Kota

i

Peningkatan Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 diharapkan



DAFTAR ISI dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ vi Kota. Semoga Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ell Yulaelawati, Yl l i M.A., M A Ph D Ella Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii

DAFTAR ISI............................................................................................

v vii 1 1 4 5

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... BAB II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ........ A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran Program (Penerima Manfaat) .................................. C. Tujuan Program .................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ...............................

6 6 6 7 7 8 11

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Catatan Khusus ..................................................................

13 13 13 14 15 18

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ..................................... A. Pemantauan dan Evaluasi .................................................... B. Pelaporan ............................................................................

19 19 19

BAB V Penutup ....................................................................................

22


viii

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

23

Lampiran 1. Contoh Akad Kerjasama ................................................

23

Lampiran 2. Format Cover Proposal ..................................................

28

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota .......

29

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ........

30

Lampiran 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ...........

31

Lampiran 6. Format Profil Rincian Lembaga/Organisasi ...................

33

Lampiran 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana .......

36

Lampiran 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program ..................

37

Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ................

38

Lampiran 10. Format Rekapitulas Rincian Rencana Penggunaan Dana .

40

Lampiran 11 Format Contoh Buku Kas Umum ...............................

41

Lampiran 12 Format Contoh Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...

42


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan perjalanan panjang dari usaha global dan nasional dalam menanggapi kesenjangan gender dalam 1 berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai kesepakatan global antara lain Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tonggak sejarah dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender diukir dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995 yang menghasilkan suatu kerangka kerja kebijakan global untuk memajukan kesetaraan gender. Kebijakan global tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000, yang menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan. Khusus di bidang pendidikan, pertemuan Dakar (April, 2000) dengan tema “Education for all” juga menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan oleh Indonesia. Pada tahun yang sama di bulan September diadakan KTT Millenium (MDGs) di Markas Besar PBB yang dihadiri oleh pimpinan dan wakil-wakil dari 189 negara, termasuk Indonesia, mendiskusikan dan merenungkan nasib sebagaian umat manusia yang terancam masa depannya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dengan menetapkan delapan tujuan, dua diantaranya adalah di bidang pendidikan dan kesetaraan gender. Tujuan MDGs bidang pendidikan pada tahun 2015 adalah menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Sementara itu, tujuan MDGs untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah menghilangkan ketimpangan


gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, serta di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Meskipun semua unsur masyarakat terlibat, namun inti dari kesepakatan-kesepakatan itu sejatinya menjadi tanggung jawab negara, yaitu sampai seberapa jauh usahausaha negara tersebut dilaksanakan secara konsekwen. Laporan MDGs Indonesia 2012 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan untuk target bidang pembangunan pendidikan. Rasio Angka Partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SD/ MI/Paket A telah mencapai 99,73, hampir menutup kesenjangan gender. Di 2 tingkat SMP/MTs/Paket B telah mencapai 101,99. Selain itu telah banyak perempuan yang mendapatkan akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga untuk tingkat melek huruf perempuan usia 15-24 tahun yang hampir mendekati angka 100 persen. Keberhasilan juga diperlihatkan dengan meningkatnya jumlah program dan kebijakan yang responsif gender, meningkatnya pemahaman kesetaraan gender baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta jumlah publikasi tentang gender yang telah diterbitkan. Usaha pendekatan perspektif gender di bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tergolong maju. Namun, para pakar berpendapat bahwa capaian-capaian kuantitatif tersebut tidak serta-merta menjadi indikator kemajuan pendidikan bermutu. Pendidikan dasar meskipun telah mencapai target MDGs akan tetapi belum dianggap merata, khususnya di 3 provinsi kawasan timur (Papua, Papua Barat, dan Maluku). Demikian pula dipertanyakan terbukanya pemerataan akses pendidikan tidak selalu sejalan dengan mutu pendidikan. Dari semua keberhasilan seperti yang diungkapkan di atas, ada beberapa isu gender yang patut menjadi perhatian bersama. Beberapa kasus memperlihatkan keadaan yang justru terbalik dari anggapan umum selama ini. Terdapat kecenderungan yang memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, maupun indeks prestasi siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki, sebaliknya siswa yang meninggalkan sekolah (drop out) lebih banyak anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh sebab itu, dengan dinamika yang terjadi


