LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DENGAN NOMOR HS

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DENGAN NOMOR HS. 7210.61.11.00

A.

PENDAHULUAN

A.1

Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

1.

Pada tanggal 12 Desember 2012, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima permohonan dari PT. NS BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel, perihal penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan alumunium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm (selanjutnya disebut ”produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan”), yang menimbulkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri.

2.

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk memulai penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, KPPI memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap: a. lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan; b. kerugian serius yang dialami Pemohon; dan c.

3.

hubungan sebab-akibat antara huruf a. dan huruf b.

Pada tanggal 18 Desember 2012, KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan terhadap lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan melalui siaran pers yang dimuat di website Kementerian Perdagangan sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai pada saat laporan ini dibuat.

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

1


4.

Pada tanggal 19 Desember 2012, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan terhadap lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan kepada Pemohon dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

5.

Pada tanggal yang sama, KPPI meminta penjelasan kepada Pemohon melalui kuesioner. Kuesioner tersebut telah dijawab dan disampaikan oleh Pemohon.

A.2

Identitas Pemohon

A.2.1 PT. NS BlueScope Indonesia Alamat

:

Jl. Jend. Sudirman Kav. 42 – 46 Jakarta 10210

Telp./Faks.

:

021-57854150/57854138

E-mail

:

[email protected]

A.2.2 PT. Sunrise Steel Alamat

:

Jl. Bypass Mojokerto Km. 54 Surabaya, Jampirogo, Mojokerto, Jawa Timur

Telp./Faks.

:

0321–333833 /332550

E-mail

:

[email protected]

A.3

Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

6.

Pemohon memproduksi Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki sebagaimana diuraikan dalam

Bab C.1. Selain itu, Pemohon juga

memproduksi barang lain, yaitu produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut


2


beratnya

dan

dengan

ketebalan

1,5

mm

atau

kurang

dengan

Nomor Harmonized System (HS.) 7210.70.10.00.

A.4

Pengumuman dan Notifikasi

7.

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk memulai penyelidikan. Tahapan penyelidikan selanjutnya yang terkait dengan publikasi dan notifikasi adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 18 Desember 2012, KPPI melakukan pemberitahuan mengenai dimulainya penyelidikan melalui Siaran Pers, yang dimuat dalam website Kementerian Perdagangan pada tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan sekarang (pada saat laporan ini dibuat); b. Pada tanggal 19 Desember 2012, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon, dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI); c.

Pada tanggal 19 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa menyampaikan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO perihal dimulainya penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan ke Indonesia yang merugikan Pemohon. Notifikasi Article 12.1(a) dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 8 Januari 2013 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/22 (Lampiran 1);

d. Pada tanggal 10 April 2013, Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa menyampaikan suplemen notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO perihal rencana dengar KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

3


pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2013. Suplemen notifikasi Article 12.1(a) dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 24 April 2013 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/22/Suppl.1 (Lampiran 2).

A.5

Proporsi Produksi Pemohon

8.

Berdasarkan hasil penyelidikan, total produksi Pemohon adalah sebesar 77% dari total produksi nasional industri Barang Yang Sejenis, sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri.

A.6

Periode Penyelidikan

9.

Periode Penyelidikan adalah dari tahun 2008-2012.

B.

RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

10.

Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards, selama masa penyelidikan, KPPI antara lain telah menyelenggarakan dengar pendapat dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, Negara eksportir, eksportir, dan importir, dapat menyampaikan bukti dan tanggapan secara tertulis yang terkait dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa tanggapan dan pandangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

B.1

Pemohon

11.

PT. NS BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel selaku Pemohon menyampaikan klaim dalam rangka mengajukan permohonan Safeguards, sebagai berikut:


4


a. Bahwa terjadi lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang menimbulkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri; b. Alasan

Pemohon

mengajukan

permohonan

Safeguards

adalah

berdasarkan data impor sebagai berikut; Tabel 1: Impor Barang Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan Tahun 2008-2012 Satuan: Ton

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

79.279

50.482

123.794

161.756

251.315

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah

c.

Harga jual produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan impor di pasar domestik lebih rendah jika dibandingkan dengan total biaya operasional produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan

Pemohon,

sehingga

Pemohon

mengalami

penurunan

keuntungan dan kerugian selama periode penyelidikan.

B.2

Asosiasi Terkait Industri Dalam Negeri

12.

Indonesian Iron & Steel Indonesia Association (IISIA) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. IISIA mendukung sepenuhnya pengajuan Safeguards terhadap impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dan Industri Dalam Negeri mampu untuk memenuhi permintaan pasar domestik Indonesia; dan b. Dengan diberlakukannya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Baja Canai Dingin yang merupakan bahan baku utama pada KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

5


produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan (BjLAS), menyebabkan harga BjLAS menjadi tinggi yang menurunkan daya saing, sehingga dapat mengakibatkan matinya secara perlahan-lahan Industri Dalam Negeri.

B.3

Negara Eksportir

13.

Vietnam menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. KPPI tidak segera melakukan Notifikasi Article 12.1(a) ke WTO tentang dimulainya penyelidikan. Notifikasi tersebut dilakukan 20 hari sejak dimulainya penyelidikan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan WTO; b. Notifikasi Article 12.1(a) dan dokumen yang terkait dengan dimulainya penyelidikan tidak disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; c. Petisi yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan dalam pengenaan Safeguards, oleh karena itu Vietnam Competition Authority (VCA) meminta agar penyelidikan secepatnya dihentikan; d. Kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri Indonesia disebabkan oleh faktor lain, bukan disebabkan oleh importasi dari Vietnam; e. Tidak cukup bukti mengenai kerugian serius yang dialami oleh Pemohon, karena beberapa indikator kinerja yang disampaikan menunjukkan tren positif; f.

Petisi dan notifikasi tidak mencantumkan analisa mengenai hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon;

g. Petisi dan notifikasi tidak mencantumkan informasi mengenai Unforeseen Development;


6


h. Petisi dan notifikasi tidak mencantumkan informasi mengenai periode penyelidikan; i.

Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri; dan

j.

Agar transparan dalam melaksanakan penyelidikan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

14.

