninya secara ko;rstan aKan terlamrn kualiias

kesehatannya Terbentuknya perumahan yang sehat trdak lepas; darl ketersedraan sarana dan prasarana yang mencirikung (Kriger dan Higgrns dalam Keman, 2005.29) Lingkungan permukrnran adalah kawasan

;'i

dapat berupa lingkungan alam lingkungan binaan. Keberadaan lingkungan

sekrtar pernrukiman yang

'raupun

lingkungan

di sekitar permukinran itu sendiri akan

sosrarl

sangat

berpengaruh terhadap permukiman Penyediaair sarana persanrpahan yarrg layak dr lingkungan perrnukiman merupakan langi
dengan tuluan utanra penrngkatan keselahtera.i;r masyarakat Dr clai;:nr ketentuan unlum Undanq-undang Nomor 4 TairLin 1992 disebutkan bahvsa pemenuhan sarana dan prasarana merupakan koncjrsi yang nrutlak urituk cir penuhr quna berfungsinya sebuah pernrukirran Ketersedialan sBr-i:tra persampahan cli wilayah permukiman akan nrempei:,Jaruhr ierhaderp kebersihan

lingkungan perrnukirnan, selain faktor pengelolaan oersampahan yang dradal..an oleh pihak pemerintah atau masyarakat.

Prograrn Pengernbangan Penyehatan Linijl.Jngan Permurkirnan Pengelolaan

iL'rdrrr

Air lirrbalr, Persampairan dan Si:1..m Saluran Drainase

Dr

harapkan dengan pembenahan ketiga sektor iersebut inaka kehrdt.tpan masyarakat dalarn hal kesehatan dan kebersihan, klrLrsusnya di kawasan perkotaan bisa ditrngkatkan Tuluan Program inr adalah terwurr"rdnya penyelenggaraan prasarana cjan sarana penyehii.rir lin5;kungan perntukint;:n cialanr rangka mewujudkan l.
q

lilraii:qi l:)encapat;tn SPM

l.trdanr; PLi (j:in Por);rl:i;.lir i:{u:)nq liaoul>irt11

!.ll:n rs

r

Ltnrbah berdasarkan Peraturiln Penrerintah Republik lnclonesia I\o11or 82 Tahun 2001 adalah sisa suatu usaha atau Kegiatan yang rnenganciunq

bahan berbahaya atau beracLln yanq karena sii;rr ataLt kons;entrasinya

clan

lumlahnya baik secara lanqsung atau trdali lanrtsung akan daoal membahayakan lrngkungan hidLrp, kesehatan, kelangsungan hrdup nrilnLlsta serta mahluk lain /\ir limbah yang Lrrnunr drkenal dalarn kehidLrpar-r sehari-harl adalah

1 Air lrrnbah runrah tangga

(Dornestic Sewage;) :nrsailrrya a r dari

beiarlCyan

kamar mandi dan dapur

2

Atr limbah perdagangan (Cornercial Wastes), rnisainya arr buang;an hotel restoran, dan kolam renan!J

cl3rr

3 Air lrmbah

rndustri (lndustrial Wastes) rnisaln)c air buangan ciai'i pabrik tepung tapioka, pabrrk kelapa sawii, pabrik tahu dll

4

Arr lirnbah lainnya, misalnya arr yang bercampur dengan air conrberan

selantutnya sanrpah, menurut yll-to adalah sesuatu yancJ licJ;:x drgunakan, trdak drpakai tidak drsenangi atau sc;;;tu yang rirbuang berasal darr ke5;ratan manusia dan trdak terladi clengan sendirirrS,a (Chirirclra 2007') Sampah daiam rlmu kesehatan lrngk,"tnqan sebenarnya hanyil sebragiern clarr bencja atau hal,hal yang drpancianq tidak ciigr,rrrakan. trciak drpakar tidak disenangi, atau harus dibuang sedeniikran [r rr,rr sehingga trclak sai-npal mengganggu kelangsungan hidup Pacla prinsi6rnva sampah drbagi rren;aiii sampah padat sanrpah cair dart satrrpair dalanr i;entuk gas ({Linre snrolii,) Sampair padat dapat dibagi menlacJr beberapa lenrs yartr_r

'1

Berdasarkan

zal krmia yang

terkandung circiaiamnya yairLi iiarrplrir

anorganrk dan Sampah Orqanrk

:2

Berdasarkan dapat trdaknya drbakar yaitu muclah terbakar cian ticlali r'riud:jri terbakar

3

Berdasarkan dapat tidaknya membusr-rk yaitu::trnpah nrridal-, dan sarnpalr sukar membusr-rk

1

nrenri,.r_r:;uk

Ada beberapa tahapan cjr dalanr pengelclaan san;pair, dii:nlarany;: Tahap penlJumpularr dan penyinrparran cii terrrpai sunrirc,r sar-rrpah yang ada drlokasr sumber (kantor ii:rnah tangg;a holr;l cjarr sebagainya) ditempatkan clalam lernprirl penyrnr!3nan semenlara. dl;lam lr;:l

inr tern6:,at sarnpalr Sampalr basai, dan :::mpah kerrnq sei:ail
a b c

Konstruksi harus kuat darr ti
Ukuran sesr:ai sehingga n'trrcialt drangkut oiul.r satrr orang

Dart tempat periytmpanan iirr safr tpah rJikurnpi iirglt llsrp|-rciarr di;l;rsrrki'.:rn Ke dalanr drpo (rurnalr san-rpair)

:jtrategi Pencapaiart lifrM {:iirianq lrll cjar, i)erilial:n iluar

2

c] Kabltr;;r1r,rr

S.lrrl,l,l

-tahap pengangkutan Dari dipo sampah drangkut ke tempat perrbuangan akhtr ati:u tr;enrLrsnafrar) sampah derrgan mempergunakan truk penganul.irr santpah yanlt drsedlai(arr

3

oleh Dinas Kebersihan Kota (Chandra. 2007) Tahap pemusnahan

Di dalarl tahap pernusnahan sarrpah inr terdiirpat beberapa nretooe yang dapat digunakan antara Iatn Sanriary Landfiri, Incenaration Cornpostrrrg dan sebagarrrya -lerKait detrgan indikator perryeliatiln lingxLrrgan pei"nrukinran teraklrrr adalah drairrase yaitu si:ial-r satu fasilitas clasar yil,,ii cJir:irtcang sebaqai sister"-rr

guna rnen'lenuhi kebutuhan m;rsyarakat dan mciltpakan

konrponr,-'r-t 6tenlrrrg

daiam perencanaan kota (perenc;anaair infriistrukt, ,. khususnya)

Menurrt Dr lr surrpin M Eng (?-004, 7) drarnase ;renrpLrr/ar drlr mengalirkan menguras, rnemituancl , atau rnengairhkan arr Secara r31t.lrTt, drainase didefrnisrkan sebai;ar serangkaiarr bangur:-:ir air yang be;-iunq:; unrrik mengurangi dan/ atau rnenrbuang kelebiharr air dai: :;uatr-t kawilsan artarr laha;t

sehingga lahan dapat difungsikan secara optirnal Dr;rinase jr:qa ciiaitikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang lrdak rliirrgrrrkan pada s,u,:rr-; daerah, sei'ta cara-cara penangggLrlarrgan akib:,t yan!l drtirlbirlki;n cie-'i'r kelebihan air tersebut Terakhir jenis pelayanan SPM brciarrq pekelaan unruffl ci;;n pen;,rt;ri;r-r rLlang adalah penataan ruang c'linrana brerdas;rrkan [.]ndang-UnCancl Norrror lt.1

Tir 1992 tentanq -fata Rr,rang bairr,.ra ruang acli:iah wadah i-neiipurr r-r,l.rnq dataran ruilr'rg lautan, darr rLrang ucjara seb;;i;, satu ke:;alui;n wil:ry;lr-r Taia Ruang adalah wulud stluktural darr pola lremanfaatan ruilng l-,:;rlr dirancanakan rlaupun trdak lluang sebagar salair satu srinlber datya ai;ir:

didalarn rlengenal batas wilayah te tapi kalnr,"r ruang cJrt
l

PeratLrrar N4e:nteri Pekr:r-jaar, LJinilnr i\.)nloi

14lPRT/M/2C10 tertanggal 25 Oktobrer

?A10 y;lng i-neneniukiin ii

lerirs;

pelayanan dasar brdang pekerji,ian Llinum da;ri 1-renataan ILretn.J cjrtrial<sr"tLl serta rndikator clan target SPfil yan!J harus , ircapai oleh Perroi"intah Kabupatenll.(ola pada tahurr 2O'14 cris;itjrkan ci;:larrlrbel lrerikul rrri

I

O$

c!

';

_(:

O Lll

v=C CI]Cco Li

t-

Ltl I

oJl C)

nuJ:f

-O o)o * rYl:v

tr,r

-c)

o

od

a)

;a) $ (I ,ra l (u -a-aY:: O CI $ _!,

orc.

+m

vr

ro(D .' fl ;L

d E J

fiJ

h ot t, :.

s E+ t] > _tio h ^

aN:

6_

(D .) i

it a-,

(si \_

()!l'=(D c: m (\)

(])i

ru=E

-L

o)

:-L (i)S

bb

T)

0)

c) 0) (U$.= L:(u (sL

(Y

(--: OS

-.i DcL

.)it oil .cD$co(r)

rro -.f

.J) n_

a

a!

2

jo

c: co ($

€

Z]

tl .-l: 0-/(o

,(: s:

l)-

-YflficJ\aJ:l a . rt r.. .rj rU :.. '.-, (ll i '-. lLl l- (L tU :- '0 :,ci,r\!u)i-C,u)it)

(s J C

.- a (U c\ , # O) :

\ :: .U, r!(

c)

()

./ t (U :, ftt U .. L ."r r/ (U ,' (J

Ii = -v 9 J=: Y :z )'.1 .l c. .o >-- c (: :. -- (u I (.) -(tr rs; 0)ct-:0J(S;Q)i.;=(J(') o,: Ll a.:t L) o-v L-l C)r'

l

?z ?<

o) C N

f

(. C

CD

rr

l;

ttt

<-7

lLo I I

I

l

s

rn'--

$ o

$ (l rc!

C) r

Crl

\fW\f

'sJ-

i;

(\

tC>

c) (

CJ il

l.\

l

i

()

1

a)

-\

T'J

I

N

c

(1)

tr c(g

I

*i i.v

:

r: :) E

_l

_t

l

i'{ro =t ]C

.{i Z

C N

'i'o q.)

tl

0)

0o)

N6

C

p bm o.i

$;-

-; z.-J

(!

ro

o

oti
I

i

< ]a'.

CS

_v

's

R= (s -- -c

ru6 'a;

ot t-r6P

,r.t

n)

a-;1C0 : .i t- r oa--l'--c ! t! ;tr. ';o (), ia

q

(t

cNI (:

ru* ro X - "F' \li ru .cu

-..^€ (D

l

$

r):Ji

c:l-ccii'9F u-Olr - (u (u L

C

(n

CO

-

(\

(o

!'t*i:-f:-

nlr: a*_-f,= _1.> \u

(u-

!

u, ([-$;ii

;i

aij

L

an

-(.ucu) .j) L'

r-)

rC

('

t:0l (t-; $\l a !Y (\r -: :r 9-' -L1J(

i)-o tu j-r_, '>'!

i-

;

r(-d) IC

l''-

N

:)

-l:

ln

:f

c

o a

x

(!

U}

co)a-

i.'

a{i

(.j -> ri- X ii\'^Y --:r) iu :.

0) t_ (]J fr1 )r - L) 0) 1r i-:i rrl',YL r1 i.. tr := (D (: rr

(J oJ F (UtU r, (D $ c[! ojr(o o- *;: >. - ro (, l)

m

-oJftJ -r 'o .) ^. Y:-,:

:.:_

o)

- a.'-'

CS

o a

p

1

Z

0

:: :

1!

,, .! -I ,l co(J;;i \! nr /c7)u, l-,Lt b z 1-{= S

.{ n

i

\I-

tl)

0)

:U) i-].

(!

;ir '-: :ll -(-1

.' c) /

.

C\

J UI

lc

o*

a l_ = !rl

-)

:

.--

Cr)

;

UI

--)

t):

C

lru iro

o

(D

I

:!

ac) r

C

L -_l

tu)

tU

c \a (., fU (O (J ]\: !)

::i

E,v

(

CL f

(U

(0

F

()

C) (()

Fri--r;:s ._ .ri rr' :' ,i .f) 0) :, :! : il r,i (; o) a ;:'.o; f r.i P',,: !l il ,-- .r. r ,l ( Yl 'rl C O QJ (.) c) Y (D O )" ,t .D o-: ,r) AJ d-(l) o0) l- v rrr F Crl) Fo fU f- )'.11-)--l-.\,/)

(l)

--)

!9rl(!. Ci)(S:.-0) -?f (f O

C

($ )

()

s..)

I o-_

(o (t

l .i J P\w-l-_d\ lu nr -

.Lo cU#

t"0

!)= lcJ (0Y

L

C)

C

,

-o

(ot

(v)

L

.9

(^!

a)a .: u)

C)

() 0-

ct)

L

:

o

c

-

flJ

a-.

C)

a $(\i(1-$

(D

C)

rrl Y

cl

o)

(rJ0)

Q;

-/=

c

*a

!c)

>

sC)

1;<

I

),/

L
L)i-z

-a

o{ O t\

O

2.

o

\o O O

rc)

(D

0l

iI

co

(U

cl q,

/\

\/0)

O

(\

Itt tf

Z

l-o OJ

C L :l

iE

Z

(o o)

LL

le

tU

t6

F-

ul

;tr

C

0)

$ (' -:l

j-

a

c r2

I

O

E]

L

i

a

I

0)

ct

OJ

C

:l

ml

= cr> .:l rog 6 \.. >- flJ

Ci

C

ill

flJ

L

i.uJ

E

rU

-)l

go L' OJ :J 6Q)

t

C

ru

Ctr

u) cl

u)

-

0)

LIO- ltoL otLco-n3*

o_

(o

00

r,je FgFery ().:(L) L (D.'

.L n)

C)

C

.l

co

i,ie

-l

C)

o)

f.J

>''(s l>(0 >.Nr>(U (v (o (s rui ,^ C- .^ -,,r :] in :l

>.$ co .^ --

(U :

I

(0

p5 E5lg'5:'5 E5 hj. ,b c E. iu c c

c l

ci

l

if) i:

0),- tD . i:!i trt - tqJ r-c?

-:]*:)l-__l

CS

v

(D C (\; T) ()

o) C (s ,lc n

trTEEI o

E

O

cD 'C (O '?f /a

o) C (C (l ^ o trL

lor t-

iol Ll

-\ () iq, Ll

a_l

I

z:

i

\/
JF

<

i

0-

,

LO

O

F Z ul t< o_

L

l I

qs-

rn

lo lN t,

l

<

sl"

o N

C)

s lv o.r lN

N

I

LI

v

_t

2

I

iro o_

C)

,l

$

I

lor C

co

l>'

Z]

L]

1

q E

>l 1l x. o

(I l* tr1 :" .rI 5

N

J

Z 1(.1 LJ

.( :Fl

u) a)

I

(Y) I

6

i:e

lo

N

>^, IC

Lr)

c0

tC

i

il

I

I

s

c r(O

ro -P ro o- o_lo-

u) iolo i\

lcO

c)

lo cf

-o

cj\ LN

U:f

(\1 ;-

E

C.-i

Y

-o d= oo)* ^

l)

o

(u m

(\) E,C

A-,Ok

Fo:

Fr

L

o

c)

'-r--LO)/ll

e3

cc) () Nro C l>a>\

(Uv >.\ cuJ

-

CU

CD

f*, (sCg C o :-o ru o) .e-0) cD n\ N L

(t)

c0 l

a1.

CS

il

_V !

(-

(:,

0i

a (o !_ C

q-)

(f

r

t-

(-\l

cO

a

I

$

.L

t -liC) -C)"1

--i

_-

\

S6

C 0)

lol lc u IL

F-v

lt.-

E

!ruQ tui> --: oL r 9*-cn e C)-Y cs- 1rj.NN -i

s6H--l6 (tl O).= ;

LD

55:EP >.,-i< F F *

o c o.X ro O- r 0- Y-io -d\!L--

CU

g

(--'u 0)

-,

t-

ol

(1)

'J)

N

(\t

.]

jc

o;

I

a-

a)

0i

IC

r]

I

(-

N

ro

(f.) (_

c) o_

^t rn

:, :--t-l

,-

I

rm-:. l

(:

$ a' (i()) c---i a.--

cj)

-v

lc(l) ro) ttt C C\J

lcl

t_ I

llr

_- L-/

Y'crn $ N;:

c.

l

$

C)

c0 C^ .:(o.?

$

I

ci-

CIJ

0-)

l.

C

!!

C

v Il>

G)

f_

I

:i a l

o-

0)

Z

(S

t

C))

m

0_ _(,

_l

a

i6

(_;

.ic !., 0)

(u

ct)

l

l>

L-

\o

Lri

:

I

o

:tq

ct-t

t

o)c CflJ :t _c f
ul -1

() o ,. O Oru () ::tor .io __v

>' lru ^-

Q:]O

t_

-$

z

E

|

ill

ol

u)

co

C

L

0_

6P o_i

($ N '-c ! -]iT- Ol (o cclf (ol!! (D l[c Cf U)ioJ $ -n \-$ -n) (ucos U)cu Itr cCir u (/) :U)Y

($

(0

0.)

LU

0)

Z.

Il(0

CU

I

r,

U) C

l(g

J

ol6

Y. rn'. --

iP r-

c)

E -a f E

N

-O

_-)

lc

ilJ

c0

I

(! (! N c$(J +l a- o)

s:

L-!

lr

tn

cs

tl

(IJ

4

O

L

i

(t

l:

v.

Z

C

U)

,-'

a)

L-

!

C

z

,, +-

)lN

I

O

I

Nis n ! -,i C s.! ro-(o CCI c .ru (s o)o -Or 6ls T) ll L)(Ilu N O) q)l rl) cl oo o () -)fiJ cr)i w.'L H CN s -v U) A-U) Ar p Lc (! a:: Pi;:-l =q) ilo, 0)o Orc0) (! i l*q) -ri cl CCn .-l .Z cts .z F a-,i+ 0a':F.< F coF a ll*

I

o)i

-a

rolQru c)g > i3 -oicc>..:+

L

E

N ci -:.. o) j-o*(u c(s or o -f MLDCO CO

C

u) (O.Yiu' $ U)(s (s: ol

.o

C

ru

L

c(s

I

rl --rf :oco (!()-' I ct)

roo Y u) m,:!

ruCC !l c-r .'-

s

irC)

lllc'

ro =

fl)

F .(!

0Je .-C 4 o.l AE

s_

(S

r]J

:

N

l

(n

.C

N

r,l

tl)

(sCD

-o

CA

u)-. (_;

a

,E

C c0)c o) o.$ o nnl *C6 o ,-- co = ()9 -(U (n) C

95u

N

1l

E

:u)

l-'.

L

I

iCJ

Cf

cc. $ru O)c CTU

$

-C rs

c0

(s

.C, o\

-Cr o-

i

6E I *3ru ;c.) L-= J c) - 0)o; l- (o .l- a 0)

\o o\ OC) N

l

loo L'

;EP

ls

I

-o o\

l-" lrr

I

I

I

1

L.

LLJ

tt

l.l 5 (\

lr*

c)o (\N

l

li

CI

tlti

t.

l.i

z

(-

l

(1')

(: l)

z ti

E a Q)

ll

uJ L

0* c*

lo, _\l )1 )l t(! Il.= i= lu.Y

Iri

V

I

nJ

(-)

i_c

l-

CCO (!I

a

-11

f

C)

C

U]

o

Y

(U

$ a (!

=C

I

iJ = -) ) I

ii E'P' a--

,5

c6EEx s(?et o lrn =

lH€rr ,*fi; rQrS

Sf --o

0,l; L:-.i!$

I

!

i

ill

;EP,' ri Pp - ck

c-.t N

?)rKEs ru ft b q

'P c'rti ji66 €sEft^F -- L) >^fL ..: rO t C

z

i

1o '6 d -r

I l I

rf)

l

O

z

-oc;-)

L

iv

v

1N

C) (\

l;

/

vls ,-

t

lU

a)

l.J lL

cr

1-

c,J

c:

ro 0) tS c l- ct cu :v irr $ l" a lY ir

t

OI

A] zl -lz! l:l :: ic !
l

o) ;. lcl J

jl'tr il 1l

l- (lLiO lc l

jY

lo

)a

llv I

iro a I la I lru o il-

lir i iro )a

l_) \l --

i*

J tIJ

I lN ti=

ll a il 0-

z -)

i

;

L]-J

) I

l,n rC) ,S lCU (/r cs

ICD Y

icJ

r0) * [1 c iqr o

ll-

li c ll z ll\

rl-

HP'r: -6!+d51'' r_,jj N Xh;g

EPljr= lr 6-c:':g

ffi3ef

lcD

O_l

io N

._

ls

Cr

C'

)a

]CU

IF o c:

rU qY()) i,l

I

S l$: u

En: ilYCn: qJ"F

,-61rn-

c)

d6F

ut=v(]r (D(n(1

C O

P'

' o-

thr ftF-

o

l

!_..

a

.r.

ti[3 t rb t! A3 tsc-rru,iL

c rU a a o U) c)

CI (o

J )a lr

ll-

rU 5

c o+.

ahPli0J

!D

=v

co

n.:

v

la

| )a iN

c0 a;,.i a rno cru!s co x n E'H: fr 3 A 9.Rfl5 1r=-rcu;t" o)iY Y 12: >. r< Fr

q-, o * o, i,j rr Q 1 it -- fi ,) * crftEafei:Si o .' c G: N t tr -i ; rg ro S 5 ,,o 9' g u ro:i N rr o a ;t ru E F rU,tu (7 - l)_;rt !q= w ni ; r,. c i - c[ cF )r = -- ="I 6 ft g IU 5 !, ts ? , iiu! 6rrrqc I:,": nXl,.d-l ul :,;i C ii ru jl S Y r r_ ft , ru i Hn:iii C cu "Jnlj.i{ : U j I ,='ii H : it r :ti; Vr E 5 or-:< ;Y! .E !u ,._rij I' c9 A j ro !l: ,",i 0.,,9 6 E p g : s o s,l 5,; t. h F LL -'. - D F E d d a,J t &+ B B ! Si;

i-Y

i lo iv

CL

.;go.:r

A

lc

rir cr

._

E;bE H;-X

fll

i--

-o

63' ri'--ruF ]soIe,EL hor: F^5'6-CI:Q*FR._... p 5 q P g s ;t ;i l",j o. I.= - i] 6 F ! rS a j c;j ro l', _ ;lS

1,,a

/L

l-

c'5

(.1 v

I

rO

i(t

z z

\u

l\c)

iS iols li:id lt:

1 lYla u lo

€

(! ::

iw

-

1.9

trtj

I

ol FI
-

L

tl* la

lro l-c

l< IJ lor

y * *lo lN;di&

ls

I

lur lo-

g i{

6

p o ru'o

lo iO

i(r

li ll

co

6'F xS ).: n\

I

C)

lz

,a

I

l

t< lz t< l\-

2l

s filY t

l

llj

m

P€

L, a

I

i

\ s 0,

a

,')

i

llt< -{ L

c c cu .a \"=

o F t;!

i

NJ

,',,

l

a: C

i(U

$l

rcs

lc ,O

i

,itul

r

'l

r-l ,--

i

r-

r tl

!

