LAPORAN N KEMAJU UAN PEN NELITIAN HIBAH BE ERSAING
MO ODEL PEMBELAJ JARAN M MATA PEL LAJARAN N PERPAJJAKAN BER RBASIS ANTI A KOR RUPSI SE EBAGAI B BENTUK PENDIDIK P KAN KAR RAKTER R DI SMK DI KOTA A SEMAR RANG
Taahun ke I daari rencana 2 tahun
O Oleh : 1. 2.
Juli Ratn nawati, SE, MSi, NIDN N : 06210774401 (Ketua) Retno In ndah Hernaw wati, SE, MSi M NIDN : 00615127001 (Anggota)
UNIVE ERSITAS S DIAN NU USWANT TORO SE EMARANG G JUN NI, 2014
i
ii
RINGKASAN
Indonesia memiliki permasalahan yang sangat serius dengan korupsi. Bank Dunia dalam sebuah laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Salah satu lembaga yang memiliki praktik korupsi terbanyak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga independen menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap. Korupsi di sektor pajak melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak dengan cara pencucian uang, pengelapan dan penyuapan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan semangat anti korupsi dengan cara menggalakan program pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Guna mendukung program pemerintah tersebut salah satu caranya adalah mengembangkan metode pembelajaran berbasis antikorupsi di tingkat sekolah menengah khususnya untuk mata pelajaran perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi yang merupakan bentuk dari pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi. Penelitian direncanakan selama dua tahun dengan fokus kegiatan tahun pertama adalah mengembangkan model pembelajaran dan membuat suatu desain rencana pembelajaran untuk mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi dengan orientasi pada peningkatan hard skills dan soft skills siswa secara bersamaan dalam proses pembelajarannya. Sedangkan fokus penelitian tahun kedua adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi model rencana pembelajaran yang telah disusun lalu finalisasi penyusunan bahan ajar sehingga bahan ajar siap digunakan oleh para guru pengampu mata pelajaran perpajakan. Keberhasilan penelitian ini akan menghasilkan model pembelajaran berbasis antikorupsi sebagai perwujudan pendidikan karakter bagi siswa SMK jurusan akuntansi dan mendapatkan produk berupa bahan ajar mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penelitian ini akan membantu siswa SMK jurusan akuntansi memperoleh alternatif bahan ajar yang berisi pemahaman softksill dan hardskill sebagai perwujudan pendidikan berkarakter. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi jangka panjang yakni mampu mensukseskan program pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dengan cara mensosialisasikan budaya anti korupsi di kalangan siswa SMK dalam bentuk suatu model pembelajaran. Capain produk ilmiah yang ditargetkan adalah makalah akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan di seminar nasional.
iii
PRAKATA Assalamu’alaikum wr.wb Penulis panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan maghfiroh, hidayah serta inayah-NYA sehingga kita masih bisa merasakan nikmat-NYA yang tidak dapat kita hitung. Sholawat dan salam tercurah bagi bagi Rasulullah SAW, suri tauladan sepanjang masa semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Akhir nanti. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada pihakpihak dibawah ini yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini : 1. Dr. Kusni Ingsih,
selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dian
Nuswantoro Semarang. 2. Dr. Agus Prayitno, selaku Dekan Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 3. Y. Tyas Catur Pramudi, S.Si, M.Kom, Karis Widyatmoko, S.Si, M.Kom, Cicik Harini, SE, MM punggawa di LPPM semoga LPPM kita semakin maju dan berkembang. 4. Ibu dan Bapak guru SMK di kota Semarang. Semoga amal ibadah Ibu dan Bapak guru beroleh pahala di sisi Allah SWT. 5. Retno Indah Hernawati, SE, MSi, atas partisipasinya sebagai anggota. Alhamdulillah kerjasama kita berjalan dengan baik. Semoga kerjasama kita bisa terus berjalan tidak berhenti di penelitian ini saja. 6. Yulita Setiawanta, SE, MSi selaku Kaprodi Akuntansi dan rekan-rekan dosen di jurusan akuntansi dan manajemen FEB Udinus. 7. Untuk Kekasihku, Adji Subchan, SE, serta anak-anak tersayang (Isqi, Ana, Yusuf) atas cinta, doa, yang telah diberikan kepada peneliti.
iv
8. Mahasiswa FEB Udinus, khususnya mahasiswa akuntansi S1 atas dukungan dan doanya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kalian semua.
