PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT WILAYAH-2
LAPORAN PERJALANAN DINAS - PENGENDALIAN LANGSUNG Periode Triwulan III : 1 Juli - 30 September 2013
Jakarta, Oktober 2013
0
Laporan Perjalanan Dinas - Pengendalian Langsung KMP Periode Triwulan III : 1 Juli - 30 September 2013
I.
PENDAHULUAN
1. Cakupan Lokasi Dampingan & Perjalanan Dinas. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2013 secara nasional mencakup 11.066 kelurahan yang tersebar di 268 kota/kabupaten di 33 provinsi, serta terbagi atas 2 wilayah. Dampingan di Wilayah-2 terdiri dari 6.184 kelurahan yang tersebar di 157 kota/kabupaten di 19 provinsi. Pada seluruh kelurahan yang ada, kegiatan PNPM reguler terbagi atas lokasi Tahun-2 sebanyak 2.056 kelurahan, Tahun-3 sebanyak 1.232 kelurahan, dan Tahun-4 sebanyak 2.896 kelurahan. Dalam periode triwulan-3 tahun 2013 : 1 Juli - 30 September 2013, Tim KMP-2 telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengendalian langsung terhadap implementasi program. Tim melaksanakan perjalanan kunjungan di 61 kelurahan (1%) yang tersebar di 24 kota/kabupaten mencakup 13 provinsi. 2. Perjalanan dinas/kunjungan lapang ke lokasi dampingan; baik di tingkat kelurahan maupun kota/ kabupaten - merupakan bagian dari pola pengendalian langsung yang dilakukan dalam bentuk : Supervisi (uji petik), Monitoring, dan Capacity Building. Selama kunjungan di masing-masing kelurahan dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui : i). wawancara dan diskusi bersama anggota BKM, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya, ii). pemeriksaan dokumen/arsip dan pengambilan data sekunder dari PJM Pronangkis, Pembukuan Sekretariat BKM, Pembukuan UPK, proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan sebagainya, dan iii). observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap : hasil kegiatan tridaya, papan proyek, papan informasi, dan lainya. Dari seluruh informasi & data yang terkumpul dipetakan menjadi beberapa aspek/bidang, yaitu : Siklus Tunjauan Partisipatif, Pinjaman Bergulir, Manajemen Keuangan, PLPBK, Kelembagaan BKM, dan Isu Umum Siklus Masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, KMP merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Disamping itu, Tim juga melakukan kunjungan di tingkat kota/kabupaten dalam rangka pengambangan kapasitas dan keperluan khusus 3.
Outline Laporan :
Bagian I Bagian II Bagian III Bagian IV Bagian V Bagian VI Bagian VII Bagian VIII Bagian IX Bagian X
Pendahuluan Perkembangan Umum Program Siklus Masyarakat PLPBK Siklus Kota Manajemen Keuangan dan Pinjaman Bergulir Infrastruktur dan Safeguard Kelembagaan Masyarakat Pengembangan Kapasitas Kemitraan 1
Bagian XI Bagian XII Bagian XIII Bagian XIV Bagian XV Bagian XVI
II.
Penyerapan DIPA SIM PPM Program/Kegiatan Baru Kajian (Studi) Manajerial OSP & Korkot
PERKEMBANGAN UMUM PROGRAM
4. Siklus Reguler. Pemantauan terhadap status bulan September 2013 berdasarkan SIM PM per 4 Oktober 2013 capaian pelaksanaan siklus masyarakat di wilayah-2 tergambarkan sebagai berikut: Siklus Tahun ke-4 (2.896 kelurahan) terlaksana : Refleksi 3 Tahunan di 2.653 kelurahan (91%), FGD Refleksi Kemiskinan (ulang) di 2.245 kelurahan (84%), Pemetaan Swadaya (ulang) di 1.182 kelurahan (41%), Pemilu LKM/BKM (ulang) di 977 kelurahan (34%), Penyusunan PJM Pronangkis di 173 kelurahan (6%). Siklus di seluruh lokasi dampingan (Tahun-2, 3, 4, sebanyak 6.184 kelurahan) terlaksana : Audit tahun buku 2012 di 5.592 kelurahan (90%) dan Tinjauan Partisipatif di 181 kelurahan (3%), Merujuk pada Master Schedule 2013, pada akhir Bulan September 2013 kegiatan siklus kelurahan selesai untuk kegiatan : Refleksi 3 Tahunan, FGD Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, Pemilu BKM/LKM dan Audit Keuangan Tahun Buku 2012. Selain itu, sedang proses untuk kegiatan Penyusunan PJM Pronangkis dan Tinjauan Partisipatif.
5.
Capaian Kinerja Indikator Utama
Capaian terhadap indikator keberhasilan utama (KPI, key performance indicator) hasil pelaksanan kegiatan siklus masyarakat selama Bulan Juli, Agustus, September 2013 di wilayah-2 berdasar data SIM untuk ketiga bulan tersebut menunjukkan status sebagai berikut : No.
Indikator
Target minimal
Capaian per bulan (%)
(%)
Juli
Agust
Sept
1.
Partisipasi warga miskin
40
52,5
52,9
55,4
2.
Partisipasi kaum perempuan
40
45,2
45,2
47,6
3.
Partisipasi penduduk dewasa dalam pemilu LKM
30
36,9
37,1
37,0
4.
Realisasi DDUB TA. 2008-2012
80
77,8
77,8
77,8
5.
Kegiatan tridaya (L-S-E) diselesaikan (2012)
80
22,1
24,1
41,3
6.
Kualitas prasarana yang dibangun
70
98,7
98,8
99,2
7.
PAR dengan kinerja memuaskan
70
27,6
28,1
40,4
8.
Kelengkapan & akurasi data SIM
90
--
84,0
83,9
9.
Audit keuangan LKM TB. 2011
70
85,6
89,9
90,0
2
6.
Penyerapan Dana DIPA.
Penyerapan DIPA PIP sampai dengan 30 September 2013 secara nasional sebesar Rp. 554,686 Miliar atau tercapai 42,97% dari total DIPA Rp. 1.290 Miliar. Sampai dengan akhir September 2013 ditargetkan cair sebesar Rp. 545,546 Miliar; jadi terdapat deviasi sebesar 0,7%. DIPA PBL Provinsi TA. 2013 sebesar Rp. 468,127 Miliar; status penyerapan per 30 September 2013 secara nasional sebesar Rp. 275,190 Miliar (tercapai 58,79%). Dalam bulan September 2013 sendiri ditarget cair sebesar Rp. 331,589 Miliar, sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 12,05%. yang disebabkan oleh realisasi pencairan dana PLPBK, Pelatihan dasar Faskel, dan PPMK, yang di bawah target; bahkan P2G dan PRBBM tidak ada pencairan sama sekali.
III.
SIKLUS MASYARAKAT
III.1. Kapasitas Pelaku 7.
Kapasitas Tim Pendamping (Korkot & Faskel)
Pemahaman pendamping terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan siklus Pemetaan Swadaya katagori cukup melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas antara lain; pembekalan (coaching) dan penguatan melalui (KBIK) di tingkat Korkot dilakukan penyiapkan pelaksanaan kegiatan siklus Pemetaan Swadaya. Beberapa fenomena penting yang dapatkan dari hasil monitoring siklus ini antara lain: OSP belum efektif dalam melakukan pengendalian kualitas terhadap kegiatan pengembangan kapasitas siklus PS kepada Tim Korkot (khususnya Askot Sosial), OSP belum punya sistem pengendalian kualitas yang dijalankan untuk memantau proses pembekalan di tingkat Korkot. OSP mengetahui bahwa pemahaman Tim fasilitator terhadap substansi dan teknik fasilitasi siklus masih kurang/rendah karena sebagian besar belum pernah pelatihan khusus siklus, namun belum terlihat solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Direkomendasikan agar : Strategi pengembangan kapasitas di tingkat OSP perlu dikembangkan lebih luwes dan inovatif untuk bisa menjangkau kegiatan peningkatan kapasitas khususnya untuk fasilitator yang belum pernah pelatihan khusus siklus, sehingga Pelatihan kepada masyarakat bisa dijamin kualitannya tetap terjaga. Materi untuk pengembangan kapasitas (tambahan) untuk Tim Fasilitator harus dipastikan lebih detail sampai ke teknik fasilitasi. Muatan bisa dikemas dengan mempelajari hasil uji petik atau diskusi awal dgn beberapa fasilitator sebagai pelaku pendamping langsung. Team Leader perlu menjembatani kebutuhan kunjungan lapangan (uji petik/peningkatan kapasitas) dengan Manajemen OSP. Strategi pelaksanaan dengan “pilot PS” sangat baik diterapkan agar ada ruang belajar bersama di tingkat Tim Faskel. Pilot harus dikontrol langsung oleh OSP untuk menjamin kualitas hasil pemetaan swadaya. Memastikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan kapasitas terhadap Faskel berkualitas sehingga mereka dipastikan faham substansi, faham tahapan, dan mampu melakukan pengembangan kapasitas kepada masyarakat berjalan optimal. 3
Membangun kembali semangat fasilitator pendamping dengan benar sehingga pemberdayaan masyarakat berjalan efektif, dengan memperhatikan pertumbuhan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan.
8.
Pemahaman Masyarakat
Temuan terkait hal ini adalah : Pembekalan pelaku tidak epenuhnya mengacu pada petunjuk teknis siklus RK sehingga Pemahaman proses dan substansi siklus kurang (khususnya metode) Pemahaman LKM dan Tim PS bahwa kegiatan penggalian masalah dan potensi dalam kegiatan Pemetaan Swadaya merupakan dasar dalam penyusunan program (PJM) dan penetapan penerima manfaat kegiatan. Pemahaman Tim PS masih sangat lemah; Tim PS kurang mengetahui tahapan/langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pemetaan swadaya. Ini terjadi karena coaching kepada Tim PS belum optimal. Pelaksanaan pembekalan siklus minim kepada Faskel, pembekalan kepada pelaku masyarakat, tidak terkendali dengan baik sehingga pengetahuan dan ketrampilan belum mampu ditransfer dengan baik, Pelaksanaan coaching siklus kepada Faskel masih belum utuh dan optimal, beberapa substansi dan teknis belum dikenali, imbasnya pembekalan pelaku masyarakat belum faham substansi tentang fungsi dari PS-2, perangkingan PS-2 survey seluruh warga. Pelaksanaan Pembekalan siklus masih minim kepada Faskel, Pembekalan kepada pelaku masyarakat menjadi turunannya, substansi tentang fungsi dari PS-2, perangkingan PS-2 survey seluruh warga, belum difahami Faskel Pembelajaran kepada warga menjadi minim dan mereka kehilangan pengalaman belajar, hasilnya pemahaman tentang PS juga minim. Masih lemahnya pemahaman LKM dan masyarakat terhadap substansi siklus dan tahapannya, karena pengembangan kapasitasnya yang kurang optimal (coaching hanya 2 jam saja). Pemahaman pelaku masyarakat terhadap substansi siklus dan tahapan yang kurang, hal ini disebabkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitasnya tidak optimal. Direkomendasikan : Strategi pelaksanaan kegiatan dengan“pola pilot” sangat baik diterapkan agar ada ruang belajar bersama ditingkat Tim Faskel. Teknis coaching kepada Tim PS perlu dibenahi dan harus dipastikan bahwa i) Tim PS mampu menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi kegiatan PS di masyarakat; ii) kajian bisa dipilih sesuai isu/kriteria kemiskinan hasil RK sehingga bisa dipilih beberapa kajian saja (sebaiknya ada pengecekan dulu yang dilakukan Faskel pendamping untuk melihat hasil RK Kelurahan) – simpel tapi fokus. Bimbingan sebaiknya diarahkan untuk membangun pemahaman bagaimana melakukan kajian maupun membuat peta; bukan sebaliknya mengisi Format PS. Pengorganisasian data ke Format PS (akhir) cukup dilakukan di tingkat Tim PS. Pembekalan Tim PS sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan, karena materi dan ketrampilan yang ditransfer juga padat 4
Harus dilakukan kegiatan coaching tambahan kepada Tim PS agar Tim dapat menjalankan menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi kegiatan PS di masyarakat; Korkot perlu mengecek kesiapan materi/media untuk kegiatan coaching (tambahan) tersebut, materi harus simpel tapi fokus karena itu cukup dipilih kajian yg terkait dgn hasil RK. Bimbingan sebaiknya diarahkan untuk membangun pemahaman bagaimana melakukan kajian maupun membuat peta bukan sebaliknya mengisi Format PS. Pengorganisasian data ke Format PS (akhir) cukup dilakukan ditingkat Tim PS Pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas khususnya siklus RK harus dilakukan perbaikan yang serius sehingga Fasilitator dan Pelaku masyarakat faham tentang substansi dan tahapan siklus RK Fasilitasi pengembangan kapasitas agar kembali merujuk dan menggunakan petunjuk teknis siklus RK Menegaskan agar pelaku program tetap harus menjalankan siklus masyarakat sebagai fasilitasi memberikan pengalaman/ pembelajaran melaksanakan siklus dengan benar, tertib, dan hasilnya dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, karena hasil PS merupakan bahan baku penyusunan PJM Pronangkis. Keberadaan hasil program lain adalah melengkapi, jadi tidak menghilangkan kesempatan belajar masyarakat.