S .:

r

|b

li\ i(\

L'. (r)

i

4 (

ir' !tl

(.)

frF M

t-

(\J

ro

o- a

)l 0)rg

iY Oru I-(n ; rl$ l(tr a- ! C

tal

trro

1a

a $ c)) rl

(u

: n lal j. o*

,l) li

:x

ll

rrr

o

i

E.

tr

LrJ

Q) oi l*6

cr

!,1 !C

d)

l

z' tC -)

e

lo)

LL <(fi:

-o

UJ

t-

trv

^l cl

c)

iru ()

ii(:

,O

r)

C

(o

(U

-) <)

(L)

ii

L

c0

6i F

(ul

(U

()

(,)

0)

V

Jq:

O o(s N l: -o

(U=vi

661

C)

-'. o]

o.l

I

iil i

l<

lJ $

..o

zc)

,l\

t,-

I

io\ L()

,:-t

i

ll

o 3

ni Pa' .$ci:r): r'l--

f0

-5 lc i(U c$

l

'-v t :)

C)

U)

F-.

f

]-

1

,ti UL

:

7) rvcc

i,oZ' (rq)

C

(ui C

-(U roo

U)

oi

o.) .,, o

a:

r1J

^\ \i(\

(U l

alc$

$

6o ll jrl 5r

$cs a _v)

a)

a

!L":;

30)O] rli

o)

tn ,(

f-(r)

(\ C \,1

rN I

:=

(

rl

{t

l

rL

CJ

t)

u { 0

o)|

())

a-L (lv t..-/

ii C)

rf Z

o,

(-o) '-rlC (!1tO

z

[1; J (tr r,' r)/, m !'rtl (lj (_) (!

c- 0.

J UJ 0_

U)

-7

ut

I

o ,-l v

F-

tlr_

:

COJ (u; oJ t-

t-

1

tn

L_5

<)

iu

(r'r

(s

C

-1"

0J

--

l _C

iU

r) lru ia iiii^rs F' ar qr a; N

co:

CY

a-:

$

.

a

L

! a- .,n O.)rn:l .; (\l (o ru (t \)) o rr CJ)

d-. \r/">

=

I

t3

f(i O

rul l!l

-C)

(:lJt-'-

fD

,-J

I

(u

di -!i

>. ci0) alj

o_ l--

Strair:gi Pencapaian SPM Btrllrrit f J[i (ialr

iluancl ll,.rbupritoI Sat.n:,srt ')e]r'ralir:rrr

C.

RP.,lvl { Rencana Pern bang trnan Jan gka Mlencngah} Da la

m

rnenduku

ng

kocrd

irrasi

anta

r

pe la

ku

pern batlg Llna il,

mengoptimalkan partisipasi masyarakat, nlenlamin tercapainya stlmber daya

secara efrsierr dan berkeadrlan serla nrenJarrin ter'ctptan5ra itrtegrilsi, sinkronisasi dan sinergrtas dalam nrenlalankan iucla pemerntan:rn, ltal n menladikan pentingnya suatu Cokunren percircanaan ',railti F"iencana Pembangurnan Jangka Menengah (ff PJM) yang ser,irai dengart ar'lraneiir Pasai 3 dalam Undang-Undang Nornor 25 l-ahrLrn 2004 terrtang Siistenr Pei'etic:anii;-,in Pembangunarr Nasional

Rencana Pembarigunarr Jangka [,4enengah (RP.jl'4) ini ijtsusurt

c1t:rrgatrr

maksud menyedrak;ln sebuah dckumen perencanaan korrrprelrertsil

lirt'ta

tahunan yang akan drgunakan seba5;ar acuurn Calarn penyu:;un;rn Rencirria

Strategrs Satuan Kerja Perangkat Daeralr (Rerrs,ia SKF'}D) Renc;ana Ke rl:r Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Keqi: Satrtan Kerla Pe rangK.ri Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan Undang-Unct:rng Nomor 25 Tahirn 2004 tentang Srstem Perencanaan Pernbangunar-r Nastc;t'::li, Undang-UnCang Nornilt' 17 Tahurr 2003 tentang Ke;uangan Negai"a Oan -nci;rrrg-LJn,jirng I'Jr'rrtor

lJ2

Tahun 2004 tentang Pemerintaihan Daerah Dalam menyusLln RPJM rumusan

tnt

acuarn utama yang dit;Ltnakar: i:rlaii;h

visi, misi arah kebilakan dart rencanar prollrilm indrkatrf

Bupai,

dan U/akil Bupati yang teiah cisamparkan keperci.,:lasyitrakai peinrlth ttleiaiit Sidang Paripurna DPRD dalilnr tahapan kamptlr",ye pemilrn.lrr Frits;irlcl;"ln Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah S€ci-'ra

lan,,;s;ui-tg Dt sainprng

penyLlsunarr RPJM Daerair rrri jr-rga ltarus rrr;;,,'jocl.1

kepircla

ilr"r

dr>l
perencanaarr nasional. Provinsi Surmatera Ut:::-:, Kabupatc'n Sanrosrr tj;;n berbagai kebrlakan dan prroriias program Pemertntal-t irusal ,j:-tt't ireritt:iinlltiProvrnsi Hal inr dimaksudkan untuk menjanrin terciptanya stneriJt kebilakan cian sinkronisasi program secara vertikal antariingkat pertterint;ti16p rTang i:eri:eda

Selarn itu, RPJIM rni juga oisLrsr.iir deng.i;] mentperrrati!
rata masyarakat,

keberacjaan potensi seliir., unggularl daerah

y..1r-rg

dapat dtkembangkan dalam rangka rrenr;lcrJ l;;1u pl-:duksr lokal rj.rrt llertc'illtar::ri

lapangan kerja baru, keberaaailrr sektor inforrnal dan l
sumber daya daerah;

(2) stairstik fungsi-fungsr penreriniahan

dr

p;otensr rrirJettrg

sosial budaya, seperti kondrsi trngkat kesehaiarr rata-rala masyaiakat angka kemrskinan trngkat pen!Jengguran, a,ii,gka parlisrpasi kas;lr ciatr

-1 Straleqi Penc;apaian S[)M B d;rn,j PtJ

c]etrr Pe

nal;tan [iuat,tr ;.ruupai(]n Saor:rsri

angka partisipasi murni pendidikar: dasar daii meirengiih, (3) stallstrk brdang fisik prasarana, sepertt pola-poia peniir,r-in ruang dan kawasati andalan, kantong,kantong kemiskinan dan kawasan lertingg:rl serta kondisi

ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasiias fiskal dan keuangan daerah

Selanjutnya, karena berlLrngsi sebagai dol
L1r

yang

bidang pelayanan umLlm

pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daeralr

ini JU!la dilakukan

melalui serangkaian forum musyawarah perencaraan partrsipatrf, deng.rn melrbatkan seluruth unsur pelaku penrban;r.:;ran seti:nrpat sepert Musrenbang

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2011 perencanaan Tahap

ll dari Rencana

-

2015 nrerupakan doKunren

Pembangunan Jangka Panlang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Sanrosir Tahun 2005

-

2025'rang bei-kedudukiln sebagar

dokumen perencanaan rnduk Kabupaten Samostr r,i'i-uk nt.lsa ',traktu 20 tahun

RPJMD Kabupaten Samosir menjadi acLran bagr Saluan Kerja Pcrangi
cialam

penyusunan Rencana Kerja Pertrerintah Daerah (RKPD) setiap iahunrrya sekaligus merupakan acuan pilihan-pilihan program kegratan lanLrnan daerah

yang akan drbahas dalam rang;kaian

forunr

Musyairuarah Peretrcani:i;in

Penrbangunan (Musrenbang) Daerah secara IerJenJang yattit nrtrlai

ciari

desa, kecamatan sampar trng;kat kabupaten

D.

Keterkaitan SPM dengan RPJMD, Renstra SKPD Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor

{-15

bahrrya SPM yang telah ditetapkan pemerirrtah ntentrdr

Tethun 2t)05 menyatakan

salaI

saLu act]arl pemcla

dalarn rnenyusun perencanaan dan penganggaran penyelenqgaraan penrda Penyusunan tersebut haruslalr menruat target tahunan pcncapaiarr Sl)iVi dengan mengacu pada batas waktur pencapaian SPi';i sesuai de'-'ngan peraluran

menteri perencanaan pencaparan llPM tersebLtt .trnudtah diluangkarr dalairi RPJMD dan Renstra SK.PD sernentara target rthLtrrarr pencarpa air Sl)ivl drtuangkan ke RKPD Renja SKPD, KUA RKA-SKPD sesuai kiasrfikasl trelanla daerah dengan mempenimbangl
Pada dasarnya nrekanisrne pengintegrasian rencana pertcaparan SPN4 dalarn RPJMD sendiri terlihat pada gambar dt bawah int

j

t, I

_t

1

l.-......,.

't- :,lrr)",-,1

,i

{ ,;;;;,,;";-]

I

i- -;rtll{:t:-:1"

Gambar 2 2 Mekanisme Peng nlegrasian

[iPfl

lf ent;r,rr;r Pencapaiarn

Alokasi belanja langsurrg cralanr APi3D uungLrtairaki:n pel:rksai'l;:ra1r1 rlrusan pemerrntahan daerah, y;ing terdrr-r cj::ri LlrLis.l;i lv;11 ii. rlart Litt.rslaitl 1'.:tlilr;'iil y arrg langsung dituangkan dalarn bentLrk proEiam dilr.l ke1;it-ilain [i-'t,:]as:it rnanfaat capaian kinerja yang dapat dirasakan langsitrtt,; oli:li rrrasv::lr:rl".rit F)enyusunan belanla untuk pela'<sanaan urus;rn r';;; i,, didasarkiln l<eplacla SPi\4 yang telah ditetapkan Selantutrrya, berdasarkan PeratLrran Perrerrrttah Nontor 5{l l-irltLrr" ?Cr,li ;rda kesepak::tan antara Kepai;-r r-iac.rirl'i derrgarr DF ii:'- yaitiJ ii-'rtt arl/.1 (j:tli.-liri nji;l l".esepakatan yang nrenladr dasar periyusunan llKl\-SKPL) cran r,terti;g;arniiar-F:lr^, secetra rrnci cian lelas program cian k{-.!Jiatan yang ai:an dilakuk;in dalarrt

iail!lia

6rencapaian dan penerapan SP\l cli Daetarr Prrli'insi i"jan [Jaeri;i: l.{abupaten/Kota Pengrnleqrasri,rn SPll ke cjalarr :iAPLlil cjai).it tiiltlt;-t1 pil(i:,i oarnbai dr ba"vah

inr

I I I

'I

r

--, l,l

--, j,,,1

,

---*-L, ,

;**-.-.-.

I

.r.i

\:

i

-,

i

**.-.-.*,.*.,,-",

l

,i..ri,l

L*,**_^",**.._*-*,"-, -" I

Gambar 2.3 Mekarrisrrte I)t)re nc;Ti;:.tn [)eit-lCi3;.ririrr] Perrc:lpi:i:lri

SPI'"4

l

Strati'5;i irerni;apaian SlrlV ilrcj;rni;

l-'l.J

ourt Pr:n;tt,tan

i:lr_t:rrrr:

ll.titupirti,r, Sja n;

srr

Mekanisnte perencanaan p€rmbrayaan pencai)?r:til SPM clilai<.ukar'l Llnllk mellhat kemampuian dan potensi daerah dalanr oencap;i;an dan peneraparr SIPM dr

daerah Tahapan rnekanisme pererrcanaan pembray';an SPN,4,:clalah sebagai berrkut

1

.

Pernerintah Kabupaten menyusLrn rirrcian kegiatarr untuk masirtg-nrasring jents pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pacJa inclikator kinerla, dan batas waktu pencapaiarr SPM yang telair ,jrieta6:karn olelr Peiner-intan

2

Penrerrntah Kabupaten menetapkan batas rryakiri pen(japraii:rn Spfui LtnLtrk dieerahnya dengan ITtengacu pad:r bat;;s wal.lu-l perrc:tnaian SirM:iec; rir hiasional

3

Pemerintah Kabupaten menetapi
4

Pernerintah Kabupaten membual rincian beianla r ntuk seliilp kegrailan denr-jan

i

mengacu pada rincian belanla yarrgl sudah ditetapkan

5

Petnerintah Kabtrpaten dapat mengernbangarr jenis 1.,-!iati-rrr Cari jerris 6relayar',iln yang sudah ditetapkan sesuai dengan kebr,rtuhan cjc.:rahnya oalam pencspar:ln SPM

6

Pemerintah Kabupaten rlenc;curiakan pcrencanaan peilhriayaan penc.:tparaul btdang SPM dr:ngan ntelrhat korrdisr tj:rn kr:rlampuari keualq.,ln caerahnya

7 Apabila

penrbiayaan yang drbutulrkan cialarn f)encaparatr SPt\l meieirrhr kr,rmampuan keuangan daerair maka pemerirrtalt .;aerah claltat ntet'tgLitanclr

kegratan dan rnencari sumber penrbial'aan la;nrrya

Secara konsepsional SP["4 irarus ada cala;m cjokurnen peier)c3r]?::],1 t.iilr; haruslah dtlakukan secara konsisterr, yaki'rr rlirrrular darr RP.lN4D Renstra Sl(Pi) RKPD, Renla SKPD, KUI\-PPAS dan ber"ujung pacia RKr', yarrg akan dilaciikan bal'ran bagi APBD l-Jal trri ciikarenakan rlenyangl
dipenuhi oleh pemerintah, bark pernorini;:h prr;p,nsi rraup rn

1;err re,-inia,l'r

kabupaten/kota LJntuk dapat nrenrberi mLiatail SPlv4 keciaiarn dcKunren percncanailn lrarus cjrlakukan secara konsisten, yakni dinrular cjarr RPJl,,ilD, Renstra SKPD RKI)ll Renjar SKPD, KLJA-PPAS dan berr-ijt.rnq pada RKA yarrg akan cijadikan baharr bag,

APBt)

Adanya Peraturan Menlert Daianr Nlergc.r rrcnrcf Pedoman Penyusunan

dan

05 t;rlrur, 200ii

t,,)r'rtiiria,

Penerrapan Stancjar Pelayanen Minirnai

drlengkapr pemerintah daerah ciengari Peiunluk leknrs SPM darr tiap

,/arrE

Ke rrrc.rtiet'irrr

yang sudah menrpttnyai Siri\4, menjadrka:ir sei,ap peirrunntair cjae ah nr€lntirrtnv?r

prosedur baku mengenai bagainrana nrrj:r'ellca;ltran !;PM caiitn r ;clsltrtperencarlaan peilbangunan yang acla selarna ini Narnuri denti
iting;r.ra

kabupaten/kota/provinsi sebagar irrpr,rt awal cJan ditindaklanlr-iti cialam ilrosc,s konsolidasi sinkrontsasi yang drkartkan denqan visr misi dan lienstra di tiitp SKPI] menladt sedikit berbeda tnanakala dilakukan perencanaai: dengan pe:nerapan SPNi

Slratr:gi Penr:apaian Sl)lVl i.lrci:rnq FU di:f Penallran i:iL.rilttg i:..rbupati'rn Si:ttr,'s

i

Sebagai sebuah pelayanan walib, pemenntah tiaeralr tentunya lr;irus me rryustrn

kebutuhan berdasarkan fakia dr lapangarr atau trdak selarrlanya diusulkarr oieh masyarakat sehingga pemerintah daerah datlarrr nre,iekLik;in sitikrortisasl yailt penyusunan program (non-SPM) yan(J berbasis rnasai..ii atattr rnerefer paria

r'rsr

kepala Daerah disampaikan melalur TnLisrenbang dan SPM climuncltlkan tirelalur mekanisme top-rjown atau ditetapkarr sencirrr kebutr-rhannya oleh masrrlg - rrlasirlg

SKPD kemudian keduanya dikonsoliclasrkan. Pacia aki,trny:l rnerrlanQ terqi;ntlrng kepada SKPD masing

-

rnasing daiam nrerlbuai prtorilast procJri)i.rr

-

kegralein unlttk

dialukan menjadi draft RKPD. (Soerlodibroto, 2011).

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Miinirnal

Penrerintah Daerah dalanr nrenerttrrkan r{incala pe'ncapaiarl ci:;n pene1apan SPM nrempertrnrbangkan kondisi aur:rl tin':l,.at peircaSraian peiayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapar, dan klilarnpuarr, rlotertsi, fonciisi karakteristik prioritas daerah dan komitmen nasional.

Kondisi awal dilakukarr dengan menentukan:'iembar;tn koncjtst :lwal rencana pencapaiarr dan penerapan SPM, Pernerini.iir Dae:rah walib menyusun nrengkaji clan menganalisis database profrl pelayanar' <jasar Sc:nretriari: yang dinraksudkan dengan kemanrpuan dan potensr adalait i',a'taim;ln;r pernerinlal^r cjilerah

dalmir menganalisis kemampuan dan pctensr daerahnya dengarr be,rdasarkarr data statistik dan infornrasi yang akurat dan dapat drperlarrgS;r"trtL;lawaill'ian barh ya-ing bersitat khusus nraupun Ltmum Pengertiarr khusLts clalarn hal inr ;':dalah cjata, siati:;ilk <Jan

informasi yang secara langsuing lerkait dengal penerapan SPM

l\4rsalkan clata teknrs, sa[ana dan pi'asarana ftstk,

per:;ril

lei-terrt'r

alol'.asi anggaran ltntttk

pelaksanaan SPM climaksud Sedangkan penserlian u'rum C,rlam hal ini :rctai:lh data, statrstrk dap infornrasi yanq secara trdak langsunq terkelit Cetrgan per(lrap';irr

SPM terlentu nantun keberaciaannya menunJanq pelaksartaan SfrM :ieci.lial keseluruhan Misalkan kondrsi gecgrafis. kondist demografts', pencjaoatar, sarana prasarana Lltnum dan sostal

Potensr claerah nrengandurrg pengertrarr keter3.:,liaan sumirer

daya yeing

bark yang telah dieksploitasi r'naupLn yang belunr dieKsploiti;si yarlg kebe1"aciaannya dapat cjinranfaatkan uniuk nrenunlarrg penca;"raiart SIrl"4 Sementara, kemampuan daerair oitleiinisrkan sebag'ti kernanlP.r';ari kcr-i;inglan

<jimili,
daerah, dan seluruh komponen

c1i

dalanrnya sepc'rti P,".D dan dana pertnrb.lngan,

yang dapat digunakan dalam merrbrayai pencapariai'r Si[;1,'l

Dalam menyusun

renc;lta pencapaiarr SPIV, ?emr:ritrtah Daeralr

wirirLl

menetapkan skala prioritas yang clrses;aikan dengan kenr::rnpu;ln Can;.,otensi tjaerah Beberapa nretode yang Capal cirgunakair dalam rrterren,Llkair sk:lla P iorri;is salah satunya adalah metode anairsis SWOT yi:ittt stl.rLtl alal Catla,rt merrgaflalisis faktor internal dan faktor eksternal yang akan rnenrpeng:r,lli pencapaian SF['t1

Analisis SWOT digunakan untuk nrenentukan skalp 1:l"iorilas dar' suatu prograirl rnat t ,rf cr r ? nrnntnt

\/ir1a1

litratrgi Irencapaian

S[)lVl

Iir0;rlrj ['i.i c];rlr Ijcr];rl;lan ili.iarrcl iia,roilpittr:t1 Sil!.Tt

:',r(

dcrt s )'iirIi l]ro!li-ilr da r;:i menjadt beberapa kcgiiriarrr yar't(l rlrclrlr(rli pi'cri::,s cjalarl iarrrr ya,rq sarril

rnenJadt skala prroritas dalanr satri talrLrrr a11!Jqiri"an dranalisis

sehingEa pencapaian targei dalam satLr li,:irun anggr;lndalarr salu progranr cjaDel tercapai darr kr-rmL.ilatif pencaparan taiget bel:erapa kegiei.;,1 cl:,ilar-tt prcgi'anr ti"rsebLri.

Faktor intern;rl rnerupakan fa;k1or-[aktor- yaniJ ''rempe-'ngari ihi p€]nc:tpar;tn SPiV yang nerada/climrlrkr oleh ilr-:rirei-inririi riarrah l,!,r:1gs Kel
sanq;i kr,rrang S:ciangkair-i iaktr:t

eksternal ,merupakarn faktor-fal
iuar

ait

SiF)h4

pemerintaharr cJaerah tersebLrt se:racl:ri

V[,rr]Q

irc1,..riit-t!