sekarang ini, menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan gender tidak selalu berarti keterpurukan perempuan. Pergeseran tersebut harus dicermati dan dicarikan solusinya dalam meningkatkan kesetaraan gender. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan salah satu pionir dalam hal pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dapat menjadi contoh sekaligus menjadi tempat pembelajaran proses pelaksanaan PUG. Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi/kabupaten/kota). Mulai 3 tahun 2003 sudah dimulai upaya untuk memfasilitasi dan mengadvokasi provinsi dalam rangka memperkuat komitmen para pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2008, dan sampai dengan akhir tahun 2011 sudah menjangkau 244 kabupaten/kota. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum dapat difasilitasi, maka perlu dilakukan model akselerasi implementasi PUG bidang pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota. Untuk memperkuat capaian yang selama ini telah dilakukan dan meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah (khususnya provinsi), maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya secara terus menerus berkoordinasi dengan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Provinsi untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di setiap provinsi. Untuk terus memperkuat dan memperluas implementasi program ini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2012, akan tetap bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang berada di


Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki sumber daya potensial untuk menjadi fasilitator, pelatih, dan nara sumber dalam mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Bentuk fasilitasi dan advokasi yang diberikan oleh PSW/G dapat berupa penyediaan nara sumber, pelatih, dan fasilitator program. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Provinsi, Kabupaten/ Kota dan pihak terkait dalam pengajuan, pengelolaan, dan penyelenggaraan 4 program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2012, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 7. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional


Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 5 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program, serta melaksanakan program kegiatan, mengelola dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana secara akuntabel dan transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, menetapkan lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan program, menyalurkan dana, serta pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga penyelenggara program. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program.


BAB II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 6

A. Pengertian 1. Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota merupakan upaya memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Dana peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota merupakan dana bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan program kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Sasaran Program (Penerima Manfaat) Sasaran program atau penerima manfaat penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota ini adalah: 1. Unsur pejabat pemerintah daerah dan pimpinan di lingkungan dinas pendidikan;


2. Pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan bidang pendidikan diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, Badan Pemberdayaan Perempuan, serta lembaga masyarakat dalam pengembangan layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 3. Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai pelaksana layanan pendidikan responsif gender.

C. Tujuan Program Penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang 7 Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk: 1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan yang didukung oleh penyediaan data pendidikan yang responsif gender. 2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 3. Mengimplementasikan layanan pendidikan responsif gender pada satuan pendidikan formal dan nonformal di daerah.

D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota ini adalah: 1. meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 2. tersedianya Profil Gender Bidang Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2012, sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pendidikan responsive gender;


8

3. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, yang ditandai dengan semakin tingginya intensitas pertemuan dan kordinasi diantara pokja; 4. tersedianya dan meningkatnya sumber daya manusia sebagai focal point untuk mendukung implementasi PUG bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota; 5. meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan di provinsi (DPRD, Bappeda, Dewan Pendidikan, BPS, dan sebagainya); 6. meningkatnya dukungan anggaran (APBD) yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk melaksanakan program PUG bidang pendidikan; 7. tersusunnya perangkat sistem yang diperlukan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan bidang pendidikan; 8. menguatnya kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, minimal pada 1 (satu) kabupaten/kota terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan provinsi), dimana kabupeten/ kota tersebut belum pernah mendapatkan fasilitasi dari pusat; 9. menguatnya kapasitas kelembagaan dan implementasi program PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota). 10. meningkatnya dukungan para pihak untuk mengimplementasikan pendidikan yang responsif gender pada satuan pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota adalah: a. Peningkatan kapasitas kelembagaan


Peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building) merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengambil kebijakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan, yaitu: audiensi dengan para pengambil kebijakan, diskusi, workshop, seminar, atau pelatihan. Berbagai jenis kegiatan dirancang karena sasaran/ peserta kegiatan memiliki keragaman kesibukan, kepentingan dan relevansinya dengan tindaklanjut kegiatan PUG pendidikan di masing-masing level pemerintahan. 9 Berbagai tema yang disajikan diharapkan mucul komitmen pengambil kebijakan yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran gender. Komitmen yang dimunculkan terwujud melalui integrasi gender dalam RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, Program/kegiatan pendidikan dan Surat Keputusan Gubernur/ Bupati/Kepala Dinas Pendidikan. b. Kemitraan dengan PSW/G dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) dilandasi dengan satu pemikiran bahwa lembaga ini memiliki kompetensi, kapabilitas dan pengalaman dalam mengembangkan berbagai sumber dan model implementasi PUG Bidang Pendidikan. Potensi ini dalam jangka panjang diharapkan menjadi pemicu untuk terintegrasikannya dimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di provinsi. c. Penguatan Stakeholders Pendidikan Melakukan kerjasama dengan mitra terkait dalam pelaksanaan gender bidang pendidikan baik dengan lembaga swadaya masyarakat, PKBM, SKB, Yayasan/Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Sekolah, atau lembaga terkait. d. Penguatan Data Base Pendidikan Tersedianya data terpilah sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan perencanaan program yang responsif gender dengan menyusun Profil Gender Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota tahun 2012.


