Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOLAKA UTARA Laporan Hasil Riset Tingkat Melek Politik Warga Kolaka Utara
(Political Literacy)
Jalan Trans Sulawesi, Desa Puncak Monapa Lasusua- Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
KATA PENGANTAR Pemilu sangat berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya mewujudkan Demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia sangat kompleks karena diikuti oleh jutaan pemilih, kondisi geografis yang tersebar, puluhan jumlah parpol, ribuan caleg dan ratusan TPS. Sebagai kegiatan kenegaraan yang rutin, pelaksanaan Pemilu memiliki minimal 2 makna penting. Pertama, makna Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak hanya berhenti hingga anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik akan tetapi makna Pemilu yang paling penting adalah hasil dari penyelenggara lembaga Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan mewarnai kebijakan dan dinamika kehidupan pemerintahan, berbangsa dan bernegara baik di tingkat nasional dan daerah. Laporan riset ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pihak yang membutuhkan data mengenai tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara. Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola Pemilu yang lebih baik.
Puncak Monapa, 30 Juli 2015 Ketua,
ASRIADI BUDIWAN, S.Sos
i
LAPORAN HASIL RISET PARTISIPASI DALAM PEMILU
SEKILAS TENTANG KABUPATEN KOLAKA UTARA Kabupaten Kolaka Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka. Wilayah baru itu awalnya didukung 6 kecamatan, yakni : Kecamatan Lasusua, Ranteangin, Kodeoha, Ngapa, Batu Putih dan Pakue. Setelah resmi menjadi kabupaten baru, kecamatan pendukung dimekarkan lagi menjadi kecamatan baru, yakni : Kecamatan Wawo, Lambai, Katoi, Watunohu, Pakue Tengah, Pakue Utara, porehu, Tiwu dan tolala. Sampai Tahun 2008 mencapai 15 kecamatan. Jumlah desa sebanyak 111 desa dan 6 kelurahan. Kabupaten kolaka Utara memiliki luas wilayah daratan sekitar 3.391,62 Km₂ dan wilayah perairan laut membentang sepanjang teluk Bone seluas12.376 Km₂. Adapun batasbatas wilayah Kolaka Utara sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulowai Kabupaten Kolaka dan konawe Sulawesi Tenggara paiSebelah Barat berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Pada Tahun 2004 jumlah penduduk Kolaka Utara mencapai 99.077 jiwa, Tahun 2005 bertambah menjadi 113.317 jiwa atau meningkat 14,37%, Tahun 2006 mencapai 119.023 jiwa, meningkat 5,04% dan Tahun 2007 naik menjadi 126,158 jiwa atau meningkat 5,99%. Kolaka Utara memiliki perairan laut seluas 12.376 Km2. Karakteristik dasar perairan yang landai, terjal dan sangat terjal dengan pesisir pantai terdiri dari paparan batuan, teluk dan muara sungai serta daerah yang kaya dengan organisme planton. Kondisi ini menguntungkan dalam kegiatan perikanan, perhubungan dan pariwisata. Tahun 2007 produksi perikanan mencapai 16.714,30 ton, sebanyak 14.952 ton untuk produksi ikan laut dan 1.762,4 ton produksi perikanan darat. Sedangkan luas tanaman coklat Tahun 2007 mencapai 67.558,17 Ha dengan produksi 86.976,34 ton. Tanaman cengkeh mencapai areal seluas 5.088,65 Ha dengan produksi 58.941 ton. Areal tanaman kelapa dalam seluas 3.284,75 Ha. Dengan produksi 10.578,46 ton. Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di daerah kolaka Utara terdiri 12 jenis, yakni: kelapa dalam, kopi, kapuk, lada, pala, cengkeh, jambu mete, kemiri, kakao, enau/aren, vanili dan sagu. 1
Luas area kehutanan Tahun 2007 mencapai 320.955,62 Ha. Areal tersebut pemanfaatannya terdiri atas, hutan produksi terbatas 21,20 persen, hutan lindung 52,57 persen, hutan produksi yang dapat dikonversikan 6,50 persen, area pemanfaatan lainnya 19,73 persen. Panjang jalan di Kabupaten Kolaka Utara mencapai 822,62 Km. Jalan aspal sepanjang212 Km. Jalan kerikil sepanjang 235 Km, jalan tanah sepanjang 284 Km serta tidak dirinci sepanjang 86,50 Km. Kondisi jalan yang baik mencapai 360 Km, kondisi sedang 139 km, sedang 16 Km, 245,36 Km kondisi rusak serta 77,76 Km kondisi rusak brat. Berdasarkan statusnya tercatat 195 Km jalan negara dan jalan Kabupaten 627,62 Km. Pembangunan di bidang pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Data pendidikan menunjukan 2007 terdapat 70 unit TK, dengan jumlah murid TK dengan jumlah murid 2743 siswa, SD sebanyak 81 unit, dengan jumlah murid 17.381 siswa. SMP 14 unit, dengan jumlah siswa 3813 siswa, dan tingkat SLTA sebanyak 4 unit, dengan jumlah siswa 2.395 siswa. I. PENDAHULUAN Terdapat keyakinan bahwa tingkat melek politik warga berpengaruh pada sikap dan prilaku politik warga negara. Muaranya adalah pada tingkat kedewasaan prilaku berdemokrasi. Relasi itu bersifat perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan sebaliknya. Dengan kata lain wajah demokrasi sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warganya. II. TUJUAN RISET Untuk mengetahui : 1. Seberapa tinggi/dalam melek politik warga Kolaka Utara ? 2. Bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk ? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga Kolaka Utara? 4. Kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga Kolaka Utara? III. TEMA RISET Tingkat Melek Politik Warga Kolaka Utara (Political Literacy) IV. WAKTU PELAKSANAAN Riset ini berlangsung dari Bulan April sampai dengan juli 2015 V. METODE RISET 2
Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. 1. Sumber Data Pada riset ini sumber data terdiri dari data primer berupa angket, dan data sekunder berupa buku dan artikel di media sosial. 2. Tehnik Pengumpulan Data a. Angket sebagai teknik pengumpulan data Pengumpulan data merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dilakukan. Umumnya angket dapat berbentuk kuisioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Hasil jawaban dari para responden inilah yang dijadikan sebagai data penelitian. Menurut Kusumah (2011:78) Kuisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subyek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Kuisioner ada dua macam, yaitu kuisioner berstruktur atau bentuk tertutup dan kuisioner tidak terstruktur atau terbuka. Kuisioner tertutup berisikan pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban. Kuisioner terbuka berisi pertanyaan yang tidak disertai dengan jawaban. Menurut Sugiyono (2011:199-203) Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Angket sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. b. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009) Pada riset ini yang menjadi populasi adalah warga Kolaka Utara yang berdomisili di Lasusua yang berusia 17 tahun ke atas. c. Sampel Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel pada riset ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Teknik 3