Ancaman (threats) Peiuarrg (Og;p,-rrtunrtre s) ;rdaiah rf,i?i'rf.-t:,)i yiing nrungkrn rjrterinr:: oleh per.nerintal: darer-ah iietr-rp3 l.onlrlnlett fritsi()r.'r;,rl (O\pporturn;ties) dan

konvelnsi inteln;isional darr selragaiirya \,a,lrg riecirr.r l.irtt:;Lis mene,kankan patda upaya-upaya penrngkalan l^.r-r-iiias SDI'1 peiriJoi)ia: i)r: kerrriskinan, dsb. Anc;:rnan (-lirreatsi adaiah koncjisi di lr:rr pr;rnerillait cjarerilit i,:ri:g perjart1lan

dan

keberacaannya ciapat rnengancart ,
,\nalisis ciilakukan dengan calra filerraksirnalkan i'.,--ku:lian u;tiLtx tnt.:nt;;;i3s ilncatnan dart nren-lanfaatkan pciualg uniuk lleni.;aiasr nlr:lert-ralrart Fiastl r3.'lal,sis 5f'1CT tersebL.rt, akan mengqanrbarkarr sebrlr;:lpa l):':ar :;rklor rnierx:l !zrrrc. ilterr-tpakan kekuatan suatu claeralr CaCal r-nen,',jor(.rrlq rrpay?

ilafi seberapa besar

f

ii'

Sl-ril

sLr;tii.l

(iaeiiiil

j-t-.r)rii, l)c.r

aktor- interrral yang merupaKan keic,ntathirn

:jPM lieoaltrnya trarsil air:-rjisis a!,i,1, besar faktor ei<steri-rai !tii:; rtei'llroi(.41,-t ;.r<,riLtal'i'l ila;;'il

yanE dapat menghanrbat pencapiaiarr rnelrqganrbarkan seberapa

cjrrnalrfaalkan u1t,.tk rnendoror-rq Lip;r\/a p;eni;elpaiar-r SP,r:, '-lan lte'i:etr;l1:)al .;lfrs,'il

lil'r'..liJl

eksterilal yang rnerupakan ancanran darr lu:-ll riapal ntenghatlrbe,i itpay;l pot)i):)frii

iri'r

SPful

Analisis $WOT r\naiis;; s!vc) l- rnerupakilrl silbLjilrl lllelit)(1e

f)r:r;:r1Ofi I

drgunakan untuk nrengevalrra:;i i.r,!
Ziilr) slt;tlrl:li:r :/ililq

pelrt:,rttc;

. ciati ;irr'.):'in:ijr'

rjalanr suatu proyek atau suatu spe
tuluair yang spesrfik darr sp<:kurlasi bisnis atau pioye( dan rr('ngi( erilifikit:,ri irrterrrai cjan ekslernal y;lng ffar'ncLliirrrlq

iir'rl,-'r

i;al

;,anr; l :,":;li Ci:ia,1l i-'l{':}fl(,3f):li lLili i:i, tersebut Menurut Kurtz (2008,45), Ii/VOT analisrs acji:lal, suatu al ri pei"errcarr.rLirl slrategil< yang pentrng untuk rlernbarltu perenc;.lna

untut rnetr'tb::nd lgxati ko'.'laiirt-r

dan kelemahan ir,ternal organisasi dc,rrqarr kescrrpatan.ian a;tiant.lt dart i;xtt:tr'rtll sedangkan berdasarkaln tujLrannya !eai'co ancl li
Slrat(rgipenc;ap,.atan SI)Vl ilr(j:tn,l F'lJ C;:f lnr:n:rirLtrr rlLr,rt (r liiibul):rl.'rr SaiTr"slrr

balrwa analists SWCT periu drlakui
rTri;'l'rcoc(.ii\;,,rn

'fii'antelfa sunlbet dll)/a

internal dan srtuasi eksternal or5;:inisasi Penco:',kkan yarrq baiii

:11':rrr

rnentaksimalkarr kekuatan dan pelLrarrg pcrusali:tatt cjan rlrenlirli-nLinrkarr l<ele,rlal.r:rri dan ancarnannya Asurnsi secierhana ini rrrenrpttrtyatr rrnplikasi yllrtg k r:jt r-lnltll( dr::s tlr' stfat€gi yang sukses

l?obed.

W Duncan (2007.142) rnerranrbahkan

i-ri:nura ana,is.': lini;i
el(sierj-tal merupakan lral penlrng claiam Oroses pe [ellr-'::i3aln lirrgr
dr cjalarn

slrate!i i:;tkt'lr'faktor

perLrsairaat'r brasi,]ny;-1 '-l-lpat o golr- rl!Jkarl sena iai

Weakness(W), cian lrngki-rn5;;;n ekstern:'il perusitltaati ciar:ai i) yang d'lpart cltlairark::rr clrklasifikasikan sebagai opportunttres(o) ataLr Threiltr Strength(S)

atau

sebaltar berikut

'l

faklor internal yang m{rndrikung o ''i.,rrisasli cjarlarrl rrrelcaif il tLluannya. Fi:ktor pendukunq Capal berupa sL,; 'i,':r c z yil , Ierlll'lia'] 3l:.iLl Srrength,

ki:lebihan lairr

5,311g

rnunqkin rlipercllelr berKilt sut-tlber it,Lr;lt,gltt

fal
12 VVeakness,

ciira organisasi

3

4

Opporlunity; laktclr eksternal

yaIg

rnencittkung c'iganisasi (ralilrll ril{-'rlcailai

tiluannya. Fartor eksternal yarrg rnendukritrg dalarr oencarlaiail tii.1 itan i.laoal bergpa perubahan kebilakan, perr-ibaltan pr)ts.itnSan, dan perulr;tnan tekrrologr l(-ei -r:l Trtr-e,.at, faktoi- eksterrra yang ilt€in!rlrambai (rrganisllji rlr'latl rl'l'l tL:jLj;tnrtya. Fltktor eksternal yang r',rr:n!lltanlbai ::lqar'is,asi cliltrl:i i.rr)i-l.r 1''a

dan xebtlakan bilrlt Trrornpson (2008,97) nrenegaskarl bahw:i analisa SWC-I- me pr:rLtbahan teknologi

van(l serjerhana ie:iapi nterupal'ian alal b.lnttt

Vitrl!J si,lil!lalt kuat

kapai:riitas seda trengetahur keirrjakei'rsrenait

sr.tnrL)e

f

ii.;

y€1

ilntt

LipaK;rrt ltriaii:;a l< rr-:efrlf)eii:ieri':ll

or,;:lttis.tsi,

l
tpaii';rr

r:rk lagi lrari; ltnali:r :lvv'i-l dari pasar dan ancaman ekstenrai xo clepan ilqar iebih mer|berikan inforilasi unturk rnenrliantr-r claiarn ital rrlel r' 'rcrikilll crc,:;rtiiilsi si.itill)i':r dava

r-1an

kenrampuan unttlk nrengan::l sa kompetrtii linLll'r:nqar' olqarlisllst

rJicuat Derdasarkan perurlltrsan str

aLe

gi dan

lr-rfr-rrilri'is'

se;lei" si

Untuk mengembangkan strategl yang n'tenlpertirnba,rgkarr pr-oiil SWOI :jWaT ? nratrrks(jurga dtkerral sebagai TOWS lVlatrlx) clrltrnlukkan i-"'Ja Gartrbat 2

\r\ t:t

:"r;l-tttglitl

1..

tt

L'

:.,

r ,.";

!-'t ) ..i:;riL-ll: ir':, t', -( ) ',it lti,'l

I

()1t1loi'ltttrilir':

Ii,i

,"':l

l'lt rt":t ls

G;rrrrbrrr 2 4 S\&'O

ii

I O\1"/S iViatriv

1 S C strategr rnengejirr peluilrrg yanq sesr ili deng:ll i<ekuait::rt c)tc{,tiririit.ii 2 VV-C strategi nrengatasi k.elcnrahan irrrlL.il< i'ler:rln lteiLtanri 3 S;-f Strate5} mengidenttitt
4 \ll-f strateqi

lnir i ;r rrc j: r titil,t

l.rt

ti:lr

rtrentbuat rerrcar.a penJrq;rlri.rir ;irrc,:rrr:ril

l:tir

l.
dilri orqarrisasr iV;erurr:t i:redtly Rangkr.rti (2005) SWr.)i ;lcleri;rir ir.l,;rrltas l--.erltatl:-rr fal^.1o, :;ecitra sisierrratis rtntLlk fnerur"nus akiln stralelj

i

lrr:layatrri;n .Ar'l::l sis irri

i:rcr,i:1..;i1si<;1;1 l6;(rir-'

yang clapat niemerksrrnalkan pelu;l'r.J nant.lr seci.rri:l beis;;riraar, r iapa i rl,.:r: rii tiltIili,i,i^

kekutangan dan irncaman Anairs;is SWCT nreri'rlrarrC,:'r.r!.atn ar ntar:,: j,,.riiictr itii:;1.;r dan f?l(ior internarl Diaqram analisis Sy\/O

i, \r,

I

I

lit

ll

,il

\ii

I

i...

t'1.

i

',i

t..'l.t.t.

'

i.,i

tr.i f.i,

I

,'irt

i

il

(l::n ri.,tr 2 rr r,11;11 .:,;q S\llail

l.tr

ljtrait:ei l:enr;;i1;;riilr

'1

S,l')iV

lji].,n l F'lj dar

'r)(rr:rirr:-rr:

lirj:l

ct

[,i][rri)irilr Si] It

s,

Siategrs Agresil met-u1')akari silu:rsi yi.lirE s,ur(j.tl it,-itquil,t;rtrlk.tri l)cit
,ittat

nteiTtania:tlili:n

1t.: rta,t'r-l

y;lng ada Strategi yanE narLts diterat;l,.an riuli;ir-r k oitriisi iiri i,td;rlair nren(iukL,rrg Kebrjaka n pertum bu ha n yan g ag r€lstf (') i-r,'wiir c;rienteii si

2

Srri:teqr Diversifrkasi .Jangka perusahaan ini rnasih

rnen'r

rJarn

aitg ilresi(ilurr

ilrki kel
diterapkan adalah menggrrnaKan

iaii

rne nt,;f

r

a ie;g,

y)

tatl;rlli beri)ilqiti arc e-irn ;rt

scor irrtertt:il Stral eqi !i:ut!l rra

kerl
nrciirernfaiittk;:n

u:.

pelLt;,ri'tg1 ,;irtcti".a

p;lrUang dengan cara strategi divr,,rsrfikast (ptCtiitK/1as;)

3 Sirategi

mertrinimalkan kelernahan rrr'tlul< ntcral'rLtt

peiLra

ntengltadapi pelL.rarrg pasar yarig san.Ji:i ile:;a:r. lDlat)i di l:,,iir beberapa kenijala/kelenrairan

4

rn

r-,il

rq

or'(-rirrrslir J

ak rt.crrl;rt:lct.ipi

iernal

Strategi Defensif adalarl situri:si vang slan!Jat trcjari i:ent;ttrrtr,tnrrk::rr ori,jirl,s;.,:i rler.rqiradapi berbagai ancaIItan clan l
l--al,'s;arl're

l,t

strategi kombinasi dapat sangal br:rr:srko .lika drlalanl
berla;nan nrenjalankan strategr yanq berrbei.la. JLr:J;l 0rg:rlisasr )/a.ing betJ(i;irri.t

teiap hrdup r-trungkin mengqunakan gairrrrig.ur alirii t;c1r,rr':,-rlt sitatecli :ll,'lcr:i; i drvestasr, liKurdasr. dan rasionalrsasi btaya s€)cai-;t be'rsan r:')3n

rlilL.'1.

';..rp,,-'

t

BAB III GAM L]AR A N

LJ IVI I.J

f...1

Sejarah Singlkat Pemekararr [(abirpaten San]osii'

Penerapan Undang-t- rrdanq Norrror 2?- Tahun 1 9! !) .Jo IinCang Undartg Norrtor 32 TahLrn 2004 tcrrtarrq Pcmerintah Dl;eralr cirn ijntiani;-

Undanq Nonror 25 .Jo Unciang-Undarrq i\ir:nrr.rr J:l -r iiirrrr, 200.1 ttrlarrg Perinrbangan Keuangarr antara Pcnreriniah [rus:ri dan Daelah rle;rclorcrrq munculnya l.retnbentukarr kabu6raien baru yang bi:isifat oionorrr, sriilab ciiyalirrr

dengan stariLrs daerah otoncrI,

oilrL.J

,

kt::;ejirhtei.r,,,t masyart,ikal al
meningkat

Aspirasi rrasyarak;rt irntuk l(abupaten 1-oba Sainrosir nlcnl.tl.ii

clrra

kabupaten diclasarkan pada ciesakan nrasyar;lkar '.''ilayair San osii- dern ilPiiD

Kabupaten foba Samosir, rn;lka i(,-;bup;iterr J'c,l ,i Sar-rrosir cjrt.rsulkan ci:in d

i

ren cil

1

na

ka

n ;,-err

el
se

b:lq ar r or: ri k i.rt

Kabupaten 'foba Sarrnosir ( nclrrk) terdirr Carr

l() ltrcariratalr

yrriiLl

Kecamatan Balrge Kec;lrLratarr Lagubotr Kec:nrat;ln Sil:rer. Kecr:nrei;.irr

l-labinsaran, Kecanratiln lrc,rsei,i Kecanratirri LLrrrl);.rn J riLr l"ii:car'lat:in

Uluan, l(ecarnalan Pirrtr Pliran l"4eranii, Kecar rata,l Alrbalrr

cii.in

Kecamatarr Borbor

2

Kabupaten Sarnosir (Calonl terclrrr carr

I

k()c:rnrillan y,lilr.i Kecafrrariii-r

Pangururan, Kecamatarr Sranlur lVlLria-mLrla, l.ec;lin:rtan llari,l'r Kecamatan Srrnanindo Kecarnatan i'.Jairrqeolar) Ke(;;ilratarl Ori:rrr Runggir, Kecamatan Fra,r5;i Ke;cirrn;:lan iio

r51;,.ri' hi,itLrtz,r

il.rrt

i,(r:r:arlraiiti-)

Sitro-tro

Sesuai dengan aspirasi nrir:;yarakat y;rrrr; ciis.;rrrpi.ii;<.ln .<er"ri,r,,ja DPilir l(abupaten I oba Sarnosir clan Perrrerinl:iir K;rb,r:l:ten I oFra S;irrrris;r :j(:.i'ia [)emerintah Provrnsi Sunralera lJtara tclreh nrerrirrciakl::rrjrrt, asp'';tsrr

r ir: ) r,a,,]L

tersebut denqarn

'l

Keputr-rsan DPRD Kabupalerr

Ioba

Sarmr)sir- iv:,r'rror

zl [ah,.rrr 2002 ti:ntarra

Pembentul
2

Surai

RL.ipatr

l-oba Samosir Ncnror 110'l/Pen^;2002 tirncg',al 2t\ JLrn

;10(J2

yang drtulukari keparcia L:uierrrrr Sun'r,rlera lJtara

3

Surat Bupati Toba Sanrcsir I'Jonror i:r5i 1 lir;/Pern/ilO02 l:irrqga 2002 perrhal laporari lenLang a:;pitasi l\4asy:.ri'.i,.at

Sir:rr'rosr;-

.i

.Jirlr

yanu crtirjr:i':,ri-r

kepad;: Gubernur Surnatera Utara /1

.

Dar'r setrap argurnentasr clar

L.r:lr.,rlair,

i-ll)Fii)

,

i.rr

lSripai,

i!b:.'

::l,lritl:rir

usulan inr diakomoclir derrqan keiuarn\ra tindang-Ljrciangl l'.lcrr;o:.-lr 2003 ientang Pernbenlukan KabLrparen Sarnosrr

.[-al'rt,r,

erbentrtktrya Kabiti)itier ii;lr'ro:: ;r s(-'b:lcliri Kl,l)l,f )ai,: l' il:1, rnerupakan langkah untLiK rircnrirli,ri percepatar'l penrbat'ltiilir'l l le [];ilL rnasyatakat yang lebiir sejaflreta ir-l1Li:'tl penbentuf(ilrlrlya ziriaial i i.rnlirh r-

1

rnenegakl(an kedaulat: n rati(.yai darlLrr rijn(.li(;, ;)€r-.,r-,urd3,-r 1;oSi;.1 llleilid;iati'.[,lr] pelayanaln kepada rnaS'Tarili
i^r'lOIe 3r.-,r;i-l

i:

Cf

lel l

tt'li'LlSitl-li'iLiilSajS

pernefintahan daeraft daialrn r3rrci(il rt-,?rttp.)t- :lpat troseli

i-.t)il'lbairrgL.lIrair

sehlngga cialarn waktLt yang srngi
B.

Gsnrbaran Umum Daerah

Se;lertryangtelahcllurr;iilallsellt:itrrirri/a'jl.'abi-'itlltlil;jlItr'''ll riterupak-an Kabupaten pcrneki,rarr ci;rrr l(ailr;p:tlen r'.'lba Sa ros r yailrc,J (jir)ei-ll'lk 'IahLrrr ,.]00i1 ie ltan! l:)(jr]lo(?irirli'iir' bercjasarkan [Jrrciang -, [,j ncang Nonror 35 l(etbupaten Sarnrosi; dan Kabupaterr llerclan-q Berr-laqai iji Prc,pirrsi iii-rirratr-'ia lJtar a

Kai.:upaten s;lrrlosit'' lerclrri ,:ti-is tlL a t2) rlagran y;lilt.t .,vill;yiiil C.llsii'ilriat,. pr-llau Wrlayah daral:.il] n'tertpai(ait l'-ra(Jran <ja'l ,,-:latl s lil'ial,tli'i'] , :ril(iarrl(Jl .,r

l':ladli (ral.lr 'l i:)ilcirtrrr i)anlli -l'oba Ber<jasarkan sr:rrrber clatal i:laiiorsrtrtanal, lanllll"'tn ,jtrli:rtt!l'i.,t-rci;rr.cl

vvilayalr pulau adalah selr,iruir p'-rlar: sitrttosir yang

2CJ{) yailcl ciioa Ih F)emekaran wilayah kabuapten s;lnrosir ijerr sritve'/ lapangail c;errqarr Sisti,"rn lnfornrasi Gleo:lri:fi:; iSIil,: li.ias' :..-tl)tt;1,)rilt-t l:lir;o: i t'.ia iri'

i)CJ 621

ha

[ 'i:]ilQ icli;rlitr 'l ui;:. iti'iri;lrl d,,,,: :ttio-iirl ao;li;lt 7'0 iji' l::

Varrg terd ri darr u;tlllyan Oari'tlan k.tltti'-',lrerl sa nos

tig;: kec;aritatiln. yilrtu srarrjr;i nrttla-ti

r"t

ivilaiyalr pulau. yang nreliputi r..:rlanr (cCel[ni]tiln ),']lir: Palltlt'ltu'an. l]il,ir:.t,i,.,'.i l (l-r .i'rii 'r ri Ilorrggr-rr Nil-ri-.lt:r. Nairrggolan. Oni.rrr i]liinqr;rt c1lltl Palipr .leL)e salr i,vilayalr perair-arr danaLl tobai yarrC tncrtrilil
beril".ut (i) set;elah uieria b,.:rk,r;li:ts;a:n trcirgan i(.aLl,-t1r;-rteil l'(-';ro clirr-l liabupaten Simalirngun (ir) Slebeialr ilt-.i::iarr berl,ita:;i'tit dcrgan l:.rrrrti':artli''r -1-apanulrUtatraclankabupat':rrl-lurlrbang;l'rastlr"l'tiarr'(iii)Sci;ei:rlrlirrrrr

seba,c;ar

krerbatasan dengan Kaburpaten

l'ol::i

Sarnosii" clart (rv) Sebclllh Baiai lrerir:.tiai iir,

dengan Kabupaten Darri dan Kl;Lrupaterr Pai<park [lltatat

Stralc:c|r PcrrCap:liiln !itifui ilrd:;rrt,1 [)lJ r]ll I f)t:rr:"1:l:rr

-l-al:el ll

llua'rg r''li>tlplil )t Sli'irrrr:;tr

1

Luas \lJilayalr Per Kec;i:nratilrr

[];l rata,

l

Kecatnatart

I

ll I

"".".."".,, )

.---: i' I I Harian

i-] **n*" _tlt'y;-1"9s

7

i Sranlur

Tcia

I

l)eisett

;

rl,

i

I

,.I. :'a

": :a :"' :,i

+

t..l

.

::l

r

14?tt

i,o'',2;ta

1.11(l U

'jl61 -'i

I

,

15,284

,lc', -i1

,'.?)l

t'

l: ;' ,ll

'.,!:. 340"1 ll6t1

-i

.llii(l !i iir

46etjl_ 1ju7)l

Ilt r trf f 2l '6l 4e,, i ,'

'llt,8il9

MLila Mula

4-r'

1

i

8,300

X

1

I

1 l3r!--5 I Pangurrr"n

I

r

rll-\r:i \r

l"

l'llz

Liias []cra!rari (ii;r)

Lr"t;:g

I I

il

lgr

,l 3; I

' I

1Lc

111

94

I

4U:1 3,5. , 6.1,611 I

; s lsti"r"'o"

3'455

14

I

e,, Ll 1

ll

1

,1') a\ \ -/

Suntber I Pl'jD Kabr-lp::terr l]itn-ostr

)5[1

"l 7\

'1:'t,azr

t\)\

l::hurr 2l:'\',L

'i'20 772 Jtva tiettgrrr'r lLl'rs .Jrirniah penducluk iercalat iilhurr 201.1 sebarryak pi:irdt,c1t-ti' i'(ilbtlpaiCi'r Kilbup;lten samOsir sebesar 1 444 i':5 l(r'rtl trlai,'a t<epar:a:tan t1:alen il trrtr,' lt s-:ebesar 83.62 iiwa/krrr2 Pork13ntban(jall i).1i,:iuclui< i1.ab'

Sarlosir :;encjiri dapai

cjiarnarti clari rrtrrlai

i)a(ia tdbel dibawah

ianirn 2{)04 cjin-rana 1'' kenti-liti.ril:rrr :lai:'iil

rni

T;rirel il

,?