9.
Keaktifan BKM dan Partisipasi Masyarakat
Temuan terkait hal ini adalah : Mengatasi minimnya pelaku program maka, pelaku baru dimunculkan dengan melibatkan pelaku dari generasi muda, beberapa diantaranya mahasiswa Semangat BKM dan masyarakat untuk memperbaiki diri masih terlihat meskipun harus kerja keras menanamkan kembali substansi program keaktifan BKM dan transparansi keuangan kurang, sehingga muncul faksi-faksi; kurang dipercaya dan partisipasi dalam siklus menurun Desa hasil pemekaran (Kel. Songak, Lombok Timur) BKM banyak anak muda yang potensi dan semangat. Aparat kelurahan juga telah bekerjasama karena terlibat sejak dulu di desa induk meskipun masih perlu ditingkatkan pemahaman substansinya mengenai mekanisme penentuan skala prioritas, fungsi PJM, dll. Personil LKM masih semangat dan aktif berkegiatan, termasuk UP-UP, cukup terbantu oleh mantan faskel yang menjadi LKM Karakter masyarakatnya mudah untuk mengikuti pendekatan pemberdayaan masyarakat LKM dan UP nya masih aktif berkegiatandalam rangka penanggulangan kemiskinan Karakter umum dari masyarakat masih termasuk mudah untuk melaksanaan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan Rata-rata dari pelaku masyarakat khususnya LKM dan UP masih cukup semangat untuk menfasilitasi kegiatan masyarakat dalam nangkis. Keterlibatan warga miskin dalam siklus minim (Kel. Gunung Samarinda, Kota Balikpapan) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan BLM dipandang sudah cukup baik; hubungan LKM dengan pihak kelurahan dan perangkatnya juga sudah baik. Tim pendamping agar meningkatkan keterlibatan warga miskin dalam pelaksanaan kegiatan siklus PS dan siklus lainnya sehingga mereka semakin bisa memberikan warna dan terwadahi aspirasinya.
5
Direkomendasikan kepada tim pendamping agar meningkatkan keterlibatan warga miskin dalam pelaksanaan kegiatan siklus Pemetaan Swadaya dan siklus lainnya sehingga mereka semakin bisa memberikan warna dan terwadahi aspirasinya.
III.2. Proses Kegiatan 10. Refleksi Kemiskinan / Refleksi Perkara Kritis. Kegiatan RK/RPK di basis dilakukan meskipun fasilitasi dan tujuan tidak optimal tercapai. Progres siklus terlambat, Bulan September 2013 baru siklus Refleksi Kemiskinan. Direkomendasikan agar : i). Pengendalian Askot CD terhadap kualitas pelaksanaan siklus yang difasilitasi Tim Faskel masih perlu ditingkatkan serius sehingga kegiatan nyata berproses dan ada hasilnya, dibuktikan dengan dokumen kegiatan, dan ii). Memastikan kegiatan peningkatan kapasitas yang terhadap Faskel berkualitas sehingga fasilitator yang dilatih faham substansi dan tahapan, serta dapat memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dengan optimal. 11.
Pemetaan Swadaya.
Temuan terkait dengan siklus Pemetaan Swadaya meliputi : Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemetaan Swadaya cukup baik. Detail kegiatan dalam proses kajian masalah/potensi di tingkat basis banyak yang tidak dilakukan sesuai dengan panduan/pedoman siklus. Kajian tingkat basis cenderung berubah menjadi mekanisme pengajuan usulan kegiatan tingkat basis; kajian tentang masalah (penyebab/dampak) kurang mendalam; cenderung hanya memenuhi pengisian Format PS. Kajian tematik kurang memperhatikan hasil-hasil kegiatan refleksi kemiskinan (tidak selengkap isu (kriteria kemiskinan) yg muncul dalam RK). Kegiatan PS: kajian-kajian, sensus tidak dilakukan, karena hanya merangkum/ melakukan penjaringan terhadap usulan kegiatan SEL. Dokumen kegiatan juga dibuat dengan pola memalsukan tanda tangan warga, juga berita acara tidak semua tersedia. (Dasan Agung, Kota Mataram) Hasil dari pemeriksaan dokumen: bahwa pelaksanaan siklus PS cukup, meskipun belum optimal lemah pada survey belum seluruh warga, kajian hanya SEL, Dari hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus PS belum optimal dilakukan sesuai petunjuk teknis siklus PS. Utamanya survey yang belum seluruh warga, kajian hanya SEL, Pembentukan Tim PS dan pembekalannya dilakukan tidak serius dan optimal sehingga Anggota Tim PS saja tidak jelas orangnya, mereka berharap akan menggunakan hasil kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh program yang lain di desa tsb. LKM dan masyarakat tidak melakukan siklus Pemetaan Swadaya dengan benar dan mengacu pada pedoman, ketidaksesuaian prosedur: a.l. : tidak melakukan kajian-kajian PS, tidak melakukan sensus penduduk, belum memahami tujuan kegiatan, tidak mendokumentasikan kegiatan LKM dan masyarakat ditemukan gejala kuat mereka tidak melakukan kegiatan siklus Pemetaan Swadaya dengan benar, dibuktikan dengan tidak diketemukannya dokumen serangkaian pelaksanaan kegiatan PS, al.l : tidak melakukan kajian-kajian PS, tidak melakukan sensus penduduk, dan tidak melakukan lokakarya. Pada data SIM sudah terlaporkan terlaksana, sehingga disimpulkan kegiatan PS desa Pulau Bunyu Timur adalah fiktif. Proses fasilitasi Tim Fasilitator sangat lambat; kegiatan PS di kel. Indonesiana dimulai di bulan Juli namun hingga Sept belum ada produk PS yang cukup. Fokus pendampingan Tim faskel kurang karena basecamp kurang efektif. 6
Direkomendasikan : Kajian sosial & ekonomi dilakukan setelah sensus warga miskin dilakukan sehingga kajian benarbenar mengakomodasi persoalan besar/dominan yang ada di kelurahan tersebut. Pengendalian kualitas belum efektif dilakukan terhadap pelaksanaan pembekalan siklus PS, perlu perbaikan yang serius yang menjamin pelaku masyarakat mudah memahami substansi dan tahapan siklus PS, Fasilitasi pengembangan kapasitas dengan kembali merujuk dan menggunakan petunjuk teknis siklus, dan mereview kembali hasil-hasil pelaksanaan yang ada agar tercapai tujuan pelaksanaan siklus PS. Pengendalian Askot Community Development terhadap progres dan kualitas pelaksanaan kegiatan siklus perlu sebuah sistem yang menyeluruh, terkendali, sehingga tidak ditemukan lagi tahapan kegiatan dilewati, dilakukan dengan tidak benar, dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tertib administrasi mengikuti seluruh kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui siklus sehingga tidak muncul lagi kegiatan fiktif atau data kegiatan fiktif. Untuk patuh dalam menggunakan petunjuk Teknis PS dalam pelaksanaan siklus. Penguatan kapasitas juga harus lebih kaya akan teknik dan mampu menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan. Fasilitasi pengembangan kapasitas dipastikan berkualitas untuk memahamkan faskel terhadap alur dan substansi PS, sehingga pemastian kualitas lanjutannya adalah pembekalan faskel kepada Tim PS. Peran Askot CD masih didorong optimal pada sisi ini. Mendorong Korkot untuk mengendalikan proses ulang pelaksanaan PS yang difasilitasi TF. Tidaklah cukup hasil PS diwakili saja oleh hasil WST dan aplikasi yang dihasilkan oleh program lain, karena masih memerlukan kajian-kajian untuk mendalami masalah dan potensi yang ada sehingga PJM akan tajam visi dan programnya. Pengendalian siklus masyarakat dilakukan dengan ketat fokusnya pada kualitas sehingga siklus dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat serta dapat mencapai tujuanya. Melakukan perbaikan terhadap kinerja LKM khusunya dalam mendokumentasikan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan siklus, a.l.: absensi, Berita acara, kajian-kajian PS, Peta sebaran KK miskin dan peta tematik (SEL), Daftar PS-2, serta laporan akhir siklus Pengendalian siklus masyarakat dilakukan dengan serius dan berfokus pada kualitas sehingga OSP dan Korkot menjamin siklus dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat serta dapat mencapai tujuan pelaksanaan kegiatannya. Menginternalisasikan kepada pelaku masyarakat untuk mendokumentasikan terhadap seluruh proses pelaksanaan dan hasil kegiatan siklus, AL: absensi, Berita acara, kajian-kajian PS, Peta sebaran KK miskin dan peta tematik (Sosial-Ekonomi-Lingkungan), Daftar PS-2, serta laporan siklus. Memastikan kegiatan peningkatan kapasitas yang terhadap Faskel berkualitas sehingga fasilitator yang dilatih faham substansi dan tahapan, serta dapat memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dengan optimal. Pengendalian siklus masyarakat yang ketat dan akurat khususnya terkait kualitas sehingga siklus dapat dijalankan dengan benar dan dapat mencapai tujuan berupa penyadaran masyarakat dan dokumen hasil siklus. 12. Pemilu BKM/LKM. Anggota LKM mengaku pemilihan tingkat basis penyepakan dan penunjukkan, tidak pemilihan langsung dengan kartu suara (Kel. Gunung Samarinda). Agar Pengendalian siklus masyarakat yang ketat dan akurat khususnya terkait kualitas sehingga siklus dapat dijalankan dengan benar dan dapat mencapai tujuan berupa penyadaran masyarakat dan dokumen hasil siklus. 7
13.
Tinjauan Partisipatif.
Kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif pada kelurahan lokasi Tahun-2 dan Tahun-3 belum selesai, bahkan ada kelurahan yang belum mulai melaksanakan. Di lokasi Tahun-4 (9 kelurahan di Kota Sorong) belum melaksanakan Pemetaan Swadaya. Agar pendampingan oleh Faskel untuk penjadwalan dan percepatan pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat dengan supervisi Korkot dan OSP. Pendampingan oleh Faskel untuk penjadwalan dan percepatan pelaksanaan kegiatan siklus masyarakat dengan supervisi Korkot dan OSP.
III.3. Penerima Manfaat 14.
