Vol. 3 No. 01 Juni 2017
KONSEPSI KEAMANAN BENDUNGAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BENDUNGAN Joko Mulyono Teknik Pengairan Ahli Madya Balai Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Email:
[email protected] Abstract Helpful dam construction to support the promotion of socio-economic status with the fulfillment of self-sufficiency, irrigation, conservation, hydropower, flood control, tourism and many other benefits. But in fact the dam also holds the potential of considerable danger if not managed properly. As mentioned in the Minister of Public Works and Housing number 27 / PRT / M / 2015, Article 2 stated that the construction of Dams and Their Management conducted based on a conception of Safety of Dams which consists of three pillars, namely: (a) security structures be safe against the failure of structural, secure against hydraulic failure, and secure against seepage failure (b) the operation, maintenance and monitoring, and (c) follow emergency preparedness. Until now it has built 214 dams that are scattered throughout Indonesia, in general terms is already above 50 years of age, which means that the service life as well as the management of the side benefit has been greatly decreased. Nawacita and in accordance with the current administration will be built as many as 65 dams, so that the dam will be built and existing ones maintained properly and not cause problems then need the right treatment based on the conception of Safety of Dams. Keywords: conceptions of safety of dams, dam development and management, hydraulic failure securing, seepage failure security, structural failure safety Abstrak Pembangunan bendungan bermanfaat untuk menunjang peningkatan status sosial ekonomi dengan pemenuhan swasembada pangan, irigasi, upaya konservasi, PLTA, pengendalian banjir, pariwisata dan banyak manfaat lain. Namun sebenarnya bendungan juga menyimpan potensi bahaya yang cukup besar jika tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 27/PRT/M/2015, pasal 2 dinyatakan bahwa Pembangunan Bendungan dan Pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan pada Konsepsi Keamanan Bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu : (a) keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan stuktural, aman terhadap kegagalan hidraulis, dan aman terhadap kegagalan rembesan (b) operasi, pemeliharaan dan pemantauan dan (c) kesiapsiagaan tindak darurat. Sampai saat ini telah dibangun sebanyak 213 bendungan yang tersebar diseluruh Indonesia, secara umum dari sisi usia sudah diatas 50 tahun, yang berarti masa layanan serta pengelolaan dari sisi manfaat sudah sangat menurun. Dan sesuai dengan Nawacita pemerintahan saat ini akan dibangun sebanyak 65 bendungan, maka agar bendungan yang akan dibangun maupun yang sudah ada tetap terjaga dengan baik serta tidak menimbulkan masalah maka perlu penanganan yang tepat berdasarkan Konsepsi Keamanan Bendungan. Kata Kunci: konsepsi keamanan bendungan, pembangunan dan pengelolaan dam, pengamanan kegagalan hidrolik, keamanan kegagalan rembesan, keselamatan kegagalan struktur
1 - 62
JURNAL INFRASTRUKTUR
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
1. PENDAHULUAN Bendungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan tampungannya yang besar dapat mengurangi tingkat kekritisan air yang semakin terasa di berbagai daerah, saat ini di pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT ketersediaan air sudah kritis, diperparah lagi dengan kondisi iklim yang fluktuatif antara debit hujan yang besar dan air yang semakin hari semakin menurun, maka peranan infrastruktur sumber daya air semakin penting dan sangat perlu dibutuhkan. Saat ini masyarakat sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya air sudah sangat kritis. Dan salah satu penanganan yang terbaik adalah dengan pendekatan struktural, yaitu membangun penampung – penampung air seperti waduk atau bendungan, yang mempunyai berbagi macam manfaat diantaranya menampung air, irigasi, air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, perikanan, pariwisata dan konservasi. Namun selain manfaat yang besar, bendungan juga menyimpan potensi bahaya besar yang dapat