Perkembani;an Pcndu;1Ltk Kelnu5laie rr Tahun

.l

I

3atito;'

urr:lali P*r,'luclt-:

l'.

,,, I;'

I '::'\aal/: 'a'y

'l J

"I

130

l

?J0!

l

ci3

iC:o I I ili sai i

:?'11 ?!06_

?a!7 2003

I

I,

-l

I

131 )lri

l

-- :ta 549't: .l

I I

I

2009

ij'aati

I I

zo",u

l

I

r

.r9 n5ll

i

Suntber

L[rFrD Kai: tipeiic-'rr 5;1lrcr!i' 20'1

Peri<ernbangan pendu,dtrk lial)t p:1lui-l saril.lsit karena beberaPa iaktor, Yartu

tli:: :

1

dri
I l'elailf rerltliil-l

3

Renciahnya rrngkai rnigr;rsi ke dtrient wrll':yalt l(abLip;rtcn I pada kutun \.,vaktLl leijailt.ty;r 1.,ernei'.ar,ltl l
b Budaya nrersntau

yanq harnl;ir seiurulrrrya i;dirlllr ile:r ;rrkLr lrulrls I i.,..litth scitin 1c;:i rllcrici ;u

c

nr ia

h pend ud uk, telruia

rlr

a

r

ts

i

1.lra

lq

i': prcir.l L tlitil'

lilin ulnllrk i:i:kerjailrcriTliiliijrl cli kabupaten sarlosir, seper-ti suliinyil rrrr:rttrjiiri lr., lah rn,rtintity;l p()iilk)tli(l'iijrr iapangan ilela swasta, dan iencial- ttya trtrqf
Dari fakior

tah!n 2011 --

20'1

faKtor ter;9but nrair:,1 ci:tlr.tlt iiir.Jlv4i-' i(ab tlti:ieir .:l.trtl':,r rt diietapli:in irnilka pertrirtrirritil': :t-'i;it.;,ti' 0 15'iir i.i:,- i;tl. iir^

__

ij

llll, li{l7 Jtwa dalarl [le.t,:''ul
rlirnana pada tairun 2014 <)tprecjrksr untlair penciudttK i;r,:besar

Karaklelrstik pcntJudL-rk s:rrriosrr" konsep huta yang clidasari
lanalr (pc:r|rlrk iuh.r) Sietjap rLlrl ilir

kt:duclui
(sopo) dan pinlu gerbang (haro:trrqa,t) l(ernttc.jian 1,i'mb:trtLlt.iilairt

rr..rrilairl i'r.ltr':il-r

iraru untuk geiteIast berikutnya dibangun c]tsc;irttar rLr':l.Ji-l terseb",lie..'hlnpEat p:;1a pernukim::n dr Ki:bup;-rtr:n Sanrosir cjrcrasalrNi,:n i,ri;ls 'i-":iga i('r-rlllrr:.rl .,ltlsie l) i-tr

klleislainnyadisetiallperti-tLlliin.laintctscLiut';cJailaharj:lrryiii(i'.li)ll'lrlatiltl'ijeilt perspektif lokal drsebut tUgu adlan terlpai irirggal para lc,iLtlrllr 1,;1i1,, clJrlilJL,rr! iinggi keberadaanya Bercjasarkan topogra[rnya i(:,]i.]il)irl':rri l--la,',,'s l ti':rleta i p,,ic1a viil:.t\';ri^' d;:taran tirrggr clen
i*"1

Kctinclqii't,

,l-

om

101 :l:11 1 '1dll 1 000 rn srd i ir00 nt dp

2lf,? "*

-

.11 50i',i) rn crpi *-'-'s^; l

"

,t(:t

; r'';;

"; l; l;,,

v,wn P')tlll i;l :; :tt (rs'i (/(, /(

l-opoi;rafr dart kuntur tanah cli i
11e

ng a n ko n r pcts s I t

ia 1: ; 1-i

;

i

1

1 r

;iI

-'

l1).: -

1

I i)9/<,

1

) | )o/(,

-I

:r:U/ ,) ) /1,

-l'ariri:l

il

.1

Persentast: Kerrrrrrrrg;rn l-al-tilt, Dr

-I

t t.rot+:t,..t-; .\l(llirliri
Kc'miringan lalran

NoL

. ."r

I

rl

1t

2I

I

..""..*..1. t1

.1 ,)

ii - " .)

r

tllo I

._,1. l

4 ^

l

l

(clat:,r'

2:?

l(lancar)

_f

in',,^

'\,1i,

_

I

,

ir|t,r

(:)

(tcriirl, l

SrrrrrDer

claIa

tvwvv tr)entkal.)sat1tnsIr go t(i

L. t i

]

.]

0-2"

l.-; .10 ,10

l'(ai :latncs

-!

l

>ii"/c,

i

i',it)/c:

'

il

!',

l(

(

a

(, 0

F

f, d

0"

0

g,

F

u

-/d

J

I

F

;

2 tr o 6

0

g

(i 0.

z

L;

l!9

o g

0.

tr

(

t,q :0

fi

//

;t t5

2Z

!lJ

r0

[)

f

.

o<

(E

Y6

I

(

/--,( u i\

u

z<

\

f'r

I]J

OJ

t

(l\ /\

ff az yc

/^,/

,

,i

::

L ,a

{ E

$

/1

/i, .Jt

F

U)

I

c

::

o

l,',

(g

o f

-o :< iF (g !

O)

ooo cr) o_ o

F

G

() o_ cr) I

CU

! E o

rn z

r(

,])

' ', -0 f,,z ,J

4t

0

:

f f

t

f

c o 2 lu

F

...>

0-

o

,Lirprri :i, l:i;l'r. lsir

Kabupaten S;lnrosir nter:.ri.)aKiiri ci;iefalr [:gr/.-rr)o[r ] s, cillt..]rt,l Lrlriry;,1 rnasyarakatnya yarrg peke[Ji]an utarrrany..i :ldiilail lt.,,r:i:lri c'lan bi:rcocok lanlrrir Lahart-lahan perlantetn

di

Sarnosir

rrcJeik kaiarh

sLrburnva dengarr cj:,ierah ratrt,J

Sunratet'a Utara FJerdas;arkan hatsil ana isrs ir-riiipeln laharr iie,rqarr

r1lengLt rri-tal.,.i,ir

ctira spot 5 tahurr 2005 rliketahUl piri;r tLrt"rpan lah;:l xli,Upatern sanroslr pilcre taliltrr

2006 rnasrh didorrrinasi cleh vegetasi hrrt;lrr, yaitii sr,ilt; -t 4!)t),'r, cl:rri lotai vr,ilay iih kabuD;iien Namlrn, di jain 6;ihai< vcgetasi rurrput dar:; ianal, terbuka jrigil cr..liiLrp dclmitlalrr, yaitu sekitar 27"/o. l-j;il rnr

iner.rr

beril<:rn cla'l';ar;rri banvria rona'r

karbupaterr san-losir rnasih dortrinarr ilc-.rsiral ;--tlarniah [)r:'r

1[',11.',',,,]

,r,,ii:r)

l;ir

tr.JtJpilr.t Jal-e,rr cii;rr

tahun 1989 htnggr:,t tahun 20rJ5 rrenrperlihatkan Lrentngl;aietn lLiits per(ja lLtiui:.);lri jarl-r.ir. pertanian dan pe rnrukintan dan le rjacr [)enurunan iu;as turuS;an la.rarr i.ielrr.trl 1,;1p lahan terbuka

{iebagai daerah pertani..irr cirrah hrjarr rnenjar.l, ..llalr s.atu faktor ei( ;i€lt, ra Vijng rneneiltukait keberhasiiart p,:tlarrrarr ;tei-iilrrduk l.ondis rn-tsinr cli l,.it'.r.,:rs,t,,i-i sr':kit;ir Danau Toba terdiri dan 2 rnusim,

yakni rlrrjsrr)t kenriii'i:u parda

cerrc,,ie

liitlan April s d. /rclr-rstus dan musirrr penqilLtlJn pal!, perilrle lellLerrrl;e,r i. I i\4ar"ei. Kondisl rn!stm terse--brti be rularrg sec.ii-e rLrl;1, Paij;r nrlsiri-t [)*)rt-Jr L .rr' petani nternilnfaatkanny;'l sebagar r ri:s;.r lrr.rs;irl tanatn i ,,'Jn Darl;: r,ti-rsiint l.e lrr,r, tidak difr:n5lsrkan diKarenai
Rala-rata curah ltuJar'r yang terlactr clr Ksbupaten Santos,ir p, ci;l talrrrri 2['(): berdasarkan hasii pengamatan claii 7 (ti.rjL.rlr) siasiun pengarrratirrr a,Jiiiah :;r:i.'es:rr 1-l7 rnnr/butlarr denrlari 1r-rmlah lreri t'jLijan sr:ban,7ak 11 i;,,r"i Ti:in1:e atr-1,. ,^.i tlr.u)at(:ril liallcrsir^ herktsar antiata 170 C 2l9D (l dcnCarr ke:,- r,i;aL':iri r.td.lril ,-iria rlta fli., pcrrsEn dan tergolong
rrrrr

r rjeitctarr

Jr..ilnl;iit rr;:r'i ir1:j,1;1

Cur;riil-ruJi:lt- tererrciah teiLadi pacia t.,ui:lr-r ,unr s/cl /\qustu:.: i:erkis:rr

per buian dengan hari hulan daerarh

-

li

s ct

i' ir:rl

sei)iiitviik c.J:

rr

"i'l sicl

[)errgilri ,:rrialr lr,.ilan r,arrr]

daerah teilentu dr KarbLrpaten Sainos r, oerrru:r,.liar

'i

xt-.1

i

li

,rrr

51:l lrrirr

ii

a{ kr: lai'tan -

pa;r1? iiJl-ri.itl

pertartan nrenjadt pr:nting Dengan 't 0 bL,ah "!i-rilQfi ya.:,1 lle selLi ruh,innyit i)(.tril'.r'i a l<e L)artau Toba, sebag;ian telalt drnrairfaail<;lri Lrnluk rr:l:l"Jari'r a ita't siiwai; r;ilirr:,r:, 3 9E7 lra. larlarr sawah yang berilig:r::r :;r-.te rc;;ii-r tf,krr s

((tr 'l -j 9r, ci;,rrr ilrLi:; ;i:rr(.i r.iricrj

franjerttq saluran ir"igasi cir Kabupate n Sarrrasir nrencetpa

i

iIi,f -/ krn. t:rcriri d;:ri rilcj:rs:

setengah teknrs 70,63 knr 12'1,53 hnr serli-rian pr"inrer cJal rJ 10 i
Cuni: nrewuluclkan i,ist cja,r mis j l(;"inli-rilicir

i..-

irlosrr tjilb.i,Jl:lr

,(:ti;iti-rali'lrr

frarivrisata Perneitntah Pusai, Proirir-rs tiarr i'(-rb Si:nrc,s;," se1,ll, iiri it;^r 2i0i: rnelal
sL.rLi;.rl

r\i:ri:ii-r

Kabupaten yakni upaya pembenair:rn 1i:li:r"r se panjanll I32 k,lcrneier ieirl-r lalarl utanra di l(abupaten Sanrosir (22 xilcrneLer cJr prilar, fi;- riatefit antrir;l PangrrrLiri,tit

Tele f i0 kilometer rrng roadpular-r Sainosrr) Carr pacia i;l,rln 2COg, ak..les ke

l--rila,r

lr

llt

iI

lt(r ts-.)rr!a

i1

.)l S: il.):;

a

Sarnosir vra lalur di.:rat y:lkni F)ani;urrrran liirtggla'l ei'.: sep:i1a;rig .22 kilcnreter sr:les:lr -l-o rtok i1 1ig'-;;1 l.e rJikerlal
c.

Daia Urni-rm SKPD Penyelengg;an;i lreiayarran [Jasar B;'iang Pakeij;i;lrl Unittnt dan Penataan Ruang

S(Pll

peilyelengSlai:ln pel;,yan,'ltr alasili 'lliir-trg pekerlaan utpuril dan penertit6in rtrtrnr:l pL:cla l(aL:l.illtltetl l-iarl c,'sir [)i);1,\'i;jla)l;iJiJi]rei (jirl:js pelayanan claisat tnr ad':ilaii cltnils pekerja;lrl Llrnurll k'r"' tpaten s:'ttltt;str 'larl Drnas; lata Ruani;. Pernrilkinran, Kebersihan dan Pertar"'an;rn (fart kiril) kal;:ioalr:r'r Berii
sa n rosit

i.

t)inas Peker;aanr lJttrtln"l liccaia LtrIul'it-l'Ltgas I,'ol
pe rn

b,

aniua

ndi

b

r

c.i

a

rr

g

pe kc'-j

el

a

n

Ll l'r-l r

r

rl'r

Ijesurar Peraluran 13upari Sanrosir I',iontcr ?? -, ti'"'trt 2i:f, UntUrn KabUpi:tert S tnrO-ir ltl,:rr1ll)rltyilt fllrl(lSt SCili'.,-tral l,i.:li,,.ri

a it

i

L

irtas

F't,:i'i:t1i

'

t-

[)ei"urnitsart kebtjakaln lekrris cii l-:rCirrlg llekr:rlaa'] {.llr'r ':ll l)enyelenggaraan uiLlsan penrcrniah ciar'r pr,'layanilti lllnLlril dr b ciarlg llrrl":rlil.'i tnrLrm

I d

i)entbinaan dan 5;c.laksainaan IL.ig:ls 11r i:ldUit.; 1lt:ke ji--;rt uillLl r-n l)elai<S:iinaan tLtga:; la tl yanq Cl'Dt;r llaii Ctr,:ll lrtlr: )li leSi.l ,l: rle tij:lt-i f r:

tt 1('rit!:l i.ii:t'

ngsrnya

Bci-tjas;arkatt Peraturarn Daer:rh l(abtrpaterl Sat c' ir Nr-tit or- I i iantii-t :l['(r,/ 'lekrtis D;r rr::n i'( al:r-rpalt'rt ientarrct Susunan Organisasi ciarr Il-rta Pierla leinllercr' Santlsir, Struktur Ori;ai'ti:,;asi Dirr::S l'ckerlil:l n Uttii.,,tt-' i'(:ibrinalet 'iai'i ::;ii tcrc rt r-ii.t,''

1 2

l(epala Dirrels Sekietals Dirtas ya,tg Lt'ttiri c;ri

e D

3

subbirg Untt.im c.iail Per,er-icl(::fliilr' Subb:,rg Kel:ll'lq;lrt clati '
b ,1

I

pe-'iarl':lr;lrl

SeKsi Ja:ian Seksr Jembatan

i3iclang Pengatran ter-cjiri cari

a b

$i

iiar

Bicierng KeLritramarga:in lercitri ciai't

a b 5;

Se ksr evaltlas;i

Seksr Slirana clan i'rili;ar-;ra

Seksi Pemelthalraati'-i:lit f(el<;ittpol'l Jabaiarr Furtgstcra

P{:nc;aw;:s;art't

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang i\abupaten Samosir

Rencana Strategis (Renstra) periode 2011 - 20'i.i menyajikan agenda utama

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir untuk rncngantisipasi masalah dan

kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada neriode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul lima tahun berikutnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Samosir 20'11

-

2014 disusun berdasart
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Samosir ltt)11 - 2014, dan kemudian dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rei'rcana Kerja (Ren1a) Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir yang memuat ,;isi, misi, tujuan, sasaran, strategi pencapaian tujuan dan sasaan berupa kebijakan dan program kerla

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir juga telah menetapkan enam tujuan dan 13 sasaran beserta indikator kinerja i<eberhasilan sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerl;i untuk kurun waktu 2011-

2014. Program strategis Dinas Pekerjaan Umum Kahripaten Samosir yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut adalah

:

a. b. c. d. e.

Program fasilitas pindah-purna tugas pegawai neger: sipil.

f

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

v.

Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong.

h

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

i

Program tanggap darurat jalan dan jembatan.

J

Program pembangunan system informasi/ database;:lan dan jembatan.

k

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarTrargaan.

t.

Program pembangunan infrastruktur pedesaan

m

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

n.

Program pengembangan dan pengelolaan ja;";i-igan irigasi dan jartngan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur. Program pembangunan jalan dan jembatan

Programpembangunanturap/talud/bronjong.

pengairan lainnya.

o

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

p q

Program pengendalian banjir

2.

Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan !'ertamanan (Tarukim)

Programpembangunansisteminformasi/databasepengairan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir pasal

12, Dinas Tarukim mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di

Bidang Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan F':riamanan. Dinas Tarukim sendiri memiliki fungsi

:

Sli{ggi p":lg3pul3n SpM

Bldang p-U dan penataan Ruang Kabupaten Samosir

1)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruanq, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.

2)

Penyelengg araan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang Tata

Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang, permukiman, Kebersihan dan pertamanan

3)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat! sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2O0Z tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kai.;upaten Samosir pasal 13, Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2O0B tentaiiry Rincian Tugas pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Dinas Tata Ruang Fermukiman Kebersihan dan

Pertamanan, maka Struktur organisasi Dinas Tata Ruanc. Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1) 2)

Kepala Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, ber"kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, membawai.ri .

a. Sub Bagian Umum dan perlengkapan

3)

b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepar:: Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi

:

a. Seksi Survey dan penyusunan program b. Seksi Evaluasi dan pelaporan

4)

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. membawahi

:

a. Seksi Penataan Ruang b. Seksi Pembinaan Wilayah

c. Seksi Pertanahan

5)

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi

:

a. Seksi Penyehatan Lingkungan b. Seksi Penataan Bangunan

6)

Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke;uada kepala Dinas melalui Sekretaris, membawahi

.

a. Seksi Kebersihan b. Seksi Pertamanan

7)

Kelompok Jabatan Fungsional

a\

I lni+ D^l^l-^^^^

-r^l-^:^

n^^-^L

'Strategi pencapaian SpM Bidang pU dan penataan Ruancr r.,abupaten Samosir

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas rata Ruang, permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten samosir membutuhkan sumbe r dayadalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu: sumber daya manusia dan prasarana. Kondisi saat ini keberadaan , sumber daya pada Dinas Tata Ruang Permukiman, Kebersihan dan pertamanan Kabupaten adarah sebagai berikut

Tabel 3.5 Kondisi SDM Dinas Tarukim Berdasarkan kebutuhan YANG

YANG KURANG

rEnlsl JABATAN STRUKTURAL ESELON

II

ESELON

ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL STAF (PNS & NON PNS)

42

PPNS

2 JUMLAH

Sumber : LAKIp Dinas

52

f arukim,2012

Renstra Dinas Tarukim Kabupaten samosir terah menetapkan rima tu"luan dan 6 sasaran beserta indikator kinerja keberhasilan sasaran y.rng akan menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian krnerja untuk kurun waktu 20i1-2014 Program strategis Dinas Tarukim Kabupaten samosir yang akan diraksanakan dalam kurun waktu tersebut adalah :

a' b.

Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendarian tata ruang; Program terkait peningkatan infrastruktur pedesaan;

c.

Program pembangunan perkotaan;

d. Program peningkatan pembangunan perumahan da' permukiman e. Program pembangunan jalan dan jembatan;

f. g

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan lembatai,, Program peningkatan sara'a dan prasarana kebinarr::?r

h.

Program pengembangan dan pengeroraan jaringan irigasi, rawa dan jarrngan

Jaan;

pengairan lainnya; Program penyediaan dan pengelolaan air baku;

Program pengembangan, pengelolaan dan konst,ryasi sungar, danau dan sumberdaya air lainnya;

k. Program pengendalian

baniir

Strategi Pencapaian sPM Bidang pU dan penataan Ruang Kabupaten Samosir

I

Program pembinaan, pengaturan dan perencanaan pengembangan sumber daya air.

m. Program pengembangan perumahan;

n. o.

p q r

Program lingkungan sehat perumahan; Program pemberdayaan komunitas perumahan; Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/r':sial, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Program pengelolaan areal pemakaman

Pelayanan Urusan wajib Bidang pekerjaan umum da:.: penataan Ruang

1.

Air Minum

sistim penyediaan air minum (spAM) terkelola/ perpipaan yang ada di kabupaten samosir adalah sistim perpompaan dan gravitasi dimana sistrm perpompaan mengambil air danau toba sebagai au baku, dipompakan ke water treatment plan (WTP) di masukan ke dalam reservoar dan dari reservoar di distribusikan ke daerah pelayanan. Sedangkan sistim giavrtasi mengambil air darr

mata air simarsasar dengan bangunan penangkap lalu mengalirkannya secara gravitasi ke dalam pelayanan. Kapasitas terpasang sebesar 84,5 L/det, sedangkan kapasitas produksi sebesar 64,5 L/det. Dan kapasitas sumber daya air simarsaran 2,5 l/detik sehingga total kapasitas SpAM Samosir 67 Lrijct. Ketersediaan akan air bersih yang ada sekarang irri caru mengandalan sumber dari air sungai, air danau dan sumur tadah hujan, sedai:qkan sumber yang berasal dari PAM baru berada di Kecamatan Pangururan saja. ll-,i9 kecamatan yang ada di

Kabupaten Samosir selain Kecamatan Pangururan, saat ini telah dilakukan pembangunan SPAM-IKK seperti di Kecamatan SimaninOo, ke depannya seluruh kecamatan yang memiliki peluang pengembangan pr.nyediaan air bersih akan dibangun SPM-lKK

Berdasarkan data dari PDAM Tirtanadi Cabang S.:rrr6s1p, pelanggan air bersih di Kabupaten Samosir selama tahun 2004 - 2O'11 mengalami peningkatan yaitu da1 1.209 pelanggan dari tahun 2004 menladi 2.609 pelanEgan pada tahun ZOl j aiau

mengalami pertumbuhan

rata

rata sebesar

1

1,6

i per tahun peningkatan

pelanggan ini mengakibatkan air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nadi Cabang Samosir meningkat dari 288.214 meter kubir.. pada tahun 2004 menladt 691.998 meter kubik pada tahun 2011 atau mengalami pertumbuhan rata rata 13,33 persen per tahun. sedangkan menurut data MDG's tahun 2011 sebanyak 2.565 sambungan atau sekitar 10.670 jiwa. Jadi hingga 28 September 2011 lumtah penduduk terlayani sebesar 10 670 jiwa atau sekitar t,'i3% dari lumlah penduduk kabupaten samosir.

'Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruan:, liabupaten Samosir

2.

Jalan

Panjang jalan

di

Kabupaten Samosir adalah 6G4,34 Kitometer yaitu jatan negara sepanjang 32 Kilometer yang seluruh permukaarnya adalah hotmix denga kondisi masih baik, jalan proponsi sepanjang 156,35 kilometer dimana 86,75 kilometer diantaranya adalah jalan hotmix dan 69,60 kilometer jalari aspal dan jalan kabupaten sepanjang 615,99 kilometer dimana 8,79 kilmeter diantaianya adalah jalan hotmix, 524,64 kilometer jalan aspal, 60,43 kilometer jalan kril
tanah. Sementara Pada tahun 2010 panjang jalan di Kabupaten Samosir adalah 799,73 Km dengan panjang jalan negara sepanjang 32,00 Km, jalan propinsi sepanjang 156,30 Km dan jalan Kabupaten sepanjang 611,43 Km. Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2007 terus mengalami peningkatan dari sepanjang 596,68 Km pada tahun 2007 menjadi 615,99 l(,.,rpada tahun 201j Kinerla

jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan Cengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan baik di Kabuoaten Samosir mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2007 jalan denga kondisi baik menca pat Z11,67 Km kemudian pada tahun 2008 kondisi tersebut meningkat rrrenjadi 251,76, pada tahun

2009 kondisi tetap yaitu sepanjang 2si,76 Km, meningkat pada tahun 2oj0 sepanjang 289,02 Km dan kembali meningkat pada taiiun 2011 yairu 303,75 Km Demikian pula dengan jenis permukaan terjadi peningka:;rr permukaan jalan hotmix pada jalan kabuapaten dimana tahun 2OA7 jalan dengan permukaan hotmix masih

sekitar 3,40 Km, pada tahun 201'1 telah meningkat sepanjang 8,79

Km

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan ;alan di Kabupaten Samosir berdasarkan kondisi dan jenis permukaan selama kurun v,,,;i
Tabel 3.6 Kondisi Jalan pada Kabupaten Samosir Tahun

Kondisi Jalan

-b-ak

I Seoang J-Ru-sa*

I

I

Jeiiis Permukaan

I Rusati

Hotmix

$;A*l

142 56

41,31

Berat 128 37

289,02

157.28

41,28

123.84

652

51

2009

251,76

150 29

33,1 8

17

4.10

6.52

5

i;63

2008

251,76

150,29

33,1 8

174 10

503

5(

)5,04

2007

211,67

163,71

33,82

187,48

3,40

468,58

1

303,75

2010

201

8,79

5?.4.64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir

/,03

Ba[---l

r anah

Panlang Jalan

gg

22,13

ors

17,58

at t ,qz

70,30

i

5,aB-

609,33

16,ii

)5,ts

609 33

114,20

i,5o

596 63

60,43

-lo

*

ao

Slfrt:gl

fencaqllSn

_Sjl,'I

Bidang pU dan penataan Ruang ir:rbupaten Samosir

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2OO7 persentase

kondisi jalan yang rusak dan rusak berat mencapai 37,08% dari 596,68 Km atau mencapai 221,30 Km. Pada tahun 2O0B dan tahun 2009 kondisi jalan rusak dan rusak berat mengalami penurunan dari total panjang e0g,33 Km terdapal 34,02%

rusak. Selanjutnya pada tahun 2010 tingkat kerus;kan kembali mengalami penurunan dari total 611,43 Km terdapat 27% mengalanri kerusakan dan sepertr hal tahun 2010, pada tahun 2011 dari total 615,99 Km lerdaaat 27o/o jalan mengatami

kerusakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam merrieiihara dan meningkatkan kualitaas kondisi jalan telah terwujud. Hal ini mengingat sarana dan prasarana lalan yang baik dapat menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten

samosir serta dapat membuka akses dalam kegiatan sekor perdagangan maupun transportasi.

Kemudian, jika dilihat dari jarak lbukota kecamatan relatif dekat terhadap

ibukota kabupaten, sehingga memungkinkan untuk percepatan

kegiatan pemerintahan berjalan dengan cepat dan singkat. Jarak tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Jarak dari Kota Kecamatan ke lbukota Kabupaten Samosir Kecamatan

lbukota Kecamatan

Jarak (Km)

Sianjur Mulamula Harian Boho

Nainggolan

i-* Pangururan

Nainggolan Mogang

16

nongg;inrhfia

1B

Pangururan Ambarita

(Sumber. BPS Samosir Dalam Angka 2011)

3

lrigasi

Dengan mayoritas masyarakat petani Samosir adalah menggantungkan hidupnya dari bertanam padi, maka lrigasi menjadi sangat penting manakala terjadi musim kering. Dengan adanya irigasi ini maka lahan pertanian di Kabupaten Samosir

dapat diairi. Penggunaan Lahan Kabupaten Samosil" rnemiliki 1O buah sungar yang keseluruhannya bermuara

ke Danau Toba. Sebah;.rgian dari sungai tersebut

:':::bupaten Samosir Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

telah dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah seluas 3 387 ha, lahan sawah yang o/o dari luas yang ada). Panjang saluran irigasi di beririgasi setengah teknis (62,13 Kabupaten Samosir mencapai 74,77 km, terdiri dari irigasi setengah teknis 70,63 km (21,53 km saluran primerdan 49,10 km saluran sekunder) dan irigasi sederhana 4,14 km. Berikut nama-nama lrigasi yang ada di Kabupaten Samosir Nama

-

Tabel 3.8 Nama lrigasi Kabupaten Samosir Nama irigasi

Kecamatan

-Stro-tfo,lng-dsr". Pagta BobK iiigisi Katolik, lri$ai lrigasi Sibatu-batu, lrigasi Lumban Bulu' lrigast

Kec. Harian

Simanjorang, lrigasi Sima;'auii-dali, lrigasi Pandiangan, lrigasi Sampuran, lrigasi Aek Panggual, lrigasi Partukoan Gala-gala, lrigasi Simanampang, lrigasi

Lumban Sinaga, lriga-ei Sosor Galung,

lrigasi

Papangulu, lrigasi Sitakunik. lrigasi Masjid Losung dan lrigasi Aek Mandinding lrigasi Parhoda-hodaan, irtgast Aek Bolon, lrigasi Babaromo, lrigasi Sirara Sisonak, lrigasi Galung Sosor, lrigasi Pabodil, lrigasi Pagcrdang Silangit, dan lrigasi Sosor Nangka Nainggolan

Kec. Pangururan Kec.

Sianjur

lnsil' simnt- ;Gns-*--

:

lnfisi sboiong-5oro;g ljan riigisi lngtai Srgto, lngasr

Simataniari

Amanl*J*, lr,gaii tpar-ipar

lrigasi Sigar-gar, lrigasi Binanga Lintong'

Mulamula

lrigasi

Simandurung, lrigasi Sihariara, lrigasi Aek Mual, lrigasi Bunga-bunga, lrigasi Ginda, lrigasi Rathuta, lrigasi Tarhuta Taruan, lrigasi Date, lrigasi Binaga Sibontar, lrigasi Ginda Sitalolo, lrigasi Sitapigagan, lrigasi Sitombis, lrigasi Binanga Burung dan lrigasi Lagundi iiig".i--1];;a;ns;n c;ni;,is, lrisasl

-rrrga;l-Sii.:tio,-_

Kec. Sitiotio

Binanga Tunggar, lrigasi Bahal Hoda, lrigasi Sidapdap, lrigasi Sibatu Ara, lrigasi Farlombuan, lrigasi Sijambur

dan lrigasi Naga Timbu Kec. Onan Runggu

iiig;ii-Si|ikkci-pat
Sumber . Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir

prasarana

dan sarana pengairan yang

cjirrriiiki Kabupaten Samostr

berdasarkan luas daerah irigasi, luas rencana, luas poter:sial dan luasan yang terairi irigasi dan yang belum terairi irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

'Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruana i(abupaten Samosir

Tabel 3.9 Data lnfrastuktur lrigasi Kecamatan

Luas Rencana

aH4 Pangururan

700

76

tt

0

Ronggur Nihuta Simanindo

146

Harian

450

50

Sianjur Mulamula

260

q

Palipi

682

43

Onan Runggu

250

20

Nainggolan

248 72

Sitiotio

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupat,:'n Samosir

4.

Persampahan

Pemerintah Kabupaten Samosir merupakan C;,erah pertama di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba (Samosir, Karo, Dairi, Simalungun, Tobasa, Humbahas dan Taput) yang memiliki tempat pengelolaen sampah terpadu (TPST)

yang ramah lingkungan. TPST

di

Desa Cinta Dame

di

Kecamatan Simanindo

Kabupaten Samosir digunakan untuk pengolahan dan pengelolaan sampah organik

menjadi pupuk kompos dalam kemasan dan siap ciigunakan sebagai pupuk pertanian, sampah organik menjadi bahan yang dan;l diolah daur ulang untuk digunakan kembali.

Sistem pengelolaan sampah pada Kabupaten Samosir sendiri diarahkan pada

sistem alami (dibakar) secara individual pada kawasan permukiman

yang

mengelompok dengan tingkat kepadatan rendah, sedang,,.311 pada permukiman yang

mengelompok dengan tingkat kepadatan

tinggi, digur'akan sistem

pembuangan

komunal dengan menyediakan tempat pembuangan s'impah sementara, untuk selanjutnya dikelola dengan sistem alami (dibakar), denlan memperhatikan waktu pembakaran dan dampak asap yang ditimbulkan

5.

Drainase

Drainase diarahkan pada pengembangan sistem drainase tercampur (combined system) dimana air kotor dan air hujan dis;:i:rkan melalui saluran yang sama, dengan memanfaatkan saluran drainase alami dai; buatan. Sistem drainase


buatan diarahkan bagi kawasan-kawasan yang jauh dari aliran sungai sebagai

jaringan drainase alaml dan bagi jaringan jalan utama, sementara sistem drainase

alami diarahkan sebagai jaringan drainase primer yang digunakan sebagai pengumpuljaringan drainase buatan di tiap{iap desa khususnya kawasan fungsional dan permukiman Darijaringan primer ini kemudian air huSan dan air kotor dialirkan ke

Danau Toba sebagai tempat pembuangan akhir melalui sungai-sungai. Dengan sistem pembuangan tercampur diharapkan pengembangan laringan menjadi lebih ekonomis dan terjadi pengenceran air buangan oleh air hujan sehingga konsentrasi

air buangan menurun, yang pada akhirnya akan rllerrguntungkan danau

yaitu

pencemaran air danau dapat diminimalisir.

Gambar 3.2 Skema Pola Aliran Sisteni Drainase

6.

Tata Ruang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupati-,, rrr€ffiu?t tujuan, kebijakan,

strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencalta pola ruang; penetapar-r

kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengerrdalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang Kabupaten Samosir adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai ri-lhur budaya lokal untuk mencapai Samosir sebagai Bona ni Pinasa yang lebih in,ah dan lebih damai menu1u masyarakat Sejahtera.

lndikator kinerja terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan dalam RPJMD 2011 - 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang iiabupaten Samosir

Tabel 3.10 Target Capaian Bidang Pekerjaan Umum oan Penataan Ruang

Pemanfaatan

Regulasi

4,,

1

ruang

Pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang

Ruang Terbuka (RrH)

Hijau

Tingkat kemantapan jalan lingkungan Sarana air bersih/baku

Sarana

dan

70

>30

>30

>30

1

00%

67 71

t3

B2

1

00%

2578

488.S

1

00%

79

99_89

prasarana

perkantoran berstandar

Sarana

104%

55

27

JJ

JO

40

100%

dan prasarana

kebersihan

dan

730

730

100Yo

ketersediaan

25%

30o/o

100%

persampahan

Cakupan

rumah layak huni

Sumber : Renstra Dinas Tarukim, 2011 - 2015

Strategi Pencapaian sPM Bidang PU dan Penataan Ruanl x,anupaten samosir

BAB IV PENERAPAN SPM BIDANG PEKEP.JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A.

Capaian sPM bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

pada dasarnya pelayanan yang diberikan i<epada masyarakat adalah untuk dapat memberikan kepuasan dan kepastian. atas pelayanan kepada masyarakat terutama melalui pembangunan lnfrastruktur 1alan, irigasi,

infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum, sanitasi lingkungan, kebersihan, pertamanait, infrastruktur permukiman di perkotaan/perdesaan, revitalisasi kawasan wisata dan pengembangan kawasan strategis untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih baik' Untuk mengetahui gambaran capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam bahasan berikut ini '1.

:

Air Baku

Kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke lnstalasi Pengolah Air sesuai wakiu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yiirrg ditetapkan dalam target

MDGs bidang Air Minum. Nilai SPM keandait, r ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing lnstalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan. pemanfaatan air bersih oleh rumahtangga sebagai sumber air minum

maupun untuk keperluan sehari-hari merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi secara layak. Di Kabupaten Samosir, baru sekitar 5,2O persen rumahtangga yang menggunakan air ledeng bagi sumber air umumnya' Sumber air minum yang paling banyak adalah mata air terlindung (36%), mata air tak terlindung (22 %),lalu sumur terlindung dan lainnya (11,40Y"). Dengan

jumlah penduduk tahun 2012 yartJ 120.772 jiwa terdiri

dari

laki dan 60.668 pendudrrx perempuan dengan rasro jenis kelamin sebesar 99,07. Sementara jumlah l'ir:tersediaan air baku dari instalasi pengolah air yang ada pada tahun 2012 herdasarkan survei tahunan 60.104 penduduk laki

-

perusahaan air minum yaitu 691.998 meter kubik pada tahun 2O11, dengan menggunakan rumus penghitungan pencapaian standar pelayanan minimal yaitu

.

I dilai riii-{titil--:t'Sili:

,r

Strateg! Pencaparan SPM Bldang PU dan Penataan Ruan.! (:Dupaten Samosir

Sehingga pencapaian standar pelayanan minimal oada tahu

n 2012, dimana

jumlah kebutuhan air baku minimal 60 liter/orangihari yang diperlukan, maka kebutuhan untuk Kabupaten Samosir adalah 120 772 X O,OO M3/Orang/hari X

365 hari didapat 2.644.906 M3/tahun adalah (69i.998/2.644.906)

X

1OO% =

26,160/0

2. lrigasi Kemampuan jaringan untuk membawa se;urnlah air dari sumbernya ke

petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdcsarkan rencana tata tananr yang telah ditetapkan. Nilai SPM keandalan keterseCiaan air irigasi merupakan

rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Jika dihubungan dengan SPM, nilai keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempai pada setiap musim tanam

terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Nilai SPM tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut

:

SPM keandalan ketersediaan air irigasi =

Dengan luas daerah irigasi pada Kabupaien Samosir yaitu sebesar 2.610 Ha dan kebutuhan air per hektar 1,2 llldeffit r maka total kebutuhan air

X 1,2 = 3.312 ltidet. Dengan realisasi tanari' seluas 8.866 hektar pada tahun 2011, maka air yang sampai di petak tersier adalah 8.866 ha X 1,?2.610

It/det/ha = 10.639 ha. Kondisi infrastruktur irigasi pada tahun 2012 yatlu 2001,7

dalam kondisi Baik dapat disimpulkan

bahwa

krnerja sistem irigasr pada

Kabupaten Samosir adalah 2001,712.610 X 100% yartu 76,69% atau baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No. 32 Tahun 2007

tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jarin.qan lrigasi, lndeks Kinerla Sistem lrigasi dengan nilai

. . . .

:

B0-100 : kinerja sangat baik

70-79 : kinerja baik 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian <

55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

3. Pelayanan Jaringan Jalan Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial berikutnya adalah tersedianya .1alur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan lalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan p*numbuhan ekonomi suatu

''l strategi Pencapaian SpM Bydang pU dan penataan Ruang l.(aoupaten Samosir

lnfrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menlalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baix dan memadai a. Aspek Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna lalan untuk mencapai suatu pusat kegiatan (PK) ata,l simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani jalan. Dievaluasi dar"i keterhubungan antar pK oleh jalan dalam wilayah yang dilayani jalan dan diperhltungkan nitarnya terhadap luas wilayah yang dilayani.

Nilai SPM aksesibilitas adalah panjang .jalan yang menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan (pK) yang dinyatakan dala;,: prosentase panjang lalan yang terbangun pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap panjang total lalan yang menghubungkan seluruh pK dalam wilayah sesuai statusnya spM Aksesibilitas adalah persentase panjang ruas-ruas iaian yang menghubungkan

PK pada akhir tahun pencapaian spM terhadap p;;.rjang .1alan ruas-ruas lalan yang menghubungkan seluruh pK dalam wilayah yung dirumuskan sebagar berikut

:

SPM Aksesbilitas =

lnil ti;:

"tr'r'itir

F;xfi'l:tllr':ll':1

"

rsri;r

I.ir.;r

F.F..

F

ttt"on,,,,'fi

ttrt.,irt,,

.a

r.gr J{:irfi;r .pe*E"r i.rr.*

llg rL.r\

g,ffi.'{

Kabupaten Samosir diidentifikasi berdasa: fungsinya sebagai 1alal kabupaten, harus secara total terdapat 7 titik PK yaiiu Pusat Kota, perkantoran, Pasar, sekolah, Pusat Pertanian, pusat perikanan dan pusat perkebunan Panjang jalan sendiri pada tahun 2012 adalah irtr 34 Km dengan rencana penambahan ruas jalan baru pada akhir tahun pencapaian spM sebesar 4 55 Km sehingga nilai SPM aksesibilitas pada akhir tahun pencapaian adalah (804,341808,99) x 100%= 99.42o/o

b. Aspek Mobilitas

Mobilitas adalah ukuran kualitas pelayanarr jalan yang diukur oleh kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui lalan untuk mencapai tujuannya. Jalan yang digunakan oleh sejumlah orang, akan dirasakan berbeda atau berkurang kemudaiiairnya

jika digunakan

oleh

jumlah orang yang lebih banyak" SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antar pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan ialan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh larrrrgan jalan tersebut Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang ;alan yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah totai ;renduduk yang ada dalam

strategi Pencapaian spM Bidang pU dan penataan Ruang Kabupaten samosir

wilayah yang harus dilayanijaringan jalan sesuai c.ieirgan statusnya, dinyatakan dalam satuan Kml(10.000 jiwa);

Pada tahun 2012 Kabupaten samosir rr;.omiliki panjang jalan yang menghubungkan semua PK adalah 804,34 km de',!jan luas wilayah 1444,2s km2. Jumlah penduduk dan diprediksi pada akhir tahun pencapaian

spM

yaitu

2014 sebesar 135.357 1iwa. Maka kerapatan penduduk adalah jumlah penduduk (iwa) / luas wilayah (km2) = g3,,.2 jiwa/km2 atau masuk ke pada tahun

kategori I dari Tabel di bawah ini sehingga harus m.:iniliki angka mobrlitas yang ditentukan adalah 18,50 Km/10.000 jiwa. Tabel4.1 Angka Mobilitas untuk Kerapatan periduduk

Rategon

Kerapatan Penduduk (KP)

-QiwelKnl < 100

I

__

.^.ngka Mobilitas

_(&t/1_q,000) 1 8,50 11,00

5O0sKP<1000

5,00

1000
Angka mobilitas Kabupaten samosir r;endiri pada akhir waktu pencapaian adalah (804,34t 135.357) x 10.000 = s9,4? Km/.10.000 jiwa Berdasar capaian ini, dapat dikatakan Kabupaten Samosir telah memenuhi SpM Mobititas walaupun tanpa adanya penambahan atau peningkatan panjang jalan yang a
c.

Aspek Keselamatan

SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruasruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat iiogratan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap:

1)

Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumerr rencana teknis dari ruas-ruasjalan yang bersangk,-rr31

2)

Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas lalan yang bersartgkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Merrteri nomor 11/PRT/M/2O10 tentang Tatacara, Persyaratan, ,.lan Penetapan Laik Fungsi Jalan; Nilai SPM Keselamatan adalah prosentase p.rnjang ruas-ruas jalan yang

memenuhi semua kriteria keselamatan terhadap seiuruh panjang lalan yang menghubungkan semua PK. Hasil identifikasi terriadap panjang lalan yang menghubungkan PK menghasilkan 804,34 km jalan memenuhi kriterra keselamatan. Kabupaten Samosir sendiri memilixi i'encana mengembangkan jaringan jalan sampai akhir tahun pencapaian spM iritu tahun 2014 sepanjang 4,55

km.

99,43%

Maka sPM keselamatan adatah (804,34 Km/BOB,B9 Km)

X

100 ok =

Stlategi Pencapaian SPM BidanO PU dan Penataan Ruanq {ibupaten Samosir

4.

Pelayanan Ruas Jalan

a.

Kondisi Jalan

Kondisi jalan merupakan resultante dari seluruh konstruksi jalan mulai dari subgrade, pondasi jalan, lapis perkeiesan jalan, sampai ke laprs permukaan jalan. Jalan yang lapis bawahnya tidak inantap, cenderung tidak rata. Jalan yang rata diindikasikan memiliki konstru!<si yang baik.

