KOORDINASI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KOORDINASI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK Oleh: ALBINUS ENDI SANDRA NIM. E42012062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penertiban Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Ngabang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana koordinasi dari Satpol PP dengan pihak terkait dalam menangani permasalah Pedagang Kaki Lima yang ada dan apakah koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang masih saja mendirikan lapak dagangannya di sembarang tempat. Kata- Kunci : Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penertiban

THE WORKING COORDINATION OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN IMPROVING VENDORS AT NGABANG SUBDISTRICT, LANDAK COUNTRY Abstarct This thesis writing is aimed to know and analyzing working coordination of Pamong Praja Police unit improving regulating vendors at Ngabang subdistrict, Landak Country. The title of this thesis is based on exist phenomenous occurred which there are many many vendors bulid their place everywhere without permission from local government and without telling Pamong Praja Police Unit at Ngabang Subdistrict. The conclusion of this research shows how coordination between Pamong Praja Police Unit with other side in solving exist vendors issues and whether coordination running well. This case can be seen from several violation made by vendors who still build trading place everywhere. Keywords : Local Government, Coordination and Regulatory

1 ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Negara Republik Indonesia Tahun 2014

A. PENDAHULUAN

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Latar Belakang Penelitian

Republik

Pedagang kaki lima merupakan suatu

sebagaimana telah beberapa kali diubah

usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak

terahkir dengan Undang-Undang Nomor 9

dalam usaha sektor informal memerlukan

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas

peningkatan dan pengembangan. Karena

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

sektor usaha ini memberikan sumbangan

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

kepada pendapatan daerah. Sehingga perlu

Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

dilakukan peningkatan dan pengembangan

Satuan

usaha baik dari pemerintah maupun dari

melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255

pedagang

dengan

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

peraturan

23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

1.

itu

peningkatan

sendiri. usaha

Terkait dalam

Indonesia

Polisi

Nomor

Pamong

Praja

Lembaran

Tahun

dan

Nomor 5587). Selanjutnya Satuan Polisi

pemberdayaan pedagang kaki lima pada

Pamong Praja sesuai ketentuan Pasal 4

bab iii pemberdayaan PKL pasal 7. Dimana

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

koordinasi

PKL

tentang Satpol PP, tugas Satpol PP adalah

melalui;

untuk membantu kepala daerah dalam

tentang

koordinasi

pemberdayaan

dilaksanakan

diantaranya

Republik

dalam

Presiden Republik Indonesia Nomor 125 2012

Negara

5587),

penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan

menegakkan

sosial, peningkatan kemampuan berusaha,

Peraturan

Bupati,

pemberian bantuan, serta fasilitas akses

ketertiban

umum

permodalan. Berdasarkan peraturan tersebut

masyrakat, serta perlindungan masyarakat.

jelas

PKL

seharusnya

mendapatkan

Peraturan

Indonesia

Daerah

dan

meyelenggarakan dan

ketentraman

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan

perhatian dari pemerintah sehingga para

Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

PKL

1.

bisa

memperolah

keuntungan

maksimal.

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan

Dalam rangka mendukung serta

Peraturan

penyelenggaraan ketertiban umum dan

mewujudkan apresiasi masyarakat dalam

ketentraman

mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan

perlindungan masyarakat.

bernegara guna terlenggaranya Pemerintah Daerah

sebagaimanan

diatur

2.

dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah,

Pelaksanaan

masyarakat

kebijkan

,

serta

penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 3.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 2

ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


4.

Pelaksanaan

koordinasi

Peraturan

Pemerintah

Peraturan

Bupati,

ketertiban umum

5.

penegakan Daerah

Tujuan Penelitian

dan

Adapun yang menjadi tujuan dari

penyelenggaraan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

dan

ketentraman

mengidentifikasi

faktor-faktor

menyebabkan

Republik Indonesia, Penyidik Pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan

Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur

Ngabang Kabupaten Landak belum bekerja

lainnya.

secara maksimal dalam mengatasi adanya

Pengawasan

terhadap

masyarakat,

Fungsi

lapak dagangannya.

mematuhi

5.

Daerah

dan

Pelaksanaan

kerja

PKL yang masih sembarangan mendirikan

aparatur, atau badan hukum agar Peraturan

koordinasi

yang

masyarakat dengan Kepolisian Negara

peraturan Bupati. 6.

4.

Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

tugas

lainnya

yang

diberikan oleh Kepala Daerah.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas Ilmu

Sosial

dan

Ilmu

Politik

Fokus Penelitian

Universitas Tanjungpura khusus nya

Berdasarkan latar belakang di atas

Program Studi Ilmu Pemerintahan di

maka peneliti membatasi pada faktor-faktor

bidang ketentaraman dan ketertiban

yang mempengaruhi fungsi Satpol PP

serta dapat memberikan kontribusi dan

dalam Koordinasi Kerja Satpol PP untuk

memperkaya ragam penelitian bagi

Meningkatkan

para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial,

2.

Penertiban

PKL

Di

Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

dan

demi

dan

Tanjungpura khususnya Program Studi

ketertiban umum dan tercapainya suatu

Ilmu Pemerintahan dan juga dapat

tujuan yang telah direncanakan.

menjadi

3.

terciptanya suatu karya ilmiah.

terciptanya

ketentraman

Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas,

Ilmu

Politik

bahan

Universitas

referensi

bagi

2) Secara Praktis

maka yang menjadi rumusan masalah

Penelitian ini di harapkan dapat

pokok dalam penelitian yaitu “Faktor-faktor

menjadi sumbangan pemikiran bagi

apa saja yang mempengaruhi Koordinasi

instansi pemerintahan yang dimana

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

bertugas membuat ketentraman dan

Meningkatkan

ketertiban

Penertiban

PKL

Di

agar

tidak

terciptanya

Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

keresahan dan penyimpangan yang

yang belum optimal?

akan di rasakan masyarakat. 3



Penelitian ini di harapkan dapat

pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga

menjadi sumbangan pemikiran bagi

terdapat saling mengisi, saling membantu

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,

dan saling melengkapi. Dengan demikian

agar dapat meningkatkan tugas dan

koordinasi dapat diartikan sebagai suatu

kewajiban nya.

usaha

yang

mampu

menyelaraskan

pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat

B. TEORI DAN METODELOGI

disimpulakn 1.

proses

Konsep Teori Koordinasi

berasal

dari

bahwa

koordinasi

adalah

kesepakatan

bersama

secara

kata

mengikat berbagai kegiatan atau unsur

coordination, co dan ordinare yang berarti

(yang terlibat dalam proses) pemerintahan

to regulate. Dari pendekatan empirik yang

yang berbeda-beda pada dimensi waktu,

dikaitkan dengan etimologi, koordinasi

tempat, komponen, fungsi dan kepentingan

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan

antar pemerintah yang diperintah, sehingga

oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in

disatu sisi semua kegiatan dikedua belah

rank or order, of the same rank or order,

pihak terarah pada tujuan pemerintahan

not subordinate) untuk saling memberi

yang ditetapkan bersama dan disisi lain

informasi dan mengatur (menyepakati) hal

keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak

tertentu (Ndraha, 2003:290).

keberhasilan pihak lain.

Secara normatif, koordinasi diartikan

Hasibuan

(2006:88),

berpendapat

sebagai kewenangan untuk menggerakkan,

bahwa fakor-faktor yang mempengaruhi

menyerasikan,

koordinasi sebagai berikut :

menyelaraskan,

dan

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya

1.

Kesatuan Tindakan Pada

hakekatnya

koordinasi

terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan

memerlukan kesadaran setiap anggota

secara fungsional, koordinasi dilakukan

organisasi atau satuan organisasi untuk

guna untuk mengurangi dampak negatif

salaing

spesialisasi dan mengefektifkan pembagian

tugasnya dengan anggota atau satuan

kerja (Ndraha, 2003:290)

organisasi lainnya agar anggota atau

Koordinasi Djamin

dalam

menurut

satuan

organisasi

diri

tersebut

atau

tidak

(2011:86)

berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu

diartikan sebagai suatu usaha kerja sama

konsep kesatuan tindakan adalah inti

anatara

dari pada koordinasi. Kesatuan dari pda

badan,

Hasibuan

Awaluddin

menyesuaikan

instansi,

unit

dalam



usaha, berarti bahwa pemimpin harus

Dengan

mengatur sedemikian rupa usaha-usaha

merupakan

hubungan

dari tiap kegiatan individu sehingga

komunikator

dengan

terdapat adanya keserasian di dalam

dimana

keduanya

mempunyai

mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini

peranan

dalam

menciptakan

adalah merupakan suatu kewajiban dari

komunikasi.