Wassalamu’alaikum wr.wb
Semarang, 2014
Juli Ratnawati, SE, M.Si
v
DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................................................... RINGKASAN .................................................................................................................................. PRAKATA........................................................................................................................................ DAFTAR ISI..................................................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................................................. DAFTAR GAMBAR........................................................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.............................................................................................. 1.2 Perumusan Masalah..................................................................................................... BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Pajak............................................................................................................... 2.2 Korupsi......................................................................................................................... 2.2.1 Penangulangan Korupsi............................................................................................. 2.3 Pendidikan Karakter...................................................................................................... 2.4 Hard Skill dan Soft Skill............................................................................................... 2.5 Road Map Penelitian.................................................................................................... BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1 Tujuan Penelitian.......................................................................................................... 3.2 Manfaat Penelitian........................................................................................................ BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Jenis Penelitian............................................................................................................. 4.2 Waktu, Tempat dan Objek Penelitian........................................................................... 4.3 Prosedur dan Tahapan Penelitian................................................................................ BAB V HASIL YANG DICAPAI 5.1 Hasil Investigasi Awal ................................................................................................. BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 6.1 Rencana dan Jadual Selanjutnya................................................................................. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan.................................................................................................................. 7.2 Saran............................................................................................................................
Daftar Pustaka Lampiran
vi
ii iii ii v vii viii ix 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 12 12 17 17 18 18 18
DAFTAR TABEL
Tabel 5.1 Hasil Independen Sampel Test.................................................................... 5.2 Identifikasi Hasil Independen Sampel Test................................................. 5.3 Hasil Rerata Jawaban Responden...............................................................
vii
Hal 13 14 15
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 4.1
Hal Road Map Penelitian.................................................................................. Bagan Alir Prosedur dan Tahapan Penelitian............................................
viii
7 11
DAFTAR LAMPIRAN
Lamp 1 Lamp 2
Prosiding Seminar dan Call for Paper Laporan Penggunaan Dana
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Indonesia memiliki permasalahan yang sangat serius dengan korupsi. Bank Dunia
dalam sebuah laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia (Bank Dunia, 2003). Hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diumumkan tahun 2002 menyatakan Indonesia menduduki peringkat satu negara terkorup di Asia Pasific. Bahkan peringcbbvvvvvggkat tersebut tidak berubah sampai dengan tahun 2010. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap satu kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktek korupsi di Indonesia memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun semakin terperosok ke dalam kemiskinan (Kurniadi, 2011). Salah satu lembaga yang memiliki praktik korupsi terbanyak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Transparency International Indonesia pada tahun 2005 merilis Survey Indeks Persepsi Penyuapan (Bribery Perception Index) dan menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap. Pajak menempati peringkat ke-6 lembaga terkorup di Indonesia berdasarkan survey barometer korupsi global yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2004 (www.ti.or.id). Survey serupa juga dilakukan pada tahun 2001 oleh Partnership for Governance Reform. Survey Nasional tersebut menempatkan Dirjen Pajak pada urutan ke 5 sebagai institusi terkorup di Indonesia (www.kemitraan.or.id). Korupsi di sektor pajak melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Tindak korupsi pajak dilakukan aparat pajak dan wajib pajak dengan cara pencucian uang, pengelapan dan penyuapan. Dalam upaya untuk memerangi korupsi, pemerintah berusaha menciptakan semangat anti korupsi dengan cara menggalakan program pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, guna mendukung program pemerintah tersebut salah satu caranya adalah mengembangkan metode pembelajaran 1
