LAMPIRAN : 4
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN NOMOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KEBIJAKAN AKUNTANSi NO. 03
NERACA
DAFTAR ISI
Paragraf
^pAHULUAN . fujuan
Ruang Lingkup ASlFiKASI
NYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI
ONVERSI UNTUK NERACA SKPD
1-3 1 -2
3
4-11
12
13-18
cRACA SKPD SETELAH KONVERSI
19
^NYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KCNVERSI
20
<0NVERSI UNTUK NERACA PPKD
NERACA PP*KD SETELAH KONVERSI 'VERACA GABUNGAN PEMERiNTAH DAcRAH
21 -28
29
30 - 31
Neraca
KEBIJAKAN AKUNTANSl NO. 03 NERACA
nragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
fagraf kebijakan, yang harus dibaca dale* konteks paragraf-paragraf pnjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual ftebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Tujuan
Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untUK Pemerintah Daer.h'dalam rangKa memenuhi tujuan-akuntab.htes sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kl . . . . , „ eiiatu entitas akuntansi/entitas Neraca menggambarksn posisi keuangan suai" , • x • ». Jnr ekuitas dara pada tangga!
pelaporan mengenai aset,, kewajiban, dan ^ tertentu.
Ruang Lingkup
, 3.
„ . ..jf. • • ... , . , ;;*n Neraca yang disusun dan Kebijakan mi diterapkan dalam penyajia" ,Y ' ,. . . . . •. berbasis akrual untuk tingkat
disajikan dengan menggunaKan anuntansi »*'
SKPD, BLUD, PPKD, dan Pemerintah Daerah.
]da\ah laporan keuangan dalam laporan keuangan pemerintah
Laporan Keuangan BLUD dalam hal ini & rangka penggabungan untuk menyusun daerah.
KLASIFIKASI
4- Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset
lancar
dan
nonlancar
serta
mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka P^dek dan >an9ka panJa"9 dalam neraca.
Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan
mengungkapkan setiap pos
. rtiah-iumlah lah-jumlah yang yang diharapkan aset dan kewajiban yang mencakup jum,c" J
akan diterima atau dibayar dalam waktu H 'ijakan Akuntansi No. 03 -1
12 (dua belas) bulan setelah PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
tgnggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima gtau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duL belas) bulan. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barangbarang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan,
perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan noniancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan
digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bcrmanfaat _-untuk
meniiai
likuiditas
dan
solv^bi'itas
suatu
entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan
dan
kewajiban
seperti
persediaan
dan
cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aoet diklasifikasikan sebagai aset lancar dan noniancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
(a)
ka*s dan setara kas;
(b) investasi jangka pendek;
(c) piuiang pajak dan bukan pajak; (d) persediaan;
(e)
investasi jangka panjang;
(f)
aset tetap;
(g) kewajiban jangka pendek;
(h) kewajibanjangka panjang; 0)
ekuitas dana.
Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika Penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi
keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
Akuntansi No. 03 - 2
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
|0 pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini: (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.
PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI 12. Setelah disusun LRA SKPD, kemudiah meiakukan ju.nal penutupen,
selaniutnya SKPD menyusun Neraca. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format Neraca SKPD sebelum konversi addioh sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 (uaiciiw i\u j>a.,;
*
l
1
Jumiah
I
Uraiar.