pimpinan

Dari

untuk

memperoleh

satu

demikian

pengertian

komunikasi antara komunika

komunikasi

koordinasi yang baik dengan mengatur

sebagaimana disebut di atas terlihat

jadwal waktu dimaksudkan bahwa

bahwa komunikasi itu mengandung arti

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai

komunikasi yang bertujuan merubah

dengan waktu yang telah direncanakan.

tingkah laku manusia. Karena sesuai

2. Komunikasi

dengan

Komunikasi

tidak

pengertian

dari

ilmu

dapat

komunikasi, yaitu suatu upaya yang

dipisahkan dari koordinasi, karena

sistematis untuk merumuskan secara

komunikasi, sejumlah unit dalam

tegas azas-azas, dan atas azas-azas

organisasi

dapat

tersebut disampaikan informasi serta

berdasarkan

dibentuk pendapat dan sikap. Maka

akan

dikoordinasikan rentang

dimana

besar

komunikasi tersebut merupakan suatu

ditentukan oleh adanya komunikasi.

hal perubahan suatu sikap dan pendapat

Komunikasi merupakan salah satu

akibat informasi yang disampaikan

dari

oleh sesorang kepada orang lain.

sekian

sebagian

banyak

kebutuhan

manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Perkataan

komunikasi berasal dari perkataan

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut : 1.

Mengumpulkan

dan

menyebarkan

communicare, yaitu yang dalam

informasi mengenai kejadian dalam

bahasa

suatu lingkungan

lain

mempunyai

berpartisipasi

arti

ataupun

2.

memberitahukan. Dalam organisasi komunikasi sangat pentinh karena karena

dengan

Menginterprestasikan

terhadap

informasi mengenai lingkungan 3.

Kegiatan

mengkomunikasikan

komunikasi

informasi, nilai dan norma sosial dari

partisipasi anggota akan semakin

generasi yang satu ke genrasi yang lain.

tinggi

Maka

dan

memberitahukan

pimpinan tugas

dari

itu

komunikasi

itu

kepada

merupakan suatu upaya yang dilakukan

karyawan harus dengan komunikasi.

oleh sesorang untuk merubah sikap dan 5



perilaku

orang

lain

dengan

melalui

rumit dan tidak seorangpun juga memiliki

informasi atau pendapat atau pesan atau

semua keterampilan yang diperlukan untuk

idea yang disampaikan kepada orang

melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena

tersebut.

itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian

3.

tugas

Pembagian Kerja Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi

adalah

untuk

mencapai

dan

membagi-baginya

kepada

sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan

tujuan bersama dimana individu tidak

orang

dapat mencapainya sendiri. Kelompok

menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

dan atau lebih orang yang bekerja

4.

bersama

secara

kooperatif

dan

mempelajari

keterampilan

dan

Disiplin Pada

setiap

organisasi

yang

dikoordinasikan dapat mencapai hasil

kompleks, setiap bagian harus bekerja

lebih daripada dilakukan perseorangan.

secara terkoordinasi yang kompleks,

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya

agar

adalah

menghasilkan hasil yang diharapkan.

prinsip

pembagian

kerja

masing-masing

(Division of labor). Prinsip pembagian

Koordinasi

kerja ini adalah maksudnya jika suatu

bagian=bagian yang berbeda-beda agar

organisasi

kegiatan dari pada bagian-bagian itu

diharapkan

untuk dapat

adalah

dapat

berhasil dengan baik dalam usaha

selesai

mencapai tujuannya, maka hendaknya

masing-masing

lakukan

sumbangan usahanya secara maksimal

pembagian

kerja.

Dengan

pada

penyesuaian

pembagian kerja ini diharapkan dapat

agar

berfungsi dalam usaha mewujudkan

keseluruhan,

tujuan suatu organisasi. Pembagian

disiplin.