Tanggapan KPPI atas tanggapan Vietnam sebagai berikut: a. Menanggapi recital 13.a, bahwa inisiasi penyelidikan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2012 dan Notifikasi Article 12.1(a) dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012. Namun demikian, Notifikasi Article 12.1(a) baru disirkulasikan oleh WTO pada tanggal 8 Januari 2013; b. Menanggapi recital 13.b, KPPI telah menyampaikan Notifikasi Article 12.1(a) kepada WTO, dan selanjutnya disirkulasikan ke seluruh negara anggota WTO. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan KPPI untuk menyampaikan dokumen Petisi secara langsung kepada pihak yang berkepentingan. Namun demikian, sesuai dengan permintaan, KPPI telah menyampaikan Petisi versi tidak rahasia ke Vietnam; c.

Menanggapi recital 13.c, Petisi yang disampaikan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan bukti awal untuk dimulainya penyelidikan sebagaimana yang telah disampaikan pada Notifikasi Article 12.1(a);

d. Menanggapi recital 13.d, kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari seluruh negara asal barang selama periode penyelidikan. Hal tersebut, antara lain dapat dilihat dari pangsa pasar Pemohon yang tergerus oleh pangsa pasar impor. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI pada Bab D, tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan kerugian pada Pemohon; KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

7


e. Menanggapi recital 13.e, sesuai dengan Article 4.1(a) WTO Agreement on Safeguards bahwa kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri ditentukan berdasarkan “significant overall impairment”, yaitu kerugian secara menyeluruh yang dialami oleh Industri Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan “significant overall impairment” berdasarkan keputusan the Appellate Body WTO pada kasus “Argentina-Footwear” adalah

bahwa

menunjukkan

evaluasi penurunan,

terhadap namun

indikator

kerugian

menunjukkan

tidak harus

kerugian

secara

menyeluruh. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap faktor terkait yang dievaluasi tidak harus menunjukkan penurunan/perkembangan negatif. Hal ini juga diperkuat dalam keputusan Panel pada kasus “US-Wheat Gluten”, yaitu bahwa tidak diperlukan penurunan/perkembangan negatif di setiap faktor yang diteliti dalam menentukan kerugian secara menyeluruh; f.

Menanggapi

recital

13.f,

merujuk

kepada

WTO

Agreement

on

Safeguards, hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon akan ditentukan melalui penyelidikan. Sehingga, hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pada Petisi yang disampaikan oleh Pemohon; g. Menanggapi recital 13.g, merujuk kepada Article XIX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan WTO Agreement on Safeguards, informasi mengenai Unforeseen Development bukan merupakan suatu keharusan yang disampaikan dalam Petisi; h. Menanggapi

recital

13.h,

merujuk

kepada

WTO

Agreement

on

Safeguards dan Format for Certain Notification under the Agreement on Safeguards, informasi mengenai periode penyelidikan tidak harus disampaikan dalam Petisi dan notifikasi;


8


i.

Menanggapi recital 13.i, berdasarkan informasi awal dari Pemohon bahwa total produksi Pemohon adalah sebesar 77% dari total produksi nasional produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, sehingga Pemohon dianggap memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri, dan hal ini akan dibuktikan dalam penyelidikan; dan

j.

Menanggapi recital 13.j, KPPI melakukan pemberitahuan mengenai dimulainya penyelidikan melalui Siaran Pers, melakukan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO, memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, menyelenggarakan dengar pendapat pada tanggal 23 April 2013, dan akan dilakukannya Notifikasi Article 12.1(b).

15.

Taiwan menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Menurut Article 12.3 WTO Agreement on Safeguards, negara anggota yang mengajukan Safeguards, harus memberikan kesempatan untuk melakukan 'Pra-Konsultasi„ kepada Negara-negara yang akan terkena dampak dari pengenaan tersebut, agar dapat memberikan pendapat terhadap dokumen terkait penyelidikan dan saling bertukar pikiran mengenai sudut pandang dari TPP yang akan dikenakan; dan b. Agar KPPI melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua aspek,

khususnya

kebutuhan

dan

kepentingan

umum,

sebelum

memberlakukan TPP. 16.

Tanggapan KPPI atas tanggapan Taiwan sebagai berikut: a. Menanggapi recital 15.a, konsultasi akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan; dan b. Menanggapi recital 15.b, dalam penyelidikannya, KPPI melakukan evaluasi terhadap seluruh faktor-faktor yang relevan dan berkaitan KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

9


dalam proses penyelidikan berdasarkan fakta-fakta, sesuai Article 4.2(a) dan 4.2(b) WTO Agreement on Safeguards. Mengenai kebutuhan dan kepentingan umum akan dibahas oleh Pemerintah sebelum keputusan pengenaan TPP. 17.

Korea menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Data yang disampaikan tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk dianggap sebagai kerugian serius, karena indikator volume penjualan domestik, volume produksi, tenaga kerja dan produktivitas meningkat antara tahun 2008 dan 2012. Indikator kerugian juga berkurang selama periode tersebut; b. Berdasarkan WTO Agreement on Safeguards, penyelidikan Safeguards harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan objektif, dan hubungan sebab akibat antara lonjakan jumlah barang impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri; c. Lonjakan

jumlah

penurunan

pada

barang indikator

impor

harus

kinerja

mengakibatkan

Pemohon,

terjadinya

sedangkan

dalam

penyelidikan Safeguards ini, tidak ada bukti hubungan kausal antara lonjakan impor dan ancaman kerugian untuk industri dalam negeri; dan d. Pemerintah

Korea

menyampaikan

agar

KPPI

mempertimbangkan

Unforeseen Development sebelum memberlakukan pengenaan TPP, karena dalam factsheet yang diberikan, hal tersebut belum tercantum. Selanjutnya Pemerintah Korea meminta agar KPPI, menghentikan penyelidikan.


10


18.

Tanggapan KPPI atas tanggapan Korea sebagai berikut: a. Tanggapan atas recital 17.a telah disampaikan pada recital 14.e; b. Menanggapi recital 17.b, bahwa bukti-bukti yang kuat dan objektif, dan hubungan sebab akibat antara lonjakan jumlah barang impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri akan disampaikan dalam Laporan Akhir Hasil Penyelidikan. c. Tanggapan atas recital 17.c telah disampaikan pada recital 18.b; dan d. Menanggapi Development

recital akan

17.d,

bahwa

disampaikan

analisa dalam

mengenai Laporan

Unforeseen Akhir

Hasil

Penyelidikan.

B.4

Eksportir

19.