probability sampling ini ada bermacam-macam yaitu simple random sampling, proportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (Sugiyono,2010:120). Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto,2010:109). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Arikunto(2010:112), jika subyek kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subyek besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 2025% atau lebih.Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup banyak, teknik penyampelan yang digunakan adalah teknik sampling kuaota yaitu mengambil sampel dari populasi sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah warga Kolaka Utara yang berdomisili di kecamatan Lasusua dengan latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai S2 dengan komposisi sebagai berikut : SD: 1, SMP: 7, SMU: 44, Diploma : 7, S1: 36, S2: 5 Total 100 orang. Komposisi dianggap telah mewakili seluruh wajib pilih Kolaka Utara. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga sehingga sampel hanya dibatasi 100 orang. 100 sampel ini dapat dibagi menjadi 3 kriteria sbb: Menurut kelompok Usia: Menurut NO 1 2 3
KATEGORI
JUMLAH
Usia 17 – 30 Thn Usia 31 – 40Thn Usia 41 – 50 Thn > TOTAL
27 53 20 100
Menurut Jenis Kelamin: NO KATEGORI 1 Laki – laki 2 Perempuan TOTAL
JUMLAH 60 40 100
Menurut Pendidikan Terakhir: NO 1 2 3 4 5 6
KATEGORI SD SMP SMU DIPLOMA S1 S2 TOTAL
JUMLAH 1 7 44 7 36 5 100 4
3. Pengolahan Data Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup dan terbuka. Tertutup , yaitu seperangkat pertanyaan/pernyataan dengan jawaban yang tersedia yang harus dipilih oleh responden, dimana responden hanya memilih jawaban SANGAT SETUJU, SETUJU, RAGU-RAGU, TIDAK SETUJU, SANGAT TIDAK SETUJU. Angket tertutup ini terdiri dari 39 pertanyaan. Sedangkan Angket terbuka, yaitu seperangkat pertanyaan/pernyataan yang tidak disertai jawaban. Responden diminta memberikan jawaban sesuai pendapatnya masing-masing. Angket terbuka ini terdiri dari 3 pertanyaan. a. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
Model Angket/Kuisioner tertutup yang terdiri dari 39 pertanyaan: PERNYATAAN / PERTANYAAN Setujukah anda, bahwa politik itu adalah siasat untuk meraih tujuan? Politik itu sangat penting dalam kehidupan bernegara Bahwa semua warga negara yang sudah cukup umur harus berpolitik, mejadi anggota partai politik atau minimal menyalurkan hak pilihnya saat pemungutan suara Jumlah partai politik di Indonesia terlalu banyak, seharusnya Electoral Treshold dinaikkan, bukan 2,5 % tapi minimal 10 % dari jumlah suara sah nasional, sehingga partai yang tidak mencapai angka tersebut sebaiknya dibubarkan saja Sistem politik demokrasi memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah, opsi yang buruk dapat saja mengalahkan opsi yang baik, jika pendukung opsi yang buruk lebih banyak Untuk menjadi anggota legislatif atau Kepala Daerah, harus memiliki uang yang banyak terlebih dahulu untuk membiayai kampanye Maju mundurnya suatu negara atau suatu daerah ditentukan oleh kondisi politiknya Bagaimana pendapat anda dengan warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam, pemilu (golput) ? Seseorang dipilih menjadi pemimpin karena karakter serta program kerjanya yang berpihak kepada rakyat, bukan karena uangnya Semestinya setiap partai politik memiliki sistem pengkaderan yang baku untuk semua anggotanya hingga ke semua level kepengurusan Warga negara yang akan direkrut menjadi anggota partai politik, seharusnya mengikuti pengkaderan partai terlebih dahulu agar terbentuk wawasan politiknya, tidak hanya bermodalkan kartu anggota atau SK Partai Tingginya biaya politik, menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi di kalangan anggota dewan dan Kepala daerah, karena harus mengganti uang yang telah dikeluarkan saat kampanye Setujukah anda, bahwa pemilihan Presiden dan Kepala daerah secara langsung memiliki kekuatan legitimasi yang lebih tinggi daripada pemilihan secara tidak langsung, namun biayanya terlalu besar ? Pemilihan langsung Kepala daerah, mengakibatkan politik berbiaya tinggi, karena Partai pengusung harus dibayar mahal terlebih dahulu. Belum lagi saksi-saksi mulai dari tingkat TPS sampai di KPU, bahkan terkadang warga yang akan memilihpun minta diberi uang Pihak yang menyuap dan yang disuap dalam proses pemilu atau pilkada seharusnya sama-sama dijatuhi sanksi pidana Money politics tidak bisa hilang dalam setiap Pemilu/pilkada, karena tidak adanya ketegasan sanksi bagi pelaku maupun peserta pemilu/pilkada Calon anggota legislatif, Bupati, gubernur maupun presiden yang terbukti melakukan money politics seharusnya diberi sanksi diskualifikasi (digugurkan dari pencalonan) Prinsip “ada uang ada suara” adalah prinsip orang bodoh dalam berpolitik Orang yang memilih calon anggota legislatif karena disuap, sama halnya tidak punya wakil di DPR, sehingga tidak berhak didengarkan aspirasinya, karena sikapnya tidak lebih dari seorang pedagang suara Pada hari pemungutan suara (dalam rangka pemilu/pilkada), seharusnya semua instansi diliburkan, baik negeri maupun swasta, demi memaksimalkan partisipasi warga negara dalam politik. Setujukah anda, jika figur calon pemimpin yang diusung oleh partai politik dalam pemilu/pilkada, seharusnya semua keperluan pencalonannya dibiayai oleh partai pengusng. Bukan seperti yang terjadi selama ini, justru calon yang membayar kepada pertai pengusung Sebaiknya kampanye model pertemuan terbuka dengan pengerahan massa dilapangan, diganti dengan dialog interaktif dengan warga, yang dimediasi oleh KPU dan dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, sehingga kandidat tidak hanya mengumbar janji manis, tapi program kerja yang ditawarkannya bisa dipertanggungjawabkan dengan menguraikan langkah-langkah perwujudannya di hadapan warga.