kerja

adalah

perincian

tugas

dan

Rivai

waktunya, dapat

diperoleh untuk

(2005:444)

memberikan

hasil itu

sehingga

secara diperlukan

menyatakan

pekerjaan agar setiap individu dalam

pengertian disiplin kerja adalah suatu

organisasi bertanggung jawab untuk

alat yang digunakan para manajer

melaksanakan

untuk berkomunikasi dengan karyawan

sekumpulan

kegiatan

yang terbatas. Jadi

pembagian

agar mereka bersedia untuk mengubah kerja

pekerjaan

suatu perilaku serta sebagai suatu

menyebabkan kenaikan efektifitas secara

upaya untuk meningkatkan kesadaran

dramatis, karena tidak seorangpun secara

dan kesedian seseorang mentaati semua

fisik mampu melaksanakan keseluruhan

peraturan organisasi dan norma-norma

aktifitas dalam tugas-tugas yang paling

sosial yang berlaku. Jadi jelasnya 6



bahwa disiplin menyangkut pada suatu

ingin mendeskripsikan dan mengungkapkan

sikap dan tingkah laku, apakah itu

secara mendalam mengenai faktor-faktor

perorangan atau kelompok yang untuk

yang menyebabkan Fungsi Satuan Polisi

tunduk dan patuh terhadap peraturan

Pamong

suatu organisasi.

Pelayanan

Dalam suatu organisasi penerapan

Dalam

Kepada

Meningkatkan

Masyarakat

Di

Kecamatan Nagabang Kabupaten Landak.

peraturan kepada sesorang atau anggota

2.

Praja

Sementara

itu

menurut

organisasi dikelola oleh pimpinan.

(2011:6)

Pimpinan

mampu

penelitian yang bertujuan untuk memahami

menerapkan konsep disiplin positif

fenomena tentang apa yang dialami oleh

yakni penerapan peraturan melalui

subjek

kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila

persepsi, motivasi dan lain lain.

diharapkan

pendekatan

Moleong

penelitian

kualitatif

misalnya

adalah

perilaku,

pimpinan tidak mampu menerapkan

Pada penelitian ini peneliti hanya

konsep disiplin positif pada dirinya

menggunakan teknik triangulasi sumber.

sendiri tentu dia juga tidak mungkin

Triangulasi

mampu menerapkannya pada orang

kredibilitas data dilakukan dengan cara

lain

bawahannya.

mengecek data yang telah diperoleh melalui

Dengan demikian disiplin itu sangat

beberapa sumber atau Triangulasi sumber

penting

dapat diartikan mengecek kembali data

termasuk

dalam

pada

proses

pencapaian

sumber

menguji

tujuan, ini merupakan suatu syarat yang

terhadap

sangat menentukan dalam pencapaian

membandingkan data

tujuan yang dimaksud.

terhadap subjek A dengan wawancara

Metode Penelitian

terhadap subjek B yang kemudian akan

Jenis penelitian digunakan deskriptif

menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono,

dengan pendekatan kualitatif. Menurut

subjek

untuk

penelitian hasil

dengan

wawancara

2014:126).

Tohardi (2012:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap,

C. HASIL

perilaku, pandangan, fenomena, proses yang

berlangsung

dalam

dan mengembangkan konsep, model namun bertujuan

untuk

DAN

PEMBAHASAN

masyarakat.

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data

tidak

PENELITIAN

menguji

atau

membuat hipotesis. Dalam hal ini peneliti

1.

Kesatuan Tindakan Pada

memerlukan

hakekatnya kesadaran

koordinasi setiap

anggota

organisasi atau satuan organisasi untuk 7



salaing menyesuaikan diri atau tugasnya

telah diberikan pada tiap-tiap anggota.

dengan anggota atau satuan organisasi

Dengan adanya kesatuan tindakan ini dapat

lainnya agar anggota atau satuan organisasi

membantu pimpinan dalam menagatasi

tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh

anggota-anggota nya agar tidak berjalan

sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah

secara individu. Dimana pemimpin harus

inti dari pada koordinasi. Oleh karena itu

lebih tegas lagi dalam memberikan arahan

kesatuan tindakan ini sangat diperlukan

terhadap tugas yang telah diberikan pada

untuk tercapacainya suatu tujuan dari

setiap anggotanya agar para anggota nya

organisasi dan terdapat keserasian antara

atau

individu.

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa

pemimpin

nya

tidak

melakukan

yang telah direncanakan, meski demikian

mengatur

pimpinan tidak hanya sekedar memberi

sedemikian rupa usaha-usaha dari tiap

tugas begitu saja melainkan pimpinan juga

kegiatan individu sehingga terdapat adanya

harus selalu memantau para anggota nya

keserasian

dalam menjalankan tugas nya.

di

dalam

harus

bawahan

mencapai

hasil.

