PERNYATAAN KEINGINAN BERSAMA ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN AMERIKA SERIKAT MENGENAI BANTUAN PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI} dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, selanjutnya dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini disebut sebagai "Para Peserta"; menguatkan hubungan Berkeinginan untuk semakin meningkatkan dan persahabatan yang ada di antara kedua nega1ra, yang dibangun dalam semangat Kemitraan Komprehensif antara Indonesia- Amerika Serikat; Memperhatikan pentingnya kerjasama strategis antara para penegak hukum dari masing-masing negara dan kebutuhan dalam pengembangan penegakan hukum; Mengakui prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, kesetaraan, non-interferensi dan saling menguntungkan; dan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masingmasing dan hukum internasional yang relevan ; Telah mencapai kata sepakat sebagai berikut:
Pasal1 TUJUAN
Tujuan dari Pernyataan Keinginan Bersama untuk mengembangkan kerangka kerjasama khusus antara kedua Peserta dalam bentuk bantuan pembangunan kolaboratif untuk meningkatkan profesionalisme penegak hukum, kompetensi dan responsif melalui pelatihan dan pendidikan, bantuan tekn is dan bantuan peralatan terbatas.
2
Pasal2 RUANG LINGKUP KERJASAMA (1)
(2)
Setiap Peserta bermaksud untuk melaksanakan bidang-bidang pembangunan sebagai berikut: a.
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
b.
Penegakan hukum, investigasi, forensik dan pengetahuan teknologi dan peningkatan kapasitas;
c.
Pengadaan peralatan terbatas yang disepakati dan perbaikan infrastruktur.
Pelaksanaan proyek kerjasama di bawah Pernyataan Keinginan Bersama ini akan diatur dalam lampiran sebagai bentuk integral dari Pernyataan Keinginan Bersama.
Pasal3 FOCAL POINT Peserta setuju bahwa focal point dari Pernyataan Keinginan Bersama ini adalah: (1)
Divisi Hubungan lnternasional untuk POLRI;
(2)
International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) untuk Departemen Kehakiman Amerika Serikat (United States Department of Justice USDOJ).
Pasal4 MEKANISME KERJA SAMA (1)
Para Peserta akan saling menentukan semua bantu an yang disediakan sebelum inisiasi atau pelaksanaan dari strategi, proye:k, program, pelatihan dan pendidikan;
(2)
Bilamana diperlukan dan sesuai, kedua focal point akan mengadakan pertemuan untuk mengembangkan proyek, memonitor perkembangan, implementasi dan mengevaluasi serta membuat laporan tahunan tentang kemajuan implementasi dari Pernyataan Keinginan Bersama ini;
(3)
Peserta akan saling menentukan modalitas, level perwakilan, tanggal dan tempat pertemuan yang disebutkan dalam ayat 2 pada pasal ini;
(4)
Hasil penentuan dari seluruh bantuan kerjasama yang telah disepakati oleh para peserta, akan dituangkan dalam Amandment to the Letter of Agreement (ALOA) sebagai bentuk pengaturan teknis yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Keinginan Bersama ini;
(5)
Surat Kesepakatan (LOA) sebagaimana pada paragraf 4 di atas dapat dilaksanakan setiap tahun atas kesepakatan para peserta.
3
Pasal5 PERTUKARAN INFORMASI
(1)
Para Peserta akan bertukar informasi untuk memfasilitasi tujuan dari Pernyataan Keinginan Bersama ini;
(2) ·· lnformasi yang dipertukarkan adalah informasi yang terkait dengan Pernyataan Keinginan Bersama ini dan terbatas pada apa yang disepakati, dan tidak untuk digunakan oleh pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan tertulis dari kedua Peserta.
Pasal6 KERAHASIAAN DAN TRANSFER INFORMASI
Para Peserta berniat untuk memperlakukan semua informasi yang diberikan di bawah Pernyataan Keinginan Bersama ini terjamin kerahasiaannya. Setiap penggunaan atau pengungkapan informasi kepada pihak ketiga harus dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari para Peserta.
Pasal7 KONTRIBUSI
(1)
(2)
Untuk mencapai sasaran-sasaran bersama yang ditentukan dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini, ICITAP akan: a.
