LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA DENGAN NOMOR HS

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00

A.

PENDAHULUAN

A.1

Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

1.

Pada tanggal 12 Februari 2014, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dengan Nomor Harmonized System (HS.) 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 (selanjutnya disebut ”Barang Yang Diselidiki”), yang menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri Pemohon.

2.

Barang Yang Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang memiliki kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu yang diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012 (BTKI 2012). Unsur kimia dimaksud antara lain adalah boron, kromium, dan mangan, dimana I dan H Section dapat dikategorikan sebagai Baja Paduan Lainnya apabila kandungan boron dalam baja sebesar minimum 0,0008%, atau kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau kandungan mangan sebesar minimum 1,65%.

3.

Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang yang diproduksi di dalam negeri karena kegunaannya sama dengan barang yang diproduksi di dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu, bentuk fisik, karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan kedua barang tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya seperti yang disebutkan di atas, sehingga kedua barang tersebut memiliki nomor pos tarif yang berbeda.

4.

Pada tanggal 25 Juli 2014 KPPI menerbitkan Laporan Data Utama (Essential Fact) hasil penyelidikan dan telah disampaikan kepada Pihak Yang Berkepentingan untuk dimintakan tanggapan atau masukan.

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

1


A.2

Prosedur dan Notifikasi

5.

Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguard dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011, Pada tanggal 12 Februari 2014, KPPI melakukan inisiasi penyelidikan dan mengumumkan mengenai dimulainya penyelidikan melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia, dan website Kementerian Perdagangan.

6.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 pasal 74 ayat (2) pada tanggal 12 Februari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

tentang

dimulainya

penyelidikan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan diantaranya Pemohon, Industri dalam negeri, Asosiasi Importir, dan lain sebagainya. 7.

Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguard KPPI menyampaikan Notifikasi kepada Committee on Safeguards di WTO perihal dimulainya penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya ke Indonesia yang merugikan Pemohon. Notifikasi dimaksud sudah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 13 Februari 2014 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25 (Lampiran 1).

8.

Pada tanggal 24 Februari 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui PTRI di Jenewa menyampaikan corrigendum notifikasi terkait Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO perihal revisi dari kesalahan penulisan

uraian

Barang

Yang

Diselidiki

pada

notifikasi

dimaksud.

Corrigendum notifikasi dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 26 Februari

2014

dengan

nomor

dokumen

G/SG/N/6/IDN/25/Corr.1

(Lampiran 2). 9.

Berdasarkan Article 3.1 Agreement on Safeguard

dan Pasal 79 ayat (1)

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2014, Pada tanggal 12 Maret 2014, KPPI menyampaikan suplemen notifikasi terkait Article 12.1(a) kepada KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

2


Committee on Safeguards di WTO perihal penyelenggaraan dengar pendapat (public hearing) untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

untuk

menyampaikan

tanggapannya

atas

dimulainya

penyelidikan ini, yang akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014. Suplemen notifikasi terkait Article 12.1(a) dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 12

Maret

2014

dengan

nomor

dokumen

G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.1

(Lampiran 3). Dengar Pendapat terkait penyelidikan atas lonjakan Impor I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya juga diumumkan melalui siaran pers yang ditayangkan di website Kementerian Perdagangan RI. Adapun pihakpihak berkepentingan yang menghadiri Dengar Pendapat pada tanggal 21 Maret 2014 selain Pemohon adalah Instansi terkait yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Industri Dalam negeri Lainnya (PT. Krakatau Wajatama), Negara Eksportir (Embassy of People’s Republic of China) yang diwakilkan oleh Rizhao Medium Section Mill Co.,Ltd, Asosiasi Industri Besi/Baja Indonesia (IISIA), China Iron and Steel Association (CISA), Asosiasi Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI) dan importir I dan H Section antara lain PT. Sarana Steel, PT.Cakung Prima Steel, PT.Mitra Logam Pratama, PT. Inti Roda Makmur, PT. Super Tata Raya Steel, PT. Adi Sakti Steel, PT. Kencana Lestari, PT.Citramas

Heavy

Industries,

PT.

Anugerah

Steel,

PT.Chong

Lik,

PT. Trifosa Mulia, PT. B&S Sunli, Hyundai Corporation dan PT. Gracia Abadi.


3


A.3

Identitas Pemohon

10.

PT. Gunung Garuda Alamat

:

Jl. Imam Bonjol 4, Warung Bongkok, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17520, West-Java - Indonesia

Telp./Faks.

:

021 – 8900111 Ext. 6128 / 021 – 89107711

E-mail

:

[email protected]

Website

:

www.gunungsteel.com

A.4

Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

11.

Pemohon memproduksi I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.32.00.00 dan H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.33.00.00. Barang yang diproduksi Pemohon merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki, hal ini dapat terlihat dari bentuknya yang secara fisik sama dan juga digunakan untuk konstruksi sebagaimana diuraikan dalam Bab C.1. Perbedaan antara barang yang diproduksi Pemohon dengan Barang Yang Diselidiki adalah barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan, sedangkan Barang Yang Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang memiliki kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu antara lain adalah boron, kromium, dan mangan, dengan kandungan boron dalam baja sebesar minimum 0,0008%, atau kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau kandungan mangan sebesar minimum 1,65%.


4


12.

Pemohon juga memproduksi barang lain yaitu billet, bloom, beam blank, dan angle hot-rolled.

A.5

Proporsi Produksi Pemohon

13.

Di Indonesia hanya ada 2 produsen I dan H Section yaitu PT. Gunung Garuda dan PT. Krakatau Wajatama. Total produksi Pemohon pada tahun 2013 adalah sebesar 91% dari total produksi nasional yang memproduksi Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki, sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mewakili IDN. (Tabel 1.). Tabel 1. Produksi Nasional I dan H Section Satuan: %

No

Industri Dalam Negeri

Tahun 2010

2011

2012

2013

1.

Pemohon

86

88

90

91

2.

Non-Pemohon

14

12

10

9

3.

Total Produksi Nasional

100

100

100

100

Sumber: Pemohon, Non-Pemohon, dan diolah.

A.6

Periode Penyelidikan

14.

Periode Penyelidikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

B.

RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

15.

Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards, selama masa penyelidikan KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat, dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, Negara eksportir, eksportir, dan importir, dapat memaparkan bukti dan tanggapannya secara lisan, dan juga disampaikan secara tertulis.


5


16.

Selain dalam dengar pendapat, pihak yang berkepentingan dapat juga menyampaikan bukti dan tanggapan terkait dengan penyelidikan lainnya secara tertulis kepada KPPI.

17.

Ringkasan dari tanggapan dan pandangan yang disampaikan dalam recital 15 dan 16 adalah sebagai berikut:

B.1

Industri Dalam Negeri

18.

PT. Krakatau Wajatama sebagai salah satu dari dua IDN yang memproduksi I dan H Section, menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Membenarkan bahwa telah terjadi lonjakan impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang sangat signifikan sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2013, sebagaimana petisi yang diajukan oleh Pemohon; b. Berdasarkan penelusuran di pasar, impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya tersebut dipergunakan untuk keperluan yang sama dengan barang yang diproduksi IDN yaitu untuk keperluan industri konstruksi sipil standar dengan kualitas SNI 07-7178-2006 dan SNI 070329-2005 equivalen JIS G 3101 SS400 dan hal ini telah diakui oleh pengguna produk impor tersebut maupun importir umum dan produsen dalam acara dengar pendapat dengan KPPI; c. Dengan dikeluarkannya Essential Fact hasil penyelidikan atas lonjakan impor I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, telah membuktikan bahwa penyebab utama kerugian serius yang dialami IDN adalah karena adanya lonjakan barang impor; dan d. Pemerintah dapat secepatnya mengenakan TPP dalam bentuk bea masuk TPP sehingga IDN akan mampu bersaing secara wajar.


6


B.2

Asosiasi Terkait Produk Pemohon

19.

Indonesian Iron & Steel Indonesia Association (IISIA) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Mendukung dikeluarkannya Essential Fact oleh KPPI yang menyimpulkan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari melonjaknya jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya dan dinyatakan sebagai barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon; dan b. Dengan dikeluarkannya Essential Fact IISIA berharap keputusan akhir TPP atas impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya dapat dikeluarkan secepatnya.

B.3

Instansi Pemerintah

20.

Kementerian Perindustrian, menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Meningkatnya importasi I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya disinyalir merupakan upaya “pelarian” Nomor HS., dari baja karbon menjadi Baja Paduan Lainnya. Hal ini disebabkan karena untuk melakukan impor barang baja karbon dikenakan pengaturan SNI Wajib, dikenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi dari Baja Paduan Lainnya, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan importasi harus dilakukan oleh Importir Produsen atau Importir Terdaftar Besi atau Baja; b. Apabila Safeguards disetujui, sebaiknya perlu adanya pemantauan dari pemerintah terhadap Industri Dalam Negeri terutama terkait dengan kinerja produksinya (Quality, Cost, Delivery dan Peningkatan Kapasitas) agar kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan; c. I dan H Section penggunaannya sebagian besar untuk konstruksi, sedangkan untuk sektor tersebut tidak terlalu banyak diperlukan Baja Paduan Lainnya. Berdasarkan usulan Pemohon, tidak semua ukuran I KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

7


dan H Section yang akan dikenakan safeguards sehingga tidak berdampak luas terhadap industri hilir yang memerlukan produk I dan H Section dengan ukuran yang tidak diproduksi di dalam negeri; dan d. Sesuai informasi pemohon, kemampuan untuk produk H Section memiliki ukuran tinggi atau lebar sebesar 100 mm sampai 350 mm sedangkan untuk produk I Section memiliki ukuran tinggi atau lebar 100 mm sampai 600 mm. Namun untuk produk-produk tersebut, masih perlu verifikasi mengenai kontinuitas supply-nya.

B.4

Negara Eksportir

21.

The Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Dalam perjanjian WTO pengenaan TPP hanya dalam situasi darurat; b. Pengenaan Safeguards bertentangan dengan kepentingan publik dari Indonesia untuk menerapkan TPP atas impor baja section. Impor baja section merupakan sumber penting untuk pasokan dari industri dalam negeri, karena baja section yang diproduksi oleh Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan dari industri hilir. Sebagai fakta, impor baja section telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri hilir dan menguntungkan konsumen Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan pengenaan tindakan pengamanan akan merugikan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan; c. Kondisi IDN berada dalam kondisi baik dan sama sekali tidak menderita kerugian serius. d. Tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius; e. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan impor dengan kerugian pemohon;


8


f.

IDN sudah mendapatkan perlindungan yang memadai dari Pemerintah dengan adanya BMAD melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.011/2010 tanggal 23 November 2010 terhadap barang I dan H Section bukan paduan yang diimpor dari Cina dan Larangan dan Pembatasan

(Lartas)

melalui

Peraturan

Menteri

Perdagangan

(Permendag) Nomor: 28/M-DAG/PER/6/2014 tanggal 2 Juni 2014, terhadap barang Baja Paduan Lainnya. Dengan menambahkan instrumen Safeguards akan menambah proteksi terhadap perdagangan yang menyalahi prinsip perdagangan bebas WTO. 22.

Tanggapan KPPI: a. Pengenaan Safeguards dilakukan untuk memulihkan kerugian serius yang dialami oleh IDN akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing; b. Berdasarkan hasil penyelidikan, saat ini kapasitas Pemohon dan NonPemohon dapat memenuhi seluruh Konsumsi Nasional, namun karena adanya lonjakan volume impor dengan harga yang lebih murah menyebabkan Industri Dalam Negeri hanya menggunakan separuh dari line produksi yang ada; c.

Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan bahwa lonjakan impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya Lainnya menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon;

d. Pada periode penyelidikan terjadi lonjakan impor dan Pemohon mengalami kerugian serius yang dapat dilihat dari penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, dan peningkatan persediaan pada tahun 2013; e. Terjadi hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari adanya KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

9


lonjakan volume impor baik secara absolut maupun relatif yang menyebabkan pangsa pasar Pemohon tergerus oleh pangsa pasar impor, penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, peningkatan persediaan yang didukung oleh terjadinya price undercutting, dan price depression selama periode penyelidikan; dan f.

