LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.262, 2016
HAK ASASI MANUSIA. Organisasi Kemasyarakatan. WNA. Didirikan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia,
memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh
dan
tunduk
pada
hukum
yang
berlaku
di
Indonesia; b.
bahwa
untuk
menciptakan
penyelenggaraan didirikan
oleh
organisasi warga
tertib
administrasi
kemasyarakatan
negara
asing
di
yang
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur mengenai
pemberian
pertimbangan
perizinan,
pengesahan
Tim
badan
Perizinan,
dan
hukumorganisasi
kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing serta
tata
cara
pengenaan
sanksi
bagi
organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-2-
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing; Mengingat
: 1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2013
tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2.
Tim
Perizinan
membantu
adalah
menteri
tim
yang
antarkementerian
menyelenggarakan
yang
urusan
pemerintahan di bidang luar negeri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain serta memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-3-
pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing. 3.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom. Pasal 2 (1)
Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
(2)
Ormas
yang
didirikan
oleh
warga
negara
asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Pasal 3 Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a.
badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan
b.
badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-4-
BAB II PERIZINAN ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1)
Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah Pusat.
(2)
Izin Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. izin prinsip; dan b. izin operasional.
(3)
Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Tim Perizinan.
(4)
Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Tim Perizinan Pasal 5
(1)
Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) beranggotakan unsur yang terdiri atas: a. kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang luar negeri; b. kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pertahanan; c. kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri; d. kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dibidang keuangan;
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-5-
e. kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; f.
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
g. kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian
bidang teknis terkait. (2)
Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
(3)
Anggota Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 6
(1)
Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas: a. membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. memberikan
pertimbangan
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan
yayasan
yang
didirikan
oleh
warga
negara asing; dan c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Tim Perizinan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Izin Prinsip Pasal 7
(1)
Untuk memperoleh izin prinsip, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;dan
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-6-
b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. (2)
Izin
prinsip
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3)
Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir. Pasal 8
Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus mempunyai
tempat
kedudukan
manajemen
efektif
dan
berkantor pusat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pasal 9 Izin prinsip bagi Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diperoleh melalui tahapan: a.
pengajuan permohonan;
b.
verifikasi dokumen;
c.
pertimbangan dari Tim Perizinan; dan
d.
penerbitan. Pasal 10
(1)
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada Menteri.
(2)
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit: a.
surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
b. surat
keterangan
mengenai
rencana
pembukaan
kantor perwakilan di Indonesia;
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-7-
c.
surat
pernyataan
mengenai
asas,
tujuan,
dan
kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba; d. surat penunjukan kepala perwakilan di Indonesia dari kantor pusat organisasi; e.
surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;
f.
salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh
otoritas
yang
berwenang
di
negara
asal
organisasi didirikan; g.
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
h. profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf; i.
sumber dan jumlah dana yang tersedia;
j.
perencanaan pengelolaan keuangan;
k. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia; l.
rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia;
m. rencana kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia; n. rencana tempat kedudukan kantor perwakilan pusat di ibu kota negara atau ibu kota provinsi; dan o. (3)
rencana tempat kedudukan kantor operasional.
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit: a.
surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
b. surat perintah kerja dari lembaga donor kepada badan hukum yayasan asing atau sebutan lain pelaksana kerja sama; c.
surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-8-
d. salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh
otoritas
yang
berwenang
di
negara
asal
organisasi didirikan; e.
profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf;
f.
sumber
dan
jumlah
dana
untuk
melaksanakan
kegiatan; g.
surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia;
h. rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia; dan i.
rencana tempat kedudukan kantor operasional di Indonesia. Pasal 11
(1)
Dalam
hal
persyaratan
pengajuan
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah lengkap, Menteri menugaskan Tim Perizinan untuk melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. (2)
Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan persyaratan
pengajuan
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 12 (1)
Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terpenuhi, pemohon menyampaikan paparan visi, misi, dan rencana kegiatan di Indonesia di hadapan Tim Perizinan.