Penerima Manfaat / KK Miskin
Penerima manfaat kegiatan infrastruktur secara umum sudah sesuai (dominan warga miskin); dan kualitas sarana yang dibangun sudah baik. Pembangunan jalan di Kab. Jombang relatif lebih baik (jaringan jalannya terbangun) sehingga menerima manfaat jauh lebih luas dan sangat membantu aktivitas ekonomi masyarakat. Administrasi (proposal/LPJ) sudah baik dan lengkap. Tidak ditemukan adanya produk penyusunan peta sebaran KK miskin. Di Kab, Jombang sensus warga miskin dilakukan dengan format standar WST sementara di Kab. Kediri ada variasi; Kel. Bedug dan Datengan menggunakan data sekunder dari RT/RW yang berupa daftar KK miskin (nama; jenis kelamin) sehingga tidak memadai untuk menggali persoalan di tingkat keluarga miskin. Direkomendasikan agar Tim Faskel fasilitasi setiap kelurahan untuk memastikan disusunya peta sebaran KK Miskin dengan supervisi dari Tim Korkot. III.4. Hasil Kegiatan 15.
Output Kegiatan
Temuan-temuan terkait dengan hasil kegiatan siklus masyarakat terdiri dari : Hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan swadaya sangat baik (pelaksanaan dan produk PS) sesuai dengan pedoman siklus; pengelolaan administrasi sangat baik; pinjaman bergulir lancar (Kel. Karang Lo, Jombang). Tidak ditemukan adanya produk penyusunan peta tematik (khususnya infrastruktur). Data-data hasil kajian maupun sensus warga miskin belum diorganisasi; direkap menjadi satu kesatuan produk PS kelurahan. Hanya ditemukan peta infrastruktur (lingkungan) di Kel. Soudara sementara dokumen lain hasil kajian tingkat basis tidak ada baik di Kel. Saudara maupun Kel. Indonesiana. Tidak ada kegiatan sensus warga miskin (menggunakan format WST); tidak ada dokumen hasil kajian tingkat basis. Data KK MIskin memakai data Pemda dari BKKBN Hasil-hasil kegiatan berupa peta-peta kajian, daftar PS-2 dan laporan akhir siklus juga tidak ditemukan, sebagian dikatakan masih diwarga. Rekap warga miskin yang disurvey ditemukan Dokumen hasil PS tidak bisa ditunjukkan secara utuh oleh pelaku. Dari dokumen yang diperiksa menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus PS belum optimal dilakukan sesuai petunjuk teknis siklus PS. Hasil-hasil kegiatan berupa peta-peta kajian, daftar PS-2 dan laporan akhir siklus juga tidak ditemukan. 8
Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan cukup banyak ditemukan namun beberapa hasil kajian dan peta tematik tidak dengan baik tersaji meskipun terlihat ada upaya penyusunan mulai basis, Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan cukup banyak ditemukan namun beberapa hasil kajian dan peta tematik tidak dengan baik tersaji meskipun terlihat ada upaya penyusunan mulai basis, Tidak diketemukan satupun dokumen pelaksanaan kegiatan seperti kajian-kajian PS, Peta sebaran KK miskin dan peta tematik (SEL), serta Daftar PS-2 dengan kesimpulan lebih condong kepada : memang kegiatan PS belum dilakukan tapi dilaporkan sudah dilakukan. (Kab. Bulungan) Tidak ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan PS baik tingkat basis atau tingkat kelurahan termasuk berita acara/ absensi kegiatan Direkomendasikan agar : Produk PS yang wajib (harus ada) adalah Peta Infrastruktur (sarana lingkungan), peta sebaran KK miskin, dan daftar KK miskin hasil sensus yang menggunakan format WST sehingga dapat dikeluarkan pula rekap persoalan di tingkat keluarga miskin. Melakukan penyadaran kepada LKM khusunya dalam mendokumentasikan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan siklus, AL: absensi, Berita acara, kajian-kajian PS, Peta sebaran KK miskin dan peta tematik (SEL), Daftar PS-2, serta laporan akhir siklus Meluruskan kembali short cut pelaksanaan PS dengan tidak melakukan sensus penduduk dan hanya memakai data BKKBN/ Pemda yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan siklus. Melakukan perbaikan dokumentasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan siklus, AL: kajian-kajian PS, Peta sebaran KK miskin dan peta tematik (SEL), Daftar PS-2, serta laporan akhir siklus. Tidak ada dokumen PJM periode sebelumnya; yang ada hanya PJM 2007-2010
IV.
PLPBK
16. Status Lahan. Lokasi PLPBK di Kelurahan Malaingkedi (Kota Sorong). Penyusunan RPLP & RTPLP telah selesai oleh TAPP; dengan rencana kegiatan penataan permukiman. Pelaksanaan kegiatan fisik belum bisa dilakukan karena adanya masalah dualisme status lahan. Penduduk yang tinggal di lahan permukiman telah memiliki surat pelepasan tanah adat; di sisi lain ada indikasi sertifikat tanah tersebut atas nama orang lain. Sedang proses permintaan kepastian status lahan ke BPN; didahului dengan pengukuran ulang terhadap lahan dengan biaya Rp. 700 ribu. Percepatan proses pemastian status lahan di BPN agar dapat ditentukan tindak lanjut rencana kegiatan PLPBK; tetap sesuai dengan rencana atau dialihkan ke kegiatan dan lokasi lain bila tidak memungkinkan. 17. Dana BLM. Dana BLM tahap-2 Rp. 600 juta untuk kegiatan fisik telah dicairkan ke rekening BKM, tetapi belum bisa dimanfaatkan karena masalah status lahan. Pengawasan terhadap keberadaan dana BLM pada rekening bank BKM untuk menghindari penyalahgunaan. BKM dan UPL belum mengerti tentang UPL-UKL, sehingga tidak bisa mengendalikan kegiatan infrastruktur yang diusulkan dan dilaksanakan oleh KSM. Masyarakat merasa membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang SGL sebagai bekal dalam merencanakan; melaksanakan dan OP kegiatan2 infrastruktur dikemudian hari. 18. Perencanaan kegiatan. Perencanaan Kegiatan PLPBK telah berjalan, persiapan uji publik RPLP. Ada proposal dan LPJ terkait kegiatan perencanaan PLPBK. RAB PLPBK belum ada otorisasi 9
oleh para pihak (LKM, Lurah, TIPP dan Korkot). Ada proposal dan LPJ terkait kegiatan perencanaan PLPBK. RAB PLPBK belum ditandatangani korkot 19. Pelaporan. Progres pemanfaatan BLM PLPBK antara tim MK, UP dan SIM tidak sama, SIM PLPBK belum update dan dijadikan rujukan pengendalain. Di buku bantu PLPBK alokasi dana kegiatan perencanaan dan BOP disatukan Laporan rencana dan realisasi anggaran PLPBK (LS-2) belum terbukukan dengan baik. Asmandat Senior melakukan update pemanfaatan dana BLM PLPBK di SIM. iharapkan dana PLPBK tahap 2 tidak direkomendasi pencairan sebelum pembukuan sekretariat diperbaiki dan lengkap.
V.
SIKLUS KOTA.
20. Dukungan Pemda. Pemda Kota Ternate sudah memberikan apresiasi dan kepercayaan yang baik terhadap Program. PNPM Perkotaan dinilai telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kegiatan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan di daerah. Pemda dan masyarakat cukup puas kegiatan tridaya yang dilakukan masyarakat (LKM) baik dari sisi kualitas maupun nilai manfaat kegiatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. 21.
Penguatan Stakeholder Kota.
Belum pernah ada sosialiasi terkait ke Stakeholder tingkat kota terkait : (1) “APEL KEMITRAAN, (2) REVIEW PEL, (3) PROSPEKTUS KEMITRAAN KOTA sebagai isi dari MS SIKLUS KOTA dan KEMITRAAN dinilai sebagai “sesuatu” yang baru. Kaitan antara ketiga kegiatan sudah disosialisasikan sebagai instrumen untuk keberlanjutan program. Alih kelola akan dimulai dengan inputing data APEL KEMITRAAN oleh BKM (sekaligus dilaksanakan bersama kegiatan pelatihan komputer). Penyusunan PROSPEKTUS akan melibatkan semua Stakeholder tingkat kota dan menjadi kegiatan Pemda (setelah APEL KEMITRAAN berjalan dan REVIEW PEL dilakukan). Konsultan dan Stakeholder bersepakat untuk menyelesaikan MS Siklus Kota dan Kemitraan sampai dengan Desember 2013;
VI.
MANAJEMEN KEUANGAN & PINJAMAN BERGULIR
22. Iddle Money. Terdapat dana idle dari kegiatan pinjaman bergulir di Kab. Kediri, dana tersebut belum disiapkan untuk digulirkan kembali meskipun kebijakannya sudah memungkinkan untuk digulirkan dengan beberapa pra-kondisi yang perlu difasilitasi ditingkat masyarakat agar kegiatan pinjaman bergulir berikutnya dapat lebih siap. Tim Korkot sudah mengetahui kebijakan tersebut tetapi realisasi lapangannya belum terlihat Rekomendasi : (1) a. Askot MK bersama Tim Faskel melakukan pemetaan dana idle di UPK dengan rumus (Jumlah Kas dan Bank)-(Tabungan KSM+Hutang kepada pihak ketiga+Bagian Laba untuk BKM), (b) Mendorong UPK untuk menyalurkan dana idle kepada KSM dengan ketntuan untuk UPK dengan krteria memuaskan dan minimal kepada KSM lama dan baru sedangkan untuk UPK suspend(penundaan) hanya kepada peminjam lama yang pengembaliannya baik. (2) Askot MK dan Tim Fasilitator memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan pinjaman dengan baik dengan disukung administrasi pembukuan yang lengkap. 10
23.
Kinerja Pembukuan Keuangan
Pengukuran kinerja pembukuan telah dilakukan oleh Tim Faskel setiap bulan dan dilaporkan melalui aplikasi SIM MK scara rutin sesuai batas waktu yang ditetapkan (maksimal tanggal 20 setiap bulannya). Hasil pengukuran kinerja pembukuan dijadikan rujukan (sumber data) oleh tim korkot dan OSP untuk memilih Kelurahan/Desa terbaik atau potensi bermitra namun ada catatan negatif yang perlu menjadi perhatian, diantaranya : (1). Pengukuran kinerja pembukuan yang dilakukan dilakukan oleh Tim Faskel belum sepenuhnya diketahui dan ada pembahasan dengan LKM dn petugas LKM (Sekretaris dan UPK), (2). Dari 15 Kelurahan yang dikunjungi terdapat 6 Kelurahan (40%) akurasi (kesesuaian) data kinerja pembukuan antara SIM MK dan kondisi lapang, lainnya tidak sesuai (3). Hasil pengukuran kinerja belum terdokumentasi dengan baik di LKM, (4). Hasil pengukuran kinerja jarang dibahas di Tim Faskel melalui KBIK dan belum menjadi alat penyusunan strategi pendampingan tim Faskel dan Korkot. Rekomendasi : (1). Tim Faskel memastikan LKM dan petugas LKM (Sekretaris dan UPK) mengetahui hasil pengukuran kinerja setiap bulan dan mempunyai RKTL perbaikan, (2). Askot MK memberikan pemahaman tentang penjelasan pengukuran kinerja sesuai juknis pengukuran kinerja pembukuan dan memastikan data yang diunggah 100% sesuai kondisi yang sebenarnya, (3). Tim Faskel memastikan hasil pengukuran kinerja setiap bulan terdokumentasi dengan baik oleh LKM (3). Tim Faskel dan Askot MK Hasil pengukuran kinerja menjadi alat penyusunan strategi pendampingan untuk mencapai target kinerja MK.
24.
