Melangkah Optimis di Tahun 2010

DIRGAHAYU DEPARTEMEN KEUANGAN Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal

Vol. IV No. 24-25/Agust-Sept/2009

Melangkah Optimis di Tahun 2010

ISSN 1907-6320

MK - AguStuSePt.indd 2-3

10/26/2009 12:31:04 PM

English Corner

Daftar Isi Laporan Utama

Melangkah Optimis di Tahun 2010

Wawancara

h Menteri Keuangan RI: Sri Mulyani Indrawati h Direktur Jenderal Pajak: Mochammad Tjiptardjo

3 4-15

h Direktur Utama Bank Mandiri: Agus Martowardojo h Dekan FE UI: Firmanzah

di Lingkungan Departemen Keuangan h Pengesahan dan Penandatanganan Draft RUU PPN Barang Jasa dan PPn BM h Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim h Pertemuan G-20 di London h Buka Puasa Bersama dengan Wartawan

Reportase

Tokoh

Paskah Suzetta: Optimalisasi Anggaran untuk Pertumbuhan Ekonomi 2010

Profil

Langgeng Subur: Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Pengelola Investasi Institusi/Perorangan

Lintas Peristiwa

h Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU PDRD

16

Freedom of Information Act

h Pelantikan Pejabat Eselon II

h Pemerintah Berikan Hibah kepada NAD

A Gate to Good Governance

22, 31-36

h Annual Report Award 2008 h Operasionalisasi Indonesia Eximbank

17

h Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-Procurement

37

Celengan

Dua Pemusik Depkeu

23-30

h Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPR RI atas

RUU APBN 2010 h DPR Setujui Penggunaan BMN sebagai Underlying Asset SBSN h Rakernas PT Taspen h The 2nd Master and The 4th Doctoral Journey in Management di FEUI h Malam Anugrah Olimpiade Membaca APBN Tingkat SMA Tahun 2009 h Halalbihalal Idul Fitri 1430 H di Lingkungan Depkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian h Tahrib Ramadhan 1430 H di Depkeu Lapangan Banteng h Rakernas Akuntansi dan PKP Tahun 2009 h Keterangan Pers Hasil Pemesanan Pembelian ORI Seri ORI006

Info Kebijakan

h RUU PDRD Disahkan oleh DPR RI

38-41

h UU PPN dan PPnBM

Review

Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Artikel

42

Mengukur Kinerja Anggaran Fungsi Pendidikan dan Alokasinya dalam APBN 2010

44

English Corner

51

Freedom of Information Act A Gate to Good Governance

Basically, every individual owns right to get access to information. The so called “Freedom of Information” now becomes one of keys to good governance. Consequently, the Government bears the responsibility of opening the access to public information. To date, almost 70 countries in the world have applied Freedom of Information Act, while several other are on the still working on arranging such act ever since the Swedish applied it. Indonesian government and Indonesian Legislative Assembly have officially legitimized Act Number 14 the Year 2008 about Freedom of Information (Keterbukaan Informasi Publik/ KIP) on April 3rd 2008 and will be put in effect on 2010.

The Freedom of Information Act answers the questions of legal base on the freedom in accessing information for the public, from government institutions, non government institution, and public corporations, which have the benefit of using the state budget (APBN, APBD), overseas loan, and public fund.

Dari Lapangan Banteng

MESKI OPTIMIS TETAP KERJA KERAS

A

dalah sebuah keniscayaan bahwa optimisme membangkitkan semangat juang, semangat memperbaiki diri, dan semangat melangkah ke depan. Namun, optimis tanpa kerja keras adalah nonsense. Apalagi bagi sebuah kementerian yang berkutat dengan pengelolaan uang negara, dan menjadi bendahara negara, yaitu Departemen Keuangan. Menilik namanya, departemen ini menjadi pusat perhatian instansi negara, lembaga pemerintahan lainnya, termasuk swasta dan masyarakat umum. Salah satu indikator yang mudah ditebak adalah progress kinerja Departemen Keuangan yang sangat terukur, antara lain dari besaran angka APBN setiap tahun. Jadi, optimisme Departemen Keuangan adalah optimisme angka yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Optimisme ini menggoda lembaga–lembaga yang dibiayai APBN untuk mengembangkan program, juga memotivasi swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN termasuk awam yang selama ini “tertolong” oleh APBN melalui program pengentasan kemiskinan. Bila di 2010 belanja negara tembus di angka Rp1009,5 Triliun, maka ini merupakan kenaikan dari 2009 yang mencapai Rp1000,8 Triliun. Membandingkan dengan 2008 yang bertengger pada Rp985,7 Triliun, semakin menunjukkan bahwa optimisme kita adalah optimisme yang terukur dengan adanya kenaikan angka setiap tahun. Yang pokok angka itu tidak datang dari langit, tetapi berdasarkan estimasi rasional yang kalau kita urutkan dari tahun ke tahun memang ada kenaikan berdasarkan hasil kerja keras di tengah “iklim perekonomian lokal maupun global” yang mewarnai setiap tahun. Artinya, bila kerja keras yang mendasari optimisme itu berlangsung di suasana ekonomi yang lebih kondusif, maka besaran angka pasti akan lebih besar ketimbang kerja keras pada perekonomian yang lesu. Variabel lain yang semula diperkirakan akan memengaruhi besaran APBN ternyata tidak signifikan. Variabel adanya pemilu, penggantian pemerintahan, maupun kabinet tetap melanggengkan angka APBN 2010 yang optimis. Ini cukup beralasan untuk kita semua mengacungkan jempol, karena terasa ada harmoni yang membanggakan antara politik, fiskal, dan perekonomian. Ketiga variable ini, dengan menganggap variable lain konstan, berhasil mewujudkan kerja sama yang baik sehingga menggolkan angka APBN yang tetap naik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tetap jangan dilupakan tangan dingin di balik itu semua, yaitu tangan Sri Mulyani Indrawati, sang maestro. Bravo Ibu!

Redaksi

Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Diterbitkan oleh : Biro Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Pelindung: Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati. Ketua Pengarah: Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Humas Depkeu Harry Z. Soeratin. Pemimpin Redaksi: Eddy M. Effendi. Wakil Pemimpin Redaksi: Hirwy Pudji Soebagijo. Redaktur Pelaksana: Sundari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Agung Ardhiyanto. Tim Redaksi: Sasi Atiningsih, Zainal Sutanto, Suhartini, Faisal, Rizwan Pribhakti, Ferry Gunawan, Alphiani NP, Bigner L Tobing, Zachrony, Budi Wahyuni, Heru Preyambul J., Muh. Romli, Bagus Wijaya, Nico Adhitya, Pandu Rizky. Sekretariat: H. Siahaan, Hufron Purwanto, Eva Lisbeth, Soleh Pulungan, Murgani, Hesti Sulistiowati, Indri Maria, Lili Marini T, Novita A. H, Endah Setyorini, Sularno, Hilman Ibrahim, Syamsul Maulana, Lutfianan Nadzoh, Anas Nur Huda. Desain Grafis: Basuki Rahmat. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6316, e-mail: [email protected] /website : http://www.depkeu.go.id

Media Keuangan Departemen Keuangan


2


society. The society may be involved in the management of human resources, decision making, including the execution and the evaluation.

The Act is aimed at giving the right direction, legal base, reference, and guarantee for public’s right for legal information. Furthermore, the Act is intended to establish a transparent,

effective, efficient, accountable, and liable government. We can see clearly from the principles and the objectives of the Act that it will grant a freedom for the public in accessing information. However, the Act also includes what is called MALE (Maximum Access Limited Exemption) where there are certain limitation for certain types of information that are publicly undisclosed. This Act surely gives the legality of the bureaucratic transparency principles that include public’s right to control and access the work of our government institutions and the officers. This will support the ongoing Bureaucratic Reform, because bureaucratic reform will not be effective if the public control mechanism or in other hand the openness to public mechanism are not constructed earlier. It’s publicly known that one of the causes of corruption, nepotism, and collusion that put this country in the abyss of multidimensional crisis is reticence regime, undisclosed and exclusive government system. We all expect that by the legalization of this Act may bring a new hope for better democratic system and the establishment of good governance. (yn/hr) mk Source: “Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik”.

The freedom of information access also is internationally granted by the Article number 19 of UN’s Universal Declaration of Human Rights which states “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” The freedom of accessing public information is a part of accountability; it is about integrity and transparency of government. On the open government, the freedom is a necessity in achieving a transparent government and optimally-involved-in-government


1


10/26/2009 12:31:20 PM

Artikel

Laporan Utama

Melangkah Optimis di Tahun 2010 REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN SEKOLAH/LEMBAGA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2005–2009 (dalam ribu rupiah)

Tabel 10

No

Kementerian/Lembaga

1

2

Jumlah Alokasi 2005

2006

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

8

1

010

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

51.394.081

84.402.890

150.821.771

99.772.000

589.094.000

-

2

012

DEPARTEMEN PERTAHANAN

509.150.771

593.526.898

748.962.745

664.728.096

664.728.096

35.800.000.000

3

013

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

9.294.513

14.048.093

17.402.504

19.422.807

19.500.000

-

4

015

DEPARTEMEN KEUANGAN

-

-

24.556.197

54.613.326

56.063.949

83.800.000

5

018

DEPARTEMEN PERTANIAN

88.405.977

94.648.047

112.679.992

131.714.702

168.451.850

75.000.000

6

019

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

104.304.736

96.798.272

148.579.554

124.047.881

124.047.881

99.800.000

7

020

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

19.957.037

17.474.441

24.992.825

21.348.559

21.348.559

269.200.000

8

022

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

44.960.110

96.035.358

274.903.198

478.415.271

1.434.620.640

1.123.000.000

9

024

DEPARTEMEN KESEHATAN

248.112.120

523.829.536

693.143.168

357.368.180

357.368.180

1.590.000.000

10

027

DEPARTEMEN SOSIAL

14.837.065

16.434.820

21.517.236

28.765.773

30.049.408

-

11

029

DEPARTEMEN KEHUTANAN

2.890.000

3.793.640

4.349.386

4.311.929

5.000.000

25.000.000

12

032

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

26.630.207

49.499.534

99.926.670

98.891.000

111.370.550

140.900.000

13

040

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

48.235.867

49.289.014

69.925.315

72.424.273

81.600.000

317.900.000

14

050

BADAN INTELIJEN NEGARA

1.438.417

1.438.480

5.450.694

5.782.329

6.158.180

-

15

051

LEMBAGA SANDI NEGARA

1.898.087

5.464.474

14.585.146

5.914.550

6.298.995

-

16

054

BADAN PUSAT STATISTIK

3.005.423

3.244.820

6.664.000

10.263.400

12.263.400

-

17

056

BADAN PERTAHANAN NASIONAL

7.583.003

8.343.665

13.693.303

23.621.931

3.970.100

24.500.000

18

059

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

25.834.010

25.009.283

34.590.000

24.590.000

25.000.000

-

19

060

KEPOLISIAN NEGARA RI

319.789.989

389.710.914

397.231.883

335.985.134

335.985.134

-

20

064

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

7.882.433

15.326.787

34.269.623

40.502.200

43.134.843

-

21

075

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

2.424.552

7.093.452

8.000.000

11.173.206

11.147.129

16.100.000

22

080

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

2.332.240

5.041.696

5.186.275

6.576.155

8.791.669

7.300.000

23

086

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

14.642.251

13.733.214

38.781.431

32.597.081

36.372.160

-

24

092

KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

6.838.750

9.595.130

9.595.130

11.474.505

11.474.505

993.800.000

1.561.841.639

2.123.782.458

2.959.808.046

2.664.304.288

4.163.839.228

4.802.100.000

Jumlah

Sumber data (Dadutek Dit. Angaran II): Pagu APBN-P 2005, APBN-P 2006, Perpres 2007, Pagu APBN 2008 dan 2009, serta Pagu Definitif 2010

T

anggal 3 Agustus 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2010 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI.

diperkirakan hanya sebesar 0,6% dan 4,7%.

permintaan utama ekspor negara-negara di kawasan Asia.

Nuansa optimisme dalam RAPBN 2010 memang tidak berlebihan. Indikator terkini ekonomi domestik sejauh ini memang terus menunjukkan perbaikan.

Jika dicermati, penyusunan RAPBN 2010 terasa lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada dua penyebabnya. Pertama, RAPBN 2010 merupakan RAPBN transisi bagi pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2009.

Di samping itu, indikator terkini ekonomi global juga memperlihatkan bahwa sinyal pemulihan ekonomi (reemerging of economy) akan mulai berlangsung tahun 2010 mendatang. Salah satu tandanya adalah laju kontraksi ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai episentrum krisis terus melambat pada triwulan II-2009. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan AS triwulan II-2009 sebesar -1,0% (q-t-q) setelah anjlok cukup tajam pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar -6,4% (q-t-q).

Sudah barang tentu, relatif stabilnya ekonomi domestik di sepanjang 2009 dan fase pemulihan ekonomi global yang diperkirakan berlangsung pada tahun 2010 mendatang, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah dan segenap masyarakat untuk menjalankan akselerasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Hal ini tentunya sangat baik untuk menjaga kesinambungan program pembangunan yang telah dijalankan oleh kabinet pada periode sebelumnya. Dengan demikian, ada kepastian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan periode selanjutnya. Kedua, RAPBN 2010 juga akan menjadi RAPBN dalam awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahap kedua periode 2009-2014. Secara substansi, RAPBN 2010 cukup merefleksikan rasa optimisme bangsa Indonesia dalam melangkah di tahun 2010. Hal ini terlihat, antara lain dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang dipatok cukup tinggi sebesar 5% dan kemudian setelah melalui rapat anggaran dengan Komisi XI DPR RI, target ini dinaikkan lagi menjadi 5,5%. Target ini tergolong tinggi untuk level internasional. Dalam WEO-IMF edisi 8 Juli 2009, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 untuk negara maju dan negara berkembang



50

Vol.IV No. 24-25/Agust-Sept/2009

Dari sisi produksi, tampak bahwa kinerja produksi di AS membaik dan laju kontraksi di sektor manufaktur juga mulai melambat. Hal tersebut terlihat dari Purchasing Managers Index atau Survei Manajer Pembelian khususnya di sektor manufaktur yang meningkat di bulan Juli 2009 dan tingkat penjualan retail (retail sales) yang tingkat penurunannya tidak setajam periode sebelumnya. Di pasar tenaga kerja, gelombang rasionalisasi (PHK massal) memang masih berlangsung. Namun, mulai melambat sebagaimana tercermin dari menurunnya angka pengangguran bulan Juli 2009 menjadi 9,4% dari sebelumnya 9,5%. Selain di AS, tanda-tanda pemulihan ekonomi global juga tampak dari geliat ekonomi China yang kini menjadi salah satu motor utama perekonomian dunia. Pada triwulan II-2009, ekonomi China masih mampu tumbuh prospektif pada level 7,9% (y-o-y) dan menjadi sumber


3

Namun demikian, perlu disadari bahwa tantangan pembangunan ekonomi di tahun 2010 tetap cukup tinggi baik yang berasal dari sisi global maupun domestik. Untuk mengelola berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis di antaranya: (i) memelihara dan memantapkan stabilitas makro ekonomi, (ii) mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berimbang, (iii) menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, (iv) menciptakan iklim investasi yang lebih baik, (v) meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, (vi) meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta (publicprivate partnership), dan (vii) untuk pembiayaan investasi dalam penyediaan infrastruktur. Akhirnya, dengan upaya dan kerja keras bersama serta tetap mengharap ridhoNya, kita berharap perjalanan bangsa Indonesia di tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang akan tetap cerah secerah sinar mentari pagi. Semoga. mk


10/26/2009 12:31:21 PM

Wawancara

Artikel

Menjaga Momentum Pemulihan Perekonomian

Melalui APBN 2010

Data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM) Tahun 2007 s.d. 2010 Menteri Keuangan RI , Sri Mulyani Indrawati :

“ Kondisi 2010 memang diperkirakan akan lebih stabil dibandingkan 2009. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa risiko terhadap perekonomian kita dan terhadap APBN untuk tahun 2010 menurun

“

Di tengah kondisi perekonomian yang sedang dalam proses pemulihan akibat dampak krisis ekonomi global, pada 30 September lalu DPR mengesahkan UU APBN 2010 dengan mengusung tema “Menjaga Momentum Pemulihan Perekonomian dan Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat”. Berbagai kebijakan di bidang fiskal disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut dan dituangkan dalam APBN 2010. Berikut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kebijakan APBN 2010 dan kondisi ekonomi yang memengaruhinya.

Bagaimana perkembangan ekonomi global terkini?

S

esuai dengan hasil pertemuan G-20 di Pittsburgh-USA tanggal 24-25 September 2009 yang lalu, seluruh pimpinan negara dari kelompok G-20 memberikan konfirmasi adanya tandatanda awal pemulihan ekonomi dunia. Meskipun demikian, seluruh pimpinan G-20 sepakat bahwa pemulihan masih sangat dini dan tidak pasti. Oleh karena itu, seluruh pimpinan negara G-20 yang menguasai 85% dari GDP dunia ini mengatakan perlu untuk menjaga momentum bersama-sama. Penjagaan secara bersama-sama itu diwujudkan dalam koordinasi kebijakan ekonomi, regulasi, dan pengawasan sektor keuangan.

Kondisi 2010 memang diperkirakan akan lebih stabil. Artinya, lebih baik dibandingkan 2009. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa risiko terhadap perekonomian kita dan APBN untuk tahun depan menurun. Artinya, kami masih melihat tahun 2010 risikonya terhadap perekonomian dan juga terhadap APBN masih sangat ada.

Lalu, apa respon Indonesia terhadap kondisi tersebut?

Indonesia sepakat untuk menyusun suatu model pertumbuhan ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, dan kuat. Ini semua tema yang dibawa oleh G-20 leaders kemarin. Seluruh negara harus berkontribusi untuk mendukung bagaimana menciptakan global growth yang strong, suistainable, and balance. Jadi, dalam hal ini seimbang, berkelanjutan, dan kuat.

Karena momentum dan situasi global diharapkan membaik tahun 2010, maka kebijakan fiskal dirancang untuk mencapai tujuan nasional, yaitu

Untuk pemerintah Indonesia, tema ini bukan tema yang baru. Karena selama lima tahun ini pemerintah telah melakukan apa yang di sebut “strategi



bagaimana momentum pemulihan ekonomi ini dimanfaatkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

4


No.

Tahun 2007

Jenis Bantuan

Jumlah Siswa

Tahun 2008

Jumlah Dana

Jumlah Siswa

Tahun 2009

Jumlah Dana

1.

BOS

35,157,488 9,841,117.9 35,877,401 3,191,334.4

2.

BOS Buku

27,036.100

594,794.2

26,357,708

316,292.5

3.

BKM/BOMM

594,967

464,074.3

732,620

571,443.6

62,788,555

10,899,986.4

62,967,729

4,079,070.5

Jumlah

Tabel 9

Tahun 2010

Jumlah Siswa

Jumlah Dana

Jumlah Siswa

577,791

450,676.9

-

-

Jumlah Dana

37,328,740 16,517,462.1 -

-

36,240,729 16,036,113.3

5,100

549,000

36,818,520 16,486,790.2

37,333,840

17,066,462.1

Sumber: Depdiknas, diolah kembali

pelaksanaan fungsi pendidikan. Besarnya alokasi anggaran pendidikan sebenarnya hanya merupakan sarana agar negara dapat melakukan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas bagi semua rakyatnya dan bukan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, dengan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20%, tidak serta merta pemerintah dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Sebaliknya, jika tidak mencapai 20% pemerintah tidak dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Hasil HDI Indonesia yang masih rendah disebabkan oleh pemanfaatan alokasi dana pendidikan kurang fokus pada item-item yang menjadi objek penentuan angka indeks. Item-item tersebut, antara

lain jumlah buta aksara, lama bersekolah, angka kematian ibu dan anak, serta pendapatan per kapita, sedangkan alokasi dana pendidikan yang kita lakukan lebih fokus pada pencapaian target wajib belajar 9 tahun (Program Wajar 9 tahun). Apabila kita buat presentasenya, maka peruntukkan alokasi dana pendidikan adalah untuk Wajar 9 Tahun, termasuk untuk guru dan PAUD 61,08%; untuk pendidikan tinggi 34,23%; untuk pendidikan non formal 1,81%; litbang 1,15%; serta untuk manajemen dan lainlain sisanya1,73%.

pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Walaupun secara umum dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan telah memberikan perubahan ke arah kemajuan dalam dunia pendidikan di Indonesia, masih banyak catatan yang harus diperbaiki, belum lagi praktik-praktik di sekolah yang masih banyak menyimpang dari ketentuan, seperti masih banyaknya sekolah-sekolah yang masih memungut dana dari siswa atau penyelewengan pemanfaatan dana BOS/BOS Buku/BOMM, dan sebagainya. Akhirnya, keterlibatan masyarakat terutama pada proses monitoring terhadap penggunaan dana pendidikan sangat diharapkan agar penyimpangan di lapangan dapat diminimalisasikan atau bahkan ditiadakan. mk

Namun, bila kita mengukur kinerja alokasi anggaran fungsi pendidikan, kita dapat melihatnya dari capaian terhadap indikator-indikator pokok yang direncanakan menjadi sasaran dalam pengalokasian anggaran fungsi

Tingkat Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA Tahun 2007 dan 2008 Tabel 4

No.

Jenjang Pendidikan

Program Studi

Tahun 2006/2007

Tahun 2007/2008

Jumlah Peserta

Lulus (%)

Rerata Nilai UN

Jumlah Peserta

Lulus (%)

Rerata Nilai UN

1.

SD/MI

-

-

-

-

4.287.783

100

7,03

2.

SMP/MTs

-

3.217.673

93

7,02

3.282.376

93

6,87

IPA

550.060

95

7,51

577.331

94

7,43

IPS

792.989

91

6,83

815.473

89

7,05

Bahasa

569.899

92

7,26

43.059

90

7,01

Agama

-

-

-

2.679

91

7,26

-

681.257

93

7,19

691.792

93

7,10

3.

4.

SMA/MA

SMK

Sumber: Draft Renstra Depdiknas Tahun 2010-2014


49


10/26/2009 12:31:25 PM

Artikel

Wawancara

sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak sekolah yang masih berminat melanjutkan pendidikan agar diajak kembali ke bangku sekolah. Kelima, BOS tidak menghalangi perserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat sekolah.

Mekanisme Penyaluran BOS Teknis penyaluran BOS dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan potensi kebocoran dalam proses penyaluran. Dana dari Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Departemen Keuangan disalurkan langsung ke rekening dana dekonsentrasi provinsi tanpa melalui Depdiknas, kemudian provinsi menyalurkannya langsung ke rekening sekolah tanpa melalui kabupaten/kota. Menurut penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), model penyaluran dana secara massal tetapi langsung seperti ini terbukti mendapatkan skor tertinggi, yaitu di atas 90 dari skala maksimal 100 untuk indeks ketepatan sasaran, indeks ketepatan waktu, dan indeks ketepatan jumlah.