(2)
Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui motivasi, kapasitas, rencana kegiatan, pendanaan,
kesiapan
pemohon,
dan
menyesuaikan
dengan program PemerintahPusat.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-9-
Pasal 13 (1)
Dalam hal paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah disampaikan, Tim Perizinan memberikan pertimbangan kepada Menteri.
(2)
Dalam
memberikan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Perizinan menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. (3)
Pertimbangan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan untuk menerima atau menolak izin prinsip. Pasal 14
(1)
Berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
13
ayat
(1),
Menteri
menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip. (2)
Dalam hal izin prinsip diberikan, Menteri memberikan izin kepada pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian
terkait. (3)
Dalam hal izin prinsip ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.
(4)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Pasal 15
(1)
Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7
ayat
(3)
dilakukan
melalui
pengajuan
permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan paling sedikit: a. laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan b. rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra kerja sama. (2)
Dalam
hal
permohonan
perpanjangan
izin
prinsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui maka:
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-10-
a. Tim Perizinan merekomendasikan pemohon untuk bermitra
dengan
1
(satu)
kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait; b. Menteri
memberitahukan
kementerian/lembaga
kepada
pemerintah
pemohondan
nonkementerian
terkait perihal perpanjangan. (3)
Dalam
hal
permohonan
perpanjangan
izin
prinsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia. Bagian Keempat Izin Operasional Pasal 16 (1)
Izin operasional bagi Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya dapat diberikan setelah Ormas mendapatkan izin prinsip.
(2)
Untuk
memperoleh
izin
operasional,
Ormas
badan
hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memiliki: a. perjanjian
tertulis
dengan
kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; dan b. rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat. (3)
Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.
(4)
Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.
(5)
Dalam hal Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan
lain
hanya
kementerian/lembaga
melakukan pemerintah
kegiatan
dengan
nonkementerian,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diberlakukan. (6)
Ormas yang telah memiliki perjanjian tertulis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-11-
(2) dan ayat (5) dianggap telah memiliki izin operasional. Pasal 17 (1)
Pengajuan permohonan izin operasional diajukan secara tertulis
dalam
Bahasa
Indonesia
oleh
ketua
atau
pengurus Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan
lain
kepada
menteri/pimpinan
lembaga
pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra. (2)
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit: a. perjanjian
tertulis
dengan
kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; b. nomor rekening bank nasional yang digunakan untuk kegiatan Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; dan c. nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1)
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memuat paling sedikit: a.
tujuan kerja sama;
b. ruang lingkup kerja sama; c.
wilayah kerja sama;
d. lembaga pelaksana; e.
arahan program;
f.
rencana kegiatan;
g.
kewajiban para pihak;
h. batasan aktivitas Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan stafnya; i.
status perlengkapan dan material pendukung;
j.
kedudukan para pihak;
k. penyelesaian sengketa; dan l.
masa berlaku.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-12-
(2)
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dibahas
dalam
rapat
antarkementerian
yang
dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
yang
menjadi
mitra
Ormas
badan
hukum yayasan asing atau sebutan lain dan dihadiri oleh kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian
terkait. Pasal 19 (1)
Pengajuan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibahas dalam rapat antarkementerian
yang
dikoordinasikan
oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan dihadiri oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2)
Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainyang akan melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Pasal 20
Berdasarkan
hasil
pembahasan
dalam
rapat
antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1),
menteri/pimpinan
lembaga
pemerintah
nonkementerian yang menjadi mitra dan Pemerintah Daerah terkait menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin operasional kepada Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain. Pasal 21 Dalam
hal
permohonan
izin
operasional
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, menteri/pimpinan lembaga pemerintah menyampaikan
nonkementerian pemberitahuan
yang tertulis
menjadi kepada
mitra pemohon
disertai alasan penolakan.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-13-
Pasal 22 Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) harus disampaikan oleh pengurus Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi
mitra
dengan
melampirkan
persyaratan
paling
sedikit: a.
