Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

NO

: 193/AUP-THR/IX/2014 Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (“LPPDK”) dari Pasangan Calon Prabowo-Hatta/ Tim Kampanye Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, (termasuk buku pembantu penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye), Prosedurprosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK. Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. Jakarta, 2 September 2014 KAP Teguh Heru & Rekan

Drs. Teguh Heru Irianto, CPA NRAP 0275

LAMPIRAN IV

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.

Telah dibuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU :  DKPP1-LPPDK (Ada).  DKPP2-LPPDK (Ada).  DKPP2.A-PS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.A-LPPDK (Ada).  DKPP2.B-PS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.B-LPPDK (Ada).  DKPP2.C-PS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.C-LPPDK (Ada).  DKPP3-LPPDK ( Ada).  DKPP4-LPPDK (Ada).  DKPP5-LPPDK (Ada).  DKPP6-LPPDK (Ada).  DKPP7-LPPDK (Ada).  Copy bukti Tagihan / Utang (Tidak Ada).  Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Penggunaan (Tidak Ada).  Pembukuan dana kampanye pihak lain (Tidak Ada).

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara:

a) Telah ditentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye: 1) Telah dipilih 20% dari 3 transaksi dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, menghasilkan 1 transaksi.

1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye);

-2NO. 1

B. 3.

4.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi;

2) karena kurang dari 100 transaksi maka kami mengaudit seluruh transaksi atau 3 transaksi tersebut.

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

3) Dalam Rekening Koran Pasanganng Calon dan/ Atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/ kota jumlah transaksi yang tercantum sebanyak 3 transaksi, 20% dari transaksi tersebut menghasilkan 1 transaksi karena kurang dari 100 transaksi maka kami mengaudit seluruh transaksi atau 3 transaksi tersebut.

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.

b) Telah

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

c) Tidak terdapat transaksi yang

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat

ditelusuri 3 transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK:

tidak tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK Telah ditentukan kesesuaian status Bank milik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota peserta pemilu adalah bank umum, yaitu Bank BRI Cabang Amuntai. a) Telah ditentukan kesesuaian Nama pemilik RKDK yang tercantum dalam RKDK adalah Tim Pemenangan Prabowo Hatta Kab. Hulu Sungai Utara telah sesuai dengan nama Pasangan Calon dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh :

-3NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

C. 5.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.

TEMUAN/KETERANGAN 5 1) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten Hulu Sungai Utara. diperiksa kesesuaian a) Telah antara sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak : Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Sumbangan pihak lain (Perseorangan, Kelompok, Perusahaan/badan usaha non pemerintah) dan Lainnya (Termasuk hutang dan diskon). b) Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau telah sesuai dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye kabupaten/ kota.

-4NO. 1

6.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

5

c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

diperiksa keberadaan c) Telah surat pernyataan penyumbang : Terdapat surat pernyataan penyumbang dana kampanye yang bersumber dari DKPP2.ALPPDK (Perseorangan), DKPP2.BLPPDK (Kelompok) dan DKPP2.CLPPDK (Badan Usaha).

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

d) Tidak terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan karena tidak terdapat penyumbang. a) Telah diperiksa keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DKPP2LPPDK : Keakurasian perhitungan matematis dari seluruh Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DKPP2-LPPDK) yang bersumber dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha telah sesuai.

keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.

7

TEMUAN/KETERANGAN

matematis,

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Tidak terdapat ketidakakuratan matematis dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DKPP2-LPPDK) yang bersumber dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha telah sesuai. a) Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DKPP2-LPPDK: Tidak ada perbedaan penerimaan penyumbang dana kampanye dalam daftar laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

-5NO. 1

8

9

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

b) Tidak terdapat perbandingan dalam jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

c) Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK.

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

d) Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK.

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

b) Tidak terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat. a) Telah diperiksa kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang DKPP2.Atercantum dalam LPPDK, DKPP2. B-LPPDK, dan DKPP2.C-LPPDK: Tidak terdapat sumbangan dana kampanye yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan.

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

a) Keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif pada DKPP2.A-LPPDK, DKPP2. BLPPDK, dan DKPP2.C-LPPDK telah sesuai.

-6NO. 1

10.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

b) Telah diperiksa kepatuhan terhadap identitas penyumbang menurut ketentuan yang berlaku: Para penyumbang telah mematuhi ketentuan sumbangan yang diperbolehkan, namun para penyumbang tidak melampirkan identitas penyumbang.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara :

a) Telah diperiksa kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam daftar yang tercantum dalam DKPP2-LPPDK :

1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye.