Rp1.038.717,5 bagi 2,2 juta siswa miskin. Pemerintah menjamin pemberian beasiswa gratis hingga jenjang SMP. Kalau dilihat alokasi anggaran sejak digulirkannya BOS, maka trend-nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. (lihat tabel: Perkembangan Anggaran untuk Program BOS dan BOS Buku). Namun, peningkatan nominal anggaran yang dialokasikan tidak berbanding lurus dengan biaya pendidikan. Di lapangan, masih mudah dijumpai SD/SMP yang memungut biaya relatif mahal. Tingkat kemahalannya sama dengan trend alokasi anggaran untuk Program BOS dan BOS Buku, yaitu meningkat. Maka menjadi pertanyaan kita semua terkait dengan efektifitas pelaksanaan monitoring pelaksanaan program BOS khususnya dan pelaksanaan fungsi pendidikan pada umumnya.

Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Fungsi Pendidikan

Apa faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai terhadap perekonomian Indonesia dan APBN 2010?

Seiring dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (perfomance based budget), semua pengalokasian anggaran harus berorientasi pada output dan outcome. Artinya, capaian terhadap output dan outcome harus benar-benar dapat diukur. Oleh karena itu, harus ditetapkan indikator kinerja berikut targetnya.

Ada beberapa faktor eksternal dan global yang harus diwaspadai dan dikelola dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Berikut adalah Diagram Mekanisme Penyaluran Dana BOS. Data Jumlah Siswa Tiap Sekolah di Kab/Kota

Tim Manajemen BOS Provinsi

Alokasi Dana BOS Tiap Kab/Kota Data Jumlah Siswa Eksisting Tiap Sekolah di Kab/Kota

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

SPM

Tim Manajemen BOS Pusat

KPPN

SP2D

Lembaga Pengatur

Penetapan Alokasi Penyaluran Dana

Data Jumlah Siswa di Sekolah

SPP

Data Jumlah Siswa Eksisting di Sekolah

Alokasi Dana dalam Satu Tahun di Tiap Provinsi

Data Jumlah Siswa Tiap Sekolah di Provinsi

Jumlah Transfer Dana Tiap Sekolah di Kab/Kota

Sekolah

Peran Pemerintah Daerah Seiring semangat otonomi daerah, kebijakan Pemerintah Wajar Dikdas 9 tahun juga melibatkan peran serta pemerintah daerah. Pemerintah baik propinsi/kabupaten/kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban, antara lain: (1) bagi pemerintah daerah yang telah menerapkan program sekolah gratis, diwajibkan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah dari sumber APBD; (2) menambah dana safeguarding untuk tim manajemen BOS di propinsi/kabupaten/ kota; (3) memastikan BOS berjalan sesuai dengan ketentuan; (4) melakukan pengawasan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah dan menindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan.

Perkembangan Alokasi Anggaran untuk Program BOS dan BOS Buku Pada APBN 2010, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Depdiknas, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk BOS dan Bantuan Operasional Manajemen Murid (BOMM) SMA/SMK sebesar Rp17.066.462,1 untuk mengcover biaya operasional sekolah bagi 37,3 juta anak di seluruh Indonesia, serta alokasi beasiswa untuk siswa miskin sebesar

Penerapan pengukuran kinerja ini mensyaratkan adanya kejelasan unit/lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dalam bahasa penganggaran, kita mengenal bahwa satu unit eselon satu, menjalankan satu program. Anggaran akan dialokasikan untuk menjalankan fungsi tersebut. Falsafahnya adalah money follow function and function follow structure. Pada fungsi pendidikan, sulit untuk menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan fungsi pendidikan. Mengapa? Karena pada kenyataannya, hampir di seluruh kementerian/lembaga menjalankan fungsi ini. Indikasinya adalah adanya penyelenggaraan sekolah kedinasan yang sesungguhnya merupakan pelaksanaan fungsi pendidikan. Betul, dana untuk operasional pelaksanaan sekolah kedinasan tidak termasuk dalam kelompok dana pendidikan. Namun, jika kita kembalikan pada falsafah money follow function and function follow structure, maka penyebaran pelaksanaan fungsi pendidikan di hampir seluruh kementerian/lembaga menjadi masalah tersendiri dalam penerapan perfomance based budget. Berdasarkan data yang ada, alokasi dana pendidikan kedinasan dapat dilihat pada Tabel 10: Rekapitulasi Alokasi Anggaran Sekolah/Lembaga pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2005-2009. Kondisi ini menjadi dilematis. Apabila fungsi pendidikan yang menyebar di kementerian/lembaga di luar Kementerian Pendidikan Nasional dialihkan seluruhnya ke Kementerian Pendidikan Nasional, pertanyaannya adalah apakah Kementerian Pendidikan Nasional telah memiliki kompetensi untuk itu? Mengingat pendidikan kedinasan memiliki kekhususan yang berbeda dengan pendidikan tinggi pada umumnya. Sebaliknya, bila tetap dilaksanakan di bawah koordinasi masingmasing kementerian/lembaga yang ada seperti sekarang ini, maka menjadi sulit untuk mengukur capaian kinerja dari



growth with equity” secara berhati-hati, dengan moto yang sering disampaikan oleh bapak presiden pro- growth, pro-job, and pro-poor.

48


Pertama, ekspansi fiskal dan moneter yang dilakukan dalam rangka stimulus dan counter cyclical oleh hampir seluruh negara terutama G20 secara bersamasama ini akan memberikan dampak jangka pendek, menengah, dan panjang. Seperti yang sering saya sampaikan, ekspansi moneter itu berarti likuiditas global sekarang meningkat baik oleh bank sentral masing-masing negara dengan menurunkan suku bunga dan mencetak likuiditas lebih banyak maupun keputusan untuk menaikan liquidity melalui IMF. Semua itu menimbulkan liquidity global yang meningkat. Kalau di dalam perekonomian global liquidity meningkat, maka yang akan terjadi adalah potensi inflasi dalam jangka menengah terutama pada tahun 2010.

secara cukup beragam pada tahun 20052008 yang lalu.

Kedua, karena dilakukan counter cyclical, berarti defisit di semua negara mengalami kenaikan. Saya sebutkan di Amerika, defisitnya mendekati sembilan bahkan hampir 10%. Di Inggris bahkan sudah di atas sebelas bahkan 12%. Jadi, jumlah defisitnya luar biasa besar.

Faktor eksternal akan sangat memengaruhi situasi asumsi makro yang digunakan dalam perhitungan APBN 2010 dan elemen risiko ini tetap cukup nyata dan dapat memengaruhi pelaksanaan APBN 2010.

Kalau Indonesia masih 1,6-2%. It’s so small dibandingkan negara itu. Jumlah defisit yang besar akan menimbulkan penerbitan surat utang oleh berbagai negara dan ini akan ada potensi crowding out. Berikutnya yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi kita dan APBN adalah harga minyak yang kita semua sudah mengalami dan menanganinya

Faktor-faktor inilah yang semuanya harus kita kelola agar dampaknya dalam perekonomian kita adalah positif atau dalam hal ini, distorsinya paling kecil. Karena, seperti harga minyak, akan sangat menentukan penerimaan kita maupun belanja dan subsidi. Bagaimana pengaruhnya terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010?

Ada perubahan dari rancangan awal yang disampaikan pemerintah kepada dewan dengan kesepakatan akhir, seperti diketahui growth-nya dinaikkan dari 5 proyeksinya menjadi 5,5, inflasinya tetap 5. Tetapi, potential global inflation tahun depan adalah cukup riil. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Suku bunga 6,5% dengan asumsi inflasi cukup rendah. Ini berarti baik inflasi dan suku bunga akan perlu diupayakan di dalam konteks kebijakan moneter Bank Indonesia secara hati-hati dan bersungguh-sungguh karena environment international akan sangat ketat untuk menjaganya. Nilai tukar tetap pada kisaran Rp10.000, harga minyak US$65 per barel, produksi minyak kita 965.000/barel.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro, APBN 2010 Uraian

RAPBN

APBN

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,0

5,5

Inflasi (%) y-o-y

5,0

5,0

Tingkat Bunga SBI 3 bulan (%)

6,5

6,5

10.000

10.000

Nilai Tukar (Rp/US$1) Harga Minyak (US$/barel)

60,0

65,0

Produksi Minyak (MBCD)

0,965

0,965


5


10/26/2009 12:31:30 PM

Wawancara

Artikel BBM, diberikan kepada sekolah. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah dalam rangka percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun yang bermutu. Oleh karena itu, sejak tahun 2006, program BOS sudah menjadi program rutin yang tidak lagi terkait dengan pengurangan subsidi BBM. Selain program BOS, sejak tahun 2006 pemerintah juga menyediakan dana tambahan untuk pengadaan buku teks pelajaran kepada seluruh sekolah setingkat SD dan SMP (selanjutnya program ini dikenal dengan BOS Buku).

Dengan asumsi tersebut, bagaimana postur APBN 2010 secara ringkas? Dengan asumsi tersebut, maka APBN 2010 posturnya adalah seperti ini: Pendapatan Negara dan Hibah

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, sejak tahun 2007 pengelolaan program BOS dilakukan secara terpisah antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk SD dan SMP umum dan Departemen Agama (Depag) untuk sekolah keagamaan (MI/MTsn/Madrasah/ Ponpes).

Pendapatan ditargetkan sebesar Rp949,7 Triliun, naik sebesar Rp38,2 Triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN 2010 sebesar Rp911,5 Triliun. Pendapatan negara yang tadi diusulkan Rp911,5 Triliun meningkat menjadi Rp949,7 Triliun. Faktor apa yang menyebabkan kenaikan? Pertama, growth-nya lebih tinggi. Kedua, harga minyak lebih tinggi. Itu dua faktor yang cukup memberikan kontribusi besar—kalau kita lihat di sini pajak meningkat dari Rp729,2 Triliun menjadi Rp742,7 Triliun dan PNBP juga meningkat dari Rp180,9 Triliun menjadi Rp205,4 Triliun. Itu purely karena harga minyak dari US$60 ke US$65 per barel, tapi juga ada PNBP lain yang non minyak yang dibahas dengan dewan. Hibah menjadi Rp1.506,8 Miliar, naik Rp85,3 Miliar dari RAPBN 2010 sebesar Rp1.421,5 Miliar. Belanja Negara Belanja negara juga meningkat seiring dengan penerimaan. Belanja negara direncanakan Rp1.047,7 Triliun, naik Rp38,2 Triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp1.009,5 Triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menjadi Rp725,2 Triliun, naik Rp25,6 Triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp699,7 Triliun. Nah, sekarang mungkin ditanyakan di mana belanja stimulus? Untuk tahun 2010, stimulus berada di dalam belanja Kementerian Lembaga (K/L). Berbeda dengan 2009 yang dulu dipisahkan, sekarang 2010 sudah dimasukkan dalam program regular K/L.

Di dalam belanja pemerintah pusat tersebut juga termasuk anggaran pendidikan, subsidi, dan hibah ke daerah. Anggaran pendidikan dalam tahun 2010 sebesar Rp209,5 Triliun tetap dipertahankan sebesar 20% dari total belanja negara, yaitu sebesar Rp1.047,7 Triliun. Anggaran pendidikan terdiri dari anggaran pendidikan pada kementerian negara/lembaga (K/L) dan anggaran pendidikan pada transfer ke daerah. Subsidi yang kita belanjakan tahun depan mencapai Rp157,8 Triliun meningkat Rp13,5 Triliun. Ini juga salah satu bentuk dari stimulus karena dengan subsidi berarti melindungi daya beli masyarakat. Jangan lupa grows kita 65% kontribusinya adalah dari konsumsi rumah tangga. Selama rumah tangga daya belinya meningkat atau stabil, dia tetap bisa menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi. Selain konsumsi rumah tangga, grows meningkat juga berasal dari investasi. Oleh karena itu, seluruh program perbaikan investasi, termasuk insentif akan tetap diberikan, kemudian baru belanja pemerintah dan ekspor. Tetapi, ekspor kita anggap sebagai eksternal karena memang sangat tergantung pada



6

pemulihan perekonomian dunia. Bagian belanja negara yang kedua dan sangat penting adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah menjadi Rp322,4 Triliun, naik Rp12,6 Triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp309,8 Triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) dengan sendirinya meningkat karena asumsi harga minyak naik. Berarti, untuk daerah-daerah penghasil minyak, bagian DBH yang mereka dapatkan meningkat, Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK. Dana Otsus dan Penyesuaian juga meningkat atau sama dengan usulan awal. Defisit Anggaran dan Pembiayaan Defisit tidak berubah dari yang diusulkan pemerintah awal, yaitu 1,6% terhadap PDB atau Rp98,0 Triliun. Di mana pembiayaannya terdiri dari Rp107,9 Triliun dalam negeri dan pembiayaan luar negeri adalah Rp-9,9 Triliun. Itu artinya, tahun depan kita akan banyak mengurangi exposure atau yang disebut utang luar negeri dan kita akan lebih banyak menggunakan utang dari dalam negeri. Ini sesuai dengan tema yang diminta oleh DPR, yaitu kemandirian dalam pembiayaan. mk


Besarnya alokasi BOS per satuan pendidikan ditentukan atas dasar jumlah dasar peserta didik dengan biaya satuan BOS untuk SD/SSDLB di kota Rp400.000/siswa/tahun; untuk SD/SDLB di kabupaten Rp397.000/siswa/tahun; untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp575.000/ siswa/tahun; untuk SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten Rp570.000/siswa/tahun. Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS buku.

Ketentuan Penerima BOS dan BOS Buku Seperti yang telah diuraikan di atas, BOS terdiri dari BOS dan BOS Buku. Kedua program tersebut memiliki tujuan utama untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Sekolah yang berhak menerima program BOS dan BOS Buku adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan untuk membebaskan segala jenis pungutan, sumbangan, dan iuran kepada siswa miskin yang ada di sekolah itu. Jika masih ada sisa dana BOS setelah digunakan untuk membiayai siswa miskin, maka sekolah dapat menggunakannya untuk mensubsidi siswa lainnya.

Bagi sekolah kaya/mapan, yaitu yang memiliki kemampuan financial lebih besar dari dana BOS, berhak untuk menolak program BOS dan BOS Buku setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan Komite Sekolah/ Madrasah/Ponpes. Bila ternyata di sekolah kaya tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/madrasah/ponpes ini tetap mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskinnya melalui sistem subsidi silang misalnya. Untuk sekolah yang tidak memiliki siswa miskin, dana BOS dan BOS Buku digunakan untuk menyubsidi seluruh siswa sehingga dapat mengurangi pungutan, sumbangan, dan iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa. Minimum senilai dana BOS dan BOS Buku yang diterima sekolah dikurangi dengan kebutuhan per siswa per tahun sesuai kesepakatan antara orang tua siswa, komite sekolah, kepala sekolah, dan guru yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). APBS sedianya merupakan besaran perhitungan dari Biaya Satuan Pendidikan (BSP) yang diperlukan rata-rata per siswa per tahun untuk menunjang proses belajar mengajar. Untuk menghitung BSP, sekolah harus membagi kepada jenis BSP, yakni BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi adalah biaya untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media pembelajaran, perabotan, dan alat kantor kebutuhan lainnya, sedangkan BSP operasional meliputi biaya untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan selama satu tahun atau kurang, mencakup Biaya Personil dan Biaya Non Personil. Biaya Personil harus mencakup hal-hal yang menjadi kewajiban sekolah, seperti kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar, membayar gaji Guru Tidak Tetap (GTT), dan uang lembur. Termasuk di dalamnya pengembangan profesi guru, seperti diklat guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja guru (KKG)), sedangkan Biaya Non Personil, antara lain penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan penilaian, perawatan dan pemeliharaan, daya dan


47

jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah, dan kebutuhan supervise lainnya. Pengertian dan peruntukan dana BOS adalah untuk prioritas utamanya sebagai biaya operasional non personil, serta sebagiannya untuk biaya pengembangan profesi guru (personil) dan buku perpustakaan (investasi). Dana BOS dan BOS Buku jangan sekali-kali digunakan untuk biaya kesejahteraan guru, sebab dana tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan program BOS dan BOS Buku, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh unsur yang terlibat program BOS dan BOS Buku. Pertama, BOS dan BOS Buku harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar sembilan tahun. Artinya, penyalahgunaan dana BOS dan BOS Buku harus dihindari dengan cara meningkatkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana ini harus benar-benar dapat menutup ruang gerak bagi oknumoknum yang tidak bertanggung jawab yang hendak menyalahgunakan dana tersebut. Kedua, melalui pelaksanaan Program BOS dan BOS Buku, tidak boleh ada siswa putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Semua siswa miskin harus tetap dapat menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun dengan dibebaskan dari pungutan/iuran yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes. Siswa lulusan SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke jenjang SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP/ MTs/SMPLB dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah. Ketiga, anak lulusan sekolah setara SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Artinya, tidak boleh ada tamatan SD/ setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/ setara dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah. Keempat, kepala sekolah/madrasah/ ponpes berkewajiban untuk mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan


10/26/2009 12:31:35 PM

Artikel

Wawancara

Direktur Jenderal Pajak , Mochammad Tjiptardjo:

“ Reformasi jilid II harus dilaksanakan (4) Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah Berkeunggulan Lokal dan Perolehan Medali Emas pada Olimpiade Internasional serta Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik. (Tabel 7)

Tabel 7

No

2008

2009

Sekolah bertaraf atau dirintis bertaraf internasional

1043

1153

a. SD

207

273

b. SMP

277

277

c. SMA

259

300

d. SMK

300

303

Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal

441

441

a. SMA

100

100

b. SMK

341

341

3.

Perolehan Medali Emas pada Olimpiade Internasional

117

117

4.

Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik

1.

2.

Indikator Kerja

a. UI

287

50

b. ITB

315

80

c. UGM

316

63

d. UNAIR

500+

130

e. IPB

500+

119

f. UNDIP

500+

171

g. UNIBRAW

-

191

h. UNS

-

171

47 Prodi Mendapat Akreditasi ACDE

-

i. UT

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan diarahkan untuk mewujudkan proses dan keluaran pendidikan yang bermutu. Secara umum, telah pula mengalami peningkatan. Namun, ada beberapa catatan, yaitu presentase dosen yang berkualifikasi S-2/S-3 masih di bawah standar nasional 65%. Demikian halnya dengan kualitas guru dan dosen yang bersertifikat masih jauh di bawah target, termasuk dalam hal ini sebaran guru yang bersertifikasi masih belum merata antarpropinsi. c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik dapat dilihat dari capaian atas kualitas hasil audit/pengawasan/ jaminan mutu sebagai berikut: (Tabel 8)

Tabel 8

No

2007

2008

1.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Depdiknas

Disclaimer

Wajar Dengan Pengecualian

2.

Peringkat LAKIP

Peringkat 3

Peringkat 1

3.

Presentase Temuan BPK tentang Penyimpangan di Depdiknas terhadap Objek yang diperiksa

0,30%

0,13%

Presentase Temuan Itjen tentang Penyimpangan di Depdiknas terhadap Objek yang diperiksa

0,17%

0,04%

13 Aplikasi

14 Aplikasi

4.

Indikator Kerja

5.

Aplikasi SIM

6.

Sertifikat ISO 9001:2000 yang diraih Satker Eselon II

24 dari 42 Satker

42 dari 42 Satker

7.

Sertifikat ISO 9001:2000 yang diraih UPT

24 dari 47 UPT

42 dari 47 UPT

Apabila melihat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, fungsi pelayanan pendidikan sebagian besar diotonomikan ke pemerintah daerah, yaitu kewenangan untuk memberikan pelayanan dasar dan menengah, sedangkan pemerintah pusat mengelola fungsi pendidikan di level perguruan tinggi dan regulasinya. Sementara itu, saat ini sudah ada tujuh perguruan tinggi yang telah diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Pada tahun 2014, semua PTN sudah beralih menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang notabene mendorong swadana dalam operasional pelaksanaan fungsi pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Padahal, alokasi anggaran 20% dari APBN menumpuk di Kementerian Pendidikan Nasional atau di pemerintah pusat. Maka hal menarik lainnya adalah bagaimana skema penyaluran dana pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme yang dikembangkan saat ini adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS pada dasarnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas 9 tahun). Program ini dilakukan pemerintah dengan cara memberikan bantuan dana operasional kepada sekolah. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang dimulai pada tahun 2001 dan diberikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa yang dianggap miskin (Bantuan Khusus Murid–BKM), BOS yang dimulai sejak tahun 2005 sebagai pengganti Program PKPS-



“

secara konsisten

46


Mengamankan target penerimaan pajak dan menuntaskan proses hukum terhadap WP yang menggelapkan pajak, merupakan tugas berat dan tantangan Dirjen Pajak yang baru ke depan. Selain itu, proses reformasi birokrasi yang sudah berlangsung di tubuh Direktorat Jenderal Pajak sejak beberapa tahun silam harus tetap dijaga, dilanjutkan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Pak Tjip, sapaan akrab M. Tjiptardjo, adalah Direktur Jenderal pajak ke-13 sejak Abdul Mukti menjabat sebagai kepala Jawatan Pajak tahun 1945. Sebelumnya, Tjiptardjo menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak. Di kalangan Ditjen Pajak, pengganti Darmin Nasution ini adalah sosok senior yang sarat pengalaman. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di beberapa daerah, seperti Bali dan Sumatera bagian Selatan. Sebagai orang dalam di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Mochammad Tjiptardjo tentu sudah paham betul seluk beluk ”isi rumah” yang lama dihuninya ini. Untuk mengulas lebih jauh kebijakan dan program apa saja yang akan digulirkannya, berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Pak Tjip.

Bagaimana progres Reformasi Birokrasi di Ditjen Pajak selama ini? Apakah sudah sesuai harapan atau masih perlu dibenahi?

S

uatu program itu selalu dinamis. Reformasi Jilid Satu sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait. Namun tentunya, kita lihat mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Kemudian dilanjutkan ke reformasi jilid dua yang telah dicanangkan pada bulan Juni 2009, yang merupakan kesinambungan dari program Reformasi Jilid Satu. Pembenahan dalam rangka penyempurnaan selalu dilaksanakan baik berdasarkan evaluasi ataupun masukan dari berbagai sumber sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak. Guna melanjutkan dan menuntaskan reformasi birokrasi di DJP, langkah kebijakan dan program strategis apa yang sudah disiapkan?


