M

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM KEPAILITAN

TESIS

OLEH :

ASTRI ESTER SILALAHI 127011005/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Universitas Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM KEPAILITAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh ASTRI ESTER SILALAHI 127011005/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015


Telah Diuji Pada Tanggal : 3 Februari 2015

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

Anggota

: 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum 3. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum 4. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, M.Kn


SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda-tangan dibawah ini : Nama

: ASTRI ESTER SILALAHI

Nim

: 127011005

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

JudulTesis

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM KEPAILITAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, 16 Februari 2015 Yang membuat pernyataan

Astri Ester Silalahi


ABSTRAK Putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pelaksanaan putusan serta merta harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya masalah baru akibat pelaksanaan putusan serta merta itu sendiri. Salah satu masalah yang terjadi akibat pelaksanaan putusan serta merta adalah sulit melakukan pemulihan kembali atas harta pailit yang telah dieksekusi apabila pailit dibatalkan Mahkamah Agung. Hal tersebut akan merugikan debitor dan mengganggu kelangsungan usaha debitor itu sendiri. Sebagai contoh kasus TPI dengan CCGL. Penelitian ini membahas beberapa permasalahan yaitu mengenai putusan serta merta dalam hukum kepailitan, perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam hukum kepailitan, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan judicial review Nomor 144/PUU-VII/2009. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hukum kepailitan Indonesia mengenal adanya putusan serta merta , hal ini dapat dilihat dalam UUK terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang putusan serta merta tersebut. Pelaksanaan putusan serta merta harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam HIR/RBg, SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001. Ketentuan dalam UU Kepailitan dan ketetapan dalam SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 mengenai pemberian uang jaminan yang nilai sama dengan objek/barang yang dieksekusi oleh pemohon eksekusi kepada pengadilan, merupakan ketentuan yang menjamin perlindungan hukum kepada si debitor apabila dikemudian hari pernyataan pailit dibatalkan. Kasus CCGL dengan TPI yang mendapat putusan akhir pailit TPI dibatalkan, menjadikan TPI mengajukan judicial review sebagai bentuk ketidakpuasan TPI terhadap kewenangan kurator yang dianggap terlalu luas dan telah merugikan TPI. Permohonan provisi maupun permohonan pokok TPI ditolak oleh Hakim MK dengan pertimbangan bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan pemberhentian kurator, MK hanya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang bersifat abstrak bukan konkret seperti kasus TPI, dan MK berpendapat bahwa mengenai kewenangan kurator yang dianggap terlalu luas, memiliki batasan-batasan yang diatur oleh UU kepailitan itu sendiri. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta benar-benar teliti dan hati-hati. Hakim harus menerapkan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh HIR/RBg dan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001. Kepada ketua MA juga harus bertindak tegas kepada hakim-hakim yang tidak mengindahkan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 terutama tentang uang jaminan. Selain itu diperlukan adanya pengaturan


lebih jelas dan tegas dalam hal batasan-batasan kewenangan kurator guna menghindari penyalahgunaan wewenang kurator dalam melakukan tugasnya, dan pengaturan mengenai pertanggungjawaban kurator juga harus diperjelas agar dapat berjalan secara efektif, baik setelah kelalaian kurator terjadi atau tindakan kurator yang berpotensi menimbulkan kerugian atas harta pailit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Putusan Serta Merta, Debitor, Kepailitan.


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam memenuhi tugas inilah penulis menyusun dan memilih judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan”. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman dimasa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, Mhum selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN serta Ibu T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum., masing-masing selaku anggota komisi pembimbing yang banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini dan kepada Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum., dan Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K). selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Ibu T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan. 5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan. Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda P. Silalahi dan Ibunda R. Purba, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda dengan penuh kasih sayang dan segala doa serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Tak lupa penulis ucapkan kepada kakak dan abang penulis, Roy Gokma Silalahi, Dinna Handayani Purba, Pranto Sunandar Pardede, Anita Carolina Silalahi serta Keponakan penulis Alvaro Nathan Xaverio yang banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini; Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan, khususnya rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Felix Christian Adriano, Dini Novrina, Dian Afriani Lubis, Dewi Astuti Nasution, Dea


Riszka, Fella Eldyah, Sheila Aristyani, Nindya Sari Usman, Rachel Sheila dan kawan-kawan satu angkatan lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran dari awal masuk di Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini. Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan.

Medan,

Februari 2015

ASTRI ESTER SILALAHI


DAFTAR ISI ABSTRAK.........................................................................................................

i

ABSTRACT........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR......................................................................................

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.........................................................................

vii

DAFTAR ISI....................................................................................................

viii

DAFTAR ISTILAH.........................................................................................

x

DAFTAR SINGKATAN.................................................................................

xiv

BAB I Pendahuluan .......................................................................................

1

A. Latar Belakang..................................................................................

1

B. Perumusan Masalah .........................................................................

9

C. Tujuan Penelitian...............................................................................

10

D. Manfaat Penelitian ...........................................................................

10

E. Keaslian Penelitian............................................................................

11

F. Kerangka Teori dan Konsepsi...........................................................

12

1.

Kerangka Teori..........................................................................

12

2.

Konsepsi ...................................................................................