1) Tidak terdapat penyumbang baik perseorangan, kelompok dan badan usaha dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi.

2) Tidak terdapat penyumbang baik perseorangan, kelompok dan badan usaha dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

3) Keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan telah sesuai, tetapi tidak terdapat penyumbang baik perseorangan, kelompok dan badan usaha dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

-7NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.

b) Telah dilakukan prosedur di bawah ini: 1) Telah dibandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang sebagai berikut : (a) Tidak terdapat penyumbang perseorangan sehingga tidak terdapat identitas perseorangan.

(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).

(b) Tidak terdapat penyumbang kelompok sehingga tidak terdapat identitas kelompok.

(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

(c) Tidak terdapat penyumbang baik badan usaha, sehingga tidak terdapat identitas perusahaan.

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

(d) Tidak terdapat perbedaan Antara Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang karena tidak terdapat sumbangan perseorangan, kelompok, dan badan usaha.

c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

c) Tidak dapat ditelusuri transaksi tersebut ke bukti pendukung dan RKDK, karena tidak terdapat bukti pendukung, dan copy RKDK.

-8NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

d) Tidak terdapat penerimaan yang tidak tercatat dalam RKDK, karena tidak terdapat copy RKDK, dan copy bukti pendukung.

e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada : 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan.

e) Tidak dapat didokumentasikan informasi transaksi tersebut karena tidak memiliki bukti pendukung.

f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

f) Tidak ada sumbangan yang di terima dalam laporan penerimaan dana kampanye Kabupaten Hulu Sungai Utara baik sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok dan sumbangan perusahaan/ Badan usaha.

g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

g) Tidak dapat dibuat daftar konfirmasi yang digunakan sebagai kertas kerja, karena tidak terdapat sumbangan yang di terima dalam daftar laporan penerimaan dana kampanye Kabupaten Hulu Sungai Utara baik sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan perusahaan/ Badan usaha.

-9NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye.

h) Tidak ada sumbangan yang diterima dalam daftar laporan penerimaan dana kampanye Kabupaten Hulu Sungai Utara baik sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan prusahaan / badan usaha.

i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

i)

Tidak terdapat pembanding jumlah penerimaan karena tidak terdapat sumbangan yang diterima baik perseorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan prusahaan/ badan usaha.

j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

j)

Tidak terdapat perbedaan antara keduanya karena tidak terdapat tidak terdapat sumbangan yang diterima baik sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan prusahaan/ badan usaha.

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

k) Tidak terdapat perbedaan antara keduanya karena tidak terdapat tidak terdapat sumbangan yang diterima baik sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan prusahaan/ badan usaha.

l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.

l)

Tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas. Kami tidak dapat memperbandingkan nilai sumbangan tersebut dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima karena tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas.

-10NO. 1

D. 11.

12.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

terdapat sumbangan m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk m) Tidak dalam bentuk barang dan Jasa barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga dan Tim Kampanye. pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. PENGGUNAAN DANA KAMPANYE diperiksa kesesuaian a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Telah dan Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan klasifikasi bentuk Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Penggunaan dalam Daftar Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan Aktivitas dan Penggunaan Dana sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon Kampanye (“DAPDK”) Pasangan dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Calon dan Tim kampanye : Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim dan Klasifikasi bentuk Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan dalam Daftar Penggunaan (kas dan bukan kas) dan Aktivitas dan Penggunaan Dana klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, Kampanye (“DAPDK”) Pasangan modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. Calon dan Tim kampanye telah sesuai dengan ketentuan. b) Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim b) Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon Kampanye dan atau LPPDK dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan Pasangan Calon dan Tim klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda Kampanye telah memperlihatkan dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam klasifikasi pengeluaran tersebut DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye atau telah sesuai dengan berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK ketentuan, atau klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, DAPDK Pasangan Calon dan laporkan dalam temuan. Tim Kampanye telah sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye. dihitung keakurasian keakurasian matematis a) Telah a) Tentukan matematis (penjumlahan, (penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan, dan sebagainya) sebagainya) dari seluruh transaksi yang dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara tercantum dalam DAPDK dengan melakukan perhitungan kembali atas cara melakukan perhitungan keakurasian matematis tersebut. kembali atas keakurasian matematis tersebut : Tidak terdapat ketidakakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) atas seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK.

-11NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

13.

14.

