Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
MAKALAH Disusun Untuk Memen Memenuhi uhi Tugas Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis
Dosen Pengampu : Ahmad Munir, SH., MH.
Disusun oleh : Kelompok VII
Helda Nur Afikasari
(15053009))
M. Aina Shofi
(15053022)
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM LAMONGAN TAHUN 2017/2018
BAB I PEMBAHASAN
A. Pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa, Monopoli1 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
B. Asas dan Tujuan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha adalah : 1. Asas Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.2 2. Tujuan Undang-undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)
3
yang bertujuan untuk
memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.
1 2
Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang : UMM Press, 2010), Hlm. 152. Adil Sumadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), Hlm.
159. 3
Ibid.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
2
C. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang antara lain : 1. Monopoli 4 Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dari barangbarang dan atau atas penggunaan jasa tertenu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 1 (1)). Berdasarkan ketentuan pasal 17, pelaku usaha patut di duga atau dianggap menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa jika : a) Barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2. Monopsoni Pelaku usaha dilarang meguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya prakttik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18 (1)). 3. Penguasaan Pasar Pelaku usaha dilarang berdasarkan keentuan Pasal 19 melakukan kegiatan secara individu maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan :5 a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pesaing lainnya 4
Eddy Damian, dkk, Hak Kekayaan Intelekual Suatu Pengantar, (P.T. ALUMNI : Bandung, 2002), Hlm. 294. 5 Ibid.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
3
c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan d) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Pelaku usaha juga dilarang menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk mengurangi atau menyingkirkan seong pesaing di pasar yang sama, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persainan usaha tidak sehat (Pasal 20). 4. Persekongkolan Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk melakukan penguasaan pasar yang bersangkutan (Pasal 1 (8)). 6 Pasal 24 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau di pasok menjadi berkurang dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
D. Perjanjian Yang Dilarang Dalam Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perjanjian yang dilarang dalam Anti monopoli dan persaingan usaha yaitu antara lain : 1. Oligopi7 Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. 2. Penetapan Harga Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain :
6
Eddy Damian, dkk, Hak Kekayaan Intelekual Suatu Pengantar, (P.T. ALUMNI : Bandung, 2002), Hlm. 295. 7 Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang : UMM Press, 2010), Hlm. 153.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
4
a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.8 b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. d. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah di perjanjikan.9 3. Pembagian Wilayah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.10 4. Pemboikotan Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.11
8
Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2012), Hlm. 152. Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang : UMM Press, 2010), Hlm. 153-154. 10 Ibid. 11 Adil Sumadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), Hlm. 9
162.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
5
5. Kartel Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. 6. Trust Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga
dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.12 7. Oligopsoni Pelaku saha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. 8. Integrasi Vertikal Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.13 9. Perjanjian Tertutup Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang 12 13
Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2012), Hlm. 154. Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang : UMM Press, 2010), Hlm. 155.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
6
dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
E. Hal - Hal Yang Dikecualikan Dalam UU Anti Monopoli Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999, terdapat halhal yang dikecualikan, antara lain : 14 1. Pasal 50 : a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dean atau menghalangi persaingan. d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. 15 f. Perjanjian internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. 14
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis LISENSI, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm. 119. 15 Ibid, Hlm. 120.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
7
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
2. Pasal 51 : Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara di atur dengan undang-undang dan di selenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang di bentuk atau di tunjuk oleh Pemerintah.
F. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yaitu suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif, sedangkan untuk sanksi pidana menjadi wewenang Pengadilan.16 KPPU bertindak demi kepentingan umum, dan juga KPPU ini berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum anti monopoli.
G. Sanksi Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktiki monopoli dan atau persaingan usaha tidak
16
Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang : UMM Press, 2010), Hlm. 158.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
8
sehat. Dalam pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli.17 UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
a. Pasal 48 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengfan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal
28
diancam
pidana
denda
serendah-rendahnya
Rp.
25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 UndangUndang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan. 18
b. Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : 17
Adil Sumadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), Hlm.
18
Ibid, Hlm. 164.
163.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
9
1) Pencabutan izin usaha 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. 19 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
19
Adil Sumadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), Hlm.
164.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
10
DAFTAR PUSTAKA
Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, Malang : UMM Press, 2010. Damian, Eddy, dkk, Hak Kekayaan Intelekual Suatu Pengantar, Bandung : P.T. ALUMNI, 2002. Sumadani, Adil, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013. Widijowati, Dijan, Hukum Dagang, Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2012. Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis LISENSI, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.
Aspek Hukum Dalam Bisnis “Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”
11