Kesatuan tindakan ini adalah merupakan

Pengendalian yang dilakukan oleh

suatu kewajiban dari pimpinan untuk

aparat Satpol PP terhadap PKL yang

memperoleh satu koordinasi yang baik

terbukti melanggar Perda, apabila PKL

dengan

waktu

yang sudah diberikan teguran tersebut dan

dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu

masih melanggar maka akan dilakukan

dapat berjalan sesuai dengan waktu yang

operasi penertiban, dan para PKL yang

telah direncanakan.

terkena penertiban wajib mengurus dan

mengatur

jadwal

Kesatuan tindakan adalah inti dari

menyelesaikannya ke kantor Satpol PP

koordinasi anatara dua belah pihak maupun

untuk

lebih

setelah didata dan ditindak lanjuti oleh

jika

kesatuan

tindakan

belum

mengambil

Satpol

barangnya

PP

terlebih

kembali

terlaksanakan dengan baik maka sudah

penyidik

dahulu.

dapat dipastikan bahwa koordinasi tidak

Koordinasi dengan Kasi Trantib juga

akan berjalan sesaui dengan rencana yang

merupakan koordinasi yang penting bagi

telah ditentukan dan diinginkan, diamana

Satpol PP dalam ruang lingkup Kecamatan

dalam kesatuan tindakan pimpinan sangat

Ngabang, Kasi Trantib yang dipimpin salah

berperan penting bagi berjalannya suatu

satu Satpol PP ini merupakan instruktur

organisasi tersebut dan anggotanya akan

perpanjangan tangan dari seorang Camat

berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak

dalam hal keputusan lapangan berkaitan

mengikuti peraturan maupun tugas yang

dengan keamanan dan ketertiban. 8



2.

Komunikasi

masyarakat PKL agar di dalam pemberian

Komunikasi tentunya berperan penting

komunikasi tidak terjadi kesalahpahaman

bagi

tecapainya

ditentukan

tujuan

dan

yang

telah

direncanakan,

dari

pihak

masyarakat

sehingga

adanya

menyulitkan masyarakat itu sendiri. Oleh

komunikasi yang baik dari pimpinan ke

karena itu anggota yang turun ke lapanagan

bawahan maka tercipatalah suatu sasaran

tidak hanya meberikan informasi secara

yang tepat agar tidak adanya terjadi

tulisan melainkan anggota tersebut harus

penyelewengan terhadap bawahan

memberikan infromasi secara lisan agar

jika

pimpinan melakukan komunikasi yang baik,

perlu

adanya

komunikasi

juga

mudah diterima oleh masyarakat. Selain meberikan informasi yang secara

bertujuan untuk memperbaiki atau merubah

langsung

sikap seseorang yang tadinya berjalan

dengan baik tentunya perlu diperhatikan

sendiri-sendiri

lebih

nilai dan norma yang berlaku juga, dengan

Adanya

demikian komunikasi yang diberikan dapat

komunikasi yang baik dari atasan dalam

terealisasikan dengan baik dan berjalan

pemebrian informasi juga sangat berperan

lancar

penting bagi pelaksanaan bawahan dalam

komunikasi yang baik ini pula bertujuan

proses pelaksanaan kegiatan sperti yang

agar masyarakat dan PKL diharapkan bisa

kita ketahui bahwa koordinasi juga bukan

mentaati peraturan Pemerintah, karena tidak

hanya ada pada pimpinan melainkan juga

semua PKL dan masyarakat mengetahui

kepada staf yang turun langsung ke

peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh

lapangan

dalam

Pemerintah maka sangatlah penting bagi

pecapaian penertiban PKL dimana pihak

pemberian informasi dengan komunikasi

Satpol

yang baik.

berkelomok

menjadi dan

dengan

PP

dan

bisa

membaur.

masyarakat

Kecamatan

langsung

berkomunikasi dengan masyarakat untuk

dan

memberikan

dengan

Adanya

adanya

dukungan

dan

informasi

pendekatan

partisipasi

terlebih dahulu. Sebagai pimpinan juga

masyarakat dapat lebih berguna bagi pihak

harus

mnegumpulkan

Satpol PP maupun Kecamatan dimana ini

informasi apa saja yang diterima agar dalam

menjadi sebuah motivasi untuk bekerja

proses penertiban sesuai dengan fakta apa

lebih baik lagi dan lebih maksimal, adanya

saja yang terjadi di lapangan.