berbasis antikorupsi di tingkat sekolah menengah khususnya untuk mata pelajaran perpajakan. Saat ini, metode pembelajaran mata pelajaran perpajakan yang dilaksanakan oleh sebagian besar guru di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum memberikan pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi sebagai tindakan preventif kepada siswa sehingga belum mampu mencapai salah satu tujuan pendidikan berkarakter yaitu melibatkan aspek knowing the good, loving the good and acting the good. Fakta yang dapat dilihat dari siswa SMK jurusan akuntansi adalah mereka terampil dalam menyusun laporan keuangan maupun mengisi laporan pajak tapi mereka tidak mengetahui larangan dalam melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan maupun tindakan korupsi dan suap dalam pelaporan perpajakannya. Fakta tersebut diperkuat dengan penelitian Ratnawati (2012) yang menghasilkan temuan bahwa lulusan SMK yang bekerja sebagai pelaku disektor UMKM menyatakan tidak perlu menyusun laporan keuangan dan pajak yang benar sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat menjadi lebih kecil bahkan dilaporkan nol. Perilaku seperti ini merupakan indikasi praktik korupsi yang seharusnya dicegah karena dalam jangka panjang akan merugikan pemerintah karena pajak merupakan sumber utama keuangan negara. Hal tersebut menjadi bukti bahwa metode pembelajaran yang diterapkan guru baru mampu menjadikan siswa secara teknis siap menghadapi dunia kerja (hardskill) tetapi belum mampu menciptakan suasana belajar yang memotivasi siswa untuk terampil mengatur dirinya sendiri (softskill). Sedangkan dalam dunia kerja membutuhkan keahlian kerja sebesar 82% berupa soft skills dan sisanya 18% hard skills (Nace, 2005). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu membentuk siswa memiliki kemampuan hard skills dan soft skills secara bersamaan, sehingga ketika mereka lulus dan memasuki dunia kerja mereka telah dibekali dengan ketrampilan sesuai bidang keahliannya serta ketrampilan intrapersonal dan interpersonal yang akan mampu menciptakan lulusan utuh berkarakter yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.
1. 1
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana mengembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi yang merupakan bentuk dari pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Definisi Pajak Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009). Menurut Waluyo (2010) dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanakan sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individul oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara bak pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak
diperuntukan
bagi
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah,
yang
jika
pemasukannya masih surplus digunakan untuk public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak di atas terlihat adanya dua fungsi pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2010): 1) Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk megatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Indonesia menganut sistem self assestment yaitu pajak
harus dihitung, disetor dan
dilaporkan oleh wajib pajak secara mandiri. Adapun skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak oleh wajib pajak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
3
Penghasilan
Pemotongan
Penghasilan untuk Pajak
Setor ke kas negara
Pelaporan
Gambar 2.1 Skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak
2.2
Korupsi Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “corruptio” (Andrea dalam Karsona, 2011).
Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut pengertian Ali (1998) disebutkan bahwa: 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogk dan lain sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dalam Karsona, 2011) adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konvensinya menentang korupsi (2003) menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan berikut ini merupakan kejahatan korupsi : 1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra; 2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra; 3. Pencatatan pengeluaran fiktif; 4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar; 5. Penggunaan dokumen palsu; dan 6. Perusakan dokumen pembukuan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.
4
2.2.1
Penanggulangan Korupsi Kebijakan penganggulangan kejahatan korupsi dibedakan sebagai berikut Nawawi
(2008): 1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application) 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment) 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment) atau media lainnya berupa penyuluhan, pendidikan dan lain-lain. Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penangulanan korupsi dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana sarana non penal). Secara kasar, upaya penanggulangan korupsi melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressor
(penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah tindak korupsi terjadi,
sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar karena tindakakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berbagai strategi upaya pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut (United Nations, 2004): 1. Pembentukan lembaga anti korupsi 2. Pencegahan korupsi di sektor publik 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Monitoring dan evaluasi 6. Kerjasama internasional
2.3
Pendidikan Karakter UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional miliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 5
Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut maka pendidikan di setiap jenjang
harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuannya. Hal
tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada sivitas akademika yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Berdasarkan data yang diambil dari Harvard School of Bisnis, di bangku sekolah saat ini kemampuan dan keterampilan yang diberikan sebesar 80 persen merupakan kemampuan teknis (hard skill) dan hanya 20 persen soft skill. Sedangkan fakta menyatakan sebaliknya yaitu dalam menghadapi dunia kerja hanya sekitar 15 persen kemampuan hard skill yang dibutuhkan sisanya soft skill. Oleh karena itu bahwa dalam memasuki dunia kerja soft skill memiliki peran yang lebih dominan (Akbar dalam Mulatsih, 2000).