mengancam kehidupan manusia dengan kerugian materiil serta jiwa manusia. Dan merupakan permasalahan klise dalam membangun sebuah bendungan adalah masalah sumber daya manusia, biaya, pembebasan tanah serta pengelolaan bendungan setelah terbagunnya bendungan. Sejak Pemerintahan Hindia Belanda sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah membangun bendungan sebanyak 213 buah yang tersebar di seluruh Indonesia, secara umum bendungan sudah menurun dalam pemanfatannya. Sesuai program pemerintah mencanangkan pembangunan bendungan sebanyak 65 buah merupakan tantangan yang besar, Khusus pengelolaan bendungannya kurang diperhatikan dengan kata lain kita pintar membangun tapi tidak pintar merawat, sehingga tampungannya menjadi tidak maksimal dan mengurangi umur bendungan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak terawatnya bendungan juga disebabkan oleh kurangnya dana pemeliharaan bendungan, akan tetapi dengan berjalannya waktu mulai saat ini terkait dana operasi dan pemeliharaan bendungan sudah disiapkan oleh pengelolanya pada saat awal perencanaan. Sesungguhnya bendungan telah didesain dengan aman terhadap banjir boleh jadi, aman terhadap gempa, aman terhadap rembesan. Dalam kurun waktu terjadi keruntuhan atau jebolnya bendungan terjadi karena kurang paham dan sadar, kurang peduli terhadap keamanan bendungan. Maksud dan Tujuan dari tulisan ini adalah dalam rangka memperbaiki pengelolaan bendungan yang sudah ada serta mengantisipasi rencana pembangunan bendungan baru dengan tujuan agar dalam pengelolaan bendungan mengikuti kaidah Konsepsi Keamanan Bendungan. Konsepsi Keamanan Bendungan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman potensi bahaya bendungan, maka pembangunan dan pengelolaan bendungan
perlu diatur secara khusus. Untuk itu Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1997 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 72/ PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan, kemudian pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan : PP no. 37 tahun 2010 tentang Bendungan. Dikarenakan adanya pembatalan Undang Undang SDA tahun 2004 oleh Mahkamah Agung maka pengganti Peraturan Pemerintah telah disyahkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan yang mengatur mengenai antara lain : Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 27/PRT/M/2015, pasal 2 dinyatakan bahwa Pembangunan Bendungan dan Pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan pada Konsepsi Keamanan Bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu : (a) keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan stuktural, aman terhadap kegagalan hidraulis, dan aman terhadap kegagalan rembesan (b) operasi, pemeliharaan dan pemantauan dan (c) kesiapsiagaan tindak darurat. Oleh karena itu perlu memahami Konsepsi Keamanan Bendungan, Peduli terhadap kemanan bendungan dan selalu memantau memelihara dan mengoperasikan bendungan dengan baik. 2. TINJAUAN PUSTAKA Kondisi bendungan di Indonesia saat ini yang tersebar diseluruh Indonesia, secara umum dari sisi usia sudah diatas 50 tahun, yang berarti masa layanan serta pengelolaan dari sisi manfaat sudah sangat menurun. Secara garis besar dapat dikelompokkan kondisi bendungan adalah sebagai berikut : Umur bendungan banyak > 50 tahun; Kondisi dan fungsi menurun; Perencanaan & pembangunan bendungan/embung ada yg belum sesuai kaidah dan persyaratan keamanan; Alokasi anggaran OP tidak memadai; OP Bendungan belum dijadikan prioritas;SDM/Unit Pengelola tidak memadai;Rencana Tindak Darurat (RTD) tidak ada;Pelaksanaan Operasi tidak sesuai pola;Manual OP umumnya tidak tersedia; Pemeriksaan, pemantauan & evaluasi kondisi bendungan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaan, agar bendungan yang akan dibangun maupun yang sudah ada tetap terjaga dengan baik serta tidak menimbulkan masalah maka perlu penanganan yang tepat berdasarkan Konsepsi Keamanan Bendungan, yang terdiri dari 3 pilar, yaitu : (a) keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan stuktural, aman terhadap kegagalan hidraulis, dan aman terhadap kegagalan rembesan (b) operasi, pemeliharaan dan pemantauan dan (c) kesiapsiagaan tindak darurat.