BMAD yang dikenakan adalah terhadap impor barang I dan H Section dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Nomor HS. berbeda dengan Barang Yang Diselidiki. Selain itu, penyelidikan Safeguards diperbolehkan oleh WTO selama dapat dibuktikan adanya lonjakan barang impor yang menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh IDN. Sedangkan mengenai kebijakan Lartas terhadap Baja Paduan Lainnya hanya mengatur pelaku importasi Baja Paduan Lainnya.

23.

Ministry of Commerce and Industry Saudi Arabia menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Kerajaan Arab Saudi berhak mendapatkan kesempatan sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan safeguards ini; dan b. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, tidak ada ekspor produk tersebut ke Indonesia antara periode 2008-2012. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi meminta agar dikecualikan dari pengenaan TPP.

24.

Tanggapan KPPI: a. Pihak manapun yang memberikan tanggapan atas penyelidikan KPPI sudah dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. b. Kerajaan Arab Saudi termasuk dalam negara berkembang dengan pangsa impor kurang dari 3%, oleh karena itu sesuai dengan Article 9.1 Agreement on Safeguards, Kerajaan Arab Saudi tidak dikenakan Safeguards. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

10


B.5

Asosiasi Eksportir Produk Terkait

25.

China Iron Steel Association (CISA) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius; b. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan impor dengan kerugian pemohon; c. Statistik impor yang digunakan oleh KPPI tidak valid dan penyelidikan harus dihentikan; d. Tidak terjadi lonjakan impor dan

unforeseen development yang

disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai penyebab terjadinya lonjakan impor; e. Tidak ada analisis yang memadai pada faktor-faktor lain; dan f.

Analisis harga tidak relevan dalam penyelidikan karena telah ada pengenaan BMAD terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Bukan Paduan yang berasal dari Cina.

26.

Tanggapan KPPI: a. Pada periode penyelidikan terjadi lonjakan impor dan Pemohon mengalami kerugian serius yang dapat dilihat dari penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, dan peningkatan persediaan pada tahun 2013; b. Terjadi hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari adanya lonjakan volume impor baik secara absolut maupun relatif yang menyebabkan pangsa pasar Pemohon tergerus oleh pangsa pasar impor, penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan


11


tenaga kerja, peningkatan persediaan yang didukung oleh terjadinya price undercutting, dan price depression selama periode penyelidikan; c. Statistik impor yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari lembaga pemerintah yang kredibel yaitu Badan Pusat Statistik (BPS); d. Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan impor secara absolut dengan tren sebesar 175% dan secara relatif dengan tren sebesar 160% selama periode penyelidikan. Terkait Unforeseen Development pada dasarnya tidak diatur dalam Aos serta telah tertuang pada petisi, pada essential fact dan pada Laporan Akhir Penyelidikan; e. KPPI telah menguraikan secara jelas faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian serius Pemohon yaitu dampak penjualan ekspor, dampak persaingan dengan IDN Non-Pemohon, dan kualitas. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor lain tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari melonjaknya impor Barang Yang Diselidiki; f.

Analisis harga yang dilakukan adalah terhadap barang impor yang diselidiki yang merupakan barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon. Sedangkan BMAD dikenakan terhadap importasi barang yang sejenis dengan yang diproduksi Pemohon sehingga

tidak

mempengaruhi

penyelidikan

Safeguards

maupun

keputusan pengenaan Safeguards.

B.6

Importir

27.

PT. Sarana Steel dan PT. Cakung Prima, menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Barang impor I dan H Section adalah dari Baja Paduan Lainnya Lainnya dan tidak diproduksi IDN;


12


b. Kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan seluruh Indonesia karena hanya ada satu produsen; c. Data kerugian harus telah diaudit oleh pihak ketiga (akuntan publik); dan d. Perbedaan material yang diproduksi pemohon dengan material impor. 28.

Tanggapan KPPI sebagai berikut: a. Barang yang diajukan untuk diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon yaitu I dan H Section dari Besi atau Baja Bukan Paduan; b. IDN

yang

memproduksi

barang

I

dan

H

Section

adalah

PT. Gunung Garuda selaku Pemohon dan PT. Krakatau Wajatama selaku perusahaan pendukung; c. Data kerugian yang disampaikan oleh Pemohon bersumber dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan d. Material yang diproduksi Pemohon relatif sama dengan material barang yang diselidiki yaitu Billet, Bloom, dan Beam Blank yang dibuat dari scrap besi atau biji besi. Namun untuk barang yang diselidiki ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam presentase tertentu yang tertera dalam BTKI 2012.

B.7

Asosiasi Importir

29.

Asosiasi Gabungan Importir seluruh Indonesia (GINSI) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Penyelidikan merupakan wewenang KPPI, namun harus didukung dengan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; b. Perlu dilakukan penelitian atas kemungkinan importasi yang dilakukan Pemohon.


13


30.

Tanggapan KPPI sebagai berikut: a. Data yang digunakan dalam melakukan penyelidikan bersumber dari data-data yang akurat yaitu berasal dari BPS dan Laporan Keuangan Pemohon yang telah diaudit; dan b. Hasil dari penyelidikan KPPI, pihak Pemohon yakni PT. Gunung Garuda tidak melakukan importasi atas Barang Yang Diselidiki.

C.

PENYELIDIKAN

C.1

Penentuan Barang Yang Secara Langsung Bersaing

C.1.1 Uraian Barang 31.

Barang Yang Diselidiki adalah I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.7228.70.10.00; dan I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.

32.

Barang yang diproduksi Pemohon adalah I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.32.00.00; dan H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.33.00.00.

33.

Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon. Barang Yang Diselidiki tidak diproduksi di dalam negeri, namun kegunaannya dapat menggantikan barang KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

14


yang diproduksi di dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu, bentuk fisik, karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan kedua barang tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya.

C.1.2 Bahan Baku 34.

Barang Yang Diselidiki dan Barang yang diproduksi oleh Pemohon menggunakan bahan baku yang relatif sama yaitu Billet, Bloom, dan Beam Blank, dibuat dari Scrap besi atau biji besi. Namun, untuk Barang yang Diselidiki ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu yang diatur dalam BTKI 2012. Kandungan tersebut antara lain adalah boron, kromium, dan mangan.

C.1.3 Proses Produksi 35.

