Laporan Hasil Lokakarya

Laporan Akhir

Laporan Hasil Lokakarya

MELESTARIKAN TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN EKONOMI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL, DAN KEUTUHAN EKOLOGI

Diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, BKSDA Kalimantan Barat,Wetlands International-Indonesia Programme, dan Yayasan Konservasi Borneo (YKB) pada tanggal 15 Oktober 2003 di Bogor

Sponsor dari Small Wetlands Programme NC-IUCN untuk YKB

Yayasan Konservasi Borneo Jl. Paris 2, Perumahan Bali Mas 2 No. 5B Pontianak 78124, Kalimantan Barat Tel/Faks: ++ (0561) 711919 Email: [email protected] http://www.geocities.com/borneoconservancy

Pontianak, November 2003

Daftar Isi Daftar isi

i

Ringkasan eksekutif

ii

1. Pendahuluan

1

2. Kelembagaan

2

2.1. Prinsip kemitraan

3

2.2. Pemangku kepentingan

3

2.3. Peran dan fungsi forum kemitraan

4

2.4. Rekomendasi

5

3. Rencana aksi

6

3.1 Rencana aksi prioritas sektor perikanan

7

3.2. Rencana aksi prioritas sektor kehutanan

9

3.3. Rencana aksi priorita sektor pariwisata

9

3.4. Rencana aksi prioritas sektor pendidikan

10

4. Penutup

10

5. Lampiran-lampiran 5.1. Panitia lokakarya

11

5.2. Peserta lokakarya

12

6. Ucapan terima kasih

17

Album foto

18

i

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini disusun berdasarkan hasil lokakarya dengan tema Melestarikan Taman Nasional Danau Sentarum untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal, dan Keutuhan Ekologi, yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2003 di Bogor. Lokakarya ini diikuti oleh 64 peserta yang terdiri dari kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan tenaga ahli. Hasil lokakarya menekankan dua isu penting dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum, yaitu pebaikan kelembagaan dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun oleh masyarakat Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan TNDS harus melibatkan masyarakat TNDS, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, LSM, Departemen Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dan departemen-departemen lain, serta perguruan tinggi. Telah disepakati, untuk meningkatkan usaha pelestarian TNDS akan dibentuk wadah/jaringan kerjasama antara pemangku-pemangku kepentingan (Stakeholders), dan pelaksanaan rencana aksi prioritas sektor perikanan,kehutanan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Rencana aksi sektor adat tidak dibahas dalam lokakarya ini, tetapi diserahkan langsung kepada masyarakat adat TNDS untuk mengkaji dan menerapkannya.

ii

1. Pendahuluan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sedang mengalami proses degradasi secara cepat karena semakin tingginya kegiatan manusia, baik di dalam maupun di sekitar kawasan TNDS. Bentuk-bentuk kegiatan manusia yang secara langsung dan tidak langsung mengganggu keutuhan ekosistem TNDS adalah penangkapan dan perbesaran ikan, penebangan kayu di dalam dan di sekitar TNDS, dan kebakaran hutan. Sebagai kawasan Ramsar, TNDS dikenal keunikannya karena memiliki sekelompok danau pasang surut yang kaya akan spesies ikan. Sebagian flora dan fauna yang hidup di dalam TNDS bersifat endemik. Hutan rawa gambut di dalam TNDS kemungkinan besar termasuk peninggalan purba karena proses pembentukan hutan rawa gambut di dalam TNDS mungkin telah terjadi sejak zaman es terakhir. Hutan rawa gambut di dalam TNDS terbentuk secara ombrogen, berasal dari hutan kerapah/kerangas, dan kemungkinan besar merupakan situs peninggalan hutan rawa gambut purba yang masih tersisa di paparan Sunda. Proses penghancuran ekosistem TNDS harus segera dihentikan. Karena itu diperlukan usaha bersama yang dilakukan dengan terpadu dan terencana. Untuk mencapai tujuan ini telah dilakukan serangkaian lokakarya dari tahun 2001 - 2003, baik yang dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan Departemen Kehutanan, telah menunjukkan bahwa pengelolaan TNDS harus dilakukan bersama-sama dengan pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders), yang berkeinginan kuat untuk memelihara pelestarian TNDS. Laporan singkat ini dibuat berdasarkan hasil lokakarya dengan tema “Melestarikan Taman Nasional Danau Sentarum untuk mencapai Kesejahteraan Ekonmi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Keutuhan Ekologi, yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 15 Oktober 2003. Hasil lokakarya secara umum terbagi atas dua isu penting, yaitu isu pengelolaan taman nasional dan isu implementasi rencana aksi partisipatif yang telah dirumuskan oleh masyarakat lokal, yaitu pemangku kepentingan utama (prime stakeholder) dalam pelestarian TNDS. Dokumen rencana aksi partisipatif pengelolaan