Hoa Sen Group menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Perwakilan Pemohon yang tercantum dalam Petisi tidak memenuhi syarat, karena tidak ada penjelasan mengenai perwakilan tersebut dan tandatangan dari perwakilan petisioner lainnya; b. Bukti awal untuk yang dinyatakan dalam Petisi tidak cukup untuk menjadi syarat dimulainya penyelidikan, yaitu antara lain bukti mengenai lonjakan impor, pangsa pasar domestik yang diambil oleh impor, dan unforeseen development; c. Dalam Petisi, Pemohon tidak menyampaikan program penyesuaian struktural yang akan dilakukan apabila TPP diterapkan; d. Indikator kinerja dari industri dalam negeri meningkat, sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka mengalami kemunduran dalam kegiatan usahanya; e. Dalam Petisi, tidak ada analisa impor secara absolut dan relatif yang berkaitan dengan produksi domestik. Penyebab kenaikan impor yang KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

11


terjadi

dikarenakan

oleh

ketidakmampuan

Industri

Dalam

Negeri

memenuhi kebutuhan domestik; f.

Berdasarkan indikator kinerja Pemohon dalam Petisi terlihat bahwa tidak terjadi kerugian serius maupun ancaman kerugian serius;

g. Dalam Petisi tidak terdapat hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon, khususnya impor dari Vietnam; h. Dalam Petisi tidak ada analisa Unforeseen Development; i.

Tidak ada analisa mengenai faktor lain selain lonjakan impor yang mungkin menjadi penyebab dari kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri;

j.

Agar memperhatikan semua faktor yang relevan dan berkaitan dalam proses penyelidikan, tidak hanya melihat faktor berdasarkan pengaduan dari Pemohon;

k. Kerugian yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh faktor lain selain impor seperti antara lain ekspansi, penambahan kapasitas produksi, permasalahan pada suplai gas dan listrik untuk kebutuhan pabrik, dan persaingan dalam negeri; l.

Pengenaan Safeguards akan bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, karena akan menyebabkan semakin langkanya bahan baku untuk industri hilir yang pada akhirnya berujung pada kenaikan harga; dan

m. Pengenaan Safeguards akan berlawanan dengan efisiensi anggaran belanja pemerintah karena produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan akan menjadi mahal. Selain itu, perwakilan dari sebuah asosiasi menyatakan bahwa produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari Vietnam memiliki kualitas yang bagus dan sudah memiliki sertifikat SNI. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

12


20.

Tanggapan KPPI atas tanggapan Hoa Sen Group sebagai berikut: a. Menanggapi recital 19.a, penjelasan mengenai Perwakilan Pemohon telah disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya; b. Tanggapan atas recital 19.b telah disampaikan pada recital 14.c dan 14.g; c. Menanggapi recital 19.c, berdasarkan WTO Agreement on Safeguards, informasi mengenai program penyesuaian struktural bukan merupakan suatu keharusan yang harus disampaikan dalam Petisi. Namun, Pemohon telah menyampaikan program penyesuaian struktural pada kuesioner penyelidikan; d. Tanggapan atas recital 19.d telah disampaikan pada recital 14.e; e. Menanggapi recital 19.e, dalam Petisi telah disampaikan bukti awal adanya lonjakan atas jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Analisa lonjakan jumlah barang impor, serta

analisa

mengenai

penyebab

lonjakan

dimaksud,

harus

disampaikan dalam Laporan Akhir Hasil Penyelidikan. Selain itu, terkait hal tersebut, perkembangan industri baja di Indonesia tidak akan terpengaruh, karena barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan berkualitas yang merupakan bahan baku untuk keperluan baja ringan dapat dipenuhi oleh Industri Dalam Negeri; f.

Tanggapan atas recital 19.f telah disampaikan pada recital 14.e;

g. Tanggapan atas recital 19.g telah disampaikan pada recital 14.f; h. Tanggapan atas recital 19.h telah disampaikan pada recital 14.g; i.

Tanggapan atas recital 19.i telah disampaikan pada recital 14.d;

j.

Tanggapan atas recital 19.j telah disampaikan pada recital 16.b;

k. Tanggapan atas recital 19.k telah disampaikan pada recital 14.d;


13


l.

Menanggapi recital 19.l, bahwa kepentingan nasional akan dibahas oleh Pemerintah sebelum keputusan atas usulan pengenaan TPP; dan

m. Tanggapan atas recital 19.m telah disampaikan pada recital 20.l. 21.

Ton Nam Kim menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Tidak cukup bukti awal untuk memulai penyelidikan; b. KPPI tidak memberikan waktu yang cukup kepada eksportir Vietnam untuk menyampaikan tanggapan terkait penyelidikan; c. Bukti yang disampaikan tidak cukup untuk dapat menjelaskan, bahwa lonjakan impor yang terjadi menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri, karena indikator kinerja seperti antara lain penjualan domestik, kapasitas terpasang dan pangsa pasar meningkat dari tahun 2008-2012; dan d. Tidak ada hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri.

22.

Tanggapan KPPI atas tanggapan Ton Nam Kim sebagai berikut: a. Tanggapan atas recital 21.a telah disampaikan pada recital 14.c; b. Menanggapi recital 21.b, KPPI telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan terkait penyelidikan sejak dari mulai inisiasi hingga akhir dari proses penyelidikan; c. Tanggapan atas recital 21.c telah disampaikan pada recital 14.e; dan d. Tanggapan atas recital 21.d telah disampaikan pada recital 18.b.


14


B.5

Asosiasi Eksportir

23.

Taiwan Steel & Iron Industries Association (TSIIA) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Petisi yang disampaikan tidak memiliki bukti yang cukup sebagai dasar untuk dimulainya penyelidikan; b. Lonjakan impor yang terjadi tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar dimulainya penyelidikan Safeguards; c. Tidak ada informasi mengenai pangsa pasar domestik yang tergerus akibat adanya impor; d. Tidak ada informasi mengenai Unforeseen Development; dan e. Pemohon tidak menyampaikan rencana penyesuaian struktural yang akan dilakukan.

24.

Tanggapan KPPI atas tanggapan TSIIA sebagai berikut: a. Tanggapan atas recital 23.a telah disampaikan pada recital 14.c; b. Tanggapan atas recital 23.b telah disampaikan pada recital 14.c; c. Tanggapan atas recital 23.c telah disampaikan pada recital 18.b; d. Tanggapan atas recital 23.d telah disampaikan pada recital 18.d; dan e. Tanggapan atas recital 23.e setelah disampaikan pada recital 20.c.

B.6

Importir

25.