JURNAL INFRASTRUKTUR
1 - 63
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
Tabel 1. Data bendungan yang sudah dibangun tiap Propinsi (milik PU maupun non PU):
Sumber: Profil Subdit. OP Bendungan dan Danau Tahun 2016 Direktorat Bina Operasi dan Pemeiharaan. Ditjen SDA
Gambar 1. Peta sebaran bendungan yang sudah dibangun sebagaimana terlampir Sumber: Profil Subdit. OP Bendungan dan Danau Tahun 2016 Direktorat Bina Operasi dan Pemeiharaan. Ditjen SDA
1 - 64
JURNAL INFRASTRUKTUR
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
Tabel 2 : Program Pembangunan Bendungan 2014 – 2019 di tiap pulau sebaga berikut:
Sumber : Pembangunan Bendungan 2014 - 2019, April 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Gambar 2. Total Rencana Bendungan 3. METODE PENELITIAN Sejarah pembangunan bendungan besar di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda yang diawali dengan pembangunan bendungan Nglangon di Jawa Tengah dan dilanjutkan pembangunan sampai saat ini, serta dari beberapa data yang tercatat dari beberapa sumber Sejarah Pembangunan Bendungan Indonesia yang diterbitkan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar. Serta kajian awal dari beberapa pengamatan terjadinya kegagalan bendungan yang masih dalam ingatan seperti pada saat pembangunan pada cover dam bendungan Sempor Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Dan evaluasi akibat kegagalan Situ Gintung yang terletak pada anak sungai Pesanggrahan di Kampung Gintung, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Kejadiannya diawali terjadinya hujan lebat pada tanggal 26 Maret
2009 dan pada tanggal 27 Maret sekitar pukul 04.30 WIB telah terjadi keruntuhan tanggul dibagian ten-
Gambar 3. Contoh Kegagalan Bendungan Situ Gintung JURNAL INFRASTRUKTUR
1 - 65
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
gahnya berikut bangunan pelimpah, yang mengakibatkan kerusakan parah di daerah hilir dan menimbulkan banyak korban jiwa. Lebar bagian tanggul yang runtuh termasuk pelimpah sekitar kurang lebih 70 meter. Situ Gintung ini tidak dilengkapi Rencana Tindak Darurat. Dan juga ada bendungan alami Way Ella, yang terbentuk akibat adanga longsoran tebing yang mengakibatkan terbentuknya bangunan yang melintang sungai dan adanya tampungan. Pada bendungan Way Ella ini sempat mengalami kegagalan pada saat awal pembuatan spillway, akan tetapi resiko korban jiwa hanya 2 orang dan sebelumnya bendungan Way Ella sudah dilengkapi Rencana Tindak Darurat. Dari kejadian situ Gintung dan Way Ella merupakan bukti kejadian nyata. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
suk tubuh bendungan, pondasi, abutmen (bukit tumpuan) dan lereng sekeliling waduk, harus selalu aman pada: 1. semua kondisi dan kombinasi beban yang bekerja (termasuk kondisi gempa bumi dan banjir) dan 2. semua kondisi operasi (operasi normal, banjir, darurat,luar biasa) C. Aman terhadap kegagalan hidrolis(hydraulic failure)Bendungan harus: 1. dilengkapi pelimpah yang mampu melewatkan banjir desain dengan aman, memiliki tinggi jagaan yang cukup, 2. aman terhadap erosi eksternal/erosi permukaan (puncak dan lereng harus diproteksi), gerusan/scouring, dll. D. Aman terhadap kegagalan rembesan (seepage failure), Bendungan harus aman terhadaperosi buluh/piping, boiling, uplift, erosi internal, rekahhidrolik, arching, dan pelarutan soluble material. 4.2. Pilar II: Pemantauan dan Pemeliharaan
