! il
BT'PATI LI\MONGAN SALINAITI
.
PERATI.,RAN BI.JPATI LAIvIONGA}.I NOMOR OI TAHI,JN 2OO7
TENTAI{G TATA CARA PENCALONA}.I, PEMILIHAN, PEI.AI{TIKA}.I DAI{ PEI\,TBERHENTI.AN KEPALA DESA
DENGAI{ RATIMAT TUHAN YA}.IG IVIAHA ESA BT,'PATI LAMONGAN,
Menimbaag
:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan prcses pencalonan, pemilihaq pelantilan dan pemberteitian Kepala Desa don rmtuk melaksamhan passl 58 Peraturan Do€rah Kahryafien Lamongm Nomor l1 Tahun 2006, dipodang
perlu meffiaplran Tata cara pencaloran, p€miliha& pelantikan
pemffirtim Mengilgat
l. 2. 3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tfitmg Pembentukm Daerahdaemh l&brpaten di Linehrnepn Propinsi Jawa Timrn (Diundanekan pada t"nggal S Agpstus 1950) ; Undang-Undang Nomor l0 Tahm 2004 t€nteg Pembentukan Peranman Pe,ruqdang,-undangan (tmbnran NegEra Republik Indonesia Tahm 20O4 Nomor 53, Tamhhan kmbaran N€gara Republik Indonesia Nomor 43t9) ; Undang-Undaag Nomor 32 Tatnrn 20O4 tentang Pem€rintahan Da€rah (Imbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 20O4 Nomor 125, TamMran I,embare Negnra Republik Indonesia Nomor 4l.37) sebagaimana telatr diubah dcngan Peraturan Pemerinuh Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peruhhan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 (Lembaran Negnra Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 38, Tambahan Imbaran Negara Republik Indonesia Nomor M93 yang ditetapkm derym Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan l*mbaran Negara Repblik IndonesiaNomor a548) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan'dan Pengnrvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 158, Tambatran t €mbaran Negara Republik Indonesia 4587). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (kmbaran Negara Rryublik Indonesia Tahrm 2005 Nomor 165, Tambahan trmbaran Negra Re,publik Indonesia 4593).
)
4.
5.
dan
Kepala Desa dalam Pqatrran Bupati.
2
6. 7. 8. 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor l0 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa ; Peraturan Daeratr Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihaq pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
MEMUTUSKAN: MenetApKan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERT{ENTIAN KEPALA DESA
BAB I KETENTUAN TiMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ; b. Pemerintatr Daerah adalah Pemerintatr Kabupaten Lamongan ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalatt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ; e. Peraturan Daeratr adalah Peraturan yang ditetapkan bersana a.rtaru DPRD Kabupaten Lamongan bersama Kepala Daerah ; f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten
Lamongan; g. Camat adalatl Camat dalam Kabupaten Lamongan; h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayatr, yang berwenang rmtuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di daerah Kabupaten Lamongan; i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uruszltl pemerintahan oleh Pemerintatr Desa dan Badan Pemrusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem panerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiqdan berada di daeratr Kabupaten Lamongan; j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; k. Kepala Desa adalatr unsur pemerintahan desa yang memimpin penyelenggara:rn pemerintahan desa; 1. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat yang diangkat dan dilantik oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa. m. Perangkat desa adalatr unsur pemerintah desa yang terdiri dari Selaetaris Desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari n. Sekretariat Desq Pelaksanateknis lapangan dan unsur wilayah ;
Badan Pernusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lernbaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; p. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebuhrhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturdl Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Des4 yang selanjutnya disingkat APBDesa dalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan o.
r-
Desa; Peraturan Desa adalah Peraturan Penrndang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagran Kesafu Persiapan Pencalonan Kepala desa Pasal 2
(1)
BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa j abatan.
(2)
Pemberitahuan
(3)
BPD
sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini,
dimaksudkan agar Kepala Desa : a. Menyiapkan Laporan Pertanggungiawaban Akhir masa jabatan Kepala desa kepada Kepala Daerah b. Menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggrmgjawaban Akhir masa jabatanKepala Desa kepada BPD. SelambatJambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepata Desa menyampaikan Laporan pertang$mgiawabm Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Kepala Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD.
Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Pasal 3
(l)
4 (empat) jabatan Kepala Desa dengan membentuk bulan sebelum berakhirnya masa Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan durgan Keputusan BPD. (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur perangkat desa" pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan: a- Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendatrara; dan e. Seksi-seksi. BPD memproses pemilihan Kepala Desa selambarlambatnya
4
(3) Seksi-seksi dalam susunan keanggotaan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, jumlahnya (4)
disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pemilihan kepala desa Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) memprmyai hak suara dalam proses pemilihan Kepala Desq ilamun harus bersikap netral dan tidak memihak pada salah seofimg calon Kepala Desa Pasal 4
(1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang mendaftarkar diri sebagai calon Kepala Des4 harus mengundurkan did dari Panitia Pencalonan dan digantikan keanggotaannya yang dapat berasal dari
perangkat des4 pengrrnrs lembaga dan tokoh Masyarakat. (2) Masa jabatan Panitia Pencalonan dan Pemilihan KepalaDesa beraktir pada saat Calon Kepala Desa terpilih dan dilantik oleh Kepala Daerah. Pasal 5
(l)
Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : a. menetapkan dan melaksanakan jadwal pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepaladesa; b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan
Bupati ini;
c. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desq d. melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan e.
adminisfasi
pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acaftl hasil penelitian. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan mengumumkan seoara terbuka kepada seluruh masyarakat desa tentang calon Kepala Desa yang berhak dipilih. f. Melalekan pengundian nomor urut dan gaurbar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. g. melaksanakan pendaftaran dan pengesahan dafttrpemilib h. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa yang berhak dipilih; i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan srulra dalarn proses pemilihan Kepala Desa; membuat dan menandatangani berita acara hasil pemrmgutan suara dan berita acarahasil perhitungan srrara pemilihan Kepala Desa; k. menetapkan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa ; melaporkan pemilihan dan mempertanggungiawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (2) Disarnping tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Panitia pencalonan dan Pemilihan Kepala Desajuga mempunyai tugas : a. mempersiapkan pengadaan kartu suara dan karttr panggilan untuk
j.
l.
hasil
pemilih;
Kepala Desa
5
b.
n€mper$iapkm pengadaan alat peraga dm bilik suara p€milihan k€pal8 desa;
c. .mengEmankan sclunrh dohrren dan alat persga pelaksanaan d.
e.
pemiUtun
ke,paladesa; menjemin terlaksaranya proses p€nrilihan kepala deso berjalan secara tertib, amm, jqiudan adil; melaksanakan tugss - tugas lain
BaganKetiga Pencalonan KepalaDesa
Paragraf I Persyaruan Calon Kepola Desa Pasal6
-
Calon Kepola Desa adalah pcodrduk desa umrga negrua Reptrblik Indonesia yang memenuhi per$yantm : bertaqwa kepada Tuhan Ymg Maha Esa, yang dibuktikm dengan surat pernyataanb€rnderai cukup dari Calon Kepala Desa; b. setia kepsda Pacasila sebosai dasar negara, Undang-Undary Dasar Negnra Republik Indonesia Tahua 1945, dan k@a Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuktikan dengan stnat penryataan bermarcrai suhp dari Calon K€pala Desa; G. Uerpe,nAditm psling rendah'tam* sekolah laqirran tingkat pertame dan atau sederaja4 yang dibr*tikan dflgan foto copi UssahlSTTB ysng telah dilegalisir oleh pejabd ymg benrenang ; d. berusia pling rcodah 25 (dua puluh lima) tahm dan s€doggi-tingginya 55 tahun terhitung scjak dih*mya penOanaran calon lftpala Desa, yang dih*tikan denga'r foto copi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabc
a
yangbennrenang;
e.