Gabungan Industri Hilir/Importir Produk Galvalum terdiri dari PT. Harvest King Globalindo, PT. Aplus Pacific, PT. United Steel, PT. Putra Inti Kencana, PT. Indoroof Prima, PT. Great Fortune, PT. Prima Manunggal Inti Internusa, PT. Karya Mandiri Semesta, PT. Eastindo Utama Industri, PT. Sukses Espamet, PT. Sakti Inti Megah dan PT. Afro Pacific Indah Steel menyampaikan tanggapan sebagai berikut:


15


a. Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan galvalum untuk industri hilir dalam negeri. Kapasitas terpasang PT. NS BlueScope Indonesia per tahunnya sebesar 100.000 MT sebelum akhirnya pada pertengahan tahun 2011 terjadi penambahan kapasitas produksi menjadi 365.000 MT per tahunnya. Sedangkan jumlah permintaan dalam negeri terus mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mencapai jumlah sebesar kurang lebih 600.000 MT sementara secara nyata kemampuan pasokan dari Pemohon di Indonesia kurang lebih 300.000 MT sehingga terdapat defisit dari pasokan lokal sebesar 300.000 MT. Terdapat peningkatan permintaan dalam negeri ditambah dengan ketidakmampuan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadikan impor sebagai satu-satunya solusi logis bagi industri hilir dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan bakunya; b. Produksi galvalum PT. NS BlueScope Indonesia sebagian besar dipakai untuk

kebutuhannya

sendiri

sebagai

bahan

untuk

memproduksi

pre-painted galvalum. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya defisit pasokan galvalum yang diperlukan oleh industri hilir di Indonesia; c. Tidak terdapat bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon; d. Tidak terdapat hubungan kausal antara kerugian yang diklaim diderita oleh industri dalam negeri dengan impor. Apabila terjadi kerugian atau ancaman kerugian serius, maka hal tersebut disebabkan oleh Pemohon sendiri. Menurut gabungan industri hilir berdasarkan data-data yang terdapat

di

Petisi

tidak

rahasia,

kinerja

Pemohon

terutama

PT. NS BlueScope Indonesia sangat positif dan sama sekali tidak terpengaruhi tren impor yang dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kekurangan pasokan dari Pemohon. Perkembangan jumlah KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

16


impor mampu diimbangi oleh meningkatnya kapasitas produksi, jumlah produksi serta penjualan dalam negeri, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya industri dalam negeri sama sekali tidak mengalami kerugian serius atau terancam mengalami kerugian serius akibat adanya impor; e. Kapasitas industri dalam negeri meningkat hingga hampir mencapai 3 kali lipat dengan adanya ekspansi serta beroperasinya produsen baru; f.

Adanya ekspansi dari PT. NS BlueScope Indonesia telah berpengaruh secara signifikan terhadap cashflow mereka, ditambah lagi fakta bahwa PT. Sunrise Steel baru mulai beroperasi pada tahun 2010 sehingga masih belum dapat memperoleh hasil yang optimal dan bahkan belum mencapai Break Even Point (BEP). Sehingga penyelidikan Safeguards sekarang ini semakin tidak relevan; dan

g. Pada data Petisi tidak rahasia, data laba/rugi konsolidasi sangat tidak mungkin menjadi negatif pada tahun 2011 dan 2012 dengan adanya fakta data individual PT. NS BlueScope Indonesia sebagai produsen galvalum yang dominan di Indonesia menunjukan tingkat profitabilitas yang tinggi pada tahun 2010, 2011, dan 2012. 26.

Tanggapan KPPI atas tanggapan Gabungan Industri Hilir/Importir Produk Galvalum sebagai berikut: a. Menanggapi

recital

25.a,

bahwa

terkait

kebutuhan

domestik,

berdasarkan hasil Penyelidikan KPPI sebagaimana disampaikan pada recital 41, diketahui bahwa konsumsi nasional barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan pada tahun 2012 adalah sebesar 483.401 ton, dengan kapasitas terpasang Industri Dalam Negeri sebesar 510.000 ton. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas terpasang Industri Dalam Negeri dapat memenuhi konsumsi KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

17


nasional. Pada dasarnya TPP tidak melarang dilakukannya impor, karena impor masih tetap diperbolehkan dengan pengenaan tambahan Bea Masuk/pembatasan jumlah yang diimpor; b. Menanggapi recital 25.b, barang hasil produksi PT. NS BlueScope Indonesia tidak digunakan untuk kebutuhan sendiri. Pada dasarnya PT. NS BlueScope Indonesia memproduksi produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan Bare dan Painted, namun kedua barang tersebut diproduksi berdasarkan manufacturing order dan production plan yang berbeda. Selain itu, proses produksi antara kedua barang tersebut juga berbeda; c. Tanggapan atas recital 25.c telah disampaikan pada recital 14.d dan 18.b; d. Tanggapan atas recital 25.d telah disampaikan pada recital 18.b; e. Tanggapan atas recital 25.e telah disampaikan pada recital 14.e; f.

Menanggapi recital 25.f, PT. NS BlueScope Indonesia melakukan ekspansi pada tahun 2006. Akan tetapi, kinerja PT. NS BlueScope Indonesia yang seharusnya meningkat, justru mengalami penurunan karena tingkat lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan tertinggi pada tahun 2011 dan tahun 2012. Dampak

lonjakan

jumlah

barang

impor

juga

dialami

oleh

PT. Sunrise Steel, yaitu tidak memperoleh hasil yang optimal dan tidak dapat mencapai BEP; dan g. Menanggapi recital 25.g, data laba/rugi konsolidasi pada Petisi tidak rahasia

dilakukan

terhadap

Pemohon

yang

terdiri

dari

PT. NS. BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel. Oleh sebab itu, penentuan dampak lonjakan jumlah impor barang produk canai


18


lantaian dari besi atau baja bukan paduan dilakukan terhadap data konsolidasi Pemohon bukan masing-masing Pemohon.

B.7

Asosiasi Importir

27.

Asosiasi Produsen Baja Ringan (APBRI) menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Kapasitas produksi PT. NS BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel belum mampu memenuhi kebutuhan baja ringan dalam negeri; b. Dengan adanya pengenaan Safeguards, maka akan membuat banyak pembangunan infrastruktur yang terhenti, karena harga baja ringan dalam negeri akan semakin mahal; dan c. Menghimbau agar KPPI tidak berpihak kepada kepentingan tertentu saja, melainkan untuk kepentingan semua pihak.

28.

Tanggapan KPPI atas tanggapan APBRI sebagai berikut: a. Tanggapan atas recital 27.a telah disampaikan pada recital 26.a; b. Tanggapan atas recital 27.b telah disampaikan pada kalimat kedua recital 16.b; dan c.