Pinjaman Bergulir / Kredit Mikro
Kegiatan pinjaman bergulir di beberapa UPK di kota dan Kabupaten Malang dalam kondisi memuaskan sedangkan Kota Sorong dalam kondisi kurang baik, hanya kelurahan Soop masih melaksanakan kegiatan kredit mikro; kelurahan lainnya macet. Hal lain yang menjadi kelemahan atas pengelolaan pinjaman dana bergulir diantaranya :(1) Penambahan modal dari BLM tidak diperbolehkan sampai angsuran yang terhenti dapat ditarik kembali. (2) Penatakerjaan kartu pinjaman tidak lengkap seperti di KSM Nadoli dan Mendi tidak diketemukan (3) Penatakerjaan kartu pinjaman tidak lengkap seperti Kartu pinjaman KSM Nadoli dan Mendi (sorong) tidak diketemukan. (3) Penerima manfaat pinjaman antara 30% - 40% adalah Non KK miskin (4) Kinerja RLF dibeberapa kelurahan tidak baik dengan tingkat PAR PAR 97,4% (5) LKM dan UPK tidak mempunyai rencana perbaikan kinerja RLF dan pemetaan KSM bermasalah sebagai data base pengelolaan pinjaman bermasalah (6) di Kota Malang dan Kabupaten Malang terdapat pemberian pinjaman kepada Non KK miskin dengan maksimum pinjaman di atas Rp. 3 juta. Direkoemndasikan :(1) Korkot/Askot MK dan Tim Fasilitator agar mendorong kegiatan kredit mikro berjalan sesuai aturan yang ada diantaranya melalui pendataan ulang anggota KSM, data status pinjaman, dan penarikan kembali angsuran dengan jadwal dan struktur yang disesuaikan dengan kemampuan anggota KSM. (2) Penyadaran dan pemahaman terkait pentingnya dan substansi pinjaman bergulir dengan pendekatan "personanto person".(3)Administrasi pembukuan dan kredit mikro termasuk Kartu pinjaman agar dipeliharakerjakan dengan tertib (4) Korkot/Askot MK dan tim fasilitator agar mendorong BKM dan UPK membentuk tim penagih serta membuat rencana kerja penagihan terhadap pinjaman bermasalah dengan melibatkan petugas Kelurahan/Desa dan PJOK. (6) Korkot/Askot dan Tim Fasilitator agar memastikan dan memberikan pemahaman terkait aturan main pinjaman dana bergulir hanya untuk KK miskin (PS2) dengan maksimum pinjaman Rp.3.000.000
11
25.
Audit Keuangan oleh KAP
BKM mengetahui bahwa atas kegiatan dan laporan keuangan BKM harus dilakukan audit oleh KAP, untuk tahun buku 2012 sampai dengan triwulan 3 (Agustus – September 2013) hasil audit sudah keluar opininya dan telah diinput oleh pendamping melalui SIM MK sebesar 94,8% dengan opini UO : 89,4% dan QO : 10,5%. Kegiatan Audit LKM dituangkan dalam SPK antara KAP dan LKM, namun ada hal yang perlu perhatian yaitu : (1) Hasil audit belum ditindaklanjuti oleh LKM, masih beranggapan setelah audit dilakukan selesai kewajibannya dan kegiatan berikutnya dapat dilanjutkan kembali (2). Pemahaman hasil Audit minimal QO harus ditindaklanjuti dan jika tidak berpengaruh terhadap dilarangnya pemanfaatan BLM, termasuk jika masih ada penyimpangan dana yang belum terselesaikan (3). Bukti kas keluar pembayaran audit tidak ditandatangani oleh auditor/KAP tapi oleh Pendamping. Walau itu sementara namun secara administrasi dan akuntabilitas tidak dibenarkan (terjadi di Kota Palu). Rekomendasi : Pendamping (OSP dan Tim Faskel) memberikan pemahaman kepada LKM dan relawan terhadap pentingnya Audit oleh KAP dan pentingnya untuk menindaklanjuti temuantemuan/rekomendasi hasil audit dan syarat pemanfaatan BLM PNPM Perkotaan dan memastikan bukti pembayaran audit dikeluarkan oleh KAP dan pencatatan di buku kas sesuai tanggal pembayaran
26.
Petugas Bidang Keuangan
Adanya pembelajaran antar UPK di Palu Selatan, sehingga diantara mereka memiliki media untuk saling bertanya dan refleksi, Petugas UPK berjumlah sebagian besar lebih dari 1 orang dan ada pembagian tugas yang jelas (Kota Palu) namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1). Masih lemahnya koordinasi UPK dengan PK LKM, hal ini dikarenakan salah satunya karena sekretariatnya berbedabeda dan berdampak pada lemahnya pengendalian langsung dari LKM kepada UPK (2) Turn over yang tinggi (sekretaris dan UPK) hal ini terjadi di Kota Palu. Dari 4 Kelurahan yang dikunjungi 3 kelurahan mempunyai petugas sekretaris dan UPK baru (3) Pemahaman UPK tentang rumus LAR, PAR, ROI dan CCr kurang baik dan secara umum pemahaman petugas (sekretaris dan UPK) masih kurang baik, khususnya di Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur. Rekomendasi : (1) Korkot memberikan penguatan kepada BKM tentang keorganisasian dan pengendalian yang efektif kepada petugas LKM (Sekretariat, UPK, UPL dan UPS). (2). OSP dan Tim Korkot, melakukan penguatan yang terencana sesuai pemetaan masalah dan kebutuhan CB, contoh : inventarisir Sekretaris dan UPK yang baru, lakukan pemantauan pasca pelatihan dll. (3). Pemahaman dari UPK atas indicator RLF (LAR, PAR, ROI, CCR) masih rendah. Mereka hanya tau dari rumus “ Format yang ada di computer “ namun sumbernya belum diketahui” (4). Khusus Kota Bulungan, meminta kepada TL untuk memberikan teguran kepada Askot Mandiri, Askot MK, SF dan Faskel Ekonomi karena pembukuannya yang tidak memadai. 27.
Supervisi Pendamping
Uji petik yang dilakukan oleh Askot MK dan TA MK di Provinsi Kaltim, Sulteng dan DIY telah dilakukan secara rutin dan pelaporan data melalui QS laporan bulanan TA MK dan melalui aplikasi SIM MK setiap bulan selalu 100%, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (1) Uji Petik OSP dan Korkot tidak efektif dilakukan, indikasinya adalah 2 kelurahan yang dikunjungi (besusu timur dan tantura utara) adalah kelurahan terakhir yang dikunjungi terakhir oleh Askot MK (sumber data SIM) namun masih ada banyak kekurangan/kesalahan mendasar terkait pengelolaan keuangan LKM oleh sekretaris dan UPK, (2) Dukungan pendanaan uji petik khusus ekonomi belum maksimal dari perusahaan. 12
Direkomendasikan agar uji petik yang dilakukan OSP dan Askot MK berjalan efektif, dilakukan secara rutin dan memilih lokasi berdasarkan progres dan pencapaian target bulanan dan TL dan PD memfasilitasi pelaksanaan uji petik sesuai dengan kontrak yang ada, pembiayaan dapat dikeluarkan sesuai perencanaan OSP. 28.
Audit PNPM oleh ITDA
Pelaksanaan Audit oleh ITDA, Sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2013 (september) adalah 98,9% dan yang telah menyelesaikan laporan Audit ke Itjen sebesar 93,2% lainnya masih proses exit meeting. Kegiatan Audit yang dilakukan oleh ITDA dapat menambah informasi program lebih banyak lagi, mengingat Audit yang dilakukan oleh BPKP masih sedikit jumlah sample lokasinya. Pelaksanaan audit oleh ITDA di Kota Palu, Kaltim, Kalsel (lokasi supervisi) dapat dikendalikan dan dapat berkoordinasi dengan baik oleh OSP, namun demikian untuk perbaikan tahun depan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (1). Hampir 43% tim ITDA belum mendapatkan pelatihan audit PNPM Perkotaan oleh BPKP sehingga merasa belum mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Selama ini hanya membaca pedoman saja. Salah satunya adalah yang dirasakan oleh tim ITDA Kota Kutai Kertanegara yang sampai saat ini (September 2013 ) belum melaksnakan Audit. (2) Selain SK tim ITDA yang terlambat juga ada keterbatasan waktu dan SDM Tim ITDA sehingga pelaksanaan audit tidak sesuai dengan waktu akhir yang direncanakan terjadi di Kota Tarakan dan Bontang. Rekomendasi : (1). Satker Pusat dan BPKP memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi tim ITDA sebelum melaksanakan Audit Tahun Buku 2013, selain untuk pesedrta yang belum pernah mendapatkan pelatihan juga untuk TIM ITDA yang mengalami mutasi jabatan (2). Penerbitan SK tim ITDA oleh Itjen PU tidak terlambat, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan sesuai target waktu.
VII.
INFRASTRUKTUR & SAFEGUARD
29. Buku pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan infrastruktur masih belum merata diterapkan sebagai acuan di lapang, indikasinya masih ditemukan adanya dokumen proposal kegiatan infrastruktur yang masih menggunakan format-format yang dipergunakan seperti : outline proposal, format BAP2, dan SP3 masih versi buku lama. Namun di Kota Ambon dan Kota Masohi Provinsi Maluku dan Kota Jombang Jawa Timur sudah memakai format yang baru. Rekomendasi bagi wilayah yang belum memakai format baru, untuk penyusunan proposal berikutnya diharapkan sudah memakai format baru. 30. Proposal yang disusun sudah sesuai dengan dokumen PJM, namun identifikasi awal tentang pengurangan resiko bencana belum ada, termasuk belum mempertimbangkan safe guard lingkungan dan sosial, di kel Gorbogan Kab Jombang Jawa Timur penanganan limbah kotoran sapi yang sebelumnya adanya pencemaran lingkungan dan timbulnya bau, dengan adanya pengelolaan limbah secara komunal yang bisa dimanfaatkan sebagai BBG untuk memasak di 4 KK. Di Kota Masohi Provinsi Maluku ada kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan banjir rob, namun setelah dilihat pada dokumen PJM tidak ada indikasi kegiatan tersebut. Perlu disosialisasikan kembali dan penguatan pemahaman tentang Managemen pengurangan resiko bencana, mempertimbangkan safe guard lingkungan dan sosial kepada pelaku program dan masyarakat. 31. Ceklist dampak lingkungan belum sepenuhnya menjadi kebutuhan proses pembangunan infrastruktur, Rekomendasi: Ceklist dampak lingkungan segera dilengkapi pada proposal dan tindak lanjut Tim Fasilitator, BKM (UPL) Mendampingi KSM Untuk melengkapi Proposal dengan melakukan Ceklist bagi pelaksanaan kegiat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 13
32.
Kualitas Administrasi:
Pemahaman UPL/KSM terhadap proses/mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur sudah dipahami, hal itu terlihat dari penjelasan UPL/KSM di kelurahan yang dikunjungi rata-rata bisa menjelaskan mulai tahapan penetapan prioritas kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Seluruh kelurahan kunjungan dokumen proposal KSM sudah menunjukkan kualitas yang baik, hal itu terlihat dari hasil pemeriksaan pada dokumen proposal sudah terisi dengan lengkap. Secara umum dokumen Proposal dan LPJ telah terisi lengkap, Namun administrasi ada beberapa koreksi antara lain mengenai dokumen LKM masih tidak ada kelengkapan al: Proposal tidak adanya peta lokasi kegiatan, dokumen LPJ tidak terdapat Rekap Realisasi dana namun pengisian sudah lengkap, masih ditemukan koreksi tulisan yang memakai tipp ex dan terjadi coretan yang meragukan, dalam pembuatan proposal kegiatan Lingkungan tidak melampirkan surat keterangan pemakaian lahan.(Surat Keterangan Lahan Fasum ditanda tangani oleh Lurah). di Kel Mojongapit ditemukan LPJ kegiatan penyambungan listrik sebanyak 34 unit/rumah masih belum dilengkapi kwitansi Rekomendasi Tim Fasilitator, BKM (UPL) Mendampingi KSM Untuk melengkapi Proposal perbaikan administrasi tersebut. 33. Data investasi dan peta jaringan infrastruktur. Rata-rata keaktifan UPL cukup Baik, kecuali beberapa tempat yang kuarng aktif. UPL belum punya data rekapitulasi pelaksanaan pemafaatan BLM setiap tahun anggaran yang dilengkapin peta jaringan infrastruktur yang sudah dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Di Sulawesi Selatan di Kota Makassar dan Kab Goa data investai kegiatan infrastruktur dari tahun 2007 sampai tahun 2011 khususnya di lokasi supervisi sudah tersedia di sekretariat BKM, namun di Kota Ambon, Kota masohi Provinsi Maluku dan Jombang Provinsi Jawa Timur belum ada. Rekomendasi untuk wilayah yang belum ada data investasi perlu adanya penguatan akan pentingnya data inventasi tersebut dan . UPL perlu lebih diberi pembekalan dan pengetahuan secara rutin hingga diharapkan mampu mandiri oleh Tim Faskel, dan para UPL dapat memiliki data base seluruh kegiatan.