SS 23 31 23
S 60 58 65
RR 8 7 2
TS 8 4 10
STS 1 0 0
JML 100 100 100
24
56
14
5
1
100
21
51
18
6
4
100
19
19
7
44
11
100
23 1
48 8
13 3
16 52
0 36
100 100
66
31
1
2
0
100
37
55
4
3
1
100
49
48
3
0
0
100
23
51
5
13
8
100
20
56
13
10
1
100
13
41
15
26
5
100
60
35
1
4
0
100
49
44
1
4
2
100
59
39
0
1
1
100
43 33
35 51
3 3
10 10
9 3
100 100
38
48
4
8
2
100
23
53
17
7
0
100
49
41
9
1
0
100
5
23
Seharusnya disaat reses, anggota legislatif tidak hanya sekedar menyambangi konstituennya, tapi lebih dari itu legislator seharusnya mengecek program-program yang pernah dijanjikan saat kampanye maupun yang tertuang dalam APBD/APBN apakah terlaksana baik atau tidak. Setujukah anda, bahwa dalam menetapkan kabinet, Presiden harus mempertimbangkan jatah menteri untuk partai pengusungnya ? Satu-satunya symbol koalisi dalam pemerintahan adalah dengan memberikan jatah menteri kepada partai koalisi Anggota legislatif tidak musti berahlak baik, asalkan waktu dan fikiranya dipergunakan untuk memikirkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Pemilihan langsung tidak serta merta melahirkan figur pemimpin ideal Calon bupati/gubernur yang melakukan money politics saat kampanye, pasti akan melakukan penyimpangan kekuasaan saat menjabat. Jangan terlalu banyak berharap kepada partai politik, karena hampir semua partai politik terjadi dualisme kepemimpinan sehingga kepentingan rakyat terbengkalai. Partai politik tertidur setelah pemilu, nanti bangun menjelang pemilu berikutnya Mustinya pengurus partai politik di semua level bermusyawarah setiap bulan atau setiap 3 bulan, dan program kerjanya bukan hanya saat menjelang pemilu, sehingga kehadiran partai terasa di hati rakyat Sengketa pemilu seharusnya berakhir di setiap level penyelenggara pemilu, tidak perlu berlanjut ke Mahkama Konstitusi. Bukankah formulir keberatan saksi, begitupun dengan pengawas pemilu ada di semua tingkatan, dan semua masalah yang terjadi di semua tingkatan bisa langsung diselesaikan saat itu juga antara saksi, pengawas dan penyelenggara Sistem pendataan penduduk yang buruk menjadi awal kekacauan penyelenggaraan pemilu Seharusnya kandidat calon bupati/walikota dilarang mencetak alat peraga kampanye dalam bentuk apapun. Yang berwenang mempublikasikan kandidat kepada masyarakat melalui alat peraga kampanye hanyalah penyelenggara pilkada di semua tingkatan, sehingga semua kandidat terpublikasi secara adil. Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada, semestinya tidakl langsung merombak struktur pemerintahan yang sudah ada, tapi memberi kesempatan bekerja terlebih dahulu minimal 1 tahun dengan target kerja yang jelas untuk dilakukan penilaian. Bagi yang kinerjanya memuaskan sebaiknya tetap dipakai, sedangkan yang berkinerja buruk itulah yang diganti, agar semua jabatan betul-betul diisi oleh orang yang tepat, tidak sekedar melihat loyalitas, tapi juga mempertimbangkan integritas dan profesionalitas. Sogok menyogok dalam pilkada terjadi, bukan hanya karena kandidatnya bermental buruk, tapi karena memang sebagian besar rakyat indonesia masih sangat senang disogok. Kekisruhan dalam pemerintahan demokrasi, memicu sebagian kalangan muslim ingin mendirikan pemrintahan khilafah. Pemilihan umum menggunakan e-voting adalah solusi paling tepat untuk mewujudkan pemilu l dan langsung, umu, bebas, rahasia, jujur dan adi Baliho dan spanduk yang sering mengotori kota menjelang pilkada yang harganya cukup tinggi, sesungguhnya sangat bisa diganti dengan famplet ukuran HVS yang biayanya kecil, asalkan dimaksimalkan pemasangannya di tempat-tempat umum.
24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34
35
36 37 38 39
55
38
5
2
0
100
2
30
13
42
13
100
3
25
22
44
6
100
11
21
6
43
19
100
12 26
53 44
24 16
9 10
2 4
100 100
28
53
10
8
1
100
16 42
46 53
7 2
16 2
15 1
100 100
24
49
12
14
1
100
36
55
3
5
1
100
21
46
12
18
3
100
45
48
5
1
1
100
21
56
6
14
3
100
8
33
28
27
4
100
58
24
8
8
2
100
48
24
14
13
1
100
*) Keterangan:
SS S RR TS STS
= = = = =
Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
b. Model angket/kuisioner terbuka yang terdiri dari 3 pertanyaan: 1. Apa jawaban anda , sekiranya ada yang berkata begini kepada anda “ untuk apa memilih, toh siapapun yang terpilih tidak memberi dampak apa-apa pada diri saya” ? Untuk pertanyaan ini 99% responden menjawab bahwa sikap itu salah. Sebagai warga negara yang baik kita harus memilih. Namun alasan yang dikemukakan bervariasi. Sebagian besar beralasan, bahwa suara setiap warga negara menentukan masa depan negara. 6
2. Ada dua model pemilu, yakni langsung dan tidak langsung. Menurut anda mana yang lebih baik? Kemukakan alasan anda. Dari pertanyaan ini, diperoleh hasil sbb: 73% responden memilih model pemilihan langsung. Umumnya memberi alasan, bahwa dengan pemilihan langsung, setiap warga negara dapat memilih sendiri figur yang disukainya tanpa diwakili. 11% memilih tidak langsung dengan alasan agar efisien, hemat biaya dan aman 13% tidak memilih salah satunya karena menganggap semua model pemilu baik 3% tidak menjawab 3. Dari sekian banyak partai politik di negeri ini,menurut anda mana partai yang paling ideal ? uraikan alasannya. Dari pertanyaan ini diperoleh hasil :
25 responden menjawab tidak/belum ada partai yang ideal 17 responden tidak memberikan jawaban 12 responden memilih PDIP, alasannya PDIP memperjuangkan nasib rakyat kecil 10 responden memilih Partai Golkar, alasannya Golkar partai senior, partai perintis, kadernya cerdas-cerdas 10 responden mengatakan semua partai ideal, yang tidak ideal itu kader-kadernya 8 responden memberikan definisi partai ideal. 6 responden memilih PKS, karena PKS memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan asasnya islam 4 responden memilih PAN, karena PAN tidak pernah konflik 3 responden memilih NASDEM, karena kader-kadernya masih bersih dari korupsi