10

e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Membuat pesan-pesan standar, media-media yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender agar semua elemen memahami konsep gender. 2. Tahapan Kegiatan a. Persiapan 1) Identifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi dan perencanaan program. 2) Sosialisasi program dilakukan untuk menginformasikan tentang program yang akan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan diskusi tentang program PUG bidang pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya; 3) Identifikasi sasaran kegiatan dan sumber-sumber pendukung, seperti: memiliki focal point PUG bidang pendidikan kabupaten/ kota, keterlibatan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), adanya data terpilah, diharapkan adanya Dana APBD Provinsi. b. Pelaksanaan Kegiatan 1) Sosialisasi dan Advokasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam upaya memperkuat komitmen untuk mendukung integrasi gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian pendidikan. 2) Sosialisasi dan advokasi program PUG bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan nonformal. 3) Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, minimal pada 1 (satu) kabupaten/kota terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan provinsi) sebagai upaya perluasan penguatan program PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota.


4) Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi implementasi program PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota) sebagai upaya penyebarluasan PUG bidang pendidikan di daerah. 5) Penyusunan Profil PUG Bidang Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2012. 6) Rapat-rapat untuk pertemuan rutin Pokja PUG, para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, 11 dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan. 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. c. Penilaian Pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan penilaian internal terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan, dengan membuat instrument dan bahan-bahan pertanyaan untuk diberikan kepada focal point PUG bidang pendidikan provinsi, PSW/G, Lembaga/ Mitra terkait lainnya. Kemudian hasil pertanyaan diinput untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah pelaksanaan PUG bidang pendidikan telah berhasil dilaksanakan, dalam hal ini keberhasilan program itu dinilai oleh Pokja PUG sendiri.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan 1. Alokasi Dana Alokasi pemberian dana bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi pada tahun 2012 ini tersedia dana sebesar Rp. 6.600.000.000.- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan sasaran sebanyak 33 provinsi. Kepada masing-masing provinsi, akan diberikan dana yang digunakan


untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan untuk Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota hanya tersedia dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 20 kabupaten/kota. Kepada masing-masing kabupaten/kota yang mengajukan dan ditetapkan sebagai penerima dana bantuan program, akan memperolah dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Rincian alokasi penggunaan dana untuk Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel di bawah ini.

12

Proporsi Penggunaan

No

Komponen Pembiayaan

1

Sosialisasi dan advokasi PUG bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan nonformal

2

• Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, minimal pada 1 (satu) kabupaten/kota terpilih (oleh: Pokja PUG bidang pendidikan provinsi) • Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi implementasi PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal terpilih (oleh: Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota)

35%

3

Rapat-rapat untuk pertemuan rutin Pokja PUG, para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

20%

4

Penyusunan profil PUG bidang pendidikan tahun 2012 (provinsi/ kabupaten/kota)

10%

5

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

10%

25%

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

13

A. Lembaga Penyelenggara Adapun lembaga penyelenggara sebagai penerima dana bantuan program ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan yang berada di tingkat provinsi, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Setiap lembaga harus memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan program pengarusutamaan gender di bidang pendidikan.

B. Persyaratan Lembaga


Persyaratan lembaga sebagai menerima dana bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki Surat Keputusan Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan alamat lembaga yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas Pokja; 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;


14

5. memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota; 6. bersedia menyelenggarakan program dan kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 7. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, atau Kabupaten/Kota setempat; 8. bersedia menyediakan dan menyiapkan nara sumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 9. bersedia memfasilitasi penguatan program PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) kabupaten/kota terpilih di wilayahnya (khusus untuk Pokja PUG bidang pendidikan provinsi); 10. bersedia memfasilitasi implementasi PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal (khusus untuk Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota).

C. Tata Cara Pengajuan Dana 1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, setiap Pokja harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Surat Keputusan Pembentukan Pokja, Profil lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga, fotocopy NPWP atas nama lembaga, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan.


2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2012, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebut 15 masih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, maka waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampai dengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masih tersedia. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masing rangkap satu).