Memberikan bantuan pengembangan penegakan hukum profesional melalui prakarsa-prakarsa dan strategi-strategi pengembangan institusional, pelatihan, pendidikan, pertukaran internasional, bantuan teknis, panduan, pengembangan infrastruktur secara terbatas, dan donasi peralatan secara terbatas; ·
b.
Menyediakan pendanaan, dukungan logistik dan materi untuk semua prakarsa pengembangan;
c.
Mengelola semua persyaratan finansial dan pengadaan untuk memfasilitasi prakarsa-prakarsa pengembangan yang telah disepakati sebagaimana kesepakatan para Peserta;
d.
Memberitahukan nilai total dari peralatan yang didonasikan serta biayabiaya dan pengeluaran infrastruktur kepada POLRI, jika diminta, untuk memenuhi persyaratan pelaporan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Untuk memenuhi tujuan kolaboratif yang tertuang dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini, POLRI akan: a.
Berpartisipasi aktif dalam perencanaan, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi inisiatif dan kegiatan di bawah Pernyataan Keinginan Bersama ini;
b.
Memfasilitasi dan membantu ICITAP dengan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang disetujui oleh para Peserta;
c.
Menyediakan teknisi ahli pada waktu yang tepat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan inisiatif dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini.
4
Pasal8 HI BAH
(1)
Ketentuan pemberian bantuan, bahan, dan peralatan akan ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima barang dan jasa.
(2)
Peralatan yang dibeli oleh ICITAP di bawah ketentuan dalam Pernyataan Keinginan Bersama ini akan dihibahkan kepada POLRI setelah berakhirnya program atau sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para Peserta.
Pasal9 BATASAN KEGIATAN
(1)
Seluruh personel USDOJ/ICITAP Indonesia yang terlibat dalam kegiatankegiatan Pernyataan Keinginan Bersama ini berada dalam pengawasan Duta Besar (Chief of Mission) Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta;
(2)
Seluruh personel USDOJ/ICITAP tidak akan terlibat dalatn , ataupun berpartisipasi dalam kegiatan di luar fungsi ~dan tujuan resmi mereka berdasarkan Pernyataan Keinginan Bersama ini yang akan mendiskreditkan pemerintah Amerika Serikat atau Indonesia;
(3)
Seluruh pendanaan untuk kegiatan yang disetujui akan disediakan oleh USDOJ dan dikelola oleh ICITAP.
Pasal10 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Pernyataan Keinginan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui konsultasi atau perundingan antara kedua peserta.
Pasa l11 PERUBAHAN, MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1)
Pernyataan Keinginan Bersama ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama secara tertulis oleh para Peserta.
(2)
Pernyataan Keinginan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang untuk periode 3 (tiga) tahun . dengan persetujuan tertulis.
(3)
Salah satu Peserta dapat mengakhiri Pernyataan Keinginan Bersama ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dari satu peserta ke peserta yang lain minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Pernyataan Keinginan Bersama ini.
5 SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan sebagai perwakilan resmi dan berwenang dari para Peserta telah menandatangani Pernyataan Keinginan Bersama ini. Dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama.
Untuk Pemerintah Negara Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Signed SllrARMAN Jenderal Polisi
Untuk Pemerintah Amerika Serikat
Signed ROBERT 0. BLAKE Duta Besar Amerika Serikat
REPUBLIK INDONESIA
LETTER OF INTENT BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND US DEPARTMENT OF JUSTICE ON LAW ENFORCEMENT DEVELOPMENT ASSISTANCE
The Indonesian National Police (I NP) and US Department of Justice hereinafter referred to as "the Participants"; Desiring to further enhance and strengthen the existing friendly relations between the two countries , made in the spirit of the Indonesia - United States Comprehensive Partnership; Noting the strategic importance of the cooperation between law enforcement of respective countries and the need for law enforcement development; Recognizing the principles of sovereignty, independence, territoria l integrity, equality, · non-interference and mutual benefit; and Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries and the relevant international laws; Have reached the following understanding:
Article 1 OBJECTIVE
The objective of this Letter of Intent (LOI) is to develop a cooperation framework specifically between the two partici pants in the form of collaborative development assistance to improve the law enforcement professionalism, co mpetencies and responsiveness through traini ng and education, technical assistance and limited equipment assistance.
2 Article 2 SCOPE OF COOPERATION
(1)
(2)
Each Participant intends to carry out the following development areas: a.
Education and training development.
b.
Law enforcement, investigation, forensic and technology knowledge and capacity building.
c.