SPM kondisi jalan adalah kondisi kerataan permukaan perkerasan

.1alan

yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perki;rasan.1alan. Kriteria kondisi

jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki l<erataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oiei^, kendaraan dengan cepat,

aman, dan nyaman. Nilai SPM Kondisi Jalan adalah prosentase panjang jalan

yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan

yang

menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten. Kondisi

kerataan permukaan jalan dinyatakan dengan nii.;i

lRl yang dapat

diukur

menggunakan alat ukur Roughometer NAASRA. ijisamping itu,kondisi

.1alan

dapat dievaluasi secara visual dengan hasil nilai Rnad Condition lndex (RCl).

Kondisi ruas jalan pada beberapa tempar di Kabupaten Samsosir umumnya mengikuti lereng bukit ataupun gunung, sehingga dalam pengembangan untuk pelebaran jalan akan sulit dilakukan. Banyak kondisi ruas

jalan di Kabupaten Samosir menggunakan tipe perkerasan aspal lentur tetapi kondisinya sudah rusak parah, sehingga perlu dil;kukan perawatan ataupun pengaspalan ulang

Suatu ruas jalan dinyatakan memenuhi SPNn kondisi jalan jika nilai lRl lebih kecil dari disyaratkan dalam Tabel 4.2 berikut arau memiliki nilai RCI yang paling rendah Sedang. Pencapaian nilai SPM kondisi;-;lan untuk suatu ruas jalan

hanya ada 2 pilihan: 1) memenuhi SPM kondisi laian dan disebut pencapaian sPM kondisi jalan 100%, dan 2) tidak memenu;:; spM kondisi jatan atau disebut pencapaian SPM kondisijalan 0% Tabel4.2 lnternasional Roughness lndex iriian SPESIFIKASI PENYEDIAAN

RCI

PRASARANA JALAN Jalan Raya

Baik s.d Sedang

Jalan Sedang

Baik s.d Sedang

Jalan Kecil

F:[_s ! 9e9alg

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa ada 71g,52 km ruas-ruas jalan memenuhi kriteria kondisi jalan; Kabupaten A. .icngan panjang jalan yang menghubungkan semua PK sebesar 804,34 Km p:r1: akhir tahun pencaparan, nilai SPM kondisijalan adalah . (719,52t804,34) X 100% = 89,45 %

strate-gl penc-apalan

b.

spM Bidang pu dan penataan Ruang (rbupaten samosir

Kecepatan

Nilai sPM Kecepatan adarah prosentase parrjang jaran yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang ;-i..,11 yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Kabupaten samosir memiriki jaran yang merrghubungkan pK yang ada sepanjang 804,34 km Pada masing-masing ruas jalan, dilakukan evatuasi

terhadap kriteria kecepatan, dengan mengukur kecepatan bebas Hasir pengukuran dibandingkan terhadap kecepatan rericana yaitu yang digunakan adalah yang sesuai dengan LHRT ruas jalan yang bersangkutan untuk tahun akhrr pencapaian spM. Hasil evaluasi juga menrrnjukkan bahwa 71g,52 km jalan telah memenuhi kriteria kecepatan. Pada akhir tahun pencapaian SpM, Kabupaten samosir hendak menambah jaringan jalan sampai dengan 4,55 Km untuk menghubungkan seluruh pK yang ada sehingga spM Kecepatan adalah (7 19,52t808,99) X 100% = BB,94ok

5.

Akses Air Minum yang Aman

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat bersih, dan produktif. Nilai spM cakupan akses terl:adap air minum yang aman

melalui sPAM dengan jaringan perpipaan dan i:ukan yaringan

perpipaarr

terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran umum, maupun Terminal Air yang dirryatakan dalam persentase peningkatan .lumrah masyarakat yang mendapatkan perayanan

spAM dengan

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian sPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten.

sPM air minum yang aman merarui spAM cengan jaringan

perpipaarr

dan bukan jaringan perpipaan terlindungr adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap, air minum yang

arnan

melalui sPAM dengan jaringan perpipaan darr bukan laringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian spM terhadap i,:ial masyarakat di seluruh kabupaten dirumuskan sebagai berikut

.

Kondisi eksisting di Kabupaten Samosir tahi.,.i 2012, diidentifikasijumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan

arr

limbah skala kawasan sebanyak 4.BBB jiwa. Jika diasumsikan satu KK memiliki 5 jiwa maka akses terhadap jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan pada kondisi saat ini adalah sebanyak 24.440 denga:,, total penduduk Kabupaten

Samosir sebanyak 120.772 Nilai SpM keterse,.j;ian sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah . (24.440 jiwa l120.772iiwa)

x

1OO%

= ?.0,23oh

ir i, I

1i !i:

1l!

i

Ir

;.r l; l, . I i I '. :l:;;-:, i: : i j

.

'

i'i.:.. :, :, :i ;!.i

'.::

i

is*

i,.

F

i

i,

1

i jj j;,,"rl;

e

. ,,,,,::.tiii

,..

ii, j .d ,

.:

J!

.l p f,

6

;o

;

T---*'* I

z,u

I

j

-.,-' :: - ,/"-'i

o{ vo

1Z F0

z< tl

", i

s*)' ,,i

ff,

l

'*-{

,

&

ft

I

a3 az

i

a

o E o

.tl

<5 !i1

a c

c)

o

o-

oNY

I

: ("' ',.^5

o_

a CN

'1.

,i,, |

(oro 'cc

$

o)

o

---)

|;.r'

CO

i

:i ,4 ir

I

rl'

'

--$s'*

l

i!.,,:

t a 7

t

'

\:'

.',

'- !

::

.tr

:I

co

-^l

:( .-/-*,

' ,tr' /4: ('

.. :l

.,

o

o-

aa sz Y{ j g I

-

(,o

Strategi pencapaian SpM Bidang pU dan penataan Ruarrg r,ubupaten Sarnosir

Kabupaten samosir merencanakan pada tahun akhir pencapaian spM, spM (2014) sebanyak 5'2BB KK memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengorahan air timbah skara kawasan. Dengan asumsi bahwa r rr aoaln ,: *;;aka sekitar 26'440 jiwa atau secara total proyeksi iumlah pendudux Kabupaten samosir pada akhir tahun pencapaian sPM sebanyak 135.357 jiwa. Maka 2oo/o dari 135.357 penduduk dapat terpenuhi.

6.

Air Limbah permukiman

a'

Tersedianya sistem Air Limbah setempat yang Memadai Nilai sPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakar yang dirayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangiii septik paoa tarrun atrrir sPM terhadap jumrah totar masyarakat yang memitir.; tangki .";,; ; seiuruh kabupaten spM tingkat perayanan adarah persentase jumrah masyarakat yang memiliki tangki septik pada pada akhir pencapaian spM terhadap jumrah totar masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten yang dirumuskan sebagai berikut :

Pada tahun 2oo8 sendiri tercatat bahwa sebanyax 35.34% masyarakat terah menggunakan septic tank' saat ini telah diidentifikasikar-: pada Kabupaten samosir, jumlah

masyarakat yang memiriki tangki septik sebanyak ,ii" :,*^ dan direncanakan pada tahun akhir pencapaian spM, (tahu n' zol+1"".ur" toiat lumtarr penduduk yang memiliki tangki septik di tahun 2014 acalah sebanyar. rs.szs 1i*" Berdasarkan har ini nirai spM adarah (2.714113.573) x 1aa,/o

b

=

2ook

Tersedianya sistem air rimbah skara komunitas/ka,,,vasan Kriteria ketersediaan sistemjaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 3oo jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasandengan kuaritas pengolahan air limbah tidak "o;;" rnstarasr melampaui baku mutu air iii*bah domestik yang terah ditetapkan' Nilai sPM ketersediaan sistem jaringan dan pnrgorahan air rimbah adarah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalanr prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem iaringan dan pengoralran air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhrr spM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten tersebut.

sPM ketersediaan sistem jaringan dan penur:lahan air limbah

adalah persentase jumrah masyarakat yang terrayani sistem ;;.r;ngan dan pengorahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun atrrrr ipv terhadap jumlah total penduduk di seruruh kabupaten/kota. sistim rnstarasi pembuang"n o,,. ,,ro"n (IPAL) pada kabupaten samosir saat ini hanya terdapat uada fasilitas Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) dan berdasarkan tanggapa: dari dinas terkait yang menanggani permasarahan rpAL tersebut kondisi tahun zv12 adarah o.o1%

Stralegi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang li:bupaten Samosir

7

Pengelolaan Sampah

a. Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. SpM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalur guna ulang,daur ulang, pengolahan di tempat pengolahar: sampah sebelum akhirnya

masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah koia dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Kabupaten Samosir belum memiliki tempat pengci;han sampah, saat ini baru dibangun tempat rempat pengolahan sampah rerparl': (Tpsr) di Desa cinta Dame di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, digunakan untuk pengolahan

dan Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos dalam kemasan dan siap digunakan sebagai pupuk pertanian, sampah inorganik menjadi bahan yang dapat diolah daur ulang untuk digunakan kembali. Berdasa;'jta;-i penjelasan dinas terkait capaian SPM penyehatan lingkungan permukiman .i.-r:kait dengan tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah 10%.

b. Tersedianya sistem penanganan

sampah di perk.;iran

Penanganan sampah terdiri dari kegiatan .p^,nilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumputan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kail seminggu, pengolahan darr pemrosesan akhir sampah. SPM pelayanan sampah ai:ciah jumlah penduduk yang

terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadaii iotal jumlah penduduk di Kabupaten tersebut, dinyatakan dalam bentuk prosenta.;e. Berdasarkan penjelasan informan pada dinas terkait yang menanggani permasiiahan penanganan sampah

pada Kabupaten Samosir, 30% sudah tertanggani dennan baik artinya dari total penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2012 yaitu sebesar 120 772

1twa,

sebanyak 36.232 jiwa telah tertanggani.

B. Drainase Menurut Suripin, 2004, drainase mempunyai arti mengatirt
atau mengalihkan air.

Secara

umum sistem drainase ,Japat didefinisikan sebagai

serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan,sehingga lahan dapat difungsikan

Drainase adalah sistem jaringan saluran-saluran

ar yang digunakan untuk

pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan g:nangan (inundation) yang

berada dalam suatu kawasan atau dalam batas a"i, rinistratif kota. Drainase merupakan salah satu faktor pengembangan iriga:; yang berkaitan dalam pengolahan banjir (float protection).


Pada SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang jntuk jenis pelayanan dasar drainase terbagi 2 (dua) indikator capaian yaitu tersedian,ia sistem jaringan drainase

baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-strukturai yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan diainase oleh pemerintah Kota/Kabupaten dan tidak terjadinya Genangan (inundation) yang dimaksud adalah air hujan yanij terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat Jadi bukan banjir yang merupakan limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah. Pada indikator pertama capaian untuk kabupaterr s;:,"nosir adalah 20 oh artinya telah tersedianya pengelolaan dan pelayanan drainase :leh pemerintah Kabupaten

Samosir yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya. Kemudian

untuk

indikator kedua terkait tidak terjadinya genangan >2 kailitahun, Dinas Tarukim sebagai SKPD terkait permasalahan drainase ini mengkiaim telah 45 % Kabupaten Samosir tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali pertahun.

9.

Penanganan Permukiman Kumuh

Jumlah rumah menurut Laporan Penyelengg ara,an Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir tahun 2011, disebutkan bahwa .lur,rlah rumah dr Kabupaten Samosir adalah sebanyak 29.568 unit. Kecamatan yang paling banyak bangunan rumah adalah Kecamatan Pengururan sebanyak 6.04E irrit, Kecamatan Simaninoo sebanyak 5.311 unit, Kecamatan palipi sebanyak 4.?.77 dan Kecamatan onan Runggu sebanyak 3.062. Dari jumlah tersebut, berdasarkan laporan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan Kabupaten Samosir, jumlah rumah tidak layak huni adalah sebesar 1.346 Unit.

Permukiman kumuh adalah permukiman yanij iidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana

yang tidak memenuhi syarat. SPM penanganan pcrmukiman kumuh adalalr persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten Samosir hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati pada Kabupaten Samosir. 'fotal luasan permukiman

kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tahrir diterbitkannya peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SPM Bidang Peker"r:an Umum dan penataan Ruang adalah seluas 33,79 Km2, jumlah ini telah mengalami pengurangan dari luas permukiman kumuh pada tahun 2011 yaitu 33,94 Km-'atau berkurang sebesar

4,43%. Berdasarkan kecamatannya, luas kawasan i.:;muh kabupaten Samosir disajikan dalam tabel berikut :

:. , ,....:r: Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penajaan Ruang Kabupaten Samosir a

Tabel 4 3 Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan Kecamatan No

Kecamatan

1

Sianjur Mula-mula

2

Harian

J

Sitio

4

Onan Runggu

5

Nainggolan

6

Palipi

7

Pangururan

-

Luas Wilayah (Km2) 140 24

Lua.s'Kawasan

*

*8lluh(l!Q

560 45 tio

B

Ronggur Nihuta

o

Simanindo

JUMLAH

Persentase 2,5

):B

0,s

60.89

3,2

ssz 5zo

87 86

t5

a,ga

129.55

3

2,86

121.43

7 5B

50 76

94 87

6

198.20

tr 5,31

1.444,25

33 .79

6,r;l -^

-

),aq

Sumber : LPPD Kabupaten Samosir 2011 10. lzin Mendirikan Bangunan

lzin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang .diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintair provinsr untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedurrg untuk kegiatan meliputi.

-

Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung

meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan

dan

Pelestarian/pem ugaran.

Pelaksanaan lzin Mendirikan Bangunan Gedung (lMBt di kabupaten diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor B Tahun 2005 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan dengan waktu pengurusan 3 sampai dengan 12 hari keqa '11.

lnformasi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Pengertian dari HSBGN adalah HSBGN di kabupaten sehingga mendukung

pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedr.rng

melalui

penyediaan

HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. HSBGN merupakan biaya maksimum per-m2 pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung

negara khususnya untuk pekerjaan standar bang..r,-i.,ir gedung negara

yang

ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten oleh Bupati setempat.

12.lzin Usaha Jasa Konstruksi

lzin Usaha Jasa Konstruksi disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat yang ditunjuk. Waktu Penerbitan ;UJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK terhitung mulai dari lenggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannv'a IUJK setelah dikurangi

strategj Pencapaian spM Bidang pU dan penataan Ruang Kabupaten samosir

dengan hari ribur daram kurun waktu tersebut. Nirili spM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling !ama 1O (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan rengkap. SpM tingkat perayanan penerbitan IUJK adalah waktu proses penerbitan IUJK dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 4.2 Mekanisme Penerbitan IUJK

Waktu Penerbltan IUJK = tanggal diterbitkannya IUJK ianggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUJK . Target waktu penerbitan IUJK adalah paiing lama 1O (sepuluh) hari kerja. IUJK untuk kabupaten Samosir diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi lzin Ussita Jasa Konstruksi. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa waktu pengurusan ijin us:na jasa konstruksi berkisar 3 sampai dengan t hari. '13.

Tersedianya Sistem lnformasi Jasa Konstruksi Setiap iahun

Sistem infomasi jasa konstruksi adalah sokumpulan komponen

dari

informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terinteEiasi untuk menyajikan data dan infomasi mengenaijasa konstruksi. SPM tingkat pei;;,ansn sistem informasilasa konstruksi adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksr terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran. 14. lnformasi Penataan Ruang

lnformasi Berupa Peta Analog adalahbentuk !nformasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan renrjana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. lnformast mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

Peta analog dapat terdiri dari peta RTR\ "/ (abupaten/Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pcta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang ditengkapi

dengan legenda peta. SPM lnformasi peta analog adaian persentase jumlah peta analog berisi RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincin;,a yang tersedia pada akhir

strategi pencapaian SpM Bidang pU dan penataan Ruang r\abupaten samosir

tahun pencapaian sPM terhadap lumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Ka b u pate

nI

Kolal Kecam ata n/Ke

I

u

ra h a n terse b ut

Kemudian, lnformasi Berupa Peta Digital adaiah informasi berupa peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencar::,: Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta vang dicjigitasi yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya. peta digital dalanr format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam rormat jpg/ png dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan peta Rencana iiinci rata Ruang wilayah

Kabupaten/Kota dan harus memuat informasi reircana struktur dan

pola

pemanfaatan ruang dengan skara minimar 1 : 50.o0o (RTRW Kabupaten), 1 . 25 000 (RTRW Kota), dan 1.5.000 (rencana rinci), yang direngiiapi dengan regenda. spM lnformasi peta digital adalah persentase jumlahpeta digrral RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian spM terhadap lunrlah peta digital seharusnya ada pada Kabupaten/Kota/Kecarr:rlan/Kelurahan tersebut Di kabupaten Samosir sendiri, terdapat perbecjaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan daerah rain daram har struktur geografis

yang

pada

akhirnya akan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan tata raung wilayah sarnosir Jika melihat sumber daya manusia yang dilat-,telakangi tidak strategrsnya wilayah tersebr-rt secara ekonomi yang menyebabkan mir,ir)1flvo kernginan pendudt-rk

luar untuk bermukim di wirayah Kabupaten samosir, ;naka besar kemungkrnan perencanaan dan pelaksanaan tata ruang wilayah di dacr:rh ini tidak hanya terfokus kepada pembangunan tata ruang untuk pemukiman penduduk Kabupaten samosir yang terdiri dari 9 Kecamatan dengan 6 kelurahan memilikr 13 peta digital sehingga nilai SpM informasi penataan rU?rrr; pada kabupaten rni adalah (13/15) X100%=86.67oh

15 Perlibatan Peran Masyarakat Daram proses penyusunan RTR Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2ot:7 yang dimaksud derrgan ruang adalah, wadah yang meliputi ruang darat, ruang iaut, ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah temp.t manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memerihara keranQSir,,l?n hidupnya sedangkan Tata Ruang adalah wulud struktur ruang dan pora ruang. Kemudian juga yang menjadi penyelenggara penataan ruang adalah pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat yang juga bertangung jawab dalam pembinaan penataan ruang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerla penataan ruang. Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarak;t Melalui Forum Konsultasi Publik Yang Memenuhi Syarat lnklusif Dalam Proses pen;-,usunan RTR Dan program Pemanfaatan Ruang, Yang Dilakukan Minimal 2 (Dua) rlrli Setiap Disusunnya RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang. Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelrbatan masyarakat drlcm

r^,

Strategi pencapaian SpM Bidang pU dan penataan Ruang (:bupaten Sarnosir

memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat. SpM konsultasi

publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SpM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharu::.:ya pada Kabupaten/Kota tersebut

Kabupaten Samosir dalam menyusun RTRW dan program pemanfaatan ruang dalam prosesnya, melakukan konsultasi publik sebanyak 2 kali baik

untuk

penyusunan rencana tata ruang maupun untuk peflluSurran program pemanfaatan ruang sampaiakhir tahun 2014. Maka Nilai SPM korrsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang pa,:ta akhrr tahun pencaparan adalah . (212) X 100% = 10Ooh 16. ljin Pemanfaatan Ruang

Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusa r, izin pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wila.,;i, Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya. Bahwa setiap Kabupaten/Kota diharaokan telah memiliki perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinyayang oriengkapi dengan peta,

dan

untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah persentase iumlah perda tentang RTRW Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap lumlah perda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya ada di t(abupaten/Kota Kabupaten Samosir sampai saat ini belum memiliki perda RTRW, pembahasan masih berupa raperda RTRW diharapkan pada akhir tahun pencapian SPM telah menjadi perda 17. Pelayanan Pengaduan pelanggaran Tata Ruang

Terlaksananya Tindakan Awal terhadap Peng;rduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang, Dalam Waktu 5 i'-ima) Harr Ker1a. Tindakan

Awal Pengaduan Pelanggaran

di

Bidang PenataanRrrang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan

atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan mel;kukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari SPM tindakan awal pengaduan pela :ggaran di bidang penataan

ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangar, di akhir tahun pencaparan sPM terhadap jumlah perayanan kasus yang seharusnya ditanganr pada Kabupaten/Kota/Kecamatan diakhir tahun pencapaiar, spM Untuk Kabupaten Samosir sampai saat ini belum ada kasus pengaduan terkait dengan tata ruang. 18. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pubtik

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pubtik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan

untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam spM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilav-,r kota/karnraq:n norknrrrn

______Iq.il

Strategi Pencapaian sPM Bidang PU dan Penataan Ruang Kabupaten samosir

sampai tahun 2030. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adatah bentukbentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatk3n dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. SPM penyediaan Ruang l-erbuka Hiyau (RTH) publrk adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per f, tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini. saat ini Kabupaten samosir tei;fi memilih RTF1 publik lebrh dari 30% dari luas wilayahnya.