19

G. Metode Penelitian...............................................................................

21

1.

Sifat dan Jenis Penelitian .........................................................

22

2.

Sumber Data ...........................................................................

23

3.

Tenik Pengumpulan Data.........................................................

24

4.

Analisis Data ............................................................................

25


BAB II PUTUSAN SERTA MERTA DALAM HUKUM KEPAILITAN....

26

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Serta Merta …….………….....….

26

B. Pelaksanaan Putusan Serta Merta ..............................................….…

38

C. Putusan Serta Merta Dalam Hukum Kepailitan .................................

43

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM HUKUM KEPAILITAN.................................................................................... 48 A. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Harta Pailit ..............

48

B. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor ............................…………..

61

C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Hukum Kepailitan ........................................................ BAB

IV

68

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW NOMOR 144/PUUVII/2009 ..................................................................................... 77

A. Posisi Kasus .................................................…………………….…

77

B. Analisa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review.............................................................................................. 83 BAB V Kesimpulan Dan Saran ………………………………………..…..

99

A. Kesimpulan ……………………………………………………......

99

B. Saran…....……………………………………………….................

101

Daftar Pustaka


DAFTAR ISTILAH Abuse of power

: penyalahgunaan wewenang

Actio Pauliana

: hak yang diberikan undang-undang kepada setiap kreditor untuk menuntut pembatalan segala tindakan debitor yang tidak diwajibkan asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan dapat merugikan kreditor.

Asas ultra petitum

: dilarang mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan dalam gugatan

A quo

: ketentuan yang sama

Borgtocht

: jaminan berbentuk orang

Business operation

: operasi bisnis

Complicated

: sangat rumit

Conceptus

: suatu kegiatan atau proses berpikir

Conflict of interest

: pertentangan kepentingan

Conservatoir beslag

: sita terhadap harta benda milik tergugat

Daluwarsa

: Lampau waktu

Debt Sale and Purchase

: jual beli utang

Doctrinal

: penelitian hukum normatif

Dubius

: penafsiran mendua

Eksepsional

: pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang

Erga omnes

: putusan berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia

Esensial

: hal yang mendasar

Ethos

: kredibilitas sumber atau pembicara di mata para pendengar/pembaca

Expertise

: tidak mempunyai kecakapan khusus


Fakultatif

: hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan

Financial distress

: kesulitan kondisi keuangan

Generalisasi

: secara umum

Gugur

: tidak mempunyai kekuatan lagi

Handscrift

: surat tulisan tangan

Inkracht van gewijsde

: berkekuatan hukum yang tetap

Imperatif

: bersifat memerintah

Implementasi

: penerapan

Independen

: netral, tidak memihak salah satu

Instruksi

: perintah

In natura

: dalam bentuk fisik

Judicial Review

: pengujian undang-undang

Justitiabelen

: pencari keadilan

Liability Based on Fault

: Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan

Library research

: penelitian kepustakaan

Likuidasi

: pemberesan terhadap harta debitor

Limitation of Liability

: Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas

Logos

: penciptaan daya tarik rasional bagi para pendengar/pembaca

Non doctrinal

: penelitian hukum empiris atau sosiologis

Omkering van bewijslast

: pembuktian terbalik

Onrechtmatige daad

: perbuatan melawan hukum

Pathos

: penciptaan daya tarik emosional bagi para pendengar/pembaca

Persona Standi In Yudicio

: Hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan


Petitum

: gugatan

Problem

: permasalahan

Prorate Parte

: secara proporsional

Restitutie In Intergum

: pemulihan pada keadaan seperti sediakala

Restriksi

: pembatasan

Res judicita

: belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Simple majority

: suara terbanyak

Specimen

: contoh

Stakeholder

: pemangku kepentingan

Stability of interest

: untuk memberikan keseimbangan dan keadilan terhadap para pihak

Strict Liability

: Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Subordinated Bones

: obligasi yang disubordinasi

Sumir

: singkat, ringkas

Supplier

: penyalur

UitVoerbaar Bij Voorraad

: putusan serta merta

Universal

: umum

Verifikasi

: pemeriksaan tentang kebenaran laporan

Verstek

: penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat/tergugat

Verzet

: upaya hukum perlawanan yang dapat digunakan oleh tergugat terhadap putusan verstek

Wanprestasi

: tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Yuridis normatif

: penelitian hukum normatif


DAFTAR SINGKATAN BHP

: Balai Harta Peninggalan

CCGL

: PT. Crown Capital Global Limited

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

HIR

: Herzeine Inlandsch Reglement

Hlm.

: Halaman

JKT.PST

: Jakarta Pusat

Jo

: Juncto

KUH PERDATA

: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MK

: Mahkamah Konstitusi

No.

: Nomor

PK

: Peninjauan Kembali

PN

: Pengadilan Niaga

PN. Niaga

: Pengadilan Niaga

PP

: Peraturan Pemerintah

RBg

: Rechtsreglement voor de Buitengewesten

RI

: Republik Indonesia

Rv

: Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering

SEMA

: Surat Edaran Mahkamah Agung

US$

: Mata uang dollar Amerika Serikat

UUK

: Undang-Undang Kepailitan

UUD

: Undang-Undang Dasar


M

Recommend Documents