Menanggapi recital 27.d, setiap proses Penyelidikan KPPI merujuk kepada WTO Agreement on Safeguards dan PP.34/2011, sehingga kesempatan dan pemberlakuan yang diberikan adalah sama terhadap semua pihak yang berkepentingan.


19


C.

HASIL PENYELIDIKAN

C.1

Barang Yang Diselidiki

C.1.1 Uraian Barang Yang Diselidiki Tabel 2: Nomor HS. dan Uraian Barang Yang Diselidiki Nomor HS.

Uraian

7210.61.11.00

Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.

Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012

29.

Barang Yang Diselidiki adalah produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, dengan nomor HS. 7210.61.11.00.


20


C.1.2 Klasifikasi Tarif Tabel 3: Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan Satuan: Persentase (%)

Nomor HS

7210.61.11.00

TARIF

2008

2009

2010

2011

2012

MFN

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

AC-FTA

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

AK-FTA

10

10

10

10

10

ATIGA

0

0

0

0

0

IJEPA

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI

30.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2008-2012 tarif bea masuk MFN untuk produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan adalah sebesar 12,5%, untuk AC-FTA sebesar 12,5%, AK-FTA sebesar 10%, ATIGA sebesar 0%, dan IJEPA sebesar 12,5%.

C.1.3 Spesifikasi Barang Yang Diselidiki 31.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, bentuk barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan adalah dalam bentuk baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng, dengan lebar 600 mm atau lebih dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.

32.

Sebagai ilustrasi produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan adalah sebagaimana dimaksud pada gambar 1.


21


Gambar 1:

C.1.4 Bahan Baku 33.

Bahan baku barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan adalah Cold Rolled Coil (CRC). Pemohon memperoleh bahan baku tersebut dari Industri Dalam Negeri yaitu PT. Krakatau Steel, Tbk. dan PT. Essar Indonesia. Sebagian lainnya diimpor, yaitu antara lain dari Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam.

C.1.5 Proses Produksi Barang Yang Diselidiki 34.

Proses Produksi Barang Produk Canai Lantaian dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Terdiri dari 4 tahap yaitu: Entry Section  Uncoiler untuk mengurai strip CRC dari gulungan.  Cleaning section untuk membersihkan permukaan strip, terdiri dari pre, main, dan elektrolisis. Processing Section  Furnace untuk memanaskan strip agar mendapatkan grade yang sesuai.  Pot untuk melapisi (coating) strip dengan lapisan aluminium dan seng.  Cooling untuk mendinginkan strip dan membentuk inter metallic layer. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

22


Surface Treatment  Skin Pass Mill untuk memperbaiki surface khusus pesanan untuk produk painting.  Anti Finger Print untuk melapisi barang dengan resin sehingga mempunyai fungsi Anti Finger Print, yaitu agar tidak meninggalkan bekas saat barang dipegang dan agar dapat berfungsi sebagai lubrikasi saat dilakukan pembentukan, yang juga bisa berfungsi sebagai estetika jika diberi pigmen warna. Exit Section Recoiling untuk menggulung kembali produk dan siap untuk dikemas.

C.1.6 Alur Distribusi Bagan 1: Alur Distribusi

Produk Canai Lantaian PT. NS. BlueScope Indonesia.



Industri Roll forming

PT. Sunrise Steel.

Kerangka dan material pabrik



Kerangka & material

Konsumen

perumahan 

Material home appliances

Sumber: Pemohon dan diolah

35.

Jalur distribusi yang dilakukan oleh produsen Pemohon, sebagaimana tercantum pada Bagan 1, yaitu: a. Pemohon memproduksi produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

23


b. Barang hasil produksi Pemohon tersebut kemudian digunakan sebagai bahan baku oleh industri roll forming untuk membuat aplikasi kerangka dan material pabrik, perumahan, serta material alat-alat kebutuhan rumah tangga. c.

Barang hasil industri roll forming dimaksud didistribusikan kepada konsumen, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan aplikasi dari konsumen.

C.1.7 Kegunaan Barang 36.

Barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan digunakan oleh industri roll forming untuk dibentuk antara lain menjadi atap bangunan (roofing), dinding (walling/cladding), roof truss, house framing, decking, komponen-komponen home appliances dan telecommunication shelter.

C.2

Impor

C.2.1 Kenaikan Impor Absolut Tabel 4: Impor Barang Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan Secara Absolut Uraian Jumlah (Ton) Perubahan (%) Tren (%)

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

79.279

50.482

123.794

161.756

251.315

(36)

145

31

55

42

Sumber: BPS dan diolah

37.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4, jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan mengalami lonjakan secara absolut


24


selama periode penyelidikan, dengan tren impor sebesar 42%. Lonjakan jumlah impor secara signifikan terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 145%, dari 50.482 ton ditahun 2009 menjadi 123.794 ton ditahun 2010. Pada tahuntahun selanjutnya juga terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 31% dan 55% secara berturut-turut.

C.2.2 Pangsa Pasar Tiga Negara Asal Impor Utama Tabel 5: Pangsa Pasar Tiga Negara Asal Impor Utama Negara

Pangsa Impor 2008 (%)


Vietnam

48,59

60,04

Taiwan

6,66

21,00

Korea Selatan

11,67

15,22

Jumlah

66,92

96,26


38.

Berdasarkan Tabel 5 di atas, pangsa pasar ketiga negara asal impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan utama mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 29,34%. Peningkatan tersebut terlihat untuk negara Vietnam, Taiwan, dan Korea Selatan masing-masing sebesar 11,45%, 14,34%, dan 3,55%.


25


C.2.3 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya Tabel 6: Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya Negara



Jepang

12,11

2,06

Republik Rakyat Cina

4,93

1,67

-

0,01

Malaysia

11,29

-

Pilipina

4,61

-

Italia

0,14

-

Jumlah

33,08

3,74

Singapura


39.

Pada tahun 2012, importasi dari negara lainnya (di luar negara Vietnam, Taiwan, dan Korea Selatan) mengalami penurunan sebesar 29,34% jika dibandingkan dengan tahun 2008. Penurunan tersebut dialami dari semua negara lainnya kecuali Singapura.

C.3

Kerugian

40.

Dalam rangka penyelidikan untuk membuktikan terjadinya kerugian yang diklaim oleh Pemohon, KPPI memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kinerja Pemohon dan kondisi aktual industri dalam negeri. Selain itu, KPPI juga melakukan verifikasi lapangan di tempat kegiatan produksi/usaha

Pemohon

pada

tanggal

20-22

Februari

2013

dan

27 Februari-1 Maret 2013.


26


C.3.1 Konsumsi Nasional Tabel 7: Konsumsi Nasional No

Uraian

Satuan

1.