c. Ada 4 pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya dari riset ini: Pertama: Seberapa tinggi/dalam melek politik warga Kolaka Utara? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, maka urutan pengoalahan datanya sebagai berikut: 1. Memeriksa apakah setiap responden menjawab seluruh pertanyaan dalam kuisioner, berapa persen yang menjawab sempurnah, berapa persen yang menjawab tidak sempurnah. 2. Memilah pernyataan/pertanyaan yang menjurus pada tingkat melek politik warga kolaka utara. 3. Menganalisa jawaban responden terhadap pernyataan/pertanyaan yang menjurus pada tingkat melek politik warga Kolaka Utara, berapa yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 7
Kedua : Bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk? Untuk mengetahui hal ini maka perlu dilakukan kajian pustaka. Melalui referensireferensi ,kajian-kajian, artikel-artikel yang membahas perkembangan sikap politik warga negara dari masa ke masa. Mengingat yang membentuk melek politik warga ini sifatnya bersifat umum. Yang menmbedakan hanyalah akses warga terhadap informasi atau kegiatan politik. Ke tiga : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat melek politik warga Kolaka Utara? Langkah yang paling sederhana untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ke tiga ini adalah : Mengelompokkan data berdasarkan kategori responden. Karena hanya ada tiga kategori responden yang dicantumkan yaitu umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir, maka data akan dikelompokkan berdasarkan tiga kategori tersebut, kemudian dianalisa jawabannya. Pada akhirnya akan terlihat kemiripan-kemiripan / kecenderungan-kecenderungan dari jawaban yang disampaikan. Untuk lebih sempurnahnya jawaban atas pertanyaan di atas, maka perlu ada proses interviu maupun tinjauan pustaka. Ke empat : Kebijakan apa yang harus dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga Kolaka Utara? Langkah yang dilakukan, yaitu Memilah pernyataan/pertanyaan dalam kuisioner yang menjurus pada pertanyaan di atas dan menganalisa jawabannya. d. Data jawaban hasil kuisioner NO URAIAN 1 Responden yang menjawab seluruh pertanyaan, baik kuisioner tertutup maupun terbuka 2 Responden yang menjawab seluruh pertanyaan pada kuisioner tertutup 3 Responden yang menjawab seluruh pertanyaan pada kuisioner terbuka 4 Responden yang hanya menjawab 2 pertanyaan pada kuisioner terbuka 5 Responden yang hanya menjawab 1 pertanyaan pada kuisioner terbuka 6 Responden yang tidak menjawab satupun pertanyaan pada kuisioner terbuka
JML 81 100 81 14 2 3
8
e. Pertanyaan/pernyataan yang menjurus pada keadaan melek politik warga Kolaka Utara Pada Kuisioner tertutup NO PERTANYAAN 2 Politik itu sangat penting dalam kehidupan bernegara 3 Bahwa semua warga negara yang sudah cukup umur harus berpolitik, menjadi anggota partai politik atau minimal menyalurkan hak pilihnya saat pemungutan suara 8 Bagaimana pendapat anda dengan warga negara yang tidak menggunakan hakpilihnya dalam pemilu (golput) 20 Pada hari pemungutan suara semua instansi harus diliburkan, baik negeri maupun swasta demi memaksimalkan partisipasi warga negara dalam politik
SS S RR TS STS JML 31 58 7 4 0 100 23 65 2
10 0
100
1
52 56
100
8
100
8
3
38 48 4
2
Pada kuisioner terbuka Nomor 40: Apa jawaban anda, sekiranya ada yang berkata begini kepada anda “untuk apa memilih, toh siapapun yang terpilih tidak memiliki dampakapa-apa pada diri saya” ? Diperoleh hasil sbb:
87 responden menjawab bahwa sikap itu salah. Sebagai warga negara yang baik kita harus memilih. Namun alasan yang dikemukakan bervariasi. Sebagian besar beralasan, bahwa suara setiap warga negara menentukan masa depan negara. Dampak secara pribadi mungkin tidak terasa tapi dampak secara umum pasti ada. 6 responden mendukung, dengan alasan bahwa memilih itu hak warga negara, bukan kewajiban, dan setiap warga negara memiliki pilihan sikap berbeda-beda terhadap pemilu. 7 responden tidak menjawab
f. 3 besar pertanyaan/pernyataan yang dijawab ragu-ragu paling tinggi oleh responden NO 37 27 25
PERTANYAAN Kekisruhan dalam pemerintahan demokrasi, memicu sebagian kalangan muslim ingin mendirikan pemerintahan khilafah Pemilihan langsung tidak serta merta melahirkan figur pemimpin ideal Satu-satunya symbol koalisi dalam pemerintahan adalah dengan memberikan jatah menteri kepada partai koalisi
SS S RR TS STS JML 8 33 28 27 4 100 12 53 24 9 3
2
100
25 22 44 6
100
9
g. Pengklasifikasian / pengelompokan data berdasarkan pendidikan terakhir responden Mengingat jumlah item pertanyaan/pernyataan dalam kuisioner terlalu banyak, maka hanya pertanyaan pada kuisioner terbuka saja yang penulis kelompokkan. Begitupun jumlah jawaban yang dijadikan sampel yang dianggap mewakili jawaban dari setiap kriteria responden. Hal ini dilakukan karena kualitas wawasan seseorang terhadap suatu hal lebih terlihat saat mengemukakan pendapatnya sendiri melalui redaksi kalimat dibandingkan dengan memberikan jawaban hanya dengan memilih salah satu jawaban yang sudah disiapkan. Kemudian jawaba-jawaban responden antara satu dan yang lainnya selalu ada kemiripan-kemiripan, sehingga tidak semua jawaban dijadikan sampel, kecuali jika dalam satu kategori responden jumlahnya tidak sampai 10,maka semua jawaban diperlihatkan. Apa jawaban anda sekiranya ada yang berkata begini kepada anda “ untuk apa memilih, toh siapapun yang terpilih tidak memberi dampak apa-apa pada diri saya” ? Jawaban yang diperoleh : a.