34.
Penerapan Spesifikasi Teknis :
Temuan-temuan terkait dengan hal teknis infrastruktur antara lain : Air bersih rata sangat baik kondisinya, namun tidak ada perawatannya, di Kota Ambon perpipaan tidak ditanam dan instalasi listrik masing-masing pemanfaat memasang instalasi untuk pompa potensi permasalahan antar pemanfaat dan tidak aman untuk anak kecil. Pekerjaan MCK : Rata-rata di Kab Jombang Jawa Timur dan di provinsi Maluku rata-rata sudah baik sesuai standart teknis. Kegiatan Jalan: beton Rabat: Konstruksi kurang memperhatikan standar kualitas, Jalan rabat sudah terjadi keretakan di beberapa titik, tidak ada perawatan , delatasi tidak ada . Jalan Paving dan drainase kualitas cukup baik, namun pemeliharaan tidak dilakukan, di kab Jombang adanya pembiaran tumbuhnya rumput disepanjang drainase tersebut. RTLH: di Sulawesi Selatan secara umum hasil pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan sudah menunjukkan kualitas yang lebih baik dan memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan, seperti pembangunan rumah di kelurahan kampong buyan Kec Makasar Kota Makasar sudah dibuat dengan memasang pondasi, sloof, kolom dan ringbalok sebagai kerangka utama sebuah bangunan rumah. Namun Di beberapa lokasi di Ambon dan sebagian di Kab Jombang kegiatan rehap rumah masih belum memenuhi syarat teknis,misalnya ukuran kayu untuk kuda-kuda masih memakai ukuran 5/7, struktur rumah belum ada, misalnya kolom,sloop dan ring-balk belum diterapkan struktur tahan gempa, rumah tidak ada fentilasi dll. 14
Rekomendasi: Perlu ditindak lanjuti pengamanannya pipa yang terbuka dan agar dibuatkan aturan main sesama pemanfaat air bersih. agar tidak terjadi masalah sosial di kemudian hari, Semua kegiatan infrastruktur harus disesuaikan dengan standart teknis. Untuk kegiatan RTLH Perlu koordinasi/konsultasi dengan PU setempat mengenai pemilihan jenis konstruksi saat desain maupun pelaksanaan khusus untuk RTLH khususnya menentukan harga satuan minimalnya di masing-masing kota/kab. 35. Operasional dan Pemeliharaan. Untuk kegiatan MCK dan Air Bersih relatif bisa berjalan dengan baik, untuk kegiatan lain masih belum berjalan, hasil kunjungan kesadaran masyrakat rasa memiliki masih rendah, sehingga Tim O dan P hanya dibentuk tanpa aktivitas operasional dan pemeliharaan. Di Kel Ngumpul Kab Jombang pada pembangunan paving block dan drainase (bangunan tertutup rumput) tidak ada Pemeliharaan. Juga di Kota Ambon dan Masohi, pekerjaan, tandon air, jalan rabat dan drainase kualitas cukup baik , namun tidak ada pemeliharaan, banyak tumbuh lumut dan rumput. Rekomendasi : Untuk pendampingan berikutnya diupayakan tidak terjadi lagi,dan perlu adanya upayaupaya sbb:
Dalam pendampingan di masyarakat perlu mengoptimalkan tentang memberikan pemahaman tentang pentingnya O&P tersebut Perlu dibangun kesadaran rasa memiliki sarana-prasarana yang sudah dibangun kepada masyarakat. Penguatan terhadap masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan prasarana yang dibangun dengan membuat agenda pemeliharaan prasrana dari hasik kesepakatan rembug masyarakat .
36. Pelaku Program: Hasil Wrap Up, penguatan pemahaman substansi bidang infrastruktur ada beberapa catatan al masih lemahnya Verifikasi dan Sertifikasi oleh Fasilitator, dan pengendalian langsung oleh Askot dan KMW masih belum optimal, salah satu akibat menyebabkan rendahnya kualitas Infrastruktur. Kualitas pembangunan infrastuktur sangat ditentukan oleh pemahaman pelaku dalam melaksanakan kegiatan, pelaku pada tingkat konsultan maupun pada tingkat masyarakat dan peran pemerintah daerah. Konsultan dari tingkat Tenaga Ahli, Askot Infra, dan fasilitator teknik berfungsi sebagai penjaga substansi, teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
VIII. 37.
KELEMBAGAAN MASYARAKAT Operasional BKM.
Temuan-temuan terkait dengan hal ini adalah : BKM masih berjalan cukup baik, meskipun yang benar-benar aktif tidak sampai separuhnya, pembukuan berjalan termasuk laporan pelaksanaan kegiatan tersedia. BKM aktif melakukan rapat bulanan sebagi control UPK disamping Pengawasn dari BP UPK LKM masih aktif, termasuk UP-UP Masih lemahnya koordinasi UPK dengan PK LKM, hal ini dikarenakan sekretariatnya berbeda-beda dan lemahnya pengendalian langsung dari LKM kepada UPK. 15
IX.
PENGEMBANGAN KAPASITAS
IX.1. Dukungan terhadap PRB-BM 38. Konsinyasi Pedoman dan Modul; Secara keseluruhan pelaksanaan konsinyasi berjalan cukup baik. Kegiatan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan produk penting terkait PRBBM diantaranya : 1. Pedoman Teknis PRBBM yang sudah direvisi, 2. Alur kurikulum pelatihan yang temanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kegiatan pelatihan, 3. Tersusunnya draf modul PRBBM, 4. Beberapa alternative pesan utama untuk sosialisasi PRBBM, 5.Beberapa alternative nama program yang khas PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam pelaksanaan konsinyasi masih terdapat beberepa kelemahan, diantaranya Pada saat pembahasan baik pedoman maupun modul seringkali terjadi diskusi yang berkepanjangan serta terjadi pengulangan-pengulangan, sehingga kedepan merekomendasikan sebaiknya sebelum kegiatan konsinyasi modul dan bahan lainnya harus sudah matang terlebih dahulu melalui pertemuan pembahasan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, pada saat konsinyasi tinggal pembahasan akhir. 39. Pelatihan Fasilitator, Modul untuk pelatihan fasilitator telah disiapkan, Kurikulum tersusun dengan 9 tema yang akan dilaksanakan dalam 55 JPL. Strategi komunikasi PRB-BM telah ada kesepakatan tentang tujuan komunikasi, struktur pesan, pesan kunci secara program, strategi penyampaian pesan dan beberapa alternatif identitas dari PRB-BM PNPM Mandiri Perkotaan, namun pelaksanaan pelatihan PRBBM untuk fasilitator masih belum ada kejelasan menunggu amandemen kontrak OSP lokasi PRBBM atau sumber alokasi dana lainnya. Tim merekomendasikan Untuk pelaksanaan pelatihan PRBBM, KMP perlu memastikan ke Projek mengenai rekruitment fasilitator dan amandemen kontrak OSP lokasi PRBBM atau sumber dana lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan, kejelasan tersebut sebaiknya ada paling lambat akhir Oktober 2013. 40. ToT pelatihan PRBBM, Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan ToT PRBBM ini telah dilaksanakan dengan baik, peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai konsep bencana dan pentingnya penguarngan risiko bencana sangat baik dan pemahaman terhadap modul-modul pelatihan PRBBM meningkat, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, peserta merasa puas dan lebih menyadari mengenai perlunya kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana. Karena menurut mereka bahwa hal ini merupakan pekerjaan yang sangat baik untuk membantu masyarakat agar siap siaga dalam menghadapi bencana, saat ini bencana terjadi dimana-mana. Bencana tidak bisa dihindari namun kita harus siap menghadap risiko yang diakibatkan dari adanya bencana tersebut. Secara keseluruhan pemahaman peserta mengenai kebencanaan meningkat. Rata – rata nilai pre test sebesar 33 dan nilai post test sebesar 80, sehingga pemahaman peserta meningkat sebesar 47. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa yang masih kurang, diantaranya : a.
b.
Pedoman teknis dan Petunjuk teknis PRBBM yang tiba-tiba mengalami perubahan dengan waktu ToT yang sudah ditentukan sehingga berimplikasi terhadap beberapa konsep PRBBM yang belum disepakati oleh semua pihak, Belum disepakatinya antara world Bank dan GOI mengenai out put kegiatan PRBBM antara RPLP dan RTPRB berimplikasi terhadap modul terutama pada kegiatan pemetaan swadaya dan penyusunan dokumen perencanaan, karena diantara kedua dokumen tersebut mempunyai pendekatan yang berbeda. Tim Merekomendasikan agar KMP harus secepatnya melakukan finalisasi pedoman teknis dan petunjuk teknis PRBBM sebelum pelaksanaan pelatihan fasilitator di lapangan, paling lambat akhir oktober 2013 Dari sisi pencairan dana BLM PRBBM, masih belum adanya kejelasan apakah mengikuti PMK atau tidak, terlebih pada pencairan dana tahap I, ada sejumlah dana yang dicairkan untuk 16
c.
pelaksanaan pembangunan namun dokumen perencanaan belum tersusun, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan setelah bulan Maret 2014, dan hal ini akan menjadi temuan karena betentangan dengan PMK 168. Tim Merekomendasikan KMP segera mengkomunikasikan dengan PPK wilayah 2 mengenai mekanisme pembiayaan kegiatan. Pada saat konsolidasi pelatihan PRBBM di tingkat Provinsi, sebaiknya ada perwakilan dari KMP yang datang ke lokasi untuk menginformasikan lebih lanjut mengenai konsep dan kebijakan yang masih belum final. Sehingga pada saat pelatihan fasilitator semua informasi baru yang menyangkut kebijakan dapat dipahami secara utuh. Lokasi kegiatan ToT yang jauh dari keramaian, berimplikasi terhadap mudah jenuhnya peserta dalam mengikuti kegiatan serta jauhnya jangkauan dari kehadiran narasumber. Kedepan Tim Merekomendasikan untuk menentukan lokasi kegiatan diperlukan pertimbangan yang lebih matang lagi sehingga lokasi kegiatan lebih mudah terjangkau serta dengan dengan keramaian, disamping itu dapat mudah menghadirkan narasumber dari Satker atau PPK untuk memberikan pengarahan pada saat pelaksanaan kegiatan.