(Penurunan)
\ 20X1
Kenaikan
20X0
Jumlah
%
ASET
ASET LANCAR IKas dan Setara Kas ' Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penqeluaran
l Setara Kas
Investasi Janqka Pendek
l Investasi dalam Deposito Investasi dalam Sahafn
t investasi dalam Obliaasi Piutanq Piutanqj Pajak i
•—
Piutana Retribusi . £2 — • Piutano Iain-Iain
Persediaan Persediaan Alat Tulis Kantor . Persediaan Alat Listrik
^Nakan Akuntansi No. 03 -3
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
Kenaikan
Jumlah
I
(Penurunan)
Uraian 20X1
20X0
Jumlah
%
Ig^sediaan Material/Bahan •persediaan Benda Pos
Ip^sediaan Bahan Bakar ipjjrsediaan Bahan Makanan Pokok tf
Jumlah
pfTETAP K^7 Iftnah
Ip^aTatan dan mesin •St-alat Berat rAJat-alat Angkutan Darat Bermotor
fAJat-alat Angkutan Darat Tidak Rprmotor-
-•
-
"AJaT-alat Angkutan di Air Bermotor 'Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
"Alat-alat Angkutan Udara "Alat-alat Bengkel Alat-aiat Pengolahan Pertanian dan Pete rn akan Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor Komputer Meubelak
Peralatan Dapur _Penghias Rua.nqan Rumah Tangga
I
Mlat-alat Studio
I^Ajat-alat KomuniKasi LAjat-alat Ukur
LAJat-alat Kedokteran LAIat-alat Laboratorium -^lat-alat Persenjataan/Keamanan l^dung dan bangunan -i^edung Kantor •^edung Rumah Jabatan -^edung Rumah Dinas -i^edung Gudanq
-^ancjunan Bersejarah •-^angunan Monumen -iygjj Peringatan -JJan^Jaringan, dan Instalasi
-Jajan •^mbatan
•^ingan Air •<snerangan
Jalan,
;an Akuntansi No. 03 - 4
Taman
dan
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
Kenaikan
Jumlah
1
(Penurunan)
Uraian 20X1
20X0
Jumlah
%
I^Kota
ij^jasi Listrik dan Telepon iSTetap Lainnya
Ipudan Kepustakaan jj^rang Bercorak Kesenian, L:hudayaan
;ftewan/Ternak dan Tanaman j^struksi Dalam Pengerjaan itonstruksi Dalam Pengerjaan
ik^rnulasi Penyusutan 'Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
j~
Jumlah
jSET LAINNYA
Taqihan Piutang Penj. Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah JUMLAH ASET
[XEWAJIBAN
[KEWAJIBAN JANGKA PE.NDEK
1Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunqa
i
Jiang Pajak
Bagian
Lancar
Utang
Jangka
[panjang Jendapatan Diterima Di Muka
Jtang Jangka Pendek Lainnya -
Jumlah
.^UITAS DANA LANCAR .JILPA
-Jadangan Piutang -i^dangan Persediaan
^ana yang Harus Disediakan untuk •^nibayaran Utang Jangka Pendek •p-Jumlah W[AS DANA INVESTASI
-^vestasikan dalam Aset Tetap
•jjSllQyestasikan dalam Aset Lainnya
^%§NING KORAN-PPKD
Jhir— Jumlah I^LAH KEWAJIBAN DAN ^JITAS DANA
Akuntansi No. 03 - 5
PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM
Neraca
vgRSl UNTUK NERACA SXPD
^tjka akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada lasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri Nmor. 13 Tahun 2006 ,ang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan PP Nomor 24 rahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan -ontoh konversi pada bagan di bawah ini: PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
^dagri No. 13 Tahun 2006
ASET LANCAR
ASET LANCAR
*
Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara
1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran '-. Setara Kas .estasi Jar.ska Pende'' Investasi dalam Deposito : Investasi dalam Saham
» 3. Investasi Jangka Pandek * 4. Piutang Pajak
^ 5. Piutang Retribusi
Tlnvestasi dalam Obligasi
6. Bagian Lancar Pinjaman kepada
.tang
Perusahaan Negara
/
'. Piutang Pajak
7. Bagian Lancar Pinjaman kepada
/.
Perusahaan Daerah
8. Bagian Lancar Pinjaman kepada
. Piutang Retribusi
Pemerintah Pusat
9. Bagian Lancar Pinjaman kepada
3. Piutang lain-iain
Pemerintah Daerah Lainnya
10. Bagian Lancar Tagihan Penjuaian Angsuran 11. Bagian Lancar Tuntutan
nrsediaan
Persediaan Alat Tulis Kanto
Perbendaharaan \
12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Persediaan Alat Listrik
JLpersediaan Material/Bahan i^Persediaan Benda Pos LPersediaan Bahan Bakar
Rugi
:
13. Piutang Lainnya 14. Persediaan
5- Persediaan Bahan Makanan Pokok
1 Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat perbedaan pada kelompok Aset Lancar. P,
ermendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP
ASET TETAP
UiTanah
1. Tanah
-^Peralatan dan Mesin
2. Peralatan dan Mesin
IV, Akuntansi No. 03 - 6
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
''figdung dan BangunarT ^an, Jaringan, dan Instalasi •"Aset Tetap Lainnya
"Konstruksi Dalam Pengerjaan "Akumulasi Penyusutan
3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan
perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi
berdasarkan
akun pada Permendagri
No.