2.4
Hard skills dan Soft skills Menurut Sukhoo, (2005) yang dimaksud hard skills adalah pengetahuan dan
ketrampilan teknis dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik. Kemampuan tersebut diperoleh secara formal atau dari buku. Ketrampilan yang termasuk dalam hard skills sebagai contohnya adalah ketrampilan berbahasa asing, ketrampilan mengoperasikan komputer dan ketrampilan perakitan produk. Dalam kegiatan pembelajaran hard skills merupakan hasil belajar yang tergolong pada ranah kognitif dan psikomotorik yang diperoleh dari proses pemahaman, hapalan dan pendalaman materi dari model-model pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sementara itu, soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal (Coates dalam www.diknas-padang.org). Adapun atribut dalam soft skills meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh seseorang dengan kadar yang berbeda, dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Terdapat 23 atribut soft skills yang dominan di lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut diurutkan berdasarkan prioritas kepentingannya di dunia kerja, yaitu: inisiatif, etika/integritas, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, 6
manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, kerjasama, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis, dan manajemen waktu (Sailah, 2008). Soft skills sebaiknya dikembangkan secara bersamaan dengan hard skills dalam satu mata pelajaran melalui proses pembelajaran. Pengenalan dan pembelajaran soft skill dilakukan dengan menyisipkannya dalam materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Perpaduan faktor hard skill dan soft skill dalam proses pembelajaran akan membuat siswa mengalami peningkatan ketrampilan dan pengetahuan lebih cepat dan lebih jauh daripada yang hanya ditunjang oleh salah satu faktor tersebut.
2.5
Road Map Penelitian
Peradilan pajak (2006)
Reformasi Pajak dan Implementasinya (2005)
Rancang bangun software NPPN bagi UMKM (2013)
Kebijakan Perpajakan Sunset Policy (2009)
Komparasi UU Pajak (KUP) No. 16 tahun 2000 dengan UU No. 28 tahun 2007 (2008)
Model penghitungan pajak dengan metode NPPN bagi UMKM (2012)
Gambar 2.2 Road Map Penelitian
7
Bahan ajar mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi (2015)
Model pembelajaran mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi (2014)
e- learning pembelajaran pajak
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1
Tujuan Penelitia Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi masalah, mengembangkan model
pembelajaran dan membuat suatu desain rencana pembelajaran untuk mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif dan pengayaan terhadap model pembelajaran yang selama ini telah diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Model pembelajaran yang akan dikembangkan berupa model pembelajaran berbasis pendidikan karakter sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang berorientasikan pada peningkatan hard skills dan soft skills siswa secara bersamaan dalam proses pembelajarannya.
3.2
Maanfaat Penelitian a. Pengembangan IPTEK 1. Penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dengan memberikan temuan dan luaran berupa model pembelajaran berbasis antikorupsi sebagai perwujudan pendidikan karakter bagi siswa SMK jurusan akuntansi. 2.
Penelitian ini akan mendapatkan produk berupa bahan ajar mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
3.
Penelitian ini akan membantu siswa SMK jurusan akuntansi memperoleh alternatif bahan ajar yang berisi pemahaman softksill dan hardskill sebagai perwujudan pendidikan berkarakter.
b. Pemerintah Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi jangka panjang yakni mampu mensukseskan program pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dengan cara mensosialisasikan budaya anti korupsi di kalangan siswa SMK dalam bentuk suatu model pembelajaran.
8
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pengembangan,
yaitu penelitian yang menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk (Sugiyono, 2008). Pengembangan yang akan dilakukan adalah pengembangan rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi sebagai bentuk pendidikan karakter di tingkat pendidikan SMK. Metode analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji adanya perbedaan pemahaman perilaku koruptif baik antara guru dengan siswa, maupun antara siswa sebelum dan sesudah dikenalkan pembelajaran antikorupsi, khususnya pada praktik perpajakan. Alat analisis yang digunakan adalah dengan Uji Beda (T-Test) dan pengujian akan dilakukan dengan alat bantu SPSS (Ghozali,2007)
4.2
Waktu, Tempat dan Objek Penelitian Penelitian ini akan dilakukan 2 tahun terhitung tahun 2014 – 2015. Penelitian tahun
kedua bergantung pada capaian di tahun pertama. Penelitian dilakukan di SMK se-kota Semarang yang memiliki jurusan akuntansi. Dari seluruh SMK di kota Semarang yang memiliki program keahlian akuntansi, teridentifikasi ada 2 dari 11 SMKN dan 25 dari 53 SMK Swasta sehingga jumlah keseluruhan objek penelitian adalah 27 SMK.