bersedia dicalonkan menjndi kepala desa, ysng dibuktikan dengan surat p€myulaan bermatsai cuktrp dari Calon Kepala Desa; terdaftar sebqgpi peodduk Desa dan b€rtc,mpat tfurygal t€ep di Desa yang b€rsangldan sekurmg-kurangnya 2 tahrm tsalhir dengan tidak terprnrs. putuq yang dibuktikan dengan fuo copi Karm Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabot yang berwenang ; g. tidak pemah dihulom krcna dndsk pidana kejahatm paling singkx 5 (ima) tahun, yang dibuktikan d€ogan surat pemyatann bermaterai dari calon K€pds Desa; h. tidak dicah* hak pilihnya sesuai ilengan keputusan pengadilan yang meinpmyai kekuatm hukum tetap, ymg dibuktikan de,ngalr surat pernyataan bermet€rai dari Calon K€pala Desa; belum pcrnah menjabat sebqgai kryla desa paling lama l0 (scpulutr) tahrm atau 2 (dua) kali masa jabafi8n, yang dibuktikan dengan surd pemyataan bemilaterai dri Calon Kepals DesE schat jasmani dan rohani, yang dih*tikan dengan surd Keterangan dri dokterpemerinah; k" bakelakuan bailq yang dibuhikan dcngan surat Keterangan dad Kepolisian l. b€rsilop jujtn dan adil yang dibuktikan dengan surd pernyataan hmat€rai cukup dari Calon Kepala Desa, nr mengeoal0aerannya dan dikensl oleh masyarakat di Desa setempot
f.
i.
j.
6 Pasal 7
(l)
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus
:
mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknYa ; b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat (Iyb) dan setinggi-tingginya (satu) tfurykat di bawah pangkat Camat setempat, yang dibuktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkalan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang . Anggota Tentara Nasional lndonesia aktif yang mencalorkan sebagai Kepala
a.
I
I
@
Desa harus
:
a.
mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ; b. berpangkat serendah-rendahnya Sersan Satu dan setinggitingginya I (satu) tingkat di bawatr pangkat Komandan Rayon Militer setempat yang dibuktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang . (3) Anggota POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus : a. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
b.
berpangkat serendatr-rendahnya Brigadir Satu dan setinggi-tingginya I (satu) tingkat di bawatr pangkat Kepala Kepolisian Sektor, yang dibuktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota Polri dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ( ) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dan mengajukan permohonan non aktif; (5) Dalam hal perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimakzud ayat (4) terpilih sebagai Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat desa Pasal 8
(1)
Calon Pegawai Negeri Sipil.tidak dapat mencatonkan sebagai Kepala Desa.
(2) (3)
Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), sebelum diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desq harus membuat surat pernyata nbermaterai cukup bahwa yang bersangkutm tidak mencalonkan sebagai Kepala Desa.
Paragnf 2 Pengumuman Pendaftaran
Pasal 9
(l) Panitia Pencalonan
dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
7 (2) Pengumuman pendafuran sebagaimaoa dimaksud afiat (l) dilaksasatan t (satu) kati unt* jmetiF qattu 2 (dua) mingerr (3) Pengumuman peUafiaran sebagaimma dimaksrd ayat (l), sekurangtumngnya memuat pgrsyaratan Calon Kepala Desa, hari, taoggal, bulan, tahu, waktu/jam dan tempd pendaftarm. Pasal
l0
Batal calon Kepala Desa yang mcndaftartan diri, mengqiuknn permohonan pencalonan Kepala Dcsa secra tertulis k€eada Kepala Da€rah melalui panitia Pencalonan dm P€milihan K€pala Desa dengnn dilampiri b€*as rrsyarafian dinakstd dalm pasal6 dan pasal 7 ayat(l) sampai d*err (4). "yur Pasal
ll
Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan dengan nclakukxr berkas persyarsEn seuagaimaoa dimaksd d.l.ry pasal 6 dan pssal 7 ayat (l) sampar derngan a},at (4) hasilnya dit@kan dnlam berita asara hasil penelitian.
rylitian
r"g
Passl 12
(t) Peog@urnan Pendaftaran Kedrm dan K*iga dilaksanakan
apabila tidak ada calon yang mendaftar atau jumtah calon pendaftar hanya (satu) orang yang_ sebagaimaos dimatrsud dilam pasat 0 dan pasal 7 ay*(l) sampai dengan ayat (4). (2) Pengumunan Pendaftaran Kedua dan Ketiga sebagsinana dirnalard @a . ryqt (l), dila&sanakan dalam jnngka waktu masing-masing 7 (h{uh) hari-. (3) Dalam hal-pelrgumuman kdua dan ketiga sebagaimana dimatiua pada ryat (l)_ tidq! t€rdapat calon kepala desa pelaksatraan p€milihan Kipala Desa dihentikan dan dih*a ke,mbali F ing cepat 3 (hga) uutan sljat ditutrynya pqnilihan lfupala Desa yang ditetapkad dalam gerita Acara (4) Dalam hal pe,ngrrmurnan kedua dan ketiga sebagaimana dirnaksrd pada a),at (2), jumlah p€odaftar hanya tedapat (satu) orang y,ang memenirni persyaratan, maka pemilihan Kepala Desa tstap dilakiandkan dengan junlah calon Kepala Desa tunggal
memenuhi
I
I
Pasal 13
Tip llhaq Pe,ngurnuman psraanaran bakal calon Kepala D€sa harus ditetapkan dalam berita acar?" Paragraf 3 Penetapan C;alon Keeala Desa yang
B€*ak Dipilih
Pasal 14
(l) Bakal *tol ryng telatr mem€truhi persyaratan sebagaimanq dimak$d dalam pasal 6 dun ryot ? ay-at (l), sampai dengan ayat (4), dircapkan dalam Keputtrsan s€bagai r"l,9o Kepala-Desa yang 6€rtak'dipilih'oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepqla Desa-dan disampaikin kepada qalon yang mgmenuhi persyaratan serta diumumkan kepaia masyaiatat desa
8
@
Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (t), sarnpai dengan ayat (4), diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa bahwa yang bersangkutao tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.
Paragraf 4 Penetapan Lambang atau Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pasal 15
(1) (2) (3)
Lambang atau Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah berupa Foto calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan nomor urut dao nama calonDalam hal calon Kepala Desa tunggal, maka yang digunakan sebagai pendamping Calon Kepala Desa adalah lambang atau tanda gambax kotak kosong berwarna putih yang hanya dilengkapi dengan nomor unrt . Lambang atau tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1), dapat menggunakan foto bewama. Pasal 16
(1) Q)
Penetapan nomor urut dan tempat duduk calon Kepala Desa, ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melalui pengrrndian.
Dalam hal calon Kepala Desa tunggal, nomor urut dan tempat duduk calon adalah nomor 1 (satu). Paragraf 5 Penetapan Pemilih Pasal 17
Penduduk Desa yang msmiliki hak memilih adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutau suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas ) tahun atau sudab/pernah kawin.
Pasal 18
(l) Untuk
dapat menggunakan hak memilih, peirduduk desa harus terdaftar
sebagai pemilih.