7

Sesuai dengan amanah Menteri Keuangan yang diberikan kepada saya pada waktu pelantikan, ada enam poin penting yang harus diselesaikan. Pertama adalah penyempurnaan peraturan, dalam hal ini aturan SOP dan tata kerjanya. Saya akan mengevaluasi terus aturan-aturan mana yang undangundangnya sudah ada tetapi peraturan pemerintahnya atau peraturan menteri keuangannya belum selesai atau belum disiapkan. Kemudian, evaluasi peraturan yang sudah ada, peraturan mana yang perlu direvisi atau dicabut karena sudah tidak cocok. Selain itu, kita review mana tugas-tugas di Direktorat Pajak yang belum ada SOP-nya, kita buatkan. Kalau sudah ada SOP-nya, kita evaluasi mana yang perlu disempurnakan SOP-nya. Kedua adalah penyempurnaan organisasi. Pada Reformasi Jilid Satu sudah kita selesaikan berbasis pelayanan kepada Wajib Pajak. Penataan organisasi ini lebih berdasarkan pada fungsi yang diterapkan pada Unit KPP Pratama, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar (LTO), atau kantor pusat. Nah, kita evaluasi organisasi ini, mana yang perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman? Mana yang perlu ditambah organisasinya? Dan mana yang perlu diciutkan?


10/26/2009 12:31:39 PM

Wawancara

Artikel

for Indonesian Tax Administration Reform) yang secara bertahap diharapkan selesai tahun 2012. Proyek itu bahkan dibiayai oleh APBN untuk mengantisipasi tugas menampung database jumlah wajib pajak yang semakin besar. Kelima adalah SDM. Kita harus mencari pengganti SDM yang sudah pensiun. Kita sudah mulai menyeleksi orang-orang yang GPA-nya di atas tiga. Tahun ini sudah mendapatkan 1.200 orang. Kita training dan bekali dengan kompetensi secara bertahap. Saya harus menyiapkan pengganti–pengganti yang lebih kompenten dan lebih bagus.

Sebagai contoh, kita mempunyai Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar (WP Besar) orang pribadi. Jumlah WP orang pribadi yang kaya yang terdaftar di kantor tersebut itu ada 1200 WP. Kantor pelayanan tersebut sudah dilaunching beberapa waktu yang lalu lengkap dengan SDM, peralatan, SOP, dan sebagainya yang dibutuhkan pada suatu organisasi. Ke depan, tentunya unit kantor yang mengurus orang kaya ini tidak hanya ada di Jakarta. Masih perlu dikaji apakah saya perlu membentuk KPP WP Besar di daerah atau saya cantolkan di KPP Madya. Kemudian, untuk mengawasi gerakan pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada aktivitasnya di luar, saya ingin menempatkan intelijen pajak di beberapa negara tax haven countries. Nah, untuk tugas ini, orangnya sedang kita siapkan, Insya Allah tahun depan terlaksana. Kita siapkan bagaimana bentuk organisasinya dan bagaimana hubungan kerjaannya. Jadi, penyempurnaan organisasi terus berjalan. Ketiga, tugas perluasan basis pajak. Upaya ekstensifikasi tak boleh kendor, harus jalan terus. Reformasi Jilid Dua sudah menghasilkan kenaikan WP yang spektakuler, kurang lebih naik sembilan juta. Dari sembilan juta itu, delapan jutanya terdiri dari karyawan dan satu juta dari dunia usaha. Dunia usaha sebagian

besar berasal dari UKM. Ke depan, basis pajak harus bertambah terus. Masa penduduk Indonesia 240 juta, kok jumlah WP yang mampu menjadi wajib pajak penghasilan di atas PTKP hanya tiga belas juta? Kita akan sisir potensi-potensi baru, misalnya di pasar-pasar atau countercounter di mal-mal. Kalau kita ke mal atau pusat perbelanjaan, counter yang ada di sana itu kan punya orang-orang pribadi. Bisa saja satu orang mempunyai lebih dari satu counter di mal atau pusat perbelanjaan tersebut, bahkan mungkin di tempat yang lain. Kemudian pasar. Jangan dikira pasar itu tidak potensial. Saya bisa ngomong itu karena istri saya di rumah punya warung di garasi. Itu bisa untuk hidup, ada potensi di sana. Warung-warung kelontong yang jual air mineral, gas, mie instan, minuman segala macam, ini perlu kita tata. Ada potensi kok tidak bayar? Kalau yang kecil-kecil ini belakangan saja. Salon-salon ataupun tuan tanah yang punya kontrakan-kontrakan juga belum terjamah. Nanti ekstensifikasi kita masuk ke sana. Keempat adalah IT. Karena wajib pajaknya bertambah besar sistem IT harus kita perkuat, perluas, dan perbesar. Karena itu, kita punya program PINTAR (Project



8

Tabel 3

Jenis Disparitas

Antara Kabupaten dan Kota Sebagai Perbandingan Antara Desa dan Kota

Untuk SDM tidak hanya orang yang smart, tetapi juga harus beriman. Pintar tapi tidak beriman bisa merusak negara, karena kepintarannya untuk ”ngakalin” saja. Saya sebagai pimpinan, komandan, juga berperan sebagai orang tua, dan da’i. Setiap ada kesempatan saya berbicara, saya sisipkan pesan-pesan moral. ”Semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah.” Pesan moral yang lain misalnya, ”Kamu jangan berbuat seperti itu nak. Ini contohnya, seseorang punya anak tiga terkena kasus sehingga dia dipenjara 6-8 tahun, berantakan keluarganya. Ini ada ayat Al-Qurannya lho! Kamu tidak takut sama Tuhan?!” Baru-baru ini ada pegawai Pajak yang sudah kita sidik, kemudian divonis penjara dua tahun, dipecat dari pegawai negeri, dan keluarganya hancur. Nah, kalau sudah saya nasehatin begitu dia masih berani, ya risiko. Dalam lingkup SDM, kita saling mengingatkan bahwa kita punya anak yang harus dibina, diawasi, dinasehati, disekolahkan, dan di-training. Kalau dia bagus, kita berikan hadiah. Sepatu oke, mainan oke. Di pekerjaan juga begitu. Oh, anak ini kinerjanya bagus, diberikan reward, diperhatikan mutasinya, promosinya, dan kenaikan pangkatnya. Di sini kita lakukan punishment and reward


Antargender

No.

Indikator Kinerja

2008

Perkiraan 2009

1.

Disp. APK PAUD antara Kab dan Kota

3,6

3,0

2.

Disp. APK SD/MI/ Paket A antara Kab dan Kota

2,3

2,2

Disp. APK SMP/MTs Paket B antara Kab dan Kota

20,2

4.

Disp. APK SMA/MA/Paket C antara Kab dan Kota

30,0

29,2

1.

Rasio Kesetaraan Gender Jenjang PAUD

85,0

96,0

2.

Rasio Kesetaraan Gender Jenjang SD/MI/Paket A

85,0

96,0

3.

Rasio Kesetaraan Gender Jenjang SMP/MTs/Paket B

90,0

96,0

Rasio Kesetaraan Gender Jenjang Pendidikan Menengah

95,6

Rasio Kesetaraan Gender Jenjang Pendidikan Tinggi

102,3

Rasio Kesetaraan Gender Jenjang Presentase Buta Aksara

96,8

3.

4.

5.

6.

dengan perbaikan kesejahteraan guru dan dosen serta jumlah sekolah bertaraf internasional, sekolah berkeunggulan lokal dan Perolehan Medali Emas dalam Olimpiade Internasional. (1) Tingkat Kelulusan dan Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA Tahun 2007 dan 2008 (lihat Tabel 4) (2) Kualifikasi dan Profesionalisme Guru dan Dosen (Tabel 5) Tabel 5

No

18,9

2008 (%)

2009 (%)

1.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-4

47,0

49,5

2.

Dosen Memenuhi Kualifikasi S-2/S-3

52,9

58,0

3.

Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik

15,2

23,0

4.

Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik

7,4

15,0


(3) Perbaikan Kesejahteraan Guru dan Dosen dapat dilihat dari besarnya alokasi Tunjangan Profesi Guru serta Tunjangan Profesi dan Kehormatan Dosen/Guru Besar. (Tabel 6) Tabel 6

No 95,9

1.

101,0

97,8


Perluasan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Dari gambaran tabel di atas, upaya tersebut telah cukup berhasil dengan meningkatnya angka partisipasi kasar tiap jenjang pendidikan. Namun demikian, dari segi pemerataan masih belum berhasil dengan adanya disparitas yang cukup lebar.

Indikator Kerja

2.

b. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dapat diukur dari capaian/tingkat kelulusan, rerata nilai ujian nasional, kualifikasi dan profesionalisme guru dan dosen, dan didukung


2008 (Rupiah)

2009 (Rupiah)

Penghasilan Guru PNS Gol 1.353.000/ II/b Tidak Bersertifikat bulan

2.003.115/ bulan

Penghasilan Guru PNS Gol 2.379.000/ IV/d Bersertifikat bulan

4.769.395/ bulan

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Tetap Non PNS

200.000/ bulan

400.000/ bulan

Jumlah Guru Daerah Terpencil Memperoleh Tunjangan Khusus

20.000/ orang

30.000/orang

Rerata Pendidikan Guru Daerah Terpencil Bersertifikat

2.292.000/ bulan

5.144.000/ bulan

Rerata Pendidikan Guru Daerah Terpencil Belum Bersertifikat

2.292.000/ bulan

3.642.000/ bulan

Dosen PNS Gol III/b Belum 1.876.500/ Bersertifikat bulan

2.875.995/ bulan

Indikator Kerja Penghasilan Guru:

Penghasilan Dosen:

Guru Besar PNS Gol. IV/e Bersertifikat Subsidi Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Non PNS

45

4.260.000/ bulan -

12.990.000/ bulan 450.000/ bulan


10/26/2009 12:31:43 PM

Artikel

Wawancara

Oleh: Satya Susanto dan Hendra Kurniawan KH

Mengukur Kinerja Anggaran Fungsi Pendidikan dan Alokasinya dalam APBN 2010

S

emua pihak mungkin akan dengan mudah menyepakati bahwa pendidikan merupakan investasi penting yang akan menentukan masa depan dan nasib suatu bangsa. Namun demikian, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan satu-satunya yang terpenting. Dengan keterbatasan sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah dan berbagai sektor penting yang menjadi prioritas pembangunan, diperlukan kearifan dalam pengalokasian anggaran. Dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (2), disebutkan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dan pada Ayat (4) disebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Sejak tahun 2009, pemerintah telah berhasil melaksanakan amanat tersebut. Namun, seberapa efektif alokasi tersebut dapat mengangkat kualitas pendidikan nasional dan bagaimana cara memonitornya, menjadi tantangan tersendiri. Tingkat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang tercermin dari Human Development Index (HDI) 2009 berada di bawah sejumlah negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Dalam HDI 2009 yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia berada di urutan ke-111 dari 182 negara. Peringkat tersebut memosisikan Indonesia sebagai negara dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) tingkat menengah. Pada tahun lalu, Indonesia berada di urutan 107 dari 177 negara.

Tabel Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan 2005–2010 (Miliar Rupiah) Tabel 1

Alokasi Dana Rasio Terhadap Belanja Negara

Pengalokasian dana pendidikan dalam APBN lima tahun terakhir mempunyai trend yang positif. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan 2005–2010. (Tabel 1)

APBN 2006

APBN 2007

APBN 2008

APBN 2009

APBN 2010

33.397,6

44.109,5

53.067,1

158.520,1

207.413,5

209.537,5

8,1

10,1

10,5

18,5

20,0

20,0

Dari data di atas serta dikaitkan dengan laporan UNDP, ternyata peningkatan alokasi dana pendidikan belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka menarik untuk diketahui pemanfaatan dana tersebut. Secara umum, pemanfaatan Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2008-2009 adalah dalam rangka untuk mencapai: a. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan. b. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik. Realisasi/capaian atas sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dari setiap jenjang pendidikan dan pemerataan akses antarpropinsi sebagai berikut: (1) Capaian Angka Partisipasi Kasar Setiap Jenjang Pendidikan: (Tabel 2) Tabel 2 No

Indikator Kerja

2008

Perkiraan 2009

1.

APK Pendidikan Anak Usia Dini

50,62%

53,90%

2.

APK SD/MI/ Paket A

116,56%

116,95%

3.

APK SMP/MTs/ Paket B

96,18%

98,00%

4.

APK SMA/ SMK/MA/ Paket C

64,28%

68,20%

APK PT/PTA

17,75%

5.

18,50%


(2) Pemerataan Akses Antarpropinsi Berdasarkan Disparitas Capaian Perluasan Akses Pendidikan Antarkawasan dan Antargender: (Tabel 3)



APBN 2005

Sumber: APBN 2005 s.d. 2010 (diolah)

Dengan menitikberatkan pada isu pembangunan dan mobilitas manusia di setiap negara, laporan itu mengungkapkan Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara dengan karakteristik ekonomi serupa. Artinya, efektifitas penggunaan alokasi dana pendidikan 20% dari APBN perlu mendapat perhatian.

Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dalam APBN

supaya pegawai yang lain ikut yang baik, tidak ikut yang jelek.

44


Keenam saya harus bisa membentuk tim pemeriksa dan penyidik seperti Densus 88. Itu sudah kita lakukan, pemeriksa kita ada 3.500 orang, idealnya 5.000 orang. Kita dapat 1.200-an tenaga baru yang akan kita didik bertahap. Penyidik 300 orang, intelijennya 400 orang. Intelijen kita didik di tiga instansi, yaitu BAIS, BIN, dan Kepolisian. Setelah selesai pendidikan dasar di institusi tersebut, kita didik lagi sendiri khusus untuk perpajakannya. Ke depan kita ingin membentuk pasukan pemeriksa yang militan dan andal. Pemeriksaannya juga nanti kita arahkan agar pemeriksa memiliki spesialisasi khusus. Khusus memeriksa bank, khusus memeriksa industri sawit, ataupun khusus memeriksa pasar modal. Kemudian ada spesialis pemeriksa di bidang industri mining, misalkan batu bara, emas, nikel, dan lain-lain. Ibaratnya saya tidak menggantikan Pak Darmin, kita sudah punya rencana, kita sudah punya Renstra sampai tahun 2012. Era saya merupakan kesinambungan dari era Pak Darmin. Pada era Pak Darmin ada kesempatan Sunset Policy, nah sekarang Sunset Policy sudah tidak ada. “Bagaimana kalau SPT masih belum diisi dengan benar? Walaupun Sunset Policy sudah tidak ada, tidak menjadi masalah. Wajib Pajak masih mempuyai kesempatan untuk membetulkan SPT karena ada undang-undangnya. Kalau tidak dibetulkan, bilamana diperiksa sanksi yang harus dibayar menjadi lebih mahal, apalagi kalau disidik bisa jauh lebih mahal, yaitu empat kali lipat. Pendekatan yang saya lakukan lebih bersifat kepada naluri manusia.” Seperti teknik dagang, saya ingin dagangan saya laku, lantas saya memberi keyakinan kepada orang yang mapan, orang yang hidupnya enak. Kalau saya berbicara pajak itu untuk menjadikan jalan raya mulus, untuk membangun

bandara dan fasilitas lain, hal ini kurang dapat menyentuh perasaan seseorang. Tapi kalau saya berbicara, “Masih banyak saudara kita yang masih mengalami kesusahan atau kekurangan dalam hidupnya lho. Nah, pajak yang Anda bayar ini adalah untuk mereka juga.” Hal ini dimaksudkan untuk menjatuhkan hati nurani mereka agar ikhlas membayar pajak. Strategi pendekatannya berbeda, tergantung siapa yang kita hadapi. Nah, kebanyakan sudah teruji coba, mereka tersentuh. Orang kaya kalau sudah tersentuh untuk bayar pajak ikhlas, tidak perlu saya uber-uber. Saat ini tax-to-GDP ratio Indonesia masih kecil dibandingkan negara-negara lain. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Begini, kita harus hati-hati dalam mengukur kinerja pajak dengan tax ratio. Betul, jika tax ratio kita dibandingkan negara lain masih harus ditingkatkan. Tapi seberapa besar? Jangan terlalu diyakini tax ratio pajak kita 12,1%. Itu rendah sekali jika dibandingkan dengan negara tetangga sekitar 20–22%. Angka 12,1% itu adalah dari sumber penerimaan negara yang berupa pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Tax ratio negara tetangga sampai 20% karena komponennya berbeda, yaitu termasuk pajak, bea cukai, retribusi daerah, dan PNBP dan mungkin penerimaan negara lainnya yang dijadikan satu. Nah, kalau komponen di atas juga kita masukkan tentunya tax ratio bukan 12,1% lagi. Kalau dikatakan kurang memang betul, tapi kurangnya berapa tolong dilihat secara lebih objektif. Kita akan tingkatkan itu, tapi jangan langsung hanya tax ratio yang dihitung. Upaya-upaya apa yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan tax-to-GDP kita? Ke depan, kita akan meningkatkan perluasan basis pajak. Kalau wajib pajak bertambah tentunya kemampuan untuk mengumpulkan pajak juga bertambah.


9

Namun, perluasan basis pajak itu merupakan upaya ekstensifikasi, jadi tidak bisa cepat menghasilkan penerimaan. Contohnya, tambahan WP baru sebesar sembilan juta, delapan juta orang adalah karyawan. Berapa penghasilan karyawan itu? Potensinya tidak banyak. Lalu yang satu juta itu usaha UKM ke bawah, potensinya juga pas-pasan. Konsep ke depan adalah Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pengawasan khusus pada orang kaya. Kita mempunyai upaya ekstensifikasi, kita masukkan database, kemudian kita lakukan pembinaan. Ekstensifikasi pajak tidak pernah berhenti, tetap jalan terus. Upaya ini akan merambat ke sektor-sektor yang lain. Untuk WP baru perlu dilakukan program edukasi. Misalnya, “Bapak nanti kalau punya penghasilan di samping gaji, Ibu punya salon, punya rumah kontrakan, penghasilan ini harus kena pajak lho. Penghasilan Ibu digabung dengan Bapak. Tapi kalau mau pisah harta boleh saja, namun harus pisah SPT.” Dalam Laporan Semester I APBN 2009 disebutkan bahwa penerimaan pajak hingga bulan Mei mencapai 33,04% dari target dalam APBN. Apakah hal ini wajar karena imbas krisis? Atau memang sesuai pola musiman di mana dalam semester I penerimaan pajak masih melambat kemudian di semester II akan berakselerasi? Sampai semester I, realisasi penerimaan pajak 43%, sedangkan targetnya 44%, hanya kurang 1%. Penerimaan pajak itu


10/26/2009 12:31:46 PM

Wawancara

Review

linear dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, kita tetap melakukan effort untuk memenuhi target. Di semester II saya tidak mau kecolongan, saya harus pantau terus. Satu minggu setelah dilantik saya langsung bergerak. Saya evaluasi, dua puluh Kanwil yang penerimaannya tidak stabil, saya pelototi. Saya bentuk tim, semua direktur saya terjunkan. Sebelum puasa kemarin, saya bekerja sama dengan kepala kanwilnya turun ke lapangan. Nanti kita lihat hasilnya di triwulan ke-3. Saya mencari celah-celah yang sifatnya bisa cepat meningkatkan penerimaan, salah satunya adalah pencairan tunggakan. Tunggakan saya outstandingnya sekarang Rp57 Triliun. Tetapi dari Rp57 Triliun itu beberapa sudah kadaluarsa, sebagian lagi masih hidup. Saya akan melakukan eksekusi bertahap. Diawali dengan teguran, kalau tidak mempan pakai surat paksa. Kalau masih tidak mempan, kita sita. Sesudah disita kita lelang. Kalau Wajib Pajak tidak punya asset tetapi kita temukan uangnya di bank, maka account-nya kita bekukan. Terakhir, kalau account-nya tidak ditemukan, orangnya kita sandera enam bulan penjara. Selain itu, saya akan pelototi bendaharawan satker yang mempunyai kewajiban memotong pajak. Di APBN/ APBD ada dana pembangunan, pajaknya akan dipungut oleh bendaharawan. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti saya tangkap enam bendaharawan Pemda DKI. Dia pungut PPh 21 jumlahnya Rp36 Miliar atas dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekarang kasusnya sedang disidang di pengadilan. Saya minta pasukan saya di lapangan jangan sampai kecolongan seperti ini supaya penerimaan bisa diamankan. Selain itu, kita punya sistem yang dulu dikembangkan oleh Pak Darmin dan kawan-kawan, yaitu setiap KPP memetakan potensi yang ada di sana. Pendekatannya boleh di wilayah administrasi kelurahan, kecamatan, atau mungkin per sektor usaha. Kita juga melaksanakan benchmarking, tolak ukur untuk usaha tertentu. Misalkan untuk kelapa sawit, rata-rata kalau kebunnya sekian, profitnya sekian dan pajaknya sekian. Benchmark ini menjadi

earling warning system bagi perusahaan sejenis sehingga terdapat potential gap yang bisa kita hitung, kemudian pemainnya siapa saja, WP-nya siapa saja, lalu kita buatkan profilnya. Setelah itu kita lakukan sosialisasi dan konseling terlebih dahulu sehingga saya tidak perlu menurunkan pasukan dulu. Tapi kalau dengan kesempatan yang kita berikan Wajib Pajak juga tidak mau, baru saya tingkatkan pendekatannya agak keras sedikit. Diperiksa dendanya 200%, kalau tidak mempan ditingkatkan ke penyidikan, dendanya 400%. Namun dapat ditebus dengan membayar denda sebesar di atas. Jika tidak mau, masuk penjara. Apakah Sunset Policy akan diterapkan kembali di 2010? Tidak. Sunset Policy diatur dalam undangundang yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan kemudian diperpanjang dengan Perpu yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2009. Dengan demikian, sepanjang tidak diatur dalam undangundangnya, maka tidak diberlakukan kembali. Bagaimana koordinasi lintas unit eselon I agar data-data WP dapat terintegrasi dengan baik? Koordinasi tidak semata-mata dengan eselon I Depkeu saja, namun dengan semua unit/institusi dan aparat yang ada di Indonesia. Misalnya, dengan notaris, Departemen Hukum dan HAM, Pemda DKI, bahkan dengan polisi mengenai data kepemilikan paspor. Koordinasi ini terus diperluas dan ditingkatkan kepada semua pihak yang punya data-data perpajakan sebagaimana diatur dalam undangundang. Data yang diperlukan Direktorat Jenderal Pajak dari instansi/departemen pemerintah belum terkumpul semuanya dengan baik karena masih terdapat beberapa halanagan antarinstansi. Diharapkan pada masa depan semuanya akan dapat teratasi atas dasar kepentingan negara karena dalam UU KUP kalau tidak memberikan data/tidak terbuka, maka dapat diancam hukuman pidana. Nah, untuk implementasi undang-undang itu sudah disusun RPPnya, tentunya semua tidak mau kena hukuman. Sekarang, RPP tersebut masih berada di Departemen Hukum dan HAM.