IX.2. Selaras-Aceh 41. Konsinyasi Pedoman dan Modul, Secara keseluruhan konsinyasi berjalan cukup baik dan menghasilkan beberapa kesepakat dan produk penting terkait Program SELARAS diantaranya. 1) Pedoman Teknis Program SELARAS, 2) Pembahasan kurikulum dan modul pelatihan Fasilitator untuk Program SELARAS. Kurikulum tersusun dengan 7 tema 18 Topik diluar Belajar Bersama yang akan dilaksanakan dalam 62 JPL, 3) Pembahasan Strakom Program SELARAS dengan penyepakatan tentang tujuan, komunikasi, struktur pesan, pesan kunci secara program, mengembangkan media sosialisasi dari Program SELARAS, 4) pengembangan kegiatan PPMK untuk kegiatan ekonomi di Aceh, 5). Nama Program SELARAS, Slogan SELARAS MAKIN HEBAT. Pembahasan kurikulum dan modul Selaras ini terlihat lebih lancar dibanding dengan PRBBM, hal ini karena sebelum kegiatan konsinyasi dilakukan penyusunan dan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak world Bank secara menerus, sehingga pada saat konsinyasi tinggal pembahasan. Walaupun telah disusun modul dan pedoman, hal ini masih perlu dilakukan uji coba, karena belum tentu isinya sesuai dengan karakteristik budaya di Provinsi Aceh. Tim merekomendasikan Untuk dilakukan uji coba modul pelatihan dan media sosialisasi Program SELARAS, KMP perlu memastikan ke proyek siapa yang akan memandu, finalisasi kurikulum dan modul, tanggal pelaksanaan, undangan untuk uji coba modul. 42. Uji coba Modul dan Media sosialisasi, Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan telah menghasilkan beberapa hal diantaranya ; a) Melakukan uji coba modul pelatihan dan media sosialisasi program selaras baik kepada Fasilitator maupun kepada masyarakat pada tanggal 23 – 24 September 2013, b) Melakukan mini workshop kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, Perguruan tinggi, LSM, kelompok peduli lainnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program selaras pada tanggal 26 September 2013. C) Mendapatkan masukan dari Fasilitator/Konsultan, masyarakat, Pemerintah Kota/Kabupateh dan kelompok Peduli terhadap Modul, media sosialisasi dan pelaksanaan Program selaras di Aceh. Pada pelaksanaan uji coba modul untuk pelatihan Fasilitator dilaksanakan di Banda Aceh dan Meulaboh, modul yang diuji cobakan adalah modul : Konsep Gender dan Gender Dalam Penanggulangan Kemiskinan; untuk masyarakat dan konsultan. Pelaksanaannya mendapatkan penerimaan yang positif dari peserta, terlihat dari hasil evaluasi topik kedua materi ini yang menunjukan baik dan sangat baik. (Aspek yang Dinilai : 1) Pemahaman anda terhadap materi yang disampaikan pemandu, 2) Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan anda, 3) Penguasaan terhadap materi yang disampaikan, 4) Sistematika dalam penyampaian, 5) Pengelolaan waktu dalam menyampaikan materi , 17
6) Pemberian kesempatan bertanya kepada peserta, 7) Kerendahan hati. Dalam pelaksanannya terdapat beberapa masukan Fasilitator/Konsultan, masyarakat, Pemerintah Kota/Kabupateh dan kelompok Peduli terhadap Modul, media sosialisasi dan pelaksanaan Program selaras di Aceh. Tim merekomendasikan KMP segera melakukan revisi berdasarkan masukan tersebut paling lambat tanngal 21 Oktober 2013 IX.3. P4-IP 43. Training of Trainer P4IP, Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan training of trainer P4IP ini telah dilaksanakan dengan baik, peningkatan pemahaman peserta mengenai P4IP dan modul-modul pelatihan P4IP meningkat. Ada hal yang sangat menarik dengan jauhnya lokasi nginap dengan kelas tempat belajar, yaitu seluruh peserta sudah berada di ruang kelas, 15 menit sebelum waktu kegiatan. Tidak ada peserta yang terlambat. Melalui kegiatan ToT P4IP ini terjadi kekompakan yang sangat baik antara TA Pelatihan dan Infrastruktur terbukti dari pembahasan modul dan penyusunan rencana kerja serta pembagian peran yang seimbang, diharapkan sikap seperti ini dapat berlanjut terus pada saat pendampingan di masing-masing wilayahnya. Beberapa materi infrastruktur yang masih menggunakan aturan yang berlaku pada PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan beberapa penyepakatan bersama untuk disesuaikan pada kegiatan P4IP, seperti pembelian kayu, pengadaan barang dan jasa, penyusunan RAB bukan DED, swadaya masyarakat. Motivasi diakhir kegiatan ToT P4IP meningkat dengan dilakukannya penutupan yang sangat membangun suasana oleh peserta, serta komitmen peserta untuk mengawal kegiatan P4IP ini dengan baik. Dari pelaksanaan tersebut terdapat beberapa kekurangan diantaranya : a.
b.
c.
Beberapa peserta merasa kurang puas dengan lokasi kegiatan P4IP karena tidak disediakan perlengkapan mandi, walaupun sebelumnya sudah disampaikan pemberitahuan namun masih ada peserta yang tidak membawa perlengkapan mandi. Tim merekomendasikan Pelaksanaan kegiatan ToT kedepan, sebaiknya KMP mencari tempat yang refresentatif, disamping peserta dapat mengikuti kegiatan di kelas, sebaiknya peserta juga mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan di luar jam materi. Persoalan rekrutmen, dibeberapa wilayah khususnya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kesulitan untuk mendapatkan fasilitator sesuai dengan kriteria pada rekrutmen Fasilitator P4IP. Merekomendasikan Diperlukannya strategi atau kebijakan khusus bagi Provinsi-Provinsi yang mengalami kesulitan dalam rekrutmen fasilitator P4IP. Masih belum adanya kejelasan pada saat pelaksanaan ToT P4IP mengenai POK berimpilkasi terhadap penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan P4IP disetiap Provinsi. serta tidak dialokasikannya transport lokal untuk peserta, padahal rentang wilayahnya sangat luas. Tim Merekomendasikan Mekanisme pelatihan P4IP di masing-masing Provinsi, diserahkan kepada Satker dan OSP, karena tidak adanya transport lokal untuk peserta dimungkinkan dalam satu Provinsi terhadap beberapa cluster pelatihan P4IP.
IX.4. Sosialisasi 44. Partisipasi, PNPM Mandiri Perkotaan identik dengan penyusunan rencana masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini setidaknya diwakili dalam jawaban yang diberikan oleh 34,5% responden. Sementara itu, kegiatan rembug warga menjadi kegiatan yang paling banyak dipilih responden saat ditanya tentang kegiatan yang pernah diikuti di PNPM Mandiri Perkotaan. Sebanyak 34,5% responden memilih jawaban rembug warga. Disusul dengan jawaban penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan yang dipilih 31% responden. Direkomendasikan untuk mengoptimalkan kegiatan pertemuan Pelaku dengan warga/KSM untuk membahas pesan tujuan akhir tidak hanya hal teknis (tujuan antara). Penguatan peran perempuan dan mengembangkan pertemuan-pertemuan perempuan baik yang sudah ada atau baru terutama untuk pengambil keputusan dalam setiap rembuk dan media sosialisasi. 18
45. Informasi PNPM MP, informasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan banyak diketahui dari penjelasan konsultan. Jawaban untuk pertanyaan nomor tiga ini dipilih 18 orang responden atau 62,1%. Secara langsung ini memperkuat hasil FGD yang menyebutkan, para anggota BKM banyak bergantung kepada Faskel untuk mendapatkan informasi. Selain melalui Faskel, sumber informasi yang dijadikan rujukan para responden adalah kegiatan pertemuan warga. Jawaban yang dipilih oleh responden tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa sumber informasi lainnya tidak penting. Ini dikarenakan para responden sebagian besar merupakan anggota BKM, KSM, relawan. Sangat wajar kalau mereka bergantung pada Faskel untuk mendapatkan informasi. Merekomendasikan agar dibentuk agen-agen sosialisasi ditingkat masyarakat sehingga informasi Program dapat lebih banyak menyebar. Agen sosialisasi tersebut diambil dari orang yang dapat dianggap sumber informasi oleh masyarakat lainnya, misalnya relawan, Ketua RT/ RW. Dll.
X.
KEMITRAAN
46. Kemitraan kegiatan pinjaman bergulir. Dalam kerangka keberlanjutan program sudah dilakukan upaya-upaya untuk menggali pendanaan kegiatan melalui channeling program dengan pihak swasta/instansi. Di Kota Ternate BI sudah menyalurkan bantuan (CSR) untuk air bersih (Rp. 100 jt). Channeling dengan Jamsostek dilakukan dalam bentuk pinjaman bergulir (tanpa agunan) dengan bunga yang sangat rendah. Belum ada channeling dengan Bank BRI. 47. Kemitraan kegiatan Infraastruktur. LKM dengan segala keterbatasannya berhasil memanfaatkan potensi, peluang kemitraan untuk KSM/Panitia dengan usaha pengeboran minyak Pertamina, berupa kegiatan infrastruktur pembangunan Posyandu dan lainnya (Kel. Pulau Bunyu Timur dan Kel. Pulau Bunyu Selatan, Kab. Bulungan).
48.
Kemitraan kegiatan Sosial. KSM dan pelaku lainnya sudah berhasil didorong mengikuti kegiatan
pelatihan yang diadakan pihak swasta
XI.
PENYERAPAN DANA
49. DIPA PIP. Pemanfaatan BLM tahun 2012 (Percepatan) terlambat; ada kelurahan yang baru selesai Juni 2013. Pencairan BLM TA. 2013 Tahap-1 sejak Mei 2013 tetapi pemanfaatannya baru September 2013, bahkan ada 3 kelurahan yang masih belum dimanfaatkan (a.l. Kel. Klasaman). Keterlambatan pemanfaatan karena proses verifikasi proposal di tingkatg Korkot yang lama (Sorong). Verifikasi proposal (langsung) oleh TA Infrastruktur di Manokwari, karena Askot Infra berkedudukan di Sorong. Tidak ada dukungan finansial untuk supervisi oleh TA ke Manokwari. Percepatan realisasi dan proses pemanfaatan BLM. Penguatan kapasitas KSM, UPK, Faskel Infra dalam penyusunan proposal. Penyusunan proposal contoh (typical) masing-2 jenis infrastruktur untuk Faskel. Percepatan proses verifikasi proposal oleh Askot dan TA Infrastruktur.
19
50. Fixed Cost Pelatihan Masyarakat. Pemanfaatan BLM untuk pelatihan masyarakat; memerlukan pelatih (fasilitator) yang sangat intensif. Direkomendasikan agar penguatan kapasitas Faskel (terutama yang baru) sebagai pelatih dan fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan.
51. Pemenuhan DDUB. Secara bertahap Pemkot Ternate tetap berkomitmen untuk menutup kekurangan DDUB 2008-2009. TA. 2013 dan TA. 2014 Walikota sudah memberikan komitmennya untuk menganggarkan DDUB melebihi Pagu DDUB yang ditetapkan; kelebihan ini dimaksudkan untuk menutup kekurangan DDUB sebelumnya. Direkomendasikan agar Korkot secara lebih intensif memfasilitasi Pemkot dalam penganggaran, pemanfaatan dana di lapangan dan pelaporannya.
XII.
SIM (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN)
52. Entry Data. Pengisian (entry) data hasil kegiatan masyarakat dalam aplikasi SIM lambat. Agar dilakukan percepatan entry data oleh Asmandat Korkot dengan supervisi OSP.
XIII.
PPM (PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT)
53. Media Pengaduan. Ada kotak pengaduan di 3 (tiga) Desa yang dikunjungi, serta Pemerintah Desa terlibat aktif dalam penyelesaian masalah yang ada di wilayahnya. Dan masyarakat sangat senang/apresiasi dengan adanya PNPM MPkt masuk ke wilayahnya. 54. Penanganan Pengaduan. Penyelesaian penanganan pengaduan sudah benar dengan musyawarah untuk mencapai mufakat serta melibatkan pihak terkait. 55. Hal negatif yang muncul adalah buku pengaduan tidak ada sehingga pengaduan yang disampaikan secara lisan tidak tercatat. Apresiasi terhadap Program tidak tercatat pada SIM PPM lokus. Pengaduan ada di masyarakat tetapi bukan bersifat masalah sehingga tidak di catat dalam buku pengaduan. Direkomendasikan dalam pelatihan masyarakat untuk materi PPM hendaknya penekanan kepada masyarakat sebagai subyek dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program. 56. Temuan BPKP. Terhadap sisa temuan BPKP sampai dengan Tahun 2012, masih ada 3 LHA yang belum tuntas. 1 LHA (LHA-99/PW19/2/2005) sebenarnya bukan wilayah PNPM Perkotaan, sisanya (LAP-36/PW19/2/1007 dan LHA-198/PW19/2/2012) masih dalam proses penyelesaian (Kota Palu). Direkomendasikan agar TA MK /Korkot memfasilitasi Penyelesaian temuan BPKP; memastikan LHA TB 2012 oleh KAP diterima LKM dan tersimpan di sekretriat LKM serta bukti pembayarannya.
XIV.
