BANTUAN PEMBANGUNANDAERAH
Disampaikan pada Tenaga Dinas PU KabupaLen/Kotamadya tanggal 7 Deseurber 1989 Di Jakarta
Diklat
,
r
:i.:ll ,l
7Ll
/%L--l " | .
{ kepai-a biro
-|
oleh : t.a. salim bantuan pembangunan daerah,
bappenas)
(4)
Perkembangan
Sosial_,
Ekonomi dan politik.
a.
Untuk melaksanakan urusan tersebut, kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam segi keuangan, sangat terbatas.
b
Karena Daerah, prasarana
pemerintah keterbatasan keuangan maka sekitar tahun 1g?0-an kondisi umumnya dalarn keadaan menyedihkan.
Sumber-sumber keuangan yang sebagian besar tidak pusat, merata dipungut oleh pemerintah untuk kemudian oleh Pemerintah pusat disebar ke Daerah-daerah untuk digunakan dalam pjenyediaan pelayanan kepada masyarakat.
II
APA BENTUK_BENTUK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perkembangan
1 9 6 9/ 7 9 7 0 r97O/77 L973/74 L974/75 1 Q 1| t vr l . / 1 |' 7| L {
1979/80 r989/90
Bantuan. Bantuan Pembangunan Desa. Bantuan Pembangunan Daerah Tinghat II. Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I sebagai kelanjutan dari SppADOi dan Bantuan Pembangunan Sarana KesehaLan. Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten. Bantuan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dati fI, sebagai ganti Bantuan penunjangan peningkatan Jalan Kabupaten; dan Bantuan Jalan dan Jembatan Propinsi.
Macam Bantuan a.
Bantuan -
Umum :
Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan; Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan untuk menggunakannya sesuai ( dararn dengan prioritas batas pengarahan dari Pusat). Termasuk dalam bantuan yang bersifat umum adalah : Bantuan Pembangunan Dati r, Bantuan pembangunan Dati II dan Bantuan Pembangunan Desa.
b.
Bantuan
Khusus.
yang seperti untuk keperluan dapat digunakan Hanya dalan bantuan. tersebut Daerah terbatas. Pemerintah Kel-eluasaan : khusus adalah Termasuk d-alam bantuan yang bersifat Bantuan Dasar, Sekolah Pembangunan Bantuan Penghijauan Bantuan Sarana Kesehatan, Pembangunan Jalan. dan Bantuan Penin€katan dan Reboisasi, a dan b yang bersifat Disamping Bantuan Kredit kredit lunak yaitu
grant, Pasar.
ada
bantuan
3. Kriteria. a. b.
dengan macam bantuan Disesuaikan sendiri. bantuan mempunyai kriteria Masing-masing Bappenas ' Departemen secara bersama antara Ditentukan Keuan€an dan Departemen Teknis.
/1\
memperkecil untuk : I Dati Pembangunan Bantuan anta.r daerah. pertumbuhan,/perkembangan perbedaan laiu peningkatannya yang belum berkembang, Daerah-daerah yang sudah relatif daerah-daerah sedangkan besar, p e n i n g k a t a n n y a k e c i l . berkembang,
(2\
Bantuan untuk dengan
tU
: II Dati Pembangunan keria; penciptaan lapangan penduduk perhitungan dasar iumlah
: ( 3 ) Bantuan Dasar Sekolah Pembangunan 7 -12 tahun dalam u m u r p a r t i s i p a s i a n a k rneningkatkan pendidikan SD; dengan jurnlah dibanding anak umur 7-L2 tahun dan y a n g a d a . t e l a h fasilitas (4)
: Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan keseluruh yang makin merata pelayanan kesehatan pelosok tanah air; - jumlah mempunyai kecamatan agar setiap kecamatan, Puskesmas; padat , d i b a n g u n - kecamatan yang luas atau penduduknya satu Puskesmas; dari lebih - setiap Puskesmas 2-3 oleh didukung Puskesmas r u i u k a n ; sarana Pembantu sebagai Catatan
RS type A : Rumah Sakit RS type B/C Rumah Sakit RS type D Rumah Sakit Puskesmas Puskesmas Pembantu Posyandu/Pos Kesehatan Desa.