10

Oleh karena itu, kita harus pelan-pelan membicarakannya. Dari sisi identitas saja banyak yang memiliki KTP lebih dari satu, bahkan ada yang memiliki KTP palsu, alamat kadangkadang tidak dikenal, ini kan kendala untuk pajak. Nanti kita harus benahi kualitas data. Kita sudah petakan setiap KPP membawahi tingkat kecamatan. Ke depan kita menuju modernisasi, makanya kita menjadi icon reformasi birokrasi dari institusi yang lain. Apa yang diharapkan pada reformasi pajak jilid dua? Reformasi jilid dua diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan lebih sistematis. Perluasan basis data harus lebih dapat akurat dan aman, karena didukung oleh sistem IT yang modern. Hal yang baik pada reformasi birokrasi jilid satu dilanjutkan, dengan cara lebih cepat lebih baik. Karena pada hakekatnya hidup itu adalah perbuatan. Penekanannya adalah “konsistensi”. Dalam reformasi pajak jilid dua ditekankan pada tiga hal, yaitu peningkatan pembangunan SDM, IT, dan penyempurnaan aturan-aturan. Kesemuanya dirumuskan dalam suatu sistem yang integrited dan menyeluruh yang didukung oleh sistem IT, baik menyangkut internal maupun eksternal. Untuk internal, penyempurnaan dari proses bisnis. Untuk eksternal, misalnya peningkatan pengawasan terhadap Wajib Pajak, misalnya dengan pembangunan tax payer account sehingga setiap Wajib Pajak dapat diawasi dengan lebih cepat dan akurat. Dari hasil survey yang dilakukan pihak independen dapat diketahui bahwa citra pajak itu bukan main kemajuannya. Dulu, orang berpikirnya Ditjen Pajak itu tempat korupsi. Sekarang sudah tidak disebut-sebut lagi. Walaupun di sana-sini masih ada oknum, tapi artinya secara keseluruhan sudah lebih baik. Ini yang harus kita jaga dari segi aspek. Kita jaga hasil-hasilnya ke depan agar selalu lebih baik. Jangan sampai mundur. Tujuan utama DJP adalah untuk mengumpulkan pajak secara optimal sehingga kita bisa mencapai ukuran sebagaimana yang diharapkan imbang dengan negara yang sudah maju. mk


Kerangka PBK pada tingkat K/L dan hubungan masing-masing tingkatan kinerjanya secara rinci dalam rangka pencapaian outcome K/L, dapat diuraikan sebagai berikut. 1. K/L melaksanakan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dan menghasilkan outcome K/L beserta indikator kinerja utama; 2. Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggung jawab unit eselon I K/L dan menghasilkan outcome programme; 3. Selanjutnya, program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit eselon II-nya dan menghasilkan output kegiatan beserta indikator kinerja. Diagram 3. Kerangka PBK Tingkat K/L

Komponen Penerapan PBK akan maksimal tergantung pada bekerjanya masingmasing komponen PBK. Komponen yang dimaksud adalah: 1. Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam buku panduan ini, Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan di bawah kegiatan).

Kerangka PBK Tingkat K/L Departemen/ Lembaga

Tupoksi

Sasaran Strategis (Outcome K/L)

Renstra K/L Visi & Misi

Penjabaran

Unit Eselon I Unit Eselon I

Mendukung Pencapaian

Program Tupoksi

Outcome IKU

Penjabaran Eselon II/ Satker

Eselon II/ Satker Eselon II/ Satker

Kegiatan Tupoksi

Prinsip dan Tujuan Penerpan PBK menggunakan beberapa prinsip, yaitu: 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); 3. Money follow function, function followed by structure. Tujuan penerapan PBK adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

IKU

IKU

Mendukung Pencapaian

Output IKK

IKK

IKK

2. Standar Biaya Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perenacanaan anggaran berbasis kinerja dan nantinya menjadi standar biaya keluaran (hal ini diterjemahkan menjadi SBU dan SBK). PBK menggunakan standar biaya sebagai alat untuk menilai efisiensi pada masa transisi dari sistem penganggaran yang bercorak “input base” ke penganggaran yang bercorak “output base”. 3. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program/kegiatan.

tersebut juga menguraikan bagaimana langkah-langkah penerapan PBK. Langkah-langkah dimaksud, yaitu: 1. Persiapan a. Pemahaman Tujuan PBK; b. Pemahaman Kerangka Logis; c. Penyediaan dokumen sebagai dokumen sumber. 2. Pengalokasian Anggaran a. Identifikasi prioritas; b. Target yang hendak dicapai pada tahun yang dianggarkan; c. Ketersediaan anggaran yang ada; d. Menuangkan dalam rincian pendanaan. 3. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses penilaian kemajuan pelaksanan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan dan pengungkapan kendala baik pada saat penyusunan maupun pada saat implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas. Evaluasi kinerja kegiatan merupakan salah satu alat analisa yang menghasilkan simpulan tentang tingkat efisien dan efektivitas pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran pada tahun yang akan datang. Gambaran bagaimana penerapan PBK dimaksud dapat dilihat pada Diagram 4 di bawah ini. Diagram 4. Penerapan PBK 2

3

PENETAPAN OUTCOME, PROGRAM OUTPUT, DAN KEGIATAN

PENETAPAN IKU PROGRAM DAN IK KEGIATAN

1

Tata Cara Penerapan

8

Sebagai suatu panduan, maka Buku 2


43

4

PENETAPAN STANDAR BIAYA

PENETAPAN SASARAN STRATEGIS

SIKLUS PENERAPAN PBK

MENGHITUNG KEBUTUHAN ANGGARAN

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA 7

5 PERTANGGUNGJAWABAN

6

PELAKSANAAN KEGIATAN & PEMBELANJAAN


10/26/2009 12:31:47 PM

Review

Wawancara Direktur Utama Bank Mandiri , Agus Martowardojo :

Pedoman Penerapan Penganggaran

“ Ekspansi kredit perbankan saya perkirakan akan membaik pada

“Peluncuran buku Pedoman Reformasi Perencanaan Penganggaran merupakan jurus teranyar yang dikeluarkan Departemen Keuangan dan Bappenas untuk memperbaiki pengelolaan anggaran di K/L. Dengan adanya buku pedoman ini, tidak ada lagi alasan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) negara untuk tidak disiplin dalam menggunakan anggaran mereka”, kata media on-line, www.detik.com tanggal 14 Juli 2009. Latar belakangnya adalah kurangnya disiplin penggunaan anggaran selama ini. Hal ini terlihat dari masih adanya duplikasi pembiayaan, kesinambungan fiskal yang tidak ada, rendahnya transparansi1 dan efisiensi, serta masih kurangnya akuntabilitas2, lanjut www.detik.com mengutip pernyataan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati. Buku yang diluncurkan dimaksud terdiri dari lima buah buku. Pertama, Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan; kedua, Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja; ketiga, Pedoman Penerapan KPJM; keempat, Format Baru

Mengingat pentingnya dan perlunya penyebarluasan pemahaman konsep yang tertuang dalam Buku 2, Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, berikut ini disampaikan pokokpokok pemikiran mengenai PBK dan penerapannya.

Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Kerangka PBK menggambarkan kinerja K/L sebagai penjabaran RKP dan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungannya. Secara bersama, kinerja K/L mendukung pencapaian dampak nasional (national outcome) berupa perubahan kondisi kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik sesuai prioritas. Kerangka PBK pada tingkat nasional menggambarkan jenjang RKP secara rinci beserta kinerjanya dalam rangka pencapaian outcome nasional, sedangkan kerangka PBK pada tingkat K/L menggambarkan kinerja K/L yang dijabarkan oleh unit-unit kerja di lingkungannya yang secara bersama mencapai sasaran strategis K/L (outcome K/L). Gambaran kerangka PBK sebagaimana Diagram 1 dan secara rinci kerangka PBK tersebut bekerja pada tingkat nasional dan tingkat K/L sebagaimana Diagram 2 dan 3.

Transparan atau transparansi adalah kondisi suatu peraturan yang memenuhi karakteristik mekanisme yang jelas, siapa melakukan apa dan untuk tujuan apa.

2

Akuntabel atau akuntablitas adalah kondisi suatu peraturan/kebijakan yang memenuhi parameter kejelasan penanggung jawab, penetap kebijakan/peraturan dan siapa yang diatur.



42

Kerangka PBK Struktur Alokasi Anggaran dan Unit Penanggung Jawab

RKP Prioritas

Fokus Prioritas

Keg. Keg.

Keg. Keg.

Fokus Prioritas

Program Keg.

Keg.

satker SKeg

SK Keg. Keg. SK

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Program

Program

Keg. Keg.

satker Keg.

Outcome

Eselon I

Eselon I

Keg.

Outcome

Keg. Keg.

Dept./Lembaga Eselon I

Nasional Outcomes

Program

Prioritas

Fokus Prioritas

Keg.

Keg.

Output

Output

Output

satker Keg. Keg.Keg.

Ou

tpu

t

Output

t

tpu

Ou

Keterangan: a. RKP yang berisikan program dan kegiatan Pemerintah menghasilkan kinerja berupa national outcome; b. RKP dilaksanakan oleh K/L beserta unit-unit kerja di lingkungannya menghasilkan kinerja berupa outcome pada tingkat K/L. Secara bersama, outcome K/L tersebut mendukung pencapaian outcome nasional. Kerangka PBK tingkat Nasional dan hubungan masing-masing tingkatan kinerja pada tingkat K/L dapat diuraikan sebagai berikut: 1. RKP terbagi dalam prioritas-prioritas yang menghasilkan kinerja berupa outcome sesuai prioritas (prioritas RKP sesuai dengan platform presiden); 2. Prioritas tersebut terbagi dalam fokus prioritas yang menghasilkan outcome beberapa K/L yang bersinergi; 3. Fokus prioritas dimaksud dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi tanggung jawab K/L (unit kerjanya) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan prioritas menghasilkan output untuk mendukung pencapaian outcome K/L. Diagram 2. Kerangka PBK di Level Nasional Kerangka PBK di Level Nasional Nasional Outcomes

RKP Prioritas

Prioritas

Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas

Kementerian Negara

Fokus Prioritas

Fokus Prioritas

Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas

Lembaga Negara

LPND dan LNS

Outcome sesuai Prioritas

Outcome beberapa K/L yang bersinergi

Outcome K/L


Sektor perbankan memainkan peran penting untuk mendorong pergerakan sektor riil, di antaranya melalui pengucuran kredit perbankan. Oleh karena itu, keberadaan dunia perbankan telah menjadi mitra strategis pemerintah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Boleh jadi saat ini keadaan pasar yang kurang kondusif di tengah suasana krisis keuangan global masih menjadikan bank cenderung berhati-hati menyalurkan pinjaman untuk menghindari risiko meningkatnya NPL. Oleh karena itu, pemulihan perekonomian nasional di tahun yang akan datang menjadi harapan banyak kalangan untuk segera terwujud. Bagaimana pandangan dari kalangan perbankan mengenai target pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ditetapkan pemerintah di tahun 2010 mendatang? Mewakili pandangan dari kalangan perbankan Indonesia, Media Keuangan berkesempatan mewawancarai Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardojo. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana Bapak melihat perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi pada kisaran 5% di tahun 2010?

Struktur Informasi Kinerja

1

Diagram 1. Kerangka PBK

Struktur Informasi Kinerja

A

rah penerapan anggaran berbasis kinerja semakin menemukan titik arah yang jelas dengan keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Meteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, tanggal 19 Juni 2009, Nomor 0142/MPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009. Pentingnya acara ini semakin dipertegas melalui acara peluncuran buku pedomannya (yang notabene merupakan lampiran SEB-nya) oleh kedua Menteri penanda tangan SEB di Jakarta, 14 Juli 2009. Para undangan yang hadir adalah pejabat eselon I pada 76 Kementerian negara/Lembaga (K/L).

RKA-KL; kelima, Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup. Secara konsep dan substantif, keempat buku lainnya (Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Pedoman Penerapan KPJM, Format Baru RKA-KL, Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup) merupakan pendukung keberadaan konsep PBK agar berjalan dengan maksimal.

Struktur Alokasi Anggaran dan Unit Penanggung Jawab

PENDAHULUAN

semester kedua sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi semester dua 2009

Melihat kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2009 yang berhasil tumbuh 4,2% di semester pertama 2009 di tengahtengah carut-marut perekonomian dunia yang berjuang untuk keluar dari resesi, memberikan rasa optimisme terhadap daya tahan perekonomian Indonesia. Saya merasa target pertumbuhan ekonomi 5% (ataupun target 5,5% yang diusulkan oleh DPR) di tahun 2010 berpotensi untuk dicapai.

“

Berbasis Kinerja

Membaiknya perekonomian global dan tren pelemahan dolar AS akan mendorong harga komoditas untuk meningkat, termasuk harga minyak dunia. Hal ini pada akhirnya berdampak pada naiknya harga BBM non subsidi dalam negeri dan harga BBM bersubsidi apabila beban subsidi pemerintah melonjak dan mengancam kesinambungan anggaran belanja pemerintah.

Meskipun demikian, ada hal penting yang perlu dicermati agar target pertumbuhan tersebut dapat dicapai, yaitu percepatan pembagunan infrastruktur yang selama ini berjalan lambat. Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam membangun kapasitas produksi nasional. Sejak krisis ekonomi 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terbatasi dengan keterbatasan infrastruktur. Cukup kuatnya permintaan agregat tidak diimbangi dengan meningkatnya kapasitas produksi sehingga sangat rentan memicu inflasi yang tinggi, mendorong defisit perdagangan, dan pada akhirnya sulit untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Beberapa kendala seperti terbatasnya pembiayaan infrastruktur dan rendahnya implementasi pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah harus menjadi prioritas pemerintah di tahun 2010. Saya melihat tantangan yang lebih besar pada besaran inflasi di 2010. Perlu dicermati rendahnya tekanan inflasi di tahun ini, di mana inflasi di tujuh bulan pertama 2009 hanya mencapai 0,7% didorong oleh penurunan BBM di awal tahun dan relatif stabilnya harga makanan yang didukung oleh produksi bahan makanan yang cukup memadai. Beberapa hal ini kemungkinan sulit terulang di 2010.


11

Risiko inflasi kedua datang dari perkiraan kurang kondusifnya faktor cuaca yang dapat memengaruhi produksi bahan makanan. Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk pemerintah dan bank sentral me-manage ekspektasi inflasi karena meningkatnya inflasi dapat mendistorsi daya beli masyarakat yang selama ini menjadi faktor utama pendorong ekonomi. Dalam hal ini, strategi pemerintah untuk meningkatkan Industri Pertanian menjadi sangat penting agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan kestabilan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Bagaimana analisa Bapak mengenai kondisi krisis global di tahun 2010 mendatang? Saat ini, perekonomian dunia sudah mulai menunjukan perbaikan-perbaikan di mana ekonomi negara-negara di dunia pada umumnya tumbuh membaik di kuartal II-2009 dibandingkan kuartal sebelumnya. Meskipun demikian, perbaikan tersebut masih banyak didorong oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneternya, sementara sektor swasta masih belum melakukan ekspansi sejalan dengan terbatasnya penyaluran kredit oleh sektor perbankan. Masih besarnya aset bermasalah di sistem perbankan di AS akan menghambat proses ekspansi kredit. Saya memperkirakan hal ini masih akan terus terjadi di tahun 2010, di mana proses perbaikan ekonomi global masih akan


10/26/2009 12:31:48 PM

Wawancara

Info Kebijakan

berjalan lambat. Membengkaknya defisit anggaran pemerintah AS akan mendorong pelemahan dolar AS terhadap mata uang lain. Apabila tidak terjadi suatu goncangan yang signifikan pada perekonomian global, saya memperkirakan tren pelemahan ini akan terus berlanjut. Melemahnya dolar AS akan mendorong alternatif investasi untuk lindung nilai termasuk kepada mata uang lain dan komoditas. Saya memperkirakan arus modal asing akan kembali mengalir, meskipun belum kembali normal. Faktor positif lainnya adalah mulai membaiknya ekonomi di kawasan Asia, khususnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi di China yang sangat pesat. Hal ini juga memberikan dampak yang positif kepada Indonesia, mengingat transaksi perdagangan Indonesia dengan negara ini cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan apa saja baik internal maupun eksternal yang berpotensi menghambat kinerja perekonomian Indonesia di 2010? Dari sisi eksternal, proses perbaikan ekonomi global yang berjalan lambat dari yang diperkirakan berdampak negatif pada pertumbuhan permintaan ekspor Indonesia. Meskipun relatif kecil dibandingkan negara lain di kawasan (27% dari PDB), pertumbuhan permintaan eksternal menjadi penting untuk membawa pertumbuhan ekonomi kembali ke kisaran 6%. Dari sisi domestik, saya melihat tantangan terbesar dari pemerintah adalah bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur, baik dalam hal perundangundangan maupun dalam hal penyediaan pembiayaan. Selain itu, implementasi dari kebijakan desentralisasi yang masih belum sempurna berpotensi menghambat pertumbuhan, seperti

peraturan daerah yang kurang kondusif terhadap penanaman modal asing dan lambatnya belanja pemerintah daerah. Terobosan apa yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mengamankan target Pajak sebesar Rp729,2 Triliun di tahun 2010 (naik dari Rp652,1Triliun)? Menurut pendapat saya, pemerintah sudah cukup berhasil dalam melakukan ekstensifikasi perpajakan. Insentif yang ditawarkan pemerintah baik melalui program sunset policy dan penghapusan bea fiskal ke luar negeri berhasil meningkatkan jumlah pemilik NPWP menjadi 14 juta orang di tahun ini dari 10 juta di tahun sebelumnya. Saya pikir program ekstensifikasi pajak masih perlu dilakukan yang diikuti dengan kebijakan pengawasan dan due deligent dari laporan SPT serta menegakkan reward dan punishment baik kepada pembayar maupun petugas pajak agar mendorong kualitas penerimaan pajak. Modernisasi kantor perpajakan dan bea cukai juga akan sangat memudahkan pembayar pajak untuk melakukan kewajibannya. Bagaimana kesadaran pajak masyarakat Indonesia saat ini? Upaya apa yang penting dilakukan untuk senantiasa meningkatkan kesadaran pajak? Saya pikir kesadaran masyarakat membayar pajak sudah mulai membaik, namun masih harus terus diperbaiki. Saya pikir pendidikan masyarakat untuk membayar pajak melalui iklan-iklan layanan masyarakat dan penyuluhan langsung ke daerah-daerah yang belum banyak wajib pajaknya perlu terus diintensifikasikan. Di sisi lain, pemerintah sebagai penyedia barang publik harus secara konsisten memperbaiki kualitas pelayanannya dan terus memberantas korupsi.

Proses reformasi birokrasi di Indonesia masih harus terus dilanjutkan. Proses reformasi tidak dapat hanya dalam bentuk menaikkan gaji pegawai negeri saja, namun harus diiringi dengan perbaikan sistem organisasi dan fungsional, seperti penentuan dan penegakkan key performance indicator. Reformasi tersebut juga harus ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Saya merasa reformasi birokrasi saat ini sudah berada pada track yang benar namun cakupannya harus diperluas terutama pada instansi-instansi pemerintah di daerah. Bagaimana perkembangan reformasi birokrasi di tubuh Depkeu? Apakah sudah banyak kemajuan yang dicapai atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Saya melihat proses reformasi birokrasi di Departemen Keuangan cukup berhasil dan dapat dijadikan contoh untuk reformasi di lembaga negara lainnya. Perbaikan sudah terlihat pada pelayanan perpajakan dan bea cukai melalui modernisasi kantor pelayanan sampai revitalisasi sumber daya manusia. Koordinasi antardepartemen dan Bank Sentral juga terlihat semakin solid. Proses pengambilan keputusan juga semakin transparan, di mana sosialisasi dengan pelaku pasar dan pihak terkait lainnya semakin intensif. Bagaimana pembangunan infrastruktur Indonesia dewasa ini? Sumber pembiayaan darimanakah yang masih bisa dioptimalkan dalam rangka pembangunan infrastruktur?

Bagaimana progres reformasi birokrasi di Indonesia selama ini? Apakah sudah

Beberapa sumber pembiayaan menurut saya dapat lebih dioptimalkan, antara lain pengembangan pasar modal untuk menyerap dana-dana jangka panjang dan skema kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah (public-private partnership-PPP). Saat ini banyak negara

12




sesuai harapan atau masih banyak yang perlu dibenahi?

Sementara itu, pokok perubahan yang paling signifikan untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah kenaikan batas atas tarif PPnBM. Guna memberikan ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% menjadi 200%. Tarif tertinggi sebesar 200% akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.

Pengkreditan Pajak Masukan dan Restitusi PPN

kewajiban pajaknya (self assessment), WP tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian bila diperlukan. Sanksi administrasi yang dikenakan di Undang-Undang PPN-PPnBM ini juga lebih rendah dari Undang-Undang KUP, yaitu 2% per bulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Dalam UU PPN-PPnBM yang baru ini juga diatur ketentuan mengenai pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha tersebut ternyata gagal berproduksi, maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali.

Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan mendorong kepatuhan sukarela WP dalam melaksanakan

Tidak hanya sampai di sana kemudahan yang diberikan UU ini. Guna membantu likuiditas WP, maka saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 dan tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir (diatur dalam UU KUP). Dalam UU PPN-PPnBM, ketentuan ini akan diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Harapan Banyak pihak yang berharap melalui perubahan ketiga Undang-Undang PPN dan PPnBM akan lebih memberikan keadilan dan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kehadiran UU ini juga diharapkan mampu mengurangi biaya kepatuhan dengan menyederhanakan sistem PPN melalui perubahan berbagai ketentuan yang menyulitkan WP.

Pengaturan batasan jangka waktu untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi disepakati tiga tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan dan berlaku untuk semua sektor usaha. Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak, maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali WP tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak. Berbagai kemudahan bagi WP banyak ditemukan dalam ketentuan baru ini.

pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan. Dalam hal pembayaran mendahului penyerahan, maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, WP tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan Faktur Pajak.

Kemudahan lainnya yang diberikan oleh UU baru ini adalah kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang. WP diberikan keringanan administrasi, yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak

Pada gilirannya, melalui kemudahan dan kesederhanaan sistem perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kesederhanaan administrasi perpajakan, kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, diharapkan pula akan meningkatkan penerimaan pajak, daya saing, dan iklim investasi di Indonesia. Kita tunggu saja berbagai peraturan pelaksanaannya, penyempurnaan sistem dan prosedur, serta berbagai sosialisasinya ke depan. mk

Saat pembuatan Faktur Pajak adalah


41


10/26/2009 12:31:52 PM

Info Kebijakan

Wawancara

UU PPN dan PPnBM “Mengikuti Perkembangan Transaksi Bisnis dan Lebih Menciptakan Kepastian Hukum” yang sudah menggalakkan skema PPP ini sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk perbandingan, di India besarnya PPP di tahun 2005-2007 sudah mencapai lebih dari 1% dari PDB sedangkan Indonesia masih di kisaran 0,3% dari PDB.