4.3
Prosedur dan Tahapan Penelitian Penelitian pengembangan ini akan dijalankan dengan mengikuti prosedur dan
tahapan sebagai berikut: Tahun Pertama 1.
Investigasi Awal Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi pemahaman siswa dan guru atas perilaku koruptif dan aplikasinya pada mata pelajaran Perpajakan. Upaya pengidentifikasian 9
dilakukan melalui kuesioner sebagai Pre-Test. Hasil kuesioner akan dianalisis secara deskriptif dan diuji beda antara pemahaman siswa dan guru. Pemahaman guru akan perilaku koruptif pada mata pelajaran Perpajakan akan sama dengan pemahaman siswa. Uji beda dilakukan dengan menggunakan T Test, dan secara deskriptif didukung dengan kemampuan responden untuk memberikan contoh perilaku koruptif dan tindakan pencegahannya. 2.
Pengembangan Model Pembelajaran Pada tahap ini dilakukan peninjauan rencana pembelajaran, apakah sudah mencantumkan pendidikan antikorupsi sebagai bentuk pengejawantahan kurikulum pendidikan berkarakter. Kegiatan ini dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan para guru pengajar yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Perpajakan. Hasil FGD akan dapat diidentifikasi dimana pembelajaran antikorupsi disisipkan dan contoh riil yang dapat diberikan.
3.
Desain Model Pembelajaran Hasil investigasi awal digabungkan dengan peninjauan rencana pembelajaran digunakan sebagai dasar desain rencana pembelajaran Perpajakan. Hasil capaian pada tahap ini adalah tersusunnya draft model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan.
4.
Peninjauan Pakar dan Revisi Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka draft model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan akan direview oleh pakar (salah satu Tim Perumus Pendidikan Antikorupsi Dikti), sehingga diperoleh masukan dan revisi guna penyempurnaan model rencana pembelajaran yang disusun.
5.
Indikator capaian tahun pertama Berdasarkan tinjauan dari pakar akan disusun model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan yang siap untuk diimplementasikan dan dievaluasi.
10
Adapun prosedur dan tahapan kegiatan penelitian dapat dilihat dengan skema berikut ini: Penelitian Pendahulu: Pengembangan Model Pembelajaran “Writing” Berbasis Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi
Penelitian yang telah dilakukan tahun 2011
================================================= 1. Investigasi Awal Berkaitan dengan pemahaman siswa dan guru akan perilaku koruptif di bidang perpajakan 2. Pengembangan Model Pembelajaram Melalui Forum Group Discussion Guru Perpajakan
3. Desain Model Pembelajaran Penyusunan rencana pembelajaran Perpajakan berbasis Antikorupsi sebagai pengembangan kurikulum pendidikan berkarakter
Akan dilaksanaan Tahun Pertama
4. Peninjauan Pakar & Revisi Khususnya pakar pendidikan antikorupsi
5. Model Awal Indikator Capaian: tersusunnya rencana pembelajaran Perpajakan yang baru 6. Implementasi Model Pembelajaran Penerapan rencana pembelajaran Perpajakan, softskill
7. Evaluasi dan Revisi II Evaluasi dan revisi rencana pembelajaran 8. Penyusunan Draft Bahan Ajar Penyusunan bahan ajar sesuai dengan rencana pembelajaran
9. FGD dengan Guru Pengampu Pengenalan dan uji publik bahan ajar pembelajaran Perpajakan
Akan diaksanakan Tahun Kedua
10. Finishing Bahan Ajar Indikator capaian, tersusunnya: Bahan Ajar pembelajaran Perpajakan
Gambar 4.1 Bagan Alir Prosedur dan Tahapan Penelitian
11
BAB V HASIL YANG DICAPAI
5.1