PROGRAM BARU
XIV.1. P4-IP 57. Askot & Faskel. Rekruitmen Faskel P4-IP telah dilaksanakan; jumlah pelamar yang lolos memenuhi kuota : 10 orang untuk Sorong dan 4 orang untuk Manokwari. Sebanyak 2 orang 20
mengundurkan diri sebelum pelatihan selesai; 1 orang di Sorong dan 1 orang di Manokwari. Faskel P4IP telah dimobilisasi dan berkoordinasi dengan Tim Faskel Reguler. Melaksanakan rekruitmen lagi untuk memenuhi kekurangan 2 Faskel. Orientasi tugas pendampingan masyarakat, terutama kegiatan infrastruktur, dan pembagian tugas diantara tim Faskel. 58. Kegiatan Persiapan. Telah dilaksanakan pertemuan PPK, BKM, Korkot, dan Faskel di tingkat Kota Sorong; sedangkan di Manokwari belum. Kegiatan persiapan, a.l. : pertemuan sosialisasi tingkat kelurahan, review PJM & Renta Pronangkis, penetapan prioritas kegiatan infrastruktur, penyusunan proposal, dan pemberkasan pengajuan BLM, belum dilaksanakan sehingga diperkirakan jadwal (nasional) pencairan dana tanggal 5 Oktober 2013 tidak dapat dipenuhi. Direkomendasikan agar melaksanakan pertemuan koordinasi tingkat kota untuk Kabupaten Manokwari. Penyusunan jadwal dan percepatan pelaskanaan kegiatan tahap persiapan di masyarakat. 59. Dana BLM P4-IP. Dana BLM dalam DIPA untuk Kab. Manokwari tersedia Rp. 750 juta; hanya cukup untuk 7 kelurahan BLM Tahap-1. Kebutuhan dana BLM Tahap-1 untuk 30 kelurahan di Kota Sorong tersedia dalam DIPA sebesar Rp. 4,5 Miliar. Revisi DIPA untuk BLM Kab Manokwari dan Kota Sorong hingga tercukupi kebutruhan BLM 100% XIV.2. UKP4 60. Implementasi. Adanya keterambatan progress pembangunan infrastruktur sasaran UPK4; dari 14 kelurahan terealisasi 100% ada 1 kelurahan. Agar dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan infrastruktur di lokasi sasaran UPK4. Entry data secara bertahap sesuai progres dan dokumen yang tersedia.
XV.
KAJIAN (STUDI)
XV.1. Safeguard Lingkungan 61.
Pengumpulan data dan hasil sementara.
Respon dari BKM, UPL, TIPP dan KSM sangat baik terhadap kajian safeguard lingkungan ini. Hampir seluruh pertanyaan bisa dipahami dan dijawab dengan baik oleh responden. Responden relatif jujur menjawab pertanyaan sesuai dengan yang mereka lakukan dan alami saat memfasilitasi/mengerjaakan pembangunan infrastruktur di PLPBK. Pembangunan infrastruktur PLPBK relatif konsisten pada perencanaannya mulai dari RPLP; RTPLP; DED maupun Proposal KSM. Responden merasa belum memiliki pengetahuan tentang banyak hal di safeguard lingkungan ini, karena memang belum mendapat penguatan dari tim faskel ataupun pihak lain. Responden agak sulit membedakan antara UKL dan UPL dengan pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama. Ternyata proses perencanaan mulai dari RTPLP; DED kurang partisipatif, hal ini dapat dilihat dalam pembangunan Kandang Sapi Komunal, antara perencanaan dengan pelaksanaan tidak sama. Masyarakat merasa tidak diajak konsultasi tentang design/gambar yang dibuat. Tim Korkot sampai dengan tim fasilitator belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang safeguard lingkungan. Dokumen safeguard yang ada baik di proposal maupun di lembar sertifikasi hanya sebatas tekstual. BKM tidak bisa menjamin penerima manfaat langsung dari kandang komunal adalah warga miskin yang ada dalam daftar PS2. Daftar Penerima Manfaat di Proposal ada 80 orang; Daftar Anggota Kelompok Kandang Komunal 50 orang; 50 orang ini terdapat warga yang tidak miskin. 21
Direkomendasikan agar perbaiki daftar pertanyaan kajian dengan memperjelas beda pertanyaanpertanyaan di UKL dan UPL. Buat pertanyaan dengan bahasa yang dimengerti orang awam, termasuk istilah-istilah khusus di safeguard (leachete; air puncak; dll).
XV.2. Kajian Kelembagan BKM. 62. Kegiatan kajian kelembagaan, dengan lokasi kajian di Provinsi NTT (Ngada dan Kupang) tersebar di 5 kelurahan/desa dan Provinsi Bali (Badung dan Denpasar) di 4 kelurahan/desa. Dari hasil sementara kajian kelembagaan, secara keseluruhan menunjukan hal yang positif, diantaranya beberapa BKM secara organisasi sudah cukup baik, diantaranya diindikasikan dengan administrasi dan kesekretariatan yang cukup baik, adanya pertemuan rutin antar anggota BKM, hampir seluruh BKM yang dilihat memiliki hubungan yang baik dengan Aparat Pemerintah setempat, diantaranya dengan melibatkan mereka dari mulai perencanaan bahkan terjun monitoring kegiatan bersama-sama BKM. Khususnya di Kabupaten Ngada, Banyak sumberdaya alam yang masih belum tergali dengan baik, misalnya Rempahrempah, kopi, hasil pertanian dll.Modal sosial yang sangat tinggi, mengingat mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat, diindikasikan dengan a) Ada perkampungan adat, b) ada tradisi pertemuanpertemuan rutin, seperti mingguan dlm malam wajib, tahunan dalam Pesta Reba, dan pertemuanpertemuan lainnya. C) Ada juga Arisan Pendidikan yang disebut dengan Papa Dho'o, yaitu Arisan yang bertujuan untuk membiayai anak-anak anggota suatu kelompok untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertentu, bahkan sampai perguruan tinggi. d) Ada tradisi lumbung padi di setiap perkampungan adat, sebagai cermin tradisi menabung di masyarakat. 63. Partisipasi. Dari sisi Partisipasi, Pelibatan/partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, hampir di setiap kegiatan BKM, keterlibatan masyarakat cukup baik, mengingat kerukunan yang masih tinggi karena hubungan kekerabatan dan aturan adat istiadat yang masih dijaga dengan baik. Beberapa BKM sudah mulai belajar menjalin kemitraan, misalnya di Kabupaten Ngada dengan Replikasi program PAKET (PAKEM). Secara umum, adanya kelembagaan masyarakat yang sudah dibangun oleh program, turut memberikan warna terhadap kelembagaan lokal yang ada, dan kemanfaatannya juga dirasakan oleh masyarakat. 64. Layanan BKM/LKM. Dari sisi pelayanan warga miskin, Mayoritas BKM telah mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan adalah masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusannya. Di samping itu BKM masih belum dapat mengidentifikasi secara presisi, berapa jumlah KK miskin PS 2 yang telah terlayani dan berapa lagi yang belum terlayani. BKM mampu membuktikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Hal ini setidaknya dibuktikan oleh BKM dalam pembangunan infrastruktur yang terbukti lebih mengena, tepat waktu, tepat sasaran dan berbudget lebih rendah dibandingkan jika dikerjakan oleh kontraktor. Masyarakat bahkan meyakini derajat ketepatan sasaran dan murahnya melebihi 30 % karena dibangun secara partisipatif bersama masyarakat secara gotong-royong. Hal yang sama juga dibuktikan pada pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial meskipun derajat ketepatan sasaran dan efisiensinya lebih rendah ketimbang infrastruktur. 65. Pemahaman, Masih sangat minim penggalian pengetahuan-pengetahuan baru yang berbasis pengetahuan lokal, Tim merekomendasikan Perlu mendorong proses belajar dari Lapangan, dan menyusunnya menjadi bentuk-bentuk pengetahuan baru yang bermanfaat untuk BKM dan juga seluruh pelaku 22
66. Anggaran Dasar, Masih banyak Anggaran Dasar yang tidak mengikuti perkembangan kebutuhan dan juga minimnya adopsi aturan main program menjadi aturan main masyarakat, merekomendasikan Perlunya Review AD & Mengembangkan Aturan Lokal sesuai kebutuhan setempat. 67. Administrasi, Pada umumnya struktur administrasi Arsip dan Kesekretariatan BKM kurang tertata, merekomendasikan Segera perbaiki struktur administrasi arsip dan kesekretariatan BKM, minimal KMP merumuskan standar administrasi yang harus ada seluruh BKM. 68. Kemitraan, Kemitraan BKM masih memanfaatkan fasilitasi program-program SKPD dan belum banyak kemitraan dengan inisiasi BKM sendiri. Rata-rata kemitraan yang dibangun oleh BKM bukan merupakan kemitraan yang dibangun secara terrencana namun diawali secara personal. Namun hasilnya cukup bagus pada sejumlah BKM ketika telah berhasil bermitra dengan dunia usaha, apalagi swasta internasional. Beberapa BKM juga berhasil bermitra memfasilitasi pendidikan dasar dimediasi oleh kader-kader PKK yang juga menjadi relawan dan anggota BKM. Sebagaimana terlihat pada kemitraan antara BKM Dalung Kab Badung dengan Yayasan Cening Bali (Cening Bali foundation) Australia yang membiayai anak-anak sekolah yang kurang mampu. Program ini lumayan berkelanjutan karena diberikan tiap tahun kepada tiap siswa miskin baru. Besarnya Rp. 100 ribu per siswa ditambah US 5 dollar untuk tabungan yang hanya bisa diperuntukkan bagi biaya pendidikan. Hal ini menunjukan Masih minimnya variasi kegiatan kemitraan lokal. Tim Merekomendasikan Fasilitasi dan mendorong berbagai bentuk kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan kapasitas BKM 69. Dana Bergulir, Sejumlah KSM ekonomi produktif yang telah meningkat pendapatannya (dibuktikan dengan LAR, PAR serta collateral) yang bagus dapat meminjam lebih dari Rp 1 juta. Namun jika telah mencapai lebih dari Rp 2 juta dichannelkan dengan BRI. Sejumlah KSM telah diakseskan ke BRI. Di beberapa wilayah terjadi kemacetan, Pelatihan Pengembangan Kapasitas KSM belum teridentifikasi dengan baik sesuai kebutuhan KSM, terbukti beberapa KSM tidak berkelompok dengan teman-teman yang sesuai kapasitasnya masing-masing. Sebagian anggota KSM memiliki usaha yang tidak sejenis dan mengakses dana BLM secara individual. Beberapa alumni pelatihan bahkan dilepas di pasar kerja, sebelum dikelompokkan dalam KSM. Dibutuhkan peran-peran BKM untuk melembagakan peran-peran pengembangan kapasitas dan pengorganisasian SDM yang memperkuat modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terukur secara IPM, Minimnya inovasi peningkatan kinerja dana bergulir terjadi dibeberapa wilayah. Tim Merekomendasikan KMP Perlu mengembangkan strategi baru pengelolaan dana bergulir, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan UPK, misalnya dengan mendorong pengembangan KSM dengan mentradisikan kebiasaan menabung sebelum mengakses dana bergulir. BKM di dorong memperbanyak pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas agar mempermudah peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sebelum mengakses dana bergulir. Saran ini dikemukanan masyarakat seiring harapan agar syarat administrasi BKM lebih dipermudah agar warga miskin mampu mengakses program-program BKM. BKM harus lebih mentaati ketentuan AD dan ART secara tegas, termasuk dalam penerapan reward and punsihment. Terkait hal ini, dalam konteks pengelolaan dana bergulir, para responden menginginkan agar UPK lebih giat lagi dalam penanganan penagihan pinjaman kepada KSM-KSM yang menunggak sehingga KSM-KSM yang lancar pengembalian pinjaman dapat menerima dana pinjaman bergulir di antrian selanjutnya.
23
XVI.