Gambar 4. Konsepsi Keamanan Bendungan Dari contoh kegagalan bendungan yang sudah disebutkan, maka bendungan dianggap aman, apabila pelaksanaan pembangunan dan pengeloaan (Operasi dan Pemeliharaan bendungan telah dilaksanakan sesuai dengan Konsepsi Keamanan Bendungan dan Kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalamNSPM (Norma/peraturan perundang-undangan, Standar (SNI), Pedoman dan Manual Konsepsi Keamanan Bendungan memiliki 3 pilar sebagai berikut: 4.1. Pilar I: Keamanan Struktur A. Bendungan harus didesain dan dibangun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga aman untuk semua kondisi dan kombinasi beban kerja serta aman dioperasikan pada semua kondisi operasi (normal , luar biasa, darurat) à harus memenuhi kreteria desain. Agar keamanan struktur terpenuhi, bendungan harus didesain berdasar 3 kriteria pokok berikut: 1. aman terhadap kegagalan struktural dan operasional 2. aman terhadap kegagalan hidrolis 3. aman terhadap kegagalan rembesan B. Aman terhadap kegagalan stuktural dan operasional: Bendungan secara keseluruhan, terma-
1 - 66
JURNAL INFRASTRUKTUR
Bendungan harus selalu dipelihara dengan baik dan dipantau sehingga dapat diketahui sedini mungkin setiap problem yang sedang berkembang sebelum menjadi ancaman yang nyata dan selalu dipelihara shg selalu siap dioperasikan pada segala kondisi operasi. Pengukuran dan pembacaan instrumen, terutama ditujukan untuk mengetahui kondisi didalam tubuh bendungan dan pondasi. Pengukuran dan pembacaan dilakukan terhadap aspek perilaku /kreteria keamanan bendungan dan terhadap beban luar, yang terdiri dari: A. Aspek perilaku bendungan, minimal: 1. Deformasi 2. Rembesan 3. Tekanan Pori dan Gaya angkat (up lift) B. Beban luar: 1. Elevasi muka air waduk, 2. Elevasi sedimen 3. Data meteorology (hujan, suhu udara) C. Hasil pembacaan dicatat oleh petugas lapangan, kemudian secara berkala dikirim kekantor induk untuk dievaluasi oleh engineer yang berpengalam-an dan setiap tahun sekali dibuat laporan perilaku bendungan tahunan,
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
4.3. Pemeriksaan
4.5. Pemeriksaan Besar
Tujuan pemeriksaan, secara umum adalah untuk mengetahui perilaku bendungan dan status/kondisi keamanan bendungan (dengan didukung evaluasi yang memadai).
Pemeriksaan besar adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aspek teknis dan non teknis dalam rangka evaluasi keamanan bendungan. Pemeriksaan besar dilakukan oleh Tim tenaga ahli bendungan (expert) yang paling tidak terdiri dari seorang dam engineer dan seorang geologist. Tujuan pemeriksaan besar, adalah untuk:
Kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola bendungan adalah: A. Pemeriksaan rutin, tujuannya untuk mengetahui tanda-tanda perilaku bendungan. Dilakukan dalam interval waktu pendek, yaitu : Harian, Mingguan, Bulanan. B. Pemeriksaan Berkala: Setengah Tahunan (tiap satu tahun dirangkum dalam laporan tahunan), Pemeriksaan besar minimal 1 x / 5 tahun C. Pemeriksaan luar biasa, dilakukan sebelum dan sesudahhujan badai dan setelah gempa bumi D. Pemeriksaan khusus: dilakukan setelah terjadinya kondisi khususyang dapatmengancam keamanan bendungan, seperti : adanya perubahan perilaku bendungan yang mencolok, longsoran besar, retakan besar, amblesan pada puncak bendungan, dll. 4.4. Pemeriksaan Tengah Tahunan. Pemeriksaan dilakukan secara khusus (diluar pemeriksaan rutin) pada:saat kemarau saat muka airwaduk terendahdengan perhatian khusus pada lereng hulu bendungan dan saat musim hujansaat muka air waduk maksimum dengan perhatian khusus pada lereng hilir. Hasil pemantauan selama setahun termasuk hasil pemeriksaan tengah tahunan saat kemarau dan saat musim hujan serta hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kemudian dievaluasi dan dirangkum dalam laporan tahunan, yang isinya meliputi antara lain: A. Hasil pemeriksaan visual termasuk identifikasi komponen/bagian-bagian bendungan yang memerlukan perbaikan B. Hasil pemantauan perilaku bendungan C. Perbandingan hasil pemantauan dengan nilai desain D. Kondisi instrumentasi E. Kondisi operasi F. Peristiwa, musibah, kejadian luar biasa G. Kegiatan studi, pekerjaan perbaikan, inspeksi dan pemeriksaan (besar, khusus, luar biasa) yang dilakukan pada tahun tersebut.