1

Taman Nasional Danau Sentarum ditetapkan melalui lokakarya di Putussibau, ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 14-15 April 2003. Isu pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum secara langsung berkaitan dengan wewenang dan bentuk kelembagaan yang bertanggung jawab untuk mengelola taman nasional. Secara hukum, pengelolaan taman nasional berada pada Departemen Kehutanan, yakni secara langsung ditangani oleh UPT Balai Taman Nasional atau jika UPT Balai TN belum berdiri, maka pengelolaan menjadi tanggung jawab BKSDA. Sejak dilaksanakannnya UU No 22/99 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki otoritas untuk melaksanakan kepemerintahan di dalam wilayah kabupaten. Karena taman nasional umumnya berada di bawah administrasi pemerintah kabupaten dan tidak bebas dari pemukiman penduduk, maka sering kali terjadi tumpang tindih kepentingan antara pengelola taman nasional dan pemerintah kabupaten. Tanpa keikutsertaan pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya, upaya pengelolaan taman nasional sering tidak mendatangkan hasil secara optimal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum harus dilaksanakan bersama-sama, berdasarkan pendekatan pengelolaan partisipaif dan kolaboratif. 2. Kelembagaan Sampai saat ini belum terbentuk UPT Balai untuk mengelolaa Taman Nasional Danau Sentarum (TND). Pengelolaan TNDS untuk sementara ini dilakukan oleh BKSDA Kalimantan Barat, yang secara langsung dikelola oleh Resor BKSDA Semitau. Karena keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial, BKSDA Kalimantan Barat belum sanggup melakukan pengelolaan TNDS secara optimal. Penghancuran ekosistem TNDS tidak sesuai dengan harapan masyarakat, baik suku Melayu maupun Dayak Iban, yang mendiami kawasan TNDS, serta harapan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta, serta departemen perikanan dan pariwisata. Untuk mengelola Taman Nasional Danau Sentarum diperlukan “wadah” yang dapat mewujudkan jaringan kerjasama antara stakeholders (pemangku kepentingan atau para 2

pihak). Untuk memudahkan, dalam dokumen ini istilah stakeholder diterjemahkan sebagai pemangku kepentingan. Wadah atau lembaga yang akan dibentuk tersebut akan berfungsi sebagai jaringan kerjasama dan koordinasi. Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dan diputuskan oleh peserta lokakarya untuk memulai pembentukan organisasi tersebut adalah ¾ Yayasan Konservasi Borneo, ¾ Wetlands International-Indonesia Programme, ¾ Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan ¾ BKSDA Kalimantan Barat.

2.1.

Prinsip kemitraan

Wadah/jaringan kerjasama yang akan dibentuk tersebut akan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan sebagai berikut: ¾ Pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan), semua pihak yang peduli dan berkepentingan terhadap pelestarian Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) ¾ Keterlibatan stakeholder bersifat:

2.2.

Terbuka

Berdasarkan kesetaraan, dan partisipasi,

Berdasarkan mekanisme negosiasi yang saling menguntungkan

Berkeadilan

Keputusan diambil berdasarkan prinsip demokrasi dan/atau musyawarah

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum terdiri atas unsur-unsur di bawah ini: a. Kelompok Masyarakat, yaitu kelompok komunitas lokal (Suku Melayu dan Iban), LSM lokal, dan LSM nasional/internasional

3

b. Pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, dan Resort BKSDA Semitau c. Lembaga pendidikan dan penelitian, yaitu universitas dan lembaga penelitian d. Pihak swasta: para pedagang, dan pengusaha jasa e. Individu: para ahli dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan dan kepedulian untuk melestarikan Taman Nasional Danau Sentarum

2.3.