perjanjian tertulis baru dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian
sesuai
dengan
bidang
kegiatannya; b.
laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan
c.
nomor rekening bank nasional yang digunakan untuk kegiatan. Pasal 23
Ketentuan
mengenai
materi
muatan
dan
pembahasan
perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap perjanjian tertulis baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a. Pasal 24 Dalam hal perpanjangan izin operasional disetujui, Ormas yang meneruskan kegiatannya di daerah wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Bagian Kelima Personel Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing Pasal 25 (1)
Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin operasional dapat menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia.
(2)
Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia wajib mempekerjakan staf berkewarganegaraan Indonesia.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-14-
(3)
Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan
permohonan
penugasan
staf
berkewarganegaraan asing paling banyak 3 (tiga) orang. (4)
Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Tim Perizinan melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
(5)
Setiap
staf
berkewarganegaraan
asing
yang
telah
disetujui oleh Tim Perizinan untuk bekerja pada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib tunduk dan patuh
pada
perjanjian
tertulis
dengan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundangundangan. (6)
Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing tersebut tidak melebihi masa berlaku izin operasional.
(7)
Dalam hal izin operasional tersebut diperpanjang, masa penugasan staf berkewarganegaraan asing tidak melebihi 5
(lima)
tahun
dan
penugasannya
tidak
dapat
diperpanjang kembali. (8)
Dalam hal penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diusulkan untuk diperpanjang, penugasan staf berkewarganegaraan asing
harus
tunduk
pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian. (9)
Perpanjangan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu
mendapatkan
persetujuan
tertulis
dari
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-15-
BAB III PERTIMBANGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING Pasal 26 (1)
Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan Tim Perizinan.
(2)
Untuk memperoleh pertimbangan Tim Perizinan, Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Menteri selaku koordinator Tim Perizinan.
(3)
Permohonan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
diajukan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit: a. surat permohonan pertimbangan pengesahan; b. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; c. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah; dan d. struktur kepengurusan yayasan. Pasal 27 (1)
Tim Perizinan menyampaikan keputusan mengenai hasil pertimbangan kepada Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)
Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-16-
BAB IV SANKSI Pasal 28 Dalam hal Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan
kewenangannya
menjatuhkan
sanksi
administratif berupa: a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian kegiatan;
c.
pembekuan izin operasional;
d.
pencabutan izin operasional;
e.
pembekuan izin prinsip;
f.
pencabutan izin prinsip; dan/atau
g.
sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29
(1)
Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif secara terkoordinasi.
(2)
Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.
pemanggilan
pengurus
Ormas
badan
hukum
yayasan asing atau sebutan lain untuk dimintai klarifikasi; b.
menyampaikan
kepada
Ormas
badan
hukum
yayasan asing atau sebutan lain bahwa pelanggaran yang
dilakukan
bertentangan
merupakan
dengan
tindakan
ketentuan
yang
peraturan
perundang-undangan; c.
meminta kepada Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk tidak mengulangi pelanggaran;
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-17-
d.
meminta pengurus Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
e.
meminta kepada Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30
(1)
Menteri menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
(2)
Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menjatuhkan
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d. (3)
Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yakni melalui pembatalan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b. Pasal 31
Ketentuan administratif
mengenai
tata
sebagaimana
cara
penjatuhan
dimaksud
dalam
sanksi
Pasal
30
dilaksanakan sebagai berikut: a.
pejabat
yang
berwenang
menjatuhkan
sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan secara bertahap dan/atau tidak bertahap; b.
penjatuhan sanksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan;
c.
pembatalan perjanjian tertulis oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan; dan
d.
penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui keputusan.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-18-
Pasal 32 (1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Menteri.
(2)
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setelah
kementerian/lembaga
berkoordinasi pemerintah
dengan
nonkementerian
terkait. Pasal 33 Penjatuhan sanksi administratif untuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan
Pemerintah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.262
-19-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