antusias dari masyrakat yang mendukung

terlebih

dahulu

Dalam komunikasi penejelasan juga

pelaksanaan dari anggota Satpol PP dengan

menjadi hal yang penting dimana anggota

Kecamatan dapat membantu terlenggaranya

yang turun langsung ke lapangan harus

proses pemerintah dengan baik dan sesaui

menjelaskan

dengan sasaran yang telah ditentukan.

dengan

baik

kepada



Tetapi sering juga dijumpai bahwa Satpol

sehingga dapat fokus pada satu masalah

PP masih mengalami kesulitan dikarenakan

yang akan diselesaikan dan tidak perlu

PKL

melakukan

mencangkup ke urusan kerja lainnya agar

koordinasi. Contohnya pada saat diundang

proses prencanaan dapat berjalan secara

ke kantor Camat untuk membahas tentang

maksimal.

sulit

diajak

dalam

pelanggaran Perda yang mereka lakukan

Meskipun

anggota

Satpo

PP

di

namun sangat jarang PKL yang mau hadir

Kabupaten Landak masih kurang dan belum

ke kantor Camat untuk secara bersama-

mencapai standar yang telah ditentukan

sama membahas dan mencari solusi yang

pimpinan

baik

semaksimal mungkin untuk melakukan

demi

terciptanya

ketertiban

dan

Kasatpol

PP

berusaha

ketentraman di Kecamatan Ngabang.

pembagian kerja sesaui dengan tupoksinya

3.

Pembagian Kerja

masing-masing agar tidak terjadi tumpang

Adanya pembagian kerja yang sesuai

tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

yang dilakukan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya

maka

pelaksanaan

kantor Satpol PP itu tidak sejalan dengan

penyelenggaraan penertiban yang akan

apa yang terjadi di Kecamatan yang dimana

dilaksanakan dapat tercapai dengan sasaran

Kasi tarntibnya masih mecangkup dua

yang telah ditentukan, dimana pemabgian

bagian yaitu Kasi Pem dan Kasi tarntib

kerja ini memiliki peran penting bagi setiap

dimana ini dapat menurunkan adanya

anggota agar tidak terjadi tumpang tindih

kualitas dari

dengan anggota lainnya. Jadi pembagian

pekerjaan itu sendiri tidak maksimal. Meski

kerja menyebabkan kenaikan efektifitas

demikian

secara dramatis, karena tidak seorangpun

meski sudah cukup baik tetapi belum

secara

melaksanakan

maksimal karena dengan adanya merangkap

keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas

pekerjaan yang lain itu membuat tidak

yang paling rumit dan tidak seorangpun

terlalu fokus pada satu masalah melainkan

juga memiliki semua keterampilan yang

bisa saja menunda pekerjaan yang satu

diperlukan untuk melaksanakan berbagai

demi pekrjaan yang lain.

fisik

proses

Adanya pembagian yang terjadi di

mampu

tugas yang tidak sesuai dengan profesi nya. Pembagian

prosedur

yang

yang menjadi

dilaksanakan

Dengan demikian koordinasi Satpol PP

yang

dan Kecamatan dengan masyarakat maupun

dispesialisasikan seperti itu memungkinkan

PKL sangat diperlukan demi terciptanya

orang

dan

ketertiban di Kecamatan Ngabang sehingga

menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu

PKL tidak sembarangan mendirikan lapak

sehingga tidak merangkap ke pekerjaan lain

mereka

mempelajari

pekerjaan

pekerjaan

keterampilan

di

sembarang

tempat

dan 10



masyarakat tidak segan untuk melaporkan

D. KESIMPULAN

kepada pihak Kecamatan maupun Satpol PP untuk menangani permasalah PKL yang masih saja terjadi.