Proses produksi Barang Yang Diselidiki dimulai dari proses hot metal charging, Blast Furnace, Ladle Furnace (didalam ladle Furnace akan ada penambahan unsur kimia paduan Alloy Elements yang dapat meliputi Boron, Mangaan, Kromium, Aluminium, Kobalt, Tembaga, Timbal, Molibdenum, Nikel, Niobium, Silikon, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirkonium dan unsure lainnya). Selanjutnya Continuous Casting Machine, untuk mencetak menjadi Billet, bloom dan beam blank sesuai dengan grade yang diinginkan. Kemudian bloom, beam blank, dan billet tersebut dipanaskan didalam furnace, untuk selanjutnya dilakukan proses rolling, dilakukan pendinginan, cutting, straightening.

36.

Proses produksi Pemohon dimulai dari proses Scrap Charging, Electric Arc Furnace, Ladle Furnace (didalam Ladle Furnace dilakukan penambahan unsur kimia Mangan) dan Continuous Casting Machine, untuk merubah scrap menjadi bloom dan beam blank dan billet sesuai dengan grade yang KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

15


diinginkan. Kemudian bloom, beam blank dan billet tersebut dipanaskan melalui proses working beam furnace, untuk selanjutnya di-rolling di breakdown mill. Tahap selanjutnya adalah memasukkan ke dalam hot saw untuk meratakan

ujung-ujung dari hasil rolling tersebut dan melakukan

universal roughing dan edger stand serta universal finishing stand untuk merolling billet, bloom dan beam blank untuk mendapatkan bentuk produk yang diinginkan. Kemudian, terhadap produk tersebut dilakukan pemotongan sesuai dengan ukuran dengan panjang/tinggi yang diinginkan, dan setelah dilakukan pemotongan maka tahapan selanjutnya adalah proses cooling bed untuk mendinginkan produk tersebut. Proses terakhir adalah meluruskan produk tersebut persyaratan

melalui

straightening

machine

agar

sesuai

dengan

yang ditentukan dalam standar, untuk kemudian diperiksa

dibagian quality control. 37.

Proses produksi Barang Yang Diselidiki pada dasarnya menggunakan metode yang sama dengan proses produksi Pemohon seperti yang telah diuraikan pada recital 35 dan 36.

C.1.4 Standarisasi Produk 38.

Standar kualitas Barang Yang Diselidiki pada umumnya menggunakan standar yang sama dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon yaitu. Namun,

apabila

Barang

Yang

Diselidiki

terdapat

unsur

Boron (B) atau Kromium (Cr), maka standar Barang Yang Diselidiki adalah JIS G3101 SS400B atau JIS G3101 SS400Cr. 39.

Standar kualitas barang yang dihasilkan oleh Pemohon adalah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan JIS.


16


C.1.5 Kegunaan 40.

Barang Yang Diselidiki memiliki kegunaan yang sama dengan barang yang diproduksi Pemohon yaitu untuk konstruksi sipil seperti High dan Low Risk Buildings, Comercial Buildings, Industrial Buildings, Jembatan dan Tower. Penggunaan Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang yang diproduksi Pemohon.

C.1.6 Penentuan Barang Yang Diselidiki sebagai Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon 41.

Merujuk C.1.1 sampai C.1.5 maka Barang Yang Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang directly competitive dengan barang yang diproduksi Pemohon.

42.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap Barang Yang Diselidiki, dan mempertimbangkan tanggapan dari Pihak Yang Berkepentingan, maka KPPI melakukan penajaman terhadap uraian barang yang diselidiki menjadi: a. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; dan b. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang dicanai dingin, dan selain dari I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

17


43.

Barang yang diselidiki tidak mencakup: a. Angle dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; b. Angle dari Baja Paduan Lainnya, selain dari angle dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00; c. Shape dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; d. Shape dari Baja Paduan Lainnya, selain dari shape dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00; e. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm dan section lainnya, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; dan f. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, yang dicanai dingin dan selain dari I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.


18


C.2

Klasifikasi Uraian Barang dan Pos Tarif Barang Yang Diselidiki

44.

Klasifikasi Uraian Barang berdasarkan BTKI 2012 Tabel 2. Uraian Barang Berdasarkan BTKI 2012 Nomor HS. 7228.70.10.00

7228.70.90.00

Uraian Angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya, selain dari angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.

Sumber: BTKI 2012

45.

Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki Tabel 3. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki Berdasarkan BTKI 2012 Satuan: Persentase (%)

Nomor HS

TARIF MFN

2010

2011

2012

2013

7,5

7,5

7,5

7,5

7228.70.10.00

AC-FTA

0

0

0

0

dan

AK-FTA

7,5

7,5

7,5

7,5

ATIGA

0

0

0

0

IJEPA

7,5

7,5

7,5

7,5

7228.70.90.00

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa, pada tahun 2010-2013 tarif bea masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 7,5%, untuk AC-FTA sebesar 0%, AK-FTA sebesar 7,5%, ATIGA sebesar 0%, dan IJEPA sebesar 7,5%.


19


C.3

Impor

C.3.1 Impor Absolut Tabel 4. Impor Absolut HS. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 Tahun

Uraian

2010

Jumlah (Ton)

2011

2012

2013

104.083

348.477

395.814

412

235

14

20.331

Perubahan (%) Tren (%)

175

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah.

46.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4., jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara absolut selama periode penyelidikan, dengan tren peningkatan sebesar 175%. Lonjakan jumlah impor tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 412%, dari 20.331 ton ditahun 2010 menjadi 104.083 ton ditahun 2011. Pada tahun-tahun selanjutnya juga terjadi lonjakan jumlah impor yang signifikan yaitu sebesar 235% dan 14% secara berturut-turut.

C.3.2 Impor Relatif Tabel 5. Impor Relatif Barang Yang Diselidiki Uraian Volume Impor Produksi Nasional Impor Relatif terhadap Produksi Nasional Tren Impor Relatif

Satuan Ton

Tahun 2010 20.331

2011

2012

2013

104.083

348.477

395.814

Indeks

100

109

133

113

Indeks

100

468

1.282

1.705

(%)

160

Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.


20


47.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 5., jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara relatif selama periode penyelidikan, dengan tren peningkatan sebesar 160%. Lonjakan jumlah impor secara relatif tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu menjadi sebesar 1.705 poin indeks, dari sebesar 100 poin indeks di tahun 2010.