S

atu lagi undang-undang paket reformasi bidang perpajakan yang diterbitkan pemerintah. Setelah UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), kali ini giliran UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM) menyusul diundangkan. UU PPN dan PPnBM resmi disahkan setelah Rapat Paripurna ke-9 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyetujui untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM), Rabu (16/9). UU tentang PPN dan PPnBM yang baru ini akan diberlakukan mulai 1 April 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah mengatakan bahwa Rancangan Perubahan Ketiga UndangUndang PPN dan PPnBM ini dilandasi oleh pemikiran akan perlunya peraturan perpajakan yang mampu mengakomodasi adanya perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. “Perubahan ketiga Undang-Undang PPN dan PPnBM dilandasi oleh pemikiran adanya perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, perkembangan transaksi bisnis, perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, serta adanya perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan keinginan untuk melakukan perubahan dalam rangka menciptakan good governance dan memberikan pelayanan yang lebih baik serta lebih menciptakan kepastian hukum bagi Wajib Pajak,” jelas Menkeu.

Pokok Perubahan Lebih jauh Menkeu menjelaskan bahwa dalam ketentuan UU PPN-PPnBM baru ini terdapat banyak ketentuan baru yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Dari sisi Objek dan Non Objek Pajak, dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean. Maka atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud dikenakan tarif 0% (nol persen). Kemudian untuk barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (Deemed Pajak Masukan). Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah dinaikkan ke batang tubuh UU PPN dan PPnBM. Berikut beberapa hal yang dikecualikan sebagai objek PPN-PPnBM: a. Barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya,



40

termasuk batubara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN; b. Daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buahbuahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN; c. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering; d. Untuk memberikan perlakuan yang sama, Jasa Keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

Selain itu, optimasi pemanfaatan dana yang berada di daerah harus ditingkatkan. Saat ini anggaran belanja pemerintah daerah yang menumpuk di Surat Berharga Bank Indonesia (SBI) sudah mencapai Rp26 Triliun (lebih dari 10% total SBI). Masalah lain yang sering timbul dalam pembangunan infrastruktur adalah sulitnya pembebasan lahan. Oleh karena itu, peranan pemerintah baik dalam menyediakan dana talangan dan menyediakan perangkat peraturan yang jelas menjadi sangat penting. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masih rendahnya angka pertumbuhan kredit perbankan dan dampaknya terhadap pertumbuhan sektor riil di semester I 2009?

Rendahnya pertumbuhan kredit di semester I 2009 disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah keadaan pasar yang kurang kondusif yang membuat pihak kreditur maupun debitur berhati-hati dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Bank cenderung berhati-hati menyalurkan pinjaman di tengah gejolak ekonomi global untuk menghindari risiko meningkatnya NPL, sedangkan dari sisi peminjam juga memperlambat ekspansinya dengan me-reschedule beberapa proyek sejalan dengan keadaan pasar yang kurang kondusif. Faktor kedua adalah masih tingginya suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan di awal tahun 2009, yang didorong oleh meningkatnya risiko likuiditas. Namun, sejalan dengan ekspansi moneter yang dilakukan Bank Indonesia dengan pemotongan BI rate sebesar 275 bps dari awal tahun dan perbaikan persepsi risiko, likuiditas mulai kembali normal. Volume pinjaman antarbank yang sempat menyentuh Rp82 Triliun di

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh jumlah dana yang ditempatkan di SBI yang stabil di level Rp230 Triliunan. Ekspansi kredit perbankan saya perkirakan akan membaik pada semester kedua ini sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi di semester II 2009. Terlebih perbankan nasional, terutama bank besar, sudah bersepakat untuk menurunkan suku bunga deposito untuk menghindari perang suku bunga yang dapat mendongkrak biaya dana perbankan dan menyebabkan suku bunga kredit menjadi sulit untuk turun. Masukan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Departemen Keuangan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan ekonomi di tahun 2010 mendatang? Salah satu hal yang menurut saya penting untuk menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, adalah bagaimana mendorong perbaikan sistem angaran dan implementasi belanja pemerintah daerah. Seperti kita ketahui, sekitar 30% dari total anggaran belanja pemerintah pusat merupakan transfer ke daerah sehingga keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembangunan akan sangat tergantung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mempercepat anggaran belanjanya. Hal lainnya adalah berkaitan dengan penyerapan anggaran. Departemen Keuangan juga diharapkan untuk lebih intensif memonitor penyerapan dana di departemen/kementrian terkait mengingat daya serap mereka sangat lambat, khususnya di paruh pertama tahun anggaran. Sistem reward dan punishment mungkin bisa diterapkan oleh Departemen Keuangan sehingga mendorong instansi terkait untuk menggunakan anggarannya secara tepat guna. mk

Adapun mengenai pengembalian (retur) Jasa Kena Pajak ditetapkan agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) Barang Kena Pajak. Untuk itu, dalam ketentuan undang-undang ini juga diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya.


bulan Desember 2008 sudah kembali normal ke level di atas Rp200 Triliun.


13


10/26/2009 12:31:56 PM

Wawancara

Info Kebijakan

Dekan FE UI , Firmanzah :

“ Efektivitas dan efisiensi anggaran ditambah dengan prinsip good corporate pijakan penting bagi Departemen Keuangan

“

governance menjadi

Anak muda menjabat pimpinan fakultas boleh dibilang amat langka. Sebab, lazimnya kita jumpai pemimpin fakultas diisi oleh para profesor yang sudah senior. Namun demikian, lain halnya dengan Firmanzah, Dekan ke-14 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini merupakan dekan termuda sepanjang sejarah FE UI. Dirinya terpilih menjadi Dekan FE UI di usianya yang baru 33 tahun. Usia boleh muda, namun soal kapasitas intelektual jebolan program Doktoral dalam Strategic and Management International dari University of Paris, Perancis ini tak dapat diragukan lagi. Dirinya tergolong aktif sebagai pengajar tamu, peneliti, dan pembicara dalam berbagai forum internasional di berbagai universitas seperti University of Nanchang (China), University of Pau et Payas de l’Adour, University of Science and Technology of Lille 1, IAE de Grenoble (Perancis), dan Amos Tuck Business School (USA). Kepada Media Keuangan, Firmanzah menuturkan sejumlah pandangannya terkait perekonomian Indonesia tahun 2010 mendatang. Berikut kutipannya.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010?

T

arget/perkiraan pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY ke DPR merupakan target yang hati-hati. Target ini mempertimbangkan pengaruh krisis ekonomi dunia yang sampai sekarang masih kita rasakan dampaknya, pengaruhnya terutama terhadap sektor keuangan yang lesu dan diperkirakan baru akan pulih pada tahun 2010. Jika kita lihat prestasi pada kuartal II 2009, maka pertumbuhan 3,99% masih lebih tinggi dibandingkan konsensus analis, yaitu sekitar 3,5%-3,7%. Secara umum, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar 5% masih dikategorikan lebih baik dibandingkan dengan banyak negaranegara lain yang mengalami resesi seperti ASEAN-5 (3,7%). Pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena konsumsi warga Indonesia yang selama krisis tetap menopang perekonomian dalam negeri, walaupun investasi dari luar masih di bawah harapan kita semua.

Berbicara krisis perekonomian global, bagaimana Bapak melihat pemulihan perekonomian tahun

2010 mendatang? Saya melihat bahwa krisis akan mulai pulih tahun depan. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik, ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan indikasi pemulihan. Namun, kita perlu tetap waspada karena permasalahan yang dihadapi Indonesia sekarang ini sedikit banyak dipengaruhi oleh gejolak dan volatilitas perekonomian global. Misalnya, gejolak harga minyak dunia, harga komoditas pertanian dunia dan turunannya. Berdasarkan potensi dan peluang di tahun 2010, maka tema pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat menjadi sangat relevan. Pemulihan karena Indonesia terkena dampak krisis akibat krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat karena sudah menjadi tugas negara (state) untuk menjamin penyediaan lapangan kerja dan akses terhadap sumber-sumber nasional.

Tantangan apa saja yang berpotensi menghambat kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2010?

Kemudian masih di internal, di tahun 2010 pemerintah juga dihadapkan pada persoalan bagaimana mengaitkan kebijakan di sektor moneter dan sektor riil. Kedua sektor ini perlu dilihat sebagai kesatuan terintegrasi di mana kebijakan di satu sektor akan berdampak di sektor lain. Selain itu, tantangan internal lainnya adalah karena kabinet baru terbentuk dan perlu proses dalam transisi kerjanya, namun secara umum kabinet yang baru ini akan lebih stabil dan lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya karena Partai Demokrat mempunyai kursi yang dominan di DPR. Dari sisi eksternal, volatilitas dan fluktuasi harga di pasar dunia dikhawatirkan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Beberapa negara tujuan ekspor Indonesia juga sedang dalam masa perbaikan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap produk-produk buatan Indonesia.

Tantangan internal untuk mengefektifkan



birokrasi pemerintah baik di pusat ataupun di daerah. Kualitas rencana strategis pembangunan di tahun 2010 akan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur negara dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi yang sudah diambil di tataran nasional.

14


Sementara itu, dua jenis pajak lain merupakan jenis pajak yang sampai saat ini dipungut oleh pusat, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB. Selama ini, hampir seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB telah diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

dalam Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kemudian, seluruh pelayanan persewaan di hotel menjadi Objek Pajak Hotel, sedangkan catering dan pelayanan boga termasuk di dalam Objek Pajak Restoran.

Oleh karena itu, pengalihan dua jenis pajak ini menjadi pajak daerah tidak akan banyak berdampak pada tambahan beban masyarakat dan relatif bersifat netral terhadap kondisi APBN Nasional, sedangkan Pajak Sarang Burung Wallet merupakan pajak baru yang dapat dipungut beberapa daerah apabila memiliki potensi pajak yang dianggap memadai.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan tentang batasan tarif maksimum untuk beberapa perluasan pajak di tingkat kabupaten dan kota juga dinaikkan. Pajak Hiburan yang tergolong mewah tarif pajaknya dapat ditetapkan lebih tinggi namun tidak lebih dari 75%. Tarif Pajak Parkir yang semula 20% dinaikan menjadi 30% dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya dikenal sebagai Pajak Galian Golongan C) dinaikkan menjadi 25% dari sebelumya 20%.

Pemerintah menyadari bahwa pemungutan pajak baru pasti memerlukan berbagai perangkat pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya yang memadai mutlak diperlukan. Maka, pengadaan pemungutan pajak baru pun akan dilakukan secara bertahap. Pemungutan BPHTB akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011, sedangkan Pajak Rokok dan PBB Pedesaan dan Perkotaan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014. Selama masa peralihan tersebut, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas yang diperlukan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyiapkan daerah di dalam menyiapkan fungsinya. Sementara itu, untuk retribusi daerah terdapat tiga puluh jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dari yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 27 jenis di dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001. Menurut Menkeu, penambahan jenis retribusi tersebut tidak akan menambah beban masyarakat karena jumlah retribusi yang ada dan yang terdapat pada undang-undang layak dipungut. Selain itu, selama ini retribusi tersebut juga telah dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain menambah jenis pajak dan retribusi, UU PDRD yang baru ini juga mengatur perluasan basis pajak dan retribusi. Perluasan basis pajak, misalnya kendaraan pemerintah, termasuk di

Tarif Pajak Daerah

Kenaikan jumlah pajak maksimum juga dikenakan kepada jenis Pajak Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, besaran masing-masing adalah 5%, 10%, dan 5% diubah menjadi masing-masing 10%, 20%, dan 10%. “Penambahan jenis pajak baru dan perluasan basis pajak daerah tidak mempunyai makna dari sisi otonomi fiskal apabila tidak disertai dengan kewenangan di dalam menetapkan tarifnya,” jelas Menkeu. Oleh karena itu, daerah provinsi yang tadinya sama sekali tak memiliki diskresi dalam menetapkan tarif, di dalam UU PDRD diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan tarif maksimum. Menurut Menkeu, pemberian kewenangan di dalam penetapan tarif akan mempermudah daerah dalam mengaitkan pengenaan tarif dengan tingkat pelayanan. “Dalam hal ini, ada hubungan antara the benefit of tax dengan link tarifnya,” jelasnya. Dengan ketentuan ini, daerah bisa mendesain kebebasan tarif pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi ke daerah masing-masing.


39

Berdasarkan perhitungan, Menkeu memperkirakan pada tahun 2011 (tahun pertama pelaksanaan UU PDRD secara efektif ) peranan PAD terhadap APBD Provinsi akan meningkat menjadi 63% dari yang semula hanya 50% pada tahun 2009, sedangkan peranan PAD terhadap APBD Kabupaten dan Kota akan meningkat menjadi 10% dari yang semula hanya 7% pada tahun 2009. Selain itu, secara nasional Menkeu juga memperkirakan peningkatan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19% di tahun 2009 menjadi 24% di tahun 2014. “Kondisi tersebut akan semakin membaik di tahun 2014 dengan asumsi bahwa semua daerah dapat melakukan pungutan pajak dan retribusi dengan menerapkan tarif maksimum yang ditetapkan sesuai ketentuan UU ini,” harapnya. Namun demikian, Menkeu menekankan agar penambahan pendapatan daerah tersebut harus diikuti oleh peningkatan dan perbaikan tata kelola di tingkat pemerintah daerah atau good and clean governance. Penggunaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi pembayar pajak dan retribusi di seluruh lapisan masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, undangundang ini mengatur penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah dilakukan earmark untuk mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan pajak yang dipungut tersebut. Sebagai contoh, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum di daerah. Melalui kebijakan earmarking ini, daerah dipacu untuk secara bertahap dan terus menerus melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. Sebagai implementasinya, pemerintah akan segera mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU PDRD ini, baik dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Pemerintah akan melakukan koordinasi yang sebaikbaiknya agar kelancaran persiapan dan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat segera terjadi,” pungkas Menkeu. mk


10/26/2009 12:31:56 PM

Info Kebijakan

Wawancara Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak di tahun 2010 yang ditetapkan meningkat dari tahun 2009?

RUU PDRD Disahkan oleh DPR RI

Target penerimaan pajak di tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah yang besar ini perlu usaha ekstensifikasi wajib pajak yang agresif dengan insentif yang menguntungkan bagi masyarakat. Sosialisasi alokasi penerimaan pajak dibutuhkan oleh masyarakat supaya mereka memahami pajaknya dan memberikan kontribusi positif bagi dirinya lagi. Pos paling besar tentunya adalah pajak yang diperoleh dari perusahaan. Peraturan yang transparan dan jelas tentunya merupakan kebijakan yang perlu terus dipertahankan oleh pemerintah sehingga pengusaha memperoleh kepastian dalam besaran jumlah pajak yang perlu dibayar.

Setelah dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR selama kurang lebih tiga tahun, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menyepakati untuk mengesahkan Rancangan UndangUndang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi undang-undang (18/8).

“A

lhamdulillah kita dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini setelah tiga tahun pembahasan. Kami atas nama pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan ingin menggunakan kesempatan yang bahagia dan Insya Allah penuh berkah ini, untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewan,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah di hadapan Rapat Paripurna. Menurut Menkeu, penyelesaian UU PDRD merupakan langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Khususnya, dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih baik dan ideal. Dalam Undang-Undang PDRD, ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk diperbaiki. Ketiganya, yaitu perbaikan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar pada daerah di bidang kebijakan keuangan atau local taxing power, dan peningkatan efektifitas pengawasan. “Penguatan local taxing power dilakukan dengan menambah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah dan memberikan diskresi keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan tarif,” jelas Menkeu. Di samping itu, tarif maksimum beberapa pajak daerah juga dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah di dalam melakukan

pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi perekonomian masing-masing.

Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah Di dalam UU ini, pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Mekanismenya, sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan perundang-undangan. Apabila suatu daerah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah tersebut dapat dikenakan sanksi. Lebih lanjut Menkeu menyampaikan bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai pungutan daerah yang bermasalah sehingga dapat mendukung upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah masing-masing.

Pajak dan Retribusi Baru di Daerah Langkah-langkah penyempurnaan kebijakan dan Peraturan Pajak dan retribusi Daerah juga mencakup penambahan jenis Pajak Daerah. Hal ini dilakukan dengan menambah empat jenis pajak baru, yaitu Pajak Rokok, Pajak



38

Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan menambah keempat jenis pajak ini, secara keseluruhan terdapat 16 jenis Pajak Daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten atau kota. Dalam undang-undang ini, pajak rokok ditetapkan sebagai Pajak Provinsi. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut, sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, Menkeu memperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti pertumbuhan alamiah dari industri tersebut. “Penerimaan pajak rokok akan dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum yang terkait dengan munculnya rokok ilegal,” pungkas Menkeu.


Selain itu, usaha peningkatan perolehan pajak melalui strategi intensifikasi perlu dilakukan. Hal ini untuk menjamin adanya kualitas penerimaan dari para wajib pajak yang sudah terdaftar.

Bagaimana Bapak melihat kesadaran pajak masyarakat Indonesia? Saya melihat adanya peningkatan kesadaan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh upaya agresif Direktorat Jenderal Pajak dalam mempromosikan iklan di beberapa media, terkait dengan pajak. Hal ini tercermin dari data bahwa wajib pajak bertambah dari 2.637 juta wajib pajak pribadi pada tahun 2001 menjadi 11 juta wajib pajak pribadi pada tahun 2008. Selain itu, wajib pajak badan juga mengalami peningkatan yang besar juga. Prestasi ini diperoleh dengan program–program kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain, seperti imigrasi.

mendukung reformasi birokrasi di 13 kementrian tersebut dan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Reformasi birokrasi perlu diarahkan untuk membangun birokrat dan sistem yang mengedepankan aspek pelayanan publik, terintegrasi satu dengan yang lain. Reformasi birokrasi perlu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional. Kompetisi global juga terjadi pada kompetisi pelayanan, kompetisi yang dilakukan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi juga perlu dilakukan untuk mensinkronkan peraturan di pusat dan daerah. Hal ini untuk menghindari overlapping dan ketidaksinkronan peraturan. Perlu adanya sistem administrasi-birokrasi terpadu antara pusat-daerah di berbagai sektor pemerintahan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama antara pusat dengan daerah. Bagaimana Bapak melihat perkembangan reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan sendiri sebagai pilot projectnya? Inisiatif dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan menurut hemat saya sudah berjalan sangat baik. Beberapa langkah sudah dilakukan, seperti perbaikan sistem remunerasi, penataan tugas dan kewenangan unit-unit yang ada di Departemen Keuangan, dan sistematisasi pekerjaan. Namun, hal ini perlu diteruskan dan ditingkatkan terutama terkait dengan sistem analisa kinerja baik di tingkat individu, unit kerja, divisi, maupun di lingkungan Departemen Keuangan. Selain itu, best practice yang sudah

ada di Departemen Keuangan juga besar harapannya dapat ditularkan pada departemen-departemen lain sehingga secara kolektif kinerja departemen pemerintah mampu menjawab tantangan dan peluang secara responsif dan efisien dengan tetap memegang teguh prinsipprinsip good corporate governance. Sebagai akademisi, mungkin ada pesan yang Pak Firmanzah ingin sampaikan kepada pemerintah khususnya Departemen Keuangan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan ekonomi di tahun 2010 mendatang? Peran Departemen Keuangan sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Efektifitas dan efisiensi anggaran ditambah dengan prinsip good corporate governance menjadi pijakan penting bagi Departemen Keuangan. Oleh karena itu, Departemen Keuangan perlu memberikan perhatian khusus bagi proses pengajuan anggaran sampai kepada turunnya alokasi anggaran. Selain itu, transparansi juga perlu dilakukan berhubungan dengan alokasi pendapatan yang diterima oleh pemerintah melalui pajak sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang melihat relevansi antara pajak yang diberikan dengan keuntungan yang diperolehnya. Kedua hal ini penting untuk dilakukan sehingga akan dapat mewujudkan tujuan besar yang sudah ditetapkan oleh Presiden SBY tahun 2010, yaitu Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat. mk

Mengenai pemantapan reformasi birokrasi, direncanakan di tahun 2011 ada 13 Kementerian lagi yang akan direformasi. Bagaimana Bapak melihat perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia selama ini? Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah memang sangat diperlukan untuk meningkatkan keunggulan berinvestasi di Indonesia. Saya sangat


15


10/26/2009 12:32:01 PM

Tokoh

Celengan

Paskah Suzetta

Optimalisasi Anggaran untuk Pertumbuhan Ekonomi 2010

Indra J. Rivai dan Tjip Ismail

Dua Pemusik Depkeu

Masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu memasuki hari-hari terakhirnya yang akan purna pada 10 Oktober 2009. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta pun tidak terkecuali. Namun, mantan Ketua Komisi XI DPR itu tampak tetap semangat menjalankan tugasnya seharihari sebagai perencana pembangunan di bumi pertiwi ini.

B

ersama tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu sebagai pimpinan perencanaan pembangunan nasional, Paskah dengan Bappenasnya berhasil merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 yang disusun berdasarkan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dengan baik. Tiga agenda pembangunan yang diusung dalam RPJM itu adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang secara garis besar pelaksanaannya telah memberikan hasil yang positif.

Optimalisasi Anggaran Politisi asal Partai Golkar yang bermasalah karena dikaitkan dengan kasus aliran dana dari Bank Indonesia ke sejumlah anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 ini, tampak tetap tegar dan sibuk menjalankan aktivitas perencanaan pembangunan negeri ini untuk tahun anggaran 2010, walaupun masa jabatannya masih belum ada kepastian akan diperpanjang untuk periode kedua. Paskah Suzetta dengan tim Bappenasnya tetap bekerja keras demi kelangsungan pembangunan nasional. Di antara kesibukannya menghadiri sidang kabinet DPR dan Musyawarah Pembangunan Nasional Musrenbang) di berbagai daerah, ia tak lupa tetap hadir di ruang publik menghadiri seminar dan diskusi lainnya.

Di sela kesibukannya, ayah tiga anak itu tetap ramah menjawab sejumlah pertanyaan pers untuk melihat persiapan nasional di tahun 2010 nanti dalam berbagai kesempatan. Paskah tetap dengan optimismenya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2010 bisa mencapai target 5,5%, lebih dari target awal 5,0%.