( 5 ) Bantuan Penghijauan dan Reboisasi : Luas areal tanah kritis: Pengh'ijauan dilaksanakan pada tanah rakyat. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang masyarakat pemerintah. dibantu Reboisasi pada dilaksanakan tanah negara, antara lain hutan lindung dan sebagainya. - Bentuk kegiatan dalam bantuan ini adalah : pembangunan demplot, pembuatan cekdam, hutan rakyat, pembibitan desa dan penyuluhan oleh pl,p. ( 6 ) Bantuan Penunjangan Jalan : membuka daerah terisolir; - mengembangkan perekonomian rakyat. jelas, Kriteria tidak namun mulai tahun 1g8g/90 jalan, kriterianya panjang jalan, adalah : kondisi luas areal- pertanian dan Penerimaan Asli Daerah (pAD). (7 \ Bantuan Pemban€unan Desa : Jumlah desa Bantuan untuk setiap desa
4.
Pemerintah
Daerah
yang
diberi
sama besarnya.
tanggungjawab.
a.
Pemda Tingkat I : Bantuan Pembangunan Dati I; Bantuan Reboisasi; Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi;
b.
Pemda Tingkat II : - Bantuan Pembanginan - Bantuan Pembangiunan Bantuan Pembangunan - Bantuan Penhijauan; Bantuan Peningkatan
c.
Dati fI; SD; Sarana Kesehatan; Jalan
Pemerintah Desa : Bantuan Pembangunan Desa.
Dati
II.
a
f
III.
1.
2.
3.
Prinsip-prinsip
BAGAIMANA ?
Dasar
'a.
Melaksanakan prinsip-prinsip pemberian kewenangan dan
b.
Perencanaan
dari
c.
Memperkecil
jalur
d.
Belajar
Desentra.l-isasi tanggungjawab.
bawah. birokrasi.
dan bekerja.
Pereneanaaa. a.
Pemerintah pelaksanaarl, untuk dinilai
b.
Penilaian Bappeda - Dinas
yang Daerah mendapat tugas-t,ugas merencanakan proyek-proyeknya sendiri, oleh pemerintahan setingkat diatasnya.
dilaksanakan : penelaahan : penelaahan
oleh instansi berwenang sosial ekonomi; pelaksanaan. atas teknis
:
Pelaksanaan. Dilaksanakan oleh Dinas-dinas pada setiap tugasnya masing-masing
4,
:
sesuai tingkat
dengan bidang pemerintahan.
Pengawasan. a, b.
Pengawasan Melekat : oleh Atasan Langsung. Pengawasan Fungsional- : Irwilkab, frwilprop, dan Irjenbang. c. .Pengawasan Teknis : Dinas-dinas. d. Pengawasan Masyarakat. e. Pengawasan Politis : oleh DPRD/DPR. f. Pengawasan Keuangan : oleh BPKP, BPK.
Irjen
FI
F rl. i
IV
KESIMPULAN.
penyebarah 7 dari 8 jalur
a.
Tereiptanya ' (j a l u r ke
b.
Dilaksanakan dengan yang teknolog.i sederhana dapat dilaksanakan oleh aparat Pemda seternpat, sehingga menimbulkan rasa percaya diri, dan dapat mengenbangkan pengaruh positip yang nyata dalam pelaksa,na,att otonomi dan bertanggungjawab
. c.
Sebagian
d.
Menad.ukan
e.
Ikut
besar
pembangunan di pemerataan);
menggunakan
perencanaan
dua
t
bahan
dan
seluruh
tenaga
Indonesia
setempat.
arah
t L
I
membantu
memecahhan
masalah
nasional
dan
f . Meningkatkan keterampilan setempat. Apardt Pemda, Pemborong setempat, sebagai jalur ke 5 dan 6 dari pemerataan. I jalur
I
e t
'd
tl 4,,
d'
"t o
lokal.
pelaksanaan