(2) Pendaftaran
pemilih
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi
syarat:
a. nyata-nyatatidak sedang terganggu jiwa / ingatannya. b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Pemilih yang telah terdaftar, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagairnana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasal 19
(l) Q'
seorang p€milih hanya didaftar I (safi) kali dalam dsftr p€n0ilih Calon Pmilih h8rus terdafu sebagpi pendrd* dcsa yang bersegkutatl sekurang-hrangnya 6 (enmr) bulan terathir dmgan tidak terputus,pnrs yang dibuktikan dengpo Iftrtu Taoda Pduduk (KTP) dosa set€rnpc dan atautercmtm dalam l(afiu Keluega G(K). Pssal 20
(l) @
P€milih yang t€rdaftar dalam daftar psmilib kemrrdian b€rpindah t€mpat tin'ggnl ke desa lain sebelum pelaksmaan eemungutan suam' ti&k dapat menggunakan hak PilihnYa Pemilih yang @indah tempat sehgaimana dimaksud ayat (1), dibuktikm de,ngan strrat ketcrangEn pindah dari Kepala Desa tshitung sejak tmggal ditetaPkao. Pasal
(l) (2) (3)
2l
Pendaftaran calon pcmilih dilakukan oleh Panitia Pencalooan ddn Pemilihan Kepata Desa badasa*m bukti sah yang dimiliki pcodsftar sebagaimana dimaksud dalmr pasal 19 uyad Q). Hasit pendaftaran calon p€milih sehgnimana dimaksud ayat (1), disusun dalm daftar calon pe'milih s€m€pt.ua yang ditandatangrud oleh Panitia Pencalorun dan P€o0ilih8n Kepala Desadsn calon Kepala Desa Daftar calon p€milih sementam sebagaimana dimaksud ayat Q) dfurmgrnkan secara tcrbuka selama 7 (tqiuh) hari agar mAsyarakat desa mengetahui.
(4)
(5)
Dalam hal pengunuuhn daftar calon pmilih semeffsra sobag3imam dimatsud ayat (3) pasal ini ttrdapat pelrambabadpensurangan calon pemitih, maka disusun daftar calon pemilih tambahan/pengurmgan yang ditardatangpni oteh Paritia Pencalonan 6* p66ilihan Ke,pala Desa dan Calon Kepala Desq Dari daftar calon p€milih sementm dan daftar cdon pemnn tambahsn / penguranga& disusun daftar calon pemitih tetap yang ditstapkan derUan Keplusan Panitia Pencalonm dan Pelrlilihan Kepala Des8. Bagian Keecrpat Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepata tlesa
Ikmpanye
crimil; Pasal
Dipilih
22
(l) At i3)
Calon Kepala Desa yang bertmk dipilih dapst melakukan kampanye sesuai sstempat demgan tetap menjamin deogan kondisi sqsial terciptanya $rasana aman dan tentram. l&nrpanye ditaksanakan pali"g lama 7 (tuj"h) hari tian ixral,irir 3 (iiga) hari sebeluut pemungutan suara. mempunyai kebebasan untuk Dalam pelaksanaan
budaya
kampanye,
menghadiri lsampanye.
10
(4) (5)
Jadwal dan pengaturan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan KepalaDesa; Penetapan jadwal dan pengaturan karnpanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempertimbangkan usulan dari para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Pasal 23
(1) Dalam
@
pelaksanaan kampanye, setiap Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia. Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Calon Kepala Desa agar terpilih sebagai Kepala Desa dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar berjalan secara tertib, aman dan damai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3)
Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah sebanyak-banyaknya l0 (sepuluh) orang dan harus penduduk desa setempat serta daftar nama-nama Tim sukses harus diserahkan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
(4)
Segala bentuk kegiatatr yang dilaksanakan oleh Tim Sukses dalam pencalonan Kepala Desq merupakan tanggungiawab penuh masingmasing Calon Kepala Desa.
Pasal24 Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk : Pemasangan lambang tanda gambar Desa.
a. b. c.
I
/
tulisan atau foto calon Kepala
Forum Rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Pencalonan
dan
Pernilihan Kepala Desa, digunakan oleh para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan berbagai prograrn kegiatan . Silaturrahiim atau anjangsana kepada warga masyarakat desa atau sebaliknya Pasal 25
(l)
Dalam pelaksanaan kampanye, para calon Kepala Desa, tim sukses dan pendukung dilarang : a. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto Calon tanpa ijin Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa; b. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon yang melebihi ukuran yang telah ditetapkan; Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon di luar dari tempattempat yang ditetapkan ; d. Membuat slogan-slogan dm tulisan-tulisan serta selebaran yang mengaratr kepada tindakan kekerasan, penghinaan dan tindakan curimg lairmya; Membagi-bagikan barang dan atau uang serta pemberian berbagai fasilitas kepada para pemilih dengan tujuan mempengaruhi pemilih ;
11
Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memecah persatuan dan kesatuarq sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan g b'
h.
(2) (3)
i. j. k.
ketentrarnan Masyarakat. Mengadakan pawai/arak-arakan atau sengaja mengumpulkan massa sehingga mengganggu kelancaran aktifitas kehidupan Masyarakar Merusak dan atau menghilangkan tanda gambar/ tulisan atau foto Calon. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Menggunakan fasilitas dan anggaran Pernerintah Desa. Melibatkan aparut Pemerintatr Desa Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan larangan kampanye, dikenakan sanksi oleh Tim Pengawas atas dasar saran dan pertimbangan dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. Sanksi yang dikenakan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah benrpa penertiban terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan calon Kepala Desa.
Paragraf 2 Hari Tenang Pasal 26
(1) Hari tenang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan
3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan Pemungutan suara.
(2) Pada hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) , semua Lambang atau tanda gambar/ tulisan/ foto para calon, harus sudah dibersihkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desq kecuali yang dipasang di halaman dan atau pekarangan rumah para calon.
Paragraf 3 Pemungutan Suara Pasa|2T
(1) Selambat-lambahya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suar4 Panitia
(2)
Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pernungutan suara dan mengumumkan secara terbuka ftrrr&oilna calon Kepala Desa yang hrhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pencalonan dan pemilihan kepata Desa. Selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum pemungutan suarq panitia
pencalonan
(3)
dan pemilihan keEala desa
menyampaikan surat panggilan/undangan kepada para pemilih yang memuat tentang hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suanl Surat panggilan sebagaimana dimaksud pda ayat (2), diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih yang telah ditetapkan" Pasal 28
(1)
(2)
Pemungutan srulra dilaksmakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus berada di tempat pernungutan suarrl
12
(3)
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dibuka oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan sustuuul : a. Pembukaan b. Sambutan dan pernbacaantatatertib oleh Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Sambutan Camat / Muspika; d. Pemtrngutan Suara dan Penandatanganan Berita Acara. e. Penghitungan Suara dan Penandatanganan Berita Acara. Pembacaan Berita Acara hasil pemilihan sesuai dengan keputusan panitia
c.
f.
(4)
g. Penutup. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepata Desa mempunyai kewajiban untuk Camat dan anggota Muspika sebagai Pengawas pelaksarraan pemilihan Kepala Desa. Paragraf 4 Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Suara Alat Pencoblos dan Bantalan Pasal 29
(1) Surat suara untuk pemungutan suara, memuat Nomor urut Calon, foto calon dan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilib yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. (2) tllcuran surat suara ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan : a- Lfkuran foto, nomor urut dan &lma masing-masing calon b. Setiap foto, nomor urut dan nama masing-masing Calon Kepala Desa berada dalam satu kotak persegl. Pasal 30
Dalam hal terdapat
I
(satu) Calon Kepala Desq maka surat suara untuk pendamping hanya memuat nomor urut tanpa gambar atau lambang. Pasal
(t) (2)
3l
Jumlah kotak suara yang digunakan dalarn pemungutan suara paling sedikit 2 (dua) buah. Ukuran kotak suara ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Dem dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan harus pennanelr. Pasal 32
(l)
Jumlah
bilik
suara yang digunakan dalam proses pemungutan $uua
disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih.