A. Mengetahui status/kondisi keamanan bendungan berkaitan dengan keamananstruktural dan operasional,hidrolis serta rembesan. B. Meng-identifikasi problem yang sedang berkembangdan menetapkan usulan tindak lanjut untuk peningkatan keamanan bendungan yang dapat berupa : pembatasan operasi, perbaikan, studi lanjutan atau studi khusus (special study) untuk memecahkan masalah yang ada. 4.6. Langkah-langkah Kegiatan Pemeriksaan Besar: A. Langkah Pertama: Kaji semua data yang ada, antara lain: 1. Kaji /pelajari desain dan data desain bendungan dan bangunan pelengkap, untuk menilai performance aktual dengan membandingkannya dengan performance yang direncanakan dalam desain. Bandingkan desain dengan NSPM terbaru. 2. Kaji laporan (data dan rekaman) pelaksanaan konstruksi.Apakahbangunan dikonstruksi sesuai desain? Adakah revisi desain yang dibuat untuk mengatasi kondisi yang tidak biasa (unusual) atau kondisi diluar perkiraan (unanticipated) 3. Kaji riwayat OP bendungan dan bangunan pelengkapnya, sehingga Tim Inspeksi/Pemeriksa benar-benar memahami penuh bendungan dan riwayat operasi serta pemeliharaannya B. Pelajari perilaku dan kondisi bendungan Untuk itu lakukan pemeriksaan bendungan secara menyeluruh (bendungan dan waduk, diatas air dan bawah air) untuk mengidentifikasi semua potensi masalah:yang dampaknya merugikan terhadap keamanan bendungan,daerah hulu dan hilir bendungan, sertaperiksa kecukupan bendungan dan bangunan pelengkapnya untuk memenuhi fungsinya, dengan didukung:data yang relevan, pertimbangan dan analisis teknis diantaranya denganmembandingkan perilaku bendungan aktual dengan perilaku yang direncanakan dalam desain.Dari evaluasi langkah pertama akan diperoleh indikasi adanya kelainan/kelemaham/problem /ancaman terhadap bendungan tersebut. JURNAL INFRASTRUKTUR
1 - 67
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
C. Langkah Lanjutan Lakukan analisis teknik untuk menilai status/tingkat keamanan bendungan berdasar keadaan aktual seperti: adanya perubahan sifat material, adanya perubahan geometri bendungan, pola banjir terbaru, kapasitas tampung waduk terbaru, hasil studi gempa terbaru serta NSPM terbaru, ditinjau dari: 1. Aspek struktur: periksa stabilitas tubuh bendungan termasuk stabilitas terhadap gempa pada kondisi normal dan luar biasa, minimal pada potongan: - bagian yang perilakunya menyimpang - bagian tertinggi, dan - bagian yang geometrinya berubah cukup besar dan bagian kritis lainnya. 2. Aspek hidrolik (kecukupan kapasitas pelimpah berdasar hasil banjir desain dan kapasitas waduk terbaru, tinggi jagaan, dll). 3. Aspek rembesan (erosi internal, piping, boiling, uplift, pelarutan materil bendungan dan pondasi, dan lain-lain), berdasar data-data yang tersedia.
F. Saran tindak lanjut dapat berupa: 1. pembatasan operasi, 2. perbaikan, 3. studi lanjutan atau studi khusus (special study) untuk memecahkan masalah yang ada. 4.7. Pilar III: Konsepsi dan kesiagaan tanggap darurat Pemilik/Pengelola bendungan harus selalu siap menghadapi kondisi terburuk dari bendungan yang dimiliki/dikelolanya. Penanganan pada kondisi darurat tidak dibenarkan dilakukan dengan cara ”improvisasi” / coba-coba tetapi harus berdasar-kan Rencana Tindak Darurat yang telah disiapkan secara matang. Berdasarkan peraturan yang berlaku setiap bendungan harus dilengkapi Rencana Tindak Darurat (RTD), Penyiapan RTD suatu bendungan bukan karena bendungan akan runtuh atau jebol tapi karena merupakan kewajiban bagi Pemilik/Pengelola Bendungan. Rencana Tindak Darurat harus selalu ditinjau ulang pada kurun waktu sekurang kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun dan pada masa itu juga dilakukan koreksi perbaikan terhadap pejabat yang berwenang sesuai dengan pedoman yang sudah disiapkan pemilik/pengelola bendungan.