Bagaimana Anda optimistis dengan pertumbuhan ekonomi 5,5% di tengah krisis global yang belum reda ini? Memang tahun depan perekonomian Indonesia masih dalam masa pemulihan dari dampak krisis ekonomi global sehingga pertumbuhan ekonomi masih agak lambat. Namun, dengan hitungan kita tetap pertahankan defisit APBN 1,6%, maka harus ada optimalisasi anggaran. Dengan optimalisasi anggaran setidaknya dapat menyumbang sekitar Rp6 Triliun bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Cara apa dalam upaya optimalisasi anggaran itu? Optimalisasi anggaran di antaranya melalui penghematan serta pemotongan anggaran yang dinilai tidak perlu. Ada yang dilakukan penghematan, bila perlu potong yang tidak prioritas. Satu hal lagi yang membuat Paskah yang sudah empat periode duduk sebagai anggota DPR sejak 1992 hingga 2005 agak kecewa adalah sistem administrasi kependudukan yang menyeluruh



16

secara nasional yang tak pernah terwujud. Sebagai Meneg PPN/Kepala Bappenas, di masa akhir jabatannya telah merencanakan perwujudan pembentukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai 2010. SIAK ini dirancang untuk membangun nomor induk kependudukan nasional sebagai nomor identitas tunggal. Nomor tersebut nantinya akan menjadi identifikasi diri bagi penduduk Indonesia yang dipergunakan dalam dokumen. Seiring itu pula direncanakan Sensus Penduduk (SP) 2010.

M

Berapa dana yang dibutuhkan untuk SIAK dan SP 2010 itu?

alang melintang di dunia birokrasi bukan hal yang aneh bagi kedua pemusik Depkeu ini. Sederet jabatan yang pernah disandang menyudutkan pandangan kita bahwa kedua orang ini mestinya bukan pemusik, melainkan birokrat. Indra J. Rivai, terakhir menjabat eselon II di Ditjen Kekayaan Negara, sedangkan Tjip Ismail, menjabat eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan.

Dana seluruhnya untuk melaksanakan sensus penduduk (SP) dan penyelenggaraan SIAK dibutuhkan sebesar Rp9,6 Triliun. Untuk sensus butuh Rp3,3 Triliun dan SIAK sebesar Rp6,3 Triliun.

Kini keduanya berkecimpung di Pengadilan Pajak, masih aktif, termasuk aktif di musik tentunya. Menyimak kiprah dua orang ini di dunia musik, pasti bukanlah pemusik dadakan karena ada Gelatik, misalnya. Indra Rivai itu ternyata dedengkotnya Bimbo zaman dulu. Beberapa lagu Bimbo merupakan hasil aransirnya.

Bagaimana kesiapan untuk perangkatnya? Kebutuhan untuk pembentukan SIAK sekitar Rp3 Triliun untuk software (perangkat lunak atau sistemnya) dan Rp3 Triliun untuk hardware (perangkat keras). Menurut Paskah, rancangan SIAK untuk perangkat keras seperti komputer dan sebagainya boleh saja didatangkan dari luar negeri, namun untuk sistem softwarenya tetap harus oleh orang-orang Indonesia karena ini berkaitan dengan informasi yang rahasia untuk kita. mk


Indra dan Tjip menunjukkan kepiawaiannya bermain alat musik dalam acara Gelatik 2009 yang diselenggarakan di Lantai Mezzanine, Gedung Djuanda I, Departemen Keuangan.

”Cara beliau memetik gitar, bukan main, profesional sekali,” tutur salah seorang penonton. Begitu pula dengan Tjip yang saxophonist. Gaya meniup beliau seperti Kenny G. Sepertinya pemusik di lingkungan Departemen Keuangan bukan hanya mereka, tetapi juga Anggito Abimanyu, sang flutist dan Sri Mulyani yang menggesek biola. mk


37


10/26/2009 12:32:16 PM

Reportase

Profil

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Pengelola Investasi Institusi/Perorangan

Tantangan dan Planning LPSE ke depan

kecurigaan padahal tidak ada apa-apa. Selain itu, rekanan biasanya memasukkan penawaran di saat-saat terakhir, karena takut penawarannya dicontek orang. Kemudian bisa saja masing-masing rekanan cari peluang, penawaran tidak sama dengan rekanan lain supaya bisa diatur siapa yang menang. Kalau dengan e-proc ini mereka tidak bisa lagi,” jelas Hatta panjang lebar. Melalui e-proc, hal-hal di atas tidak terjadi lagi, rekanan tidak bisa saling tahu siapa saja yang ikut tender. “Kalau mereka masih pakai pola lama, ada istilah uang untuk panitia, uang untuk PPK, bakal kalah mereka,” tegas Hatta. Efisiensi e-proc juga tinggi, misalnya kalau dulu di DIPA ada nilai anggaran Rp100 Juta, biasanya yang jadi kontrak berkisar Rp90 Jutaan. Dengan e-proc terbukti ternyata dengan nilai anggaran Rp10 Miliar, di dalam kontrak bisa Rp7 Miliar dan barangnya sama dengan harga yang Rp9 Milyar. Hanya saja menurut Hatta, sampai saat ini LPSE masih mengalami kendala dukungan SDM dan infrastruktur. “Sampai saat ini kita masih mengalami kendala ketersediaan SDM, karena di sini yang ada hanya kepala pusat didukung oleh beberapa kepala sub bagian, tetapi kepala bagiannya tidak ada, pelaksananya tidak ada,” ujar Hatta menerangkan. Oleh karena itu, untuk perbaikan ke depan, LPSE akan mencoba

Sebenarnya LPSE bukan hanya ada di Depkeu, di instansi lain seperti di Deplu, Diknas, dan Polri juga akan dikembangkan. Dengan demikian, karena kita telah menciptakan pasar bersama secara terbuka, otomatis kita harus mencoba saling terkait dengan mereka sehingga siapapun juga bisa masuk, tidak ada batasan. Misalnya, Departemen Agama kalau ingin mengadakan pengadaan secara elektronik bisa menggunakan fasilitas kita. Itu tanpa dikenakan biaya, free of charge. Karena ini dalam rangka meningkatkan efisiensi pengadaan dan mempercepat proses penyerapan dana. Ke depan, LPSE akan menjajaki kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti KPK, BPK, BPKP, Deplu, Departemen Kelautan, dan Sekretariat DPR. “Kita punya rencana mau coba pendekatan ke sekretariat DPR, Deplu, dan BPKP,” jelas Hatta. Berbicara tantangan ke depan, tahun 2010 direncanakan akan ada sebuah Keppres baru yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Keppres baru ini akan mengharuskan seluruh satker untuk menggunakan e-procurement. “Yang saya dengar dari Pak Profesor Himawan Adinegoro (Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi– LKPP) mengatakan bahwa pengganti Keppres Nomor 80 ini sedang diproses. Dan dua tahun sejak 2010, seluruh pengadaan yang harus menggunakan mekanisme tender akan diselesaikan dengan e-procurement,” papar Hatta. Jadi, tahun 2010 LPSE akan mencoba



36

menerapkan e-proc pada satker-satker di pulau Jawa yang terdapat Gedung Keuangan Negara (GKN) sebagai benchmark-nya. Bekerja sama dengan Pusintek dan Biro Perlengkapan, LPSE ingin menjadikan GKN sebagai internet cover untuk meng-cover satker-satker tersebut. Uji coba pertama akan dilakukan pada satker di lingkungan DKI untuk tahun 2010. Kemudian kalau rencana ini sukses, LPSE akan ekspansi ke seluruh GKN. Pada akhirnya, bila rencana ini berhasil diterapkan, seluruh satker di Indonesia bisa terintegrasi satu sama lain. Misalnya, kalau ada penyedia jasa di Surabaya mau ikut tender di Jakarta, penyedia jasa tidak perlu datang ke Jakarta. “Dia daftar di Surabaya, memasukkan penawaran di Surabaya, panitia Jakarta bisa lihat aplikasi penawarannya dan langsung dievaluasi. Jadi, pasarnya makin bebas,” ungkap Hatta.

Harapan Ke depannya, pengaplikasian program dengan ide yang brilian ini diharapkan tidak hanya diterapkan pada Bappenas dan Departemen Keuangan saja, tetapi juga dapat terus dikembangkan hingga seluruh instansi dan lembaga pemerintahan. Bahkan, pengaplikasian program e-Procurement ini direncaranakan akan diberlakukan untuk umum sehingga perekonomian Indonesia dapat terus diupayakan mencapai optimalisasi yang maksimal. “Harapan saya ke depan layanan ini bisa kita perluas. Kita baru melaksanakan e-proc di tingkat pusat. Kemudian, nilai yang dilaksanakan hanya yang di atas Rp5 Miliar. Di bawah Rp5 Miliar belum dilaksanakan secara e-proc, masih secara konvensional. Tapi nanti dengan timbulnya Keppres baru tahun 2010, semuanya wajib dilaksanakan secara e-proc. Nah, jangan sampai tahun 2011 nanti satker panik karena belum ada kesiapan. Itu perlu disiapkan dari sekarang,” pungkas Hatta. mk


Kepala Pusat Investasi Pemerintah, Langgeng Subur:

“

PIP bisa memberikan kontribusi kepada negara yang sebesarbesarnya melalui PNBP

“

melengkapi seluruh SOP, menambah jumlah SDM, dan meningkatkan infrastruktur kerja.

Berkunjung ke kantor Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Lantai 18 Gedung Djuanda I Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan menjadi pengalaman tersendiri bagi Media Keuangan. Pasalnya, selain keramahan pimpinan dan para pegawainya, tata letak ruang kerjanya pun diatur sedemikian rupa layaknya tata letak ruang kerja sebuah corporate. Saat pertama kali masuk ke dalam ruangan, Media Keuangan langsung disuguhkan dengan suara gemericik air terjun mini dan pemandangan sebuah taman mungil nan asri. Sementara di hadapan pintu masuk terdapat sebuah layar monitor berukuran besar untuk memantau pergerakan invetasi di pasar modal. Di sambut hangat oleh pimpinan PIP, Langgeng Subur, Bapak berwajah tenang ini langsung mengajak Media Keuangan untuk berkeliling di ruang kantornya sebelum terlibat perbincangan di pagi hari itu.

Pembentukan PIP Memulai perbincangan dengan Media Keuangan, Langgeng menjelaskan bahwa awalnya PIP bernama Direktorat Pengelola Dana Investasi (Dit. PDI) di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sesuai arahan pimpinan, Dit. PDI diminta dibentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) setingkat eselon II. Pembentukan BLU pada waktu itu adalah dalam rangka untuk melayani BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di Departemen Pekerjaan Umum. “Waktu itu kita pikirkan namanya ‘Badan Investasi Pemerintah (BIP)’. Kata ‘Badan’ bukan berarti menunjukkan bahwa

itu unit eselon I, tapi hanya penamaan saja,” jelas penyandang gelar MBA dari University of New Orleans, Louisiana ini. Ketika nama “BIP” diajukan ke Menpan, pihak Menpan mengatakan tidak diperkenankan pada Direktorat Jenderal ada unit struktural di bawahnya yang menggunakan nama ‘Badan’. “Kalau begitu ini namanya bukan badan tapi pusat deh,” ujar Langgeng. Permasalahan nama tak berhenti di sana, karena menurut Menpan nama ‘Pusat’ tidak boleh berada di bawah Direktorat Jenderal, karena di bawah Direktorat Jenderal seharusnya hanya Kantor Wilayah atau Direktorat. Alhasil, PIP dipindahkan ke Setjen. Jadilah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai badan layanan umum di bidang pengelolaan dana (investasi) di dalam organisasi Sekretariat Jenderal seperti sekarang ini. Dalam nomenklatur (PMK Nomor 100/PMK.1/2008), PIP berada di bawah binaan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, namun bertanggung jawab langsung pada Menteri Keuangan.

Langgeng Subur, lahir di Jakarta, 20 November 1959. Menjabat sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sejak Agustus 2007. Sosok pria yang sederhana ini menyelesaikan pendidikan Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1988 dan meraih gelar MBA dari University of New Orleans, Louisiana, USA tahun 1992.

berharga.

Core Business

Penyaluran dana untuk investasi langsung dapat dilakukan dengan penyertaan modal (penambahan equity) atau pemberian pinjaman pada perusahaan (baik perusahanan swasta maupun BUMN), sedangkan untuk investasi pada surat berharga dapat dilakukan dengan pembelian saham-saham di bursa efek maupun obligasi perusahaan, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat.

Mengenai core business PIP, Langgeng menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 dinyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang. Investasi yang dimaksud dapat berupa investasi langsung maupun investasi surat

Menurut Langgeng, pengelolaan investasi pada surat berharga dilakukan dengan membeli saham-saham go public di pasar modal melalui broker, sedangkan pengelolaan investasi pada obligasi sampai saat ini belum dapat dilakukan. Selain itu, PIP juga memberikan pinjaman langsung seperti


17


10/26/2009 12:32:21 PM

Profil

Reportase

yang dilakukan perbankan, misalnya pengelolaan investasi di bidang equity, PIP dapat memberikan pinjaman atau pembelian kepemilikan pada perusahaanperusahaan,” jelas Langgeng. Dari sisi operasionalisasinya, PIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2004. Di sisi lain, institusi PIP juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.

hak PNBP milik negara. Jadi, jika negara membutuhkan dana tersebut, PIP dapat mengeluarkan. Sebagai BLU-nya Setjen, PIP mempunyai beberapa sumber pemasukan, yaitu APBN, keuntungan hasil pengelolaan investasi PIP, dan dari amanah pihak ketiga. Adapaun pihak ketiga yang menitipkan dananya untuk dikelola PIP saat ini berasal dari kalangan institusi dan korporasi. Namun demikian, ke depan Langgeng tidak menutup kemungkinan adanya peluang pihak ketiga dari kalangan individu.

Modal Awal Saat ditanya mengenai modal kerja awal PIP, Langgeng menjawab bahwa pada tahun 2006 PIP mempunyai modal awal sebesar Rp2 Triliun, begitu pula pada tahun 2007. Tetapi, pada tahun 2008 tidak ada penambahan modal karena terjadi gonjang-ganjing perekonomian internasional (krisis global). Pada tahun 2009, ada penambahan modal sebesar Rp500 Miliar dan pada tahun 2010 direncanakan sebesar Rp900 Miliar.

Ketika ditanya apakah PIP dapat mengelola investasi pihak lain, beliau menjawab tentu saja bisa. PIP menerima titipan dana dari personal, seperti pegawai negeri dan karyawan swasta untuk dikelola dan tentu ada perhitungan untuk keuntungannya. Yang jelas sampai saat ini dana kelolaan dari sumber titipan pihak lain dan hibah belum ada. (Perbandingan dana kelolaan PIP dengan SWF lain dapat dilihat pada Tabel I). Lebih lanjut Langgeng menjelaskan, pada awalnya PIP termasuk “BLU bertahap” yang mempunyai target PNBP, yaitu hasil investasi PIP disetor 50% ke kas negara, sedangkan 50% lainnya disimpan oleh PIP. Pada saat PIP menjadi “BLU penuh” di tahun 2009, PIP memegang

“Bagi para pengusaha yang membutuhkan biaya untuk mengembangkan usahanya dapat mengajukan pembiayaan ke PIP asalkan perusahaan itu jelas usahanya atau feasible,” ungkap ayah tiga anak ini. Sejak berdiri di awal tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 dengan Asset Under Management (AUM) sebesar Rp4 Triliun, AUM PIP saat ini sekitar Rp4.529.636.053.788,00. Kontribusi PNBP sebesar Rp299.494.295.950,00 untuk tahun 2008 dengan kontribusi terbesar masih dari cash mangement diikuti dari penyaluran pinjaman dan saham. Menurut Langgeng, dengan previllege yang dimiliki PIP, banyak peluang yang dimiliki PIP untuk meningkatkan dana kelolaan (asset under management). PIP



Kinerja PIP Dengan bangga pejabat yang tak lepas dari senyumnya yang khas ini memaparkan beberapa keberhasilan kinerja yang dilakukan PIP. Pada 2008 dan 2009, PIP telah melakukan investasi pada saham-saham BUMN sesuai amanah Menteri Keuangan untuk stabilisasi pasar. Untuk investasi saham, PIP mengalami apa yang dinamakan blessing in disguise, karena selain menstabilkan pasar juga mendapat profit dari capital gain dan dividen yang sangat besar—hampir 100% dari harga beli. Dalam sektor pembiayaan atau financing, PIP telah melakukan bridging finance untuk proyek-proyek infrastruktur, khususnya pembangunan Bandara Medan Baru, Kualanamu. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman berjangka pada kontraktor-kontraktor BUMN yang kompeten.

“Total untuk modal tahun 2009 ini, sebesar Rp4,5 Triliun. Itu baru modal saja, belum ditambah dengan yang lain-lain, seperti capital gain, dividen saham, dan bunga pinjaman sebesar Rp600 Milliar per bulan Agustus 2009,” paparnya. Jadi, selama tiga tahun APBN telah mengucurkan dana sebesar Rp4 Triliun. “Dana ini sangat kecil dibandingkan Sovereign Wealth Fund (SWF) lain bahkan dibandingkan Timor Leste yang memiliki dana kelolaan sebesar US$4,2 Miliar.” Ujar Langgeng.

dapat bekerja sama dalam pengelolaan dana baik dengan lembaga multilateral, Sovereign Wealth Fund (SWF)/investment authority maupun entitas bisnis termasuk individu-individu.

18

Di samping itu, guna menjalankan amanah “manfaat sosial” PIP telah menyalurkan dana untuk pembebasan tanah untuk jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pada investasi ini, PIP lebih berorientasi pada aspek sosial, yaitu pembangunan jalan tol dibandingkan profit oriented. Diharapkan proses pembangunan jalan tol yang merupakan sarana untuk transportasi publik dapat berlangsung secara cepat dan roda perekonomian negara dapat semakin cepat berputar. Secara legal, mitra investasi PIP meliputi BUMN, BLU, pemerintah daerah, atau badan usaha lainnya baik dari private institution atau public institution. Hingga tahun 2009, mitra investasi PIP baru meliputi BUMN dan BLU. Sementara, untuk institusi lain masih dalam tahap penjajakan.

Laporan Keuangan PIP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan PIP tahun 2007 dan 2008 yang telah diaudit oleh BPK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan PIP ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi PIP, yaitu Keputusan Menteri Keuangan


pun telah mengikuti pelatihan mengenai penggunaan aplikasi e-Procurement dengan berkoordinasi pada pihak LKPP. Bagi para penyedia barang dan jasa yang mendaftar sebagai vendor, juga diberikan pelatihan penggunaan aplikasi e-Procurement yang selanjutnya akan dilakukan registrasi dan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan konsistensi dokumen pendukung dari para calon vendor. Setelah resmi terdaftar, barulah para vendor mendapatkan user id dan password yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi tersebut. Hingga saat ini, pendaftaran sebagai vendor pun terus dibuka dan masih akan berjalan dalam kurun waktu yang lama.

Keunggulan e-Proc Berbagai manfaat serta kelebihan dapat dirasakan melalui pengaplikasian sistem e-Procurement. Pertama, memungkinkan terjadinya efisiensi dan optimalisasi dalam penggunaan APBN—sekitar 23,5% dibandingkan dengan masih mempertahankan cara konvensional. Apabila cara ini tidak hanya diberlakukan di instansi pusat (namun juga diikuti oleh sebagian besar atau seluruh departemen, lembaga, dan pemerintahan daerah), maka hal ini dapat mengoptimalkan penggunaan APBN dengan mengalokasikan dana untuk keperluan lainnya guna menunjang kemajuan perekonomian Indonesia. Proses e-Procurement juga relatif singkat, karena dapat dilakukan hanya dalam kurun waktu 18 hari, sedangkan secara konvensional membutuhkan waktu 36 hari dalam penyelesaiannya sehingga arus pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih cepat. Memiliki potensi terjadinya persaingan yang sehat dan kompetitif antarpelaku usaha guna mendorong iklim investasi yang kondusif secara nasional. Dengan memiliki prinsip fair market competition, e-Procurement akan mendukung iklim investasi yang kondusif,

karena dengan mendapatkan harga yang bersaing, dapat menghasilkan output yang memiliki mutu berkualitas.

Legal Basis Penerapan e-Proc Penerapan e-Procurement sendiri memiliki perlindungan hukum, yaitu Perundangundangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang merupakan rezim baru dalam Khazanah Peraturan Perundang-undangan RI, seperti pada Pasal 5 ayat 1 dan 5, Bab III mengenai Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetakannya merupakan suatu alat bukti yang sah, namun hal ini tidak berlaku bagi dokumen berbentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selain itu, terdapat Pasal 1 ayat 12 dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum yang mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan dan terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, karena memiliki kekuatan hukum yang sama sahnya dengan tanda tangan konvensional.


35

Awal pelaksanaan e-Proc di Depkeu Pengimplementasian e-Procurement tahun 2008 oleh Departemen Keuangan berada ditahap launching aplikasi serta penyusunan dokumen bagi persiapan first tender mengenai pengadaan pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2008. Tender pertama ini memiliki kisaran nilai pekerjaan di atas Rp10 Milyar. Pada tahun 2009 ini, Admin Agency telah dibentuk dan memberikan pelatihan bagi lingkungan unit eselon I Departemen Keuangan. Tercatat 922 perusahaan telah terdaftar dan sebagian sudah memiliki user id dan password sehingga sudah dapat mengakses e-Procurement secara online. Sekitar 250 vendor yang berada di Jakarta pun sudah mengikuti pelatihan dan terdapat 24 paket yang telah terlaksana serta 22 paket dalam tahap penyelesaian.

Kendala dalam Menerapkan e-Proc “Alhamdulillah sampai sekarang pelaksanaan pengadaan melalui e-proc ini tidak begitu banyak hambatan, tidak seperti pengadaan konvensional yang masih banyak masalah dalam prosesnya, misalnya saja timbul banyak indikasi


10/26/2009 12:32:27 PM

Reportase

Profil

Pengadaan Barang/Jasa

Nomor 12 Tahun 2008. Yang menarik, laporan keuangan PIP memang memiliki kerumitan tersendiri.

Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Depkeu, Muhammad Hatta:

Pasalnya, selain sebagai satker yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai entitas bisnis PIP juga membuat laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lazim digunakan oleh sektor korporasi. Dengan demikian, dari sisi transparansi dan akuntabilitas, tingkat akuntabilitasnya sudah memadai.

