SUBDITBINMINPERSPRA BAGIAN PENETAPAN
KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI
1.
Ketentuan administrasi. a.
Pemberian NRP dan Penetapan Inpassing PA 1)
Persyaratan administrasi : a) b) c) d) e) f)
2)
Surat permohonan Salinan akte kelahiran/surat kenal lahir Salinan ijazah dikum Surat asli riwayat hidup Kartu sidik jari/daktiloskopi Salinan keputusan pengadilan tentang ganti nama
Prosedur : a)
Gubernur Akmil (untuk Akmil )
a)
Ditajenad menerima usul untuk pemberian NRP : (1) Untuk PA PK, dari Gubernur Akmil satu bulan setelah dikma dibuka dengan dilengkapi daftar nominatif dan persyaratan administrasi. (2) Untuk PA Akmil, dari Danjen Akademi TNI tiga bulan sebelum Dik ditutup dengan dilengkapi daftar nominatif dan persyaratan administrasi. Setelah menerima pemberian NRP dari Dirajenad, Danjen Akademi TNI secara hirarki mengajukan usul pengangkatan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Dirajenad.
b) Ditajenad setelah menerima usul, selanjutnya memeriksa kelengkapan dan kebenaran data personel.
meneliti
dan
c) Merekam data untuk proses pemberian NRP dan sambil menunggu keluarnya penetapan/penentuan kesenjataan/kecabangan, melaksanakan printcek ulang terhadap data hasil rekaman. d) Membuat net konsep surat untuk pemberian NRP dan mengirimkan surat tsb kepada pengusul.
2
b.
e) PA.
Memproses penerbitan keputusan penetapan gaji pertama untuk
f)
Mencetak dan menyusun buku register.
Pengangkatan/pemberian NRP/Inpassing BA/TA 1)
Persyaratan administrasi : a) b) c) d) e) f)
2)
Surat permohonan Salinan akte kelahiran/surat kenal lahir Salinan ijazah dikum Surat asli riwayat hidup Kartu sidik jari/daktiloskopi Salinan keputusan pengadilan tentang ganti nama
Prosedur : a) PDW sebagai penyelenggara pendidikan pertama mengajukan usul pemberian NRP dan pengangkatan pertama kepada Kasad U.p. Dirajenad satu bulan setelah dikma dibuka, dilengkapi dengan daftar nominatif personel dan persyaratan seperti tsb di atas. Di samping itu, PDW mengajukan usul perubahannya apabila terdapat siswa calon prajurit yang tidak lulus. b)
c.
Setelah menerima usul, Ditajenad melaksanakan kegiatan : (1) Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pada persyaratan administrasi. (2) Merekam data untuk proses pemberian NRP dan melaksanakan printcek data. (3) Menyelesaikan proses pencabutan/pembatalan pemberian NRP bila ada siswa yang tidak lulus atau karena sebab lain. (4) menerbitkan keputusan pengangkatan dan Inpassing pertama beserta petikan. (5) Mencetak dan menyusun buku register.
Ganti Nama, Agama, dan Tambah Gelar 1)
Persyaratan administrasi Ganti nama : a) Surat usul dari PDW/Dansatminkal. b) Fotokopi Penetapan pengadilan negeri setempat tentang pergantian nama yang dilegalisasi oleh pejabat pengadilan yang bersangkutan.
2)
Persyaratan administrasi Pindah Agama : a) Surat usul dari PDW/Dansatminkal. b) Asli/tembusan surat pernyataan pindah agama yang disahkan oleh pejabat agama yang berwenang.
3 3)
Persyaratan administrasi Tambah Gelar Kesarjanaan a) Surat usul dari PDW/Dansatminkal. b) Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tingginya.
c) Surat keterangan dari Kopertis wilayah setempat bagi ijazah yang diperoleh dari Perguruan tinggi swasta yang menerangkan bahwa perguruan tinggi tersebut diakui legalitasnya oleh Depdiknas. d) Khusus bagi ijazah pendidikan tinggi luar negeri harus ada pengesahan dari pejabat yang berwenang dari Dirjen Dikti Depdiknas. e) Riwayat hidup jabatan. d.
Pembuatan KPI/KPS dan SPPI/SPPS Kolonel ke atas 1)
2)
e.
Persyaratan administrasi KPI/KPS a) Surat usul dari Dan/Ka yang berhak mengusulkan. b) Salinan/fotokopi Surat ijin kawin Dan/Ka yang berwenang. c) Salinan/fotokopi Surat Nikah yang dilegalisasi oleh personel. d) Pasfoto suami-isteri.