Dengan

melihat

pembahasan

dan

penelitian yang telah peneliti uraikan pada

Dalam koordinasi vertikal, di dalam

bagian

sebelumnya,

yang

membahas

sebuah struktur organisasi pastinya ada

tentang Koordinasi Kerja Satuan Polisi

pimpinan yang merupakan kunci sukses

Pamong

bagaimana melakukan koordinasi vertikal

Penertiban

yaitu bagaimana kerjasama antara pimpinan

Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,

dan bawahan. Apabila bawahan sulit untuk

maka dapat disimpulkan bahwa Koordinasi

diatur maka pimpinan bisa memberikan

yang telah dilaksanakan oleh anggota

sanksi yang tegas kepada bawahan. Dalam

Satpol PP dengan Kecamatan dan antar

konteks penelitian ini adalah Satpol PP dan

personil maupun antar pihak kecamatan

anggotanya. Kepala Satpol PP memberikan

sudah cukup baik tetapi lain halnya dengan

arahan agar melakukan penertiban terhadap

PKL masih belum cukup baik dan masih

PKL

berlaku,

terdapat PKL yang mengabaikan koordinasi

sedangnkan dalam koordinasi horizontal,

dengan pihak kecamatan maupun pihak

koordinasi ini dilakukan

oleh Satpol PP

satpol PP. Adapun beberapa kesimpulan

dalam menertibkan PKL agar mau disiplin

yang dapat peneliti sampaikan dari hasil

dengan

penelitian dan pembahasan adalah sebagai

sesuai

Perda

aturan

yang

Perda

yang

ada

di

Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

berikut :

Apabila

1.

PKL

dalam

menertibkan

Dari

Praja

dalam

Pedagang

anggota

Meningkatkan

Kaki

Satpol

Lima

PP

di

terdapat

melakukan perlawanan maka Satpol PP

kesatuan tindakan yang terjadi sudah

berhak memberi sanksi, sejauh ini Satpol

sesuai dengan yang ditentukan, dan

PP telah banyak melakukan koordinasi

pada

dengan PKL dengan berbagai cara agar

memerlukan kesadaran setiap anggota

PKL yang masih liar bisa membantu

organisasi atau satuan organisasi untuk

berjalannya Perda yang ada di Kecamatan

salaing

Ngabang Kabupaten Landak. Dan dengan

tugasnya dengan anggota atau satuan

berjalan

organisasi lainnya agar anggota atau

lancarnya

penertiban

yang

hakekatnya

koordinasi

menyesuaikan

satuan

positif bagi masyarakat sekitar yang berada

berjalan sendiri-sendiri, diamana hal

dilingkungan PKL.

tersebut sudah dilakukan oleh Satpol dengan

tersebut

atau

dilakukan Satpol PP dapat berdampak

PP

organisasi

diri

baik

tidak

sehingga 11



2.

mempermudah pelaksanaan kegiatan

yang telah ditentukan, tetapi dengan

yang telah direncanakan bersama.

demikian bukan menjadi halangan yang

Terkait dengan komunikasi yang terjadi

berarti

pada Satpol PP sudah cukup baik

mengatasi pemabagian kerja kepada

dengan

anggota nya.

pihak

Kecamatan,

dimana

bagi

Kasatpol

PP

dalam

pihak Kecamatan dan Satpol PP selalu mengadakan sebelum

rapat

turun

terlebih

dahulu

kelapangan

untuk

E. SARAN

melakukan penertiban PKL yang masih saja

mendirikan

lapaknya

dengan

hasil

penelitian,

sembarang dan tanpa ijin. Tetapi tidak

pembahasan dan simpulan yang telah

demikian

dipaparkan

yang

terjadi

dengan

sebelumnya,

peneliti

akan

masyarakat atau pun PKL tersebut

memberikan beberapa saran untuk Satpol

karena masih adanya kesalahpahaman

PP dan Kecamatan dalam melakukan

dan kurangnya komunikasi yang baik

penertiban di Kecamatan Ngabang yaitu :

terjadi antara masyarakat dan Satpol PP

1.

Dalam kesatuan tindakan diamana

tersebut yang mengakibatkan adanya

pimpinan harus lebih tegas dan lebih

ketidakserasian yang terjadi dilapangan

memperhatikan bawahan agar bawahan

meskipun

dan

tidak berjalan dengan sendiri-sendiri,

melakukan

meskipun yang terjadi sudah baik tetapi

komunikasi dengan masyarakat dan

tidak menutup kemungkinan untuk

PKL

penyelenggaraan

mereka melakukan tugasnya dengan

penertiban tersebut, tapi komunikasi

sendiri-sendiri jika suatu saat terjadi

yang terjalin masih saja belum dapat

kelalaian.

pihak

Kecamatan

dalam

Satpol

sudah

PP

diterima masyrakat dengan baik. 3.

Berdasarkan

Keberhasilan

Satpol

PP

2.