responden tamatan SD : Setidaknya dengan memilih kita bisa menaruh sebuah harapan
b. Responden tamatan SMP : 1) Saya tidak setuju, karena saya adalah warga negara Indonesia, jadi saya harus memilih apapun keadaannya, karena saya satu dari warga negara penentu nasib bangsa. 2) Kan kita sebagai masyarakat yang sudah wajib pilih kita mengadakan yang namanyapemilihan, karena untuk menentukan pemimpin yang adil dan dapat memimpin daerah yang akan dipimpinnya kelak. 3) Jawaban saya, sebagai warganegara yang baik, seharusnya memberikan suara kepada salah satu calon yang akan dipilih walaupun tidak memberikan dampak pada diri saya tetapi sumbangsi pemikiran kepada pemerintah untuk memajukan daerahdaerah dimana dia dipilih. 4) Kita harus memilih agar pemimpin yang kita pilih dan yang kita anggap baikterpilih. c. Responden tamatan SMA : 1) Untuk dampak diri tidak usah yang penting kepada negara 2) Karena hak saya untuk memilih. Dan buat saya wajib untuk memberikan hak suara saya dalam pemilihan. 3) Ini pendapat yang keliru. Tidak memberi dampak apapun kepada saya. Pendapat ini bukan menyelesaikan masalah bahkan menambah masalah 4) Saya tidak sependapat dengan ini, karena dengan tidak memilih, kita tidak turut menentukan nasib bangsa. Coba bayangkan jika seluruh rakyat tidak mau memilih 10
bagaimana nasib negara kita. Dampaknya sangat besar sangat besar sekali apalagi suksesnya pemilihan demi pemilihan. 5) Saya akan berkata bahwa harus memilih baik dan buruknya pemimpin yang terpilih pasti akan memberikan perubahan walaupun kita tidak merasakannya setidaknya bisa melihat apa yang dibangunnya. 6) Jelas akan ada dampaknya karena pilihan kita akan mengawal nasib bangsa. 7) Paling tidak inspirasi kita sebagai warga negara indonesia dapat tersalurkan walaupu siapa orangnya yang penting ada program-program yang mereka ajukan sangat baik. 8) Kita harus memilih, karena suara kita dapat bermanfaat bagi yang kita pilih. 9) Pendapat ini keliru menurut saya,karena yang terpilih itu bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat dan ada kemungkinan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara pribadi. Oleh karena itu kita harus memilih yang terbaik menurut kita, dan siapapun yang terpilih itulah yang harus kita terima dan dukung. 10) Saya akan berkata bahwa, walaupun tidak berdampak apa-apa bagi diri saya setidaknya saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga negara indonesia. Baik buruknya pemerintah yang akan terpilih itu tergantung dari pribadi orang masing-masing. d. Responden Tamatan Diploma : 1) Jelas akan sangat berdampak, karena pilihan kita menentukan nasib bangsa selanjutnya. 2) Saya akan memberikan pengertian kepadanya, bahwa memilih adalah sikap politik dalam berpendapat. Soal terpilih atau tidak seseorang itu masalah lain, yang terpenting di sini kita sudah menyalurkan hak kita dalam berpolitik. 3) Saya akan mengatakan itu benar, siapapun yang terpilih tidak akan berpengaruh kepada diri saya,tapi pasti akan sangat besar dampaknya kepada daerah maupun kepada masyarakat secara umum. Khususnya jika seorang terpilih pasti muaranya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. 4) Mengingatkan mereka dan memberikan penjelasan bahwa tindakan mereka sangatlah keliru,dimana sebagai warga negara harus menyadari bahwa pemilihan disetiap tingkatan adalah merupakan milik setiap warga negara untuk berdemokrasi, olehnya itu setiap wrga negara brhak dan wajib memberikan hak pilihnya. 5) Tidak ada masalah,semogayang terpilih memberikan yang terbaik untuk negara/daerah dan masyarakat. e. Responden Tamatan S1 : 1) Jawaban saya, kita memilih agar figur yang kita anggap baik menjadi banyak pendukungnya dan yang kita anggap tidak baik tidak terpilih. Mengenai dampak secara pribadi, mungkin tidak terasa, tetapi dampak secara umum pasti ada, hanya mungkin kita tidak sadari. Jika yang baik terpilih, kebijakannya pasti berpihak kepada
11
2) 3)
4)
5)
6) 7)
8)
9)
warga, sebaliknya jika figur yang tidak baik terpilih, pasti lebih memperhatikan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya. Saya akan luruskan pendapat dia, bahw pemilu itu sangat penting bagi negara kita, soal siapa yang terpilih idak jadi soal . Siapa bilang tidak memberi dampak? Kalau harga kebutuhan pokok naik karena pemimpin tidak pro rakyat, siapa yang rugi ? lebih baik kita memilih calon yang lebih baik menurut hati nurani kita, dengan harapan bangsa kita lebih sejahterah, daripada pasrah kepada nasib. Memilih adalh kewajiban kita sebagai WNI, jadi salurkanlah kewajiban itu. Kalaupun pilihan yang kita pilih tidak memberikan dampak apapun pada diri kita biarlah, itu menjadi hak dari yang tidak pilih. Setidaknya dengan memilih kita masih punya harapan semoga apa yang kita inginkan bisa setidaknya dipenuhi. Sebagai warga negara yang baik seharusnya memilih. Dan dampak yang diterima bukan kepada kita tapi kepada Bangsa Indonesia dengan pembangunan yang dikerjakan oleh semua pemimpin, baik bupati, walikota, gubernur dan presiden. Memilih adalah hak setiap warga negara dan itu daijamin dalam UUD. Bagi saya memilih adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi politik saya. Saya akanmenjelaskannya, bahwa pemilihan hari ini bukan untuk sementara, ini menyangkut masa depan bangsa, generasi kita, anak-anak kita, dan kita sebagai warga negara yang berbakti harus berkontribusi menyuarakan hak pilih kita. Olehnya itu disayangkan bagi warga Indonesia bila kewajiban selama ini kita kerjakan dalam berwarga negara, tetapi tidak memberikan hak pilih pada pemilihan umum (golput). Itu adalah pemikiran yang salah, karena dengan kita memilih dalam pemilihan, kita berpartisipasi dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Kita harus memilih pemimpin yang betul-betul mau membangun dan memakmurkan masyarakat. Tidak seperti itu, karena pilihan kita akan menentukan masa depan daerah atau bangsa kita.