Konsumsi Nasional

2.

Jumlah Impor

3.

Pangsa Pasar Impor

4.

Pangsa Pasar Pemohon

Indeks

Tahun 2008

2009

2010

Tren 2011

(%)

2012

100

82

157

201

275

34

79.279

50.482

123.794

161.756

251.315

42

Indeks

100

78

100

102

115

6

Indeks

100

92

56

76

91

(4)

Ton

Sumber: Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), BPS, dan diolah.

41.

Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan mengalami tren peningkatan sebesar 34%. Peningkatan konsumsi nasional secara signifikan terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 75 poin indeks, selanjutnya pada tahun 2011 meningkat sebesar 44 poin indeks dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 74 poin indeks bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilain pihak impor mengalami

peningkatan

dengan

tren

sebesar

42%

selama

periode

penyelidikan, yang berarti peningkatan impor ini lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan konsumsi nasional. Dalam periode yang sama pangsa pasar impor meningkat sebesar 6%, sedangkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan sebesar 4%. Hal ini menunjukan bahwa walaupun terjadi peningkatan konsumsi nasional namun Pemohon tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya oleh karena tergerus oleh pangsa pasar impor.


27


C.3.2 Kinerja 42.

Berikut ini adalah indikator kinerja Pemohon selama periode penyelidikan yang telah diverifikasi dan dianalisa: Tabel 8: Penjualan Domestik, Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar Pemohon Tahun

Tren

No

Uraian

Satuan

1.

Penjualan Domestik

Indeks

100

75

88

153

251

29

2.

Konsumsi Nasional

Indeks

100

82

157

201

275

34

3.

Jumlah Impor

79.279

50.482

123.794

161.756

251.315

42

4.

Pangsa Pasar Impor

Indeks

100

78

100

102

115

6

Indeks

100

92

56

76

91

(4)

5.


Ton

2008

2009

2010

2011

2012

(%)

Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah

43.

Penjualan domestik Pemohon mengalami peningkatan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 29%. Namun tren peningkatan penjualan domestik tersebut tidak sebanding dengan tren peningkatan konsumsi nasional, yaitu sebesar 34%. Hal ini menunjukkan, meskipun ada peningkatan konsumsi nasional, namun peningkatan tersebut sebagian besar dinikmati oleh barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari impor. Kondisi tersebut juga tercermin pada pangsa pasar impor yang mengalami tren peningkatan sebesar 6%, sementara pangsa pasar Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 4%.


28


Tabel 9: Produksi, Target Produksi, Kapasitas Terpasang, Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik, dan Pangsa Pasar Pemohon No

Uraian

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

Tren 2011

2012

(%)

1.

Produksi

Indeks

89

66

86

151

237

32

2.

Target Produksi

Indeks

100

90

86

247

304

38

3.

Kapasitas Terpasang

Indeks

100

100

100

270

360

43

4.

Konsumsi Nasional

Indeks

100

82

157

201

275

34

5.

Penjualan Domestik

Indeks

100

75

88

153

251

29

Indeks

100

92

56

76

91

(4)

6.



44.

Produksi Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 32% selama periode penyelidikan, namun peningkatan tersebut masih tidak dapat memenuhi target produksi dan tidak dapat mengoptimalkan kapasitas terpasang Pemohon. Peningkatan produksi tersebut dilakukan sejalan dengan

upaya

Pemohon

untuk

meningkatkan

penjualan

domestik

sebagaimana telah dijelaskan pada recital 43 dan sekaligus meningkatkan pangsa pasar dari adanya peningkatan konsumsi nasional. Pada tahun 2011 dan 2012 kapasitas terpasang Pemohon mengalami peningkatan yang cukup besar oleh karena adanya penambahan mesin baru pada salah satu Pemohon dan baru beroperasinya Pemohon yang lain. Penambahan kapasitas ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi nasional.


29


Tabel 10: Produktivitas, Produktivitas yang Diharapkan, Produksi, Target Produksi, dan Tenaga Kerja Tahun

Tren

No

Uraian

Satuan

1.

Produktivitas

Indeks

89

64

79

88

144

14

Indeks

100

87

80

145

184

19

2.

Produktivitas yang Diharapkan

2008

2009

2010

2011

2012

(%)

3.

Produksi

Indeks

89

66

86

151

237

32

4.

Target Produksi

Indeks

100

90

86

247

304

38

5.

Tenaga Kerja

Indeks

100

104

108

171

165

16


45.

Dalam rangka pencapaian target produksi dan mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk penambahan mesin baru, Pemohon melakukan penambahan tenaga kerja, dimana terjadi tren peningkatan sebesar 16%. Meskipun demikian, target produksi yang telah ditetapkan tidak tercapai, sehingga produktivitas Pemohon selama periode penyelidikan berada di bawah produktivitas yang diharapkan. Tabel 11: Kapasitas Terpakai, dan Kapasitas Terpakai yang Diharapkan

No

Uraian

Satuan

1.

Kapasitas Terpakai

2.

Kapasitas Terpakai yang Diharapkan

Tahun

Rata-rata

2008

2009

2010

2011

2012

Indeks

89

66

86

56

66

82

Indeks

100

90

86

92

84

90


46.

Pemohon merencanakan rata-rata kapasitas terpakai per tahun sebesar 90 poin indeks. Pada kenyataannya, rata-rata kapasitas terpakai Pemohon per tahun hanya 82 poin indeks. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target produksi Pemohon, seperti terlihat pada tabel 10. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

30


Tabel 12: Persediaan, Penjualan Domestik, Produksi, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar Pemohon No

Uraian

Satuan

Tahun 2008

2009

Tren

2010

2011

2012

(%)

1.

Persediaan (Stock)

Indeks

100

28

118

356

460

75

2.

Penjualan Domestik

Indeks

100

75

88

153

251

29

3.

Produksi

Indeks

100

74

97

170

267

32

4.

Pangsa Pasar Impor

Indeks

100

78

100

102

115

6

Indeks

100

92

56

76

91

(4)

5.



47.

Persediaan Pemohon mengalami tren peningkatan sebesar 75% selama periode penyelidikan. Meningkatnya persediaan tersebut adalah akibat dari hasil proses produksi yang tidak dapat terjual seluruhnya, dan dampak tergerusnya pangsa pasar Pemohon oleh pangsa pasar impor sebagaimana terlihat dalam tabel 7. Tabel 13: Laba/Rugi, Penjualan Domestik, Harga Jual Pemohon, Biaya Produksi, Marjin, dan Harga Rata-rata Impor

No

Uraian

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Laba/Rugi

Indeks

(100)

(33)

301

115

(30)

2.