C.3.3 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama Satuan: %

Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Singapura Jumlah

Pangsa Impor 2010

Pangsa Impor 2013

59,78

96,62

36,55

0,96

96,33

97,58

Sumber: BPS dan diolah.

48.

Berdasarkan Tabel 6. di atas, total pangsa pasar kedua negara asal impor utama pada tahun 2010 adalah sebesar 96,33% dan pada tahun 2013 pangsa pasar tersebut masih meningkat yaitu sebesar 1,25 poin menjadi 97,58%. Peningkatan pangsa terbesar adalah berasal dari RRT yang meningkat secara signifikan dari 59,78% menjadi 96,62%. Sebaliknya, pangsa pasar impor Singapura mengalami penurunan dari sebesar 36,55% menjadi 0,96%.


21


C.3.4 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya Satuan: %

Negara

Pangsa Impor 2010

Pangsa Impor 2013

Korea Selatan

0,33

1,56

Malaysia

0,76

0,43

-

0,20

Taiwan

1,77

0,12

Jepang

0,25

0,05

Inggris

0,09

0,03

Turki

0,18

0,02

Thailand

0,09

0,01

Jumlah

3,47

2,42

Hongkong

Sumber: BPS dan diolah.

49.

Pada tahun 2010, pangsa pasar impor dari negara lainnya adalah sebesar 3,47%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 2,42% atau turun sebesar 1,05 poin.

C.4

Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)

50.

Industri baja memainkan peranan penting di dunia, dimana produk hasil baja digunakan bagi banyak industri yang berkontribusi langsung kepada pembangunan.

Beberapa

pengguna

langsung

material

baja

adalah

konstruksi, manufaktur, infrastruktur, oil & gas, industri galangan kapal dan lainnya. Adapun 5 negara penghasil baja terbesar dunia yang tercatat pada World Steel Association adalah seperti terlihat dalam tabel 8. di bawah ini.


22


Tabel 8. Produksi 5 Negara Penghasil Baja Terbesar di Dunia Satuan: Ribu Ton

No.

Negara

Tahun 2010

2011

2012

2013

1.

RRT

637.400

702.000

716.500

779.000

2.

Jepang

109.600

107.600

107.200

110.600

3.

Amerika Serikat

80.500

86.400

88.700

86.900

4.

India

68.300

73.500

77.600

81.200

5.

Rusia

66.900

68.900

70.400

68.700

1.429.100

1.536.200

1.546.800

1.606.000

Produksi Dunia

Sumber: World Steel in Figures 2012-2014, World Steel Association.

51.

Pada tabel 8. di atas diketahui bahwa RRT merupakan produsen baja terbesar dunia dengan volume produksi sebesar 779 Juta Ton di tahun 2013. Sementara itu, produsen terbesar kedua yaitu Jepang dengan volume produksinya sebesar 110,6 Juta Ton. Melihat perkembangan produksi dunia dengan RRT merupakan produsen baja terbesar dengan tren yang terus meningkat sebesar 6,42%, maka RRT sangat berpotensi untuk tetap menjadi negara pemasok baja terbesar dunia dengan produksi yang terus meningkat. Tabel 9. Persediaan Baja RRT

Sumber: My Steel; BNP Paribas.


23


Tabel 10. Kapasitas Produksi, Utilisasi Kapasitas dan Konsumsi Baja RRT

Sumber: My Steel; BNP Paribas.

52.

Tingginya volume produksi baja RRT juga diiringi dengan meningkatnya persediaan baja, meningkatnya kapasitas produksi, dan menurunnya utilisasi kapasitas di negara tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 9. dan 10 diatas. Hal ini mengakibatkan RRT mencari pasar di luar negeri untuk mengurangi persediaan baja di dalam negeri.

53.

Disaat yang bersamaan, pada tahun 2010-2013 negara pengimpor baja section terbesar mengalami pergeseran. Importasi baja section yang semula didominasi oleh beberapa negara di benua Amerika dan Eropa beralih ke beberapa negara di benua Asia yang salah satunya adalah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan posisi negara pengimpor baja section terbesar dimana pada tahun 2010 Indonesia masih berada di posisi ke-8, dan pada tahun 2013 Indonesia sudah menempati peringkat pertama sebagai importir terbesar baja section.


24


Tabel 11. Negara Pengimpor Baja Section (HS 7228.70) Terbesar Tahun 2010 dan 2013

Sumber: Trade Map.

54.

Konsumsi

nasional

Indonesia

untuk

baja

section

yang

mengalami

peningkatan cukup signifikan ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cukup tinggi dan stabil, sehingga menyebabkan meningkatnya konsumsi di sektor konstruksi. 55.

Adanya peningkatan kapasitas produksi dan volume produksi yang sangat tinggi di RRT, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan baja RRT. Kondisi ini menyebabkan RRT terpaksa meningkatkan jumlah penjualan produk bajanya termasuk produk I dan H Section ke luar negeri antara lain ke Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam Tabel. 12, jumlah ekspor I dan H Section dari RRT ke Indonesia terus meningkat selama periode penyelidikan, menyebabkan terjadinya lonjakan impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dimana hal ini tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri.


25


Tabel 12. Volume Impor Indonesia dari Dunia dan dari RRT, dan Pangsa Impor dari RRT untuk HS. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 No.

Deskripsi

1.

Volume Impor Indonesia dari Dunia Volume impor Indonesia dari RRT Pangsa Impor dari RRT

2. 3.

Satuan

2010

2011

2012

2013

Ton

20.331

104.083

348.477

395.814

Ton

12.153

62.663

330.025

382.424

59,8

60,2

94,7

96,6

%

Sumber: BPS.

C.5

Kinerja Pemohon Tabel 13. Konsumsi Nasional, Volume Impor, dan Pangsa Pasar

No.

Uraian

Satuan

Tahun

Tren

2010

2011

2012

2013

Indeks

100

124

169

167

Ton

20.331

104.083

348.477

395.814

(%)

1.

Konsumsi Nasional

20

2.

Volume Impor

3.

Pangsa Pasar Pemohon

Indeks

100

95

77

71

(12)

4.

Pangsa Pasar Non-Pemohon

Indeks

100

73

57

40

(26)

5.