f. Responden Tamatan S2 : 1) Saya akan menjawab, sebaiknya anda memilih. Pilih calon yang menurut anda mempunyai kelebihan walaupun sedikit dari calon lain. 2) Saya pikir itu pendapat orang awam, kalau ingin negeri ini baik, tetapkanlah pilihan anda yang betul-betul menurut anda punya visi, integritas dan komitmen yang utuh untuk membangun negara / daerah ini. 3) Pendapat anda tidak sesuai dengan asas demokrasi, karena setiap warga negara berhak memilih , dan siapapun yang terpilih harus didukung. Pribadi, tapi cukup untuk pembangunan daerah/negara. 4) Betul, berikan saja pada yang lebih senang memilih. Hasilnya tidak usah pada diri. 5) Memilih adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
12
Ada dua model pemilihan Kepala daerah, langsung dan tidak langsung. Menurut anda mana yang lebih baik ? kemukakan alasan anda. Jawaban yang diperoleh: a. Responden Tamatan SD : Langsung, karena suara kita bisa langsung kepada pilihan b. Responden Tamatan SMP : 1) Langsung, karena mendasar kepada hak semua warga negara untuk memilih daripada tak langsung mengarah atau mendasar kepada golongan / kelompok 2) Yang secara tidak langsung, karena kalau pemilihan secara langsung, masyarakat wajib pilih tidak dapat mengajukan hak pilihnya,padahal mereka sudah masuk kategori wajib pilih, padahal dari merekalah yang harus menentukan hak pilihnya. 3) Yang lebih baik adalah model pemilihan langsung. Sebab pemilu langsung tidak ada rahasia di dalam bilik suara dan setelah selesai semua diadakan pencoblosan maka diadakan perhitungan suara di depan para saksi dan para panitia pemilihan umum. 4) Langsung, karena bersifat umum, bebas rahasia jujur dan adil c. Responden Tamatan SMA : 1) Kalau langsung masyarakat tau kinerja dan skill seseorang, kalau tidak langsung pemimpin orang-orang yang punya power 2) Dua-duanya baik, karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Yang terpenting adalah demokrasi yang diutamakan. 3) Langsung = efisien, tidak langsung = tidak efisien 4) Tidak langsung karena kita sebagai warga negara indonesia bisa menyampaikan aspirasi langsung tanpa ada yang mewakili. 5) Saya pilih tidak langsung, alasannya, karena saya betul-betul ingin memilih calon yang betul-betul ingin membangun suatu daerahnya danmensejahterahkan masyarakat. 6) Pemilu langsung, karena kita dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keyakinan bahwa dia mampu menjalankan amanah. 7) Langsung, supaya kita bisa tau siapa orang yang akan kit pilih dan program atau visi dan misinh kedepan yang bisa membangundan dapat mewujudkan masyarak adil dan makmur 8) Pemilu langsung, karena aspirasi rakyat dapat didengar oleh pemimpin. 9) Pemilihan langsung, karena masyarakat dilibatkan langsung untuk memilih pemimpinnya/wakilnya. 10) Menurut saya yakni tidak langsung, karena kita bisa dan bebas memilih menurut pendapat kita tanpaada paksaan dari orang lain. Kita bebas menggunakan aspirasi kita. 13
d. Responden Tamatan Diploma : 1) Pemilu langsung, karena kita bisa mengetahui calon pemimpin bangsa yang ideal menurut kita. 2) Langsung, karena secara otomatis kita telah menyalurkan pandangan dan hak politik kita secara langsung. 3) Pemilihan langsung karena kita sebagai warga negara indonesia berhak memilih pilihan yang kita suka. 4) Langsung, karena pemilihan langsung bisa mengurangi kecenderungan untuk berbuat kecurangan di dalam bilik (ruang pencoblosan) 5) Pemilihan secara langsung, alasannya biar lebih serius. 6) Pemilihan lansung cukup baik dilaksanakan. 7) Pemilihan yang lebih baik adalah pemilihan tidak langsung. Pemilihan tidak langsung tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan tenaga. e. Responden Tamatan S1 : 1) Menurut saya, yang lebih baik adalah pemilihan tidak langsung (perwakilan). Karena kita sudah pernah melewati dua macam model pemilihan ini, dan terbukti, pemilihan tidak langsung jauh lebih lancar, lebih hemat, lebih tenang (tidak terlalu bergejolak) dan tidak terlalu banyak kecurangan dibanding pemilihan langsung. Kemudian tidak semua pemimpin yang lahir dari pemilihan langsung itu baik. Faktanya sangat banyak kepala daerah dari hasil pemilihan langsung bermasalah dan diperiksa KPK. 2) Lansung, karena saya bisa menyalurkan aspirasi politik saya secara langsung. 3) Langsung, karena setiap individu punya hak untuk memilih kehidupannya, dan kemauan tidak dapat diwakilkan. 4) Semua model pemilu baik, tinggal bagaimana memilih model apa yang memang sesuai dengan kebutuhan. Model pemilihan yang jauh dari kecurangan, ribet, susah dan yang terpenting korupsi bisa dilenyapkan, itulah saya kira model pemilu yang baik. 5) Langsung, karena dapat diketahui pada saat itu juga siapa yang jadi pemimpin. 6) Pemilihan tidak langsung lebih baik, karena tidak terlalu membutuhkan biaya tinggi, tidak terlalu menimbulkan kerawanan, baik di bidang sosial, politik maupun keamanan. 7) Menurut pandangan saya, pilkada langsung mendekatkan rakyat kepada pemimpin / kepala daerahnya. Sedangkan pilkada tidak langsung: semakin mengeluarkan rakyat dari pemimpinnya/kepala daerahnya dan sangat kurang demokratis. Tidak efektif dan efisien. 8) Pemilihan secara langsung, karena dengan pemilihan secara langsung kita dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan cerdas 9) Tidak langsung, karena orang yang ada di DPR/legislatif adalah hasil pemilihan rakyat. f. Responden Tamatan S2 : 14
1) Kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Langsung berarti masyarakat menggunakan haknya secara langsung, namun masyarakat kita belum bisa berdemokrasi secara jujur. Tidak langsung, maka anggota DPR harus bisa memiliki ahlak yang baik untuk tidak menggunakan haknya secara negatif. 2) Pemilihan langsung, dengan catatan mesti ditentukan terlebih dahulu aturan main yang jelas, baik terkait dengan personal calon, partai pengusung, maupun kriteria pokok lainnya, seperti penetapan DWP yang valid, KPU dan PANWAS yang tidak banci, dst. 3) Model pemilu langsung. Karena aspirasi sebagai warga negara tersalurkan secara langsung dan betul-betul sesuai dengan hati nurani masing-masing pemilih. 4) Yang mana-mana saja, asal aman. 5) Pemilihan langsung, karena menyentuh langsung kepada nurani penduduk yang memilih. Dari sekian banyak partai politik, menurut anda partai mana yang paling ideal ? Jawaban yang diperoleh: a. Responden tamatan SD : Semua kotor b. Responden Tamatan SMP : 1) Menurut saya, semuanya sama, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan 2) Partai PDI, karena dapat memimpin, menata warga negaranya dengan baik, memimpin bijaksana adil dan merakyat. 3) Bagi saya untuk sekarang, belum ada partai yang bisa memberikan jaminan untuk masa depan bangsa yang diinginkan masyarakat sesuai dengan survey dalam hubungan sosial masyarakat. 4) Demokrat c. Tamatan SMA : 1) 2) 3) 4) 5)