Melalui e-Procurement

“ Berdasarkan pengakuan beberapa vendor yang mengikuti e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),

mereka cukup puas karena

P

engadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dan sistem aplikasi. Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat mendukung kemudahan pekerjaan di berbagai bidang, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa yang kini telah dapat dilakukan secara elektronik melalui akses internet, data interchange, dan email. Proses e-procurement (e-Proc) ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu efisiensi dan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Menurut Kepala LPSE, Muhammad Hatta, penyelesaian yang lebih cepat bisa dilaksanakan dengan prinsip waktu yang menjadi hak penyedia, tidak boleh dikurangi oleh panitia. Akan tetapi, waktu yang menjadi hak panitia boleh dikurangi oleh panitia sendiri.

Penerapan e-Proc di Depkeu Secara struktural, LPSE memang baru setahun, tetapi secara fungsional e-proc sudah dilaksanakan sejak tahun 2008, awal dalam bentuk tim pengadaan yang pada waktu itu dikenal dengan nama Tim Sebelas. Berdasarkan Rapat Dinas Sekretariat Jenderal di Denpasar Bali, 13-14

“

lebih objektif, hemat, dan efisien

Desember 2007 silam, e-Procurement telah disosialisasikan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang mulai digunakan pada tahun anggaran 2008. Penerapannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2008 yang ditandai dengan peresmian website Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yaitu www.lpse.depkeu.go.id.

Kinerja e-Proc Dalam pengimplementasiannya, eProcurement dinilai mampu mendukung introprabilitas dan jaminan keamanan data (security), di mana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga proses akan sangat terbuka. Hal ini mendorong terjadinya persaingan sehat yang adil dan non diskriminatif antarpelaku usaha sehingga efisiensi dan efektivitas belanja negara dapat segera diwujudkan. Program e-Procurement yang akan terus dikembangkan oleh Pusat LPSE ke seluruh instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Keuangan dan tanggung jawab dari Menteri Keuangan ini memiliki beragam tujuan. Selain memudahkan sourcing, baik dalam proses pengadaan dan pembayaran, e-Procurement juga memungkinkan komunikasi secara online antara buyers dan vendors. Biaya proses dan administrasi pengadaan pun dapat



34

berkurang dan tentunya penghematan biaya dan kecepatan dalam proses pun dapat terjadi.

Tahapan pelaksanaan e-Proc Dalam rangka penerapan sistem eProcurement, terdapat beberapa tahapan yang memerlukan persiapan secara matang. Pertama, mengenai penyediaan ruangan bagi LPSE yang mengacu pada LPSE Nasional LKPP yang berada di Plaza Bank Bumi Daya, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat. Ruang LPSE yang diresmikan pada tanggal 14 Februari 2008 ini terdiri dari ruang lelang dengan sepuluh workstation, ruang pelayanan, ruang rapat, serta ruang pelatihan yang mampu menampung hingga 20 peserta vendor. Kedua, pada bidang Informasi Teknologi (IT). Tahapan ini membutuhkan dua unit server yang terdapat di Pusintek dan satu unit server lainnya di DJP yang telah terinstalasi dengan aplikasi e-Procurement sehingga dapat diakses baik melalui jaringan LAN atau intranet maupun internet.

Menurut Langgeng, kinerja PIP ini tak lepas dari dukungan SDM. Bahkan, khusus untuk penyusunan laporan keuangan, PIP meminta dukungan tenaga-tenaga teknis langsung dari STAN. Saat ini, PIP didukung oleh 42 personil baik PNS maupun non PNS dengan rincian pendidikan terakhir 7 orang S-2, 17 orang S-1, 12 orang D-3, 3 orang D-1, dan 3 orang SMA. Tenaga kerja tersebut telah mengisi posisi-posisi di PIP guna mendukung aktivitas operasional investasi PIP.

Perubahan Kinerja dan Masa Depan PIP SWF Institute mendefinisikan, a Sovereign Wealth Fund (SWF) is a state-owned investment fund composed of financial assets such as stocks, bonds, real estate, or other financial instruments funded by foreign exchange assets. These assets can include: balance of payments surpluses, official foreign currency operations, the proceeds of privatizations, fiscal surpluses, and/or receipts resulting from

commodity exports.

payments surpluses atau fiscal surpluses.

Dengan demikian, menurut Langgeng perubahan pertama yang dapat dilakukan oleh PIP adalah peningkatan AUM. Sesuai dengan definisi tersebut, maka PIP dapat meningkatkan AUM melalui peningkatan saham-saham, obligasi, real estate, atau instrumen keuangan lainnya.

Selain itu, peningkatan AUM secara temporer juga dapat dilakukan atas pengelolaan dana cadangan atau guarantee fund, misalnya dana cadangan untuk pembayaran hutang yang akan jatuh tempo atau dana yang disiapkan untuk jaminan atas obligasi BUMN, seperti PLN.

Peningkatan saham-saham kelolaan dilakukan dengan memerankan PIP sebagai pengelola minority interest pemerintah RI pada entitas-entitas bisnis. Saat ini, pemerintah masih memiliki banyak minority interest, seperti pada PT Bank Bukopin Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indosat, dan lain-lain.

Perubahan kedua adalah perubahan ruang lingkup kinerja PIP. Pada awal berdirinya, PIP difokuskan pada sektor infrastruktur. Banyaknya kendala pada pembangunan infrastruktur di Indonesia menyebabkan PIP lambat bergerak sehingga perluasan kinerja PIP sangat diperlukan. Hal ini dilakukan dengan mengubah ruang lingkup kinerja PIP dari investasi pada infrastruktur menjadi lingkup investasi dalam arti luas.

Peningkatan saham juga dapat dilakukan dengan pengalihan hasil debt swap pemerintah menjadi kelolaan PIP atau mewakili hak pemerintah RI atas pembelian kepemilikan pada perusahaanperusahaan tambang. Peningkatan bonds atau surat hutang dilakukan dengan pengalihan pengelolaan piutang-piutang pemerintah pada BUMN, entitas bisnis lainnya atau pemerintah daerah pada PIP. Dengan adanya pengalihan, maka manajemen piutang pemerintah akan lebih baik dan tersentralisasi sehingga proses pembayaran, monitoring, bahkan restrukturisasi atau debt swap akan lebih baik. Adapun peningkatan real estate dilakukan dengan memerankan PIP sebagai pengelola real estate yang belum dikelola secara optimal oleh pemerintah. Guna peningkatan AUM secara temporer, PIP dapat melakukan pengelolaan dana atas balance of

Sumber daya manusianya juga wajib dipersiapkan dengan saksama. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2008, maka dilakukan penunjukan personil LPSE Departemen Keuangan meliputi bagian administrator, helpdesk, trainer, dan verifikator. Sejumlah pegawai eselon I



19

Selain itu, degradasi ruang lingkup investasi pada surat berharga, “hanya dengan pembelian” sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah, harus dikembalikan ke amanah Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2004 sehingga cakupan kinerja PIP semakin luas, yaitu “tidak hanya dengan pembelian surat berharga.” Perubahan ketiga adalah dilakukannya perubahan budaya kinerja PIP dari birokrat menjadi budaya korporasi, khususnya korporasi investasi. Perubahan budaya ini meliputi perubahan mind set, perilaku, dan tata kelola. Khusus untuk perubahan mind set dan perilaku, dapat dilakukan dengan akulturasi antara pegawai yang berlatar belakang pegawai negeri dengan non pegawai negeri, yaitu konsultan atau pegawai tetap PIP non pegawai negeri. Di samping itu, dengan melihat tabel pada grafik 1, Langgeng menjelaskan bahwa PIP juga perlu meningkatkan pemasaran dan nilai jual sehingga lebih dikenal oleh publik nasional maupun internasional. Dengan stakeholder yang semakin meningkat, maka peluangpeluang pendanaan dan investasi PIP juga akan semakin luas. “Harapan PIP untuk ke depan adalah bisa memberikan kontribusi kepada negara yang sebesarbesarnya melalui PNBP,” pungkasnya. Selain itu, mungkin saja ke depan PIP bisa menerima amanah dari para individu selaku pihak ketiga yang ingin melakukan kontribusi pada kegiatan investasi PIP. mk


10/26/2009 12:32:36 PM

Profil

Reportase

Tabel I Fund Rankings of SWF Country

Fund Name

Assets $Billion

Inception

$47

2000

Origin

SWF to Foreign Exchange Reserve Ratio

LinaburgMaduell Transparency Index

Oil

0.3

1

Algeria

Revenue Regulation Fund

Australia

Australian Future Fund

$42.2

2004

Non-Commodity

1.8

9

Azerbaijan

State Oil Fund

$10.8

1999

Oil

0.6

9

Bahrain

Mumtalakat Holding Company

$14

2006

Oil

2.9

7

Botswana

Pula Fund

$6.9

1996

Diamonds & Minerals

0.7

1

Brazil

Sovereign Fund of Brazil

$5.9

2009

Non-Commodity

Nil

New

Brunei

Brunei Investment Agency

$30

1983

Oil

Canada

Alberta’s Heritage Fund

$11.9

1976

Oil

0.4

9

Chile

Social and Economic Stabilization Fund

$21.8

1985

Copper

0.9

9

China

SAFE Investment Company

Non-Commodity

0.2

2

China

China Investment Corporation

$190

2007

Non-Commodity

0.1

6

China

National Security Fund

$82.4

2000

Non-Commodity

Nil

5

China

China-Africa Development Fund

$5

2007

Non-Commodity

Nil

4

China Hong Kong

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

$193.4

1998

Non-Commodity

1.0

8

East Timor

Timor-Leste Petroleum Fund

$4.2

2005

Oil & Gas

n/a

6

France

Strategic Investment Fund

$28

2008

Non-Commodity

0.2

New

Indonesia

Government Investment Fund

$0.3

2006

Non-Commodity

X

X

Iran

Oil Stabilisation Fund

$13

1999

Oil

0.2

1

Ireland

National Pensions Reserve Fund

$22.8

2001

Non-Commodity

36.6

10

Kazakhstan

Kazakhstan National Fund

$38

2000

Oil

1.1

6

Kiribati

Revenue Equalization Reserve Fund

$0.4

1956

Phosphates

n/a

1

Kuwait

Kuwait Investment Authority

$202.8

1953

Oil

12.7

6

Libya

Libyan Investment Authority

$65

2006

Oil

0.8

2

Malaysia

Khazanah Nasional

$23.1

1993

Non-Commodity

0.3

4

Malaysia

Terengganu Investment Authority

$2.8

2008

Oil

Mauritania

National Fund for Hydrocarbon Reserves

$0.3

2006

Oil & Gas

New Zealand

New Zealand Superannuation Fund

$8.6

2003

Non-Commodity

Nigeria

Excess Crude Account

$9.4

2004

Oil

0.2

1

Norway

Government Pension Fund-Global

$326

1990

Oil

7.1

10

Oman

State General Reserve Fund

$8.2

1980

Oil & Gas

0.3

1

Oman

Oman Investment Fund

X

2006

Oil

X

n/a

Qatar

Qatar Investment Authority

$62

2003

Oil

8.6

5

$347.1**

Pembiayaan Ekspor Nasional Kegiatan utama LPEI ke depan adalah memberikan pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan dan berdomisili di dalam atau luar wilayah Negara Republik Indonesia.

1

New X

1

0.8

10

Selain itu, kepada Menkeu Hadiyanto juga melaporkan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah menyelesaikan tugas sesuai mandat untuk mempersiapkan operasionalisasi LPEI selama sembilan bulan sejak UU LPEI disahkan. Untuk itu, tim gabungan dari Depkeu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan Departemen Pertanian telah melaksanakan berbagai kajian kapasitas LPEI dan benchmark sejumlah Eximbank di negara lain. “Tim telah melakukan benchmark terhadap beberapa Eximbank di luar negeri. Hal ini terkait juga dengan assessment terhadap kebutuhan tambahan modal untuk pengembangan LPEI ke depan,” jelas Hadiyanto.

Permodalan LPEI



bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan simpanan pada bank dalam negeri maupun bank luar negeri.

20


Mengenai permodalan LPEI, Hadiyanto menjelaskan bahwa selain modal awal yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar Rp4 Triliun, Panitia Anggaran DPR RI secara prinsip telah menyetujui tambahan penyertaan modal untuk pengembangan LPEI ke depan sebesar Rp2 Triliun. Angka Rp4 Triliun adalah

angka yang berasal dari kekayaan negara yang telah tertanam di dalam PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) Persero yang setelah dinilai memiliki ekuitas sebesar Rp4 Triliun. Dari sisi pencarian sumber dana, LPEI dapat melakukan pencarian sumber dana melalui penerbitan surat berharga dan pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang. Sumber dana berupa pinjaman dapat bersumber dari pemerintah, lembaga multilateral, bank, serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dari dalam maupun dari luar negeri, pemerintah asing. Selain itu, LPEI juga diperkenankan menerima hibah dan penempatan dana oleh Bank Indonesia. Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari sisi penempatan dana, LPEI dapat melakukan penempatan dananya pada surat berharga yg diterbitkan Pemerintah; SBI; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral; Simpanan dalam


33

Selain itu, LPEI juga memberikan beberapa fasilitas penjaminan bagi eksportir dan importir Indonesia. Penjaminan bagi Eksportir Indonesia dapat diberikan atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri. Sementara penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri diberikan atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia. Di samping itu, LPEI juga dapat memberikan penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Untuk kegiatan perasuransian yang terkait dengan ekspor-impor, LPEI juga memberikan asuransi atas risiko kegagalan ekspor; asuransi atas risiko kegagalan bayar; asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. mk


10/26/2009 12:32:37 PM

Reportase

Profil

Operasionalisasi Indonesia Eximbank Menteri Keuangan RI , Sri Mulyani Indrawati:

“ LPEI sebuah lembaga yang mampu memberikan pembiayaan, Country

G

una mendorong pertumbuhan ekspor melalui peningkatan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, pemerintah telah mengajukan konsep pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sebuah lembaga yang dibentuk sebagai upaya memfokuskan kembali aktifitas Bank Ekspor Indonesia (BEI). Di beberapa negara maju, keberadaan lembaga sejenis telah terlebih dahulu eksis dan dikenal dengan istilah Export Credit Agency. Indonesia Eximbank merupakan nama komersial dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dengan beroperasinya Indonesia Eximbank, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Indonesia Eximbank. Senada dengan pemerintah, pada sidang paripurna tanggal 16 Desember 2008 silam DPR telah menyetujui untuk mengesahkan RUU LPEI menjadi undangundang. Alhasil, LPEI pun resmi terbentuk dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009.

Operasionalisasi LPEI Mengawali langkah kinerja LPEI ke depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan peresmian operasionalisasi LPEI di Lantai Mezzanine, Gedung Departemen Keuangan (01/09). Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan susunan anggota Dewan Direktur LPEI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 346/KMK.06/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Ketua Dewan Direktur (Chairman) merangkap Direktur Eksekutif (CEO) dijabat oleh Mahendra Siregar. Adapun anggota Dewan Direktur dijabat oleh Hadiyanto, Ngalim Sawega, dan Hesti Indah Kresnarini. Dalam arahannya, Menkeu mengatakan bahwa mencari sosok seorang ketua dewan direktur menjadi sangat kritikal, karena di satu sisi dia sebagai bagian dari pemerintah sehingga perlu memiliki suatu status dan kewibawaan yang cukup untuk memimpin direktur-direktur LPEI lainnya yang berasal dari unsur pemerintah maupun yang independen. “Kita menghendaki ketua dewan direktur itu memiliki naluri dan kemampuan untuk mengembangkan LPEI,” ungkap Menkeu. Anggota Dewan Direktur LPEI yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto menjelaskan bahwa dalam rangka mempersiapkan operasionalisasi LPEI, telah ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaan undang-undangnya. Sejumlah peraturan pelaksanaan UU LPEI tersebut adalah:



“

jaminan, asuransi, serta jasa konsultasi yang terkait dengan ekspor

32

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI; 2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336/KMK.06/2009 tentang Penetapan tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 3. KMK Nomor 346/KMK.06/2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 4. PMK Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI; 5. PMK Nomor 140/PMK.10/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI; 6. PMK Nomor 141/PMK.10/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI; 7. PMK Nomor 142/PMK.10/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI; 8. PMK Nomor 143/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.


Fund Name

Assets $Billion

Inception

$219.9*

2008

Origin

SWF to Foreign Exchange Reserve Ratio

LinaburgMaduell Transparency Index

Oil

0.4

5

Russia

National Welfare Fund

Saudi Arabia

SAMA Foreign Holdings

$431

n/a

Oil

12.7

2

Saudi Arabia

Public Investment Fund

$5.3

2008

Oil

Nil

3

Singapore

Government of Singapore Investment Corporation

$247.5

1981

Non-Commodity

1.9

6

Singapore

Temasek Holdings

$85

1974

Non-Commodity

0.8

10

South Korea

Korea Investment Corporation

$27

2005

Non-Commodity

0.1

9

Trinidad & Tobago

Heritage and Stabilization Fund

$2.9

2000

Oil

n/a

5

UAE - Abu Dhabi

Abu Dhabi Investment Authority

$627

1976

Oil

29.5

3

UAE - Abu Dhabi

Mubadala Development Company

$14.7

2002

Oil

0.3

10

UAE - Abu Dhabi

International Petroleum Investment Company

$14

1984

Oil

n/a

n/a

$82

2006

Oil

2.8

4

UAE - Dubai Dubai World

X

2006

Oil

X

n/a

UAE - Federal

X

2007

Oil

X

2

UAE - Ras Al RAK Investment Authority Khaimah

$1.2

2005

Oil

X

3

US Alabama

Alabama Trust Fund

$3.1

1986

Gas

Nil

6

US - Alaska

Alaska Permanent Fund

$26.7

1976

Oil

0.5

10

US - New Mexico

New Mexico State Investment Office Trust

$11.7

1958

Non-Commodity

0.2

9

US Wyoming

Permanent Wyoming Mineral Trust Fund

$3.6

1974

Minerals

Nil

9

Venezuela

FIEM

$0.8

1998

Oil

Nil

1

Vietnam

State Capital Investment Corporation

$0.5

2006

Non-Commodity

0.1

4

UAE - Dubai Investment Corporation of Dubai Emirates Investment Authority

Total Oil & Gas Related

$2,203.1

Total Other

$1,424.6

TOTAL

$3,627.7 Sumber: Data Survey, www.swfinstitute.org


21


10/26/2009 12:32:42 PM

Reportase

Reportase Transparansi Informasi Keuangan Perusahaan melalui

Pemerintah Berikan Hibah kepada NAD Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto bersama Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf, menandatangani Akta Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Tiga Buah Turbin Gas (GTG 3x22 MW) dan tanah seluas 6,64 Ha yang merupakan lokasi ketiga aset turbin dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh, (7/8).

Aceh. Ketiga turbin dan tanah yang dihibahkan tersebut sebelumnya merupakan aset idle dari PT Pertamina (Persero) dan PT Arun NGL.

Selain itu, dengan diserahkannya ketiga turbin dan tanah tersebut kepada Pemda Aceh, secara hukum aset-aset ini sudah beralih menjadi Barang Milik Negara.

Setelah dilakukan penilaian oleh Tim DJKN, tiga turbin termasuk control building beserta aksesorisnya ditaksir senilai Rp65.670.900.000,00 dan lahan seluas 6,64 Ha senilai Rp6.115.440.000,00.

Oleh karena itu, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengharapkan agar utilisasi aset-aset tersebut dapat segera dilaksanakan. Sebab, dalam kontrak hibah tersebut diatur ketentuan bahwa Pemda Aceh diberikan tenggat waktu selama empat tahun untuk mengoperasikannya. Apabila selama jangka waktu tersebut aset yang bersangkutan belum didayagunakan, maka akan diambil alih kembali oleh pemerintah pusat.

Mengingat nilai Objek Hibah yang melebihi Rp10 Miliar, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-298/MK.06/2008 tanggal 19 Juni 2008 telah meminta persetujuan presiden. Presiden kemudian menyetujui pemindahtanganan BMN dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Aceh melalui surat Menteri Sekretariat

Di tempat yang sama, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan harapannya

Annual Report Award 2008

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Ketua Bapepam-LK Fuad Rachmany dan Ketua Dewan Juri Annual Report Awards (ARA) 2008 Mar’ie Muhammad menyampaikan penghargaan kepada juara umum ARA 2008 PT Bank Permata di Ballroom Grand Hyatt Hotel, Jakarta (13/8).

A A

cara penandatanganan turut disaksikan pula oleh perwakilan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Arun NGL. Aset-aset yang diserahterimakan tersebut sebelumnya telah dimintakan permohonan hibah oleh Gubernur Aceh kepada Menteri Keuangan pada tahun 2007 lalu. Permohonan diajukan agar ketiga turbin gas di Arun dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebagai pembangkit listrik dalam rangka mengatasi krisis listrik yang terjadi di

Negara Nomor B-533/M.Sekneg/D5/10/2008 tanggal 22 Oktober 2008. Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan bahwa hal ini menunjukkan peningkatan kinerja DJKN dalam memantau aset-aset Barang Milik Negara (BMN) yang dalam keadaan idle. ”Dari perspektif pengelolaan aset, hal ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu kita terus melakukan pemantauan aset atau BMN agar dapat digunakan dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip-prinsip yang optimal,” jelasnya.