Pangsa Pasar Impor

Indeks

100

129

190

218

31

175


56.

Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional I dan H Section mengalami tren peningkatan sebesar 20%. Peningkatan konsumsi nasional tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 45 poin indeks walaupun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan sebesar 2 poin indeks jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilain pihak, impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan dengan tren sebesar 175% selama periode penyelidikan, yang berarti peningkatan impor Barang Yang Diselidiki jauh lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan konsumsi nasional. Dalam periode yang sama pangsa pasar impor I dan H Section KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

26


meningkat dengan tren sebesar 31%, sedangkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 12%, demikan juga pangsa pasar non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 26%. Hal ini menunjukkan

bahwa

peningkatan

konsumsi

nasional

tidak

dapat

dimanfaatkan oleh IDN untuk meningkatkan penjualannya. Tabel 14. Produksi, Penjualan Domestik, dan Pangsa Pasar Pemohon Satuan: Indeks

No.

Tahun

Uraian

Tren

2010

2011

2012

2013

(%)

1.

Konsumsi Nasional

100

124

169

167

20

2.

Produksi

100

111

138

120

8

3.

Penjualan Domestik

100

118

131

118

6

4.


100

95

77

71

(12)

Sumber: Hasil verifikasi.

57.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 14., peningkatan produksi selama periode penyelidikan dilakukan sejalan dengan upaya Pemohon untuk meningkatkan penjualan domestik dikarenakan adanya peningkatan konsumsi nasional. Dalam periode yang sama, penjualan domestik mengalami peningkatan dengan tren sebesar 6%, namun pangsa pasar Pemohon justru mengalami penurunan dengan tren sebesar 12%. Hal ini disebabkan karena peningkatan konsumsi nasional lebih banyak diisi oleh barang impor. Tabel 15. Laba/Rugi Satuan: Indeks

Uraian Laba/Rugi

Tahun 2010

2011

2012

2013

(100)

234

356

(383)



27


58.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 15., Pemohon mengalami kerugian terbesar yang terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar (383) poin indeks, karena Pemohon terpaksa menjual dibawah biaya produksi agar dapat bersaing dengan harga impor. Tabel 16. Harga Jual Pemohon, Biaya Produksi dan Harga Jual Impor Satuan: Indeks

No.

Uraian

1.

Tahun

Tren

2010

2011

2012

2013

(%)

Harga Jual Pemohon

100

119

121

111

3

2.

Biaya Produksi

99

112

111

115

4

3.

Harga Jual Impor

116

112

94

101

(6)


59.

Berdasarkan Tabel 16., selama periode penyelidikan harga jual Pemohon terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3% dikarenakan adanya peningkatan biaya produksi dengan tren sebesar 4%. Disaat yang bersamaan, harga jual impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 6%. Walaupun harga jual Pemohon lebih tinggi dari harga jual impor tahun 2013, namun Pemohon terpaksa menjual barangnya dibawah biaya produksi karena adanya tekanan harga impor yang jauh lebih murah. Tabel 17. Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Produktivitas Yang Diharapkan Satuan: Indeks

No.

Uraian

Tahun

Tren

2010

2011

2012

2013

(%)

1.

Tenaga Kerja

100

108

138

102

3

2.

Produktivitas

100

103

101

118

5

3.

Produktivitas yang Diharapkan

106

111

99

153

11



28


60.

Akibat adanya kerugian yang sangat besar di tahun 2013 tersebut, Pemohon melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 36 poin indeks dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Tabel 17. Pengurangan tenaga kerja di tahun 2013 ini menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 17% dari 138 poin indeks di tahun 2012 menjadi 102 poin indeks di tahun 2013, namun angka produktivitas di tahun 2013 ini masih jauh dari angka target produktivitas yang diharapkan yaitu sebesar 145 poin indeks. Tabel 18. Persediaan, Produksi, dan Pangsa Pasar Satuan: Indeks

No.

Uraian

Tahun

Tren

2010

2011

2012

2013

(%)

1.

Persediaan

100

61

168

201

36

2.

Produksi

100

111

138

120

8

3.


100

95

77

71

(12)

4.

Pangsa Pasar Impor

100

129

190

218

31


61.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 18., persediaan Pemohon mengalami tren peningkatan sebesar 36% selama periode penyelidikan. Meningkatnya persediaan tersebut sebagai akibat dari hasil proses produksi yang tidak dapat terjual seluruhnya, akibat tergerusnya pangsa pasar Pemohon oleh pangsa pasar impor.


29


Tabel 19. Kapasitas Terpasang, Utilisasi Kapasitas, Target Utilisasi Kapasitas Satuan: Indeks

No.

Uraian

Tahun

Tren

2010

2011

2012

2013

(%)

1.

Kapasitas Terpasang

100

100

100

100

-

2.

Produksi

100

111

138

120

8

3.

Target Produksi

106

119

136

157

14

4.

Utilisasi Kapasitas

100

111

139

121

8


62.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 19., selama periode penyelidikan tidak ada penambahan kapasitas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon. Produksi selama 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 menurun sebesar 13% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Target produksi yang ditetapkan Pemohon tidak pernah dapat dicapai kecuali pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena biaya produksi pada tahun tersebut mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012 target produksi dapat dilampaui karena terjadi penurunan biaya produksi. Di lain pihak, harga jual impor selama tahun periode penyelidikan mengalami penurunan dengan tren sebesar 6%, bahkan pada tahun 2012 dan 2013 harga jual impor berada dibawah biaya produksi, sehingga pada tahun 2013 Pemohon terpaksa melakukan penyesuaian harga dengan menjual dibawah biaya produksi yang pada akhirnya menyebabkan kerugian. Apabila dilihat secara keseluruhan, produksi Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8%, namun demikian

peningkatan

tersebut masih

tidak

dapat

memenuhi

target

produksinya kecuali pada tahun 2012.


30


C.6

Dampak Harga

C.6.1 Price Undercutting Tabel 20. Price Undercutting Satuan: Indeks

No.

Uraian

2010 100

Tahun 2011 2012 97 81

2013 87

1.

Harga Jual Impor

2.

Harga Jual Pemohon

86

103

104

96

3.

Price Undercutting

14

(6)

(23)

(9)


63.