Peran dan Fungsi Forum Kemitraan

Wadah/jaringan kerjasama pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum bersifat tidak normatif tetapi bersifat evolutif. Hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, BKSDA Kalimantan Barat dan Wadah/Jaringan Kerjasama Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum dapat diilustrasikan pada gambar 1. Peran dan fungsi wadah/jaringan tersebut adalah: ¾ Memberikan nasehat kepada BKSDA dan sebaliknya ¾

Menyusun dan melaksanakan rencana-rencana aksi yang dirumuskan pada tiap tahun fiskal

¾ Melakukan kegiatan pemantauan dan penilaian bersama dengan masyarakat dan pemerintah Yang paling penting untuk dicatat adalah fungsi wadah/jaringan pengelolaan TNDS bukan sebagai pengganti peran dan fungsi BKSDA Kalimantan Barat, karena otoritas pengelolaan TNDS secara hukum di bawah Departemen Kehutanan, Republik Indonesia. Wadah/jaringan tersebut juga bukan wakil atau bagian dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

BKSDA Kalimantan Barat

Wadah/Jaringan Kerjasama Pengelolaan TNDS

Garis koordinasi

Gambar 1.

2.4.

Mekanisme hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, BKSDA Kalimantan Barat, dan Wadah/Jaringan Kerjasama Pengelolaan TNDS

Rekomendasi

Berdasarkan hasil sidang kelompok kelembagaan dan diskusi panel, telah dirumuskan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan TNDS: 1. Departemen Kehutanan diminta untuk mempercepat proses pembentukan UPT Balai TNDS 2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat menulis surat kepada Departemen Kehutanan agar mempercepat pembentukan UPT Balai TNDS 3. Evaluasi dan perbaikan kinerja BKSDA Kalimantan Barat dalam pengelolaan TNDS 4. Pembentukan wadah/jaringan kerjasama pengelolaan TNDS

5

5. Peninjauan kembali peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional, khususnya Taman Nasional Danau Sentarum 3. Rencana Aksi Isu kedua yang didiskusikan dalam lokakarya di Bogor adalah pelaksanaan rencana aksi. Walaupun dengan keterbatasan waktu, para peserta lokakarya telah dapat memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk melaksanakan rencana-rencana aksi prioritas. Berdasarkan hasil lokakarya di Putussibau pada tanggal 14-15 April 2003, telah dirumuskan Rencana Aksi Partisipatif Pengelolaan Taman Nasional Danau. Rencanarencana aksi ini terdiri atas: ¾ Rencana Aksi Penegakan Hukum Adat ¾ Rencana Aksi Sektor Perikanan ¾ Rencana Aksi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Pariwisata ¾ Rencana Aksi Sektor Pendidikan, Kerajinan dan Kesehatan Rencana-rencana aksi yang disusun masyarakat didominasi oleh tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi. Yang tidak tercakup dalam rencana aksi ini adalah rencanarencana aksi yang bertujuan langsung untuk konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini terjadi karena rencana-rencana aksi yang disusun tersebut berdasarkan persepsi dan kebutuhan masyarakat yang pada saat ini hidup dan berdomisili di dalam Taman Nasional Danau Sentarum. Walaupun demikian, rencana-rencana aksi yang disusun oleh masyarakat ini akan berdampak positif terhadap pelestarian TNDS. Rencana-rencana aksi yang secara langsung bertujuan untuk melindungi flora dan fauna diharapkan dapat disusun oleh pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Diskusi-diskusi kelompok yang dilakukan dalam lokakarya di Bogor pada tanggal 15 Oktober 2003, tidak membahas rencana aksi penegakan hukum adat karena sebagian besar peserta lokakarya tidak termasuk anggota masyarakat adat. Diskusi dan pembahasan rencana aksi terbatas pada sektor perikanan, kehutanan, pertanian, pariwisata, pendidikan, kerajinan, dan kesehatan. Tujuan diskusi kelompok ini untuk 6

menentukan skala prioritas rencana aksi, dan memperbaiki atau mengusulkan rencana aksi baru jika diperlukan. Dengan demikian rencana-rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil lokakarya di Putussibau pada tanggal 14 – 15 April 2003, dan hasil lokakarya di Bogor pada tanggal 15 Oktober 2003 akan saling melengkapi. Sangat diharapkan, para pemangku kepentingan dapat melaksanakan rencana-rencana aksi yang telah disusun ini.