Penjualan Domestik

Indeks

100

75

88

153

251

3.

Harga Jual Pemohon

Indeks

97

90

92

83

80

4.

Biaya Produksi

Indeks

100

91

83

81

81

5.

Marjin

Indeks

(100)

(48)

367

89

(15)

Indeks

100

58

60

66

66

6.

Harga Rata-rata Impor



31


48.

Pemohon mengalami kerugian pada tahun 2008, 2009, dan 2012, karena harus menjual di bawah biaya produksi agar dapat bersaing dengan barang impor. Pada

tahun 2009,

penjualan domestik

Pemohon mengalami

penurunan dan mencatat kerugian pada periode yang sama. Selanjutnya, sekalipun penjualan domestik Pemohon mengalami peningkatan di tahun 2010-2012, namun mengalami penurunan laba pada tahun 2011, dan mengalami kerugian di tahun 2012. Marjin laba menunjukkan kerugian pada tahun 2008, 2009, 2012 dan mengalami penurunan marjin laba pada tahun 2011 yaitu sebesar 278 poin indeks dibandingkan tahun 2010. Tabel 14: Tenaga Kerja dan Kapasitas Terpasang No 1. 2.

Uraian Tenaga Kerja Kapasitas Terpasang

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

Tren 2011

2012

(%)

Indeks

100

104

108

171

165

16

Indeks

100

100

100

270

360

43

Sumber: Pemohon

49.

Pemohon melakukan penambahan tenaga kerja selama periode penyelidikan, dimana terjadi tren peningkatan sebesar 16%. Penambahan tersebut dilakukan dengan tujuan mempersiapkan tenaga kerja terampil dalam rangka penambahan mesin baru. Namun, pada tahun 2012 Pemohon melakukan pengurangan tenaga kerja sebesar 6 poin indeks. Hal ini disebabkan karena salah satu Pemohon pada tahun tersebut terpaksa mengurangi tenaga kerjanya sebesar 10 poin indeks, oleh karena kinerja perusahaan untuk barang yang diselidiki menurun.


32


C.4

Dampak Harga

C.4.1 Price Undercutting Tabel 15: Price Undercutting Tahun No

Uraian

2008 1.

2. 3.

Tren

Satuan

Harga Jual Ratarata Impor Harga Jual Pemohon Price Undercutting

2009

2010

2011

(%)

2012

Indeks

100

58

60

66

66

(7)

Indeks

82

76

77

70

68

(4,5)

Indeks

18

(18)

(17)

(4)

(2)

-


50.

Selama periode tahun 2009-2012 harga jual impor selalu berada di bawah harga jual Pemohon. Walaupun harga impor mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2008-2012, namun harga impor masih berada jauh di bawah harga jual Pemohon, kecuali pada tahun 2008. Selama periode 20092012 terjadi Price Undercutting dengan tren harga jual Pemohon yang menurun sebesar 4,5% selama periode 2008-2012.

C.4.2 Price Depression Tabel 16: Price Depression No.

1.

2.

Uraian Harga Jual Pemohon Price Depression

Satuan

Indeks

Indeks

Tahun 2008 100

2009

Tren

2010

2011

(%)

2012

93

94

86

83

(4,5)

(7)

1

(8)

(3)

-

Sumber: Pemohon, dan diolah

51.

Selama periode 2009-2012 harga Pemohon terus mengalami tekanan dari harga impor sehingga harga jualnya terus menurun dengan tren sebesar


33


4,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengalami Price Depression selama periode penyelidikan.

C.5

Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)

52.

Krisis finansial global pada tahun 2008 menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga daya beli masyarakat dunia pada umumnya menurun. Penurunan daya beli tersebut menyebabkan penurunan permintaan impor, termasuk impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan dari negara-negara pengekspor barang tersebut. Akan tetapi penurunan signifikan terhadap permintaan impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan tidak terjadi di Indonesia, karena

pertumbuhan

ekonomi

di

Indonesia

berada

diatas

rata-rata

pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi eksportir, termasuk eksportir barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, yang menyebabkan dialihkannya tujuan ekspor barang tersebut. 53.

Terjadi peningkatan permintaan produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari impor, sejalan dengan maraknya industri roll forming yang produk akhirnya adalah baja ringan, antara lain atap bangunan (roofing), dinding (walling/cladding), roof truss, house framing, decking, komponen-komponen home appliances dan telecommunication shelter akibat dari perubahan preferensi dari penggunaan bahan dari kayu ke baja ringan.

54.

Sesuai dengan recital 52 dan recital 53, maka disimpulkan bahwa lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan


34


yang telah terjadi selama periode penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Bab C.2, merupakan suatu perkembangan yang tidak terduga sebelumnya.

D.

FAKTOR LAIN Tabel 17: Kapasitas Terpasang Industri Dalam Negeri, dan Konsumsi Nasional

No

1.

2.

Uraian Kapasitas Terpasang Pemohon Kapasitas Terpasang Pendukung Kapasitas Terpasang Industri Dalam Negeri

3.

Konsumsi Nasional

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Indeks

100

100

100

270

360

Indeks

-

-

150

150

150

Indeks

100

100

250

420

510

Indeks

176

143

275

353

483

Sumber: Pemohon, website PT. Saranacentral Bajatama, IISIA, dan diolah

55.

Konsumsi nasional barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 77 poin indeks selama periode tahun 2008-2012. Hal tersebut mendorong Industri Dalam Negeri (IDN) untuk melakukan penambahan kapasitas produksi, agar dapat memenuhi permintaan terhadap barang tersebut di dalam negeri. Pada tahun 2012, kapasitas produksi IDN sudah mencapai kisaran 510 poin indeks, sedangkan konsumsi nasional masih berada pada kisaran 483 poin indeks. Dari data tersebut terlihat bahwa kapasitas produksi IDN atas barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dapat memenuhi konsumsi nasional barang tersebut. Peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh IDN sejalan dengan peningkatan konsumsi nasional, sehingga kapasitas produksi bukan merupakan faktor yang menjadi penyebab kerugian yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, terjadinya lonjakan impor bukan KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

35


disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi IDN untuk memenuhi konsumsi nasional. Tabel 18: Penjualan PT. NS BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel No

1. 2.

Pemohon

Satuan

PT. NS BlueScope Indonesia PT. Sunrise Steel

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Indeks

100

75

88

123

170

Indeks

-

-

-

100

269

Sumber: Pemohon

56.

