RAHMAD HENDRA FHUR
Kontrak = perjanjian, kemudian dalam perkembangannya kontrak merupakan perjanjian tertulis (menurut prof. Subekti). Kontrak dalam bahasa Inggris yaitu contracts Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst (perjanjian)
2
Kontrak, yang berasal dari bahasa Inggris Contract adalah an agreement between two or more persons which creates an obligation to or not to do a parthicular thing. Jadi, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) di antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan (hak) dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang khusus
3
Definisi perjanjian : Perjanjian menurut Pasal 1313 adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” lebih.” Kelemahan Pasal 1313 Pengertian dari kata “suatu perbuatan” terlalu luas, sedangkan kata “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” terlalu sempit sempit..
4
Menurut beberapa pakar Pasal 1313 harus disempurnakan yaitu : “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.
5
Menurut
pendapat yang paling umum (communis opinio doctorum) : perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
6
• Menurut Prof. Van Dunne, perjanjian bukan suatu perbuatan hukum melainkan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Penawaran (perb.hukum
Hubungan hukum /rechtbetrekking
konsensus
Penerimaan (perb. Hukum)
Terjadi perjanjian (terjadi hubungan hukum) 7
Teori
baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian sematamata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru
8
1. Tahap Pra kontraktual : di dalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki, dalam tahap ini terjadi negoisasi antara kedua belah pihak, tawar menawar, demand and supply, sampai terjadi konsensus. Negoisasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan mengenai satu kerjasama dimana para pihak saling memberikan konsensi satu sama lain.
9
2. Tahap Kontraktual : tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi sampai berakhir kontrak.
10
3. Tahap Post Kontraktual : tahap setelah perjanjian selesai, yaitu masa pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi, atau fase garansi. Ex : dalam perjanjian borongan :pihak pemborong tidak akan berhenti kewajibannya setelah pembangunan selesai. Tapi berdasarkan A.V 1941 (yang mengerjakan bangunan harus bertanggung jawab hingga 10 tahun setelah usainya pembangunan suatu bangunan.
11
Unsur-unsur Perjanjian 1. Ada perbuatan hukum dimana perbuatan hukum tersebut terjadi karena kerjasama dua pihak. Di dalam kerjasama itu tujuan para pihak dapat sama tapi dapat juga berlainan namun saling mengisi satu sama lain.
12
2. Adanya persesuaian kehendak dari pihak yang bekerjasama di dalam perjanjian harus ada rumusan, yang diletakkan dalam bagian premis akta dan kemudian di ulangi lagi dalam pasal-pasal pejanjian. Sepakat yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sepakat murni yang tidak mengandung cacat kehendak adalah : Paksaan Kekhilafan Penipuan Penyalahgunaan keadaan
13
3. Persesuaian kehendak itu harus dinyatakan sehingga dapat diterima oleh pihak lawan. 4. Pernyataan kehendak yang sesuai itu saling tergantung satu sama lain atau ada kaitannya satu sama lain. 5. Kehendak itu ditujukan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain.
14
Yang menimbulkan perjanjian adalah kata sepakat, tapi dalam perkembangannya bukan hanya kata sepakat tapi juga itikad baik. Itikad baik adalah sikap batin yaitu kejujuran (dalam pengertian subyektif), dan kepatutan (dalam pengertian obyektif). Azas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdt. Itikad baik merupakan norma kabur (blanket norm). norma kabur adalah ketentuanketentuan yang memberikan pada hakim untuk melakukan penafsiran. 15
TEORI LAHIRNYA KATA SEPAKAT
Arti penting penentuan lahirnya kesepakatan: penarikan kembali penawaran, saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa, menentukan tempat terjadinya perjanjian. KAPAN TERJADI KESEPAKATAN ?
16
1.
Teori Kehendak (Wills Theorie )
Teori ini menitikberatkan pada Faktor Kehendak, jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan itu
Kelemahannya : Tidak menimbulkan kepastian hukum karena tidak ada kepastian apakah yang dinyatakan menjadi dikehendaki / tidak ?
17
2. Teori Pernyataan (Verklarings Theorie)
Teori ini menitikberatkan pada apa yang
dinyatakan seseorang. Bahwa kita harus dapat berpegang pada pernyataan seseorang karena kebutuhan masyarakat menghendaki hal tersebut. Bahwa apabila Offertee diterima / diAkseptasi , maka terjadilah perjanjian dan kiranya mangikat para pihak. Kelemahannya : Apabila pernyataan seseorang , misalnya dia sedang mabuk, menawarkan jam emas hanya dengan seharga 15.000 rupiah, apakah adil / tidak ?