3.1.

Rencana Aksi Prioritas Sektor Perikanan

Hasil diskusi kelompok sektor perikanan mengajukan rekomendasi yang dimohonkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu untuk segera menindaklanjuti. Rekomendasi-rekomendasi penting tersebut adalah 1. Meminta Bupati untuk membuat Surat Keputusan (SK) tentang hasil kesepakatan masyarakat berkaitan dengan kegiatan perikanan di Kawasan TNDS dan sekitarnya. Diharapkan SK Bupati bisa dikeluarkan bulan Januari 2004 2. Menyusun PERDA tentang (no 1) setelah SK Bupati diatas dikeluarkan dan segera laksanakan sosialisasi PERDA. Diharapkan paling telat 2005 sudah terealisasi 3. Menetapkan badan badan perairan tertentu yang terdapat dalam administrasi desa/dusun sebagai kawasan Suaka Perikanan. Penetapan ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Diharapakan SK tersebut dapat dikeluarkan pada bulan Januari 2004 4. Peningkatan sistem pengawasan sumbedaya perairan dan daratan di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, yang direncanakan dan dikelola oleh masyarakat Taman Nasional Danau Sentarum. Sumber dana untuk melakukan pengawasan tersebut diharapakan bersumber dari BKSDA Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, dan masyarakat. 5. Peningkatan budidaya ikan konsumsi dan hias, yang dapat menunjang pelestarian TNDS. Jenis-jenis ikan yang dianjurkan adalah ikan-ikan lokal, bersifat herbifor, dan tidak ganas. Jenis-jenis tersebut misalnya patin (Pangasius nasutus), jelawat

7

(Leptobarbus hoevenii), belida (Notopterus borneensis), betutu (Oxyeleotris marmorata),

tengada.(Barbodes

schwanenfeldii),

dan

ulang-uli

(Botia

macracanthus). Jenis-jenis yang disebut ini hanya sebagai contoh karena masih banyak jenis-jenis ikan yang kemungkinan besar dapat dibudidayakan dan sesuai dengan prinsip pemanfaatan secara lestari di dalam kawasan TNDS. 6. Pelatihan dan pengembangan kemampuan budidaya ikan lokal di dalam TNDS

Sampai saat ini kemampuan komunitas nelayan di dalam TNDS masih sangat terbatas pada penangkapan dan perbesaran ikan. Karena itu, sangat mendesak untuk dilaksanakan program peningkatan kapasitas, dan pengetahuan nelayan untuk melakukan budidaya ikan. Pelatihan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2004. Tempat pelatihan dan tenaga ahli tersedia dari Balai Benih Ikan di Anjungan (Kalimantan Barat), Balai Budidaya Air Tawar di Sukabumi (Jawa Barat) dan Mandi Angin (Kalimantan Selatan).Sumber dana untuk melakukan pelatihan ini adalah APBD, dengan bantuan pemangku kepentingan (stakeholder) Departemen Kelautan dan Perikanan. 7. Studi tentang populasi dan migrasi ikan-ikan dalam kawasan DAS Sungai Kapuas dan Danau Sentarum

8. Penambangan Emas Kegiatan penambangan emas sangat marak di Propinsi Kalimantan Barat. Sebagai upaya pencegahan, diharapkan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu mengambil kebijakan untuk mencegah polusi logam berat Air Raksa (Hg) dalam usaha penambangan emas oleh rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. 9. Bahaya Air Raksa (Hg) Sejalan dengan upaya pencegahan dan penggunaan logam berat Air Raksa (Hg) perlu juga diupayakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang bahaya merkuri (Hg).

8

3.2.

Rencana Aksi Prioritas Sektor Kehutanan

1. Pembuatan tata batas (zonasi) di dalam TNDS, yang melibatkan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik-konflik horisontal 2. Melakukan sosialisasi tata batas (zonasi) yang telah dibuat tersebut 3. Pelarangan penebangan hutan secara komersial di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) 4. Penegakan supremasi hukum dan keterpaduan yang saling mendukung antara hukum adat dan hukum negara 5. Mempublikasikan secara nasional dan internasional kegiatan penebangan hutan di TNDS sehingga diharapkan terjadi penolakan terhadap kayu-kayu yang berasal dari TNDS 6. Secara giat mensosialisasikan kawasan TNDS sebagai kawasan konservasi, terutama masyarakat di wilayah penyangga 7. Meningkatkan peranan masyarakat, yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat lokal (jika perlu dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk menjaga kelestarian sumberdaya hutan di dalam kawasan dan sekitar TNDS

3.3.