Komunikasi hendaknya ditingkatkan

dalam

lagi agar masyarakat dan PKL dapat

pembagian kerja patut menjadi contoh

menerima informasi yang baik dan

bagi Kecamatan yang masih ada kasi

jelas,

yang merangkap, seperti kasi pem

kesalahpahaman dari informasi yang

merangkap dengan kasi trantib yang

telah

membuat suatu pekerjaan dapat tidak

dipertanggungjawabkan.

berjalan dengan maksimal. Meskipun anggota Satpol

PP yang

ada di

Kabupaten masih jauh dari standar

3.

agar

tidak

diberikan

dan

terjadi

dapat

Pembagian kerja seharusnya dapat lebih

maksimal

dilakukan

pihak

Kecamatan meskipun masih kurangnya 12



aparatur yang ada. Dan engan adanya keurangan

personil

di

2.

Kecamatan

maupun Satpol PP bukan menjadi suatu alasan untuk tidak dapat melaksanakan

4.

dan

kesulitan

mendapatkan

data-data

dalam

baik

data

sekunder maupun data primer. 3.

Keterbatasan peneliti dalam membuat

tugas dengan baik dan sesuai dengan

jadwal wawancara dengan beberapa

rencana agar dapat mecapai sasaran.

informan yang jam kerjanya masih

Perlu

padat dan sering ke lapangan sehingga

diadakan

pembelajaran

penyuluhan

tentang

dan

bagaimana

pengaruh dan pemamfaatan teknologi

5.

Keterbatasan

sulit untuk ditemui. 4.

Keterbatasan

peneliti

terhadap peningkatan pengahsilan para

menganalisis

pedagang kaki lima.

pengumpulan data terkait Koordinasi

Perlu koordinasi yang lebih baik atara

Kerja dalam Penertiban PKL, sehingga

para instansi yang menangani masalah

peneliti merasa masih perlu adanya

pedagang kaki lima di Kecamatan

penyempurnaan

Ngabang sehingga

rekomendasi

pengelolaan dan

data

serta

dalam

dalam untuk

dalam

bentuk penelitian

pengawasan terhadap pedagang kaki

selanjutnya.

lima bisa berjalan dengan baik

Masih banyak keterbatasan, kendala dan kekurangan yang tidak dapat peneliti

3.

jelaskan satu persatu, maka harapan yang

Keterbatasan Peneliti Selama melakukan penelitian

yang

dapat kami berikan ialah kiranya penelitian

berjudul Koordinasi Kerja Satuan Polisi

ini dapat lebih disempurnakan lagi untuk

Pamong

penelitian selanjutnya.

Praja

Penertiban

Dalam

Pedagang

Meningkatkan

Kaki

Lima

di

Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, peneliti merasa masih banyak keterbatasan

F. REFERENSI

yang peneliti alami diantaranya : 1.

Keterbatasan

Literatur,

dalam

penulisan skripsi ini peneliti terkendala dengan buku-buku yang sesuai dengan

Buku Ndraha, Taliziduhu, Organisasi, Cetakan Rineka Cipta, Jakarta.

2003. Kedua,

Budaya Penerbit

permasalahan yang terjadi serta masih kurangnya referensi berupa skripsi dan penelitian

terdahulu

sehingga

menyulitkan peneliti dalam penulisan Skripsi.

Handoko, T. Hani. 2005. Manajemen. BPFE. Yogyakarta. Rivai, Veithzal. 2005. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 13



Inu Kencana Syafiie. 2011. Etika Pemerintahan. Jakart: PT. Rineka Cipta. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta. Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pnegertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara; Jakarta. Hasibuan, Malayu. Sumber Daya Aksara;Jakarta.

2006. Manajemen Manusia, Bumi

Handayaningrat. 1989. Manajemen Konflik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Koetler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta Moloeng, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Moloeng, 2013. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Satori, Djam’an, Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2009. Statistik untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta. ------------, 2010. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung CV Alfabeta. Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung CV Alfabeta. Tohardi, Ahmad. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IP. Pontianak : Fisip Universitas Tanjungpura. Tim Penulis Prodi IP FISIP UNTAN. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi

Program Studi Ilmu Pemerintahan. Cetakan ke-3, Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Peraturan dan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, tugas Satpol PP Peraturan Bupati Landak Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Skripsi Dussafik (2010), Peranan Polisi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Ami Prihandara (2012) “Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang”

Rujukan Elektronik https://landakkab.bps.go.id/index.php/publ ikasi https://landakkab.bps.go.id/ https://landakkab.bps.go.id/index.php/Keg iatanLain 14


KOORDINASI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Recommend Documents