18
3. Teori Kepercayaan Untuk mengatasi kelemahan dari dua teori tersebut di atas. Kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya yang menjadi patokan / pedoman teori ini adalah pernyataan seseorang , tetapi dengan batasan yang secara obyektif dapat dipercaya. (dianut oleh HR 23 Maret 1928)
19
Kesepakatan terjadi apabila Offertee bertemu dengan Akseptase. Akan tetapi, apabila pihak – pihak tidak berada / tidak bertatap muka dalam satu tempat, kemudian tawar – menawar memakai korespondensi untuk serah terima, kapan terjadi kesepakatan
20
1. Teori Pernyataan (Uitingstheorie). Saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran. Kelemahannya : Sulit untuk menetapkan dengan pasti kapan kesepakatan lahir, karena tidak diketahui saat penulisan surat jawaban tersebut. Oleh karena itu Akseptor masih dapat menarik kembali pernyataannya sebelum surat itu dikirimkan. 21
2. Teori Pengiriman (Verzendingstheorie).
Saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi, sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian . Tanggal cap pos misalnya dapat dipakai sebagai patokan.
Kelemahannya : Perjanjian telah mengikat pada saat orang yang menawarkan sendiri tidak tahu tanggal berapa, sehingga tidak dapat diterima berdasarkan kepatutan. 22
3. Teori Pengetahuan ( Vernemingstheorie ).
Teori ini lahir untuk mengatasi kelemahan dari teori pengiriman. Mnrt teori ini saat lahirnya perj adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan, yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya.
Kelemahannya : Sukar untuk menetapkan saat penerima surat mengetahui isinya dan bagaimana bila penerima surat membiarkan surat tidak dibaca / suratnya hilang.
23
4. Teori Penerimaan ( Ontvangstheorie )
Sbg jawaban atas kelemahan teori pengetahuan, lahirlah teori penerimaan. Berdasarkan teori ini, saat lahirnya perjanjian adalah pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah surat tsb dibuka atau dibiarkan, yang penting sdh sampai. Teori ini telah menjadi communis opinio docturum.
24
PELAKSANAAN KONTRAK Pelaksanaan : pemenuhan hak dan kewajiban atau prestasi dan kontra prestasi shg tujuan perj tercapai. Ps 1234 KUHPerdata menentukan wujud prestasi ada 3 : memberi sesuatu ( mis : dlm perj jual beli ), berbuat sesuatu ( mis : perjanjian perburuhan ) dan tidak berbuat sesuatu ( mis : dlm per perburuhan, buruh tdk boleh melakukan perbuatan hukum tertentu dlm waktu tertentu ) Pelaksanaan perj : dapat dilakukan sendiri, dpt dg bantuan orang lain, dilakukan pihak 3 untuk dan atas nama debitur.
25
WANPRESTASI
Wanprestasi , ingkar janji, wanprestatie, default, prestasi buruk artinya tdk melakukan kewajiban kontratualnya sesuai dg kesepakatan yang dibuatnya. Debitur dikatakan wanprestasi, hrs dipenuhi dua syarat : 1. Syarat materiil : adanya kesalahan ( sengaja dan lalai ).
Sengaja : perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan dikehendaki. Lalai : yang diketahui hanya perbuatan itu “ mungkin “ menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk adanya kesalahan hrs dipenuhi dua syarat : a. perbuatan tsb hrs dapat dihindarkan; b. perbuatan tsb hrs dpt diperslahkan kepada si pelaku. 2. Syarat formil : adanya teguran atau penetapan lalai atau somatie dari kreditur kepada debitur.
26
WANPRESTASI - LANJUTAN Wujud wanprestasi dapat berupa : 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; 3. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
27
WANPRESTASI - LANJUTAN
Akibat hukum debitur wanprestasi : 1. membayar ganti rugi; 2. pembatalan perjanjian; 3. peralihan risiko; 4. pembayaran biaya perkara.
28
OVERMACHT
Overrmacht , Force majeure : keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sebelumnya, shg menghalangi seorang debitur untuk melaksanakan prestasinya di luar kesalahannya. Overmacht dpt sbg alasan debitur utk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Overmacht ada dua : 1. Absolut overmacht , obyektif ( tetap ) : apabila perj
sama sekali tdk mungkin dilaksanakan, prestasi tdk mungkin dilaksanakan, mis : barang hilang, dirampok, dicuri, dsb. 2. Relatief overmacht, subyektif ( tdk tetap ) : debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tapi membutuhkan pengorbanan yang sangat besar , mis : krisis ekonomi, sakit, dsb.
29
BERAKHIRNYA KONTRAK
Ada 6 cara mengakhiri kontrak : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ditentukan lebih dahulu di dalam kontrak; Ditentukan oleh undang-undang ; Dengan pernyatan menghentikan perjanjian (opzeging ); Perjanjian hapus karena keputusan hakim; Perjanjian hapus karena telah tercapai tujuan perjanjian itu; Perjanjian hapus karena persetujuan para pihak.
30
BERAKHIRNYA KONTRAKLANJUTAN
Perjanjian baru benar-benar berakhir jika seluruh isi perjanjian telah ditunaikan. Isi perjanjian itu adalah perikatan. Ps 1381 KUHPdt mengatur cara hapusnya perikatan : 1. Pembayaran; 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan; 3. Pembaharuan utang atau Novasi; 4. Perjumpaan utang atau kompensasi; 5. Percampuran utang; 6. Pembebasan utang; 7. Musnahnya benda yang menjadi obyek perikatan; 8. Syarat batal dalam setiap perjanjian; 9. Berlakunya syarat batal; 10. Karena lampaunya waktu.
31