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

b) Tidak terdapat ketidakakuratan matematis atas seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK. jumlah a) Telah dibandingkan pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK: Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK telah sesuai.

a)

Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

b) Telah diperiksa pembandingan jumlah penerimaan, bahwa tidak terdapat pembandingan dalam LPPDK (DKPP1-LPPDK) dengan DAPDK (DKPP3-LPPDK).

c)

c) Telah diperiksa pembandingan jumlah penerimaan, bahwa tidak terdapat perbedaan dalam LPPDK (DKPP1-LPPDK) dengan DAPDK (DKPP3-LPPDK).

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK;

Telah ditentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK : a.) Telah dipilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penggunaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penggunaan (penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.

-12NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi

b.) 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 yaitu sebesar 1 maka kami mengaudit keseluruhan transaksi sebesar 1.

c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

c.)

jumlah keseluruhan dalam DAPDK yakni kurang dari 100 transaksi maka kami melakukan pengujian untuk semua transaksi tersebut.

d.)Telah dilakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih : ditelusuri transaksi kebukti 1. Telah tersebut ke bukti pendukung dan RKDK, transaksi tersebut telah sesuai dengan bukti pendukung tetapi tidak tercantum dalam RKDK, karena tidak terdapat copy RKDK.

d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

pengeluaran yang 2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak 2. Seluruh tercantum dalam DAPDK terdapat dalam RKDK dan atau tidak (DKPP3-LPPDK) memiliki bukti memiliki bukti pendukung, laporkan pendukung tetapi tidak dalam temuan. tercantum dalam RKDK. didokumentasikan bukti pendukung yang 3. Telah 3) Berdasarkan informasi atas transaksi diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan tersebut yang mencakup : informasi atas transaksi tersebut yang transaksi, nilai transaksi dan mencakup (pada): pihak penerima pembayaran (a) tanggal transaksi; dari kabupaten Hulu Sungai (b) nilai transaksi; Utara serta sifat dan deskripsi (c) Pihak menerima pembayaran dari dari transaksi. Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi.

-13NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

terdapat penggunaan 4) Untuk transaksi Penggunaan dana 4. Tidak dalam bentuk Jasa yang dicatat kampanye dalam bentuk bukan kas, Pasangan Calon dan Tim tentukan kesesuaian pencatatan nilai Kampanye Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. terdapat penggunaan 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk 5. Tidak dalam bentuk Jasa yang dicatat barang dan jasa yang dicatat tidak Pasangan Calon dan Tim berdasarkan harga pasar berdasarkan Kampanye tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang 6. Tidak terdapat diskon pembelian barang dan jasa dalam bukti atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi yang dilampirkan tim transaksi jual beli secara umum, tentukan kampanye Kabupaten Hulu kepatuhan pencatatan diskon tersebut Sungai Utara. sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

E. 15.

7) Selanjutnya tentukan kepatuhan 7. Berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2014 pencatatan sumbangan pencatatan atas sumbangan tersebut yang dilakukan Pasangan Calon berdasarkan kriteria batasan nilai dan dan Tim Kampanye tidak ada sumber sumbangan yang telah disebutkan yang melebihi batasan nilai di atas. sumbangan yang telah ditentukan. SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP Telah kami terima surat Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota Representasi Pasangan Calon dan yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP Tim kampanye Kabupaten Hulu yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye Sungai Utara yang menyatakan hal yang kami minta. tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.

LAMPIRAN II

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 ayat Pasangan Calon dan Kampanye tingkat (1) Undang- Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu kabupaten wajib Undang Nomor Sungai Utara telah melaporkan Laporan 42 Tahun 2008 menyerahkan laporan Penerimaan dan dan b) Pasal 21 ayat (1) Penerimaan Penggunaan Dana Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye pada Kampanye (paling lambat Nomor 17 Tahun tanggal 6 Agustus 14 (empat belas) hari 2014 2014 dengan sejak berakhirnya masa melampirkan: sebagaimana kampanye) kepada KPU telah diubah a. Satu buah Laporan yang mencakup laporan Penerimaan dan dengan sebagai berikut : Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye Tingkat a) Laporan Penerimaan Nomor 28 Tahun Kabupaten/Kota dan Penggunaan Dana 2014. (Ada). Kampanye Tim c) Lampiran III Kampanye tingkat dengan pada Peraturan Dilengkapi provinsi; dan KPU Nomor 17 Penerimaan Penggunaan Dana Dilengkapi dengan Tahun 2014 Kampanye: Penerimaan dan sebagaimana Penggunaan Dana telah diubah 1) DKPP1-LPPDK (Ada). Kampanye: dengan 1) Model DKPP1-LPPDK; Peraturan KPU 2) DKPP2-LPPDK (Ada). Nomor 28 Tahun 3) DKPP2.A2) Model DKPP2-LPPDK; 2014. PS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.A3) Lampiran Model LPPDK (Ada). DKPP2.A-PS/DKPP2.A4) DKPP2.BREKSUS/DKPP2.APS/DKPP2.BLPPDK; REKSUS/DKPP2.B4) Lampiran Model LPPDK ( Ada). DKPP2.B-PS/DKPP2.B5) DKPP2.CREKSUS/DKPP2.BPS/DKPP2.CLPPDK; REKSUS/DKPP2.C5) Lampiran Model