Hasil Investigasi awal Pada tahapan awal penelitian tim peneliti telah menyebar kuesioner pada objek sebanyak 8 SMK yang memiliki jurusan akuntansi di kota Semarang dengan sampel sebanyak 94 orang dengan perincian 6 guru SMK dan 85 siswa SMK . Kuesioner berisi pertanyaan dengan indikator berikut ini: 1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra 2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra 3. Pencatatan pengeluaran fiktif 4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar 5. Penggunaan dokumen palsu 6. Perusakan dokumen Pengukuran pertanyaan dengan skala Likert 5 poin. Data diolah dan dianalisis
dengan uji beda t test. Kuesioner yang terkumpul lalu diolah secara statistik dengan hasil sebagai berikut:
12
Tabel 5.1 Hasil Independent Sampel Test
Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances
F X1
Equal variances assumed
Sig. .545
.462
Equal variances not assumed X2
Equal variances assumed
.023
.880
Equal variances not assumed X3
Equal variances assumed
.034
.854
Equal variances not assumed X4
Equal variances assumed
.000
.988
Equal variances not assumed X5
Equal variances assumed
.788
.377
Equal variances not assumed X6
Equal variances assumed Equal variances not assumed
1.072
.303
t-test for Equality of Means
T
Mean Std. Error Difference Difference
Lower
Upper
3.574
92
.001
3.64314
1.01933
1.61865
5.66762
3.172
9.309
.011
3.64314
1.14841
1.05835
6.22792
-.005
92
.996
-.00261
.55813
-1.11111
1.10588
-.005
10.004
.996
-.00261
.53217
-1.18830
1.18307
1.395
92
.166
.98693
.70757
-.41836
2.39222
1.503
10.147
.163
.98693
.65678
-.47359
2.44745
1.727
92
.088
.80654
.46703
-.12103
1.73411
2.117
11.016
.058
.80654
.38090
-.03167
1.64474
.836
92
.406
.55163
.66019
-.75956
1.86283
.984
10.706
.347
.55163
.56087
-.68698
1.79024
.229
92
.820
.15033
.65769
-1.15591
1.45656
.182
8.995
.859
.15033
.82514
-1.71642
2.01708
13
Sig. (2tailed)
df
95% Confidence Interval of the Difference
Berdasarkan
nilai Levene’s Test for Equity of Variances menunjukkan hasil
signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variasi populasi kedua sampel adalah sama. Untuk itu nilai T test yang digunakan berdasarkan kelompok sampe yang sama (Equal Variance Assumed).
Berdasarkan tabel Independent Samples Test dapat dilihat hasil
sebagai berikut: Tabel 5.2 Identifikasi Hasil Independent Sampel Test Independent Variables
t
X1 : Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra
Sig. (2 tailed) 3.574 0.001
X2 : Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra X3 : Pencatatan pengeluaran fiktif
- 0.996 0.005 1.395 0.166
X4 : Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar X5 : Penggunaan dokumen palsu
1.727 0.088 0.836 0.406
X6 : Perusakan dokumen
0.229 0.820
Keterangan Ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan pendapat
Dari tabel diatas terlihat bawa pada variabel 1 berkaitan dengan pembuatan akuntansi pembukuan ekstra terlihat ada beda pendapat antara guru dengan murid. Berdasarkan data statistic deskriptif terlihat bahwa jawaban guru rata-rata menjawab pada kisaran nilai 4 (rata-rata jawaban ada ditotal 11,7 dibagi 3 item pertanyaan) yang berarti bahwa guru “Tidak Setuju” dengan adanya pembuatan akuntansi pembukuan ekstra yang dapat menjadi sebab adanya pemicu perilaku koruptif. Jawaban murid rata-rata ada dikisaran nilai 3 (total nilai 8.0 dibagi dengan 3 item pernyataan) yang berarti “Netral”. Hasil ini menunjukkan adanya keragu-raguan murid dalam memberikan pendapat, yang dimungkinkan kurangpahamnya dia tentang pembuatan akuntansi pembukuan ekstra yang dapat menjadi pemicu perilaku koruptif.