Pada tahun 2011-2013 harga jual impor selalu berada di bawah harga jual Pemohon. Walaupun harga impor terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2010 hingga 2013 dengan tren sebesar 6%, namun harga impor masih berada jauh di bawah harga jual Pemohon, kecuali pada tahun 2010. Selama periode 2011-2013 terjadi Price Undercutting dan yang terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 23 poin indeks dan pada tahun 2013 terjadi Price Undercutting sebesar 9 poin indeks.

C.6.2 Price Depression dan Price Suppression Tabel 21. Price Depression dan Price Suppression Satuan: Indeks

No.

Uraian

Tahun 2011 2012 112 94

2013 101

1.

Harga Impor

2010 116

2.

Harga Jual Pemohon

100

119

121

111

3.

Harga Pokok Produksi

99

112

111

115

Sumber: Pemohon, dan diolah.

64.

Pada tahun 2013 harga Pemohon mengalami tekanan dari harga impor sehingga harga jualnya menurun sebesar 10 poin indeks, sehingga dapat KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

31


disimpulkan bahwa Pemohon mengalami Price Depression pada tahun tersebut. Pada tahun yang sama, Pemohon juga mengalami Price Suppression yang menyebabkan Pemohon terpaksa menjual barangnya di bawah Harga Pokok Produksi.

C.7

Faktor Lain

65.

Selain faktor-faktor kerugian diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada faktor lain yang menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor, yaitu sebagai berikut: a. Dampak penjualan ekspor Dari hasil verifikasi terhadap Pemohon diketahui bahwa Pemohon juga melakukan

penjualan

ekspor

selama

periode

tahun

2010-2013,

sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 22. Penjualan Domestik, dan Penjualan Ekspor Satuan: %

No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

1.

Penjualan Domestik

96

94

99

99

2.

Penjualan Ekspor

4

6

1

1

3.

Total Penjualan

100

100

100

100


Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun penjualan ekspor menurun selama periode tahun 2012-2013, disaat yang sama penjualan domestik juga menurun, namun pangsa penjualan ekspor Pemohon tidak besar, hanya sekitar 1% dari total penjualan selama tahun tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon pada tahun 2013 bukan disebabkan oleh menurunnya penjualan ekspor, oleh karena peran ekspor yang kecil.


32


b. Dampak Persaingan dengan IDN Non-Pemohon Tabel 23. Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, Pangsa Non-Pemohon Satuan: Indeks

No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

100

129

190

218

2.

Pangsa Impor Paduan dan Non Paduan Pangsa Pemohon

100

95

77

71

3.

Pangsa Non-Pemohon

100

73

57

40

1.

Sumber: BPS, Pemohon, Non-Pemohon, dan diolah.

Dari Tabel 23. di atas, terlihat jelas bahwa Pangsa Pemohon dan NonPemohon keduanya mengalami penurunan, sedangkan pangsa impor terus mengalami peningkatan selama periode penyelidikan. Tergerusnya pangsa IDN (Pemohon dan Non-Pemohon) oleh pangsa impor ini membuktikan bahwa tidak ada persaingan antara Pemohon dengan NonPemohon. c. Kualitas Pemohon memproduksi Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Japan International Standard (JIS). Dengan demikian, produk dalam negeri dapat dikatakan mampu bersaing dengan produk impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional. 66.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari melonjaknya impor Barang Yang Diselidiki.


33


D.

HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

67.

Berdasarkan penjelasan pada C.3 sampai dengan C.6, tebukti bahwa terjadinya lonjakan impor mengakibatkan kerugian serius bagi Pemohon: a. Berdasarkan penjelasan pada C.3, telah terbukti adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif selama periode penyelidikan. b. Selama periode penyelidikan terjadi peningkatan konsumsi nasional, namun peningkatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemohon karena terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki. c. Sebagai dampak dari adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki

menyebabkan

menurunnya

penjualan

domestik

yang

mengakibatkan produksi juga mengalami penurunan dan peningkatan persediaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pangsa Pemohon terhadap konsumsi nasional. d. Penurunan penjualan domestik dan penurunan pangsa Pemohon menyebabkan Pemohon mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan di tahun 2013 sehingga memaksa Pemohon untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya sebagaimana telah diuraikan pada C.5. e. Terjadi Price Undercutting dan Price Depression yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat terjadinya lonjakan volume impor Barang Yang Diselidiki. 68.

Sehubungan dengan recital 67 dan bab C.7 di atas, KPPI membuktikan bahwa lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki merupakan penyebab utama kerugian serius yang dialami oleh Pemohon dan bukan diakibatkan oleh faktor lain.


34


E.

PENYESUAIAN STRUKTURAL

69.

Dalam upaya Pemohon memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian serius, TPP dikenakan dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon akan melakukan program penyesuaian sebagai berikut: a. Perusahaan akan melakukan penyesuaian struktural, agar harga Industri Dalam Negeri dapat bersaing dengan harga wajar produk impor; b. Mengenai harga tersebut, maka terdapat rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dilakukan dalam rangka reducing cost; c. Reducing cost dimulai dari efisiensi biaya gudang yang akan didukung dengan cara melakukan penjualan dari sisi persediaan terlebih dahulu, dimana penjualan tersebut akan mengurangi biaya gudang antara lain; sewa gudang, sewa crane, biaya bahan bakar dan tenaga kerja yang akan menjadi rencana jangka pendek Pemohon. d. Kemudian, apabila persediaan sudah mencapai level wajar untuk menjaga ketersediaan

barang,

meningkatkan utilisasi

maka

reducing

kapasitas

cost

mesin, dengan

selanjutnya cara

adalah

meningkatkan

volume produksi. Peningkatan volume produksi tersebut didukung oleh peningkatan

penjualan

dengan

metode-metode

tambahan

yang

disampaikan. Yang akan dilakukan dalam jangka pendek tahun pertama Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa: 1) Franco : mengantar barang ke tempat pembeli atau konsumen. Teknis pelaksanaannya yaitu: PT Gunung Garuda akan menawarkan kepada konsumen delivery barang yang dipesan dalam jumlah tertentu ke lokasi konsumen dan

jika konsumen setuju maka barang tersebut

dapat langsung diantar ke lokasi konsumen dengan menambahkan biaya transportasi yang wajar. Sebaliknya jika konsumen akan KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