Penjualan Pemohon baik PT. NS BlueScope Indonesia maupun PT. Sunrise Steel pada tahun 2012 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 47 poin indeks dan 169 poin indeks jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada persaingan antar Pemohon, karena masing-masing

Pemohon

mengalami

peningkatan

penjualan.

Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa, persaingan antar Pemohon bukan merupakan faktor penyebab adanya ancaman kerugian serius. 57.

Pemohon memproduksi barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan sesuai dengan standardisasi yang berlaku, yaitu berdasarkan SNI, dan International Organization for Standardization (ISO). Dengan demikian, produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor.

58.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada recital 55-57, KPPI tidak menemukan adanya faktor lain yang berkontribusi terhadap adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon, selain faktor lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan.


36


E.

PENYESUAIAN STRUKTURAL

59.

Dalam upaya Pemohon memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian serius, TPP dikenakan dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon akan melakukan program penyesuaian sebagai berikut: a. Peningkatan efisiensi biaya produksi melalui optimalisasi lini produksi, untuk berproduksi lebih banyak dan/atau lebih cepat, sehingga biaya produksi dapat berkurang; b. Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja, untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap kegiatan produksi, guna menghasilkan produksi yang berkualitas baik sekaligus dapat menekan biaya produksi; c. Melakukan pengembangan produk zincalume yang merupakan pasar segmen menengah yang memiliki preferensi produk zincalume dengan coating mass/jumlah massa pelapisan yang tidak terlalu tebal, sehingga harganya tidak terlalu mahal; dan d. Pengembangan wilayah pemasaran di luar Pulau Jawa untuk memperluas cakupan pasar dan distribusi nasional, serta meningkatkan penjualan, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

F.

HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

60.

Tren

konsumsi

nasional

mengalami

peningkatan

selama

periode

penyelidikan, namun tidak dapat dioptimalkan oleh Pemohon. Bahkan tren pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan karena tergerus oleh pangsa pasar impor sebagaimana terlihat dalam tabel 7, dimana impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang mengalami lonjakan jumlah impor secara absolut. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

37


61.

Tergerusnya pangsa pasar Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon mengalami

peningkatan

persediaan

dan

juga

mengalami

kerugian,

sebagaimana telah diuraikan dalam recital 47 dan recital 48. 62.

Berdasarkan recital 60 dan recital 61, dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengalami ancaman kerugian serius sebagai akibat telah terjadinya lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan.

63.

Sehubungan dengan Bab C dan Bab D di atas, KPPI membuktikan bahwa lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan merupakan penyebab ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.

G.

REKOMENDASI

64.

Berdasarkan

hasil penyelidikan,

KPPI

menemukan

bahwa

Pemohon

mengalami ancaman kerugian serius akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI merekomendasikan pengenaan TPP dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang ”produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan alumunium-seng,

mengandung

karbon

kurang

dari

0,6%

menurut

beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, dengan Nomor Harmonized System (HS.) 7210.61.11.00”. 65.

Mengingat kondisi Pemohon saat ini sedang mengalami ancaman kerugian serius, maka dikhawatirkan kondisi dimaksud dapat menjadikan Pemohon mengalami kerugian serius dalam waktu dekat ini, apabila tidak segera KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

38


diambil TPP berupa pengenaan BMTP sebagaimana direkomendasikan pada recital 64. KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP atas importasi barang produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan selama 3 tahun sebagai berikut: Tabel 19: Rekomendasi Pengenaan BMTP Periode

BMTP

Tahun 1

Rp xxxxx/Ton

Tahun 2

Rp xxxxx/Ton

Tahun 3

Rp xxxxx/Ton

Sumber: Diolah.

66.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta Article 2.2 dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%, atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masingmasing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negaranegara yang tercantum dalam Tabel 20.


39


Tabel 20: Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP No.

Negara

No.

Negara

1

Albania

60

Macao, China

2

Angola

61

Madagascar

3

Antigua, and Barbuda

63

Malawi

4

Argentina

64

Malaysia

5

Armenia

65

Maldives

6

Bahrain, Kingdom of

66

Mali

7

Bangladesh

67

Mauritania

8

Barbados

68

Mauritius

9

Belize

69

Mexico

10

Benin

70

Moldova

11

Bolivia, Plurinational

71

Mongolia

State of 12

Botswana

72

Morocco

13

Brazil

73

Mozambique

14

Brunei Darussalam

74

Myanmar

15

Bulgaria

75

Namibia

16

Burkina Faso

76

Nepal

17

Burundi

77

Nicaragua

18

Cambodia

78

Niger

19

Cameroon

79

Nigeria

20

Cape Verde

80

Oman

21

Central African

81

Pakistan

82

Panama

Republic 22

Chad


40


No.

Negara

No.

Negara

23

Chile

83

Papua New Guinea

24

China

84

Paraguay

25

Colombia

85

Peru

26

Congo

86

Philippines

27

Costa Rica

87

Qatar

28

Côte d'Ivoire

88

Romania

29

Croatia

89

Rwanda

30

Cuba

90

Saint Kitts and Nevis

31

Djibouti

91

Saint Lucia

32

Dominica

92

Saint Vincent & the Grenadines

33

Dominican Republic

93

Samoa

34

Ecuador

94

Saudi Arabia

35

Egypt

95

Senegal

36

El Salvador

96

Sierra Leone

37

Fiji

97

Singapore

38

Gabon

98

Solomon Islands

39

Gambia

99

South Africa

40

Georgia

100 Sri Lanka

41

Ghana

101 Suriname

42

Grenada

102 Swaziland

43

Guatemala

103 Tanzania

44

Guinea

104 Thailand

45

Guinea-Bissau

105 The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)

46

Guyana

106 Togo


41


No.

Negara

No.

Negara

47

Haiti

107 Tonga

48

Honduras

108 Trinidad and Tobago

49

India

109 Tunisia

50

Israel

110 Turkey

51

Jamaica

111 Uganda

52

Jordan

112 Ukraine

53

Kenya

113 United Arab Emirates

54

Kuwait

114 Uruguay

55

Kyrgyz Republic

115 Vanuatu

56

Lao People‟s

116 Venezuela, Bolivarian Republic of

Democratic Republic 57

Latvia

117 Zambia

58

Lesotho

118 Zimbabwe

59

Lithuania

Sumber: WTO

Jakarta,


Maret 2014

42

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DENGAN NOMOR HS

Recommend Documents