(2) tlkuran
bilik
suara ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan faktor kerahasiaan dan keamanan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
13 Pasal 33
Alat pencoblos dan bantalan dalam proses pemungutan sura, ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan faktor kemudahan dan keabsahan surat suara yang dicoblos. Pasal 34
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umunL bebas, ratrasia, jujurdan adil. Pasal 35
Sebelum pemungrrtan suara dimulai, panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa membuka kotak surua dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir
dan calon Kepala Desa batrwa kotak suara dalam keadaan kosong
serta
menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kerfas yang dibubuhi cap stempel panitia. Pasal 36
(l) (2)
(3)
Pemilih yang hadia harus membawa kartu panggilan / undangan untuk diganti/ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Setelah menerima surat suarq pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada panitia Pencalonan dan pemilihan. Setiap penduduk Desa yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai I (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 37
(l) (2) (3)
(4)
Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto, nomor dan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Dalam hal calon Kepala flesa tunggal, pemungutan strara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto, atau nomor urut tanpa tanda gambar atau lambang. Pencoblosan strat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telatr disediakan oleh Panitiapencalonan dan pemilihan kepala desa Setelatr surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak swra yang telah disediakan oleh panitia dalam keadaan terlipat. Pasal 38
(l) (2)
Pemilihan Kepala Desa dinyatakan satr apabila dipilih sekurang-kurangnya 2/3 (dtnper tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia. Penentuan jumlah kuorum 213 (duaper tiga ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat berakhimya pemungutan suara.
14
(3)
(4) -
(5)
Dalam hal berakhinnya pemuguan suara, quorum sebagnimana dimakzud @a apt (1) behrm t€rcapai, pen&itungan snlzua dapat dirp&n Fllng lama 3 (tiga) jm dcngao keteituan qu,rum difitrunkan menjadi % ( mtu per dua ) dari jumlah pemitih yang telah disatrkan dan dimtrat dalsm Berita Acara Dalam hal k€tentuao quorum 7z ( sdu per dua ) dari jumlah p€milih sebagsimara dimak$ld ayat (3) tetap belrm tencryai, rna&e pernilihan Ke,pala Desa dinyatakan botal dan proses pernungutan $r&a ditmda pating lama 7 (tr$uh) hari. Dalam hal sampai batas waktu pentrndam sebagpimana dimaksd Eyat (4),
qulrum belum tercapai, p!os6 p€milihm Kepala Desa diny*akan b*al dan dib,nka kembali pendafraran ba*al calon. Pasal 39
Proses pemugutan suara harus ditstapkan dalam Berita Acar:a tlasil Pemungutan Suara, yang ditadatang;ad oleh Panitia Pencalonan dan Femilihan Kepala Desa dan Calon Kepla Desa yang berhak dipilih. Paragraf 5 Penghitungpn Suara Pasal 40
(1)
@
Penghitmgan $ram dilaksanakan setelah p€mungutm suara dinyatakan ditutup oleh Panitia. Sebelum penghitungan suara di mulai, Panitia Pencalonm dan Pemilihan Kepala Desa mer{elaskan kepada Pemilih dan Calon Kepala DeBa tentang tata cara penghifimgan suara dan syarat-syarat sahnya suara
(3) Syarat-syarat sahnya surat suara adalah :
&
b.
Surat suara tidak dalam keadaaa rusak Lubang coblosan bcrada dalanr satu kotak lambang/tanda gambar.
c. Bekas ooblosan yang b€rasal da{i alst coblos yang disediakan oleh (4)
Panitia Dalam hal tedopat lebih dari I (sanr) lubang belms coblosan, selama masih ada dalarn t (satu) kotak Ande gambar Calon Kepala Desa, surat suara dianegap sah.
Pasal4l
(l) (2)
Penghitwrgm $xua dilaksmakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kqala Desa, yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan masyarakat yang hadir. Penghihmgan suara sebagaimsna dimaksud pada ayat (l), diihsi derrgan pencatatan perclehan suar& pada papan tulis atau lainnya yang telah ditentukan oleh Panitia dan harus dapat dilihat 4an dibapa oleh para Calon Kepala Desa dan masyarakat yang hadir. Pasat 42
(l)
Proses penghitungan suara ditetrykan dalam Berita Acm Hasil Penghitungan $uara yang diundatangani oleh Paaitia Pencalonan dan Pemililran K€eala Desa dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
15
Q)
Atas dasar Berita Acara hasil penghitungan smra sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penghitungan $nra Pasal 43
(l)
Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, adalatr calon yang mendapat dukungan suara terbanyalc Selmrbat-lambatnya 3 (iga) hari sejak pemilihan Kepala Desq Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
(2)
Pasal 44
(1)
Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang mendapat dukungan $una terbanyak sebagaimana dimaksud pasal43 ayat (1) lebih dari I (satu) calon dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (l) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapat dukungan suara terbmyak denganjtmlah yang sama selarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acarra hasil penghitungan dan pemungutan suara, kecuali terdapat kesepakatan attar calon. Dalam hal pemilihan urang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya tetap sam4 maka pelaksanaan pemilihan ulang tetap akan dilaksmakan dalam jangka waktu secepat-cepatnya 3 (iga) bulan berikuttya
(2)
(3)
Pasal 45
(1) Dalam hal terdapat calon Kepata Desa yarg tidak
bersedia menandatangani berita acara atau meninggalkan ternpat pemilihan sebelum penghitungan $xra selesai, maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan bsrtrak meneruskan penghitungan sura dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelatr dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam catatan berita hasil pemungutan srrua penghitungan
i
suara.
(2)
Dalam hal terdapat beberapa Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara setesai, maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa pros€s penghitungan $uua dianggap sah dan dituangkan dalarn catatan Berita Acara hasil pemungutan suara/ penghitungan suma-
BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Bagran Kesatu Penetapan Calon Kepala Desa terpilih
16 Pasal 46
(l) calon
Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (l), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala
Desa.
(2) BPD menyampaikan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah melalui camat unhrk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Bagran Kedua
Pengesatran dan Pelantikan Pasal 47
(l)
Kepala Desa terpilih yang telah disahkan oleh Kepala Daerah, dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
@ (3)
Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud ayat (r), dapat ditaksanakan di Pusat Pemerintalran desa yang bersangkutan, di Pusat Pemerintahan kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Daeratr. Pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Upacara (pDtI) berwarnaputih. Pasd 48
(1) (2)
Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpalr/janji. susunan kata-kata sumpah i janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
,'DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPA}YBERIANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK.BAIKNYA, SEruJUR-ruJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN
KEHIDT]PAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG. UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPT.'BLIK INDONESIA ". Pasal 49
(l)
Pada saat Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal4S
dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalarn pasal 47, sekaligus dilanjutkan seratr terima jabatan Kepala Desa dengan dibuatkan
(2)
berita acara serah terima jabatan. Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dihadiri oleh anggota BPD, perangkat dan masyarakat desa setempat.
17
ksal50
(l) 8)
Pengucapur sumpah{anji dso pelantikan Kcpds Dess setagaimona dimaksd dalam pasal43 dilaksanakan dalam bertuk upacara Feng;ambilan Sumpah dm Pclantikan Kepala Desa" Urutan acala una* upacaru Pengambilan Srmpalr{anji dan Pelantikm Kepala Desa adalah :
a.
b. c. d" e. f, g.