-2-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

DKPP2.C-PS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK; 6) Model DKPP3-LPPDK; 7) Model DKPP1REKSUS/ DKPP4LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.

LPPDK ( Ada). 6) DKPP3-LPPDK (Ada). 7) DKPP4-LPPDK (Ada). 8) DKPP5-LPPDK (Ada). 9) DKPP6-LPPDK (Ada). 10) DKPP7-LPPDK (Ada). 11) Copy bukti Tagihan / Utang (Tidak Ada). 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Penggunaan (Tidak Ada). 13) Pembukuan dana kampanye pihak lain (Tidak Ada). PATUH

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang Kabupaten wajib Nomor 42 Tahun melakukan pencatatan 2008; penerimaan dan b) Pasal 12 Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye dimulai sejak 3 Nomor 17 Tahun (tiga) hari setelah 2014 ditetapkan sebagai Peserta sebagaimana Pemilu dan ditutup 7 telah diubah (tujuh) hari sebelum dengan penyampaian Laporan Peraturan KPU Penerimaan dan Nomor 28 Tahun Penggunaan Dana 2014. Kampanye kepada KAP.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye mulai tanggal 3 Juni 2014 s/d 18 Juli 2014. PATUH

-3-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

B.

3.

4.

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang Kabupaten wajib Nomor 42 Tahun menempatkan Dana 2008; Kampanye berupa uang, b) Pasal 9 dan pada Rekening Khusus Pasal 15 ayat (1) Dana Kampanye Pasangan Peraturan KPU Calon dan/atau Tim Nomor 17 Tahun Kampanye tingkat 2014 Kabupaten pada bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menempatkan dana kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Bank BRI Cabang Amuntai.

BATASAN Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 96 ayat (1) MAKSIMUM Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) wajib SUMBANGAN Kabupaten Undang-Undang mematuhi jumlah Nomor 42 Tahun penerimaan sumbangan 2008; (mencakup uang, barang, b) Pasal 10 dan dan/atau jasa yang dapat Pasal 41 ayat (2) dinilai dengan uang, Peraturan KPU termasuk hutang dan Nomor 17 Tahun diskon pembelian barang sebagaimana atau jasa yang melebihi telah diubah batas kewajaran transaksi dengan jual beli secara umum) Peraturan KPU yang dilaporkan dalam Nomor 28 Tahun LPPDK tidak boleh 2014. melebihi jumlah di bawah ini;

Dalam laporan DKPP2LPPDK pasangan calon dan atau tim kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terdapat penerimaan sumbangan.

RKDKP

PATUH

PATUH

-4-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

a) Rp. 1 Miliar penyumbang perseorangan.

untuk

b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 98 ayat (2), Tim Kampanye tingkat Pasal 99 ayat (1) kabupaten wajib dan Pasal 100 mematuhi penyerahan ayat (1) Undanglaporan sebagai berikut Undang Nomor sesuai dengan waktu yang 42 Tahun 2008; telah ditetapkan : b) Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal a) Penerimaan 17 ayat (6) dan Sumbangan Periode I ayat (6A) dan dan Periode II. Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU b) Pembukaan Rekening Nomor 28 Tahun Khusus Dana 2014. Kampanye. Ket. : a. Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyerahkan laporan Ke KPU Pusat sebagai berikut : a) Laporan penerimaan periode I tanggal 07 Juni 2014 dan penerimaan periode II 06 Juli 2014. PATUH b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye pada 03 Juni 2014. PATUH

-5-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk. b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU. 6.