D. Buat kesimpulandan Laporan Dari pemeriksaan dan analisa data tersebut maka status/tingkat keamanan bendungan dan saran tindak lanjut yang diperlukan. E. Tingkat keamanan bendungan: 1. Baik: aman pada beban normal, luarbiasa dan bebanekstrim/gempa dan banjir 2. Cukup :aman pada beban normal, indikasi tidak aman padabeban ekstrim. 3.
Kurang :keamanan struktur disangsikan, perilaku struktural mengkhawatirkan,
4. Buruk :bendungan tidak aman pada beban normal
Gambar 6. Konsepsi Penanganan Kondisi Darurat 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Memperhatikan jumlah bendungan yang sudah dibangun di beberapa lokasi dengan jumlah yang relatif besar, dalam pengelolaan bendungan saat ini seperti: A. Fungsi dan kondisi bendungan telah mulai menurun perlu dilakukan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi; B. Kurang intensif pemantauan terhadap perilaku bendungan agar sesuai kaidah teknis keamanan bendungan;
Gambar 5. Pemantauan dan Pengamatan 1 - 68
JURNAL INFRASTRUKTUR
C. Anggaran Operasi dan Pemeliharaan secara ber-
Vol. 3 No. 01 Juni 2017
D. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan belum menjadi prioritas dalam rangka pemenuhan target swasembada pangan;
Direktorat Jenderal Pengairan. (1998). Pedoman Penyiapan Rencana Tindak Darurat, Keputusan Direktur Jenderal Pengairan, Nomor 94/ KPTS/A/1998, tanggal 30 Juli 1998. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum.
E. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang terbatas akan ditindaklanjuti melalui pelatihan dan sertifikasi;
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2013). Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tindak Darurat. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum.
F. Terbatasnya Manual OP, RTD, dan Pola Operasi Waduk sebagai kewajiban pengelola bendungan;
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2016). Profil Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Tahun. Jakarta. Direktorat Bina Operasi dan Pemeiharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
tahap sudah ditingkatkan;
G.
Permasalahan sedimentasi akan dilakukan pengerukan (dredging) dan upaya vegetatif;
H. Masih relatif kecil Pengembangan, Pemanfatan bendungan u keperluan PLTM/PLTA. 5.2. Saran Dengan diselenggarakan pembangunan bendungan pada periode 2014 – 2019 maka dalam pengelolaan perlu diperhatikan hal-hal antara lain:
Direktorat Jendeal Sumber Daya Air. (2016). Pembangunan Bendungan 2014-2019. Jakarta. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air . PT. Dehas Inframedia Karsa, PT. Indra Karya Wilayah 3. (2014). Laporan Rencana Tindak Darurat Bendungan Mamak. Jakarta. PT. Dehas Inframedia Karsa, PT. Indra Karya Wilayah 3.
A. Pembangunan 65 bendungan baru harus berkoordinasi intensif dengan instansi lain dan masyarakat terdampak (permasalahan sosial lebih dominan); B. Pengelolaan bendungan untuk 65 bendungan yang akan dibangun harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar tidak terulang pengalaman masa lalu; C. Kegiatan pengelolaan bendungan harus didukung oleh: 1. institusi pengelola bendungan yang handal, 2. tenaga yang profesional, 3. dana dan peralatan OP yang memadai, 4. manual OP yang komprehensif serta manajemen OP yang baik; 5. partisipasi masyarakat dan swasta D. Untuk Pengelolaan Bendungan kita perlu slogan Aware (sadar), Care (peduli), Share (berbagi) Tanggungjawab sehingga bendungan Aman. DAFTAR PUSTAKA Kementerian Pekerjaan Umum. (1997). Peraturan Menteri PU Nomor 72/PRT/1997 Tentang Keamanan Bendungan. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/2015 tentang Bendungan. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. JURNAL INFRASTRUKTUR
1 - 69