Pembacaan
Kry*usan K€pola Du€rah tetrtsog
Pengesahan
Penepngkatan K€pala Desa terpilih. Pengnmbilan sumpaUjanji Kepala Desa oleh K€pala Da€rah.
Pelantikan l&eals Dem oleh Kcpala Dmrah. Penye,nratrn Tanda pangkat dan tands jabatan kepala Desa Penandatanganan Berita Acara Pengombilan strmpoh dan Pelantikan ke,pala Desa SambtrtanKepolaDaerah.
Do'a Pasal
5l
(1) Pengsmbilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat (2)
pada akhir masajabman Kepnla Desa yang b€rsangkutan Dalau hal peng@bilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksd ayat (1) jdutr pada trari libur, maka dilaksanakan pada trari kerja berilubya atau
sehci sebeluur hari lihr. (3) Dalam hal pemgiambilan snunpah{anji dan pelantikan Kepala Desa tidak dapa dilaksanakan tepat uniktu karpna alasan-alasan yasg dapat diperange$ngianrabkaru dapat dituoda selambot-lambatnya I (satu) bulan sejak tanggat Uera*tinnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepata Desa tersebrn tetap melaksanakm tugas sebagaimaoa mestinya B.A,B TV
IUASA JABATAI.I KEPALA DESA Pasal 52
Masa'jabatm Kepala Desa adalatr 6 (enam) tahm tErhitung sejak tanggal pelantikan dan daft dipilih kembali hanya untuk I (satu) kali mssa jabatan berikutnya.
BAB V BI,AYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 53
(l) Besamya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas usul (2)
'
panitia pencalonan dan p€milihao kepala desa . Biaya p€milihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebanl@n pada arrggaran pendapdan dan Belanja Desa yang dialokasikan antara lain untuk : a. biaya administrasi ; b. biaya pendaftaran pemilih; biaya pembuatan bilik suara; iiiaya penetitian persyaratan calon; e. biaya konsumsi dan rapot - rryat;
c. .i.
18
f.
g. (3)
biayapetugas. t^ain - lain biaya
Dalam rangka menuqiang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kemamp'ran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate& Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.
BAB VI PEMBINAAN DA}I PENGAWASAN Bagran Kesatu
Tim Pengawas Pernilihan Kepala Desa Pasal 54
(l) (2) (3)
Pembinaao dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilah*an oleh Tim Pangawas Pemilihan Kepala Desa Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud padaayat(l) manpunyai tugas :
(l)
a.
b.
c.
Mengawasi setiap tahapan proses pelaksanaan pemirihaq Kepala Desa; Memberikan pembinaan terhadap setiap tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; Memberikan sanksi berupa penertiban terhadap setiap pelanggaran pencalonan Kepala Desa. Bagian Kedua Mekanisme Pengaduan dan penyelesaian Masalah Pasal 55
(1)
@ (3) (4)
Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat keberatarq calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungiawabkan ; Keberatan sebagaimana dimaksud padaayat(l) disampaikan pahng lamaT (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; Paling lama (tujuh) htri sejak diterimanya pengaduaq panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa menindaklaojuti pengaduan tersebut; Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengandung unsur pidana, diselesaikan secara hukum.
7
Pasal 56
(l)
Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa" BpD dan camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah, selama keberatan calon Kepala Desa tidak terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; (2\ usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Kepala Daerah untuk pengesahan calon Kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.
19 o
(3) Dalm
hat kebcratan cslon K€pala llesa terpitih sebasnimaoa dimatsud dalsm passl 55 m€ngmdung kebenarm berdasa*an Ffirsan pengpdilaa yang telah mempmyai kehffian hukum tstap, Kepola Dasrah mencobut feUrusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpitih dan proacs pcmitihan K€polaDesa dinyatakan batal.
BAB VII PEMBERHENTIAN DAI{ PEMBERHENTI.AN SEMENTARA KEPALA DESA
BagianKcsdu Pcmberhentian Kepale Desa
Pragraf I Sebabsebab
Fmberhtian
Kepala Desa
Pasal 57
(l)
I(€eah D6a bertenti karma
a. b.
:
meNdoggat&mia; permhtaao s€ndfui;
G. dibertertikan"
(2) Kepala l)csa diberteNtikan
s€bagaimana
dimaksd pada ayat (l) huruf c
kfr€na: bcralhir masa jaUaannya dm telah dilantik peiabat yang baru" tidak d@ melaksanakan tugas seqam b€r&plqifim *au berhatugnn
pasal ini,
a. b.
tetap secara
kfirut-hrut
sslama 6
(enm) bular
c. tid* lag nemenuhi sy&st sebagBi kepalrd€s& d. €.
(3)
dioydakan melmggar sunpahfaqii kepala &sa tidak melskseakm karqiibso kepla desa; dan/atau melmggnr larmgm bagi k€pala &s& Pembertentian K€pala Defs sebagsinma dimaksd pada ayat dit€tadon dengsn Kepr*usan Kepals heroh"
f,
(l)
Parasnf 2 lt{ordnggal Dunia Pasal 58
(l)
Kepala Desa yang meningeal &rniq selambc-lambafnya 14 (empd bclas) hari sejak K€pols Desa meainggsl duni& Pimpinan BPD mengusutkan
poberhentian Kepala Desa yang dit€tapkan dalam K€putusm BPD k@e Kepala Daerah melalui Cmat dan m€ogqiukan sann pettimbsngn usulan pcqisbot K€pols Dcsa k€pada Camat ;
@
Tsfiitung sejak l(epola Desa mcninggBl duoia dan selama proses pemgesahan pemberhentim Keeala tleso dan eeogangkafim peqiabat K€pola Desa, Seknetaris Dess ahu p€rangkat desa lainnya melaksanakan ( PLH ) sampqi tugps.tugns Kepala Desa scbagsi petaksana dengon dilantiknya Penjabc Kepala Dcsa ; Selambat-lambeya 2 (du) bulan sstelah petan*an dan pengnmbilan nmpah peojabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa meqnmyai keuajiban uohrk melaksaoakm proses pocalonan dan pemitilan Kepah Desa"
haian
(3)
20 Paoagraf 3 Permintam SeNditi Pasal 59
'
(l)
Kepala Desa yang meng4iukan b€ftenti spbelum berakhir masa jabatannya, harus mensgjr*Eo permohonan b€rt€nti di atas k€rtas bermaterai.culatp dmgan dis€rtai alasm kepadaK€palsDaerah melalui BPD ; (2) Atas dasar permohonan beftenti Ikpala Desa sebagsimsns dimqtqd pada ayat (l), Pinpinan BPD me,ngusulkan pcmbertentian Kepala Desa kepada Kepala Dscrah relalui Camat yang ditetapkan dalam Kepuasan BPD dan me,mberikan saran pe*imborym unrlon penjabat K€pala Dcsa kepads
Camat; (3) Ke,pala Desa )lang rcnegjukm peimohonan bertenti se@nimana dimaksud @a ayaf (l), sebelumnya harus m€nyampoikao laporan p€rtangguograwabamya k€eada K€pqla Daerah dm laporan Xstsraagan
ke@
perangguogia\r8bon
BPD.
(4) Kcpda Desa yang menenjukan permolrcnan berhti scbsgnimana beftcnti teftittng sejak dilantiknya penjEbat dimsk$d pada ay* KepalaDcaa (5) Setambat lambatnya 2(dua) bulan setelah pef.otit dan pengrubilan srmfh p€qiabat K€pals Dcsa, BPD dm Peqiabpt K€pala Desa mempmyai kewqiibon untuk melaksamkan proscs pencalonan dan psmilihn Kepala
(l),
"
Desa"
Paragrsf 4
g€rakhirnla Masa Jabatan Pasal 60
(l) @ (3)
.
