PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MODUL PSAP NO. NO 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
Juli 2006
1
KEWAJIBAN
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya l i mengakibatkan kib tk aliran keluar sumber daya y ekonomi pemerintah
2
KLASIFIKASI KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Kewajiban
Pendek
Jangka Panjang
3
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka jangka panjang jika : • jangka waktu aslinya adalah un untuk periode lebih da dari 12 bulan • entitas bermaksud uunntuk mendanai kembali ((refinance refinance)) kewajiban ter terssebut atas dasar jjang angkka panjang • maksud ter terssebut didukung den denggan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing (refinancing), ), atau adanya penjadwalan kembali ter terhhadap pembayaran, pembayaran yan angg diselesaikan sebelum LK disetujui
4
PENGAKUAN KEWAJIBAN
Kewajiban diakui pa pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pa pada saat kewajiban timbul
5
PENGUKURAN KEWAJIBAN
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal Kewajiban K jib ddalam l mata t uang asing i dij dijabarkan b k dan dinyatakan dalam mata uang rupiah Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca
6
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
Pada P d saatt pemerintah i t h menerima i hhakk atas t bbarang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, haknya pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan
7
UTANG BUNGA
Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yan yangg telah terjadi dan belum dibayar y Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun p luar negeri g Utang bunga atas utang pemerintah yan yangg belum dibayar y harus diakui ppada setiapp akhir pperiode pelaporan sseebagai bagian dari kewajiban yan yangg berkaitan 8
UTANG PFK Pada akhir periode pelaporan, pelaporan saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus di t k disetorkan
9
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan
10
PERUBAHAN VALUTA ASING
Utangg ppemerintah dalam mata uangg asingg dicatat dengan g menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi P d setiap Pada i tanggall neraca pos kkewajiban jib moneter ddaalam mata uang asing dilaporkan ke da dalam mata uang rupiah den enggan menggunakan kurs tengah bank sentral pa pada tanggal neraca Selisih penjabaran pos kewajiban moneter da dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan 11
PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO
Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo : • karena adanya y fitur untuk ditarik oleh ppenerbit ((call call feature)) dari sekuritas ter feature terssebut • karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan i t pemegangnya • perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan
12
TUNGGAKAN
Adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging (aging schedule) schedule) Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban
13
PENGHAPUSAN UTANG
Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur Diselesaikan melalui ppenyerahan y aset kas maupun p nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat ¾ Jika dengan aset kasÆ kasÆdebitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru ¾ Jika dengan aset nonkasÆ nonkasÆdebitur harus melakukan penilaian kembali aset nonkas o as kee nilai a wajarnya aja ya kemudian e ud a mengurangi e gu a g nilai a te tercatat catat uta utangg ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru
Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur Diungkapkan dalam CaLK 14
BIAYA--BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG BIAYA PEMERINTAH
Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana : Æbunga b Æamortisasi diskonto atau premium Æamortisasi biaya y terkait ppinjaman j ((biaya y konsultan, ahli hukum, commitment fee dll) Æperbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing Biaya y ppinjaman j yyangg secara langsung g g dapat p diatribusikan dengan g perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying (qualifying asset) asset) harus dikapitalisasi Apabila p suatu dana ppinjaman j tidak secara khusus digunakan g untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan ratarata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan
15
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang Informasi yang harus disajikan dalam CaLK : (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (b) Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya ________________________ (c) Bunga pinjaman periode berjalan & tingkat bunga (d) Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo (e) Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pinjaman pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) (f) Jumlah tunggakan pinjaman Ædaftar umur utang (g) Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah,tingkat (perlakuan jumlah tingkat kapitalisasi) 16
Contoh Kasus
Pemerintah Kab. Kab. ABC mengadakan suatu kontrak konstruksi dengan PT A pada tahun 2005 dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000,00 dan diperkirakan akan diselesaikan pembangunannya pada 31 Nopember 2005 dengan 5 termijn pembayaran. Tanggal 31 Nopember 2005 ternyata pembangunan telah selesai dan aset tetap telah diserahterimakan, tetapi dikarenakan sesuatu hal, Pemerintah Kab.ABC Kab.ABC tidak bisa membayar tagihan PT A. Pada 31 Desember 2005 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kab. Kab. ABC ABCdengan dengan PT A, dimana Pemda dapat mencicil pembayaran hutang tersebut selama 5 tahun mulai tahun 2006. 2006 • Dari transaksi di atas, apakah pemda mengakui adanya kewajiban, jika jawabannya ya, apa alasannya dan kapan diakui kewajiban tersebut? • Bagaimana Perlakuan Akuntansi kewajiban pada akhir periode akuntansi (31 Desember 2005) termasuk jurnalnya. • Bagaimana Perlakuan Akuntansi Kewajiban pada awal Periode Akuntansi (1 Januari 2006) termasuk jurnalnya. 17
TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, II Lt. Lt 3 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta T l Telepon/Fax /F (021) 352 4551, 4551 website : www.ksap.org Email:
[email protected] 18