13 Tahun
2006,
sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam
susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk didalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.
[permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LAINNYA
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 2.Tagi.han Tuntutan Ganti. Kerugian Daerah 3. Kemitraan dengan Pihak
Ketiga 4. Aset Tidak Berwujud 5. Aset Lain-Lain
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA
1. Tagihan Penjualan Angsuran -*• 2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Tuntutan Ganti Rugi 4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga 5. Aset Tidak Berwujud 6. Aset Lain-Lain
Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat- bahwa doiam format PP Nomor 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
hanya aaa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua keiompok seperti pada PP Nomor 24 Tahun
2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 ^__ KEWAJIBAN ^Kewajiban Jangka Pendek 1 Utang Perhitungan Pihak J<etiga
-^Jjang Muka dari Kas Daerah Satoan Akuntansi No. 03 - 7
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) 2. Utang Bunga
PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM
Neraca
rjtang Bunga
3. Bagian Lancar Utang dalam
[tltang Pajak
4. Bagian Lancar Utang Jangka
^Bagian Lancar Utang Jangka panjang
Negeri
Panjang Lainnya
5. Utang Jangka Pendek Lainnya
•^pendapatan diterima di Muka** fUtang Jangka Pendek Lainnya
perbedaan kelompok Kewajiban :
(*) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran E.XII-Format Neraca SKPD) terdapat Uang Muka dari Kas Daerah. Bila yang dimaksud adalah transfer kas dari BUD, maka diakui/dicatat sebagai
RK-PPKD yang menjadi bagian dari akun ekuitas darja.di SKPD.
(**) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dcri transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu
terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun tei-sebut muncul dari transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan diterima di muka, maka dapat dikonversikan ke daiam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 EKUITAS DANA
jjtas Dana Lancar •Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .Cadangan Piutang .Cadangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek ytas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset
Tetap_ 2. Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya (tidak termasuk Dana
Cadangan)
**;a" Akuntansi No. 03 - 8
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar
1. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) 2. Cadangan Piutang
3. Cadangan Persediaan
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek_ Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
___
2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
[pari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 bagi
f^mponen Ekuitas pada Neraca. /«) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar \CA SKPD SETELAH KONVERSI
Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0
~ (Dalar.i Rupiah) 20X0
20X1
Uraian
iaset ASET LANCAR
Kas di bendahara penerimaan Kas di bendahara pengeluaran
Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
-J-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah [Lainnya IJtegian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran .Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan jagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi .Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar
.ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin
Jgedung dan Bangunan .jalan,"Irigasi, dan Jaringan .Aset Tetap Lainnya JSgnstruksi dalam Pengerjaan
.Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap
^SET LAINNYA ^Iggihan Penjualan Angsuran Hi"jakan Akuntansi No. 03- 9
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
20X1
Uraian
20X0
Sj^tutan Perbendaharaan
Ifijjjjjjtan Gaji Rugi
Igmjtraan dengan Pihak Ketiga r^fttjak Berwujud kfitTain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
((jWAJIBAN JANGKA PENDEK jilting Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
jijltang Bunga
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Kpuangan Bukiin Bank
ijagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi Bacjlan Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan Piutang Cadanga/i Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembay; Utang Jangka Pendek Jumiah Ekuitas Dana Lancar
LEKUITAS DANA INVESTASI
...