(4)
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelrrrr teramimya masa jabotan, K€psls Desa menyampaikan Iaporm pertanggungiaqnaban Affiir ltlasa Jabstan Kepola DGsa kepada Kepola Daerah dan laporan Keterangp Pertanggungiawaban Alfiir tv[asa Jabofian Kepsla Desa k€pada BPD ; Sclambat-lambanya 2 (dua) bulm sebelum betakhir masa jabdanya, Kqata Desa mengqiukan permohonm bffhenti dari jabatannya secara ternrlis kc@a Kepala Dasrah melalui BPD ; Permohonan oebagaimana rlimalsl'd ayd (2), dit€tapkon dalam Kepfusan BPD tenang Usulan pe,mbertcntim K€pala Desa yang diajukan bersama dcogao Usulan pe,ngcsahm Calon K€pola Desa tcrpilih
ffiti
kepodaK@aDasmhmclaluiCamat ; Dalam hal pr,oscs pencalonan dan pemilih IGesh Desa tidak d4at dilafsmakm dau melompard UcratOirnya rnasa jabdm lfueola D€sa, mata selambet-lambffiya tertitung sejak berakhirnya rrasa jahtan Kqala Desa, Pimpine BPD mengusrlkan pembertentian Kepala Deso
kcpoda Kepala
(5)
@
Drrah melalui Camat dan menepjuh
saran
pertimbaognn usulan penjab* Kepalt Desa kepada Camat; Dahm hal Kcpala Desa yang akan berakhir masa jeaanya sebagoimana dimaksud pada ayat (2) atau telah berakhir masa jabaraorya ti&k
mengqitlrsn
berhelrti dan/*au BPD tidak mengpsuttm pembertentian Kcpala Desa, lrralra tanpa usulan BPD K€pala Daciah membe,ltertikan Kcpals Dess dan mengangkat P€qiabd Kepala Desa terhinmg sejak teratrhirqa nasa jabcm Kepala Desa
21
P6al 6l
(1)
(2)
Kepala Desa ymg alran berakhir masa jabatannya dan meocalonkan ke,mbati wbagpi Kepala Desq harus memberitabukm sssua tsrtulis k€pade BPD dan msryerahkan selunrh tugas dan kewenangAnnya k€psda Seloetaris Desa at8u perarigot desa lainnya yang ditetq$m dengan Keptusm Kepola Desa; Datam hal proses pcncaloan dau pemilihan Kepala Deea melampaui *ramirnya masa iabatao Kepla Desa, maka sclmbat-lambmya t€rtitung sejak berathirnya masa jabdan K€pola Dcs& Pimpinan BPD m€ogusulkan pcmberhtian Kepsla Desa kepod8 Kepta Da€rah m€lalui csmd dm reoeBjukan sran pertimbmggn usulm p€qiabat K€pslo Desa k€eada
Camt
.
Pamgaf 5 Bertalang@tcry .Pasal62
(1) K€pala Dm
(2)
ymg t'd* dapd mjatmkm tugps secara bertelqiutm aau be&alangan tstap secala berfiur$-turut selama 6 (enam) bula& selambatlamhtnya l(ss$) btrlan t€ftitng 6 (enam) bulm sejak Ke,pala Desa tidsk dryd melatsmakan tupsnyr stau Uertdanru Pimpimn BPD mpunyai kcweiibao unt* mengrsulkan pembertentian Kepala Dcsa kqoda K€pota kerah melalui Camat de meog4iukm srm pcrtimbmgao usulaopenjabat lGpala Desa ksfda Camat Usulan pemberhentian Kcpola Desa s€bagaimana dimeksud pada ayat (l) ditetrykan ddam Keprfirsan BPD tcnung Usrlm p€mbeft€diu Kcpala D€sa
(3) Selama proses
pe,mbertmim lGpala Dcsa dan pengangtatan penjabat Kcpala Desa, Sehraaris Desa dau eerangkst desa laimya melaksasakan tugns.tugas l(eeals Desa sebogli pelaksam hsrim OLID sampai d€ngan ditqntiknya P€qiabd trkpala Desa ;
(4) Selamba-lambmp
2(dna) btrlan setclah pelantikan dan pengpmbilan
srryah peqiabd ltueala Dcsa, BPD dan Penjabd Ifueala Desa mc,mpunyai keuajibm untuk mslaksaffikan pmses pencalonm dan pemilihm Kepala Dcsa"
Paragnf 6 Tklak lagi Mememhi Syrd Se@si Kepah Desa P€sst 63
(l)
IGpala Desa
ymg
'dak
lryi
mcm€ruhi syarat scbogaimana dimnksrd dalu BPD mempunyai kil/qiibsn mengusdkan pe,mbertentiu Kepola Desa k€pda Kepala Dacrah melalui Camst dm nengajukan sran pertimtogan pasal 6
furuf q b, & h, k dan l, Pirryinm
ffiuk
usulan peqiabd Kepals Desa kepada Camat.
t2
(2)
(1) Usulan pembertentian Kepala Desa sebagEimea dimaksrd pada ayat ditctapkan datm Kepnsm BPD teNilang Usulan peoftertentian Kqals Desa yang dalam pembahasannya dihadid sekgrang'ktsangnya A3 psr tigs) dad jumlsh soggota BPD dan discerjui lza ( satu perdua ) ditambah I (sahr) dari mggpa BPD yang hadir. Selambolambatnya 2 (dua) bulan setelah pelantikm dan pengnmbilan
$tt,
(3)
sumpoh peqiabar Kwsla Desq BPD d8n PeqiaM lfte6l8 Dese ,.rp1ry"t keuqiiban uffik ffiaksanatan proscs pencatmm dan p€milihan K€PaleDcs&
Paragnf 7 Melanggar SmPeh/Ianji Pasal 64
Kepata Desa yang melangpr sumpob/janii sebagaimma dirnnkqrd 'lslnm pssal 48 ayat (2), dik€nalran tindakan adminis6asi b€rupo tegorar' p€mbetheofisn semmtara dan/atau pmberhmtiaa. Pasat 65
(l) Q\ (3) (4)
Tiodakan naminishasi b€nrys togoran sehgsimom dimalrsud dalam posal 64, dibffikm 3 (tiga) kali secara berturut-tun$ hgi Kepqls Desa yaug tidat maginrlnhkan mat€ri masiog-masing t€gorao ; Tidakan adminisrasi b€rupa tcgoran sebagnimana dimaksd ayd (l) pasal ini dib€rikan'secm tertulic dalam t€nggmg uraktu masing-masing t€goran I (sel) bulan dcogao materi masing'masing tegonn sama ; Tindakm afuiristrasi bfirys t€goran sebagaimans .limakstd syat (l) pssal mL dimaksudkqn untlk mengingslran agat K€Pala Desa memperboiki kinerjanya dan tidak melanggr smpah{anji Kepnla Desa ; Tidakm e&ninis&asi b€npa tcgoran sebagaimam dimakqd a1rrt (l) pasal ini dibcrikm oleh Pimpinan BPD be,tdasartan basil musyauarah yary dihdiri sehnang-hransnya 213 (&uaper tip) dari jumlah mggota BPD dm dis€tqiui 14 ( satu perdua ) ditambah I (satu)' Pasal 66
(l)
Dalam hal Kepla Desa.tidak mengindohkan tegoran yang diberikan oleh Pimpinan BPD 3 (tiga) kali secara hrturut-turut sebagoimma tlim*qd BPD mempunyai ketlqiibao rmtuk dalam pssal 65 alat mengus*tan pe,urberteotim seme,ntara arau pembertentian Kepola Desa
(I),
reIalui Camd dan m€ng4iukan tran pertimbong"n usutao pcnjabot Kepata Desa k@a Camfft. k€pada Ifupota Daeratl
@
Usulan peNtfieftcNilian se,meutara atau pembefientian K€eola
De$a
ayat (l), ditetapkan dalm Kepcusan BPD t€ntfig Usulan pe,mbertsntian se,mentara atal pmbcrte,utian Kepala Desa bcrrdasa*m ha.qil mxyawarah yang dihaditi 2l-1{drmpertiga) d8d jumlah anggob BPD de disott{ui 7a (sdtr perdua) ditambah I (saiu) dari mggpta BPD yang hadir. sebagnimma
dimksd @a
@
23
(3)
(4)
(5)
Usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Desa selama I (satu) bulan untuk memperbaiki tindakannya sehingga tidak melanggar sumpah/janji Kepala Desa. Dalam hal selama pemberhentian sementara Kepala Desa tidak memperbaiki tindakannya dan tetap melanggar sumpatr/janji Kepala Desa maka Pimpinan BPD mempunyai kewajiban unttrk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat ; SelambatJambatnya 2(dua) bulan setelah pelantikan dan pengambilan
sumpah penjabat Kepala Desa, BPD dan Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Pasal67 Dalam hal BPD mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (l), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dicabutnya pemberhentian sementara atas dasar usulan BPD atau sarnpai dengan ditetapkannya penjabat Kepala Desa.