22

agar objek hibah tersebut dapat segera dioperasikan dan difungsikan sebagaimana mestinya. ”Saya harap kepada pengelola agar aset ini dapat segera difungsikan,” harapnya. Rencananya, ketiga turbin tersebut akan dioptimalkan untuk segera mengatasi permasalahan krisis listrik yang telah berlangsung lama di Aceh. Diperkirakan melalui ketiga turbin ini akan mampu memproduksi sekitar 40 MW atau mampu mengaliri listrik sekitar setengah wilayah Aceh. mk


RA merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan bersama oleh Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Negara BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia. Penyelenggaraan ARA tahun ini merupakan perhelatan kali ke-8 sejak tahun 2002 silam. Mengusung tema “Transparansi Informasi sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Masa Krisis”, ARA 2008 diikuti sebanyak 163 perusahaan yang terdiri dari 64 BUMN/ BUMD dan 99 perusahaan swasta baik listed maupun non listed. Dewan juri menetapkan juara umum ARA 2008 adalah PT Bank Permata. Sementara itu, berbagai pemenang dari berbagai

kategori yang dilombakan adalah sebagai berikut: 1. Pemenang untuk kategori BUMN keuangan listed diraih oleh PT Bank Mandiri; 2. Pemenang kategori private non keuangan non listed diraih PT Petrokimia Gresik; 3. Pemenang kategori BUMN keuangan non listed diraih oleh PT Jamsostek; 4. Pemenang kategori private keuangan listed diraih PT Bank Permata; 5. Pemenang kategori BUMN non keuangan listed diraih PT Adhi Karya; 6. Pemenang kategori BUMN non keuangan non listed adalah PT Garuda Indonesia; 7. Pemenang kategori private non keuangan listed adalah PT Bakrieland Development. Adapun untuk kategori private keuangan non listed tidak terdapat pemenang, karena dewan juri menilai peserta yang mengikuti kategori tersebut belum satu pun mencapai batas minimal kualifikasi penilaian yang harus diperoleh. Menkeu mengatakan bahwa dalam hal ini ARA memiliki tempat khusus bagi perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD karena ARA diselenggarakan oleh institusi-institusi yang memang secara formal memiliki kewenangan sebagai regulator. ”Bahkan untuk yang tidak menang sekalipun saya akan memberikan


31

congratulation karena Anda sudah berani memasuki suatu kompetisi di mana judgenya adalah para regulator yang semakin hari semakin berwibawa. Dalam hal ini, Anda punya nyali untuk ikut kompetisi ini sudah saya anggap sebagai suatu keberanian secara moral dan profesional,” ujar Menkeu. Ketua Bapepam-LK Fuad Rachmany juga menyampaikan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan peserta, namun terdapat wajah-wajah baru yang menjadi peserta pada ARA tahun ini, yaitu sebanyak 46 perusahaan baru baik listed maupun non listed. ”Ini menunjukkan semakin banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan kualitas keterbukaan informasi atas laporan tahunannya.” Di tempat yang sama, Ketua Dewan Juri ARA 2008 Mar’ie Muhammad mengatakan bahwa kriteria penilaian lebih ditekankan pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang didasarkan pada kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penilaian dewan juri mencakup hal-hal seperti bentuk dan isi laporan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kelengkapan ikhtisar data keuangan penting, kualitas laporan dewan komisaris dan direksi, kelengkapan profil perusahaan, dan analisis manajemen. mk


10/26/2009 12:32:57 PM

Lintas Peristiwa

Lintas Peristiwa

Pertemuan G-20 di London “Delegasi Indonesia akan menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral G-20 yang berlangsung di London pada 4-5 September 2009.” Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan yang didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution, dan Itjen Depkeu Hekinus Manao pada 3 September 2009 di Jakarta.

D

alam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh para delegasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonsia, Deputi dari Departemen Keuangan Chatib Basri, Deputi dari BI Muliaman Hadad, CoChair Working Group 4 (reformasi MDBs) Anggito Abimanyu, serta Anggota Delri dari Depkeu, BI, dan Deplu. Tujuan pertemuan tersebut, antara lain (1) untuk menyiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pittsburgh yang diselenggarakan pada 24-25 September;

(2) mengevaluasi pencapaian komitmen KTT yang telah dilaksanakan sebelumnya di Washington DC dan London; (3) membahas langkah-langkah yang akan diambil pada masa mendatang, antara lain mengenai strategi keluar dari krisis (exit strategy) serta model pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berimbang yang tahan terhadap ancaman krisis (future balance and sustainable growth model); (4) membahas isu-isu global seperti WTO Doha Round dan Climate Financing.

Sebagai anggota G-20, Indonesia telah dan akan terus memperjuangkan banyak hal, antara lain berkomitmen untuk terus mengawal reformasi sektor keuangan, International Financial Institutions (IFIs), dan pembiayaan pembangunan. Indonesia juga memegang peranan penting sebagai jembatan antara G-20 dengan negara-negara yang sedang berkembang sehingga agenda dan keputusan G-20 selalu inklusif dan mengakomodasikan kepentingan negara-negara yang sedang berkembang. Sejauh ini, kebijakan ekonomi G-20 telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum menjamin pemulihan ekonomi global. mk


Dalam pidatonya, Menkeu menyampaikan bahwa RUU PDRD merupakan upaya perbaikan secara terus menerus dalam tiga hal, yakni penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment), dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal tersebut harus berjalan secara bersamaan sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan

M

enteri Keuangan menyampaikan jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPR-RI atas RUU APBN 2010 beserta Nota Keuangannya pada 20 Agustus di DPR RI. Jawaban tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-3 DPR RI masa sidang ke-1 tahun sidang 2009.

Menteri Keuangan merangkap Plt. Menko Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menggelar acara silaturahmi dan buka bersama dengan para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) pada 7 September 2009 di Gedung Departemen Keuangan Jakarta.

Kejujuran untuk Mewujudkan Birokrasi yang Amanah” dan dilanjutkan dengan acara ramah-tamah.

di masyarakat, seperti kasus Bank Century dan Bank Global yang cukup menyita perhatian publik.

Setelah acara silaturahmi selesai, Menteri Keuangan menggelar konferensi pers untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan mengenai berbagai isu yang berkembang

Mengenai kasus Bank Century, Menkeu kembali menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil telah didasarkan pada peraturan yang ada dan landasan hukum yang jelas. mk


M

enteri Keuangan menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Rapat Paripurna DPR RI, 18 Agustus lalu. Penyelesaian UU PDRD merupakan suatu langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

dengan tetap, sesuai, dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Melalui penguatan perpajakan daerah, struktur penerimaan daerah akan berubah dengan peningkatan peranan PAD dalam APBD secara signifikan. Diperkirakan pada tahun 2011 (tahun pertama pelaksanaan

RUU ini secara efektif ), peranan PAD terhadap APBD provinsi meningkat menjadi 63% dari semula 50% dalam tahun 2009, sedangkan peranan PAD kabupaten/kota akan meningkat menjadi 10% dari semula sebesar 7% dalam tahun 2009. Secara nasional, peranan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19% menjadi 24%. mk

atas Pandangan Umum Fraksi DPR RI atas RUU APBN 2010

dengan Wartawan

A

atas RUU PDRD

Jawaban Pemerintah

Buka Puasa Bersama

cara yang juga dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan ini diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi antara Departemen Keuangan dengan Forkem yang selama ini telah terjalin dengan baik. Acara antara lain diisi dengan ceramah keagamaan oleh Prof. Dr. Satori Ismail, M.A. dengan tema “Puasa Melatih

Pendapat Akhir Pemerintah

30


Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa RAPBN Tahun 2010 merupakan instrumen yang sangat penting dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam memengaruhi kondisi nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun keamanan.

Oleh karena itu, pemerintah menyambut baik keinginan DPR untuk bersama-sama membahas RAPBN Tahun 2010 secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya atas dasar prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat sehinggga kewajiban mulia yang terbentang di pundak pemerintah dan dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jawaban pemerintah disampaikan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan, penilaian, dan dukungan atas RUU APBN 2010 yang disampaikan presiden pada 3 Agustus lalu. mk


23


10/26/2009 12:33:10 PM

Lintas Peristiwa

Lintas Peristiwa

DPR Setujui Penggunaan BMN sebagai Underlying Asset SBSN

Pengesahan dan Penandatanganan

M

Draft RUU PPN Barang Jasa dan PPn BM

enteri Keuangan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) membahas persetujuan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Rapat Kerja dengan Komisi XI pada 31 Agustus di ruang rapat Komisi XI DPR-RI. Aset yang dimohonkan sebagai aset SBSN sebesar Rp25,9 Triliun, berupa tanah dan bangunan yang berada di bawah penguasaan Kementerian Negara dan Lembaga, yang 90%-nya berada di Jakarta. Setelah melakukan pembahasan bersama dengan anggota komisi, diputuskan bahwa Komisi XI menyetujui jumlah tersebut sebagai batas maskimal, dengan menambahkan catatan bahwa BMN yang digunakan tidak memasukkan aset yang merupakan simbol-simbol kekuasaan negara dan simbol-simbol sejarah bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah

M

enteri Keuangan bersama Komisi XI mengesahkan dan menandatangani draft final RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 3 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah pada 14 September 2009 di DPR. Draft tersebut merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dengan Panja RUU yang terdiri dari anggota komisi XI.

memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan menggunakan BMN sebagai aset SBSN setelah mendapat persetujuan dari DPR. Menkeu menjelaskan bahwa BMN yang akan digunakan sebagai underlying asset dalam SBSN dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN tersebut kepada perusahaan penerbit. BMN yang telah digunakan sebagai aset SBSN kemudian disewa kembali oleh pemerintah untuk digunakan dalam rangka menjalankan

tugas pemerintahan. Menkeu menegaskan bahwa tidak ada pemindahan kepemilikan BMN serta tidak dijadikannya BMN sebagai jaminan yang dapat disita atau kolateral. “Pemerintah dalam hal ini menyewa kembali BMN tersebut dari perusahaan penerbit dan pada saat jatuh tempo SBSN, hak manfaat BMN tersebut dibeli kembali oleh pemerintah.” mk

Penandatanganan dilakukan setelah pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan mendengarkan pandangan akhir mini fraksi atas draft RUU tersebut. Dari delapan fraksi yang menghadiri rapat, semuanya menyatakan setuju draft tersebut untuk diajukan pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam menyampaikan pandangan pemerintah, Menteri Keuangan mengusulkan bahwa masa berlaku undang-undang tersebut adalah pada 1 April 2010. Hal tersebut dengan mempertimbangkan perlunya waktu untuk menyusun peraturan

pelaksana, penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi perpajakan, serta sosialisasi baik di internal Ditjen Pajak dan Bea Cukai maupun eksternal stakeholder. mk

Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim

Rakernas PT Taspen

pembacaan ayat suci Al Quran dan saritilawah, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Tetty Mulia P. Nasution dan Sekretaris Jenderal Mulia P. Nasution. Dalam sambutannya Sekjen berharap silaturahmi dalam acara ini dapat meningkatkan keharmonisan, koordinasi, dan kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato pembukaan (keynote speech) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Taspen Tahun 2009 di Kantor PT Taspen, Cempaka Putih, Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2009.

R

akernas yang dilaksanakan pada 13-15 Agustus 2009 ini mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Melalui Peningkatan Kinerja Taspen”. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Wakil dari Kementerian BUMN, Jajaran Direksi dan Komisaris PT Taspen, Kepala Kantor Cabang PT Taspen se-Indonesia, serta peserta Rakernas. Tujuan diselenggarakannya rakernas ini adalah agar dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, hasil investasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan SDM yang handal, yaitu dengan menggunakan SDM berbasis kinerja bagi seluruh karyawan. Selain itu, melalui Rakernas ini juga diharapkan dapat

menghasilkan output berupa upaya pemberian pelayanan yang maksimal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan, sesuai dengan tugas utama PT Taspen. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Taspen meminta perspektif Menkeu terkait penetapan Iuran Pemberi Kerja dalam program dana pensiun dan pemberian asuransi bagi PNS. Melalui keynote speech-nya, Menkeu menyampaikan bahwa progam Iuran Pemberi Kerja merupakan suatu nilai yang sangat penting dalam menciptakan jaminan sosial bagi kesejahteraan



24

Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang hadir serta berpesan agar mereka bisa meneruskan pelajaran sehingga menjadi manusia yang mendapat rahmat, hidayah, petunjuk Allah serta kemudahan dan keberuntungan dunia akhirat.

masyarakat, terutama PNS. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan keseluruhan aspek, bukan hanya dinilai dari sisi ekonomi, tetapi juga kepantasan dari sisi PNS yang telah berdedikasi tinggi untuk mengabdi pada negara. Oleh karena itu, menurut Menkeu, untuk memberikan perspektif mengenai penetapan Iuran Pemberi Kerja ini tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. “Tidak bisa dipisahkan sebagai satu topik tersendiri tanpa melihat keseluruhan struktur, kultur dan kinerja PNS.” mk


M

enteri Keuangan menghadiri acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim pada 11 September 2009 di Gedung Juanda I Departemen Keuangan. Acara tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ta’lim Khoiruzzaad Dharma Wanita Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dan juga

dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon II di lingkungan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Sebelum acara dibuka, hadirin mendapatkan tausiyah bertema kejujuran yang disampaikan oleh Viska, da’iah cilik. Acara dibuka pukul 17.00 WIB dengan


29

Sembari menunggu adzan Maghrib, Ustadz Sunandar Ibnu Nur menyampaikan ceramah dan dilanjutkan dengan do’a yang dipimpin Bapak Zaeni. Selepas shalat Maghrib berjamaah, hadirin dipersilahkan untuk santap malam bersama. Acara dilanjutkan dengan sholat Isya dan Tarawih berjamaah. mk


10/26/2009 12:33:18 PM

Lintas Peristiwa

Lintas Peristiwa

The 2nd Master and The 4th Doctoral Journey in Management di FEUI

Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara The 2nd Master Journey in Management dan The 4th Doctoral Journey in Management di Auditorium Soerja Atmadja, FE UI Depok (5/8).

M

enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah Pejabat Eselon II dari berbagai unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan (13/8). Turut hadir menyaksikan jalannya prosesi pelantikan tersebut jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Keuangan. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan harapannya bahwa dengan dilantiknya para Pejabat Eselon II yang baru ini diharapkan dapat tetap menjaga berlangsungnya reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Selain itu, banyaknya pejabat yang dilantik dengan status sebagai Pjs., diharapkan tidak mengganggu atau menghalangi pejabat bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara penuh. Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

A

cara yang diselenggarakan oleh Management Research Center FE UI bekerja sama dengan Harian Bisnis Indonesia dan Bursa Berjangka (BBJ) ini merupakan ajang kompetisi bagi para mahasiswa program Master dan Doktor untuk membuat proposal penelitian dan rekomendasinya guna memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam dunia bisnis dan perusahaan.

Pada Sekretariat Jenderal: No

Nama

Diangkat Sebagai

1

Sri Hartati

Pj. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

2

Annies Said Basalamah

Pj. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

3

Moh. Hatta

Pj. Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

4

Tardjani

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan para manajer dan intelektual yang mampu untuk berpikir jernih dan mempunyai kapasitas intelektual yang baik. Dari sisi akademik, Menkeu menyoroti banyaknya pertanyaan mengenai apa yang salah dengan kurikulum Business Administration.

Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: No

Nama

Diangkat Sebagai

1

Susiwijono

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

2

Nofrial

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

3

Maimun

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: No

Nama

Para Manajer lulusan program MBA dinilai bekerja terlalu fokus pada model dan matematika ekonomi di komputer. Akibatnya, mereka kurang memerhatikan perilaku para pelaku pasar dan penyesuaian-penyesuaian apa yang

Diangkat Sebagai

1

Arif Baharudin

Pj. Direktur Barang Milik Negara II

2

Suyatno Harun

Direktur Penilaian Kekayaan Negara

3

Lalu Hendry Yujana

Kepala Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bandung

Pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan: No

Nama Etty Retno Wulandari

Pj. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

2

Ida Bagus Aditya Jayaantara

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Pasar Modal

Namun demikian, Menkeu juga menyampaikan dukungannya pada penyelenggaraan acara yang merupakan kerja sama antara pihak akademisi, korporasi, dan media massa ini. “Dengan seluruh dukungan saya, baik dari sisi intelektual maupun dari sisi apa yang bisa saya berikan dalam kapasitas sebagai pengelola ekonomi di Indonesia, saya akan mendukung seluruh aktivitas kolaborasi dari dunia akademik, koorporasi, dan media ini,” tuturnya. mk

3

Dumoli Freddy Pardede

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan

4

Gonthor Ryantori Aziz

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Kebijakan Internasional

Malam Anugrah Olimpiade Membaca APBN Tingkat SMA Tahun 2009 Surabaya, Pekanbaru, Palembang, dan Denpasar.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Nama

Diangkat Sebagai

1

K.A. Badaruddin

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2

Anandy Wati

Direktur Pelaksanaan Anggaran

3

Abdul Gofar

Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A Bandar Lampung

4

Alfiah

Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe B Pangkal Pinang

5

Sugianto

Kepala Kantor Wilayah x Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe B Serang

6

Usman Pasaribu

Kepala Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A Pontianak

7

Djoko Wihantoro, M.Si.

Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A Palangkaraya

8

Ni Luh Putu Kumalawati, M.A.

Kepala Kantor Wilayah XX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe B Denpasar

9

Pardiharto

Pj. Kepala Kantor Wilayah XXII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A Kupang

10

Bjardianto Pudjiono

Pj. Kepala Kantor Wilayah XXIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A Palu

11

Agus Nugroho

Pj. Kepala Kantor Wilayah XXVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe B Gorontalo

12

Hendro Baskoro

Kepala Kantor Wilayah XXVIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe B Ternate



”Setelah Anda run dengan model, kemudian Anda baca, Anda lihat konteksnya. Siapa customer yang Anda serve? Siapa komunitas yang harus Anda hadapi? Siapa para politisi yang harus Anda manage? Dan kemudian Anda combine antara intelektual journey, metodologi, dengan adjustment yang wise,” jelas Menkeu.

Diangkat Sebagai

1

No

semestinya dilakukan. Dengan demikian, hal ini telah dianggap menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya krisis keuangan global.

28


Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membuka Malam Anugerah dan Grand Final Olimpiade Membaca APBN Tingkat SMA Tahun 2009 pada Selasa (4/8) di Lantai Mezzanine, Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.

A

cara tersebut mempertemukan juara lomba debat dan penulisan artikel dari sepuluh kota di Indonesia, yaitu dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Manado,

Keluar sebagai pemenang pertama untuk kategori lomba debat adalah tim dari SMA Negeri 1 Yogyakarta, disusul oleh tim SMA Negeri 1 Pekanbaru sebagai juara kedua, dan SMA Negeri 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai juara ketiga. Sementara untuk kategori lomba penulisan artikel, juara satu nasional diraih oleh Melly Afrissyah dari SMA Negeri 6 Palembang, diikuti oleh Bunga Rizki Ananda dari SMA Negeri 1 Sidoarjo sebagai juara kedua, dan Dyah Purnamasari dari SMA Negeri 1 Depok sebagai juara ketiga. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan


25

menyampaikan bahwa mengenal, bahkan mendebatkan APBN bagi anak-anak SMA merupakan suatu kemajuan yang signifikan. Beliau berharap, melalui lomba semacam ini akan lebih banyak regenerasi untuk para calon Menteri Keuangan di masa mendatang. ”Saya optimis anak sekarang lebih maju dan progresif dalam melihat, memandang, dan menilai fenomena kebijakan publik,” ujarnya. Dalam akhir sambutannya, Menteri Keuangan memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta dan mengharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan terus ada pencapaian yang lebih baik untuk masa depan bangsa Indonesia. mk


10/26/2009 12:33:31 PM

Lintas Peristiwa

Lintas Peristiwa

Rakernas Akuntansi

Tahrib Ramadhan 1430 H

dan PKP Tahun 2009

di Depkeu Lapangan Banteng Menyambut bulan suci Ramadhan 1430 H, keluarga besar Departemen Keuangan bersama dengan Bintal Depkeu menggelar pengajian Tarhib Ramadhan 1430 H di lingkungan Departemen Keuangan yang diselenggarakan pada hari Jumat (14/8) di Lantai Mezzanine, Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.

A

cara yang mengangkat tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Amanah” ini antara lain dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Jenderal Mulia P. Nasution beserta Ibu Tetty Mulia P. Nasution, jajaran pejabat di lingkungan Departemen Keuangan, serta Mantan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad. Adapun sebagai pembicara adalah Emha Ainun Najib bersama grup sholawat Kyai Kanjeng.

lingkungan Departemen Keuangan, beliau berpesan agar dapat selalu menahan diri untuk menjaga kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki, agar tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang atau disalahgunakan. “Menteri Keuangan akan selalu berusaha menggunakan semua saluran komunikasi yang tersedia untuk selalu berkomunikasi dengan jajaran pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, terutama yang berkaitan dengan komitmen reformasi birokrasi Departemen Keuangan.”

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan bahwa dalam menjalankan ibadah Ramadhan, sebaiknya tidak hanya diartikan sebagai ibadah fisik saja, melainkan juga harus diartikan secara spiritual dan kultural. Bagi pegawai di

Terakhir beliau berpesan agar pegawai Departemen Keuangan dapat menjadi khalifah yang dapat dibanggakan bangsa Indonesia yang menjalankan amanah dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. mk

Halalbihalal Idul Fitri 1430 H di Lingkungan Depkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Keuangan merangkap Plt. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1430 H dengan Keluarga Besar Departemen Keuangan Dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa 29 September di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.

Lembaga, para Duta Besar dan Pimpinan Lembaga Internasional, para Gubernur/ Bupati/Walikota, para Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama, serta jajaran Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian Negara/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Tujuan diselenggarakannya Rakernas ini adalah agar dapat meningkatkan kesamaan pemahaman mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan,

“Kami berharap momen Rakernas ini dapat merevitalisasi komitmen para penyelenggara keuangan negara pada semua Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan.” mk

Pemesanan Pembelian ORI Seri ORI006

A

Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menyampaikan keterangan pers mengenai hasil pemesanan pembelian Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI006 pada 10 Agustus 2009 di Jakarta.

Dengan mengusung tema “Kokohnya Silaturahmi, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkelanjutan”, acara yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini berjalan dengan tertib dan khidmat. Diharapkan, halalbihalal ini dapat membina ikatan silaturahmi yang kokoh di lingkungan keluarga besar Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan. mk


R

akernas yang mengangkat tema “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui Akuntansi dan Pelaporan Keuangan” ini diikuti sekitar 600 peserta dari Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Acara juga dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pimpinan dan Anggota komisi XI DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPR RI, para Menteri/Pimpinan

terutama pemahaman konseptual mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Rakernas ini juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi secara vertikal dan horizontal antara unit-unit penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Keterangan Pers Hasil

cara dihadiri oleh Keluarga Besar Departemen Keuangan dan Keluarga Besar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (PKP) Tahun 2009 yang berlangsung di Jakarta pada 11–12 Agustus 2009.

P

ada kesempatan tersebut Rahmat didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah Dahlan Siamat dan Direktur Surat Utang Negara Bimantara Widya Jala menyampaikan hasil pemesanan ORI006 yang relatif lebih baik dari ORI005.

26


Rahmat menyampaikan, hasil pemesanan pembelian ORI006 dari 20 Agen Penjual mencapai Rp8,54 Triliun dan menjangkau 24.433 pemesan di 32 provinsi. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa minat beli masyarakat terhadap ORI006 meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan target penjualan yang disampaikan oleh agen penjual dari Rp3,66 Triliun menjadi Rp8,42 Triliun, sedangkan hasil pemesanan pembelian melampaui target dari agen penjual. Dibandingkan ORI005, terlihat adanya kenaikan jumlah investor sebesar 33% dari 10.983 (ORI005) menjadi 14.601 (ORI006).


27

“Penigkatan hasil penjualan ORI006 tersebut juga menggambarkan bahwa adanya pemahaman ORI yang semakin baik di masyarakat sebagai produk investasi jangka panjang yang memberikan return yang menarik sekaligus terjamin keamanannya dibandingkan produk investasi lainnya,” ujarnya. Perlu diketahui, ORI006 adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tenor tiga tahun dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2012. Besarnya kupon ORI006 adalah 9,35% di mana pembayaran kupon pertama (long coupon) tanggal 15 September 2009. mk


10/26/2009 12:33:43 PM

Melangkah Optimis di Tahun 2010

Recommend Documents