Rencana Aksi Prioritas Sektor Pariwisata

1. Melakukan pemetaan potensi ekowisata di dalam TNDS 2. Mempromosikan potensi ekowisata TNDS melalui majalah, biro wisata, media cetak, elektronik, dan pameran 3. Melatih kelompok masyarakat lokal untuk menjadi pemandu wisata dan bekerja dalam bisnis pelayanan wisata 4. Melatih dan mengembangkan ketrampilan masyarakat untuk menyediakan prasarana dan sarana penunjang lainnya (seperti cendera mata) untuk mendukung pelayanan wisata di dalam TNDS

9

3.4.

Rencana Aksi Prioritas Sektor Pendidikan

1. Merekrut dan melatih tenaga-tenaga lokal untuk menjadi guru, terutama guruguru sekolah dasar 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran 3. Memberikan subsidi bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dasar 4. Mendirikan sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dan pelestarian TNDS (Misalnya Sekolah Kejuruan Budidaya Perikanan Air Tawar)

3.5.

Rencana Aksi Prioritas Sektor Kesehatan

1. Melatih bidan kampung (paraji) untuk menguasai teknik dan metode persalinan sehat 2. Memberikan penyuluhan tentang hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan murah 3. Meningkatkan kesadaran publik untuk memelihara pola hidup sehat 4. Penutup Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan untuk melakukan kegiatan di dalam Taman Nasional Danau Sentarum. Dalam laporan ini sangat ditekankan pentingnya membentuk jaringan kerjasama antara pemangkupemangku kepentingan sehingga pelestarian TNDS dapat terwujud. Melalui lokakarya ini telah dibangun jembatan untuk menghubungkan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah kabupaten, departemen kehutanan, perikanan dan kelautan, dan masyarakat. Lokakarya ini telah menjadi wadah yang baik untuk saling bertukar pikiran, pengalaman, dan keinginan dari berbagai pemangku kepentingan. Semoga laporan ini bermanfaat.

10

5. Lampiran-lampiran

5.1.

Panitia Lokarya

Panitia Pengarah: 1. Bupati Kabupateh Kapuas Hulu

5.2. Peserta Lokakarya

2. Kepala BKSDA Kalimantan Barat 3. Direktur Wetlands International-Indonesia Programme

Panitia Pelaksana: Ketua

: Gusti Z Anshari

Anggota: 1. Alexander Rambonang 2. Diah 3. Delianuzri 4. Fransiska Nelly 5. Zulkifli No

Nama Peserta

Instansi/Lembaga

Alamat

1

Abet Nego T

Sawit Watch

Bogor

2

Abul Hadi

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarbaru, Kalimantan Selatan

3

Ade Jafar Basrie

Dinas Pertanian dan Irigasi, Sub Dinas Perikanan

Putussibau

4

Adi Susmianto

PHKA Departemen Kehutanan

5

Agustinus Taufik

CRMP

Dirjen PHKA Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti Blok7/Lt.7, Jl Jend Gatot Subroto Jakarta Bogor

6

Alexander R

Bappeda Kapuas Hulu

Putussibau

11

Tel (0567) 21071 7

Andi Erman

Yayasan Konservasi Borneo

Jl.Muhammad Amin, Rt/Rw IV/II No.87 Semitau 78771 Kabupaten Kapuas Hulu

8

Anton Perdana

Kepala Biro Harian Equator

Jl Ngurah Rai No 8 Putussibau, Kapuas Hulu Tel. ++ 567-21309 Email: [email protected]

9

Dede Wiliam

CIFOR

10

Dibjo Sartono

Wetlands InternationalIndonesia Programme

11

Dicky Simorangkir

TBI Indonesia

Jl.CIFOR, Situgede, Sindangbarang Bogor 16680 Telp.(0251)622622, Fax(0251)622100 HP.08161924851 Email: [email protected] Jl.A.Yani 53 Bogor Tel (0251) 312189 Jl Jend Sudirman Balikpapan Permai Block F2 No.31 RW 04 Balikpapan, Mailing Address: P.O.Box 494 Balikpapan 76100, Kalimantan Timur Tel. ++ 62 542 820503, 820504 Fax. ++ 62 542 735773 Email: [email protected]; [email protected]