Paragraf 8 Iidak Melaksanakan Kewajiban Kepala Desa Pasal 68
Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal I I ayat (l) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian. Pasal 69
(l) (2)
Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut bagi Kepala Desa yang tidak mengindahkan materi masing-masing tegoran ; Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimama dirnaksud pada ayat
(1) diberikan secara tertulis dalam tenggang waktu masing-masing tegoran I (satu) bulan dengan materi masing-masing tegoran sama;
(3) (4)
Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan kewajibannya sebagai lGpala Desa ; Tindakan administrasi berupa tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Ketua BPD berdasarkan hasil musyawarafi yang dihadiri sekurang-kurangnya2l3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui % ( satu perdua ) ditambah I (satu) dari anggota BPD yang hadir.
24 Pasal 70
, (l)
Dalam hat K€pola Deso tidak msngirdahkan tegoran yang diberikan oleh Ketua BPD 3 (tiga) kali secara bsrturut-firut sebogaimana dimalsrd dalam pqsal 69 ayar Kctua BpD me,mprmyai keu/qiihn rmtuk mengusulkan pembertmtian smentaa Aau pemberteirtian Kcpla Dgga
(l),
kepoda Kepala Dserah melatui camat
dan mengeinkm
saian
pcrdmhngan usulm peqiabd Kepala Desa tdaCmafi. usulan Pemberian sem€otara dau pembedentian Kepala Desa sebagaimaoe dirunksrd pada ayat (l), ditstapke dalam Keputusan BpD t€ntang usulan pe,mberheutiao seinerrEa etau pembeftcntian Ikpala Desa bendasa*an hasil musyawarah yag dihadiri sehnans-hrmgnya a3 (&ng tisn) dai jumlah anggota BpD dao disetr$ui % (sfiiperdua) ditamboh I (satu) dari anggoa BPD yane hodir. (3) usutan pembcrkniiu sementara sebagaimsna dimatsrd ayat (l) dm (2), dimaksdkm rmuk kepada Kepala Desa sclama (saar) bulan rntuk remperbaiki kinerjmya dan agar Kepela Desa meleksanakan kerrqiibannya sebagai K€pals Desa . (4) Datan hal selama pemffitian semeirtara Kepala Desa tidsk memperbaiki kinerjamya dan tenap tidak melaksanakan keunajibmnyq maka BPD me,mpmyai keurqiibon untuk mengusrttan pembertentim Keeala Desa keda Kepola Dacrah melalui Camd ; (5) selambat lambmya 2(du) bulan setelah pelantikan dan pengnmbilan' sumpah penjaM Kepala Desa, BPD dan penjabat lGpala Desa me,mpunyqi kewajiban untuk melatsanakm prosos pe,ncatmm dan pemilihm KepelaDesa"
@
I
me,mberikan
hsal Tl
'
Dalan hal BPD meogtlsulkm pembertmim semcntrd sebagaimana.limnk$d ddmr Pssal 70 ayat (l), Sekrctaris Desa melaksana&m tugss dan ligwajibon Kepala Dem sampai dengan dicah*nya pemberhentian sc,m€ffira ms dasr usulsn BPD dau smpei d€op ditetapkannyapcqisbot Kepata Desa"
j
Peagraf 9 Melanggar l^araogan Bagi Kqala DEsa Pasal 72
Kepals Desa png melanggu larsngm sebagdmam din*$d dalarn posal 14 Peraturan Dasrah r*upaten tmongan Nomor 9 Tahun 2006, dik€oakm tidakan adminisUasi b€nrya tegoraq pemberhentian semmtara dan/ata, pembcrtemiao. pasal 73
(l)
Tindakan ryl'ninistrasi berupa tegoraa sebagaimaoa dimaksrd dalam psal 72, diberikan 3 (tip) kali secara b€rturut-turut bagi Kepata oesa yang tidak mengindahlon materi masiag-masing tegorm ;
25 (2) Tindskan administrasi b€nryo tegorm scUpimana rlimalard @a ayat (t) dib€rike socara ffiailis drlxrr tenggang waktu masing-masing tegoran t
.