^Diinvestasikan dalam Aset Tetap ^Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi
Jtekening Koran-PPKD
L
Jumlah Ekuitas Dana
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
pENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI
2o- Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal
penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah
k
Man Akuntansi No. 03-10
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
ifjienunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi : penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset jtetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM NERACA PPKD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
m
E
Kenaikan
Jumlah
Uraian
K
20X1
(Penurunan)
20X0
Jumlah
%
pT
pET LANCAR Ws pKasdi Kas Daerah pvestasi Jangka Pendek Rnvestasi dalam Saham
•investasi dalam Obligasi
i
mutang
•"Piutang Pajak Rftutang Retribusi • Piutang Dana Bagi Hasil rPiutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus
piutang Lain-Lain *"•
+
Jumlah
INVESTASI JANGKA PANJANG
|iwestasi Permanen
1 tfnjaman kepada Perusahaan •LNegara
1 Naman kepada Perusahaan [.Daerah
1 nnjaman kepada Pemerintah
iLDaerah Lainnya
[ I'Westasi dalam Surat Utang Utegara
Ikjnvestasi Dana Bergulir [uinyestasi Non Psrmanen Lainnya p!!??tasi Non Permanen _
ii p
b' c,,yertaan Modal Pemerintah
^aerah_
c,iyertaan Modal dalam Proyek
ynibangunan
! pcl,yertaan Modal Perusahaan
f^ngan
|v<5stasi Permanen Lainnya [^ SJiljETAP
Jumlah
^naj^
In Akuntansi No. 03-11
PEMERINTAH KCTA PAGAR ALAM
Neraca
Kenaikan
Jumlah
1
(Penurunan)
Uraian 20X1
20X0
0'
Jumlah
/o
l^jatan dan Mesin
Idling dan Bangunan fjianTJaringan dan Instalasi
I^fFetap Lainnya
fcjjstruksi Dalam Pengerjaan filcurnulasi Penyusutan Y
Jumlah
fcfLAINNYA p^ihan Penjualan Angsuran i^ihan Tuntutan Gaji Kerugian |-?erah
f^rnitraan dengan Pihak Ketiga f^eTTak Berwujud flJeTLain-lain \~~ Jumlah
fesKPD IfcSKPD f
.-
-
JUMLAH ASET
Itewajiban ffewajiban Jangka Pendek
Flit?ng Perhitungan Pihak Ketiga I Utang Bunga 1 Utang Paiak f Bagian Lawcar Utang Jangka
1 Panjang 1 Pendapatan Diterima di Muka [Kewajiban Jangka Panjang IJJtang Dalam Negeri
|JJtang Luar Negeri
|.
-
Jumlah
-
UUITAS DANA fUUJITAS DANA LANCAR
LsiLPA l^adangan Piutang Ji^dangan Persediaan
^sna yang Harus Disediakan untuk i-5?[nbayaran Utang Jangka Pendek rj^_
Jumlah
^TAS DANA INVESTASI diinvestasikan dalam Investasi
^!HSka Panjang
^!!D^estasikan dalam Aset Tetap f-cllQvestasikan dalam Aset Lainnya
I^ar>a yang Harus Disediakan untuk ernbayaran Utang Jangka Panjang
S*anAk'j^ansiNo.03-12
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
"1 Neraca
Kenaikan
Jumlah
(Penurunan)
Uraian 20X1
20X0
Jumlah
%
pJITAS DANA CADANGAN [fpiinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
[KONVERSI UNTUK NERACA PPKD [21. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan PP . Nomor 24 Tahun 2005._ kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini: PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LANCAR
Permendagri No. 13 Tahun 2006 ASET LANCAR
A. Aset Lancar
Kas
1. Kas di Kas Daerah 4. Investasi Jangka Pendek 5. Piutang Pajak
r 1. Kasdi Kas Daerah
Investasi Jangka Pendek
Piutang 1. Piutang Pajak
6. Piutang Retrjbusj_
7. Bagian Lancar Pinjaman kepada
v 2. Piutang Retribusi /
Piutang Dana Bagi Has!
Perusahaan Negara 8. Ba gian
Lancar Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah
',4. Piutang Dana Alokasi Umum\
9. Bagian Lancar Pinjaman kepada
5- Piutang Dana"Alokasi Khusu^
10. Bagian Lancar Pinjaman kepada
6. Piutang Lain-Lain
11. Bagian Lancar Tagihan
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lainnya
Penjualan Angsuran
12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rug' 13. Piutang Lainnya_
-Persediaan
14. Persediaan
Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain Piutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP Nomor 24
kan Akuntansi No. 03-13
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
h-ghun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu dikonversikan ke
[piutang lainnya. Kemudian dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun gagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain.