12

Dr.Dadan Kusnandar

Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura

Jl.Kom.Yos Sudarso, Gg.Nyiur I No.12 Telp (0561)773239 Email:[email protected]

13

Dr.Gusti Zulkifli Mulki

Fakultas Teknik Untan Jl.H.M.Suwignyo Ptk

14

Dr.Saeri Sagiman

Fakultas Pertanian Untan

15

Drs.Abang Tambul Husin

Bupati Kabupaten Kapuas Hulu

12

Jl.Purnama I,Gg.Purnama I No.22 Ptk Telp.rmh (0561)763836 Telp ktr (0561)740191 HP.08125731318 Jl Antasari No 2 Putussibau, Kapuas Hulu Tel ++ 62-567-21188; ++ 62-567-21575

16

Faizal Parish

Global Environment Centre

2nd

Floor Wisma Hing No 78,

Jalan SS2/72, 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel.++ 60 3 7957 2007 Fax. ++ 60 3 7957 7003 Email: [email protected]

17

Fransiska Nelly,SP


Pondok Indah Lestari DXI/12B Email:[email protected]

18

Gozali Hansen

Konsultan Bupati

Jakarta

19

Dr Gusti Zakaria Anshari


20

Harry A

Manager Wildlife Conservation SocietyIndonesia Program

Jl. Paris 2, Perumahan.Bali Mas II No.5B Telp/fax (0561)711919 Email : [email protected] http://www.geocities.com/borneoconservancy Jl.Pangrango 8 PO.Box 311 Bogor 16003 Telp.(0251)321 527 Fax.(0251)357347

21

Harry Alexander

Wildlife Conservation Society (WCS)

Bogor

22

Haryanto

Leboyan

Wakil masyarakat dari TNDS

23

Haryatiningsih Moedjodo

Lake-Net

24

Hiroshi Sayama

JICA in Ministry of Forestry(Advisor in Biodiversity Conservation)

Jl. Flamboyan Raya 17 Depok II Tengah, 16411 Depok Telp/fax : (021)770-0566 HP.0811110301 Email:[email protected] Manggala Wanabhakti Bld.Blok VII 6F1 Jl. Gatoto Subroto Jakarta 10270 Telp/fax.(021)57202218 Email:[email protected]

25

Ir. Fadjar Rianto,MS


Jl.Husein Hamzah, Komp.Melati Indah A1 Telp.(0561)773426 Email:[email protected]

26

Ir. Sirajul Alam

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kapuas Hulu

27

Ir. Y.Danang,ST

Dirjen Perikanan Jakarta Tangkap/Sumber Daya

13

Putussibau

Ikan Departemen Perikanan dan Kelautan 28

Ir.Dirhamsyah,MP

Fakultas Kehutanan Untan

Jl.Paris 2, Komp.Telkom 5B

29

Ir.Moh.Jauhari

Departemen Perikanan & Kelautan Prop.Kalbar

Jl.Sutan Syahrir (Kota Baru) Pontianak Telp.Ktr (0561)732521,Fax(0561)766073 HP.08152233065

30

Ir.Riduansyah,MP

Fakultas Pertanian Untan

31

Iswan Dunggio

IPB

Jl.Paris 2, Gg.Asoka 15 Telp (0561) 713704 HP. 08125778704 Fakultas Kehutanan, Dermaga, Bogor

32

Iwan Setiawan

PILI-NGO

33

Jozsef Micski

Forest Liaison Bureau (FLB)

Jl. Padjajaran Indah V No.6 Bogor Telp/Fax : 0251 341827 Email : [email protected] http: //www.pili.or.id HP : 08129282724 Manggala Wanabakti Bld Block VII, Lantai 6 Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta 10270 Tel . ++ 62 21 5720194 Fax: ++ 62 21 573 3043 Email: [email protected] [email protected]

