Masalah Penegakan Disiplin Praktik Kedokteran
Dody Firmanda
Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
2017 (12 Mei 2017) Kasus Baru : 19
Jumlah Pengaduan 2013 - 2017 70
64 57
60
1. 2. 3. 4.
50 40 30 20 10 0
Jkt : 6 Jabar :4 Banten : 2 NAD, Riau, Sumbar, Sumsel, Lampung, DIY, Kalsel : 1
5 Terbanyak (2013) 1. Jkt : 25 2. Jabar: 10 3. Sumut: 8 4. Jatim : 4 5. Riau, Banten, Jateng, Kalsel : 2
5 Terbanyak (2014) 38 1. Jkt : 24 2. Jabar: 9 2015 3. Sumut: 7 1. Jkt : 11 4. Sulteng: 4 2. Jabar: 11 5. Bali : 3 3. Jatim: 4 4. NAD, Sumut, Banten, Jateng, Jatim: 2 N = 198 5. Sumsel, DIY, Rerata = 50 Kalteng, NTT: 1
39 1. 2. 3. 4.
2016: Jkt : 15 y = -9.4x + 73 Jabar: 7 = 0.868 Sumut,R²Riau, Banten, Jateng, Bali: 2 Bengkulu, Jatim, Kaltim, Kalsel, NTT, Ambon: 1
95% CI = 36 - 63 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Fasyankes RS : 56 (87,5%)
RS : 56 (98,2)%)
RS : 27 (69,2%)
RS : 36 (94,7%)
Tempat Kejadian: RUMAH SAKIT Rerata : 87,4%
15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016)
n=5 n=7 n = 17
2016 n = 28
2015 n = 38 2014 n =28
2013 n = 64
UK 32 hari
HUKUM PENGADILAN
A. PIDANA 1. UMUM 2. KHUSUS B. PERDATA
MKDKI
ETIKA MKEK
KODEKI
DISIPLIN UU 29/2004 LNRI 24/116
Yang Perlu Diperhatikan: 1. 2. 3. 4.
Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Pidana: KUHAP KUHP
UU 36/2009
UU No. 8/1999 UU No. 15/2002
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Perdata: KUHA Perdata KUH Perdata
Disiplin Kedokteran Etika
Tingkat RS: UU 29/2004
MKDKI
KODEKI
MKEK
Komite Medik
Perlidungan Hukum Dokter:
UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 ayat a dan penjelasannya: dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan : 1. standar profesi dan 2. standar prosedur operasional Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 54 ayat a: perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan : 1. standar profesi 2. standar pelayanan profesi 3. standar prosedur operasional Undang Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 24 harus memenuhi ketentuan: 1. Kode Etik Kedokteran 2. Standar profesi 3. Hak pengguna layanan kesehatan 4. Standar pelayanan 5. Standar prosedur operasional
1. SISTEM Peraturan Presiden RI No. 12/2013
Jaminan Kesehatan
Peraturan Menkes RI No. 755/2011 Komite Medik
Peraturan Menkes RI No. 1438/2010 Standar Pelayanan Kedokteran UU RI No. 44/2009 Psl 36 Perpres RI No. 77/2015 Psl 17 & 18
Peraturan Presiden RI Peraturan Pelaksanaan BPJS Kesehatan No. 12/2013 25-11-2012 (UU 24/2011 Psl 70a) Managed Care
2. AKTIVITAS
P M D 6 1 / 2 0 0 7 B L U D
P P 2 3 / 2 0 0 5 B L U
P P 7 4 / 2 0 1 2 B L U
SJSN KESEHATAN
Pathways
Guidelines SPK PNPK/PPK
UU 40/2004 SJSN UU 24/2011 BPJS PMK 147/2010 PMK 012/2012 PMK 001/2012 PMK11/2017 1691/2011 PMK PMK 755/2011 PMK 1438/2010
U U 2 9 / 2 0 0 4
U U 4 4 / 2 0 0 9
Sanksi disiplin berupa : Putusan: mengikat (Psl 69)
1. pemberian peringatan tertulis; Dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1. tidak kompeten; 2. tugas dan tanggung jawab kepada pasien dan 3. perilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau 3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
28 Bentuk Pelanggaran Disiplin
2. PMK 11/2017
Active Errors
PNPK Sumber Daya Fasyankes
SPO
KTD
PPK PPK Profesi Lain
CP Latent Errors
Diperhatikan: 1. Tata Kelola Rumah Sakit 2. Tata Kelola Klinis 3. Kewenangan Klinis (Clinical privilege) dan Penugasan (Clinical appointment) 4. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Kelola Kasus (ICD 10) 5. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Kelola Prosedur Tindakan (ICD 9 CM) 6. Clinical Pathways 7. Resume Medis 8. Audit Medis
1
2
3
Perpres RI No. 77/2015 Psl 17 & 18
RINGKASAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
No. 1438/Menkes/Per/IX/2010
UU No. 29/2004 Praktik Kedokteran Psl 44 ayat 3 Standar Pelayanan Kedokteran
PerMenKes No 1438/IX/2010 Standar Pelayanan Kedokteran (SPK) Berita Negara Tahun 2010 No 464 24 Sept 2010
SPK PNPK SPO
Dibuat : Profesi Disahkan: Menkes Dibuat & ditetapkan: Pimpinan RS Dikoordinasikan: Komite Medis Disusun: SMF
Panduan Praktik Klinis Clinical Pathways 1. Pengertian (Definisi) Algoritme 2. Anamnesis Protokol 3. Pemeriksaan Fisik Prosedur 4. Kriteria Diagnosis Standing Order 5. Diagnosis 6. Diagnosis Banding 7. Pemeriksaan Penunjang 8. Terapi 9. Edukasi 10.Prognosis 11. Kepustakaan DF’2010
Contoh:
Perhimpunan Profesi: 1. Standar Profesi 2. Standar Etika 3. Panduan Nasional Praktek Kedokteran (PNPK) Kolegium Profesi: 1. Standar Pendidikan 2. Pedoman Pendidikan 3. Modul Modul Pendidikan Kelompok Staf Medis (KSM) 1. Panduan Praktik Klinis 2. Clinical Pathways 3. Prosedur Tindakan 4. Algoritme 5. Standing Order
DF’2011
KELOMPOK KEAHLIAN DOKTER
INDIVIDU DOKTER
Evidence-baced Medicine & HTA Critical Appraisal / PICO VIA (Validity, Importancy & Applicability)
Ouput: Medical/Clinical Policy Guidelines: PPK CP Indikator Target
Ouput: (MAI) Performance Measurement Performance Assessments Performance Improvement
First Party Second Party Third Party
Komite Medik RS: Mutu & Etik Profesi
• • • •
CbD DOPS MiniPAT SCT
Diskusi Kelompok 2 Paralel : Jam 13.00 – 15.00 Strategi meningkatkan sinergi penanganan dan penegakan disiplin kedokteran
Terima Kasih