35


mengambil sendiri ke pabrik maka PT Gunung Garuda akan menyetujui. 2) Cut to length : konsumen bisa langsung membeli dengan ukuran panjang custom atau sesuai permintaan 1 – 12 meter sehingga bisa lebih cepat dengan harga lebih murah. 3) Membuka kantor pemasaran baru

di Jl. Pangeran Jayakarta mulai

tahun 2015 (sedang proses renovasi) : supaya lebih terjangkau oleh konsumen 4) Diskon : Memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Jumlah pembelian tertentu oleh konsumen yaitu minimal 2.000 ton per jangka waktu tertentu. Diskon yang akan diberikan yaitu sebesar 100 rupiah per kilogram. e. Langkah selanjutnya apabila utilisasi mesin meningkat dan penjualan meningkat, maka jumlah produksi akan ditingkatkan hingga sebesar 375.000Ton pada tahun 2014 sesuai dengan kapasitas maksimum mesin (meningkatkan utilisasi produksi) dengan cara : 1) Mempekerjakan kembali tenaga kerja produksi; 2) Menjalankan kembali 1 line produksi yang sempat berhenti produksi, sehingga dapat memaksimalkan 2 line produksi. f. Pada tahun pertama pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

pada tahun 2015 (Tahun Pertama), Jika penjualan mencapai

450.000Ton atau mengalami kenaikan sebesar 75.000 ton dibandingkan penjualan

tahun

2013,

Pemohon

akan

membeli

dan

melakukan

pemasangan mesin Blast Furnace. g. Rencana jangka panjang pada tahun 2016 (Tahun Kedua) jika permintaan mencapai 550.000 Ton atau ada kenaikan sebesar 100.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, Pemohon siap mengoperasikan


36


mesin Blast Furnace. Pada 2017 (Tahun Ketiga) Pemohon dapat memenuhi permintaan sebesar hingga 700.000 Ton/tahun. Pada 2018 (Tahun Keempat) Pemohon dapat memenuhi permintaan di atas 700.000Ton/tahun. Dimana pada saat mulai pengoperasian Blast Furnace terjadi perubahan energi yang digunakan dari energi listrik menjadi batu bara sehingga terjadi efisiensi yang lebih baik.

F.

REKOMENDASI

70.

Berdasarkan

hasil penyelidikan,

KPPI

menemukan

bahwa

Pemohon

mengalami kerugian serius akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI merekomendasikan pengenaan TPP dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; dan I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang dicanai dingin, dan selain dari I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00. 71.

Mengingat kondisi Pemohon saat ini sedang mengalami kerugian seriusakibat lonjakan barang impor, maka dikhawatirkan kondisi Pemohon dimaksud dapat menjadi lebih parah apabila tidak segera diambil TPP berupa pengenaan BMTP. KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap importasi KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

37


barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya untuk kurun waktu 3 tahun sebagai berikut: Tabel 24. Rekomendasi Pengenaan BMTP Periode

BMTP

Tahun Pertama

xxx

Tahun Kedua

xxx

Tahun Ketiga

xxx

Sumber: Diolah.

72.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta Article 2.2 dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%, atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masingmasing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negaranegara yang tercantum dalam Tabel 25.


38


Tabel 25. Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP No.

Negara

No.

Negara

1.

Albania

25.

Congo

2.

Angola

26.

Costa Rica

3.

Antigua, and Barbuda

27.

Côte d'Ivoire

4.

Argentina

28.

Croatia

5.

Armenia

29.

Cuba

6.

Bahrain, Kingdom of

30.

Democratic Republic of the Congo

7.

Bangladesh

31.

Djibouti

8.

Barbados

32.

Dominica

9.

Belize

33.

Dominican Republic

10.

Benin

34.

Ecuador

11.

Bolivia, Plurinational State of

35.

Egypt

12.

Botswana

36.

El Salvador

13.

Brazil

37.

Fiji

14.

Brunei Darussalam

38.

Gabon

15.

Bulgaria

39.

The Gambia

16.

Burkina Faso

40.

Georgia

17.

Burundi

41.

Ghana

18.

Cape Verde

42.

Grenada

19.

Cambodia

43.

Guatemala

20.

Cameroon

44.

Guinea

21.

Central African Republic

45.

Guinea-Bissau

22.

Chad

46.

Guyana

23.

Chile

47.

Haiti

24.

Colombia

48.

Honduras

49.

Hungary

74.

Namibia


39


No.

Negara

No.

Negara

50.

India

75.

Nepal

51.

Jamaica

76.

Nicaragua

52.

Jordan

77.

Niger

53.

Kenya

78.

Nigeria

54.

Kuwait, the State of

79.

Oman

55.

Kyrgyz Republic

80.

Pakistan

56.

Lao People’s Democratic Republic

81.

Panama

57.

Lesotho

82.

Papua New Guinea

58.

Lithuania

83.

Paraguay

59.

Macao, China

84.

Peru

60.

Madagascar

85.

Philippines

61.

Malawi

86.

Poland

62.

Malaysia

87.

Qatar

63.

Maldives

88.

Romania

64.

Mali

89.

Russian Federation

65.

Mauritania

90.

Rwanda

66.

Mauritius

91.

Saint Kitts and Nevis

67.

Mexico

92.

Saint Lucia

68.

Moldova, Republic of

93.

Saint Vincent & the Grenadines

69.

Mongolia

94.

Samoa

70.

Montenegro

95.

Saudi Arabia, Kingdom of

71.

Morocco

96.

Senegal

72.

Mozambique

97.

Sierra Leone

73.

Myanmar

98.

Solomon Islands

99.

South Africa

111. Trinidad and Tobago

100. Sri Lanka

112. Tunisia


40


No.

Negara

No.

Negara

101. Suriname

113. Turkey

102. Swaziland

114. Uganda

103. Tajikistan

115. Ukraine

104. Tanzania

116. Vanuatu

105. Thailand

117. Venezuela, Bolivarian Republic of

106.

The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)

118. Vietnam

107. Togo

119. Yemen

108. Tonga

120. Zambia

109. United Arab Emirates

121. Zimbabwe

110. Uruguay Sumber: IMF.


41

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA DENGAN NOMOR HS

Recommend Documents