Golkar, selama 32 tahun golkar damai Tidak ada yang ideal sama saja Gerindra: tegas, bersih, transparan Partainya Pek Presiden atau yang mengusungnya Partai ideal menurut saya itu partai Golkar. Alasannya, karena partai ini mempunyai kader-kader yang cerdas dan bisa melahirkan calonpemimpin yang baik pula. 6) Tidak ada 7) Tidak ada sampai saat ini,karenasering terjadi perselisihan sampai perpecahan diantara kubu tersebut walaupundalam satu partai. 15
8) Partai PDIP, karena partai itu berkomitmen kepada rakyat 9) PKS, karena partai PKS adalah partai yang bercirikan nasional dan religius. 10) Partai Golkar, karena Golkar merupakan partai yang berdiri sudah lama dan mampu memberikan dan menciptakan pemimpin yang baik. d. Tamatan Diploma : 1) Tidak ada 2) Apapun partainya asalkan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. 3) Partai Keadilan Sejahterah, karena selain memperjuangkan hak rakyat juga berjalan dan mengamalkan prinsip dasar agama islam dimana di dalam islam diatur demokrasi yang sejati. 4) PDIP, alasannya karena sekarang Pak Jokowi yang merakyat yang menjadi Presiden 5) Dari sekian partai politik yang ada menurut saya tidak ada yang ideal. 6) Partai yang ideal adalah partai yang memberikan kontribusi pada kepentingan negara dan masyarakat. e. Tamatan S1 : 1) Kalau yang ideal tidak ada, tapi yang mendekati ideal hanyalah Golkar, karena prinsip-prinsip demokrasi di Golkar masih dijunjung tinggi dan tidak patronase (bergantung pada satu figur / tokoh). Warna ideologinya juga lebih konsisten. 2) Partai yang berazaskan politik islam. 3) Tidak ada, karena sistem kepartaian semuanya sama. 4) Semuanya baik, tergantung bagaimana partai politik tersebut bisa membawakan aspirasi rakyat Indonesia dengan benar. Partai politik yang bisa membawa Indonesia lebih maju, sejahterah, bebas dari korupsi. 5) Partai yang ideal, sepertinya partai sama semua, tidak ada yang lebih dan kurang, karena tergantung oleh masyarakat atau perorangan yangmemilih partai tersebut. 6) Golkar, karena berpengalaman dalam menjalankan segala bidang, pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, utamanya Golkar bisa menciptakan rasa aman bagi warga negara indonesia. 7) Partai Gerindra, alasannya: Partai gerindra memilih ideologi pancasila dan UUD 1945. Partai paling terbuka, bahkan dunia. Partai paling aktif di media sosial dan digadanggadang partai pemenang pemilu 2019. 8) Belum ada partai yang ideal sampai sekarang. 9) Tidak ada. f. Tamatan S2 : 1) Partai ideal ditemukan jika jumlah Partai diminimalkan (3 partai) 2) Saya kira secara ideal semua partai baik, tapi dalam pelaksanaannya semua sarat kepentingan sesaat. Tapi untuk saat ini PKS yang sedikit boleh dan konsisten. 16
3) Partai Nasdem, karena menurut pengamatan saya, pengurus / anggota partai ini mulai dari daerah sampai pusat masih tergolong masih berasih dari KKN. 4) Tidak ada ! semua punya niat masing-masing 5) Partai PKS, karena visi misinya berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hanya penyelenggara partainya yang tidak mampu menjalankannya. h. Pertanyaan yang menjurus pada Kebijakan yang harus dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga. NO PERTANYAAN/PERNYATAAN 10 Semestinya setiap partai politik memiliki sistem pengkaderan yang baku untuk semua anggotanya hingga ke semua level kepengurusan 11 Warga negara yang akan direkrut menjadi anggota partai politik, seharusnya mengikuti pengkaderan partai terlebih dahulu agar terbentuk wawasan politiknya, tidak hanya bermodalkan kartu anggota atau SK Pengurus. 22 Sebaiknya kampanye model pertemuan terbuka dengan pengerahan massa dilapangan, diganti dengan dialog interaktif dengan warga, yang dimediasi oleh KPU dan dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, sehingga kandidat tidak hanya mengumbar janji manis, tapi program kerja yang ditawarkannya bisa dipertanggungjawabkan dengan menguraikan langkah-langkah perwujudannya di hadapan warga. 23 Seharusnya disaat reses, anggota legislatif tidak hanya sekedar menyambangi konstituennya, tapi lebih dari itu legislator seharusnya mengecek program-program yang pernah dijanjikan saat kampanye maupun yang tertuang dalam APBD/APBN apakah terlaksana baik atau tidak. 31 Mustinya pengurus partai politik di semua level bermusyawarah setiap bulan atau setiap 3 bulan, dan program kerjanya bukan hanya saat menjelang pemilu, sehingga kehadiran partai terasa di hati rakyat
SS 35
S 55
RR TS STS JML 4 3 1 100
49
48
3
0
0
100
49
41
9
1
0
100
55
38
5
2
0
100
42
53
2
2
1
100
4. Analisis / Interpretasi Data Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, angket/kuisioner, observasi, dokumen resmi, gambar,foto dansebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, ditelaah maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abtraksi. Abtraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataanpernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap 17
akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori subtantif dengan menggunakan metode tertentu. Defenisi-defenisi: Melek politik adalah suatu kondisi dimana seseorang sadar akan adanya pengaruh politik terhadap dirinya dan menyadari bahwa ia bisa punya potensi untuk mempengaruhi kondisi politik. Sedangakan kebalikan dari melek politik adalah Buta Politik. Buta politik adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak menyadari bahwa kehidupan dirinya sebetulnya dipengaruhi secara tidak langsung oleh politik atau tidak menyadari bahwa dirinya sebetulnya bisa mempengaruhi kondisi politik. Indikasi buta politik :
Kebanyakan rakyat tidak peduli bahkan apatis terhadap politik Rakyat tidak menyadari bahwa politik punya pengaruh terhadap kehidupan mereka Rakyat tidak menyadari bahwa mereka sebetulnya punya potensi untuk mengakses politik agar kehidupannya bisa lebih baik Kecilnya partisipasi dalam pemilu Apatis terhadap partai politik, wakil rakyat dan pemerintah Rakyat menganggap bahwa politik tidak penting bagi dirinya Masih besarnya jumlah massa mengambang Masih banyak rakyat yang memilih siapa yang membayarnya (politik uang) Rakyat tidak tahu apa hak-haknya sebagai warga negara Rakyat tidak tahu apa kewajiban pemerintah
Beberapa hal yang menyebabkan buta politik :