Apabila terdapat Pasangan a) Pasal 103 ayat Calon dan/atau Tim (1) dan ayat (2) Kampanye tingkat Undang-Undang Kabupaten menerima Nomor 42 Tahun sumbangan yang dilarang 2008; maka wajib mematuhi b) Pasal 22 ayat (1) ketentuan sebagai berikut: dan Pasal 23 a) Dilarang menggunakan ayat (1) sumbangan tersebut. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Menyetorkan 2014 sumbangan yang sebagaimana dilarang ke kas Negara; telah diubah * dan dengan c) Melaporkan Peraturan KPU sumbangan yang Nomor 28 Tahun dilarang. 2014. (1) * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).

Dalam laporan DKPP2LPPDK pasangan calon dan atau tim kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terdapat penerimaan sumbangan.

PATUH

-6-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

C.

LAPORAN KHUSUS KAMPANYE

REKENING DANA

7.

PERIODE LAPORAN PENERIMAAN

laporan Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Dalam Pasangan Calon Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 dan/atau Tim Kabupaten wajib ayat (2) UndangKampanye tingkat mematuhi lingkup waktu Undang Nomor Kabupaten Hulu 42 Tahun 2008; pencatatan penerimaan Sungai Utara telah mematuhi lingkup dan Penggunaan Laporan b) Pasal 12 ayat (4) waktu pencatatan Rekening Khusus Dana dan Pasal 15 penerimaan dan Kampanye Pemilu yaitu ayat (2) Penggunaan Laporan lingkup waktu pencatatan Khusus Peraturan KPU Rekening penerimaan dan Dana Kampanye Nomor 17 Tahun Pemilu yaitu pada Penggunaan Laporan 2014 tanggal 03 Juni s/d 18 Rekening Khusus Dana sebagaimana juli 2014 Kampanye yang telah diubah dilaporkan terhitung sejak dengan 3 (tiga) hari ditetapkan PATUH Peraturan KPU sebagai Pasangan Calon Nomor 28 Tahun sampai dengan paling 2014. lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

8.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 Kabupaten wajib ayat (2) Undangmembuka Rekening Undang Nomor Khusus Dana Kampanye: 42 Tahun 2008; a)

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupate Hulu Sungai Utara telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:

b) Pasal 14 dan Pasal 15A a) Pasangan Calon dan/atau Tim Peraturan KPU Kampanye tingkat Nomor 17 Tahun Kabupaten Hulu 2014 Sungai Utara telah membuka RKDK sebagaimana pada tanggal 03 telah diubah Juni 2014. dengan Peraturan KPU PATUH Nomor 28 Tahun

-7-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2014. b) Dalam hal Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. NAMA BANK

c)

Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia

b) Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibentuk tidak melewati tenggang waktu yang telah ditentukan. PATUH

c) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah membuka RKDK pada Bank BRI Cabang Amuntai, bank pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. PATUH

NAMA PEMILIK RKDKP

d) Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus

d) RKDK dilaporkan Pasangan dan/atau Kampanye

yang Calon Tim tingkat

-8-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh:

1) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim

Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Atas nama tim Pemenangan prabowo hatta kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. PATUH

-9-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Pasangan Calon dan/atau a) 98 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang Kabupaten/Kota wajib Nomor 42 Tahun membuat Laporan 2008; Rekening Khusus Dana b) Pasal 16 ayat (1) Kampanye yang Peraturan KPU dilaporkan mencakup: Nomor 17 Tahun a) Sumber perolehan 2014 saldo awal atau saldo sebagaimana pembukaan; telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

b) Rincian perhitungan penerimaan dan Penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

c) Lampiran I pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah membuat laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang mencakup : a) Sumber perolehan saldo awal bersumber dari Dana iuran Pasangan Calon dan gabungan partai politik. PATUH b) Saldo awal bukan merupakan sisa dari dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. PATUH

- 10 -

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

10.

CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 99 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) Kabupaten wajib membuat Undang-Undang Laporan Penerimaan Dana Nomor 42 Tahun Kampanye yang 2008; dilaporkan mencakup: b) Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dan a) informasi daftar ayat (6A) penyumbang; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

b)

jumlah penerimaan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye;

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah membuat Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang mencakup : a) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melampirkan informasi daftar penyumbang Nihil.

PATUH c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Jumlah penerimaan 2014 Dana Kampanye sebagaimana berupa uang, telah diubah barang dan/atau dengan jasa telah sesuai Peraturan KPU dengan batas Nomor 28 Tahun waktu yang telah 2014. ditentuan yaitu tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014.

PATUH