Procurement of limited and agreed upon equipment and infrastructural improvements.
The project implementation of the cooperation under this LOI will be stipulated in the annexes which will form as an integral part of this LOI.
Article 3 FOCAL POINT
The Participants agree that the designated focal point of this LOI will be: (1)
International Relations Division for INP.
(2)
ICITAP for US Department of Justice.
Article 4 MECHANISM OF COOPERATION
(1)
The Participants will mutually determine all assistance provided before the initiation or implementation of any strategy, project, program, training and education.
(2)
Where necessary and appropriate, both focal points will hold meeting to develop projects, monitor the development, implementation and evaluate as well as prepare an annual report about the progress of the implementation of this LOI.
(3)
The Participants will mutually decide the modalities, level of representative , date and venue of the meetings mentioned in paragraph 2 of this article.
(4)
The assistance agreed upon by the Participants will be expressed/stated in the Amendment to the Letter of Agreement (ALOA) used as technical guidance inseparable from this LOI.
(5)
The LOA as referred to in Paragraph 4 may be implemented annually upon the agreement of all Participants.
3 Article 5 EXCHANGE OF INFORMATION
(1)
The Participants wi ll exchange information to faci litate the objective of this LOI.
(2) , The information that is exchanged is specific to this LOI and is limited to which is mutually agreed upon, and not to be used by a third party without written consent and agreement of both Participants. #
Article 6 CONFIDENTIALITY AND TRANSFER OF INFORMATION
The Participants intend to treat all information provided under this LOI with a level of confidentiality. Any use or disclosure of information to any third party is to be done with prior consent of the Participants.
Article 7 CONTRIBUTIONS
(1)
(2)
To meet the collaborative objectives established in this LOI, US Department of Justice will: a.
Provide professional law enforcement development assistance through training, education, international exchange, mentoring , limited infrastructure development, and limited equipment assistance.
b.
Provide funding, logistical, and material support for all development initiatives.
c.
Manage all financial and procurement requirements to facilitate agreed upon development initiatives as agreed upon by both Participants.
d.
Provide the total value of equipment assistance and infrastructural cost and expenditures to the INP as and when requested to meet the INP reporting requirements.
To meet the collaborative objectives established in this LOI, the IN P, will: a.
Actively participate in planning, monitoring, implementation and evaluation of initiatives and activities under this LOI.
b.
Facilitate and assist ICITAP with the implementation and evaluation of activities as agreed by both Participants.
c.
Provide qualified personnel in a timely manner to participate in the activities requ ired to accomplish the objectives and initiatives under this LOI.
4 Article 8 LETTER OF GRANT (1)
The prov1s1ons of providing assistance, materials, and equipment will be stipulated in the letter of grant on goods and services.
(2)
Equipment purchased by ICITAP under the terms of the LOI will be granted to INP after the termination of the program or as mutually agreed upon by the Participants.
Article 9 LIMITATION OF ACTlVITIES (1)
All personnel of the USDOJ/ ICITAP involved in the activities under th is LOI are under Chief of Mission of the U.S. Embassy Jakarta.
(2)
All personnel of the USDOJ/ ICITAP sha ll not be involved in, nor participate in any activities outside their official functions and purpose based on this LOI that would discredit the United States or the government of Indonesia.
(3)
All funding for agreed upon activities will be provided by the USDOJ and managed by ICITAP.
Article 10 SETLEMENT OF DIFFERENCES Any differences arising out of the interpretation or the implementation of this LOI will be settled amicably through consultation or negotiation between both Participants.
Article 11 AMENDEMENT, ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1)
This LOI may be amended or revised based on mutual consent in writing by both Participants.
(2)
This LOI enters into force on the date of its signing, and will be valid for 3 (three) years and may extend for another 3 (three) ye,ars by mutual written consent.
(3)
Either Participant may terminate the LOI by giving written notification from one Participant to the other at least 1(one) month prior to its termination.
5 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized representatives of the Participants respectively have signed the present LOI. Done in duplicate in Jakarta on this date twenty of June in the year of two thousand and fourteen in Indonesian and English languages, all text being equally authentic.
For the Government of the Republic of Indonesia Chief of the Indonesian National Police
Signed
For the Government of the United States of America
Signed
SJJ.iP'ARMA~
ROBERT 0. BLAKE
P'olice General
U.S. Ambassador