(satu) bulandengnn materi nasing-masing tegoran sama ; dimalrqud pada ayat {3) Tiodakan afuinistrasi benea (l), diqakqdksn agar Kepra Desa me,mperbaiki kinerjmya dan tidak melanggr larnngm beg Kepala Desa ; (4) Tindatm adminisfiasi benryo teguan s€bagaimaoa dimqksd pada ayu (l) diberikm oleh Ketua BPD berdasalcm hasil musyarvarah yrog auairi
untuk
sehmng-hrangnya
tegoraa
a3 $w per tiga) dari jumtah anggota BpD dan
disetqiui 7: (satu perdua) ditamboh I (sffii) dari mggota BpD yang h8dir. Pasal 74
(l) Dalun bt
Kepola Dese tidsk
nengino*tm
tegoran png diberikan oleh Pinpinm BPD 3 (tiga) kali secca bertun$-trut sebagdmana dinaksud
dalampasatT3syat(l), Pimpinan BpD memprmyai kewqiiban rmtuk
+
mengusulkm pembe&entian semeotrsa atau peur&ntian Kepala Dcsa k@s K€pata Dffiah melalui Cmat de m€ngqi'rlan sau perfinbmgao usulm peqiabd Kepela Desa k€poda CaEd. (2) usulm pemberfreimian sc,meotaa aiau pe,mffitian K€pata Desa sebaggimena dimntsul pada ay* ditstaplmn dalm Keputusan BpD tentaog U$llan pemberhentim sffifitara atau penrberhtian lGpala Desa bsrdasartan hsit musyaumah ymg dihadiri oleh sekrrrmg-kurmgnya ?3 (dua per tiga) dai jumlah aoggora BpD du diserujui ( satu psrdua ) dihmbah I (satu) dari anggota BPD yang hadir. (3) Usulm penbertentian sementm sebagaimana dimaksd @a ayat (l) dan (2), dinnlrsurtkm, rmtuk kceada Kcpala Desa selma I (sdu) bnrlan untuk mpertaifi kirerjaoya dan agar Iftpsla Desa tidak lsg rclanggr kmgan bsgi Keeals Desa (4) Dalm hal selama pembertentian se,nnedara Desa tidak mpe*aiti kimjanya dan teap melanggar larangan bagi K€pala Desa, maF Pimpfuan BPD mempmyri keuqiibm ,ntuk mcngr,sdkas eemue*entian K€pala Dcsa k@a Kcpata Dasrah meralui camd ; (5) setambat-lambanrya 2 (dua) bulm sst€l8h petantikm dan pengmbilan sumpah penjabat K€polE Desq BPD dan penjabat Kcpala owu ne-puny* ksrrajibm untuk melaksanakan prosc$ pGncalonan dan pemitihan lfur"t"
(l),
%
memberikan
Kwla
Desa"
Pasat 75
klm
*-*r*
hat BPD mengrrsulkan pembertentian scm€Nrtam sebagaimana dalam 74 ayac (l), sdnetaris Desa mclaksaoakan tugss datr keqqiiban K€pola Desa sampai dergao dicabutnya pembcrheirtie scrmntara atas dasar rrslrtao BPD aau smpsi dcnge ditarykannylpeoj&t Kepala Desa"
26
urr,r.ffiTiffira,,," Pasal 76
(1) Kepala desa dibertentikan sementara oleh Kepata Daerah tanpa melalui
A\
usulan BPD apabila dinyatakm melakr*m tidak pidana yaog dimcam dmgm pirlrm peqiara paliqg singrat s 0ima) tahun *raasa*an prfi,'m peagadilan yang belum mempercleh kehurm huhm tstsp. Kepala desa dibertentikan oleh Kepala Da€rah tary melalui usulan BpD apabila t€*ukti melakukm findak pidaaa sebogaimana dimaksqrd pfila ajxat (t) berdasartsn putusan pengaditsn yang telah mempmleh ke,kuatan huhrmtstap. Pasal 77
Kepla desa diberteutikan s@€ntara oteh Kepala Darrah tanpa relalui usulan BPD karffi berstatus scbagai t€rsangka mclakukan tindak pidana korupsi, thdak pidana tsoriw, makar dcn atar tndak pidea t€dradap teamanan ,,
regflaPasal 78
(l)
Kcrla
Desa yang
pasat 76 syat
(l)
dibeftedkao
s€m€ntara sebaggimsna dirnaksud dalam dan Pasal 77, setetah rrelalui proses peradilan ternyda
t€rtr*ti tidak bersalah
p*grdtt-
berdasa*an putusan yang tetah mempercleh tehntan hukum t*tap,patiry lama 30 (tiga puluh) hari sejak
ditctapkao putusao penepditq K€pala Daerah harus merehsilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersaogkute sampai
fugao akhir masa jabatan.
@
Kepah Desa ymg diberbentikm sementara sebagpinea dimak$d dalam pasal 76 ayat (l) dsn Pasat 77, setelah melalui prcs€s peradilan tcmyata tottt*ti b€calah bedasarkn putusan penpaim yang telah mperoleh kekuamn hrftm t€tap, setmb*-lambmya 30 ( tiglluluh hni scjak ) ditaapkan p$usan pengadilao, IGpata Kepala Desatanps u$ulsaBPD.
Daprah
(3) Apabila
dimaknd
kepala desa yang dibertsrtikan semcnEa sehgnimara
@a
ayat
(l) retah borakhir
masa jabatannya
K€rla
Dacrah
hanya merehabilitasi kcpala desa yang Ucrsanghtan" Pa$al 79
Apabila kepsla desa dibcft€rrtikm sernentaa ssagaimsoa dimntaqd dalam 76 ayad, (t) dm pssal 72, selaetaris desa melaksanakm tugas dan keirajiban ke,pala desa sampai dengan admp putusan pengadilan y8os rcLh
f*.t
mempemleh kekuatan hukum
ffip.
27 Pasat E0
diffiikan
Apabila t€eslrr desa esaenimma dimaksud dalm pasal 76 ayat pasal (2) dan 78 aya K€pala Dacrah mengangk* penjabat kepra desa A) , denggn tups pokok menyelenggarakan pemilihan kepala d€sa patiry tama 6 (mm) bulm terhituag scjak putusan pengdilan yang telah mmpeoleh
tekuAmhukum te@. Pasal
(l)
tl
Tindakan penyidikan terhadap keeala desa dilalssnnakm setelah adanlra persetqiuan tertulis dari Bupsti.
Q) I{al-hl yang dikccualikan dari kqtentuan sebagaimea
.*,
(3)
diduga tElah melakukan tindakpidana kejahatm yang dimcam d€ngm pidana mati: findakan penyidikan s*agaimma dfunsl(srd poda ayat (2) dibqitahnksn
secra tertulis oleh atasan p€nyldik
keda
Bupati paling lama 3 (tiga)
hari
BAB VIII PENJABATKEPALA DESA Pasal 82
(I)
Usulm pensangkatan pcqiabd trkpala Desa sl"tah
meneaean
kewcnangan camd.
Qt Dalm (3)
(4) (5)
melalsua&an kerveomgmyrry Camat harus memperh*ikm aspirasi yang berkcmbang di masyaraka scrta ssan dad pertintangan BPD; Aspinsi yang berlcembang di masyarrakat diwqiudkan dalan bcnfilk'hasit musyawrah yang dilsksmksn oleh Lembagn Ke,masyarakaan yang ada
di fua sertatokoh atauperruka maqrarakd lainnl,a Sran dan pertimbangm BPD diwdtdkm d8latu beotft hasil musyaurrah yang dilaksanakan oleh BPD. Dalam hd{al t€rteotu, Cmd dapt meoetrykan usulan peqiabd Kcpala DcBa sifinsi dan kodisi yang bertembong di desa yang dinitai akm mengrah pada terhamhtnyr pcnyelenggaraan pemednuhandeaa
d€ngm
BAB D( KETENTUA}I PERALIHAN Pasat E3
(l)
Dalm hat Peni@ Kepda Desa yang ada sebehm dits{apkmya Peraturan Bupci ini rcncalonkan sebagni Kepala tlesq yang 'nnka bersanghtan hanrs mengudurtan diri dei jatatannya tertitung sejak diurdangkannf Peratrran Brpdi ini.
I
\
28
@
Dalam bal tidak memungkinkan untuk dilakmnakannya prcscs Perril;han Kepala Desa bagi Kepala Desa 1ang berakhir masa jabatarnya @a Janrari 2007, maka Badan Perwakilan yang ada pada saat ini tanggal dapat menetapkan Kepuhrsan Badan Perwakilan Desa tentang Usulan pemberhentian Kepala Desa dan membedkar saran pertimbangpn k€pada Camat untuk mengusulkan Peifabat Kepala Desa
ll
**,.r'rilmrI^,^r, Pasal 84 Peraturan
Br4ati ini mulai b€rlaku pada tanggal dirmdmgkan.
Agar setiap orang me,ngeduinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupsti ini dengan menempt\ahnya dalam Berita Daorah Kabupaten Lamongan.
,A\
Dinndilgkan : ditannngan PadaEnggd : 3Jaruai2007 SEKRETARS DAERAH KABUPATEN
.
LAMONGAN TH,
ADELI
BERLA DAEMH IGBUPATEN UIIIONGAN TAHUN :2007 NOtutOR: l/E
Ditetapkandi tamongan Pada Tanggal 3 Januari 2007 BUPATI LAMONGA}III Ttd, MASFUK