[permendagri No. 13 Tahun 2006 ImVESTAS! JANGKA PANJANG
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
h Investasi Non Permanen 1. Pinjaman kepada Perusahaan
A. Investasi Non Permanen
INVESTASI JANC'A PANJANG
1. Pinjaman kepada Perusahaan
Negara
Negara
2. Pinjaman kepada Perusahaan
2. Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
Daerah
3. Pinjaman kepada Pemerintah
3. Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya
Daerah Lainnya
|(:4. Investasi dalam Surat Utang
4. Investasi dalam Surat Utang Negara . 5. Investasi dalam Proyek
Negara 5. Investasi Dana Berguli
' 6 Investasi Non Permanen Lainnva
jjnyestasi Permanen 1. Penyertaan Modal" __Pemerintah Daerah
2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
Pembangunan 6. Investasi Non Permanen
Lainnya , B. Investasi Permanen
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
2. Investasi Permanen Lainnya
|| 3. Penyertaan Modal _Perusahaan Patunqan
jjnvestasi Permanen Lainnya
p Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang : (a) Dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi non permanen, sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal
dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi permanen,
\\'jakan Akuntansi No. 03-14
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
n
Neraca
(b) Dalam format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya, (c) Dalam format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Permanen Lainnya. permendagri No. 13 Tahun 2006
ASET TETAP TTanah 2. Peralatan dan Mesin
j. Gedung dan Bangunan alan, Jaringan dan Instalasi 5. Aset Tetap Lainnya 6. Kcnstruksi Dalam
Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET TETAP 1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan 7. Akumulasi Penyusutan
25. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan.. Jaringan dan
Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhaf'-kan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yar.g dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya. permendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
ASET LAINNYA
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan .Angsuran :2. i3
Tagihan Tuntutan Ganti -Kerugian Daerah
Jfemitraan dengan Pihak Ketiga
jLAset Tidak Berwujud ^Aset Lain-Lain
1. Tagihan Penjualan Angsuran 2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Tuntutan Ganti Rugi 4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga 5. Aset Tidak Berwujud 6. Aset Lain-Lain
"feton Akuntansi No. 03-15
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PP fjomor 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan •njntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada PP Nomor 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. rp^rmendagri No. 13 Tahun 2006
KEWAJIBAN ^Kewajiban Jangka Pendek 1. Utang Perhitungan Pihsk
Ketiga 2. Utang Bunga
3. Utang Pajak
4. Bagian Lannar Utang Jangka Panjang 5. Pendapatan Diterima di
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2. Utang Bunga
3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 5. Utang Jangka Pendek Lainnya
Muka
B. Kewajiban Jangka Panjang • 1. Utang Dalam Negeri 2. UtangrLuar Negeri
B. Kewajiban Jangka Panjang 1. Utang Dalam Negeri
2. Utang Jangka Panjang Lainnya
Perbedaan kelompok Kewajiban :
(a) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang
dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP Nomor 24 Tahun 2005,
(b) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 teidspat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut PP Nomor 24 Tahun 2005,
(c) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP Nomor 24 Tahun 2005,
Fon Akuntansi No. 03-16
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
^fnendagri No. 13 Tahun 2006
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
EKUITAS DANA
^jgritas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
fCadangan Piutang
^Cadangan Persediaan 4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek * Ekuitas Dana Investasi 1. Diinvestasikan dalam Investasi
Jangka Panjang 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk
Dana Cadangan) 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang **' ;,Ekuitas Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana
Cadangan
EKUITAS DANA A. Ekuitas Dana Lancar
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan 4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek B. Ekuitas Dana Investasi
1. Diinvestasikan dalam Investasi
Jangka Panjang 2. Diinvestasikan dalam Aset
Tetap .3 Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang C. Ekuitas Dana Cadangan 1. Diinvestasikan dalam Dana
Cadangan
8. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 bagi kcmponen Ekuitas pada Neraca.