Jarang terlibat pada aktifitas politik (pemilu & pilkada 5 tahun sekali) Tidak menyadari bahwa apa yang sehari-hari mereka rasakan (fasilitas publik, kondisi ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan, keamanan lingkungan, dll) sebetulnya adalah hasil dari aktifitas politik yang dilakukan oleh para politisi (aktifitas parlemen, aktifitas pemerintahan) Ada jarak yang sangat jauh antara aktifitas harian rakyat (mencari nafkah, mengurus keluarga, dll) dengan aktifitas harian para politisi. Rakyat sudah muak dengan tingkahlaku yang tidak patut para politikus (akibat godaan harta-tahta-wanita) Rakyat sudah bosan dengan janji-janji para politikus yang suka mengingkari janjinya saat kampanye
18
Mengacu pada defenisi dan indikasi-indikasi diatas, maka kita dapa melihat: Pertama, semua responden yang berasal dari latar belakang pendidikan tertinggi sampai yang terendah , mampu menjawab dengan baik 42 poin pertanyaan/pernyataan seputar politik yang ada dalam kuisioner . Kedua, pada model kuisioner tertutup, jawaban ragu-ragu yang menujukkan kebingungan/kekurang tahuan responden terhadap pernyataan yang ada, persentasenya sangatlah kecil. Yang tertinggi hanyalah 28 responden, itupun hanya di satu poin pernyataan, yaitu pernyataan nomor 37 (Kekisruhan dalam pemerintahan demokrasi memicu sebagian kalangan muslim ingin mendirikan pemerintahan khilafah). Disusul kemudian Pernyataan nomor 27 (Pemilihan langsung tidak serta merta melahirkan figur pemimpin ideal), 24 responden memilih ragu-ragu, sedangkan di urutan tertinggi ke tiga dipilih 22 responden yang ragu-ragu, yaitu pernyataan nomor 25 (Satu-satunya symbol koalisi dalam pemerintahan adalah dengan memberikan jatah menteri kepada partai koalisi). Sedangkan pada model kuisioner terbuka, jumlah responden yang tidak menjawab satupun pertanyaan hanya 3 orang selabihnya, menjawab keseluruhan 91, hanya menjawab 2 pertanyaan 5. Ketiga, Pada pernyataan nomor 2 (politik itu sangat penting dalam kehidupan bernegara), 31 responden menjawab sangat stuju, 58 responden menjawab setuju, sedangkan pada pernyataan nomor 3 (Bahwa semua warga negara yang sudah cukup umur harus berpolitik, menjadi anggota partai politik atau minimal menyalurkan hak pilihnya saat pemungutan suara), 23 responden sangat setuju dan 65 setuju. Hal ini berarti perhatian responden terhadap politik sangatlah tinggi. Ke empat, Menurut Imam Basori salah satu Dosen dan pengamat Politik UII Jogjakarta mengatakan di detik.com (15 juni 2014) bahwa ketika orde baru berkuasa, mungkin kita masih sangat alergi dengan kata-kata politik, Setiap warga negara pada waktu itu seakanakan haram mengucapkan kata yang satu itu. Bahkan media massa sangat berhati-hati ketika berceloteh soal politik, karena sekali melenceng siap-siap dibredel. Namun sejak Orde baru runtuh maka keran kebebasan terbuka lebar. Sekarang ini, semua bebas berbicara politik”. Sedangkan Dekan Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Atmajaya Jakarta mengungkapkan di kompasiana.com (7 Desember 2014), Sejak Presiden dan wakil Presiden dipilihsecara langsung pada pemilihan Umum Tahun 2004, perhatian warga negara terhadap politik berbanding terbalik dengan keadaan pada masa orde baru. Bahkan baru-baru ini sejak Joko widodo mencalonkan diri menjadi gubernur DKI saja, rakyat seluruh Indonesia memantau dengan seksama, padahal dia hanya mau jadi gubernur di DKI. Terlebih lagi ketika Jokowi digadang-gadang menjadi Presiden maka semua ikut ambil bagian, mendukung, memuji, mensupport, menolak, mencaci bahkan memfitnah. Ada lewat media cetak, elektronik, sosial media seperti facebook, twiter. Ini menarik dan menunjukkan bahwa melek politik rakyat kita menunjukkan adanya peningkatan karena semuanya mulai ingin tahu soal politik tidak lagi bermasa bodoh dengan politik. Sedangkan Daeng Gassing di La Indonesia (14 Januari 2014) mengatakan, sebelum ada media sosial, warga hanyamenerima ragam 19
berita melalui media massa saja,televisi, koran,majalah, radio atau obrolan diwarung kopi. Sekarang? Kapan saja kita bisa menerima informasi atau percakapan tentang politik. Kelima, setelah dilakukan pengelompokan jawaban berdasarkan pendidikan terakhir responden, menunjukkan bahwa memang ada pengaruh latar belakang pendidikan dengan jawaban yang dikemukakan walaupun tidak terlalu signifikan. Perbedaan nampak bukan pada kualitas argumentasi, tapi lebih kepada kemampuan menyusun redaksi kalimat. Hampir semua argumentasi yang dikemukakan memiliki kesamaan. Hanya pada setiap kategori responden selalu saja ditemukan satu atau dua orang yang argumentasinya berbobot. Ke enam, Sebagian besar responden menghendaki adanya semacam upaya pencerahan untuk warga berkenaan dengan politik, baik dari partai, penyelenggara pemilu, maupun dari para politikus itu sendiri. Hal ini nampak pada kuisioner nomor 10, 11, 22, 23 dan 31. VI. PENUTUP Berdasarkan hasil pembahasan dari riset ini maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Warga Kolaka Utara tidak buta politik, namun melek politiknya perlu di up gred agar lebih meningkat. 2) Melek Politik warga negara pada umumnya dan warga Kolaka Utara khususnya mengikut perkembangan keadaan politik negeri ini. Ketika orde baru, melek politik kita sebagai warga negara sangat rendah, namun lambat laun saat semua akses informasi terbuka lebar, maka kita tidak bodoh lagi soal politik. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi melek politik warga, antara lain pendidikan, media massa / sosial media, pergaulan serta tingkat keseringan seorang warga negara terlibat dalam pembicaraan / kegiatan politik. Adapun yang menjadi rekomendasi dari riset ini sebagai berikut: 1) Musti ada regulasi yang mengharuskan Partai Politik mengkader anggotanya. Dan ini keharusan, sehingga semua yang menjadi pengurus dalam partai adalah kader partai itu sendiri yang sudah dibekali berbagi ilmu soal politik. 2) Calon Kepala Daerah musti diuji kapabilitasnya di hadapan rakyat. Setiap kandidat harus berdialog dengan baik dengan warga yang akan dipimpinnya. Sehingga nawaitu seseorang menjadi kepala daerah itu bisa diukur, apakah motifnya mulia atau didorong oleh keserakahannya. 3) Partai politik jangan tertidur setelah pemilu/pilkada. Adakan kegiatan, sosialisasi undang-undang / perda, dan lain-lain yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kehadirannya tidak hanya terasa menjelang pemilu, tapi setelah itu lenyap entah kemana. Partai politik sebaiknya tidak hanya menjadi kendaraan, namun lebih dari itu dapat menjadi perangsang meningkatnya simpati masyarakat terhadap demokrasi. 20
Demikian hasil riset yang dapat kami laporkan. Semoga riset yang sangat sederhana ini memberi kontribusi dalam peningkatan kuwantitas maupun kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Jika terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan laporan kami hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang kami miliki. Olehnya itu kami senantiasa membuka diri bila ada saran dan kritik terhadap laporan ini.
21