34

Julai

Empaik


35

Labueni S


Jl. A.Yani 53 Bogor

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Jakarta

36

Laksamana Busran Kadri

Tel (0251) 312189

Departemen Perikanan dan Kelautan

37

M.Asrullah

Kalimantan Borneo

Jl.H.M.Suwignyo, Pontianak

38

M.Indrawan

CIFOR

Jl.CIFOR, Situgede, Sindangbarang Bogor 16680 14

Telp.(0251)622622, Fax(0251)622100 39

M.Nizar

Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Perikanan dan Kelautan

Jakarta

40

Mahadi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kapuas Hulu

Putussibau

41

Mering Ngo

PRCJl. Taman Sakura I, Taman Galasari Indah Indonesia/Direction III Blok L 1/No.17 Bekasi Selatan 17147 Jawa Barat Telp.(0210)8211588, Fax (021)82420009 Email : [email protected]

42

Mr.Tanimoto Hisao

Ditjen Bangda

43

Muchlis

Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup

44

P.Wibowo


Jl.A.Yani 53 Bogor

Jl. TMP Kalibata 20 Lt V, JKT 12750 Telp/Fax.(021)7989487 HP.08151829041 Email : [email protected] Putussibau

Tel (0251) 312189

45

Prof.Dr.Thambun Anyang,SH

Fakultas Hukum Untan

Jl. A.Yani Pontianak

46

Pudji Prahjitno

Kepala BKSDA Kalbar

Jl. A.Yani Pontianak

47

Retno Suratri

Kepala Seksi Evaluasi Fungsi & Potensi Kawasan Suaka Alam/Hutan Lindung – PHKA, Departemen Kehutanan

Dirjen PHKA Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti Blok7/Lt.7, Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta

48

Richard Dudley

Fishery expert

49

Ristianto Pribadi

Asisten Deputi Ekosistem Darat Kementerian

Jl.D.I.Panjaitan, Kav.24, Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Telp. (021)8518138 15

Lingkungan Hidup RI 50

Rivani

Walhi

Jakarta

51

Rusnaniar

Bappeda Kalbar

Jl.A.Yani Pontianak

52

Sabran

Genting


53

Sapto Andriyono,S.Pi

BKSDA Kalbar

Jl. A. Yani Pontianak

54

Sesillia Irnawati

LSM Riak Bumi

Jl.Putri Dare Hitam,Gg.Tani I No.26 Pontianak Telp.(0561)737132 Email:[email protected]

55

Soewartono

Balai TN Betung Kerihun

Putussibau

56

Sugeng Harmono

Kementerian Lingkungan Hidup RI Keanekaragaman Hayati

Jl.D.I.Panjaitan, Kav.24, Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Telp. (021)8518138

57

Sukarna

Sekulat


58

Syarifuddin

Kenalang


59

Tri Permadi Y

Direktur PT.Gerbang Bhumipakuan

Jl.Baung No.3A-B Jakarta 12610 Telp. (021)781585, Fax.(021)7829763

60

Ujang Dadang Sumarsono

Kepala BRI Cabang Putussibau

Putussibau

61

Wahyu Catur


Jl.A.Yani 53 Bogor Tel (0251) 312189

62

Yayat Rochiat

CIFOR

63

Yohanes

Walhi Kalbar

64

Zulkifli,SP,MSi


Jl.CIFOR, Situgede, Sindangbarang Bogor 16680 Telp.(0251)622622, Fax(0251)622100 Jl.Nyi Ageng Serang, Perum III Tanjung Hulu No.107 Pontianak Timur Telp/Fax (0561)745637 Email:[email protected] Jl.Kom.Yos Sudarso, Komp.BTN Jeruju Permai Telp.(0561)770375 Email:[email protected]

16

6. Ucapan Terima Kasih Yayasan Konservasi Borneo (YKB) mengucapkan terima kasih atas kerja keras rekanrekan panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan lokakarya ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada saudara Moch Indrawan dari CIFOR, Dadan Kusnandar dari Universitas Tanjungpura, dan Iwan Setiawan dari PILI –NGO MOVE, yang bertindak sebagai fasilitator. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta lokakarya, dan pengelola Small Wetlands Programme dari NC-IUCN, Esther Blom,Marc Hoogeslag, dan Henri Roggeri yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan lokakarya ini.

17

18

Laporan Hasil Lokakarya

Recommend Documents