MANAJERIAL OSP & KORKOT
70. Uji Petik Korkot. Pengelolaan kegiatan uji petik masih lemah baik ditingkat OSP (Prov. Jatim) dan Korkot. Pelaksanaan uji petik OSP dan Korkot baru berjalan untuk Triwulan-1; hambatan terjadi karena Laporan SPPD dari Korkot masih belum lengkap. Uji petik yang dilakukan di Korkot adalah uji petik pemanfaatan BLM sedangkan uji petik siklus belum dilakukan. Hasil uji petik Korkot tidak dikonsolidasi di tingkat Provinsi. Direkomendsasikan agar memberikan penguatan kapasitas dan dukungan kepada tim Korkot berdasarkan peta masalah yang diperoleh dari Uji Petik Tim OSP maupun analisa hasil uji petik tim korkot.
71.
Uji Petik OSP Provinsi.
Temuan-temuan tentang uji petik antara lain : Pengelolaan kegiatan uji petik masih lemah baik di tingkat OSP (Prov. Maluku Utara) dan Korkot. Selama tahun 2013 belum ada realisasi kegiatan uji petik siklus (basis pendanaan kontrak OSP) baik yang dilakukan OSP maupun ditingkat Korkot akibatnya kegiatan pemantauan terhadap kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan siklus (Master Schedule) sangat lemah. Sejak mobilisasi OSP Provinsi, para Tenaga Ahli belum melaksanakan uji petik karena adanya kendala administratif penganggaran. Dalam kontrak dialokasikan dana uji petik TA dengan perjalanan dari Sorong ke Manokwari (PP); sedangkan para TA berkedudukan di Manokwari. Perubahan penganggaran dalam proses revisi kontrak (dalam amandemen). Biaya uji petik untuk tim tenaga ahli OSP maupun tim korkot telah disampaikan sesuai dengan besaran yang ada dalam kontrak. Realisasi Usulan Uji Petik sangat minim baik untuk tim Tenaga Ahli OSP maupun untuk tim Korkot. Dari awal mobilisasi OSP-7 di Bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 : untuk Tim Tenaga Ahli Provinsi baru 1X di bulan Juni 2013 untuk 3 tenaga ahli, dan untuk tim Korkot baru terealisir 1X dengan capaian 4,6% di bulan Juni 2013. Tim OSP telah menyusun rencana pengendalian langsung/Uji Petik sesuai dengan ketentuan project. PD tidak memastikan dukungan manajemen terhadap kebutuhan pembiayaan program dilakukan secara tepat waktu. OSP kurang intensif dalam memberikan support kepada tim korkot, dengan indikasi diantaranya; a). Kurang maksimal memfasilitasi uji petik korkot, b). Tidak maksimal melakukan pengendalian uji petik tim korkot, c). Tidak memberikan feedback kepada tim korkot terhadap hasil uji petik baik yang dilakukan oleh tim OSP maupun oleh tim korkot sendiri melalui laporan uji petik yang harusnya direspon dan dianalisis oleh tim OSP, dan d). Tidak melakukan feedback dari hasil uji petik berupa penguatan/pengembangan kapasitas kepada tim korkot sesuai dengan persoalan dan permasalahan yang dihadapi tim korkot. 72.
Administrasi Personalia.
Kontrak manajemen OSP 7 Provinsi NTB telah disosialisasikan dengan semua personil tenaga ahli dan tim korkot. Semua personil OSP telah dimobilisasi dan menyusun rencana kerja. Tim OSP telah memberikan dukungan kepada Satker dan PPK P2KP Provinsi NTB dalam hal administratif 73.
Kelengkapan Personil.
Posisi Team Leader OSP Provinsi Papua Barat kosong sejak Juni 2013 dan sedang dalam proses persetujuan pergantian. Team Leader baru yang sudah ditetapkan tetapi belum bisa dimobilisasi karena 24
pendanaan untuk personil tersebut dikaitkan dengan amandemen kontrak yang saat ini belum selesai. Mendemobilisasi tenaga ahli untuk kepentingan manajemen OSP, TA SIM didemobilisasi untuk ditempatkan di project yang lain tanpa mempertimbangkan kinerja OSP selanjutnya Direkomendasikan agar : ada percepatan proses amandemen kontrak OSP-9atau surat tugas kepada TL baru sambil menunggu amandemen. Rekomendasi PPK atas usulan demobilisasi personil OSP perlu diperketat, bagian dari penilaian terhadap komitmen dan kinerja OSP 74. Kuota Personil OSP. TA LG, Asisten CD Mandiri dan seorang Faskel Sosial Kab Manokwari mengundukan diri sejak September 2013. Agar dilakukan rekrutmen TA LG, Askot CD Mandiri dari internal tim dan untuk Faskel dari luar. 75. BOP Korkot. BOP Tim Korkot telah disampaikan sesuai dengan nilai yang ada dalam kontrak. Pembukuan BOP tidak dilakukan sesuai SOP, tim korkot hanya membuat LPJ BOP. Pembayaran BOP tim korkot selalu terlambat dari jadwal yang telah disepakati. Agar dilakukan optimalisasi peran PD dalam menjembatani komunikasi antara manajamen dengan kebutuhan lapang. KMP ikut aktif mengendalikan support manajemen OSP terhadap pelaksanaan program melalui pengendalian usulan invoice manajemen. 76.
Pelaksanaan Tugas Tim OSP.
Rencana kerja Tim OSP masih sangat umum, kurang tajam dan operasional menterjemahkan MS yang dibuat oleh KMP, sehingga keberadaan/peran tim OSP belum begitu dirasakan oleh tim korkot. Interelasi dari masing-masing tenaga ahli dalam memfasilitasi pencapaian program belum terbangun Tim OSP tidak memanfaatkan keunggulan dimasing2 kab/kota sebagai bahan belajar bagi kab/kota yang lain, misalnya dalam hal siklus kota di Kab Lombok Tengah relatif mempunyai produk2 hukum yang sangat bagus dalam menjamin keberlangsungan nangkis serta pelaku tingkat kota sudah sangat aktif berkiprah; bagaimana kondisi di Lombok Tengah ini bisa ditularkan kepada kab/kota yang lainnya. Rekomendasi : Review terhadap strategy operasional OSP, bagaimana tataperan dan pemastian kualitas dapat dilakukan secara sistemik Optimalisasi peran PD dalam mengendalikan pencapaian kuantitas dan kualitas program, yakni dengan memberikan feedback terhadap capaian di masing-masing provinsi dari hasil2 supervisi dimasing-masing level. Segera dilakukan review terhadap rencana kerja tenaga ahli OSP agar lebih operasional dan tajam mengacu pada kebutuhan lapang serta interelasi antar tenaga ahli dalam pencapaian tujuan program. 77. Dukungan terhadap Pemerintah dan Masyarakat. Tim OSP kurang mensupport stakeholder tingkat provinsi (Kadis PU; Satker PBL Provinsi; PPK; dll) dalam mendorong pencapaian program, support yang selama ini telah dilakukan baru dalam hal administratif Rekomendasi : Tim OSP perlu mengolah produk2 pengetahuan di masing2 kab/kota untuk menjadi bahan belajar dan advokasi buat kab/kota yang lain. 25
Support dan memaksimalkan peran Stakeholder Provinsi dalam mensukseskan pencapaian keberhasilan program, diantaranya : a). Support Kadis PU dengan profil dan progress PLPBK agar beliau bisa memastikan bahwa semua satker dilingkungan PU bisa mempertimbangkan RPLP/RTPLP dalam perencanaan kegiatannya dan b). Support PU dengan mengisi PBL Corner (pojok pameran). 78.
Evaluasi Kinerja Personil.
Temuan-temuan tentang evaluasi kinerja meliputi : Evaluasi kinerja personil baik di level OSP maupun di level Korkot dan fasilitator telah dilakukan sesuai jadwal/periode yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja Tenaga Ahli OSP oleh TL telah dilakukan sesuai instrumen yang ada. Evaluasi Kinerja Personil oleh Tim Korkot kepada Tim Fasilitator telah dilakukan sesuai instrumen yang ada. Evaluasi Kinerja Personil oleh Tim Korkot kepada Tim Fasilitator sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar, termasuk didalamnya hak bagi personil untuk menyatakan keberatan atas hasil yang disampaikan. Tim OSP telah mengkombinasikan antara Evaluasi Kinerja Personil dengan Kinerja Output Program. Evaluasi kinerja Tenaga Ahli OSP oleh TL, masih kurang objektif dimana terdapat beberapa tenaga ahli yang belum memberikan fasilitasi atau menjalankan fungsinya dengan baik masih mendapat nilai tercapai (TA Training; TA Sosialisasi; TA LG). OSP Provinsi belum melakukan pengendalian langsung terhadap proses evaluasi kinerja faskel yang dilakukan oleh tim korkot. OSP Provinsi belum memberikan feedback thd hasil evkin, terutama berupa penguatan kapasitas/pembinaan kepada pelaku yang kinerjanya masih kurang baik di level tenaga ahli OSP maupun level korkot dan faskel. Agar OSP menggunakan kinerja personil sebagai barometer keberhasilan pendampingan program. OSP menjadikan hasil evaluasi kinerja personil untuk menyusun strategy penguatan kapasitas disemua level. PD dan TL harus lebih objektif dalam melakukan penilaian kinerja personil OSP. KMP memberikan feedback atas hasil evaluai kinerja personil OSP.
--- eof
26
DAFTAR LOKASI PERJALANAN DINAS Periode : 1 Juli - 30 September 2013 OSP 5
PROVINSI Jawa Tengah
KOTA / KABUPATEN Kota Semarang Kab. Batang
5
DI Yogyakarta
Kab. Sleman
6
Jawa Timur
Kota Yogyakarta Kab. Jombang
Kab. Kediri
6
Kalimantan Timur
Kab. Bulungan
7
Bali Nusa Tenggara Barat
Kota Balikpapan Denpasar Kota Mataram
Kab. Lombok Timur
Kab. Lombok Tengah Kota Bima
8
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
Kab. Gowa
KELURAHAN --1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1.
Kalibeluk Sariglagah Kalipucang Kulon Proyonangan Utara Kalipucang Wetan Umbul Martani Margo Katon Margo Agung Sumber Arum Karang War 1. Mojongapit 2. Karang Lo 3. Ngumpul 4. Grobogan 5. Gambiran 1. Bedug 2. Wonorejo 3. Datengan 1. Pulau Bunyu Timur 2. Pulau Bunyu Barat 3. Pulau Bunyu Selatan 1. Gunung Samarinda --1. Dasan Agung 2. Sayang-sayang 3. Cakranegara Selatan 1. Songak 2. Rumbuk Timur 3. Sandubaya 1. Semparu
KETERANGAN Kegiatan tingkat kota
tingkat nasional
1. Sadia 2. Paruga 3. Sambinae 4. Sarae 5. Nae 1. Kampung Buyan 2. Pa Baeng Baeng 3. Karuwisi 4. Kalukuang 1. Mawang 2. Katangka 3. Kalegowa 4. Pandang-Pandang 27
OSP
PROVINSI
KOTA / KABUPATEN
KELURAHAN
KETERANGAN
5. Paccinongan Sulawesi Tengah
9
Kota Palu
Maluku
Kota Ambon
Maluku Utara
Kota Masohi Kota Kep. Tidore
Papua Barat
Kota Sorong Kab. Manokwari
Wil-1
1. Besusu Timur 2. Tatura Utara 3. Pantoloan 4. Kawatuna
5. Besusu Barat 6. Lambara 1. Rumah Tiga, 2. Lisane, 3. Silale, 1. Ampera 1. Saodara 2. Indonesiana 1. Klablim 2. Klasaman 1. Binerauw 2. Manokwari Barat 3. Manokwari Timur
Jawa Barat
Kota Bogor Kab. Bogor
----
NAD
Kota Banda Aceh
--
Kegiatan KMP-1 & 2 Kegiatan KMP-1 & 2, Kegiatan nasional Kegiatan KMP-1 & 2,
---eof
28