D. Proses Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua.


16

b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar Pokja PUG yang dianggap layak sebagai nominasi calon Pokja PUG penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, dapat dilakukan verifikasi terhadap Pokja PUG sebagai calon penyelenggara program. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang Pokja PUG yang terpilih sebagai nominasi calon penerima dana bantuan untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap Pokja PUG yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada Pokja PUG calon penerima dana atau kepada Dinas Pendidikan setempat. 3. Penetapan lembaga Pokja PUG sebagai penerima dana Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap Pokja PUG sebagai calon penerima dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat


mengajukan daftar nominasi calon Pokja PUG penerima dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat menetapkan Pokja PUG penerima dana dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar Pokja PUG penerima dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan surat keputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, untuk digunakan sebagai bahan 17 pembinaan terhadap Pokja PUG penerima dana tersebut. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan Pokja PUG penerima dana, kemudian dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (Pokja PUG penerima dana sebagai penyelenggara program), sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir. Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut, Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana, dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran dana kepada Pokja PUG (penerima dana sebagai penyelenggara program), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).


c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening Pokja PUG sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan Pokja PUG penerima dana. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua Pokja PUG yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan program.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

E. Catatan Khusus 18

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 2. Lembaga Pokja PUG yang ditetapkan sebagai penerima dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 3. Lembaga Pokja PUG penerima dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (pada tahun 2011 atau tahun sebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2012. 4. Setiap lembaga Pokja PUG penerima dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, agar berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.


A. Pemantauan dan Evaluasi Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap Pokja PUG penerima dana bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pejabat terkait, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap Pokja PUG penerima dana bantuan penyelenggaraan program secara berjenjang. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait.

B. Pelaporan Setiap Pokja PUG penerima dana bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi/kabupaten/ kota, wajib menyusun dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana yang telah diterima.


19

Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa dana telah diterima, dan menjelaskan secara singkat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporan awal, terlampir.

20

Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima dana. 2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentang hasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut program. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan (mengacu pada format laporan akhir terlampir), antara lain memuat tentang: a. uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan; b. jadwal pelaksanaan kegiatan; c. objek dan lokasi sasaran program; d. pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan program; e. sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan; f. dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program; g. hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program; h. hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program; i. rincian penggunaan dana. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiri dengan: a. Profil PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 b. data dan profil Pokja PUG penyelenggara program; c. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;


d. foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan; e. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dan digandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 15 Desember 2012. Laporan dikirim kepada: • Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian 21 Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyak rangkap 2 (dua); • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); • Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sebanyak rangkap 1 (satu), khusus untuk Pokja PUG bidang pendidikan provinsi, tidak perlu; • Arsip untuk Pokja PUG penyelenggara program, sebanyak rangkap 1 (satu). Khusus bagi lembaga yang belum dapat menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 Desember 2012 (karena alasan keterlambatan penerimaan dana dari pusat, sehingga program kegiatan masih sedang berlangsung atau belum selesai dilaksanakan), maka lembaga tersebut wajib menyampaikan laporan sementara paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 yang antara lain memuat tentang: • kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan, dan • kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Setelah semua program dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut harus menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, pasal 28 ayat 8).


Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Contoh Akad Kerjasama

BAB V

PENUTUP

AKAD KERJASAMA NOMOR : ............... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN

D

emikian Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan 22 Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para Pokja PUG penerima bantuan dana sebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi/kabupaten/kota ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], [email protected], atau Website: http///www.paudni. kemdiknas.go.id/dikmas.

LEMBAGA /ORGANISASI .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/organisasi .........……… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:



23

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: 24

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Akad kerjasama ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk: 1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/ kota dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 3. mengimplementasikan layanan pendidikan responsif gender pada satuan pendidikan formal dan nonformal di daerah; 4. menyediakan dan menyiapkan nara sumber ahli dalam bidang pengarusutamaan gender dan layanan pendidikan yang responsif gender. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK


KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak 25 untuk melaksanakan program; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program; f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar: • Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk Pokja PUG bidang pendidikan provinsi • Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Pokja PUG bidang pendidikan kab/kota


2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Nomor …………/-/2012 tanggal …. Maret 2012 dengan kode anggaran …………….. 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: 26 Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP 4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program. 5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan program, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.


Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang 27 tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000,-


Lampiran 2. Format Cover Proposal

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

28

PROPOSAL PENGAJUAN, PENGELOLAAN, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan program tahun 2012 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oleh:

.................................................. 2012 Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota *) ..………...............

Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................

Tanda Tangan, Stempel

(..................................................) *) coret yang tidak perlu



29 2

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

30

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG bidang Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana diterima. b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 15 Desember 2012. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….)


Lampiran 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal PROPOSAL PENGAJUAN, PENGELOLAAN, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 31 (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. C. D. E.