(*) Akun Dana yang Harus Disediakan uniuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar (**) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan contra account dari Ekuitas Dana Investasi
IERACA PPKD SETELAH KONVERSI * Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
^an Akuntansi No. 03 -17
PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM
Neraca
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM NERACA PPKD Per 31 Desember20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
mf^
Uraian
20X1
20X0
w*
•j^fflANCAR
Pjtes~di Kas Daerah •finvestasi Jangka Pendek
ipiutang Pajak
Mpiutang Retribusi
• Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara M^Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
«r|agian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
•bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah —
| Lainnya 1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran aljaqian Lancar Tuntutan Perbendaharaan •""Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi •""piutang Lainnya •^Persediaan
|;
Jumlah Aset Lancar
llNVESTASI JANGKA PANJANG II Investasi Non Permanen
11 Pinjaman kepada Perusahaan Negara
If' Pinjaman, kepada Perusahaan Daerah I Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1 Investasi dalam Surat Utang Negara 1 Investasi dalam Proyek Pembangunan
|_Jnvestasi Non Permanen Lainnya [Jnvestasi Permanen [penyertaan Modal Pemerintah Daerah [ Investasi Permanen Lainnya l-ASET TETAP I^Tanah
[^Peralatan dan Mesin -^Gedung dan Bangunan LJalan, Irigssi, dan Jaringan LAsetTetap Lainnya Lj^onstruksi dalam Pengerjaan <^kumulasi Penyusutan ^
Jumlah Aset Tetap
^ANA CADANGAN r-Dana Cadangan ^_
Jumlah Dana Cadangan
•^ET LAINNYA klagihan Penjualan Angsuran ^
JWjak an Akuntansi No. 03-18
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
Uraian
20X1
20X0
rjjtuTan Perbendaharaan [gjutan Gaji Rugi b^TJtraan dengan Pihak Ketiga feeTTak Berwujud
Fgjlain-lain
Jumlah Aset Lainnya
penjng Koran - SKPD Signing Koran - SKPD JUMLAH ASET
pVAJIBAN
[KEWAJIBAN JANGKA PENDEK gjjtang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
|h Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
IjKEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat JJtang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
JJtang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Jjtang dalam Negeri - Obligasi JJtang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
ilKUITAS DANA JKUITAS DANA LANCAR SILPA
.Cadangan Piutang Pjjdangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang -Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar
M^UJJAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
-diinvestasikan dalam Aset Tetap Pijnyestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang -jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi
al(an Akuntansi No. 03-19
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
-«"""•
Neraca
Uraian
20X1
20X0
KgUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
jjgRACA GABUNGAN PEMERINTAH DAERAH 30, Neraca gabungan pemerintah daerah disusun pada akhir tahun anggaran.
Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbal balik antar unit dalam satu pemda) harus
dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun reciprocal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD.
Kedua akun tersebut
digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini
terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak
sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaocran pemerintah daerah yang bersangkutan.
[31. Contoh worksheet untuk neraca gabungan adalah sebagai berikut: SATKER
JNo
Uraian
PPKD
Eliminasi
Gabungan
1,2,...n
i
Aset i»—
|<
!^ H
Aset Lancar Kas di Kas Daerah
XXX
Xxx
xxx
Kas di bendahara
XXX
Xxx
xxx
XXX
Xxx
xxx
Penerimaan 1
Kas di bendahara
Pengeluaran
Skan Akuntansi No. 03 - 20
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
Neraca
SATKER Uraian
m°
Wf w
PPKD
Gabungan
Piutang pajak daerah
xxx
xxx
Piutang retribusi daerah
xxx
xxx
Piutang hasil pengelolaan
Bt
Eliminasi
1,2,...n
Xxx
xxx
Xxx
xxx
kekayaan daerah yang
•i
dipisahkan
§1
Piutang Iain-Iain PAD yang
xxx
sah
[1o
Piutang dana perimbangan
Xxx
xxx
111
Piutang Iain-Iain
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
Jumlah aset lancar
xxx
Xxx
xxx
Investasi Jangka Panjang
xxx
Xxx
xxx
pendapatan yang sah 12 13
I 14
Persediaan
• 15
As*et Tetap
16
Tanah
xxx
Xxx
xxx
17
Peralatan dan mesin
xxx
Xxx
xxx
Godung dan bangunan
xxx
Xxx
xxx
19
Jaian, irigasi, dan jaringan
xxx
Xxx
xxx
20
Aset tetap lainnya
xxx
Xxx
xxx
21
Akumulasi penyusutan
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
Xxx
xxx
Xxx
xxx
Xxx
xxx
; 18
i I
22
Jumlah aset tetap
23
Dana cadangan
24
Aset lainnya
2b
Rekening Koran-SKPD
:& Jumlah aset 2/
Kewajiban
I
xxx
Xxx
29
Xxx
xxx
xxx
Xxx
xxx
Xxx
xxx
$1
Rekening Koran-PPKD
xxx
Jumlah ekuitas
xxx
kan Akuntansi No. 03 - 21
[
(xxx)
xxx
•28 Ekuitas dana
|
(xxx) Xxx
xxx i
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