B. Permasalahan perayanan Bidang pekerjaan umum dar-r penataan

Ruang

sebagai daerah pariwisata, Kabupaten samosir berum didukung dengan

jaringan transportasi yang baik. Jaringan transportasi dimiliki daerah inr yartu ",r.:ng jaringan jalan dan danau karena untuk menjangkau daerah ini maka harus menyeberarrgi danau Toba tersebut. Sistem jaringan trar,sportasi di daerah ini masih tergolong kurang karena tidak didukung dengan kondisi jalan dimana laringan lalan masih belum menjangkau seluruh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (di daerah Br-rkit Barisan) dan tidak didukung dengao s&i"i,ia transportasr bark darat maupun danau yang memadai. Dengan Aktivitas masyarakat sebagian besar adalah bekerja di bidang perdagangan seperti menjual barang-barang suvenrr juga menlual lrasil alam dan budaya untuk dilual ke dalam maupun di sekitar kabupaten sehingga aksesibilitas ialan perlu diinterventsi komponen pentingr.,ya yang mendukung yaitu salah satunya transportasi agar barang dapat terdistribus:, .iengan rancar. Ketersediaan akan air bersih yang ada sekarang ini oaru mengandalan sumber darr air sungai, air danau dan sumur tadah hujan seda:: kan sumber yang berasai dari PAM baru berada di Kecamatan Pangururan saja. secara garis besar perru diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan akan arr bersih agar dapat merata ke seluruh masyarakat adalah dengan 1 Pengembangan alternatif sumber air bersih baru .,irtuk menrngkat kapasitas pelayanan air bersih dengan mendaur ulang air sr,,,qai yang banyak tersebar didaerah perbukitan dengan metode pengerukan dasar sungai dan penurapan dinding sungai :

2

pembukaan dan pencarian sumber-sumber air Dersrh alternative melalui

3

kerjasama antar daerah dan investor darr luar Pengembalian fr-rngsi hutan sebagai daerah resapcii

r;r yang mempunyai

f.rngsi

ekologis bagi tata air

4

Peningkatan muka air danau sehingga pemanfaatannya dapat lebih beragam Sementara permasalahan permukiman yang dihadapi pada Kabupaten Samosir adalah dengan semakin lama dan semakin komplei.diikuti tingginya trngkat

kelahiran dan migrasi dan lahan yang terbatas menjar,rr
Dermrrkiman nertqt

Sfrategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sarnosir

Pertambahan penduduk merupakan salah .satu dari dampak dari meningkatnya permukiman kumuh. Berdasarkan hasii sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 119.653 jiwa. Berdasarkan standar kependudukan nasional, Kabupaten Samosir termasuk',.,r'itayah yang dikategorikan sedang dengan lumlah penduduk antara 101.000 sampai dengan 500.000 liwa. selanjutnya kualitas lingkungan permukiman yang baik secara umum

biasanya akan mempunyai fasilitas sosial ekonorni, pendidikan dan sarana transportasi yang memadai atau baik. Luas wilayah permr;Niman Kabupaten Samosir adalah 649,91 Km2 atau sebesar 45o/o dari luas wilayah Caratan Kabupaten Samosir yaitu 1.444,25 Km2. Pada Kabupaten Samosir berdasarkan LppD Kabupaten

Samosir tahun 2012, persentase luas wilayah permuk;man kumuh terhadap luas wilayah Kabupaten Samosir adalah sebesar 33,7goh yang memerlukan perbaikan lingkungan.

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang (rbupaten Samosir

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SPM

A.

Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan Alternatif kebijakan yang disajikan disini diarahkar:

l.-,ada

menetapkan alternatif

mana yang dilaksanakan lebih dahulu. Penetapan alternatif kebijakan ini berdasarkan

analisis SWOT dengan melihat permasalahan penerapan SPM berdasarkan kekuatan (strengthness), kelemahan (weakness), neluang (opportunities)dan ancaman (threatness). Berdasarkan hasil FGD dilapangan menunjukan:

(1) Kekuatan(strengtheness), merupakan gambaran kekuatan kebijakan dalam penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan P.-eataan Ruang yang dimiliki

dengan melihat berbagai aspek terhadap penerapan di

tingkat

kabupaten,dilihat dari dukungan kebijakan, komitnren pimpinan dan dukungan anggaran didaerah.

(2) Kelemahan(weakness), merupakan gambare,,, kelemahan kebilakan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melihat tidak adanya anggaran dalam menyusLril peraturan daerah, kurang

menjadi perhatian para pemimpin daerah dalar" hal ini serta ketidaktahuan stakeholder dalam memahami SPM.

(3) Peluang (opportunities), menggambarkan berbagai kesempatan mendukurrg

Penerapan SPM bidang pekerlaan umum ,-;an penataan ruang dan mendorong penyusunan SPM melalui peraturan :i.-,,:rah. (4) Ancaman(Threatness) mengambarkan

berbagai ancaman

terhadap

penerapan SPM bidang pekerjaan umum dan penutaan ruang dengan melihat alternative kebijakan yang ditawarkan.

1.

Kekuatan dan Kelemahan Faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) merupakan faktor

-

faktor yang berasal dari internal penyelenggaran SPM atau urusan wajib bidang pekerjaan urnum dan penataan ruang. Beberapa faktor:tersebut yang dipergunakan dalam pengimplementasian SPM di bidang ini diarrtaran;..- :rdalah

a

:

Faktor Kekuatan (strenghts)

ldentifikasi faktor yang ditujukan untuk memperkuat up,;ys pencapaian target SPM bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang ini adalah

.

Adanya peraturan daerah tentang organisasi SKPD sehingga terdapat kelelasan bidang yang menangani sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya

r

Ketersediaan infrastruktur pendukung baik dibidanE l:'ii maupun Tata Ruang dan Permukiman

.

Motivasi dan tanggung jawab pegawai yang ii;rggi dalam keberhasilan nol:kqnnrrn

kaniatan

-

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruanq i(abupaten Sarrosrr

b.

Faktor Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan yang diindikasikan sebagai iaktor yang memperlemah dalam upaya pencapaian target SPM bidang pekerjaar" i-,rnum dan penataan ruang adalah

.

:

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Citanggani oleh dua SKPD berbeda yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tarukim Kabupaten Samosrr

yang berimplikasi terhadap kordinasi yang dilakukan dalam pencapaian SPM bidang ini. Belum meratanya kompetensi SDM yang dimiliki

Sulitnya pembebasan lahan, sebagran besar tanai masyarakat masih tanah adat/ulayat

.

Terbatasnya dana Pembangunan yang dibutuhkan

i

2.

Peluang dan Ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor ,i,ari luar (eksternal), yang dapat mempengaruhi dalam upaya pencapaian ta'qet SPM brdang Pekerlaan Umum dan Penataan Ruang dari aspek demografis, aspek kemasyarakatan, aspek regulasi dan infrastruktur.

a.

Faktor Peluang

. Dukungan legislatif . Adanya peraturan dan pedoman teknts yang mendukung . Tingginya tingkat pertumbuhan pembangunan infrastruktur

bangunan

gedung.

b.

. .

Adanya kerjasama Regional Se-Kawasan Danau ioba

.

Perkembangan teknologi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembang unan infrastruktur.

Faktor tantangan

. " 3.

Terbukanya peluang untuk mendapatkan Pendi<jirr:n /Latihan dan Bimbingan Teknis

Letak geografis Kabupaten Samosir berada dijalur rawan gempa

Rendahnya profesionalisme penyedia jasa konstrtri<si local

Analisa Strategi dengan pendekatan SWOT

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkc., secara kuantitaif rnelalur perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a.

Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) pci',1 faktor serta

jumlah

total

perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktcr S-W-O-T;

Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor yang tidak boleh dipengaruhi atau

Strategi Pencapaian SPN4 Bidang PU dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

mempengeruhi penilaian terhadap point faktor lainn',a. Pilihan rentang besaran skor yang digunakan adalah dari 1 sampai 5, dengan asumsi nilai 1 berarti skor

yang paling rendah dan 5 berarti skor yang peling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan artinya

penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingi;a formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sam? dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).

b.

Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor

O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) selanl::lnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;

c.

Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT

Setelah melalui tahapan pengumpulan dan penSolahan data berdasarkan bobot dan nilai diperoleh nilai akhir kekuatan-kelem--:::an dan peluang-ancaman dari Selanjutnya analisis SWOT menggunakan Matrik Fr,:luasi lnternal dan Matrik Evaluasi Eksternal, yaitu Tab.el 5.1

Matrik Evaluasi lnterna! Total S,]

Aa;"G-pei;i,an a;;;n -i5?*xf iio!?,;;;i SKPD sehingga terdapat kejelasan

bidang

20

yang menangani sesuai dengan tugas, pokok S2

Ketersediaan infrastruktur pendukung baik

dibidang PU maupun Tata Ruang fqtryuk!nql

1,6

dan

Motivasi dan tanggung jawab pegawai yang

tinggi dalam keberhasilan

OB

pelaksanaan

4,4

SpM-oioJns-pe[ai]t;;

Kelemahan (S) -umum -il'an

ben5taln ruang ditanggani oleh dua SKPD berbeda yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tarukim Kabupaten Samosir yang berimplikasi terhadap kordinasi yang dilakukan dalam pencapaian SPM bidang ini

Belum meratanya kompetensi SDM

yang

dirniliki

W3

ili,tnyt

pembeba;;n- 6han, seuigljn besar

tC! Cqq sqy_?1g\qt

Terbatasnya

m as

i

h ta n a!*a{eVy

dana

0,1

0,2

4

0,3

1,2

4

0,3

1,2

0,3

15

l?yg_t_

Pembangunan

TOTAL

o L

yang

4,1

l

I

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang l{rbupaten Samosir

Tabel 5.2

Pelsenglo)_ Dukunqan legislatif

0,4

2,0

Adanya peraturan dan pedoman teknis yang

0,4

'1

6

Tingginya tingkat pertumbuhan pembangunan i

nf ra st ru kt u

r Q-a n g_ql_4

iJ

g_eq!Ln_9._,,

Adanya kerjasama Regional

Se-Kawasan

Danau Toba

Terbukanya peluang untuk mendapatkan Pendidikan /Latihan dan Bim

i, ;/

n Teknis

Perkembangan teknologi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

ia-

rOTAL

Belum meratanya komPetensi

girylilL

SD

,!e119!_f_a-qyer3,KgI11a_s_1]1lale!:_e_QeJ/qlayat-

Pembangunan yang

TOTAL

_,__

r{

t-t

1

E4 I

0,2

l

rl 1l'.1

I

I

I

ll

I

0,3

I

4a t,L 1')

I

lo''l

I

I

_

4tt,J

4,t

Berdasarkan hasil pengolahan data pada matriks evairtasi internal dan matrtks evaluasi eksternal didapatkan besaran nilai dari masiiig-masing matrikstersebut, yang kemudian menjadi masukan untuk analisa kuadran. Nilai Matriks Evaluasi lnternal

= Total Kekuatan

= 4,4

-

T,'ial Kelemahan

- 4,1

= 0,3 Nilai Matriks Evaluasi Eksternal = Total Peluang

-

Total Arlcaman

=1:',-" posisi upaya pencapaian SPM bidang Pekerjaan lr:num dan Penataan Ruang dalam wilayah Kuadran I (agresif). Posisi ini menggamb:rkan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhanyat:e a$resif. Posisi koordinat

kuadran disajikan dalam diagram berikut

!i

&d

H 6'

M r^s l-

Sulitnya pembebasan lahan, sebagian besar

dana dibutuhkan

i

L:

4,4

Ancaman (T) SPM b'dang-p"k"t1aan umum dan4;nataan ruang ditanggani oleh dua SKPD berbeda yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tarukim Kabupaten Samosir yang berimplikasi terhadap kordinasi yang dilakukan dalam pencapaian

Terbatasnya

O,B

ffi

H ffi

Fi

t-:

Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruano Kabupaten Samosir

Iil"

"\:tN

Ft*gi Sta:i:jl

i

',

i,

:tr;nt.*gi

Fgr'.:rif ;:;:l:,

'.; 11,r" ,-qi

rat*.^qi t}*r^{i?

ttra

ii

li, 3t{}")rj'

r.: ::.r1

iiq*r5ifik35r

Gambar 5.1 Hasil Analisa Kua,Jian

Setelah dipetakan pada analisa diatas, terlihat pada kuadran

I yaitu pada

kondisi agresif Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pencapaian target SpN/ bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini memiliki posisi kompetitif yang

kuat dan berdaya tarik tinggi, sehingga

harus

rerus ditumbuhkan

dan

dikembangkan. Strategi yang sesuai untuk digunalr;n dapat berupa strategi

intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan prnduk/layanan atau

rntegratrf

(integrasi ke depan dan integrasr ke belakang)

B. Upaya strategis

Pemerintah Kabupaten samosir dalam percepatan

pencapaian Target SPM Beberapa strategi yang diprioritaskan untuk cjilak::nakan dalam pencapalan

SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pendekatan SWOT, dan terkait dengan pencapaian target kabupaten standar pelayanan minirnal bidang pekerjaan umum dan penatan ruang, maka perceratan pelaksanaan progranr

dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerirrtah Kabupaten

Samosir

berdasarkan target pelaksanaan SPM bidang pekerjaar! ,-irrum dan penataan ruang tersebut adalah

1 2. 3.

:

Membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM Menyusun program kerja Tim penerapan SPM di tiaerah

Menyusun database dan profil pelayanan dasa; yang dilakukan dengan menemukenali indikator SPM dan target yang harus dici;;ai pada bidang pekerlaan umum dan penataan ruang.

Sementara beberapa langkah kegiatan sendiri yans; dapat digunakan sebagai strategi percepatan pencaparan target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya

. .

.

Penyusunan Renstra Pembangunan Penyediaan Air baru Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku;

Samosir Strategi Pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Kabupaten

Pengelolaan sistem

lrlgasl

dengan kegiatan rehabilltasi, operasi

dan

pemeliharaan;

peningkatan kondisr jaringan jalan wilayah, daia,ii hal

ini adalah dengan

wilayah tersebut menambah ruas*ruas jalan yang menghubungkan PK 'ialam

MenyusunstrategipengembanganSPAMdenganjai;irganperpipaandanbukan jaringan perpiPaan terlindungi sesuat sostalisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat' dengan standar teknis yang berlaku yang benar kepada sosialisasi pembangunan lnstalasi Pengolahan Lumprrr Tinja ya"g berlaku seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis

jarlngan air limbah sosialisasi penyambungan sambungan Rumah ke sis;ern Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu perkotaan sesuai dengan Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurang sampah r-ii RTRW KabuPaten/Kota.

finansial untuk Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Membangunfasilitaspengurangansampahdipe:kotaanuntukmengurangi jumlah samPah Yang masuk ke TPA Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu

. . .

Menentukan cakupan layanan pengangkutan Teknis pembuatan Memperkuat kegiatan non-struktural yang berupa Peiirbinaan Drainase maupun memperkuat institusi pengelola

Rencana lnduk sistem

drainase di daerah dalam melaksanakan O/P

Sosialisasi pentingnya IMB

.

ke

masyarakat '-::tuk mewujudkan

terttb

pembangunandanmeningkatkankeselamatanpenggunabangunangedung

c.

Pekerjaan Umum Peta Jalan (roadmap) pencapaian terhadap sPlJ! bidang dan Penataan Ruang yang ada diketahui data-data mengenai pro$rarrl dan kegratan

setelah

l;egiatan tersebltt dengan selanjutnya diperlukan suatu road map hasil-hasii Adanya roadrnap keterkaitan pencapaian target sPM di masa merr.ratang :3sU3i dengan target yang diharapkan dapat mengarahkan pencapaian sPM dapai yang berulang terhadap diharapkan, road map juga dapat mengurangi kegratan perlu dan tidak pencapaian target dan tidak melakukan sesuatu yang tidak memberikan t<emajuan terhadap pencapaian target SPMt 'endrri

RoadmapbidangpekerjaanumUmdanpenat'.;nrUangdisusunmelalui

tabel yang berisi jenis pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner berr!pa oleh kementeriatr terkait pelayanan clan target pencapaian sPM yang ditetapkan

Map sPM bidang yang disisipi dengan kolom-kolom kosong (untuk diis:) Road PekerlaanUmumdanPenataanRuangdisajikandalamtacelberikut.

rO

zul

O

N

F L64

6q <(J v> p{ l-

$

a c!

O O

c.)

F

C)

O O

TJ

(f

O O

(:)

C)

O

O O

O O O O

O

O

O qf,-

c)

O O O

O O

o O

c)

O O

O

O O

O (f

O

O O

O

O.

O

O O O. O

O

O

O

O

O O

O O

O O

O

q

q

O

O

O.

f--

O O O

o

t*

c) O O

N

O

O-

ia O x.

O

O

O O O O

O

O.

c)

t-

rO

O.

O-

q.

O

O

a

c)

1,4 z

P6?g ?cn{c.t

O

o-

)
-az

O O

O. f--

o?s lA Z lOSN V-

c(U

z

f

l F

t N

a

o

F c o

E

E

:) $

t

0)

l<

o F

(l)

0(t)

c

\<

-

p 0_

a o_ (U

!

t

U)

o

z z J

-

{'

o). @ @

s

s

s

;\-

s

lc g (s l(s -c J :l'F ! C'r

:_c s(s t>\

=c =o

=cD NC

IC - .1, cu) NC

E-c O'c

r= f

:c 5$ I -y. :J Nlz OO

E

J)O

Etr O-

E

Tg .

E

6'19

-'T cF

]N

o)

f.*

; cr

;l:._ Ei rI ll= o

=lo.P .: :ls.=

lZ

([' :l(f) -o'-: -lLl'l* alL z

c o.r

a

il*'a l*i l. tl * (

,o l>_ -l>':(f lE i !lE s l:o I.! :l-o l(l)
)_ *C

o)c c$

E5 -o)

*et (ol<

N >h(/J>

i5

$

a

l

-1

.O

E

s.g

c.> $ro

c(6L (Sp )'(O

O()

trc) ]Z

i. ol* c.$l $ --.

o)c c$ $o)

t

c

L+,

csc -$ c

E"AE

C(g

o c* r ;10

$(,,-t-.t

o. ).r'fl

C.)

0)

c_o G

r

aE CO

.- o)., 0)

q)

>..E

=(s

(I

I c

c

c(s

-x d .€ 3 -L

E

E

g

a

\d-

c(U

U)

(s

H_<E>

a $ E -o

o

N

F

$ 0) a

c

G

o 'a

c(g

o

Y

-i

Y

o)

a (o

N

t

'rc

L

o)

f

o L

cc

H: aEPE (s{ 9Na 0) lIF 6+o o.tl 30; H d's g E',! g Et EE; (l):J(s bsb o(l)c O(DC O (D: F ac; F.r,r F oro - o_i Ft(

C N

o_

Jd)

f a-e 6t ;o c.)

ft f

-c) da

s.8..--sO

O * -?il

(s

o z

)(o

(tr)< =ccO ! N .T = €S = ! a !oU €q 0) 1,'a :l- E ) ([ a

LU

zLtl

*
cr)

o)

*P

t

O

o) o)

lco

lF' l-

o o

O.

n"

(

1

m

O.

n o)

rl* C =19 tro -l illl >, -:4( 30 .1C U'

c

c)

O O

od ilE

:J

aO

c)-

O

N

o) (o (o

s

!

'-o

q

l

-t-,

o)

q.

O O

c

G (s

$

o 0) O

0)

g.([

t-

O O

tr)

z

O

O.

N

UJ

F

t-

O

O.

O

O

O (o

tr)

O

q

o

O O O

O

a O.

O

O

O

q

O

O

|--

O

tr)

O

O

O.

t*

N

o-g mq <(J \Z> p{ iut (, t

ri)

c)-

O

O

q.

q. a") ()

q.

F

Lr)

I

LO

O

Lf)

I

l-4LUza=r

9qi: ?(/)
O

q

ll<'z

O

q.

'J q.

O t-

(.:)

O

O

O

LO

@z

orS zto r\<-N

O

vr-

O

q.

D O. N

O. ca

LO

rf

l-

z l F

a o)

c(o

I ! PE F h: -o d- *

E f

.c c.r .L

o F

v

o 4.

o-

-C'

;i

E

0) 0)

.-

_c

E cocY O o-(U* oco*oX '(s -NE c c'Ia oc0)c

E'T

a E f lz A'o c*:$ c)

(u

c

.a

io

a L F E o l'-=fOO

F

GJ>-oE(o

=

:E

L .N

0)

E

Pe

c c) o $

o

Y

E

L

q)

g

'o

€ s ?€; E g E._ F

= ct)

!

$

q)

a '(/) (O -E !u(s c$0)

=E 3o, LC

ocg F>. o'j

c($

a a(g 'a 3 o ll$ c a o EN

.L

o tl!

o)

-u) C6 -:Y (/)o6 6c(tr

c)

.c

:')

+

c N c

o) (E

r

c.j r

c $ $

6-c ;i (S

l

cD= cc (I)(U

E L 0)

o_a

6

L--{-F

c

!9$c$$ '= in O).L O) l-':-\rV)-L (rl == 9J=E-o, =

=L

o- J o- YiJ:O

--)

(g ro

So i5(o

O

Lc

N

zUJ

i'j c ()) 6 rr N

O(s la

-o(o

-c $

f

-N

a L E (l) F lzo

Eg clJ

c

E

L

csoo A-

a0) cf

J

a

E O(,

.-!

{o-

Lrl o_

T

a) c ruQ {.i (!g >. .:+ )-$ c! F3 (sOr *ro .-! C$ Url ocL 8:s(s -:< graS Ae :,' LC -)z O(tr :'' y .u l-a FN la

EE

z z

N C

o-

YL

Nc

Jrz

ai L"'$

.=c ';(o 'o 6g

-O$

a o

(n

$ o) 0)

a o

_c

t"

0)

c

L

N

L

r

c(g

_c

-a

L

ct)

a

a

q)

$

IZ

E

C

c N c

c

N N

o

U-L

-

(.

s

s

(/)

o)

i*crr F

6) 6 s o)X.= = 6

c) u)

N

.=

o

o

$ N

zt.ll

c)

c)

O O O

O (f O O

O O O O

O

c)

O O C O

O

O O O O

O O O O

a q.

c,

O (f

O O O O

O

O

c)

O

C)

O

O.

O c!

F

lor mA

$ O c!

F< uu)

a C)

O O O O

O O

tr)

--O

O

C)

q O

(,

t, F

O

N

q f--

J F< LI,J Z z I

Oo

3? 'z

I6 { F

QZ n:ctl Z+O n<-c!

\zr-

a i

O O

xJ-

c.t

c)

O

O O O O

co

.q.

s

q

q

O

q

C)

O (t

co

|--

;'

O

O

(c

s

s

co

z l F U)

s

.o o\

c E

o

Y c

E L O oc (s

N

O

Z

CS

L

6*

9q) (u:l*

o

E E

o a

Eo)

o(g

E

CO

q)

o_

n(s

x3 c(u

o) L $

(!