Dasar pelaksanaan kegiatan Sasaran program Tujuan program Hasil yang akan dicapai

BAB II PROFIL LEMBAGA A. Alamat lengkap lembaga B. Kepengurusan lembaga C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Objek dan lokasi sasaran program B. Rencana program dan kegiatan C. Sarana dan prasarana yang akan digunakan


D. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan E. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris atau surat izin operasional pendirian lembaga. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 32 lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga, dan rincian tugas pengurus. 5. Profil lembaga, dan lain-lain yang diperlukan.

Lampiran 6. Format Profil Rincian Lembaga/Organisasi PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama Lembaga/ Organisasi 2. Alamat Lembaga 3. No. Telp/HP/Fax/ E-mail 4. Tanggal Berdiri

33

5. Akte Notaris/ Perijinan 6. Rekening Bank 7. NPWP (jika ada) 8. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1. 2.


Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

...... m2 ....... m2

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang


3.

34

Sarana/Fasilitas • Kursi Tamu Pembelajaran • Meja/kursi/lemari Sekretariat dan Pelatihan • Meja/kursi Ruang Belajar Teori • Meja/kursi Ruang Keterampilan • Lemari/rak buku • Mesin tik manual • Komputer • Printer • Mesin faksimile/telepon • Papan tulis • Buku/modul/bahan belajar lain • Alat-alat keterampilan: • …………… • ……………

• • • • • • • • • • • • • •

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh No.

Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

SMP

Tingkat Pendidikan (Orang) SMA Dipl. S1 S2 Jumlah

• Pengurus/Pengelola

F.

PRESTASI YANG DIMILIKI 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

• Tenaga Administrasi

No.

• Tenaga Tutor

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

• Tenaga Pelatih/Narasumber teknis • ………

2. Penghargaan yang pernah diperoleh

• ………

No.

• ……..

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

L

Peserta Program P L+P

Sumber Biaya

• ........................

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti No.

• ........................

Jenis Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan

Tahun

Tempat Pelatihan

• ........................ • ........................ Jumlah



35

Lampiran 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program

Lampiran 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No (1)

1

36

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan

Volume

(2)

(3)

Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) (3) X (4) (4)

(5)

Identifikasi calon WB dan pelatih : a. .... b. dst. ATK WB dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst. Pengadaan alat/vahan keterampilan: a. .... b. dst. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst. Penyelenggaraan program: a. .... b. dst. Transport tutor/pelatih keterampilan: a. .... b. dst. Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst. Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst.

LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga : ……....................………….................... 2. Alamat Lengkap: ……....................………….................... 3. Nama Ketua : ...……....................…………................ 4. No. Telp./HP. : ……....................……..…..................... B. LAPORAN AWAL 1. Kami laporkan bahwa dana bantuan penyelenggaraan program Peningkatan Kapasitas POKJA PUG bidang Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota tahun 2012, telah kami terima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud pada: • Tanggal : .............................. • Jumlah : Rp. ......................... • Melalui Bank : ............................... • Nomor Rekening : …………………… 2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: .. ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... 3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih. ......, ..........................., 2012 Ketua lembaga/organisasi ............

Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................



37

Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTATAHUN 2012

38

A. COVER / SAMPUL LAPORAN: • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telepon/Fax/HP/ Email • Bulan/ Tahun Laporan

: .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Objek dan sasaran program pelaksanaan program (data dan informasi tentang peserta program 3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan program 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan


6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 39 IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Profil lembaga penyelenggara program 2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Foto dokumentasi pelaksanaan 4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


Lampiran 10. Format Rekapitulas Rincian Rencana Penggunaan Dana No

40

Rincian Pengeluaran

01 Identifikasi calon WB dan pelatih: • ……………………… • ……………………… 02 ATK WB dan Penyelenggaraan: • …………………… • …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: • ……………………… • ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: • ……………………… • ……………………… 05 Penyelenggaraan program: • ……………………… • ……………………… 06 Transport tutor/pelatih keterampilan: • ……………………… • ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: • ……………………… • ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: • ……………………… • ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan • ……………………… • ……………………… Jumlah

Lampiran 11 Format Contoh Buku Kas Umum

Jumlah Tanggal Bukti SPJ (Rp) Pengeluaran Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

31 Juli 2012

Nota & kwitansi

05 Agustus 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & Kwitansi

14 September 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

No Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

02 Agustus 2012

41

01 September 2012 12 Oktober 2012 10 November 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan

20 November 2012

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2012

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.



Lampiran 12 Format Contoh Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Jumlah

Ket

42

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang (= > Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. …………………………,2012

Mengetahui Ketua Lembaga

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


Kota

Recommend Documents