14
Berdasarkan data mentah yang diolah untuk variabel 1 berkaitan dengan Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra dapat dilihat adanya rata-rata perbedaan jawaban guru dan murid sebagai berikut: Tabel 5.3 Hasil Rerata Jawaban Responden Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra 1.
2.
3.
Kita diperkenankan membuat laporan keuangan lebih dari satu versi sesuai kebutuhan pemakai Kita diperkenankan membuat laporan keuangan yang berbeda untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan pajak Jika laba perusahaan menurun, kita dapat melaporkan rugi agar terhindar dari pajak.
Rata-rata jawaban Guru 3.6 : Tidak Setuju
Rata-rata jawaban Murid 2 : Setuju
4.0 : Tidak setuju
3 : Netral
4.1 : Tidak Setuju
3 : Netral
Perbedaan
pendapat
yang
tampak
khususnya
pada
pernyataan
(1)
Kita
diperkenankan membuat laporan keuangan lebih dari satu versi sesuai kebutuhan pemakai. Hal ini dapat ditelusuri terkait dengan: 1. Pemahaman murid tentang sistem pembukuan. Pembukuan akuntansi adalah proses pancatatan setiap transaksi keuangan, yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan buku-buku bank dan buku kas, tetapi bisa dengan cara modern yaitu dengan program komputer, bisa dengan program worksheet atau dengan aplikasi akuntansi. Pembukuan akuntansi secara umum adalah untuk mengetahui besaran-besaran kegiatan keuangan suatu unit bisnis. Dalam menyusun pembukuan harus dipahami basis akuntansi yang digunakan. Berdasarkan PSAK No 45, basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi dapat dikatakan bahwa basis akuntansi ada 4 macam, yaitu: 1. Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting) 2. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (modified cash basis of accounting) 15
3. Akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting) 4. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (modified accrual basis of accounting) Untuk meminimalkan kesalahpahaman murid terkait dengan sistem pembukuan perlu adanya penguatan pengetahuan pada mata pelajaran Akuntansi. Pada saat pembelajaran mata pelajaran perpajakan guru dapat memberikan refresh (pemahaman ulang) pengetahuan murid dengan melakukan pretest atau bentuk pengujian lain terkait dengan sistem pembukuan akuntansi.
16
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 6.1
Rencana dan Jadual Selanjutnya a.
Mengadakan Focussed Group Doscussion (FGD) dengan para guru pengajar mata pelajaran perpajakan di bulan Agustus untuk mendesain model pembelajaran perpajakan anti korupsi.
b.
Mengadakan pertemuan dengan pakar anti korupsi untuk memberikan masukan dan tinjauan dari model pembelajaran perpajakan anti korupsi.
c.
Pembuatan artikel ilmiah untuk dimasukan ke jurnal terakreditasi .
17
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN
7.1
Kesimpulan Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Guru dan siswa SMK memiliki pemahaman yang berbeda dalam hal pembuatan akuntansi pembukuan ekstra. 2. Guru dan siswa SMK
memiliki pemahaman yang sama dalam hal Pembuatan
transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau didalam buku ekstra 3. Guru dan siswa SMK
memiliki pemahaman yang sama dalam hal Pencatatan
pengeluaran fiktif 4. Guru dan siswa SMK memiliki pemahaman yang sama dalam hal Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar 5. Guru dan siswa SMK memiliki pemahaman yang sama dalam hal Penggunaan dokumen palsu 6. Guru dan siswa SMK
memiliki pemahaman yang sama dalam hal Perusakan
dokumen
7.2
Saran Saran yang akan diberikan terkait dengan penelitian ini adalah karena terdapat
perbedaan pendapat antara Guru dan siswa SMK pada indikator pembuatan akuntansi pembukuan ekstra maka guru perlu memberikan penguatan pengetahuan pada mata pelajaran akuntansi. Pada saat pembelajaran mata pelajaran perpajakan guru dapat memberikan refresh (pemahaman ulang) pengetahuan murid dengan melakukan pretest atau bentuk pengujian lain terkait dengan sistem pembukuan akuntansi.