Persyaratan administrasi SPPI/SPPS a) Surat usul dari Kakancab/Kakancabpen PT. Taspen (Persero) atau PT. Asabri (Persero) pembayar pensiun dengan melampirkan fotokopi bukti mutasi yang dilegalisasi oleh pejabat kantor bayar. b) Salinan/fotokopi Surat nikah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. c) Surat cerai/kematian untuk purnawirawan AD yang menikah lagi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. d) Pasfoto suami-isteri.
Sidik Jari (Daktiloskopi). a. b. d. e.
f.
Perlengkapan yang dperlukan :
Slip sidik jari, tinta dan rol sidik jari Kaca Kaca/lensa pembesar Pasphoto ukuran 4X6
Alih Status Milwa ke Milsuk 1)
pejabat
Pemilsukan Pamilwa Persyaratan administrasi : a) Sekurang-kurangnya telah menjalani IDP selama 2 tahun. b) Lulus pemeriksaan psikologi. c) Lulus dik Sekalih Pa/sedang menjalani dik sekalih Pa.
4 d) Berbadan sehat dan kondite baik. e) Rekomendasi/dispensasi bagi Pamilwa melebihi usia 35 tahun. f) Khusus tenaga dokter dan bersedia melanjutkan ikatan dinas dapat dimilsukan setelah menjalani dinas pertama 2 tahun (tanpa mengikuti dik Sekalih). 2)
Pengangkatan kembali Pa PSDP menjadi Pa PK Persyaratan administrasi : a) Berakhir masa dinas keprajuritan yang dijalani b) Mengajukan permohonan kembali untuk diangkat kembali menjadi Pa PK c) Memiliki kondisi fisik dan mental yang baik d) Memiliki keahlian atau ketrampilan yang dibutuhkan organisasi e) Bersedia menjalani ikatan dinas keprajuritan selama sekurangkurangnya 5 tahun f) Tersedia formasi jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang disandang g) Tidak boleh lebih dari 2 tahun sejak saat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan. h) Ditambah dengan persyaratan khusus : (1) Berusia setinggi-tingginya 45 tahun (2) Bersedia menjalani ikatan dinas keprajuritan selajutnya sebagai Prajurit Karier
3)
Pemilsukan Ba/Ta Persyaratan administrasi : a) Asli surat permohonan menjadi milsuk b) Asli surat pernyataan kesediaan dari ybs c) Salinan surat keputusan pengangkatan menjadi Milwa yang dilegalisasi oleh pejabat personel atas nama PDW d) Salinan surat keputusan IDP yang dilegalisasi oleh pejabat personel atas nama PDW e) Asli surat keputusan lulus ujian kesehatan ulangan dari PPBPAD f) Asli stambuk sementara yang ditulis sendiri oleh ybs dan diketahui oleh Dansatminkal g) Salinan skep KP selama dalam status Milwa h) Surat ikatan dinas Milsuk i) Salinan surat keterangan mulai kapan penghasilannya diberhentikan (bagi yang telah bekerja sebelum masuk dinas Wamil)
2.
Penyelenggara Kegiatan. a.
Pengangkatan/Pemberian NRP/Inpassing.
5 1) Perwira. Untuk proses pemberian NRP dan penetapan Inpassing diselenggarakan oleh Urusan Angkat PA yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. 2) Bintara/Tamtama, Untuk proses pengangkatan, pemberian NRP dan penetapan Inpassing diselenggarakan oleh Urusan Angkat Ba/Ta yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. b. Ganti Nama, Agama, Tambah Gelar, KPI/KPS dan SPPI/SPPS Kolonel ke atas. Untuk penyelesaian proses administrasi ganti nama, agama, tambah gelar KPI/KPS dan SPPI/SPPS Kolonel ke atas, diselenggarakan oleh Urusan Pelayanan Personel yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. c. Sidik Jari (Daktiloskopi). Proses kegiatan pengambilan, pencatatan dan perumusan atau teraan sidik jari diselenggarakan oleh Urusan Daktiloskopi yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. d. Alih Status Milwa ke Milsuk. Proses kegiatan penyelesaian administrasi alih status prajurit TNI AD (pemilsukan) diselenggarakan oleh Urusan Alih Status Milwa ke Milsuk yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