=co

fi

ll

c(l)

$

66 ro $ c(g a:J :C ([o (-) L-C :J o - f l;ir _o $ o) _Yr (s =0) c0) 9E' O= C)cs * mv FC0 c (o i r o) -Y c;

.C

L

L-

F--

Lci

c

_c

t_

a O

Z Z

:J

v

Jm -()-

i:

Lll o_

a

zLil

--)

c

ti-^

rl)

(/J-X -0.$,i

C

F c--qj-fr _= >h6all c

o)$ rJ .ct .@o (, .o $E:

a

c.l

(! 0) (, CA

-5

CS0) c0

a:

'^

0J tu) 0)69 -.-.-

(JL

O; aL L

_o6 LL ]Z

F\l

co

oi

OO

.!- 6 N6

i X'E:? I tO or5

5

:Cirl:

9 cu X >.:

UP of,

6

FdiZ

()')

C

$oo Fil

c(U E

tl

E L o_

cl

crL cm cl ral C o) (sl $N : ol (s E c O OL 0) n Lt o_

*l

--l

I

c N o

CS

l

J

Oc E3 ts0) cn

A-

a

C

E'

.= o Nv= ll f

C(U $ o) JJ mll

(s

o'r

$.9 c0r

a

c

Y

Sor NC

c o (!

U>

$

CCS of

--)

rL(

=

= t

(U

()

.:'

c-Y:

U)

o)

4\

CS CU 19

U)

N --)

-

.F_g: >.- >

t_ Eo co.: .- c -CA oc tn^ \=a 5co (/) "9 F co= (slt .:C al; h6 a= f -o g L)l 6w d, P,'E tco o) ---) O(U e

0)

J

*

E

(o

CO^

= E

\/L

" 6=F: u E^

a $

*o :Y -\< (sco) 3oc tr(s ruo Sru U>\

CO

(U

g_a p

O rQ_

rs1 C o f $ (UC a (q Y

(g

rO

-c

(s _c

6)z

0)

'=c(s(o :Nc:

L

'io N o) N $ c (oO) c $

v:f

t F V

hs

E

$

E ? =:E crc

tc)

N

-

zt-rl

O

O

O O

O

O O O

O

O

q

q

LO

C)

O

q O

c)

co

F

*or da r{ ua rr)

s

q.

O N

O O

t

O O O

C)

;-

;

O

ca

O

C?

F

O

O

q

O

q.

O

N

O O

J l4UZ=*JOn#M=J-C)

O

a q.

O

a

O O

O O

@z

O

q

-\
O O

O

O

s

s

q

?ur{c.t

]
-2: Z+a

q

Vr-

co

q. O N

c2

C)

O

co

O

z f F

a

c o)-c (s:yo

$SE5 HgF

*;:." ro c --

Ps (- -9rir co-:

*

LCSo *xcl $X(so

v

n 4

(! (!

6E p=

.; f

'..1 a

lr S

,c 'c o F: c-Y _o.c cs i_ >.F;-_c g (U -U C $s= S$ (/) 0)^- (u () (o < 'fo = c.t ruG ro (Dd iX U -.No*>. :n C (s $ CD:O - V 0):l0)Cri t'c EN o) o-c$ tr Ats ,t o) ruF 0) $ l>-o0 o d q6 E( ol I ccE lcC cq) Nroo\ c L^L $l:c(/rtC (s lru OO Pg c O \Z g C*TD(lr)OE0)t;c c e(5 $NcO Y $ l- Na0a 0) lro lc c .ql N B crz(o! o (! 9ro hl=(s(o g s >-*E c?', g - (Ec l=co.a o) o Jro ta -rs :o (,r)Y Y|x l\a (tr c E V ru.. - o= f (! l>'= (U c) lcu (U (o(! __(,!?ct (U.Df * e= E L!!# _c E E \= c ai: a $lo o o q qi co 9: c.) lcr LO c) 0) X _o lb qc ll- o cD .Y F 0) E3_ -\1.::- A X o lr t o-:o .{L)-

F

(tr

_c

$ (! PG. IZ (! = $ ! lr) a c $ l N ll E -lZ -(s o ro 3 CO

P

xt:x =cs(tr

5,= Aq - g;

t

$

E:3* Oq)

=33 ..-.

s

;e

c c >.1 '.F

(trl

(o N

CS

I

L

CS

6e

l. -

lsx

!

5i

JL'J'\.\

I

I

CL

t-

a ()

z z -J

LU LL

a

zul -

U n\

t q(Y (D

d63F r

rilrs

h s0-; "tistrr

o >'i =tD\ue

)'

PgES

c.j c.t

,.N

c

o $ o

c $ ( L

Ic ô o'l -N

-=) N0a

I I

i

C_66 N 9' c cmLL(U N :(tlni$lC

o

N 0)

o*

i or5

l

:-

L;

S o-

6 Poa r' 93

PE,o iihe l,tde

"'38

:

':

l

'7]i

(':;bupaten Sarnostr PU dan Penataan Ruang Strategi Pencapatan SPM Bidang

D.

Pembiayaan program

- program terkait SPM

PemerintahKabupatenSamosirdapatm-llggunakanperencanaan pembiayaanpencapaiansPMbidangPekerjaanUniuindanPenataanRuang untukmelihatkondisidankemampuankeuangand.ier.ahnyadalammencapai

StandarPelayananMinimalBidangPekerjaanUmumdanPenataanRuang yangsudahditetapkanolehpemerintah.Kemudianapabilapembiayaanyang dibutuhkandalampencaparanStandarPelayananMrrrimalbrdangintmelebiht kemampuankeuangandaerahmakapemerintahi-]DupatenSamosirdapat mengurangikegiatanataumencarisumberanggaranlalnnya.Estimasipembtayaan

denganmengacukepadalangkahkegiatandalam'pemenuhanSPMbidang PekerjaanUmumdanPenataanRuangyaituPermenPekerjaanUmurnNo Umum dart

pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 14lpRT/M/2010 tentang standar (bersifar rndikatif) dengan perincian penaiaan Ruang yaitu sebesar Rp 9 725 000'ini yang disajikan dalam tabet berikut

'

77

-ft

-

'r$

c

L o '$

o

o) c$ c $ ()) E c

.-q-c) (/)!u_o (tr.= F (U ol 9 L.TU) u) '- c

'c

c)

CD

Oco$ * (g (|l

CO

c() a

FT $0)

E CO

L

o)

6-o

eH',aE" rii-$ c:

o $$ L o- (l)(s

o-11

O

cs$ :o -a

o)

b 3,3,; pp L-->::C

:

ges.F#g

C

O() AO OO oc) OO OO OO C)

(s

f

t

N

O O O

N

O

c $

c

qr)

q

O

0*

ft d

9 E O q R€

c(s

cll

I

--=

:L

f

o:o

il-€ g'= & 6 E * E Ps lo ::

_c

EFE gg3

HHH

C)

N1-

c(g c E l

I

C

l

e ($ $ .--

s

c rs s

rl

13 c)

o_

c

0) 0)

o)

-$

Ct)

c)

lz :J

0)

o-

(!

m

c

!l)

!

o

:o)

cL

c

vu)

cUl

Nl

C)

a

(! N

<) C CU

L

a

t

c(g c a f

c 0)

c

E

N

5 :l -:l o

1J,0-)(u $l:$co :l

col

)2cri.(l)-

ro$

-7i cob

6q

':zl 'F (l)

Pp

rz

-c= (D-:. !2l: Jd\

c

o)'*LC 0)

-$

,!5

.=(n (g

:l Jf

o ($L

0.)

c-: -(' \u $f

EE (/)t

'-

Nru -(fl \U 6

-rJ ..

nrE

P s 5* d)u -s r-F 8t€ L

;.

ot

3s"'e

.- rrJ 9>-

N

F r

Ul!

:fr

P; i i

P.s = ,l

EE(f)

,.P $.=

0_

trk

N c(I.'

cc

3co

c

6P z iac

ctc ccs

o-

+$C

-P=\v

c_c $(o ';a ji rn lz >1 :f rU)

n\

r(g f-:zrL.=

$ CI o) (:

$N ll ll

0)

x9* :-*t=

$- -iCF a

$

O

0)

(U

c

L

o i<

0)

TI

o.>

I

N

0)

q

eC

lr

5 e

IZ

$

I

C

C N N !

c

CU

:J $ C L

I

coL -l C:

rt!g ,no)

3

l6 lo)

.:lo) o 'ol $ lo) C- L (o lP o la E 'a o t.-U) ol.= $ l.: g (s c$ € Io t.-r) -lc a 619 OJ lr O -{- a = := C 1- -ciL
($

-o

t-

ii

L

c.)

o_

o

(U

cs

AUJ fiL

d

I

C

a

(,

:$

tv

'@

CI

Lo)

l'rt

I

J

o)

-

-c o

'(r'

i:

i:

cs

l(s

n_

CU

ll J: l l

_o

a)

c()

o.>

ol

n_

Fo c c) o

ct)

-

(l)

llc

I

c:

O$ *oo (g ($

$

€

:6 L\ trcr$ 6 tr-6+ aJ *(s )c:

'-

'- 6l rll -ci*t rol ol u) cL (!l" ol Y^l >.J a ct sl +$ q)L tr x'l o

$

_o

Loft

c(s

L

-f-

lo lro lc I

c o s E

C

= o_

j_

\a LCU

([

E

c0

cs

6g,E

$' io oa o-

=

>-'

c

JL

-QC c rlo(s: x c0. 6 ll -c --*

.:: f ro _c

Al o

cc

.E t:

-N c C)')

$c -0) q) u c6

h

Pp EU

k )<

-v

$

coc ru

SEr - 9: j:cv;r-(u '<(sfil:$c

.

,oP >.=

oF tu?

Q cu 4-c

E.n

ruc 'F nr

(L.=rtl

-

l: cs

FEO..gg o:*orY -

\w

\u -, >r.r:r

Y'

m

ct

c6 (tr>\ (u frt,.:Fc m l!-*F_En o: c/) ;- im L ..-(s ($ c N-o >,,- (s 2- .-

q

0)

u)

fi :::ru-o EPE* -c$fr': frr c

oct ,E g 9* H E F S-r F Ue* ac: rs U 9 r:.il c b9 iuq)Pq)O0) .rJF-- f: oF o- T8 srTS 3€ $Lo

p p

--!

!- c iir (g iug$ :.i :J a())

EF cc CU:Jtr q,= €obc

I

eF<

._-

(s x._ b

:=0 Xq)

€:) -5o.)rp -Y*

iz (s 'rJ. -0 c $<.L EE l- c ol

-a:=

g€ ;9 m([$*

I

: rDC (U cRo dioi:(o cr o- 13 io :.1

ld,g E lfi 3-q le lq

ls IO

R33 5OO R83 .oq

la

6tcl$

(:)

o')

O,J OO

q

OO OO $tr)

E 5 E -: n :f, g

C c0 (f)

c

g fr

a

(:

r

i

$

c,)

C

($

-t: C)

(,J

c

a)

o-

:

.,€ E Is,

i-s

-,zp EE : E $ EP :O sE q : ? :g ;eb E *= pe rE5 aB 66 *=f b:E S ;'fl _h E E' t h s,6 x., ?E hLI 3E s9-9 $ c S;G 6 a d 6 6' €5s' E fiu 5 s*_ re 3 € €o Ete :eg po, Eg ?: c f EE; qE g, rn P Ebb :PE ;S tL o--C lt-b* $ (0 C C c$o(sfr.-li(u

F

a

t]'

OrJ

.-;oo ;iOO

o-

C')

15 o c ctllz |:$c(s s€ 0.)co>, h a(l)a5P {))u)

sii5

C) -(f

(g

6ii+

I\

s g .,,7 AEH -,!-c. i;F P cf o_,2 )Y-*ts'o€

H6, c c ;t:

o'x IG -f H o cs

O)

_ c L.caj >-o -

ko,s "k+-$ tr htg,giF'p; o c "'n ,_Eq ts-* Fb E ::F,gxKo-rL;EEg s FSg = c gas *et$sHinn ssIs*s : S= q -os gte';=-2E sE;E b.s gES,HgEsgg c qq,iq*.q E'gB aa* cn llrD 2P .g-.dd

(f) a)

(! L

:$

o.)

cu

@

a

c)

('i.c],c

is

ES HE E >u-L.-

:i oJ i:- o t: =>.(l)** = c crci<

tro-(s0

:oh x* o s 9XL ,^

d\

=

L

r; r-$

9$ 0)V$

g$,-

'2-Q a Ota - c cck:J$ -

tJ)r_; e(6L: ft1

ntr9

CU(-r):* (l)1;$(/)c)

-

P'EE

*,2-o1r lF lco

$ -€

E€g 6sBe gtrgE

ts-o $: L€cc'lk bq^ E' E.9F' s l8 E a lo) t = I o O.O(6 coF >' (U

m

;i=.8+g-

€,* ro-P co J cll cll X aD c c1il >.$ (sct.rojj.N_c L^\ULV o.i';'Y

o6o
:-. V Nro

(t)

-Of

':.=oo_ Pu) (s{ .,, c o N6 = cX\9.=(g rE

3n b.eE e e = kE-YA ru.-o6q

ruF :--. o)c O $ ..= c cg

6 c(iJ

E?,9

_

Y'$

.:x

-

6 d,

rd'-frvP

ai ru I

,nt,lN L

(s L)D (s o oa r

())c c

-S:q-U '.6t $
';

$ i;o $ P -c$ o)o -cJ I'.'t :'7'- Ecr)c-..1.1

L-(\)!*c

N r

O-c--

"_Y_q: :--Z: '. cco^'f;d) = r?-See." .2 r

- !y 9* .9 Y

ii Fo 6

o;4

':-CQ

: '

.r-:z ac -o a 0)S F.'1.,

-i;

gE

OO OO OO OO

O O O

5 c)

gB AO

88 OO

q O (l

88

OO cas

lco

r-

c

ll

a

.(s

'

$

q)

c

C[)l

gC. c $ '7 c

_c

0)

''

-rf

gE gF E9

+q

s, ---E B-g p* gfiE fi;"e*; 8-., 6,rk SEagi E'a: 'oebLF, AaE ;;RE; s 8.s- gfiet:

EEHg E-:Fp = 6*rs m€ 6sr =rEEg,E* ,cl z F ;3* .o cs o PE:E:.< 6,

c

-(s

,(s

.C' r -($ U' ll: (tr ,.r

'. '''\-

.lY.-d a

Ll-l -

tr lr 6tu

EEq$r ;B€[fi1 s63FrS E?=pUP EEggg 5EE rSI:lrq sE90Es $g E: E E-s g*s g e I s n ?g gU'E

g

#

lo1.. a''c

EPg

E a

a

'.

'

ob-

AA-

"

E hs *,oE$

gs;USS= E qs E€H€ E 3'-1 oo c5ili P:

(0q) o9 i;2 =9a *X

F's3

E*P R"gft ESrp Ebe :frE- -pp* trio)

3F = s: HE E EF**e sef .93- * E.o oO-.".?6a g=e.fi ,:gi 9g s7 $ E=-Eg* S*;e ?H Rr*FI€g 6r''E-* -S A E Afi E [E E E H S E P'l -s=€'

E€ s5

FIFE*FgPe .od dco r

P

O

@

c $

C5

o. (l) (f) e

0)

o(s

(o ..o

lts N

IZ

.g

())-(trto_,ft

o,'

O (3

(:)

O O

O

q o O q

q

c)

O O

Ci

O O

LO

Lr)

C\l

\o)

N

\f

c

o)

O')

c

p _c:

3 :(u.t 0)c (,0)

ll ([: g

c? oG 9o, roE -=e

cD c Cg :L-\u

cD(l)

c ;i -:-:

(t)

FUL

tra) c')X

cgc

6q

S

-o

o E';'

:e

CS

-!:

(E L!-

N'-*

\u

* EP

'0)

-ij *:N O96 () * -

g

E

$* r(tr l>' l- c O(s e cc l= Oru I L lO (rJ Lc|,c l*tcrP lY o) ([l2 l$ lc lo _co 69 lct lto) J>. I(: !o $ b9

o-;\rz 9r l-*J-e-tr-$

tr

()

N",

ce $l;.-

tJ< (d d-o) a * sts. c(sr-:: 'J (/);OJ O(sC X::: c>'::

N-E:; €$i; u GH

(l-)

6 0)-o E6-fi-X .o cu $ o ô iro=c,lY(l)k.Y

iBs

d

cr-

L -

V ^\

t\ v;\

p

E P 9.o

-L

VJP -

d\

> xE

@

t$

o

-6€a-Y k*,!'6 F -

CJ-

rur (u:*

fix d E' bEbg EbgE. OC Otrc)*

_o

(u.g

l>6

())

$c =h u)-^ c

J!-

ciF c^ (l)-c s6

ru

0->

5 *o *'* v

C

o$

(tr$ 5 Ejt7i (') (') cc

--(l)$ 6 6

a'

c>\ 0)

-e

(s (s (rr o) (: c o(I)(s :o 15

o c (s

J

-S 6b-Yh< *r$Yu * - h Fo

#'i !E' zr*"-vL

'a ';=

c CDO-tr X(')c$co;;

H$se EE$! =3 o 9,-; 3 d6 $ dEs g's' E-E EF --) :z crot ; : $-c -9rE lf, $'i j; $ q N u_o (tJF:r$-o *F res .c F e a s g= (U

L

PJU\U#L

a

(s

()) L:

($ 'e

: iE I -

o o d t: o'F (sF

a)

._LO*-d

0)(l')*(tlcL

i* ai"

t:g .f[$i*:**E 5 ftt=EeF,,t's' $S^9

: --P0.8$'iPE *: *;rfrI 6P3
l>l-

E E
ls N.. - ([=:) Ir E gE A l5 BE L o -o O:O -lJ L

tI

V

*

eteaefifits[; fifil

_c

N

-9 o

o CO

o L

0)

E

:J

U)

=-II

Strategi Pencapaiart SPM Brdang PU dan Penataan Ruang Kabupaten Samosit

BAB VI PENUTUP

Sebagaimana dirumuskan sebelLrmnya, tujuan akhir kegiatan inr adalah tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang SPM bidang pekerjaan unrum

(terlampir) Dengan dilaksanakannya diskusi kelompok terarah pada penyampalan laporan serta validasi data secara berganda kepada pihak-pihak terkait, diharapkan target-target pencapaian SPM untuk tahun 2014 dapat terpenuhi. Pada dasarnya SPM harus ada pada RPJMD, Renja RKPD dan profil. Flal tni

dikarenakan menyangkut hak-hak dasar masyarakat yang harus drpenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota Secara konsepsional, untuk dapat memben muatan SPM kedalam dokumen perencanaan harus cjilakukan secara konsisten. yal
kepada setiap pejabat SKPD perlu memahami regulasi yg terkart dgn SPM dan Perencanaan Pembangunan Daerah kemudian daerah perlu luga membangun tata cara pengorganrsasian penyelenggaraan SPM lintas SKPD yang melibatkan unsur sekretariat daerah, Bappeda, lnspektorat dan SKPD terkait.

Komitmen pimpinan terhaclap keberhasilan pencapatan target SPM luga menjadi suatu yang penting, karena tanpa komitmen tujuan yang diharapkan niscaya

tidak akan optimal. Terkait dengan hal tersebut, Bupati dapat membentuk Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang untuk

tim

melakukan

survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasrl pelaksanaan

hastl

SPM Brdang Pel<erjaan Unrum dan Penataan Ruang dan juga melakukan monttortng

dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terakhir, komunikasi dan koordinast dengan Kementerian bidang pekerjaan umum terkait Pencapaian SPM btdang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dibangun dalam rangka percepatan pencapaian yang telah ditetapkan.

T Strategi Pencapaii;n SPM Bidang PIJ dan Penataan Ruang Kabupaten Sanrostr

DAFTAR PUSTAKA

Batinggi, Ahmad. 1998. Manajemen Pelayanan Umum. Bahan Kuliah STIA LAN

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa

Transisr Jogjakarta: MAP-UGM dan Pustaka Pelajar.

Kurniawan

Agung 2005. Transformasi Pelayanan Publik

Yogyakarta.

Pembaruan

Manajemen Kualitas Pelayanan Jakarta STIA LAN

l-ukman, Sampara. Press

Moenir 2006 Manajemen Pelayanan [Jmum

di

lndonesia Jakafta:PT

Bunrr

Aksara

Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001 Metodologt Penelitian Kualitatif Bandung

PT

Remaja Rosdakarya

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005 Manajemen Pelayanan: Pengembangan

Model Konseptual, Penerapan Citizen's Chapter dan Standar Pelayanan Minrmal Joglakarta Putaka Pelajar"

Rasyid,

M

Ryaas. 1997. Makna Pemerrntahan: Tinjauan dari segi Etika

dan

Kepemimpinan. Jakarta PT. Yasif Watampone.

Riawan Tjandra,

W.

2005. Penrngkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan

Publik Yogyakarta . Pembaruan

Sinambela L P 2006 Reformasi Pelayanan Publik Teori. Kebilakan

dan

lmplementasi. Jakarta Bumi Aksara

Syukrr, Agus Fanar. 2009 Standar Pelayanan Publik Pemda. Bantul Kreasi Wacana T1rptono,

Pandi 1996. Manajemen Jasa. Yogyakarta , Andi.

Peraturan Perundanq-U ndanqan

:

lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2O'10 Tentang Percepatan Pelaksanaan Priorttas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang l\omor 32f ahun 2004

Keputusan Menterr Pendayagunaan Aparatur Negara

No. 63 Tahun

2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor

25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otononr

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Peraturan Pemerrntah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Standar Pelavanan Minimal

2005 tentang Pedoman Penyusunan

Strategi pencapa ,ar SpM Bidang pU clan penataan Ruang Kabupaten Samosir

Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2oo7 tentang

petunjuk

Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal

Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor j4 Tahun 2o1o rentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan penataan Ruang Dokumen-Dokumen: Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2O1j

-2Ojs

Renstra Dinas Tata Ruang dan permukiman 2011 BPS Kabupen Samosir dalam angka 2011

z}js

BPS Kabupaten Samosir dalam angka 2012

$

sF

G'

\--

BIJPATI SAffiSSIA. huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati samosir tentang strategr

Recommend Documents