18
DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad. 1998, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta. Bank Dunia (The World Bank). 2003, Memerangi Korupsi di Indonesia, Kantor Bank Dunia Jakarta. Ghozali, Imam. 2007, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP UndipCetakan IV, Semarang. Karsona, Agus Mulya. 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption). 2003. Kurniadi. 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Mulatsih, Sri. 2012, Pengembangan Model Pembelajaran “Writing” Berbasis Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, Laporan penelitian. NACE (National Association of Colleges and Employers). 2005. Nawawi Arif, Barda. 2008, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
Ratnawati, Juli. 2012, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia Recording Their Income Tax Using NPPN Method. Proceeding, Universitas Indonesia Sailah, Illah. 2008, Pengembangan Soft skills di Perguruan Tinggi. Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Sukhoo, Aneerav, et. al. Accomodating Soft skills in Software Project Management. Working Paper in Issues Informing Science and Information Technology. available at http://informingscience.org/proceedings/InSITE2005/I55f42Sukh.pdf Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Alphabeta: Cetakan ke-IV, Bandung. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 16 tahun 2009 United Nations. 2004, The Global Program Against Corruption : United Nations Anti Corruption Toolkit, Vienna : UNODC UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 19
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta http://www.diknas-adang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=23&artid=959 http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/research http://www.kemitraan.or.id/index.php/main_ind/news_detail/48/73/1034
20
LAMPIRAN
21
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2014 NO Komponen 1. Gaji dan Upah No Pelaksana
1 2
Pajak
Realisasi
Pajak
Jumlah (Rp)
Pajak
Jumlah
Pajak
1
15
8
30,000
3,600,000
180,000
3,600,000
180,000
0 PPh 21
1
15
8
20,000
2,400,000 6,000,000
120,000 300,000
2,400,000 6,000,000
120,000 300,000
0 PPh 21
Jumlah
4 500 5
Harga Satuan (Rp) 50,000 200 200,000
Jumlah (rupiah) Pajak 200,000 100,000 1,000,000 1,300,000
Kegunaan
Jumlah
Harga Lama sewa Satuan (Rp) (bulan)
20,909 104,545 125,455
Pajak
0
2.c Persiapan Pelaksanaan No Keterangan
Konsumsi Transportasi Tim
Jumlah
2 2
Harga Satuan (Rp)
Frekuensi
100,000 300,000
8 8
Jumlah
Pajak
200,000 100,000 1,000,000 1,300,000
Ket
20,909
0 PPN & PPh 22
104,545 125,455
0 PPN & PPh 22 0
Jumlah (rupiah)
1 2 Sub total
1 2
Ket
Jumlah Bulan
Kertas Kuarto Foto Copy Tinta printer
2.b Peralatan No Nama alat
Sisa
Jumlah Jam/Minggu
Nama alat
Honor/Jam (Rp)
Pagu
Jumlah Pelaksana
Peneliti Utama Anggota Peneliti
2.a Bahan Habis Pakai No
1 2 2 Sub total
Satuan
Jumlah
0
Pajak
0
Ket
0
0 PPN & PPh 22 0 PPN & PPh 22 0
Jumlah (rupiah) Pajak 1,600,000 4,800,000
167,273 501,818
Jumlah 1,600,000 4,800,000
Pajak 167,273 501,818
Ket PPN & PPh 22 PPN & PPh 22
Sub total
6,400,000
3. Penyusunan Model Bahan Ajar No Jenis Pengeluaran
Jumlah Tim
Frekuensi
Harga Satuan (Rp)
1 2 3 Sub total
Total
Penyusunan Penggandaan Pengiriman Publikasi ilmiah nasional
2 2 2 2
Harga Satuan (Rp) 100,000 100,000 0 600,000
Jumlah (Rp) 200,000 200,000 0 1,200,000 1,600,000 15,300,000
Jumlah (Rp) 0 0 0 0
0
Jumlah
6,400,000
Pajak (Rp) 0 0 0
4. Pelaporan dan Publikasi No Jenis Pengeluaran 1 2 3 4 Sub total
Jumlah (Rp)
669,091
Pajak (Rp) 0 0 0 0
Pajak
Jumlah
0 0 1,094,545
669,091
0 0
200,000 200,000 0 1,200,000 1,600,000 15,300,000
Ket PPh 23 PPh 23 PPh 23
0 0 0 0
Pajak 0 0 0 0 0 1,094,545
Ket PPh 22 PPh 22 PPh 22 PPh 22 0
